Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan model perencanaan tata ruang laut (MSP) berbasis masyarakat adat di Desa Intaran, Denpasar, Bali, sebagai upaya memperkuat pengelolaan kawasan pesisir sekaligus menjaga nilai budaya masyarakat setempat.

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Permana Yudiarso mengatakan pengembangan model tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, akademisi, pengelola kawasan, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Pengembangan model MSP ini akan memperkuat peran masyarakat adat sebagai penggerak utama pengelolaan kawasan pesisir dan laut, yang didukung oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya," kata Permana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Menurut Permana, model tata ruang laut tersebut dirancang agar masyarakat adat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir.

Keterlibatan masyarakat adat mencakup pengelolaan usaha milik desa adat di sektor riil, jasa, dan layanan umum, termasuk pengelolaan kawasan pesisir untuk kegiatan wisata selam, snorkeling, hingga memancing.

Ia menegaskan pengembangan tata ruang laut berbasis masyarakat adat tetap didukung data dan kajian teknis sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut.

Menurut dia, kawasan pesisir Desa Adat Intaran memiliki keterkaitan yang kuat antara aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan sehingga memerlukan pengelolaan yang terpadu.

Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan ruang laut diharapkan dapat berjalan selaras dengan perlindungan ekosistem pesisir, penguatan ekonomi masyarakat, keberlanjutan sektor pariwisata, serta pelestarian nilai budaya Bali.

Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali I Made Supartha mengatakan pengembangan model tersebut juga mengintegrasikan filosofi Tri Hita Karana sebagai landasan menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.

Sementara itu, Bendesa Adat Intaran Agung Alit Kencana menyambut baik inisiatif tersebut. Menurut dia, keterlibatan aktif masyarakat adat penting agar arah pengembangan kawasan pesisir tetap selaras dengan identitas dan kebutuhan masyarakat lokal.

Ia mengatakan hingga kini masih ditemukan praktik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang merusak sehingga upaya pelestarian kawasan laut perlu terus diperkuat.

"Desa Adat Intaran punya hubungan sangat erat dengan kawasan pesisir dan laut. Jadi, pengembangan MSP ini dapat menjadi ruang bersama untuk menjaga lingkungan, memperkuat budaya, serta membuka manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat," katanya.

Adapun pengenalan model pengembangan MSP berbasis masyarakat adat dibahas dalam forum yang melibatkan KKP, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, DPRD Provinsi Bali, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, PT Pengelola Mertasari Bersama, masyarakat Desa Adat Intaran, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan bahan bakar biodesel B50 untuk angkutan penyeberangan. Sebab penggunaan bahan bakar tersebut berpotensi mengganggu operasional kapal.

Meski demikian di sisi lain, Gapasdap mengapresiasi rencana pemerintah untuk menerapkan penggunaan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini seiring dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, khususnya solar impor.

Kepala Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap Rakhmatika Ardianto mengatakan, karakter operasional kapal berbeda dengan moda transportasi lainnya. "Kapal penyeberangan membawa penumpang, dan beroperasi di perairan dengan arus, gelombang, cuaca yang dinamis, dan membutuhkan kehandalan mesin secara terus-menerus," ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Rakhmatika menjelaskan, dalam kerangka regulasi internasional, IMO menempatkan campuran biofuel dengan kandungan lebih dari 30 persen dalam rezim persyaratan yang lebih ketat. MEPC.1/Circ.795/Rev.9 menyatakan campuran biofuel atau synthetic fuel tidak lebih dari 30% mengikuti Regulation 18.3.1 Marpol Annex VI.

Sedangkan campuran lebih dari 30% harus memenuhi Regulation 18.3.2 Marpol Annex VI untuk mesin diesel kapal, bahan bakar tersebut dapat digunakan sepanjang tidak mengubah komponen kritis NOx atau pengaturan operasi di luar approved technical file mesin. "Apabila tidak tercakup dalam kondisi tersebut, diperlukan pembuktian bahwa penggunaan bahan bakar tidak menyebabkan mesin melampaui batas emisi NOx yang berlaku," paparnya.

Rakhmatika juga memaparkan sejumlah studi ITS yang telah memberikan catatan penting. Rakhmatika menjelaskan, penelitian Himmawan Aan Listyanto mengenai performa biodiesel B50–B100 pada mesin diesel berbasis simulasi menunjukkan bahwa pada kondisi full load, B50 mengalami penurunan daya sebesar 6,38% dibanding HSD, sementara nilai specific fuel oil consumption atau SFOC B50 naik 6,8% dibanding HSD pada kondisi full load dan rpm maksimal.

Lihat video: Cuaca Buruk, Penyeberangan Merak Ditutup



"Temuan ini menunjukkan adanya potensi penurunan performa dan peningkatan konsumsi bahan bakar ketika kandungan biodiesel meningkat," tandas pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini.

Kajian ITS lainnya juga mencatat biodiesel masih memiliki beberapa kelemahan teknis, antara lain densitas yang lebih tinggi, nilai kalor yang lebih rendah, konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi, serta potensi emisi NOx yang lebih tinggi. "Pada kapal penyeberangan, penurunan nilai kalor berarti konsumsi BBM dapat menjadi lebih boros," ucapnya.

Rakhmatika menyebut dari sisi aspek penyimpanan juga perlu mendapat perhatian. "Penelitian ITS menyebutkan bahwa biodiesel rentan mengalami degradasi seiring lamanya penyimpanan, antara lain melalui hidrolisis, oksidasi, penguraian termal, dan kontaminasi bakteri," sambungnya.

