Bisnis.com, MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumatra Utara (Sumut) mencatat penyaluran KUR di wilayah Sumut per 30 April 2026 mencapai Rp5,22 triliun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara Rudy Rahmaddi mengatakan penyaluran KUR di Sumut sampai April 2026 didominasi sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan senilai Rp2,4 triliun yang hampir setengah dari total penyaluran KUR periode ini.

“Sektor penyaluran KUR tertinggi adalah pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan 40.343 debitur sebesar Rp2,42 triliun,” ujar Rudy, dikutip Senin (22/6/2026).

Dia mengatakan total penerima KUR di Sumut mencapai 82.601, atau sekitar 7,12% dari total UMKM di Sumut. Penyaluran KUR hingga saat ini pun disebutnya menunjukkan tren yang positif.

Selain pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran juga masuk kategori yang mendapat KUR terbanyak hingga Triwulan I/2026 dengan 26.992 debitur sebesar Rp1,76 triliun. Sementara sektor penerima KUR terkecil ialah pertambangan dan penggalian dengan hanya 18 debitur sebesar Rp859 juta.

Rudy menjelaskan Kabupaten Deli Serdang menjadi daerah dengan penyaluran KUR terbesar hingga April 2026 dengan total Rp656,9 miliar yang menyasar 10.478 debitur.

Kota Medan menduduki posisi kedua dengan 8.049 debitur dan Rp559,45 penyaluran, disusul Langkat dengan Rp397,11 miliar penyaluran. Sedangkan daerah penyaluran KUR terkecil berada di Nias Barat yang berjumlah Rp7,12 miliar kepada 120 debitur.

Selain KUR, penyaluran kredit kepada pelaku usaha ultra mikro (UMi) di Sumut juga bertumbuh positif. Kemenkeu Sumut mencatat penyaluran UMi mencapai Rp404,4 miliar per 30 April kepada 59.270 nasabah/ debitur.

Berbeda dengan KUR, penyaluran UMi tertinggi meliputi sektor perdagangan besar dan eceran dengan jumlah Rp393,84 miliar dengan jumlah debitur 57.698 debitur.

“Penyaluran UMi terbesar terdapat pada Kabupaten Langkat sebesar Rp42,11 miliar kepada 5.847 debitur, diikuti Kabupaten Deli Serdang yang mencapai Rp41,78 miliar kepada 6.112 debitur,” jelasnya.(240)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp84,36 triliun sepanjang Januari hingga Mei 2026. Realisasi tersebut setara dengan 46,87% dari total alokasi KUR BRI tahun ini yang mencapai Rp180 triliun.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan mayoritas penyaluran KUR tersebut diarahkan ke sektor-sektor produktif dengan porsi mencapai 67,18% dari total pembiayaan yang telah disalurkan.

"Mayoritas penyaluran tersebut diarahkan ke sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, dengan porsi mencapai 67,18% dari total KUR yang telah disalurkan," ujar Akhmad dalam keterangan resmi, Rabu (17/6/2026).

Dari berbagai sektor produktif tersebut, pertanian menjadi penyerap terbesar dengan nilai pembiayaan mencapai Rp35,91 triliun.

BRI menilai pembiayaan ke sektor ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas petani di berbagai daerah.

Menurut Akhmad, penyaluran KUR memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Dia menambahkan KUR tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput.

Penyaluran yang tepat sasaran diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pelaku usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara kumulatif, sejak 2015 hingga Mei 2026 BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp1.520 triliun kepada lebih dari 48,1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, MAKASSAR — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI Regional Office (RO) Makassar menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,82 triliun sepanjang Januari–April 2026. Mayoritas pembiayaan tersebut mengalir ke sektor produktif, terutama pertanian.

Wilayah kerja BRI RO Makassar mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Regional CEO BRI Regional 15 Makassar Argo Prabowo mengatakan sebanyak 56,08% dari total penyaluran KUR selama empat bulan pertama tahun ini disalurkan ke sektor produksi. Sementara itu, sisanya mengalir ke sektor nonproduksi.

