Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia defisit US$1,61 miliar pada Mei 2026. Kondisi ini mengakhiri rekor surplus neraca dagang selama 72 bulan berturut-turut.

Defisit pada Mei terjadi karena nilai ekspor sebesar US$23,20 miliar lebih rendah dibandingkan impor yang mencapai US$24,81 miliar. Defisit disebabkan komoditas migas yang minus US$3,76 miliar, dengan penyumbang terbesar berasal dari hasil minyak dan minyak mentah.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai defisit neraca perdagangan Mei 2026 menjadi sinyal bantalan eksternal Indonesia mulai menipis, tetapi belum bisa langsung disebut sebagai krisis.

Menurut dia, defisit tersebut bukan berarti seluruh perdagangan Indonesia memburuk. Sektor nonmigas masih mencatat surplus US$2,15 miliar, meski belum mampu menutup defisit migas sebesar US$3,76 miliar.

Secara kumulatif Januari-Mei 2026, neraca perdagangan juga masih surplus US$4,03 miliar. Namun, angkanya turun tajam dibandingkan surplus US$15,38 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

"Pesan utamanya adalah surplus masih ada secara kumulatif, tetapi ruang amannya menyempit tajam," ujar Josua kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/7).

Ia menjelaskan penyebab utama defisit berasal dari lonjakan impor, terutama impor migas serta bahan baku dan penolong.

Pada Mei 2026, impor mencapai US$24,81 miliar atau naik 22,16 persen secara tahunan, sedangkan ekspor turun 5,73 persen menjadi US$23,20 miliar.

Impor migas melonjak 70,78 persen, terutama karena impor hasil minyak naik 99,49 persen. Di saat yang sama, impor bahan baku dan penolong meningkat 25,17 persen dan menjadi penyumbang terbesar kenaikan impor.

"Artinya, defisit ini lebih banyak dipicu sisi impor, bukan semata-mata karena ekspor jatuh," ujar Josua.

Ia mengatakan defisit tersebut tidak bisa dijelaskan hanya karena pelemahan rupiah. Merosotnya kurs memang membuat biaya impor lebih mahal, tetapi kenaikan impor juga mencerminkan meningkatnya pembelian barang impor secara riil.

Hal itu terlihat dari impor mesin dan peralatan mekanis yang naik 16,92 persen, mesin dan perlengkapan elektrik naik 14,48 persen, serta plastik dan barang dari plastik meningkat 15,83 persen sepanjang Januari-Mei 2026.

"Rupiah adalah faktor yang memperberat biaya, tetapi penyebab utama defisit adalah kombinasi kebutuhan impor migas, bahan baku, barang modal, dan pelemahan ekspor bulanan," ujar Josua.

Dari sisi ekspor, Josua menilai persoalannya bukan karena daya saing Indonesia langsung runtuh, melainkan adanya tekanan sektoral dan siklikal.

Ekspor Mei 2026 turun 5,73 persen secara tahunan dengan ekspor nonmigas turun 4,50 persen. Seluruh sektor nonmigas mengalami penurunan, mulai dari pertanian, pertambangan, hingga industri pengolahan.

Namun, secara kumulatif Januari-Mei 2026, total ekspor masih tumbuh 3,02 persen dan ekspor nonmigas naik 3,89 persen. Industri pengolahan bahkan masih tumbuh 6,80 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan daya saing Indonesia belum hilang secara menyeluruh. Namun, ekspor semakin rentan karena masih bergantung pada komoditas tertentu, harga global, permintaan negara mitra dagang, serta struktur industri yang masih mengandalkan bahan baku impor.

Josua mengingatkan yang perlu diwaspadai adalah apabila kenaikan impor tidak diikuti peningkatan produksi dan ekspor dalam beberapa bulan ke depan.

Indeks manufaktur Juni 2026 turun menjadi 46,9 dari 50,0 pada Mei. Pesanan baru maupun pesanan ekspor baru juga menurun tajam sejak Agustus 2021, sedangkan biaya bahan baku meningkat akibat kenaikan harga dan nilai tukar yang tidak menguntungkan.

"Bila impor bahan baku naik tetapi produksi melemah, maka impor berubah dari tanda ekspansi menjadi kebocoran permintaan ke luar negeri. Ini belum alarm merah, tetapi jelas lampu kuning. Masih wajar karena neraca perdagangan kumulatif masih surplus dan nonmigas masih kuat, tetapi tidak boleh diremehkan karena tren surplus menyempit sangat cepat dan defisit migas makin besar," ujarnya.

Josua mengingatkan risiko terbesar adalah apabila defisit perdagangan terjadi berulang hingga melebar menjadi defisit transaksi berjalan, menekan rupiah, dan mengurangi ruang Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneter.

