Sejak awal ditunjuk, yang pertama kali kami datangi Kepala Badan Gizi Nasional. Kami menyatakan siap memfasilitasi agar SPPG itu bisa mengurus sertifikat halal

Kudus (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat sebanyak 7.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di tanah air sudah mengantongi sertifikat halal, kata Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin.

"Sejak awal ditunjuk, yang pertama kali kami datangi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kami menyatakan siap memfasilitasi agar SPPG itu bisa mengurus sertifikat halal," ujarnya saat menghadiri serap aspirasi dan temu konsultasi layanan sertifikat halal di Pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis.

Hanya saja, kata dia, sampai saat ini yang tercatat sudah mengantongi sertifikat halal baru 7.500 SPPG.

Ia mengakui belum mengetahui tingkat persentasenya karena belum mendapatkan data total SPPG di tanah air, karena terus berkembang.

Untuk mendorong mereka mengurus sertifikat halal, kata dia, BPJPH selalu berkoordinasi dengan BGN, terutama dengan koordinator SPPG-nya secara langsung.

"Koordinator-koordinatornya itu kami undang melalui zoom meeting. Bahkan setiap daerah kami adakan zoom meeting dengan para pengelola SPPG," ujarnya.

Pertemuan secara daring tersebut, kata dia, bertujuan agar mereka mendapatkan penjelasan langsung dari BPJPH tentang pengurusan sertifikat halal.

Ia mengkhawatirkan SPPG itu mendapatkan informasi sertifikat halal dari sumber yang lain yang belum kredibel, sehingga berpotensi terjadi missinformasi, sehingga kesannya mengurus sertifikat halal susah, mahal dan lain sebagainya.

Untuk SPPG dalam pengurusan sertifikat halalnya, kata dia, memang berbeda dengan UMKM, karena masuknya reguler sehingga harus dilakukan pemeriksaan lapangan.

"Sehingga memerlukan waktu. Kalau untuk pengurusan sertifikat halal secara reguler untuk kategori pelaku usaha menengah besar membutuhkan waktu maksimal 25 hari. Namun, realisasinya bisa lebih cepat karena ada yang hanya 10 hari selesai," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kata dia, masih banyaknya SPPG yang belum mengurus sertifikat halal, karena masih terlalu sibuk dengan pencapaian target, sehingga prioritas mereka kuantitas.

"Sementara tahun ini mulai kualitas, sehingga mereka harus mulai memikirkan tentang selain sertifikat halal, juga sertifikat higienitas, kesehatan dan sebagainya karena itu yang harus dipersyaratkan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengurusan sertifikat halal merupakan kewajiban, karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan bukan Oktober 2026 merupakan batas akhir pengurusannya.

Sementara itu, jumlah SPPG di Indonesia per Juni 2026 sesuai data dari beberapa sumber disebutkan mencapai 29.991 SPPG yang tersebar di 38 provinsi.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG – Jumlah jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke Tanah Air terus bertambah. Hingga kedatangan Kloter 12 pada Kamis (18/6/2026) sore, total jemaah yang sudah tiba mencapai 5.303 orang.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sumatra Selatan M Arkan Nurwahiddin mengatakan jumlah tersebut terdiri atas 4.186 jemaah asal Sumatra Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung, serta 48 petugas kloter.

“Dengan tibanya Kloter 12, akumulasi jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke Tanah Air mencapai 5.303 orang,” kata Arkan saat menyambut kedatangan jemaah di Aula Asrama Haji Sumsel, Kamis (18/6/2026).

Kloter 12 sendiri membawa 435 jemaah asal Palembang, Musi Rawas, dan Empat Lawang yang tiba di Palembang pada Kamis sore. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan keberangkatan yang sebanyak 439 jemaah.

Menurut Arkan, satu jemaah atas nama Ngadiyo Resodiryo Adam (63) asal Kabupaten Musi Rawas wafat di Tanah Suci. Sementara tiga jemaah lainnya telah lebih dulu kembali ke Indonesia melalui mekanisme tanazul.

“Tiga jemaah tanazul yakni Lismawati Saholi asal Empat Lawang bersama Kloter 2, serta Mulyadi Anwar Muntoho dan Katini Sipon Joyonadi asal Palembang bersama Kloter 6,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik Kementerian Haji dan Umrah RI Ramadhan Harisman, mengingatkan para jemaah untuk menjaga kemabruran haji setelah kembali ke lingkungan masing-masing.

