Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham yang masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC) hingga saat ini bertambah menjadi 13 emiten seiring dengan sorotan penyedia indeks global MSCI Inc. terhadap aspek investability pasar saham RI.

Melansir data BEI, hingga 2 April 2026, BEI telah memberikan peringatan kepada investor terhadap total 9 saham yang memiliki pemegang saham terkonsentrasi. Beberapa di antaranya antara lain PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), hingga PT Samator Indo Gas Tbk. (AGII).

Satu bulan kemudian, dua emiten kembali masuk dalam daftar panjang ini. Keduanya antara lain PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) yang baru melantai di BEI pada 10 April 2026 dan PT Transcoal Pacific Tbk. (TCPI).

Terhadap TCPI, BEI mencatat bahwa saham perseroan dimiliki oleh sejumlah pemegang saham yang menguasai 94,10% dari total saham dalam bentuk warkat dan non warkat TCPI. Sementara terhadap WBSA, BEI mencatat 95,82% saham perseroan digenggam oleh sejumlah tertentu pemegang saham WBSA.

Teranyar pada Juni 2026, daftar tersebut kembali bertambah dengan dua emiten dinyatakan memiliki kepemilikan saham terkonsentrasi. Kedua emiten tersebut antara lain PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) dan PT Kota Satu Properti Tbk. (SATU).

Saham MGRO disebut dimiliki oleh pemegang saham yang secara agregat menguasai 93,76% dari total saham MGRO. Sementara saham SATU dimiliki oleh pemegang saham yang secara agregat menguasai 94,27% saham perseroan.

Meskipun begitu, BEI menegaskan bahwa pengumuman HSC tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan di pasar modal RI.

Dengan demikian, terdapat 13 emiten di BEI yang telah tercatat dalam daftar HSC. Kondisi ini bertambah dari 9 emiten selepas MSCI menyoroti aspek investability pasar saham RI.

Teranyar, dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis pada Rabu (24/6/2026), Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian khusus.

Penyedia indeks global tersebut menyatakan akan terus mengevaluasi efektivitas berbagai reformasi yang telah diumumkan regulator dan otoritas pasar modal Indonesia.

MSCI mengungkapkan bahwa investor institusi internasional menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait tingkat keterinvestasian (investability) pasar saham Indonesia yang dipengaruhi oleh minimnya transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan terkoordinasi.

Menurut MSCI, kondisi tersebut dapat menyulitkan investor dalam menentukan besaran free float yang sebenarnya dan mengurangi keandalan harga pasar sebagai acuan pembentukan portofolio maupun replikasi indeks.

Di satu sisi, lembaga tersebut mengakui langkah perbaikan yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi tersebut meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga peta jalan peningkatan persyaratan free float minimum menjadi 15%. Namun demikian, MSCI menegaskan bahwa pengumuman kebijakan saja belum cukup.

"Yang menjadi perhatian investor institusi internasional adalah implementasi yang konsisten dan dampak berkelanjutan dari berbagai langkah tersebut di seluruh pasar," tulis MSCI dalam laporannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks global, MSCI, memberikan sejumlah catatan terhadap aksesibilitas pasar modal Indonesia, mulai dari transparansi struktur kepemilikan saham, ketersediaan informasi dalam bahasa Inggris, hingga berbagai pembatasan operasional bagi investor asing.

Dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang mencakup penilaian terhadap 79 pasar tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang (emerging market) yang mengalami penurunan penilaian.

MSCI menyoroti masalah struktural berupa kurangnya transparansi kepemilikan saham serta indikasi praktik perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) yang memengaruhi kriteria Information Flow.

MSCI menilai kekhawatiran aksesibilitas pasar di Indonesia muncul akibat kurangnya transparansi dalam struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perilaku perdagangan yang mengganggu proses pembentukan harga yang wajar (proper price formation).

Menurut MSCI, kondisi tersebut membatasi kemampuan investor institusi global untuk menilai jumlah saham beredar yang sebenarnya (true free float) dan mengandalkan harga pasar dalam proses penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

Sejalan dengan temuan tersebut, MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada aspek Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-".

"Kekhawatiran terkait kelayakan investasi masih berlanjut akibat terbatasnya transparansi struktur kepemilikan saham dan perilaku perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga yang wajar," tulis MSCI dalam laporannya.