Sektor pertanian menjadi penerima KUR terbesar dengan nilai penyaluran mencapai Rp2,39 triliun atau setara 49,6% dari total realisasi. Selanjutnya, sektor perikanan menyerap Rp165,18 miliar atau 3,42%, sedangkan industri pengolahan menerima Rp147,69 miliar atau 3,06%.

"KUR ke pertanian masih mendominasi karena kita tahu sektor ini memegang peran penting dalam perekonomian wilayah timur, utamanya Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu lumbung pangan nasional. BRI berkomitmen mendukung penyaluran KUR ke sektor unggulan demi mendorong ekonomi daerah," ujar Argo kepada Bisnis, Senin (15/6/2026).

Di sektor nonproduksi, perdagangan menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran mencapai Rp1,17 triliun atau 24,39% dari total portofolio KUR BRI hingga April 2026. Adapun sektor jasa menyerap pembiayaan sebesar Rp942,12 miliar atau setara 19,53%.

Dari sisi segmentasi, KUR Mikro masih mendominasi penyaluran dengan nilai Rp4,38 triliun atau sekitar 91% dari total realisasi. Sementara itu, KUR Kecil tercatat sebesar Rp439 miliar atau sekitar 9%.

Regional Mikro Banking Head BRI Regional 15 Makassar Iwan Suprianto mengatakan sebagian besar penyaluran KUR berada pada rentang plafon kredit Rp25 juta hingga Rp50 juta.

Menurutnya, segmen tersebut umumnya digunakan pelaku usaha untuk memperkuat modal kerja dan berpotensi mendorong penambahan tenaga kerja.

"Meskipun belum ada data absolut mengenai jumlah pasti penyerapan tenaga kerja, proyeksi matematis berdasarkan rasio pertumbuhan debitur menunjukkan angka yang sangat positif, mencapai di kisaran hingga ribuan orang," pungkas Iwan.

Bisnis.com, DENPASAR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Regional Office Denpasar mencatatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,27 triliun hingga April 2026, yang disalurkan kepada 76.083 debitur.

Anto Ariyanto, Regional Micro Banking Head BRI Region Denpasar menjelaskan secara komposisi, penyaluran KUR di wilayah kerja Region Denpasar hingga April 2026 didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 34,9%, sektor pertanian, perburuan, kehutanan dengan porsi sebesar 24.7%, sektor jasa 14,9% dan sektor industrI 11,1% dari total penyaluran.

Secara penyebaran wilayah, penyaluran KUR Region Denpasar terbanyak wilayah Provinsi Bali sebesar Rp2.516,41 triliun atau sebesar 58,90%, disusul Provinsi NTB sebesar Rp 969,19 miliar atau sebesar 22,69% dan Provinsi NTT sebesar Rp786,586 miliar atau sebesar 18,41% dari total penyaluran.

Dengan pembiayaan yang memadai dan akses permodalan yang lebih mudah melalui KUR, pelaku usaha di berbagai daerah di Bali, NTB dan NTT memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kapasitas usahanya, membuka lapangan kerja dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Selain itu KUR menjadi wujud nyata dari komitmen BRI yang sejalan dengan Astacita Pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan.

“Ini merupakan bagian dari peran BRI dalam memperkuat ekonomi berbasis UMKM di daerah. Selain memperluas akses pembiayaan, BRI juga mendorong peningkatan kapasitas UMKM melalui berbagai program pemberdayaan. Upaya ini dilakukan agar pelaku usaha tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga mampu mengelola usaha secara lebih baik dan berkelanjutan” jelas Anto, Selasa (19/5/2026).

Anto menambahkan, dukungan BRI tidak hanya sebatas penyaluran dana, tetapi juga mencakup pemberdayaan dan pendampingan usaha dan edukasi finansial agar para debitur dapat mengelola usahanya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan visi BRI untuk menjadi mitra terpercaya dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi unggulan baik di Bali, NTB dan NTT.

“Kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantu pelaku UMKM, tidak hanya berupa modal usaha saja tapi juga melalui pelatihan-pelatihan usaha dan program pemberdayaan lainnya. Kami juga terus mengedukasi pelaku usaha untuk melek digital dan memanfaatkan platform-platform penjualan online sehingga bisa mendorong kapasitas usaha dan bisa naik kelas” tegasnya.

Pada 2025, BRI Regional Office Denpasar mencatatkan penyaluran KUR sebesar Rp12.151 triliun pada 2025, yang disalurkan kepada 238.761 debitur yang didominasi oleh penyaluran sektor perdagangan, jasa, dan, pertanian dengan porsi sebesar 76.97% dari total penyaluran.

Jakarta: Bank Mandiri mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga April 2026, penyaluran KUR telah mencapai Rp14,54 triliun dan dimanfaatkan lebih dari 113 ribu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah Indonesia.

Program KUR menjadi salah satu instrumen utama Bank Mandiri dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku usaha sekaligus mendorong terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja baru.

SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan mengatakan kualitas kredit portofolio KUR tetap terjaga dengan baik dengan rasio kredit bermasalah di angka 1 persen.

Hal ini mencerminkan kemampuan perseroan menghadirkan pertumbuhan bisnis yang sehat melalui pengelolaan risiko yang cermat, sekaligus menegaskan keunggulan berkelanjutan Bank Mandiri dalam pengembangan segmen mikro dan UMKM.

Realisasi tersebut setara 35,45 persen dari target penyaluran KUR Bank Mandiri tahun 2026 sebesar Rp41 triliun. Pencapaian ini menjadi bukti nyata sinergi yang terintegrasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang semakin kuat dan berdaya saing.

"Penyaluran KUR kami hadirkan sebagai instrumen nilai tumbuh yang nyata bagi masyarakat. Melalui dukungan modal kerja yang tepat sasaran dan kemudahan serta kenyamanan layanan Bank Mandiri, kami ingin membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, hingga menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor produktif," ujar Bayu dalam keterangan resminya, Selasa, 19 Mei 2026.

Sektor pertanian jadi kontributor terbesar

Penyaluran KUR hingga April 2026 masih didominasi sektor produksi dengan porsi mencapai 63,07 persen atau sebesar Rp9,16 triliun. Adapun sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp4,69 triliun sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan nasional.
Sementara, sektor jasa produksi mencapai Rp3,16 triliun dan sektor industri pengolahan sebesar Rp1,1 triliun.

Secara kumulatif, sejak program KUR diluncurkan pemerintah pada 2008 hingga April 2026, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebesar Rp317,78 triliun kepada lebih dari 3,7 juta debitur di seluruh Indonesia.

Pembiayaan berbunga rendah tersebut telah membantu jutaan pelaku usaha meningkatkan kapasitas bisnis, memperluas pasar, serta memperkuat daya tahan usaha.

Perkuat ekosistem dan inklusi keuangan

Untuk mempercepat sekaligus menjaga kualitas penyaluran KUR, bank bersandi saham BMRI ini terus memperkuat strategi pembiayaan berbasis ekosistem melalui pendekatan closed-loop yang terhubung dengan nasabah wholesale dan sektor unggulan daerah. Strategi ini memungkinkan terciptanya sinergi ekosistem layanan yang lebih efisien antara pelaku UMKM, mitra usaha, distributor, hingga off-taker dalam satu rantai nilai bisnis yang saling terintegrasi.

Selain memperluas akses pembiayaan, Bank Mandiri juga memperkuat layanan transaksi dan pembayaran angsuran melalui Mandiri Agen yang tersebar di berbagai wilayah dan sentra ekonomi masyarakat. Perseroan turut mendorong inklusi keuangan melalui edukasi literasi keuangan dan digital agar pelaku UMKM lebih mandiri dalam mengelola usaha secara modern dan berkelanjutan.