Dia menekankan pentingnya mempertahankan kebiasaan ibadah yang telah dijalankan selama berada di Arab Saudi, seperti salat berjemaah tepat waktu, bersedekah, membaca Al-Qur’an, dan berzikir.

“Yang menjadi tantangan setelah pulang adalah menjaga kemabruran haji. Kebiasaan-kebiasaan baik yang telah dilakukan selama di Tanah Suci hendaknya terus dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Selebgram kenamaan Tanah Air, Keanu Angelo membantah telah menerima endorse travel Umrah dari Hanania Group.

Dia menyampaikan, kontrak kerja sama dengan Hanania hanya berupa barter berangkat umrah dengan testimoni. Artinya, setelah diberangkatkan Umrah, Keanu pun menjelaskan testimoni pemberangkatan bersama Hanania.

“Aku dalam kerja sama sama Hanania itu, aku enggak menerima uang endorse-an sama sekali. Aku tuh kerja samanya barter. Jadi mereka berangkatkan aku, aku promoin testimoni aku, pengalaman aku selama di sana,” kata Keanu usai diperiksa di Polda Metro Jaya, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa dirinya berangkat Umrah bersama Hanania Group pada Agustus 2024. Dia mengaku menerima tawaran kerja sama itu lantaran Hanania dinilai memiliki reputasi baik.

Terlebih, menurutnya, usai mendalami latar belakang Hanania Group, perusahaan tersebut legal dan terakreditasi di bawah pengawasan Kementerian Agama.

“Dan juga di agama aku itu kan ibadah, jadi saat itu dua tahun lalu aku enggak merasa tawaran ini aku mesti tolak gitu loh,” imbuhnya.

Namun demikian, dirinya tetap kecewa dan prihatin kepada jemaah yang menjadi korban atas kasus yang menjerat Hanania Group.

“Ini benar-benar mengejutkan, mengecewakan, memprihatinkan buat saya. Dan saya benar-benar prihatin ya sama jemaah. Saya berdoa banget dengan sangat biar jemaah bisa dapetin haknya lagi, bisa umrah, dapat keadilan,“ pungkasnya.

Sebagai informasi, SPKT Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait kasus Hanania Group pada 28 Mei 2026. Setelah dilakukan penyidikan, penyidik menetapkan pemilik Hanania Group, Ahmad Syah Farhan (ASF), sebagai tersangka.

ASF diduga menggunakan dana jemaah untuk menutupi permasalahan keuangan serta kepentingan di luar keberangkatan umrah, sehingga sejumlah jemaah gagal berangkat sesuai jadwal.

Dalam perkara ini, polisi telah memeriksa 38 korban dengan total kerugian terverifikasi mencapai Rp4,2 miliar. Sementara itu, total kerugian yang dilaporkan bersama korban lainnya mencapai Rp12,145 miliar.

IDXChannel- Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan bahwa berakhirnya puncak ibadah haji tidak berarti berakhir pula tugas pelayanan kepada jamaah.

Saat ini, fokus Kementerian Haji dan Umrah bersama Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) adalah memastikan seluruh proses pemulangan jamaah ke Tanah Air berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga kloter terakhir tiba di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Menhaj setibanya di Tanah Air bersama sebagian Tim Amirul Hajj usai menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M di Arab Saudi.

"Hingga hari ini, sebanyak 120 kloter atau 47.012 jamaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Alhamdulillah seluruh tahapan penyelenggaraan haji secara umum berjalan sesuai harapan. Tentu masih ada sejumlah kekurangan yang menjadi bahan evaluasi, namun itu akan menjadi bagian dari upaya perbaikan layanan ke depan," ujar Menhaj di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (8/6/2026).

Menurut Menhaj, fase pemulangan melalui Bandara Jeddah akan berlangsung hingga 15 Juni 2026.

Sementara itu, jamaah gelombang kedua mulai bergerak dari Makkah menuju Madinah untuk melanjutkan rangkaian ibadah sebelum dipulangkan ke Indonesia mulai 16 Juni 2026. Adapun kloter terakhir dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 1 Juli 2026.