Selain itu, MSCI juga mencatat informasi rinci mengenai pasar saham Indonesia tidak selalu tersedia dalam bahasa Inggris. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan bagi investor asing untuk memperoleh informasi secara memadai.

Di luar aspek transparansi dan informasi pasar, MSCI turut memberikan sejumlah catatan lain terhadap pasar modal Indonesia.

Pada kriteria Equal Rights to Foreign Investors, MSCI menilai informasi terkait perusahaan belum selalu tersedia secara mudah dalam bahasa Inggris.

Kemudian pada aspek Foreign Exchange Market Liberalization Level, MSCI menyoroti belum adanya pasar valuta asing offshore yang efisien. Di sisi lain, pasar valuta asing domestik masih memiliki sejumlah pembatasan, termasuk kewajiban bahwa transaksi valuta asing harus terkait dengan transaksi efek.

Dari sisi Clearing and Settlement, MSCI mencatat fasilitas overdraft bagi investor asing masih dilarang.

Sementara itu, pada aspek Transferability, transfer aset secara natura (in-kind transfer) hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu.

MSCI juga mencatat aktivitas stock lending telah diperbolehkan di Indonesia, tetapi masih terbatas pada saham tertentu dengan durasi kontrak peminjaman maksimal 90 hari. Adapun praktik short selling telah diizinkan, tetapi masih disertai sejumlah pembatasan.

Laporan aksesibilitas pasar tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian klasifikasi pasar MSCI.

Selain aksesibilitas, MSCI turut mempertimbangkan tingkat perkembangan ekonomi serta ukuran dan likuiditas pasar dalam menentukan status suatu negara sebagai pasar maju (developed market), pasar berkembang (emerging market), pasar frontier (frontier market), maupun pasar standalone.

MSCI dijadwalkan mengumumkan hasil MSCI 2026 Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan hasil pertemuan dengan MSCI sepekan lalu. Menurut OJK, pertemuan ini merupakan pertemuan yang konstruktif.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan MSCI menyampaikan pengakuan atas berbagai progres dan capaian dari agenda-agenda utama awal reformasi integritas pasar modal Indonesia.

“Seperti diketahui per Maret kemarin sudah kami tuntaskan semuanya, yang terkait transparansi kepemilikan saham di atas 1%, mereka juga konfirmasi akan mereka manfaatkan datanya,” ucap Hasan di Gedung BEI, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dia melanjutkan selain itu, data kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi atau high shareholding concentration (HSC) juga menurutnya direspons positif oleh MSCI.

Hasan juga menuturkan salah satu yang paling penting juga adalah klasifikasi jenis investor, dari 9 jenis menjadi 39 jenis investor. Menurutnya, klasifikasi ini penting karena hal ini dapat membuat penyedia indeks global untuk memilah dan memilih mana saja perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori definisi free float yang akan mereka masukkan dalam perhitungan indeksnya.

Hasan menuturkan pada 12 Mei 2026 mendatang, pihaknya berharap akan terlihat hasil pemanfaatan data yang dimaksud, saat MSCI melakukan rebalancing indeks mereka.

Lebih lanjut, Hasan juga menjelaskan dengan keterbukaan informasi dan integritas yang dihadirkan, maka tidak bisa dihindari akan adanya rekomposisi dari bobot-bobot indeks Indonesia, MSCI, hingga FTSE Russell.

Hasan juga menuturkan OJK akan melakukan pembicaraan yang lebih luas dengan investor global dan regional. Menurutnya, OJK dibantu oleh World Bank dan IFC untuk membentuk investor advisory group, dan akan dimulai besok dengan pertemuan secara virtual. Pertemuan ini akan dihadiri oleh para observer yaitu penyedia indeks, termasuk MSCI dan menurutnya akan hadir juga investor global besar.

“Nah di forum itu kami ingin kembali mendapatkan feedback dan respons mereka atas progres dan capaian yang sudah kami lakukan,” ucapnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pembaruan perkembangan sejumlah langkah percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan sebanyak empat inisiatif dari total delapan inisiatif reformasi pasar modal telah diselesaikan.