Bank Mandiri akan terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah dalam mengakselerasi penyaluran KUR tahun 2026 melalui penguatan ekosistem pembiayaan dan sinergi antar entitas Mandiri Group.

"Dengan dukungan jaringan layanan dan ekosistem digital yang semakin matang, kami optimistis penyaluran KUR dapat semakin tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat," ujar Bayu.

(ANN)

Bisnis.com, PADANG — PT Bank Nagari mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kuartal I/2026 tetap tumbuh positif meskipun berada di tengah tekanan ekonomi akibat bencana yang melanda tiga provinsi, termasuk Sumatra Barat.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Hafid Dauli mengatakan kondisi tersebut secara umum telah memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi target utama penyaluran KUR.

Penyaluran KUR secara total pada periode kuartal I/2026 tercatat sebesar Rp294,13 miliar. Realisasi tersebut terdiri atas penyaluran KUR Konvensional sebesar Rp231,13 miliar yang disalurkan kepada 1.147 debitur, serta KUR Syariah sebesar Rp62,99 miliar kepada 351 nasabah.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada kuartal I/2025, realisasi penyaluran KUR pada tahun 2026 mengalami sedikit penurunan,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Dia menyampaikan kondisi ini tidak terlepas dari adanya tekanan ekonomi sebagai dampak pascabencana yang terjadi di beberapa wilayah, yang turut memengaruhi aktivitas usaha dan kemampuan ekspansi pelaku UMKM.

Hafid melihat beberapa debitur cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan penambahan pembiayaan, sementara di sisi lain perbankan juga memperkuat prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran.

Secara persentase, lanjutnya, penyaluran KUR Bank Nagari pada kuartal I/2026 masih didominasi oleh sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan.

Dominasi pada sektor-sektor tersebut mencerminkan fokus pembiayaan pada sektor riil yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Menurutnya untuk sektor perdagangan tetap menjadi kontributor utama seiring dengan tingginya perputaran usaha dan kebutuhan modal kerja, sementara sektor Pertanian dan Industri Pengolahan menunjukkan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan serta mendukung rantai nilai produksi di daerah.

Sebaran penyaluran KUR tercatat paling besar di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Padang. Tingginya realisasi di wilayah tersebut didorong oleh aktivitas ekonomi yang kuat serta jumlah pelaku UMKM yang relatif banyak.

Selain itu, akses layanan perbankan dan efektivitas jaringan pemasaran turut mendukung optimalisasi penyaluran KUR di daerah tersebut.

Dalam kondisi tersebut, Hafid menyebut tunggakan kredit pada kuartal I/2026 masih terjaga dengan baik meskipun terdapat tekanan akibat bencana yang melanda Sumatra Barat.

“Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kualitas kredit secara umum tetap terkendali, di tengah tantangan yang dihadapi oleh para debitur, khususnya pelaku UMKM yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh gangguan aktivitas ekonomi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan ekspansi KUR, Bank Nagari secara aktif melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM. Menurut Hafid, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manfaat, skema, serta persyaratan KUR, sekaligus mendorong inklusi keuangan dan memperluas jangkauan pembiayaan kepada sektor produktif.

Bank Nagari menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp1,5 triliun pada 2026. Perseroan optimistis realisasi pada kuartal II/2026 dapat melampaui target periode tersebut.

“Optimisme ini didukung oleh berbagai langkah strategis yang telah dan terus dilakukan dalam mendorong akselerasi penyaluran, khususnya pada sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik,” tegasnya.

Salah satu pendorongnya ialah kebijakan relaksasi bagi debitur KUR terdampak bencana, sesuai Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kebijakan tersebut memberi ruang bagi debitur untuk memperoleh keringanan sehingga dapat menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan kembali kapasitas pembiayaan. Dengan relaksasi ini, kepercayaan dan kemampuan debitur mengakses pembiayaan diharapkan meningkat dan mendorong percepatan penyaluran KUR.