"Puncak haji memang telah selesai, tetapi pelayanan kepada jmaah belum berakhir. Seluruh petugas tetap bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sampai kloter terakhir tiba di Indonesia. Fokus kami sekarang adalah memastikan proses pemulangan berlangsung aman, nyaman, tertib, dan lancar," tuturnya.

Menhaj menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja tanpa mengenal waktu dalam memberikan pelayanan kepada jamaah. Ia menilai dedikasi para petugas menjadi salah satu faktor penting yang membuat penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik.

Selain melakukan evaluasi internal, Kementerian Haji dan Umrah juga menerima berbagai masukan dan rekomendasi dari Tim Amirul Hajj sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan haji pada tahun mendatang.

Salah satu perhatian utama adalah peningkatan layanan di Mina yang menjadi titik layanan paling kompleks selama puncak haji karena jutaan jamaah berkumpul dalam area yang relatif terbatas.

Rekomendasi lainnya mencakup peningkatan ketepatan waktu layanan transportasi pada fase pra dan pasca Armuzna, penguatan layanan akomodasi agar semakin banyak jamaah memperoleh hotel yang lebih dekat dengan Masjidil Haram, serta penyempurnaan layanan konsumsi yang tetap harus adaptif terhadap dinamika dan situasi kawasan Timur Tengah.

Tim Amirul Hajj juga menyoroti pentingnya penyelarasan kualitas antara PPIH kloter maupun non Kloter.

Menurut Menhaj, hasil evaluasi menunjukkan Petugas Haji yang mengikuti pendidikan dan pelatihan secara komprehensif memiliki performa layanan yang lebih baik. Karena itu, standarisasi pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas akan menjadi salah satu fokus pembenahan ke depan.

Di bidang kesehatan, Tim Amirul Hajj memberikan perhatian khusus terhadap penguatan istithaah kesehatan, sistem penanganan jamaah sakit, serta ketersediaan tenaga kesehatan.

Menurut Menhaj, aspek kesehatan akan menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan haji tahun depan.

"Kami ingin memastikan bahwa jamaah yang berangkat benar-benar memenuhi aspek istithaah kesehatan sehingga dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik dan aman," ujarnya.

Selain itu, rekomendasi juga mencakup peningkatan kualitas fasilitas tenda dan sanitasi, pengurangan penggunaan sampah plastik dalam operasional haji, penyempurnaan timeline penyelenggaraan haji, hingga penguatan tata kelola kontrak layanan agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Menhaj mengungkapkan bahwa Otoritas Arab Saudi turut memberikan apresiasi atas peningkatan kualitas penyelenggaraan haji Indonesia. Menurutnya, berbagai capaian yang diraih tahun ini menunjukkan adanya lompatan kemajuan dalam tata kelola layanan jamaah yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan.

Dalam kesempatan tersebut, Menhaj juga menyampaikan terima kasih kepada Media Center Haji (MCH) yang selama operasional haji telah menghadirkan informasi yang cepat, mudah dipahami, dan menenangkan masyarakat serta keluarga jamaah di Tanah Air.

"Berbagai catatan dan rekomendasi yang kami terima akan menjadi bekal penting untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan haji Indonesia. Komitmen kami adalah menghadirkan layanan yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan jamaah," kata dia.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Operasional pemulangan jamaah haji Debarkasi Jakarta musim haji 1447 H/2026 M resmi dimulai. Kloter JKG-01 asal Jakarta Timur tiba di Tanah Air, pada Senin (1/6/2026) malam, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Kloter JKG-01 mengangkut 391 orang yang terdiri atas 387 jamaah haji dan 4 petugas kloter. Pesawat yang membawa jamaah tiba pada pukul 22.29 WIB, lebih cepat dari jadwal semula yang diperkirakan pukul 22.45 WIB.

Setibanya di tanah air, jamaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan proses keimigrasian dengan alur baru yang memangkas waktu layanan secara signifikan.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, menegaskan bahwa proses kepulangan jamaah haji tahun ini dirancang lebih cepat dan efisien melalui skema layanan terpadu di bandara, termasuk pembaruan alur penjemputan dengan pemindahan posisi bus dari area air side ke terminal bus umrah yang lebih dekat dan mudah diakses jemaah.