“Tentu immediate response atau fokus reaksi cepat dan awal kami difokuskan kembali pada empat inisiatif utama untuk merespons terutama catatan dan permintaan dari index provider global maupun para investor,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Keempat inisiatif tersebut adalah, pertama, penguatan transparansi kepemilikan saham. Kedua, peningkatan kualitas data investor. Ketiga, penguatan dan dorongan kebijakan peningkatan batas minimum free float, dan keempat yakni mekanisme high shareholding concentration.

“Puji syukur Alhamdulillah, dapat kami informasikan bahwa per Maret kemarin, sesuai dengan target yang kita canangkan, seluruh inisiatif tersebut telah kita selesaikan dan tuntaskan,” ungkapnya.

Hasan memerinci, inisiatif pertama yakni penguatan transparansi kepemilikan saham. Aturan terbarunya adalah ketentuan kepemilikan saham di atas 1 persen untuk seluruh perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Kewenangan itu sudah tersedia, dan bahkan sudah kita lakukan sejak cut-off data Februari 2026 yang sudah dilakukan di awal Maret 2026 yang lalu. Dan tentu sesuai komitmen, setiap bulan akan kita lakukan revisi dan penyampaian dengan cut-off data per akhir bulan berikutnya. Ini akan konsisten kami lakukan setiap bulannya,” terangnya.

Inisiatif kedua yakni peningkatan kualitas data investor berkaitan dengan kebijakan perluasan granularitas klasifikasi investor pasar modal. Hasan menuturkan, granularitas dan detail data tipe investor dihadirkan dan dilakukan oleh KSEI dengan dukungan berbagai stakeholder yang mengisi pemenuhan data granular atau data lebih rinci mengenai tipe-tipe investor.

“Ketiga, penguatan kebijakan free float juga telah diselesaikan dan ditetapkan dalam bentuk pemberlakuan secara efektif perubahan Peraturan I-A yang terkait dengan pencatatan peraturan BEI,” lanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemangku kepentingan terkait terus mempercepat reformasi untuk memperkuat integritas dan transparansi pasar modal Indonesia. Reformasi dilakukan untuk merespons berbagai masukan penyedia indeks global MSCI terkait struktur dan keterbukaan pasar domestik.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, regulator telah menyiapkan serangkaian kebijakan untuk meningkatkan kualitas pasar modal. Reformasi tersebut mencakup penguatan transparansi kepemilikan saham, peningkatan porsi saham beredar bebas (free float), hingga penyempurnaan klasifikasi investor.

“OJK menyampaikan tiga proposal utama kepada MSCI, yakni peningkatan granularitas klasifikasi investor, keterbukaan pemegang saham di atas 1 persen, serta kenaikanfree floatmenjadi 15 persen,” kata Hasan dalam diskusi dengan media di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Hasan menjelaskan, saat ini klasifikasi investor di pasar modal Indonesia tengah diperluas secara signifikan. Jika sebelumnya hanya terdapat sembilan tipe investor, ke depan klasifikasi tersebut akan diperluas menjadi 28 tipe untuk memberikan gambaran kepemilikan saham yang lebih terperinci.

Selain itu, OJK telah mulai mempublikasikan data kepemilikan saham bagi investor dengan porsi di atas 1 persen. Data tersebut kini tersedia melalui sistem yang dikelola oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan akan diperbarui secara berkala setiap bulan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi struktur kepemilikan saham sekaligus memperkuat kepercayaan investor global terhadap pasar modal Indonesia.

“OJK bersama self regulatory organization juga telah membentukdedicated team untukmempercepat implementasi berbagai reformasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pasar,” kata Hasan.

OJK turut menyiapkan berbagai langkah reformasi lainnya yang mencakup penguatan tata kelola emiten, penegakan aturan dan sanksi, hingga peningkatan integrasi dan pendalaman pasar.Langkah tersebut melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, OJK, serta Bursa Efek Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA— S&P Dow Jones Indices mengatakan pihaknya memantau perkembangan terkait transparansi kepemilikan saham di Indonesia dan akan melanjutkan rebalancing kuartalan Maret, meskipun penyedia indeks saingan sedang membekukan review mereka.