Pada pengujian tersebut, B50 murni mengalami kenaikan bilangan asam sebesar 29,61% dan peningkatan koloni bakteri sebesar 2.900% selama periode penyimpanan enam minggu. Dalam operasi kapal, bahan bakar berada dalam tangki, settling tank, service tank, pipa, separator, dan filter, sehingga terkait dengan masalah penyimpanan tersebut, maka adanya air, bakteri, sludge, serta stabilitas bahan bakar menjadi sangat berpengaruh.

Sedangkan dari perspektif keselamatan pelayaran, FAME sebagai bahan pencampur HSD, memiliki sifat pelarut yang dapat meningkatkan risiko terbentuknya sludge dan kebutuhan pembersihan bahan bakar lebih sering, terutama pada awal penggunaan ketika kotoran lama di tangki dan saluran bahan bakar dapat terdispersi kembali sehingga ada beban tambahan pada separator dan risiko filter clogging.

Akibatnya, kapal perlu menyiapkan suku cadang yang cukup serta pemantauan lebih ketat oleh awak kapal. "Apabila filter tersumbat, suplai bahan bakar ke mesin dapat terganggu, tenaga mesin melemah, atau mesin berhenti," ucapnya.

Jika pada kendaraan darat, gangguan seperti ini mungkin dapat ditangani dengan berhenti di tepi jalan. Namun pada kapal, kehilangan daya dorong berarti kehilangan kemampuan olah gerak. Dalam kondisi arus kuat, alur sempit, kepadatan lalu lintas, atau saat mendekati dermaga, kapal yang kehilangan tenaga dapat terdorong arus, berisiko tubrukan, kandas, atau mengalami unstability yang dapat menyebabkan kapal terbalik. "Konsekuensi akhirnya adalah biaya operasional," ucapnya.

Penerapan B50 pada kapal penyeberangan dikatakan Rakhmatika berpotensi menambah biaya melalui konsumsi BBM yang lebih besar, penggantian filter yang lebih sering, pembersihan tangki, penyesuaian separator, kebutuhan aditif, penyediaan suku cadang tambahan, serta potensi peningkatan frekuensi perawatan.

"Biaya-biaya tersebut tidak dapat dipisahkan dari standar keselamatan, karena operator kapal tetap wajib menjaga keandalan mesin dan keselamatan pelayanan," katanya.

Di samping itu, kondisi ini menjadi semakin memberatkan pengusaha angkutan pelayaran, karena tarif angkutan penyeberangan saat ini tertinggal dari perhitungan biaya pokok. Berdasarkan perhitungan HPP tahun 2019, tarif angkutan penyeberangan masih kurang sekitar 31,8% dari kebutuhan biaya sebenarnya. "Dengan adanya penerapan B50, ketertinggalan tarif terhadap biaya berpotensi semakin melebar," ujarnya.

Rakhmatika menegaskan, apabila operator harus menanggung tambahan biaya bahan bakar, perawatan, filter, serta mitigasi keselamatan tanpa adanya kompensasi atau penyesuaian tarif, maka tekanan terhadap keberlanjutan layanan penyeberangan akan semakin besar.

“Gapasdap mengharapkan pemerintah segera memberikan perhatian terhadap usulan penyesuaian tarif angkutan, agar layanan angkutan penyeberangan terutama dari aspek keselamatan dan kenyamanan dapat berjalan sesuai dengan standardisasi berdasarkan UU 17 Tahun 2008,” katanya.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan BibitSiklon Tropis 96W mulai terbentuk pada 27 Juni 2026 pukul 07.00 WIB. Saat ini, sistem cuaca tersebut berada di daratan Filipina, di sebelah utara Sulawesi Utara.

BMKG menyebut Bibit Siklon Tropis 96W memiliki peluang rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dan diperkirakan bergerak ke arah barat laut.

"Dalam 24 jam ke depan, Bibit Siklon Tropis 96W memiliki peluang rendah untuk menjadi siklon tropis dan bergerak ke arah barat laut," tulis BMKG, Selasa (30/6/2026).

Meski berpeluang rendah berkembang menjadi siklon tropis, keberadaan Bibit Siklon Tropis 96W memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca di Indonesia. BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Kalimantan Utara.

Selain itu, gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Perairan Kepulauan Sangihe hingga Kepulauan Talaud, Laut Maluku, dan Samudera Pasifik di utara Maluku.

Lihat video: Pakar Hidrometeorologi Ungkap Kesiapan Indonesia untuk Hadapi Siklon Tropis



BMKG mengimbau masyarakat, terutama warga pesisir dan pelaku pelayaran di wilayah terdampak, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi.

"Masyarakat juga diminta terus memantau perkembangan cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG guna mengantisipasi potensi dampak yang ditimbulkan oleh Bibit Siklon Tropis 96W," imbaunya.

MERAUKE - Akademisi Universitas Papua (Unipa) Hendrik Arwam menyatakan riset advokasi merupakan fondasi utama dalam membangun sistem perlindungan warga sipil yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perlindungan warga sipil tidak cukup hanya mengandalkan respons setelah konflik terjadi, tetapi harus diawali dengan riset yang mampu memetakan persoalan secara utuh, menghadirkan bukti kuat, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Hendrik saat menjadi narasumber dalam Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Careinn Hotel Merauke, Senin (29/6/2026).

"Banyak persoalan kemanusiaan di Indonesia, termasuk di Papua, tidak kunjung terselesaikan karena proses pengambilan kebijakan seringkali tidak didasarkan pada data empiris yang komprehensif," ujar Hendrik.