“Jika sebelumnya rangkaian proses sejak jamaah turun dari pesawat hingga menuju bus dapat memakan waktu lebih dari satu jam, kini seluruh tahapan dapat diselesaikan dalam 30 hingga 45 menit. Penyesuaian ini kami lakukan untuk memudahkan mobilitas jemaah, mengurangi kelelahan, dan memastikan mereka dapat melanjutkan perjalanan pulang dengan lebih nyaman,” ujar Maria Assegaff dalam keterangannya.

Jamaah Kloter JKG-01 tiba di Asrama Haji Kelas I Jakarta pada Selasa dini hari (2/6/2026) pukul 00.53 WIB. Kedatangan mereka disambut Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Jakarta bersama perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Seluruh proses kedatangan berlangsung tertib, lancar, dan terkendali. Untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan jamaah selama proses debarkasi, sebanyak 24 jamaah mendapatkan layanan kursi roda.

Selain itu, seluruh jamaah menerima air zamzam sebanyak satu galon atau setara lima liter yang dibagikan di Asrama Haji Kelas I Jakarta sebagai bagian dari layanan pemulangan jamaah haji.

Salah satu jamaah Kloter JKG-01, Saefullah, menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang diterimanya selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

“Apa yang kami tanyakan selalu dijelaskan dengan baik. Saat membutuhkan informasi maupun bantuan, petugas cepat merespons dan melayani,” ujarnya.

Hal senada disampaikan jamaah lainnya, Budiono. Ia menilai layanan yang diberikan kepada jamaah selama pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan baik.

“Dari fasilitas, hotel, konsumsi, hingga transportasi semuanya sangat baik. Alhamdulillah, pelayanan yang kami terima selama menjalankan ibadah haji sangat memuaskan,” katanya.

Pada musim haji 1447 H/2026 M, Debarkasi Jakarta dijadwalkan melayani kepulangan 32 kloter dengan total 13.656 orang, terdiri atas 13.528 jemaah dan 128 petugas kloter.

Kedatangan Kloter JKG-01 menjadi awal rangkaian operasional pemulangan jamaah haji melalui Debarkasi Jakarta yang akan berlangsung secara bertahap hingga akhir Juni 2026.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA - Warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung sebagai relawan flotilla kemanusiaan ke Jalur Gaza kini telah dibebaskan dari penjara Israel.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengatakan bahwa relawan tersebut akan segera pulang ke Indonesia dengan selamat.

Kesembilan WNI yang bergabung dalam pelayaran Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 tersebut telah keluar dari Israel dan tiba di Istanbul, Turkiye, pada Kamis waktu setempat, menjelang kepulangan mereka ke tanah air.

“Pemerintah Indonesia saat ini terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air berjalan dengan lancar,” kata Sugiono dalam pernyataannya via akun media sosial X @menlu_ri, yang dipantau Jumat (22/5).

Ia pun berharap bahwa WNI akan segera kembali dengan selamat dan sesegera mungkin. Dirinya juga
menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan personel Zionis yang melakukan tindakan kekerasan kepada para WNI yang mereka culik saat menyergap kapal mereka dalam konvoi pelayaran GSF 2.0 awal pekan ini.

“Indonesia mengecam keras tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh Israel terhadap WNI pada saat penahanan,” kata dia.

Penyiksaan terhadap aktivis kemanusiaan seperti kesembilan WNI tersebut, ucap Sugiono, merupakan tindakan yang tidak manusiawi serta merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Diketahui, seluruh relawan GSF dari berbagai negara dikonfirmasi telah dibebaskan dari penjara di Israel. Mereka telah dideportasi dan diterbangkan keluar dari wilayah Israel menuju Turkiye.

Setelah tiba di Istanbul, kesembilan WNI peserta flotilla kemanusiaan ke Jalur Gaza tersebut akan menjalani serangkaian proses pemeriksaan lanjutan terlebih dahulu sebelum dapat terbang pulang ke tanah air.

“Akan ada proses testimoni, visum, dan tes kesehatan oleh pihak Turkiye,” ucap Duta Besar Indonesia untuk Turkiye, Achmad Rizal Purnama merespons pertanyaan terkait proses pemulangan para WNI tersebut.

Kesembilan WNI itu ternyata tak luput dari kekerasan fisik yang dilakukan personel Zionis Israel.

Menurut Konsul Jenderal RI di Istanbul Darianto Harsono usai menyambut ketibaan para WNI, mereka mengaku dipukuli, ditendang, dan disetrum saat ditahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menterinya seperti Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani ke Istana Negara pada Kamis (21/5/2026).