Seperti diberitakan Bloomberg, S&P DJI mengatakan bahwa pihaknya memantau dengan cermat perkembangan terkini, termasuk pedoman baru Bursa Efek Indonesia. S&P DJI menambahkan bahwa rebalancing Maret 2026 akan berjalan sesuai dengan prosedur standar berdasarkan metodologi yang ada.

Keputusan ini membedakan S&P dari MSCI Inc. dan FTSE Russell, yang telah meningkatkan pengawasan terhadap pasar Indonesia. Keputusan itu dilakukan karena MSCI dan FTSE khawatir tentang metodologi free float, transparansi data kepemilikan saham, dan tingkat likuiditas perdagangan saham di BEI.

Sejak itu, regulator dan otoritas pasar modal Indonesia berada di bawah tekanan untuk memulihkan kredibilitas pasar. Apalagi, MSCI memperingatkan bahwa Indonesia dapat berisiko mengalami diklasifikasi ulang dari emerging market manjadi frontier market.

Ditambah lagi, investor juga terbebani oleh kekhawatiran penurunan peringkat setelah Moody’s merevisi outlook sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif dengan peringkat tetap Baa2.

Nirgunan Tiruchelvam, seorang analis di Aletheia Capital, mengatakan langkah S&P DJI menandakan bahwa otoritas Indonesia mungkin sedang membuat kemajuan dalam mengelola tuntutan penyedia indeks.

“Harapannya adalah mereka akan terus mengatasi kekhawatiran seputar struktur kepemilikan yang tidak transparan dan free float dengan cepat,” ujarnya seperti dilansir Bloomberg, Senin (16/2/2026).

FTSE Russell mengatakan pekan lalu bahwa mereka akan menunda tinjauan indeks Maret untuk Indonesia, dengan alasan risiko pergantian saham yang merugikan dan ketidakpastian atas free float, dan akan menilai kembali situasinya pada Juni.

Langkah ini menyusul peringatan MSCI tentang kekhawatiran terkait investability dan aksesibilitas— yang akan dinilai pada Mei—yang pada satu titik memicu aksi jual terbesar di pasar terbesar Asia Tenggara dalam sekitar tiga dekade.

Sejak penurunan pasar bulan lalu, regulator Indonesia telah berjanji untuk melakukan reformasi guna meningkatkan transparansi dan likuiditas. Langkah-langkah tersebut termasuk menggandakan persyaratan free float minimum menjadi 15% dan memperketat standar pengungkapan universal beneficial owner (UBO).

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks saham global S&P Dow Jones Indices mengungkapkan tetap melanjutkan penyeimbangan ulang (rebalance) kuartalan untuk saham Indonesia pada Maret 2026. Langkah yang diambil oleh S&P ini kontras dengan MSCI dan FTSE Russell yang sebelumnya menangguhkan peninjauan awal tahun untuk saham Tanah Air.

Dalam pernyataan yang dikutip Bloomberg, S&P menyampaikan saat ini tengah memantau dengan saksama perkembangan terkait transparansi kepemilikan saham di Indonesia. S&P pun mengonfirmasi rebalancing pada Maret 2026 ini akan berjalan sesuai prosedur standar berdasarkan metodologi yang berlaku saat ini.

Langkah yang diambil S&P ini berbeda dari MSCI dan FTSE Russell yang meningkatkan pengawasan terhadap pasar Indonesia di tengah kekhawatiran kepemilikan saham yang terkonsentrasi serta struktur kepemilikan yang tidak transparan.

Pembekuan sementara yang dilakukan MSCI kemudian diikuti oleh FTSE Russell ini pun menumbangkan IHSG dalam penurunan terparah sejak krisis 1998. Salah satu poin yang ditekankan oleh MSCI terkait dengan transparansi dan free float saham yang beredar di publik terlihat lebih besar dari pada saham yang sebenarnya tersedia di pasar.

Sejumlah pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Bursa Efek Indonesia (BEI) pun mundur usai keruntuhan IHSG. Regulator saat ini berada di bawah tekanan untuk memulihkan kredibilitas pasar, terutama setelah MSCI memperingatkan bahwa Indonesia berisiko direklasifikasi menjadi pasar frontier. Sentimen investor juga tertekan oleh kekhawatiran terkait potensi penurunan peringkat utang negara.