Akibatnya, berbagai program advokasi yang dijalankan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

"Advokasi yang kuat selalu berawal dari riset yang kuat. Ketika fakta lapangan, landasan hukum, dan dukungan publik bergerak dalam satu arah, maka peluang menghadirkan perubahan kebijakan akan semakin besar. Sebaliknya, advokasi yang dibangun tanpa riset dan tanpa bukti kuat akan mudah dipatahkan karena hanya bertumpu pada opini," ungkap Hendrik.

Dia menjelaskan, riset advokasi tidak boleh berhenti pada pengumpulan data atau penyusunan laporan ilmiah. Lebih dari itu, riset harus menjadi jembatan antara suara masyarakat dengan kebijakan publik sehingga persoalan yang dihadapi warga benar-benar diterjemahkan menjadi solusi yang konkret.

"Seringkali masyarakat sudah menyampaikan keluhan mereka, tetapi suara itu hilang di tengah proses birokrasi. Di sinilah riset advokasi berperan yaitu mengubah pengalaman warga menjadi bukti yang dapat dipahami oleh pemerintah, pembuat kebijakan, maupun publik secara luas," katanya.

Hendrik menekankan bahwa riset advokasi harus dibangun di atas empat prinsip utama, yaitu berbasis data empiris, berpihak kepada korban, berlandaskan hukum, serta menghasilkan solusi yang konkret dan terukur.

Dia mengingatkan advokasi tidak boleh menjadi ruang bagi penyebaran fitnah, hoaks, maupun disinformasi. Dalam negara demokrasi, advokasi merupakan instrumen untuk memperjuangkan kepentingan publik secara bermartabat, sehingga seluruh argumentasi yang dibangun harus bersandar pada data yang valid, fakta yang dapat diverifikasi, dan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Advokasi yang baik tidak dibangun di atas asumsi, opini, apalagi fitnah dan disinformasi. Advokasi harus berdiri di atas data yang valid, fakta yang dapat diverifikasi, serta metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, advokasi justru berpotensi kehilangan legitimasi, merusak kepercayaan publik, bahkan memperkeruh persoalan yang ingin diselesaikan," ungkapnya.

Menurut Hendrik, riset advokasi berfungsi sebagai mekanisme untuk menguji setiap informasi sebelum disampaikan kepada publik maupun dijadikan dasar rekomendasi kebijakan. "Sebab itu, setiap temuan harus melalui tahapan pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara, verifikasi dokumen, triangulasi antarsumber, hingga analisis yang objektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel dan dapat diuji secara ilmiah," katanya.

Di tengah derasnya arus informasi digital, penyebaran narasi yang tidak didukung bukti dapat memicu kesalahpahaman, memperuncing polarisasi, bahkan memperbesar potensi konflik sosial.

Karena itu, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan para pegiat advokasi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik telah melalui proses validasi yang ketat.

Hendrik menuturkan masyarakat yang terdampak konflik maupun persoalan sosial pada dasarnya tidak membutuhkan janji-janji, melainkan kepastian bahwa pengalaman mereka didengar, dicatat secara benar, dan dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan.

"Korban tidak meminta untuk dikasihani. Mereka ingin hak-haknya dipulihkan. Karena itu, riset harus berangkat dari penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap data yang kita kumpulkan sesungguhnya mewakili kehidupan seseorang yang berharap memperoleh keadilan," ucapnya.

Dia menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ilmu pengetahuan tidak berhenti di ruang kelas maupun jurnal ilmiah, tetapi hadir di tengah masyarakat sebagai solusi atas berbagai persoalan kebangsaan. Perguruan tinggi harus menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat sipil dalam menghasilkan kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga pembangunan tidak lagi disusun berdasarkan asumsi ataupun persepsi.

Ketua Tim Peneliti MPSI ini menjelaskan bahwa riset advokasi memiliki fungsi strategis, mulai dari memetakan akar persoalan, mengidentifikasi aktor dan kelompok rentan, memperkuat pembuktian melalui dokumen dan kesaksian, membangun narasi publik yang kredibel, hingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.

"Data mentah yang dikumpulkan di lapangan harus diolah menjadi argumentasi yang kuat sehingga mampu menjadi dasar perubahan kebijakan," katanya.

Dalam konteks Papua, dia menilai perlindungan warga sipil harus dibangun melalui kolaborasi pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh agama, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.

Menurutnya, jejaring tersebut merupakan modal sosial yang sangat penting dalam membangun sistem deteksi dini terhadap berbagai persoalan kemanusiaan sekaligus memperkuat penyelesaian konflik secara damai.

"Papua memiliki kekuatan besar berupa nilai kekeluargaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap adat. Modal sosial ini harus dipadukan dengan riset yang berkualitas agar setiap kebijakan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar berdasarkan persepsi," ujarnya.

Mataram (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Mataram (Unram) Ahmad Zaenal Wafik menyatakan laju permintaan rumah subsidi berpotensi meningkat seiring perluasan batas penghasilan masyarakat yang berhak mengakses layanan pembiayaan properti pemerintah.

"Masyarakat yang qualified atau memenuhi syarat untuk mendapatkan rumah subsidi jumlahnya bertambah, maka permintaan terhadap rumah subsidi meningkat," ujar dia saat dihubungi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin.

Wafik menceritakan dahulu masyarakat berpenghasilan Rp7 juta sampai Rp8 juta dianggap terlalu tinggi untuk memperoleh rumah subsidi. Sedangkan, kondisi saat ini dengan nominal penghasilan tersebut belum tentu cukup untuk membeli rumah.