Selain itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pun turut hadir di Istana Negara.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, Agus, Perry, dan Rosan tiba di Istana Nega pada sekitar pukul 12.15 WIB. Kemudian disusul Purbaya yang tiba di Istana Negara pada pukul 12.30 WIB.

Rosan mengatakan bahwa maksud kedatangannya ke Istana Negara adalah untuk menghadiri undangan makan siang dengan Presiden Prabowo. Selain itu, dia menjelaskan bahwa dirinya akan melaporkan terkait dengan pembentukan BUMN yang khusus menangani tata kelola ekspor, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

"Ini mau lapor mekanismenya," kata Rosan.

Sementara, Agus mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan arahan. Dirinya pun bersiap untuk melaporkan kondisi industri di Tanah Air.

"Haruslah, sebagai menteri kan harus siap. Kalau diperlukan kan harus dilaporkan," ujarnya.

Purbaya mengatakan bahwa dirinya dipanggil Presiden untuk makan siang. Kemudian, dirinya telah berjaga-jaga untuk melaporkan terkait dengan kondisi ekspor.

Dia telah memegang data 10 perusahaan besar di bidang crude palm oil (CPO) yang melakukan manipulasi harga saat ekspor.

"Kalau ditanya saya akan jawab," jelasnya.

Purbaya menjelaskan bahwa 10 perusahaan besar itu secara acak dipilih. Hasilnya signifikan.

"Ada 10 perusahaan mereka melakukan under invoicing ekspor," kata Purbaya.

Dia menjelaskan contoh nilai ekspor yang ditetapkan 10 perusahaan itu mencapai seperempat atau sepertiga dari AS.

"Di sini jadi rugi. Jadi di sana, income lebih rendah, nilai ekspornya lebih rendah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Hindia dipastikan masuk dalam line-up R-I Fest Vol. 5 yang akan digelar pada 14–16 Agustus 2026 di Open Space, Gambir JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Kepastian tersebut diumumkan langsung lewat akun resmi festival yang menyebut nama panggung “wordfangs” bakal tampil pada 16 Agustus 2026 dalam segmen bertajuk Kolaborasi Tanah Air. Nama wordfangs sendiri selama ini identik dengan identitas artistik Baskara Putra dalam proyek musik Hindia.

Kehadiran Hindia di RI Fest 2026 langsung menarik perhatian penggemar musik lokal, terutama karena festival ini digelar berdekatan dengan momen perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Dari beberapa edisi sebelumnya, RI Fest memang dikenal rutin menghadirkan perpaduan musisi pop, indie, hingga arus utama dalam satu panggung besar bernuansa perayaan nasional.

Meski line-up lengkap festival masih belum diumumkan seluruhnya, nama Hindia menjadi salah satu penampil pertama yang sudah dipastikan tampil.

Hal itu membuat banyak penggemar mulai menantikan konsep penampilan yang akan dibawa Baskara Putra dalam segmen Kolaborasi Tanah Air nanti.

Penyelenggara juga mengumumkan bahwa penjualan tiket sudah dibuka melalui aplikasi BBO dan situs resmi RI Fest. Tiket tersedia dalam pilihan harian maupun paket tiga hari penuh.

Seperti yang diketahui, promotor turut menawarkan skema tiket grup dengan harga yang lebih murah untuk pembelian berkelompok.

Dengan karakter musik Hindia yang dikenal dekat dengan generasi muda dan sering membawa nuansa reflektif dalam lirik-liriknya, penampilannya di festival bertema kemerdekaan ini diperkirakan bakal jadi salah satu momen yang paling dinantikan di RI Fest Vol. 5.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa bangsa Indonesia semestinya tidak boleh takut atas dinamika perekonomian seperti kurs dolar Amerika Serikat (AS) hingga kecukupan bahan bakar minyak (BBM).

Hal ini disampaikan Prabowo di sela-sela pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

Prabowo mulanya menyinggung besaran penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang baru mencapai 11% pada 2024, tertinggal dibandingkan negara-negara G20 lain seperti Meksiko, Filipina, India, hingga Kamboja.