Analis Aletheia Capital Nirgunan Tiruchelvam mengatakan langkah S&P Dow Jones Indices ini mengindikasikan bahwa otoritas Indonesia kemungkinan sedang membuat kemajuan dalam memenuhi tuntutan para penyedia indeks.

“Harapannya, mereka [regulator] akan terus menangani kekhawatiran terkait struktur kepemilikan yang tidak transparan dan free float secara cepat,” kata Tiruchelvam, dikutip Bloomberg pada Senin (16/2/2026).

Menyusul MSCI, FTSE Russell pekan lalu juga menunda peninjauan indeks Indonesia pada Maret dengan alasan risiko perputaran (turnover) yang merugikan serta ketidakpastian terkait porsi saham publik, dan akan mengevaluasi kembali situasi tersebut pada Juni.

Sejak gejolak pasar bulan lalu, regulator Indonesia telah menjanjikan reformasi untuk meningkatkan transparansi dan likuiditas. Langkah-langkah tersebut mencakup pelipatan dua kali lipat persyaratan minimum free float menjadi 15% serta pengetatan standar keterbukaan informasi. Negara ini juga mengalami perubahan kepemimpinan di bursa dan lembaga regulator.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas pasar modal bakal memperketat transparansi kepemilikan saham dengan mendorong pengungkapan pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO). Nantinya investor dengan kepemilikan saham di atas 1 persen bakal diekspos ke publik.

Langkah tersebut bagian dari reformasi tata kelola pasar modal, terutama memastikan struktur kepemilikan emiten lebih terbaca dan akuntabel.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, mengatakan, rencana pengetatan transparansi UBO masih dalam tahap pembahasan bersama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Kajian ini ditargetkan selesai pada 19 Februari 2026.

“Kalau kita sama-sama mencermati yang tadi kami sampaikan, sekarang sedang dalam proses rule making rule sampai dengan tanggal 19 Februari ini,” ujar Jeffrey saat konferensi pers di gedung BEI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

“Di dalamnya ada mengatur terkait UBO yang harus diungkap untuk pemilik saham sekian persen tertentu, yaitu masih dalam proses pembahasan di publik,” paparnya.

Di luar pembahasan UBO, BEI juga secara paralel memperkuat transparansi dengan meminta perusahaan tercatat mengungkapkan pihak-pihak terafiliasi dalam struktur kepemilikan sahamnya.

Selama ini, setiap data kepemilikan yang disampaikan ke publik selalu dikonfirmasi kembali kepada emiten untuk memastikan apakah terdapat hubungan afiliasi di balik kepemilikan tersebut.

“Tetapi mungkin yang ingin kami sampaikan adalah kita juga selain UBO, kita juga sekarang bagaimana dalam upaya kita meningkatkan transparansi itu adalah meminta perusahaan tercatat untuk mengungkap pihak terafiliasi,” katanya.

BEI menilai, penguatan keterbukaan UBO dan afiliasi ini akan meningkatkan kepercayaan investor, khususnya investor institusional global, terhadap kualitas tata kelola emiten di Indonesia.

Transparansi yang lebih dalam diharapkan tidak hanya memperjelas siapa pengendali sebenarnya di balik suatu saham, tetapi juga memperbaiki kualitas likuiditas dan pembentukan harga di pasar.

“Dari data yang selama ini kita ungkap ke publik, selalu itu kita mintakan konfirmasi kepada perusahaan tercatat apakah dalam data itu ada pihak-pihak yang terafiliasi, yang tentunya itu akan dikeluarkan dari perhitungan free float,” lanjut Jeffrey.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan adanya perluasan keterbukaan data kepemilikan saham dengan membuka informasi pemilik manfaat akhir hingga batas kepemilikan di atas 1 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, menjelaskan langkah tersebut merupakan kesepakatan bersama antara OJK dan seluruh Self Regulatory Organization (SRO) untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas informasi bagi investor.

“Karena kita akan menjadi jauh lebih granular dalam melakukan pengawasan setiap transaksi yang dilakukan. Kita tahu di balik setiap order dan transaksi beli maupun jual, siapa pihak-pihak yang melakukan kegiatan transaksi dimaksud,” ucap Hasan kepada wartawan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (2/2/2026).