Ia menilai perluasan batas maksimal penghasilan merupakan bentuk penyesuaian pemerintah terhadap perubahan kondisi ekonomi agar kalangan generasi Z, pekerja muda, aparatur sipil negara, guru, tenaga kesehatan, hingga pasang muda bisa memiliki hunian.

"Kebijakan perluasan gaji minimal untuk akses pembiayaan rumah subsidi, ini sebenarnya sifatnya adaptif untuk kalangan menengah," kata Wafik.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya pada 23 Juni 2026, pemerintah resmi menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah hingga maksimal Rp14 juta untuk mengakses rumah subsidi.

Kebijakan itu bertujuan mempercepat program 3 Juta Rumah dan menjaga keterjangkauan masyarakat terhadap hunian layak di tengah tren kenaikan harga properti serta kenaikan biaya hidup.

Wafik mengingatkan pemerintah untuk selalu mengantisipasi potensi lonjakan permintaan dengan meningkatkan pasokan rumah subsidi.

Menurutnya, bila jumlah calon pembeli yang memenuhi syarat bertambah banyak, sedangkan pembangunan rumah tidak bisa melebihi jumlah permintaan, maka hal itu dapat memicu persaingan ketat dalam memperoleh rumah subsidi.

Kelompok masyarakat kelas bawah dengan gaji upah minimum regional yang justru paling membutuhkan hunian akan kalah bersaing dengan kelompok masyarakat kelas menengah yang memperoleh gaji belasan juta setiap bulan..

"Kelompok yang berpenghasilan menengah punya administrasi yang bagus dan memiliki kemampuan administrasi atau finansial yang juga bagus, sehingga secara kualifikasi itu bisa berdampak terhadap kelompok menengah ke bawah," pungkas Wafik.

Pemerintah membagi klasifikasi masyarakat berpenghasilan rendah ke dalam empat zona wilayah dengan batas maksimal penghasilan yang beragam, yaitu Zona I meliputi Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatra, NTB, dan NTT maksimal penghasilan Rp8,5 juta untuk pekerja lajang dan Rp10 juta bagi pekerja yang menikah.

Zona II mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali dengan maksimal penghasilan Rp9 juta (lajang) dan Rp11 juta (menikah).

Zona III dengan maksimal penghasilan pekerja lajang Rp10,5 juta dan pekerja menikah Rp12 juta yang meliputi seluruh wilayah Papua.

Sedangkan, Zona IV mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan penghasilan maksimal Rp12 juta untuk pekerja lajang dan Rp14 juta untuk pekerja menikah.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Banyuwangi (ANTARA) - Desa Sejahtera Astra Kemiren yang diberlakukan di Desa Wisata Adat Osing Kemiren, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menggerakkan perekonomian warga dengan model ekonomi berbasis budaya Osing.

Penggerak Desa Sejahtera Astra Kemiren Mohammad Edy Saputro mengatakan budaya menjadi aset utama masyarakat untuk menciptakan peluang usaha karena desa tersebut tidak memiliki daya tarik wisata alam seperti pegunungan maupun pantai.

"Kami tidak punya gunung, pantai juga tidak punya. Sawah pun tidak ada yang semacam terasering bagus atau semacamnya. Tapi kami punya budaya," kata Edy di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat.

Edy, yang akrab disapa Eday, mengatakan potensi budaya Osing dikembangkan menjadi berbagai paket wisata, mulai dari wisata kuliner, wisata edukasi, paket live in, hingga kegiatan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) yang membuka lebih lanjut pintu peluang usaha bagi warga.

Mayoritas warga Kemiren masih bekerja sebagai petani padi. Namun, menurut dia, pariwisata berbasis budaya menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan di tengah ketidakpastian sektor pertanian.

"Mayoritas petani padi. Masuk di bidang wisata ini sebetulnya salah satu cara yang saat ini relevan dengan keadaan pertanian yang tidak pasti. Pariwisata bisa memberikan cara mendapatkan pendapatan yang lebih mudah dan stabil," ujarnya.

Ia mengatakan manfaat ekonomi tersebut telah dirasakan masyarakat desa yang terlibat sebagai pemilik homestay, pelaku UMKM, pemandu wisata, seniman hingga penyedia jasa kuliner dan aktivitas edukasi budaya yang sebagian tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Sebagai gambaran permintaan, Desa Kemiren baru menerima sekitar 157 siswa dari 11 kota yang mengikuti program live in selama empat hari. Pada hari yang sama, desa tersebut juga dijadwalkan menerima 52 wisatawan dari Jakarta melalui agen perjalanan untuk mengikuti paket makan siang menu tradisional Osing, pertunjukan musik lesung, edukasi menyangrai kopi, dan membatik.

Dalam program live in, wisatawan menginap di rumah warga dan mengikuti aktivitas masyarakat, seperti memasak kuliner Osing, membuat kue kucur, memainkan musik tradisional, membatik, menyangrai kopi, hingga mengenal kegiatan pertanian warga.

Selain menjual pengalaman wisata, masyarakat juga mengembangkan berbagai produk UMKM. Salah satu produk unggulan adalah Kopi Kemiren Jaran Goyang yang mulai dikembangkan sejak 2013 dengan mengangkat budaya minum kopi masyarakat Osing sebagai identitas produk.

Meski biji kopi arabika berasal dari Lereng Ijen dan robusta dari wilayah Banyuwangi bagian utara, proses pengolahan, pengemasan, dan pemasaran dilakukan di Kemiren.

Produk kopi tersebut dipasarkan melalui toko oleh-oleh dan berbagai lokapasar dengan harga sekitar Rp40.000 per kemasan. Selain kopi, masyarakat juga mengembangkan kue kucur, kue klemben, sale pisang, batik, dan berbagai produk UMKM sebagai bagian dari ekonomi desa wisata.