Di sisi lain, Bank Nagari juga mengoptimalkan ekspansi melalui penguatan tenaga pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor pertanian mencapai 38,6% dari total alokasi sebesar Rp296 triliun per 21 April 2026.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan bahwa dalam aspek pembiayaan, pemerintah terus memperluas akses KUR bagi UMKM. Dari total alokasi tersebut, penyaluran KUR telah mencapai Rp84,8 triliun, salah satunya disalurkan ke sektor pertanian.

“Kami ingin memastikan bahwa pembiayaan benar-benar mendorong sektor produktif, khususnya pertanian. Harapannya, dalam beberapa tahun ke depan, porsi pembiayaan untuk sektor produksi akan terus meningkat,” ujar Riza dalam keterangan resmi yang diunggah di laman Kementerian UMKM, dikutip pada Senin (27/4/2026).

Riza menambahkan, Kementerian UMKM terus mempertegas komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung UMKM nasional. Menurutnya, sektor ini memiliki peran dominan dalam ekosistem UMKM Indonesia dan menjadi prioritas strategis dalam kebijakan penguatan ekonomi rakyat.

“Ketika kita berbicara tentang UMKM, maka kita juga berbicara tentang sektor pertanian. Ini menjadi prioritas bersama karena kontribusinya yang sangat besar terhadap perekonomian nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Riza mengungkapkan bahwa dari total sekitar 56–60 juta UMKM di Indonesia, hampir separuhnya bergerak di sektor pertanian dan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani dan pelaku usaha di sektor pangan.

Meski memiliki peran strategis, UMKM sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Di antaranya adalah skala usaha dan kapasitas produksi yang relatif kecil dibandingkan jumlah pelaku usaha yang besar, serta keterbatasan dalam integrasi pasar. Riza menyebut banyak petani masih kesulitan mengakses pasar dan memperoleh harga jual yang layak.

“Sering kali petani sudah menghasilkan produk, tetapi belum memiliki kepastian pasar maupun harga yang menguntungkan. Ini menjadi perhatian serius yang harus kita selesaikan bersama,” katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian UMKM mendorong pembangunan ekosistem UMKM yang terintegrasi, mulai dari perluasan akses pembiayaan, penguatan inovasi produk, hingga peningkatan konektivitas dengan pasar dan industri yang lebih besar. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan rasio kewirausahaan nasional, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM, khususnya di sektor pangan.

Riza menegaskan, keberhasilan penguatan UMKM sektor pertanian memerlukan kolaborasi lintas sektor yang solid dan berkelanjutan.

“Agenda besar ini tidak dapat kita jalankan sendiri. Kolaborasi menjadi kunci dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat, inklusif, dan berdaya saing,” pungkasnya.(Putri Astrian Surahman)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa saat ini pemerintah menyiapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian sebesar Rp 300 juta pada 2026.

Airlangga menyebut, hal ini digunakan untuk memperkuat pembiayaan, produksi, dan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

"KUR untuk pertanian ini realisasinya sudah Rp 102 triliun, namun KUR ini kan kita targetkan Rp 300 triliun," kata Airlangga dalam konferensi pers Jakarta Food and Security Summit 2026 di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Lebih lanjut kata Airlangga, selama 2025 penyaluran KUR pertanian mencapai Rp 102 triliun.

Menurutnya, pemerintah menetapkan plafon lebih tinggi sebagai dorongan serius meningkatkan akses modal petani dan pelaku usaha tani.

Menurutnya, plafon KUR pertanian masih dapat dinaikkan sesuai kebutuhan, karena tidak ada pembatasan sektor, sepanjang pembiayaan produktif, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan produksi pangan nasional.

Lebih lanjut berdasarkan data Airlangga, capaian ketahanan pangan 2025 membaik, ditopang oleh produksi beras 34,71 juta ton serta produksi jagung sekitar 16 juta ton.

Bahkan dengan capaian itu, ia berkomitmen realisasi KUR pertanian agar terus tumbuh, mempertahankan swasembada beras termasuk stabilitas harga, dan kesejahteraan petani melalui kebijakan pembiayaan yang adaptif.