Dia menggarisbawahi bahwa ekonomi Tanah Air juga tumbuh stabil pada kisaran 5% setiap tahunnya selama 7 tahun. Namun, penduduk miskin justru bertambah diiringi penurunan jumlah kelas menengah.

Menurut Prabowo, hal ini mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia selama ini dijalankan pada jalur yang tidak tepat. Apabila sistem yang sama diteruskan, maka dia mengkhawatirkan bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang makmur.

“Bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang selalu takut. Takut kurs dolar, takut BBM enggak cukup, takut ini, takut itu,” kata Prabowo.

Menurutnya, hal ini berkait dengan kedaulatan bangsa Indonesia. Padahal, dia menyebut Indonesia memiliki anugerah berupa kekayaan alam yang luar biasa.

Dia kemudian menyinggung bahwa selama puluhan tahun terakhir, perekonomian domestik diterpa arus keluar kekayaan nasional.

Prabowo menyebut Indonesia sejatinya tidak pernah rugi dalam berdagang, yang tecermin dari surplus ekspor terhadap impor. Oleh karena itu, pemerintah merumuskan kebijakan yang mengatur arus perdagangan ke depannya.

“Kalau ilmu dagang, berarti yang kita jual adalah lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah jelang pengumuman MSCI atas kondisi pasar saham Indonesia pada esok hari, Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup melemah 0,92% ke level 6.905,62 pada perdagangan hari ini, Senin (11/5/2026). IHSG sendiri telah ambrol 20,14% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd).

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan, mengacu kepada perkembangan perbaikan pasar saham yang telah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), menurutnya pengumuman MSCI akan menunjukkan hasil evaluasi yang positif.

"Ya kita tunggu saja besok. Kita lihat seharusnya kan semua sudah dimasukin juga. Saya sudah lihat perkembangannya Bursa bagus kok dari sisi penerapan yang sedang dilakukan," ujarnya setelah acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan Danantara untuk Percepatan Pembangunan PSEL pada Senin (11/5/2026) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Namun, Pandu menilai bahwa pelemahan IHSG saat ini bukan dipengaruhi oleh kekhawatiran akan pengumuman IHSG, melainkan kondisi nilai tukar rupiah.

"Saya rasa bukan menyangkut soal MSCI kok, hari ini lebih banyak soal rupiah," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada esok hari, Selasa (12/5/2026), MSCI dijadwalkan akan merilis pengumuman lanjutan atas informasi yang sudah dirilis pada April 2026. Salah satu yang ditunggu investor Tanah Air adalah keputusan MSCI menghapus konstituen saham Indonesia yang masuk di dalam daftar high shareholding concentration (HSC) atau daftar saham-saham dengan kepemilikan terkonsentrasi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa segala kemungkinan dapat terjadi menyusul pengumuman MSCI esok hari. Adapun, pengumuman pembekuan rebalancing MSCI pada 27 Januari 2026 silam memberikan tekanan cukup berat ke pasar Indonesia, IHSG saat itu jatuh berkali-kali hingga asing berbondong-bondong hengkang.

Namun, menurutnya kondisi sekarang berbeda ketika OJK dan BEI bersama KSEI melakukan reformasi dan transparansi pasar modal yang sudah berjalan.

"Jadi kita harus mengantisipasi. Tadi saya sampaikan, mungkin bisa menjadi short-term pain, tapi Insyaallah menjadi long-term gain," ujar perempuan yang akrab disapa Kiki itu saat ditemui di Kantor BEI, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Kiki mengimbau investor Tanah Air tidak panik. Dampak pengumuman MSCI nanti menurutnya hanya sebuah konsekuensi dari perbaikan-perbaikan reformasi pasar modal.

Di sisi lain, kondisi makro ekonomi Indonesia yang solid juga bisa memberikan rasa percaya diri investor. Selain itu, regulator juga berkomitmen untuk melanjutkan perbaikan dan transparansi tata kelola pasar modal Indonesia.

"Delapan aksi reformasi itu terus kita lakukan. Misalnya penegakan hukum, penguatan pengawasan. Dari BEI bagaimana mendorong banyak perusahaan masuk bursa, yang tentu saja akan kita lihat dulu kualitasnya, tidak hanya kuantitas saja," ujar Kiki.