Pengembangan ekonomi berbasis budaya tersebut diperkuat melalui Program Desa Sejahtera Astra yang mulai mendampingi Desa Kemiren sejak 2024.

Head of Corporate Communications PT Astra International Tbk Windy Riswantyo mengatakan ​​​​​​​​​​​​​​pendampingan di Desa Kemiren merupakan bagian dari kontribusi sosial Astra yang telah berkolaborasi dengan lebih dari 1.500 Desa Sejahtera Astra di 35 provinsi di Indonesia.

Di Kemiren, program tersebut telah menjangkau sekitar 300 warga, mendukung pengembangan 50 homestay dengan total 92 kamar, melibatkan 40 pelaku usaha lokal, serta 40 anggota Pokdarwis hingga Juni 2026.

Windy mengatakan program tersebut juga berkontribusi terhadap peningkatan rata-rata pendapatan anggota Pokdarwis sekitar 33 persen, dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

Dalam periode 2024-2026, Desa Wisata Adat Osing Kemiren secara konsisten menerima lebih dari 3.000 kunjungan wisatawan setiap tahun, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Pendampingan juga mencakup pengelolaan sampah, pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk organik, pembangunan dua fasilitas biogas, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan desa wisata berbasis budaya.

Sejak 2019, Desa Wisata Adat Osing Kemiren mencatat berbagai capaian di bidang pariwisata dan budaya, antara lain Wonderful Indonesia Impact, Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dari Kementerian Pariwisata, ASEAN Tourism Award 2025, serta terpilih dalam The Best Tourism Village Upgrade Programme 2025.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Penataan kawasan perkotaan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam upaya menciptakan lingkungan yang tertib, nyaman, dan berkelanjutan. Namun demikian, pelaksanaan penertiban, relokasi, maupun penggusuran terhadap pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis serta menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Selama ini, masih ditemukan praktik relokasi yang hanya berfokus pada pemindahan fisik pedagang dari satu tempat ke tempat lain. Proses ini sering kali tidak disertai strategi yang jelas untuk menjaga keberlangsungan pelanggan dan aktivitas usaha mereka. Akibatnya, tidak sedikit PKL dan UMKM yang mengalami penurunan omzet, bahkan terpaksa gulung tikar setelah direlokasi.

Pengamat tata kota, Radea Respati, berpendapat bahwa pemerintah daerah perlu menyusun tata cara relokasi yang lebih komprehensif. Salah satu langkah sederhana namun berdampak besar adalah mewajibkan pemasangan papan informasi atau pengumuman di lokasi lama.

Papan tersebut harus menjelaskan bahwa pedagang telah berpindah, lengkap dengan alamat lokasi baru, nomor telepon yang dapat dihubungi, hingga nama akun media sosial mereka. Informasi ini perlu dipasang dalam jangka waktu tertentu agar pelanggan setia tetap dapat menemukan pedagang yang selama ini mereka cari.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan media digital dan media sosial resminya untuk membantu menyebarluaskan informasi lokasi baru para pedagang. Relokasi seharusnya tidak berhenti pada proses pemindahan fisik semata, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan usaha masyarakat yang terdampak.

Radea juga mengkritisi praktik yang kerap terjadi di lapangan, yaitu ketika proses penggusuran atau relokasi hanya diakhiri dengan pemberian sejumlah uang kompensasi. Sering kali, kegiatan tersebut kemudian dipublikasikan secara masif di media sosial seolah-olah seluruh persoalan telah selesai.

"Pendekatan seperti ini tidak menyentuh akar masalah yang sesungguhnya," kritik Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati Paramudhita.

.

Kebutuhan para PKL dan UMKM bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan jaminan keberlangsungan usaha, akses terhadap pelanggan, kepastian lokasi berdagang, serta pendampingan pascarelokasi. Pemberian kompensasi finansial tanpa perencanaan keberlanjutan hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat.

Penataan kota yang baik harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan ketertiban ruang publik dan perlindungan terhadap mata pencaharian warga. Pemerintah tidak cukup hanya memindahkan pedagang, tetapi juga wajib memastikan mereka dapat tetap hidup, berkembang, dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Ke depan, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam setiap proses relokasi PKL dan UMKM. Standar ini meliputi:

-Sosialisasi yang memadai dan transparan.

-Penyediaan lokasi pengganti yang layak dan strategis.

-Pemasangan informasi penunjuk lokasi baru.

-Promosi aktif kepada masyarakat luas.

-Evaluasi berkala terhadap dampak ekonomi pascarelokasi.

Dengan demikian, penataan kota dapat berjalan selaras tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat kecil yang selama ini menjadi bagian penting dari denyut ekonomi perkotaan.

“Keberhasilan relokasi bukan diukur dari kosongnya lokasi lama, tetapi dari tetap hidup dan berkembangnya usaha masyarakat di lokasi yang baru,” tutup Radea.

Sementara, pada tahun 2025, jumlah penduduk kelas menengah merosot menjadi 46,7 juta jiwa, sehingga proporsinya terhadap total populasi turun menjadi 16,6 persen dari total penduduk Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Bukan pemandangan yang asing melihat para pekerja melepas penat dengan meneguk es latte di kafe lokal setelah menyantap bekal makan siang mereka yang telah mendingin.

Selepas office hour, tote bag berisikan “alat tempur” para pekerja yang tinggal di kota penyangga terlihat begitu berat untuk dijinjing. Itu kontras dengan segelas milk tea kekinian yang berada di genggaman lainnya, sembari berlari kecil-kecilan menuju stasiun KRL yang tak pernah sepi.