Menariknya, pembukaan data pemilik manfaat akhir hingga ambang kepemilikan 1 persen ini bukanlah permintaan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Dalam diskusi antara MSCI dengan OJK dan SRO, penyedia indeks global tersebut disebut hanya meminta perincian data kepemilikan saham di bawah 5 persen.

Namun, OJK memilih melangkah lebih jauh demi memperkuat transparansi pasar modal nasional.

Menurut Hasan, perluasan keterbukaan ini juga sejalan dengan upaya OJK merombak klasifikasi investor yang selama ini dinilai terlalu umum.

Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang sebelumnya hanya memuat sembilan sub-tipe investor, ke depan akan diperluas menjadi 27 sub-tipe.

Dengan granularisasi tersebut, kepemilikan saham yang tersembunyi di balik perusahaan cangkang atau kategori korporasi dan lainnya akan lebih mudah terdeteksi.

“Dari yang semula hanya sembilan tipe utama investor, nanti kita akan melihat menjadi 27 sub-tipe investor yang lebih memperlihatkan kepemilikan saham dari setiap investor yang ada. Betul dong, ini langsung mengacu ke pemilik manfaat akhir. Karena kalau kemarin di sembilan sub-tipe, yang sering dipertanyakan itu corporate dan others. Nah, corporate-nya akan dirinci lebih lanjut,” kata Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan akan kembali bertemu dengan MSCI pada Rabu, 11 Februari 2026. Pertemuan ini diagendakan untuk membahas sejumlah inisiatif dan proposal dari BEI pada pekan lalu.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan pertemuan ini dilakukan untuk membahas perkembangan proposal yang disampaikan BEI pada pekan lalu.

“SRO dan OJK telah mengirimkan proposal ke MSCI dan pertemuan lanjutan di level teknis akan dilakukan kembali pada hari Rabu ini, tanggal 11 Februari 2026,” ucap Jeffrey dalam konferensi pers, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, sejalan dengan komunikasi tersebut, BEI dan KSEI telah mengajukan beberapa inisiatif kepada MSCI yang selaras dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, yang ditargetkan dapat dipenuhi sebelum akhir tahun 2026 ini.

Inisiatif yang akan didiskusikan tersebut menurut Jeffrey adalah penyempurnaan klasifikasi investor KSEI dari 9 kategori yang ada di struktur single investor identification (SID) saat ini, menjadi 28 subkategori investor. Lalu kedua, adalah perluasan keterbukaan informasi terkait dengan kepemilikan saham.

Menurutnya, perincian data pemegang saham tidak lagi pada kepemilikan di atas 5%, tetapi akan mencakup kepemilikan di atas 1% untuk meningkatkan transparansi pasar.

Hal ketiga adalah peningkatan ketentuan minimum free float untuk mempertahankan status tetap menjadi perusahaan tercatat, dari saat ini sebesar 7,5% menjadi 15%.

Menurut Jeffrey, peningkatan ketentuan minimum free float dari 7,5% menjadi 15% merupakan salah satu penyesuaian yang sedang dilakukan terhadap Peraturan No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Penyesuaian lainnya, kata dia, meliputi peningkatan tata kelola perusahaan atau good corporate governance yang secara khusus melalui penerapan kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit perusahaan tercatat.

Yang kedua, kata dia, peningkatan governance juga diperkuat dengan kewajiban kompetensi di bidang akuntansi yang harus dimiliki direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi, sehingga kualitas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan tercatat akan meningkat.

Penyesuaian ketiga, lanjutnya, adalah peningkatan kualitas calon perusahaan tercatat melalui peningkatan persyaratan keuangan, persyaratan operasional, dan governance yang lebih tinggi, sehingga akan meningkatkan trust dan confidence investor.

“Proses ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik, sekaligus menegaskan komitmen seluruh pihak terhadap integritas pasar modal Indonesia,” ujar Jeffrey.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Self-Regulatory Organization (SRO) Indonesia telah menyusun formula usai bertemu dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menyelamatkan pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta Danantara Indonesia telah menyampaikan proposal solusi untuk menjawab dua isu utama yang menjadi perhatian MSCI, yakni transparansi kepemilikan saham dan likuiditas pasar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan kekhawatiran MSCI sejalan dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi pasar modal yang telah diumumkan OJK sebelumnya.