Selanjutnya, OJK juga mendorong pendalaman pasar oleh investor institusi domestik. Kiki membandingkan, bahwa dahulu pasar modal RI lebih sensitif oleh gejolak global. Namun, sekarang dengan jumlah investor RI mencapai 26 juta menurutnya kondisinya kini jauh lebih baik.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengantisipasi pengumuman MSCI pada 12 Mei 2026 akan membawa dinamika ke pasar saham Tanah Air untuk jangka pendek. Regulator melihat pasar akan mengalami koreksi singkat, namun dalam jangka panjang akan menjadi pijakan yang solid untuk penguatan berkelanjutan.

Seperti diketahui, besok pada Selasa 12 Mei 2026 dijadwalkan MSCI akan merilis pengumuman lanjutan atas informasi yang sudah dirilis pada April 2026. Salah satu yang ditunggu investor Tanah Air adalah keputusan MSCI menghapus konstituen saham Indonesia yang masuk di dalam daftar high shareholding concentration (HSC) atau daftar saham-saham dengan kepemilikan terkonsentrasi.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa segala kemungkinan dapat terjadi menyusul pengumuman MSCI esok hari. Seperti diketahui, pengumuman pembekuan rebalancing MSCI pada 27 Januari 2026 silam memberikan tekanan cukup berat ke pasar Indonesia, IHSG saat itu jatuh berkali-kali hingga asing berbondong-bondong hengkang. Namun, kondisi sekarang berbeda ketika OJK dan BEI bersama KSEI melakukan reformasi dan transparansi pasar modal yang sudah berjalan.

"Jadi kita harus mengantisipasi. Tadi saya sampaikan, mungkin bisa menjadi short-term pain, tapi Insyaallah menjadi long-term gain," ujar perempuan yang akrab disapa Kiki itu saat ditemui di Kantor BEI, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Kiki mengimbau investor Tanah Air tidak panik. Dampak pengumuman MSCI nanti menurutnya hanya sebuah konsekuensi dari perbaikan-perbaikan reformasi pasar modal. Di sisi lain, kondisi makro ekonomi Indonesia yang solid juga bisa memberikan rasa percaya diri investor. Selain itu, regulator juga berkomitmen untuk melanjutkan perbaikan dan transparansi tata kelola pasar modal Indonesia.

"Delapan aksi reformasi itu terus kita lakukan. Misalnya penegakan hukum, penguatan pengawasan. Dari BEI bagaimana mendorong banyak perusahaan masuk bursa, yang tentu saja akan kita lihat dulu kualitasnya, tidak hanya kuantitas saja," ujar Kiki.

Selanjutnya, OJK juga mendorong pendalaman pasar oleh investor institusi domestik. Kiki membandingkan, bahwa dahulu pasar modal RI lebih sensitif oleh gejolak global. Namun, sekarang dengan jumlah investor RI mencapai 26 juta menurutnya kondisinya kini jauh lebih baik.

Sebagai informasi, berikut poin-poin utama keputusan MSCI yang dirilis pada April 2026 terkait saham Indonesia:

Kebijakan Interim (Review Mei 2026):

• Menahan kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan Number of Shares (NOS)
• Tidak menambahkan saham Indonesia baru ke MSCI Investable Market Indexes (IMI)
• Tidak ada kenaikan kelas kapitalisasi (misalnya dari Small Cap ke Standard)

Perlakuan terhadap Saham:

• Menghapus saham yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC) sesuai identifikasi otoritas Indonesia
• Berpotensi menggunakan data keterbukaan pemegang saham ≥1% untuk penyesuaian free float (secara selektif)

Sikap terhadap Reformasi Pasar Modal RI:

• Masih mengkaji efektivitas kebijakan baru dari Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia
• Belum memasukkan seluruh data baru ke dalam metodologi indeks sampai evaluasi selesai

Tujuan Kebijakan:

• Menekan potensi perputaran indeks (index turnover)
• Mengurangi risiko terhadap investability pasar Indonesia selama masa transisi

Langkah Selanjutnya:

• Mengumpulkan masukan dari pelaku pasar
• Hasil kajian akan disampaikan pada Market Accessibility Review Juni 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pembekalan calon penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tengah menjadi sorotan publik setelah melibatkan prajurit TNI sebagai pemateri dalam rangkaian persiapan keberangkatan.