Jalanan di sekitar stasiun dan halte juga masih ramai dengan para pembeli jajanan pengganjal lapar, sebelum nantinya harus menerjang perjalanan yang tak sebentar dan penuh sesak.

Secara visual, ekonomi tampak bergerak seperti biasa. Namun, di tengah keseharian para pekerja kelas menengah itu, ada pengeluaran yang harus ditekan melalui penggunaan transportasi umum nan ramai, hingga membawa makan siang sendiri sekadar demi menghemat Rp20 ribu per hari.

Kelas menengah seringkali luput dari perhatian walaupun berkontribusi sangat besar bagi roda perekonomian nasional. Mereka adalah pembayar pajak paling taat, penggerak konsumsi domestik mulai dari tingkat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), penjaga daya beli, hingga penopang ekonomi di sektor jasa.

Mereka juga merupakan kelompok masyarakat yang memiliki harapan untuk naik kelas dan memperbaiki taraf hidup melalui kerja keras.

Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka seringkali berada di posisi yang serba salah. Cita-cita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik mau tidak mau harus digapai dengan susah payah.

Upah tetap stagnan di tengah naiknya harga kebutuhan sandang-papan-pangan, kebutuhan tersier, dan tentu saja, faktor-faktor sensitif lainnya yang memengaruhi seperti kebijakan ekonomi di dalam negeri serta dinamika global yang menantang saat ini.

Realita

Pemerintah memasang target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun dari target pendapatan yang ditetapkan senilai Rp3.153,6 triliun.

Angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan, tumbuh sekitar 22 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya.

Pajak penghasilan (PPh) otomatis terpotong dari gaji bulanan para pekerja kelas menengah. Belum lagi pajak pertambahan nilai (PPN) yang juga langsung dibebankan kepada konsumen di hampir semua transaksi.

“Serba salah” lainnya bagi kelompok masyarakat ini adalah posisinya yang terhimpit di antara kelas atas dan bawah. Mereka dilihat terlalu mampu sehingga tidak laik untuk mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan gas nonsubsidi.

Tapi, di saat bersamaan, mereka juga terlihat tidak berdaya untuk sekadar memenuhi kebutuhan utama seperti memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau, akses transportasi yang memadai, hingga pekerjaan formal yang mampu memberikan perlindungan sosial.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami tren penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Pada tahun 2019, menurut data BPS, jumlah kelas menengah mencapai angka tertinggi yaitu 57,33 juta jiwa (sekitar 21,45 persen dari total penduduk). Namun, pada tahun 2024, jumlah kelompok ini turun drastis menjadi 47,85 juta jiwa (sekitar 17,13 persen dari total penduduk).

Sementara, pada tahun 2025, jumlah penduduk kelas menengah merosot menjadi 46,7 juta jiwa, sehingga proporsinya terhadap total populasi turun menjadi 16,6 persen dari total penduduk Indonesia.

BPS mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok masyarakat yang memiliki pengeluaran sekitar Rp2 juta hingga Rp9,9 juta per kapita per bulan.

Di tengah penurunan jumlah kelas menengah ini, kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class) justru melonjak, yang mengindikasikan bahwa banyak masyarakat yang terdegradasi ke zona rentan.

Harapan di tengah tantangan

Kebijakan pemerintah terkait kebutuhan-kebutuhan esensial yang langsung menyentuh publik segera berdampak pada kelompok ini.

Sebagai contoh, kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat berimbas pada inflasi kebutuhan pokok dan logistik.

Selain itu, dampak dari kenaikan suku bunga acuan BI-Rate tentunya turut berpengaruh pada tekanan dari sisi biaya cicilan, kredit rumahan, kredit konsumsi, maupun kredit modal kerja.

Hal ini akan berpengaruh terhadap kelas menengah sebagai konsumen. Artinya, biaya barang-barang akan semakin meningkat, sementara cicilan juga naik. Banyak kelas menengah mungkin juga akan menunda untuk membeli rumah atau membeli kendaraan bermotor.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kelas menengah hidup di tengah sensitivitas dari kebijakan fiskal negara, serta cita-cita dari kehidupan yang mereka selalu dambakan setelah banting tulang mengejar pendidikan dan karier.

Tugas pemerintah adalah menjaga agar mereka tidak takut untuk terus berharap dan hidup. Dengan kebijakan strategis berbasis data dan empati, harapan itu akan tetap menyala.

Tidak mudah, memang, karena diperlukan upaya yang struktural untuk menghadapi tantangan ini. Penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas, transformasi industri dengan nilai tambah yang tinggi, perlindungan sosial, serta pemerataan pembangunan nasional dan ekonomi yang inklusif menjadi langkah yang harus diprioritaskan.

Jangan sampai para generasi muda menjadi tidak percaya diri dengan segudang kemampuan dan impian yang mereka miliki, karena sulit mendapatkan pekerjaan di dalam negeri dan berakhir menjadi pekerja informal.

Jangan sampai para orang tua menjadi takut untuk menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin karena terhimpit biaya cicilan rumah, kendaraan, dan pendidikan yang kian mencekik di masa depan.

Jangan sampai taraf hidup yang layak hanya berakhir menjadi cita-cita semata, alih-alih sebuah hak yang seharusnya dimiliki sebagai seorang manusia — yang mungkin, hampir separuh hidupnya terus bekerja menghidupkan perekonomian negara.

Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menjamin ketersediaan minyak goreng merek Minyakita di pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

"Kami menjamin pasar di kabupaten dan kota di Sumut tidak mengalami kekurangan stok Minyakita," ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto di Medan, Sabtu.

Budi mengatakan Bulog Sumut menyiapkan pasokan sekitar dua juta liter Minyakita yang berasal dari 11 produsen minyak dengan penyaluran melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) dan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK).

Ia mengatakan penyaluran tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan Minyakita bagi masyarakat tetap terjaga di seluruh wilayah beribu Kota Medan tersebut.

"Kami terus melakukan distribusi Minyakita ke pasar guna menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng di wilayah tersebut" katanya.

Terkait harga, Bulog memastikan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp15.700 per liter masih berlaku dan tidak mengalami kenaikan di pasar.

"Kami menjamin penyaluran Minyakita ke pasar sesuai dengan HET dan terus melakukan pemantauan harga di pasar," tuturnya.

Ia mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan atau "panic buying" karena pasokan Minyakita terus diupayakan tersedia secara bertahap di pasar dan jaringan pengecer resmi.

Masyarakat juga diimbau membeli Minyakita di toko sembako atau jaringan penjualan resmi yang memiliki tanda pengenal Bulog di tempat tersebut.

Bulog Sumut mencatat penyaluran Minyakita mencapai sekitar 12 juta liter melalui jaringan SP2KP dan Rumah Pangan Kita (RPK) selama periode Januari hingga 20 Juni 2026.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Total cadangan beras pemerintah yang telah disalurkan dalam rentang tahun 2023 sampai 2025 mencapai 7,75 juta ton

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat total 7,7 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) telah disalurkan kepada masyarakat sepanjang tahun 2023 hingga 2025 untuk menjaga stabilitas pasokan, harga dan ketahanan pangan nasional.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan stok CBP yang dikelola bersama Perum Bulog terus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, dengan penyaluran yang diarahkan guna menjaga pasokan dan stabilitas harga di tingkat konsumen.

"Total cadangan beras pemerintah yang telah disalurkan dalam rentang tahun 2023 sampai 2025 mencapai 7,75 juta ton," kata Katut dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Ia merinci penyaluran cadangan beras pemerintah pada 2023 mencapai 2,76 juta ton. Angka itu kemudian meningkat menjadi 3,37 juta ton pada 2024, sementara sepanjang 2025 telah terealisasi sebanyak 1,62 juta ton.

Ketut menuturkan penyaluran cadangan beras pemerintah ditujukan untuk memberikan bantalan ekonomi bagi masyarakat serta meningkatkan akses terhadap beras dengan harga yang lebih terjangkau di tengah berbagai dinamika pasar pangan.

Pemerintah konsisten menyalurkan stok CBP untuk masyarakat melalui banyak program mulai dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras termasuk bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat

"Juga demi membantu masyarakat di daerah yang sedang mengalami bencana alam," jelas Ketut.

Adapun penyaluran stok CBP tahun 2023 dengan total 3,37 juta ton terdiri dari bantuan pangan beras 1,49 juta ton, SPHP beras 1,18 juta ton, dan golongan anggaran 87,5 ribu ton serta tanggap darurat 2,3 ribu ton.

Selanjutnya penyaluran CBP sepanjang 2024 meliputi bantuan pangan beras 1,97 juta ton, SPHP beras 1,4 juta ton dan tanggap darurat 442 ton.

Sementara penyaluran stok CBP selama tahun 2025 mencatatkan total 1,62 juta ton yang terdiri dari SPHP beras yang menempati porsi terbesar dengan 802,9 ribu ton. Kemudian untuk bantuan pangan beras 710,78 ribu ton, golongan anggaran 92,1 ribu ton dan tanggap darurat 13,16 ribu ton.

Ketut menjelaskan berbagai program baik tersebut masih dilanjutkan pada tahun 2026. Apalagi pemerintah saat ini memperkuat stok CBP dengan mengandalkan penyerapan produksi petani dalam negeri sepenuhnya.

"Saat ini pemerintah fokus penyerapan panen petani kita untuk CBP. Ini juga diiringi dengan pelaksanaan program penyaluran ke masyarakat sampai akhir tahun nanti. Upaya ini harus kontinyu diimplementasikan agar hulu dan hilir selalu terjaga kestabilannya," tutur Ketut.

Bapanas mencatat realisasi penyaluran CBP untuk anggaran 2026 telah menyentuh total 946,8 ribu ton per 18 Juni yang terdiri dari bantuan pangan beras 550,1 ribu ton, SPHP beras 348,5 ribu ton, golongan anggaran 36,8 ribu ton dan tanggap darurat 11,3 ribu ton.

"Pemerintah pun telah memutuskan bantuan pangan beras ditambah 3 bulan alokasi di semester kedua tahun ini," jelasnya.

Sementara total stok beras yang ada di Bulog sampai 18 Juni 2026 berada di angka 5,2 juta ton yang bersumber dari pengadaan setara beras produksi dalam negeri sejak awal 2026 yang telah mencapai 3,18 juta ton.

"Selain itu juga ditopang dari stok akhir tahun 2025 yang masih 3,24 juta ton dengan realisasi pengadaan produksi dalam negeri selama 2025 di 3,43 juta ton tanpa ada impor," ucap Ketut.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan stok beras nasional melimpah dengan cadangan mencapai 5,2 juta ton, sehingga pemerintah tidak menginginkan impor beras di tengah ketersediaan yang mencatat rekor tertinggi.

"Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama merdeka. Kalau dulu, stok di Bulog hanya 1 juta ton kemudian harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada," kata Amran.