“Fokus utama berada pada klaster transparansi dan peningkatan likuiditas pasar,” ujar Hasan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (2/2/2026).

Menurutnya, yang menjadi sorotan MSCI sangat selaras dengan beberapa program rencana aksi SRO, khususnya klaster transparansi terkait pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) dan likuiditas melalui peningkatan free float sebagai kebijakan baru pasar modal.

Dalam pertemuan tersebut, OJK bersama BEI dan KSEI secara resmi mengajukan proposal solusi untuk menjawab dua isu utama tersebut. Salah satunya adalah rencana peningkatan keterbukaan data kepemilikan saham, termasuk untuk pemegang saham dengan porsi di bawah 5%.

“Kami punya rencana pemenuhan atas semua isu terkait, yaitu disclosure kepemilikan pemegang saham dengan porsi di bawah 5% yang kami komitmenkan dapat dilakukan bahkan hingga kepemilikan saham di atas 1%,” kata Hasan.

Selain itu, OJK juga mengusulkan peningkatan granularitas klasifikasi investor di sistem KSEI. Jika saat ini data investor hanya dikelompokkan dalam sembilan kategori, ke depan akan dirinci menjadi 27 subsektor investor.

“Kita akan hadirkan granularity atau klasifikasi investor yang lebih terperinci. Data yang saat ini terbatas sembilan kategori akan diperluas menjadi 27 subsektor investor,” ujarnya.

Dari sisi likuiditas, OJK telah menyampaikan proposal kenaikan batas minimal saham publik atau free float dari 7,5% menjadi 15%. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap dan melibatkan seluruh pelaku pasar.

“Kami sudah sampaikan proposal kenaikan free float dari 7,5% menjadi 15%, tentu dengan pelaksanaan bertahap dan dilakukan oleh seluruh pelaku,” tutur Hasan.

Hasan menilai diskusi dengan MSCI berlangsung konstruktif. Bahkan, MSCI disebut bersedia memberikan panduan teknis terkait metodologi penilaian indeks yang mereka gunakan.

“Diskusi pertemuan itu sangat baik. Kami juga sepakat akan melanjutkan pembahasan di tingkat teknis. Dari pihak MSCI bahkan bersedia memberikan guidance untuk menjelaskan metodologi mereka,” ungkapnya.

Ke depan, OJK berkomitmen untuk menyampaikan perkembangan reformasi pasar modal secara berkala kepada publik. OJK berharap proposal yang disampaikan dapat diterima oleh MSCI.

“Kami sepakat akan melakukan regular update kepada publik mengenai progres yang kami lakukan dan berharap akan mendapatkan konfirmasi penerimaan,” pungkas Hasan.

Sayangnya, di tengah upaya penyelamatan tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin (2/2/2026), ditutup melemah. Pelemahan indeks komposit terjadi di tengah upaya otoritas bursa mengembalikan kepercayaan pasar.

Melansir IDX Mobile, IHSG turun 4,88% atau 406,88 poin ke 7.922,73. Sebanyak 753 saham ditutup melemah dan 142 saham tidak berubah. Sebanyak 63 saham yang ditutup menguat tak mampu menopang laju indeks komposit.

Sepanjang hari ini, pasar mencatat transaksi sebanyak 48,05 miliar saham dengan nilai Rp29,05 triliun. Kapitalisasi pasar IHSG kini mencapai Rp14.239 triliun. IHSG bergerak di rentang 7.820,23 sampai 8.313,06.

Sejumlah saham berkapitalisasi pasar besar yang melemah hari ini antara lain adalah saham PT Amman Mineral International Tbk. (AMMN) turun 14,80% ke Rp6.475, saham PT Astra International Tbk. (ASII) turun 1,18% ke Rp6.275, hingga saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang turun 0,41% ke Rp4.800.

Di sisi lain, sejumlah saham tetap ditutup menguat, antara lain adalah saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) naik 0,52% ke Rp3.830, saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) naik 2,70% ke Rp7.600, sampai saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) naik 0,22% ke Rp4.500.

Kendati demikian, Danantara menilai penurunan tersebut lebih sebagai penyesuaian pasar terhadap saham-saham yang telah memiliki valuasi tinggi.

Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir, menekankan pada pentingnya berinvestasi dengan mendasarkan keputusan pada alasan fundamental. Dengan begitu, Pandu menilai penting bagi investor untuk berinvestasi secara jangka menengah hingga panjang.

"Jadi saya sih melihatnya sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Kita harus lihat balik ke fundamental, ke valuasi. Kita harus melihat saham-saham jangan hanya short term. Investasi itu harus memikirkan medium to long term," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pjs. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari mulai berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), terhitung hari ini, Minggu (1/2/2026). Langkah ini salah satunya dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa kehadirannya di Kantor BEI akan dilakukan mulai hari ini, Minggu (1/2/2025) hingga kondisi market kembali normal.

“Aku berkantor di bursa sampai marketnya kembali normal. Mudah-mudahan besok sudah bisa [kembali normal],” kata Kiki usai menghadiri dialog di Kantor BEI, Minggu (1/2/2026).

Untuk menyikapi kondisi market saat ini, Kiki mengungkapkan 8 aksi reformasi yang dirancang OJK bersama dengan BEI, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Delapan aksi tersebut dirancang untuk percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Kiki mengatakan, OJK bersama dengan pemerintah dan pemangku kebijakan terkait berkomitmen untuk terus memperkuat reformasi struktural pasar modal Indonesia.

“Kami berharap pasar modal Indonesia semakin kredibel dan investable sehingga memberikan dukungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Adapun 8 rencana aksi itu antara lain kebijakan baru free float, transparansi ultimate benefit ownership, penguatan data kepemilikan saham, demutualisasi bursa efek, penegakan peraturan dan sanksi, tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, dan kolaborasi & sinergi dengan stakeholders.

Terkait kolaborasi & sinergi dengan stakeholders, Kiki mengharapkan agar kolaborasi OJK dengan semua pemangku kepentingan dapat terus diperkuat guna melanjutkan reformasi secara berkesinambungan di pasar modal.

“Itu adalah 8 aksi yang kita komit, OJK komit, untuk melakukan 8 langkah strategis reformasi struktural reformasi integritas di sektor pasar modal Indonesia,” pungkasnya.

IDXChannel - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar modal Indonesia dengan menindaklanjuti sejumlah masukan dari penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu langkah utama yang akan dilakukan pemerintah adalah meningkatkan likuiditas pasar melalui penyesuaian aturan minimum free float saham.

"Peningkatan likuiditas akan dilakukan melalui kenaikan minimum free float menjadi 15 persen sesuai dengan standar global," ujar Airlangga di Jakarta dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026).

Dengan kebijakan tersebut, porsi saham yang dilepas ke publik akan semakin besar. Hal ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, meningkatkan likuiditas perdagangan, serta menjaga integritas bursa.

"Artinya semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi lebih transparan, likuid, dan berintegritas," kata dia.

Selain peningkatan free float, pemerintah juga akan memperketat aturan terkait transparansi kepemilikan saham, khususnya memberikan data pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO) kepada MSCI.

Sebagai informasi, pemilik Manfaat Akhir adalah individu yang memiliki saham dengan porsi serta benefit yang cukup besar dari perusahaan tercatat. Meskipun kedudukan investor semacam ini bukan bagian dari pemilik perusahaan maupun direksi.

Menurut Airlangga, kejelasan mengenai siapa pemilik manfaat akhir saham menjadi perhatian penting dalam penilaian indeks global. Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan data pemegang saham disampaikan secara terbuka dan akurat.

"Kami akan meningkatkan transparansi melalui pengetatan aturan beneficial ownership, sehingga pemilik akhir dapat diketahui secara jelas dan transparan, termasuk kejelasan terkait afiliasi pemegang saham," ucapnya.

Airlangga menambahkan, langkah-langkah tersebut diambil untuk meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun global, serta memperkuat posisi pasar modal Indonesia agar tetap kompetitif dan selaras dengan praktik terbaik internasional.

Dengan perbaikan tata kelola dan transparansi yang berkelanjutan, pemerintah optimistis pasar modal Indonesia dapat terus tumbuh sehat dan berdaya saing di tingkat global.

(NIA DEVIYANA)