Kegiatan tersebut digelar di Lanud Halim Perdanakusuma pada 4–9 Mei 2026 sebagai bagian dari program persiapan keberangkatan (PK) penerima beasiswa LPDP.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan materi dalam program tersebut difokuskan pada pembentukan karakter, kedisiplinan, serta penguatan nasionalisme.

Dia menegaskan bahwa pemateri tidak hanya berasal dari unsur TNI, tetapi juga dari instansi pemerintah lainnya.

"Materi yang diberikan difokuskan pada penguatan kesiapan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, cinta tanah air, serta pembentukan karakter," ujar Nyoman saat dihubungi, Senin (4/5/2025).

Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP Lukmanul Hakim menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam program PK bukanlah hal baru.

Ia menyebut PK dilakukan melalui kombinasi materi dari narasumber relevan serta kegiatan luar ruang yang dirancang untuk melatih disiplin, ketangguhan, dan kemampuan adaptasi menghadapi tantangan studi di luar negeri.

"Terkait lokasi pelaksanaan, PK yang diselenggarakan di Lanud Halim Perdanakusuma bukan merupakan yang pertama kali dilakukan dalam kerja sama dengan TNI," ujar Lukmanul kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan bahwa PK bertujuan memperkuat karakter, nilai kebangsaan, kepemimpinan, etika, serta kesiapan mental dan sosial penerima beasiswa.

Harapannya, para awardee dapat menjalani studi secara optimal dan bertanggung jawab sebagai penerima dana negara.

"Kegiatan PK ini telah dilaksanakan sejak awal program beasiswa LPDP digulirkan dan menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan penerima beasiswa, baik secara akademik maupun non akademik," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelibatan TNI bertujuan memperkuat nasionalisme dan mental para penerima beasiswa.

Ia juga menyinggung adanya kasus penerima LPDP yang dinilai tidak mencerminkan nilai kebangsaan.

"Jadi utamanya itu. Biar mentalnya kuat, cinta negara, dan bisa balik lagi ke sini, dan nyumbang ilmunya di sini," ujar Purbaya di kantornya, dikutip Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan bahwa penambahan anggaran dalam kegiatan tersebut tidak menjadi persoalan karena dianggap sebagai investasi jangka panjang.

"Di Halim kan? Ya enggak apa-apa. Itu investasi. Kalau nambah sedikit, enggak banyak kan pasti. Dibanding biaya mereka bertahun-tahun di luar negeri. Terus kalau enggak balik, ruginya banyak saya," pungkasnya.

Pro-Kontra di Kalangan Pengamat

Keterlibatan TNI dalam pembekalan LPDP memunculkan perdebatan di kalangan pengamat pendidikan.

Pengamat pendidikan Ina Liem menilai keterlibatan TNI dapat menjadi bagian dari penguatan karakter, terutama dalam hal disiplin, resiliensi, dan kepemimpinan.

"Dalam konteks pembekalan peserta LPDP, jika tujuannya adalah pembentukan karakter seperti disiplin, resiliensi, dan kepemimpinan, maka pendekatan semi-militer bisa menjadi titik awal yang baik," ujar Ina kepada Bisnis.

Namun ia menekankan bahwa yang lebih krusial bukan siapa pematerinya, melainkan desain pembelajaran yang diberikan agar relevan dengan kebutuhan kompetensi masa depan.

Sebaliknya, pengamat pendidikan Edi Subkhan menilai pelibatan TNI dalam ruang pembekalan sipil berpotensi tidak tepat sasaran.

Ia menyoroti perbedaan makna “cinta tanah air” dalam perspektif militer dan akademik.

"Karakteristik tersebut berbeda dibanding cinta tanah air dan disiplin bagi awardee LPDP, yakni cinta tanah air ya dimaknai sebagai berkontribusi sesuai bidang keilmuan yang dipelajari untuk bangsa dan negara, bahkan dunia," ujar Edi.

Ia menilai pendekatan etika melalui diskusi dan simulasi akan lebih efektif dibanding pendekatan disiplin militer.

"Menurut saya lebih ditekankan ke soal etika saja, dengan diskusi, simulasi, dan sebagainya. Ini akan lebih efektif menurut saya ketimbang diminta baris-berbaris dan menghafal jargon atau yel-yel. Mengapa? Karena awardee LPDP ini calon ilmuwan, minimal pakar di bidangnya, bukan tenaga teknis lapangan," pungkasnya.