Pencapaian produksi beras Indonesia turut disebut dalam laporan Rice Outlook edisi Mei 2026 yang dirilis United States Department of Agriculture (USDA). USDA melaporkan produksi beras secara global periode 2025-2026 meningkat 1,5 juta ton. Pada Rice Outlook bulan April 541,3 juta ton dan naik menjadi totalnya 542,8 juta ton.

Indonesia disebut menjadi salah satu negara dengan perkembangan angka produksi beras setahun tertinggi bersama Nigeria, Pantai Gading dan Vietnam.

Namun jika dibandingkan tiga negara tersebut, hanya Indonesia yang memiliki angka total produksi beras setahun mencapai lebih dari 30 juta ton. Nigeria berada di angka 5,9 juta ton, Pantai Gading 1,7 juta ton dan Vietnam 26,2 juta ton.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi melayangkan kritik keras terhadap usulan agar pemerintah memfasilitasi pabrik rokok untuk produksi rokok murah yang harganya terjangkau khusus bagi masyarakat miskin . Kecaman keras disampaikan Tulus terhadap pernyataan Anggota Komisi IX DPR RI, Andi Yuliani Paris.

Komentar tersebut langsung memantik reaksi keras, salah satunya dari pegiat perlindungan konsumen Tulus Abadi. Menurutnya, pernyataan sang wakil rakyat sangat memalukan dan memperlihatkan kedangkalan pemahaman terhadap regulasi negara.

"Hanya sekelas dan selevel itu anggota DPR PAN dalam memahami regulasi dan kebijakan. Ini usulan yang absurd bahkan sesat nalar!" cetus Tulus Abadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/6/2026).

Melanggar Filosofi UU Cukai: Produk Beracun Kok Dijual Murah?

Tulus meluruskan esensi dari kebijakan cukai yang berlaku di Indonesia. Merujuk pada aspek normatif Undang-Undang Cukai, sebuah barang dikenai cukai karena merupakan produk adiktif yang konsumsinya harus dibatasi dan dikendalikan demi melindungi masyarakat.

Oleh karena itu, barang bercukai secara filosofis harus dijual dengan harga mahal, bukan malah dipermudah aksesnya dengan alasan daya beli. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi ekonomi rumah tangga miskin yang sangat mengkhawatirkan.

Tercatat pendapatan warga miskin habis digelontorkan hanya untuk membeli rokok mencapai 10 hingga 11%. Sedangkan anggaran yang disisihkan untuk membeli lauk-pauk bergizi bagi keluarga mereka hanya 3,5%.

Dengan kondisi data yang timpang tersebut, usulan untuk menyediakan rokok murah dinilai akan semakin memperparah lingkaran setan kemiskinan dan gizi buruk di Indonesia.

Dinilai Merendahkan Derajat Rakyat Kecil

Ditekankan juga bahgwa pembaca akan merasakan benturan moral yang kuat dari isu ini. Tulus Abadi menegaskan bahwa pernyataan politisi tersebut secara tidak langsung telah menginjak-injak harga diri dan merendahkan derajat masyarakat menengah ke bawah.

Rokok Murah Makin Marak, Ini Biang Keladinya



"Mentang-mentang masyarakat miskin, lalu diberikan produk beracun yang justru bisa menyakiti, memiskinkan, bahkan membunuh mereka?" ungkap Tulus.

Lebih jauh, FKBI mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari narasi rokok murah ini. Usulan tersebut dinilai sama saja dengan menjerumuskan masyarakat ke dalam kemiskinan akut yang langgeng.

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memberikan kepastian hukum terhadap 16,6 hektare tanah ulayat dari dua pemukiman masyarakat hukum adat di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

"Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan dua sertifikat tanah ulayat di Aceh Besar," kata Kepala Kanwil BPN Aceh, Arinaldi, di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Arinaldi dalam rapat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Aceh serta Bupati/Wali Kota se-Aceh terkait pengawasan implementasi UU Pemerintah Daerah Khusus dan Istimewa serta pengawasan pelaksanaan kebijakan pertanahan, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Dirinya menyebutkan, adapun sertifikat tanah ulayat tersebut diberikan kepada masyarakat di Mukim Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar sekitar 1.700 meter, dan di Mukim Seulimeum Kecamatan Seulimeum, Aceh Besar seluas 16,43 hektare.

"Ini menjadi tonggak sejarah kepastian hukum bagi dua masyarakat hukum adat di wilayah Aceh," ujarnya.

Kepastian hukum tanah ulayat tersebut sesuai Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan menjadi landasan hukum utama yang mengakomodasi penuh pendaftaran tanah hak ulayat di Indonesia.

Rinaldi menyampaikan, pada dasarnya terdapat dua mukim tanah ulayat lainnya di Aceh Besar, yakni Mukim Leupung. Tetapi, pasca bencana tsunami Aceh, objek tersebut hilang.

"Dulu di Aceh Besar ada dua mukim juga di Leupung. Tetapi karena bencana tsunami musnah haknya. Karena secara aturan, jika musnah objeknya, juga musnah hak itu sendiri," katanya.

Ia menambahkan, berdasarkan data BPN, hanya dua mukim tersebut yang telah ditetapkan sebagai tanah ulayat di Aceh. Karena itu, kepada masyarakat yang mungkin memiliki wilayah adat dapat disampaikan kepada kantor pertanahan untuk dilakukan penelitian yuridis maupun fisik.

"Daerah yang belum dan merasakan itu tanah ulayat harus, dapat didaftarkan ke kantor pertanahan dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika sesuai mekanisme, maka hak ulayat akan diberikan," demikian Arinaldi.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026