Selain pembiayaan, pemerintah juga menaruh perhatian pada persoalan food loss dan food waste yang masih menjadi tantangan, mengingat jumlah limbah pangan nasional diperkirakan mencapai 23 juta hingga 48 juta ton dan memerlukan pengelolaan yang lebih baik.

Sebelumnya, Airlangga Pemerintah juga terus mendorong penguatan sektor industri dan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto meminta agar dibuat langkah khusus dan untuk mempertahankan industri tekstil di Indonesia dan dari hasil studi tersebut Indonesia berpotensi menjadi 5 pemain besar tekstil dunia karena dari segi pertumbuhan, sektor tekstil ini selalu akan dibutuhkan.

Airlangga menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui usulan tahap awal pembentukan pendanaan untuk insentif sektor tekstil dengan kebutuhan sekitar 6 miliar dollar AS.

Pendanaan tersebut ditujukan untuk melengkapi rantai nilai industri tekstil nasional.

Selain itu, pemerintah juga berencana membangun kembali peran BUMN atau Danantara yang secara khusus akan menangani sektor tekstil.

Melalui langkah tersebut, pemerintah menargetkan lonjakan nilai ekspor tekstil dari sekitar Rp 4 miliar menjadi Rp 40 miliar dalam kurun 10 tahun ke depan.

Di saat yang sama, penyerapan tenaga kerja di sektor tekstil ditargetkan meningkat dari sekitar 4 juta orang menjadi 6 juta orang, atau bertambah sekitar 2 juta tenaga kerja.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian sebesar Rp300 triliun pada 2026 untuk memperkuat pembiayaan sektor pangan. Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartartomengatakan, KUR menjadi instrumen utama pemerintah memperluas akses modal petani dan pelaku usaha tani.

“Pemerintah terus mendorong dalam bentuk pembiayaan yaitu KUR untuk pertanian. Tahun ini kita punya plafon Rp300 triliun,” kata Airlangga dalam Road to Jakarta Food Security Summit di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Airlangga menjelaskan, pada 2025 penyaluran KUR pertanian mencapai Rp102 triliun, sementara pemerintah menetapkan plafon lebih tinggi untuk memperkuat dorongan pembiayaan.

Airlangga menegaskan plafon KUR pertanian masih dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Sepanjang pembiayaan produktif dan tepat sasaran, pemerintah tidak membatasi sektor penerima KUR.

“Dan sebetulnya untuk pertanian pun plafonnya bisa kita naikkan, tidak ada pembatasan untuk pertanian dan KUR ini bisa terus untuk dijaga,” ujar Airlangga.

Pemerintah mencatat capaian ketahanan pangan 2025 membaik dengan produksi beras 34,71 juta ton dan jagung sekitar 16 juta ton. Capaian tersebut dinilai menopang stabilitas pasokan pangan nasional.

“Dan tentu kita bersyukur tahun 2025 kita bisa mengatasi terkait kemampuan kita untuk ketahanan pangan termasuk produksi beras yang mencapai 34,71 juta ton,” kata Airlangga.

Pemerintah berkomitmen menjaga realisasi KUR pertanian agar terus tumbuh, sekaligus mempertahankan swasembada beras, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani. Kebijakan pembiayaan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

PresidenPrabowo Subiantosebelumnya mengumumkan Indonesia mencapai swasembada pangan, khususnya beras, pada 2025 saat panen raya di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1). Pengumuman ditandai penumbukan alu ke dalam lesung bersama Menteri PertanianAndi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang PanganZulkifli Hasan, dan perwakilan petani.

IDXChannel- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, Pemerintah akan kembali menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian sebesar Rp300 triliun di 2026.

"Pemerintah terus mendorong dalam bentuk pembiayaan, yaitu KUR untuk Pertanian. Tahun kemarin kita salurkan Rp102 triliun dan tahun ini kita punya platform Rp300. Sebetulnya untuk pertanian pun platformnya bisa kita naikkan," katanya di Menara Kadin, Jakarta pada Selasa (13/1/2026).

Airlangga menegaskan pentingnya kemandirian pangan nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Menurutnya, ketahanan dan keamanan pangan menjadi faktor krusial bagi sebuah negara untuk menjaga eksistensinya.

Menurutnya, Indonesia harus memiliki daya tahan dalam berbagai situasi krisis. Ia menyebut pengalaman saat pandemi Covid-19 pada 2022 menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia, di mana kala itu, sejumlah negara menerapkan embargo ekspor pangan demi melindungi kebutuhan domestik masing-masing.

"Indonesia di tengah volatilitas global harus belajar pada saat krisis, saat covid-19 di tahun 2022. Kita melihat bagaimana negara melakukan embargo ekspor pangan, sehingga itu pelajaran berharga bahwa kita harus mandiri secara pangan agar dalam situasi krisis ataupun situasi apapun kita bisa bertahan dan kita punya resiliensi terhadap pangan kita," katanya.

Ia menekankan, dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 282 juta jiwa, pangan dan konsumsi masyarakat menjadi aspek yanh sangat penting dalam menopang stabilitas nasional. Airlangga mengibaratkan ketahanan pangan layaknya pasokan makanan bagi industri.

"Jadi kalau pangan aman, pabrik aman. Kalau pangan tidak aman, pabrik tidak aman. Nah itu secara nasional juga kita harus jaga. Yang paling penting segonya, nasinya mesti aman. Jadi kalau nasi aman, lauk-lauk yang lain juga aman. Jadi ini yang perlu kita jaga," ujarnya.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian sebesar Rp300 triliun pada 2026 guna memperkuat pembiayaan, produksi dan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

"Pemerintah terus mendorong dalam bentuk pembiayaan yaitu KUR untuk pertanian. Tahun ini kita punya plafon Rp300 triliun," kata Airlangga dalam Road to Jakarta Food Security Summit di Jakarta, Selasa.

Airlangga menyebutkan pada 2025 lalu, penyaluran KUR pertanian mencapai Rp102 triliun, sedangkan pada 2025 pemerintah menetapkan plafon lebih tinggi sebagai dorongan serius meningkatkan akses modal petani dan pelaku usaha tani.

Ia menegaskan plafon KUR pertanian masih dapat dinaikkan sesuai kebutuhan, karena tidak ada pembatasan sektor, sepanjang pembiayaan produktif, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan produksi pangan nasional.

"Dan sebetulnya untuk pertanian pun plafonnya bisa kita naikkan, tidak ada pembatasan untuk pertanian dan KUR ini bisa terus untuk dijaga," ujar dia.

Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah mencatat capaian ketahanan pangan 2025 membaik, ditopang oleh produksi beras 34,71 juta ton serta produksi jagung sekitar 16 juta ton, yang dinilai baik sepanjang tahun.

"Dan tentu kita bersyukur tahun 2025 kita bisa mengatasi terkait kemampuan kita untuk ketahanan pangan termasuk produksi beras yang mencapai 34,71 juta ton," kata Airlangga.

Pemerintah berkomitmen menjaga realisasi KUR pertanian agar terus tumbuh, mempertahankan swasembada beras termasuk stabilitas harga, dan kesejahteraan petani melalui kebijakan pembiayaan yang adaptif.

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara panen raya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1), mengumumkan Indonesia resmi mencapai swasembada pangan, khususnya beras, pada tahun 2025.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahmin, pada pagi hari ini, hari Rabu, 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih," kata Presiden lalu menumbukkan alu ke dalam lesung sebagai simbol tercapainya swasembada beras.

Di atas panggung, Presiden Prabowo didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan perwakilan kelompok petani, saat pengumuman swasembada pangan itu.

Menko Zulhas, Mentan Amran, dan perwakilan petani itu juga ikut menumbukkan alunya ke dalam lesung bersama Presiden.

Dalam sambutannya saat acara, Prabowo mengungkapkan rasa bangga dan bahagianya atas pencapaian swasembada itu.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026