PIER juga memperkirakan defisit transaksi berjalan 2026 melebar menjadi sekitar 1,07 persen dari PDB, naik dari 0,11 persen pada 2025.

Josua menyarankan pemerintah tidak membatasi impor secara luas, karena sebagian besar merupakan bahan baku dan barang modal yang dibutuhkan industri.

Pemerintah sebaiknya memilah impor produktif dan konsumtif, mengurangi ketergantungan impor BBM melalui penguatan energi domestik, menjaga stabilitas rupiah, mempercepat restitusi dan pembiayaan ekspor, memperbaiki logistik pelabuhan, serta mendorong industri substitusi impor dan produk bernilai tambah.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai defisit neraca perdagangan kali ini mengirim sinyal bahwa bantalan eksternal Indonesia mulai menipis ketika pasar sedang sensitif terhadap pergerakan rupiah, inflasi, dan suku bunga.

Menurutnya, apabila defisit terus berulang dalam beberapa bulan ke depan, investor akan meminta premi risiko lebih tinggi, yield SBN sulit turun, BI makin sulit melonggarkan bunga, dan biaya input impor makin mahal bagi industri.

"Defisit ini belum berarti krisis, tetapi menandai fase baru, yakni stabilitas eksternal tidak lagi gratis dan ekonomi harus membayar lebih mahal untuk menjaga kepercayaan pasar," ujarnya. kepada CNNIndonesia.com

Ia juga menilai pelemahan daya saing Indonesia memperbesar tantangan ekspor. Merujuk World Competitiveness Ranking 2026 yang dirilis IMD, posisi Indonesia disebut turun ke peringkat 48 dari 70 negara. Penurunan tersebut dikaitkan dengan melemahnya efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan kualitas infrastruktur.

Menurut dia, kondisi tersebut relevan dengan ekspor karena daya saing rendah berarti biaya logistik tinggi, kepastian kebijakan lemah, perizinan lambat, produktivitas rendah, dan infrastruktur belum memadai.

Akibatnya, ekspor manufaktur bernilai tambah luas sulit tumbuh cepat. Indonesia, kata Syafruddin, akhirnya tetap bergantung pada komoditas seperti batu bara, baja, dan mineral tertentu.

[Gambas:Photo CNN]

"Saat permintaan global melemah, ekspor langsung turun karena basis produk ekspor belum cukup beragam dan belum cukup kompetitif," ujarnya.

Oleh karena itu, Syafruddin menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan struktural, mulai dari menekan defisit migas melalui efisiensi BBM, penguatan transportasi publik, substitusi energi impor, peningkatan produksi energi domestik, dan kebijakan energi yang tidak menyembunyikan beban fiskal.

Di sisi ekspor, ia mengatakan pemerintah harus memperluas basis manufaktur bernilai tambah, mempercepat diversifikasi pasar, memperbaiki logistik, menurunkan biaya kepatuhan, dan memastikan hilirisasi tidak berhenti pada mineral tertentu.

Di sisi makro, disiplin fiskal harus dijaga agar defisit perdagangan tidak berubah menjadi krisis kepercayaan. BI bisa menahan rupiah dengan bunga tinggi, tetapi pemerintah wajib mengurangi sumber tekanan dari energi, impor, fiskal, dan daya saing.

"Jika agenda ini tertunda, defisit perdagangan dapat berlanjut, rupiah tetap rentan, inflasi impor naik, dan pertumbuhan akan dibeli dengan ongkos stabilitas yang makin mahal," ujar Syafruddin.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) memperkuat sinergi untuk membangun budaya keselamatan transportasi melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum (SMKAU).

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan risiko kecelakaan sekaligus mendorong terciptanya layanan angkutan umum yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Muiz Thohir mengatakan salah satu bentuk kolaborasi itu diwujudkan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis kepada para pengusaha angkutan agar penerapan SMKAU dapat dilakukan secara konsisten.

"Untuk itu kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Organda ataupun juga teman-teman di seluruh wilayah lakukan," kata Muiz dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda 2026 di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Muiz, setiap pelaku usaha tentu tidak menginginkan armada yang dioperasikan mengalami kecelakaan. Karena itu, berbagai langkah nyata perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko melalui penerapan sistem manajemen keselamatan.

Kementerian Perhubungan pun terus mendorong sosialisasi dan diseminasi pentingnya SMKAU kepada seluruh pelaku usaha agar budaya keselamatan semakin mengakar di sektor transportasi.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan SMKAU menjadi perhatian pemerintah dan diarahkan sebagai salah satu persyaratan dalam mendukung pengembangan usaha angkutan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

"Bahkan ini juga arahan dari pimpinan (Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi) bagaimana pemenuhan terhadap sistem manajemen keselamatan umum itu sebagai persyaratan untuk pengembangan usaha," imbuhnya.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan Organda, Kementerian Perhubungan berharap penerapan budaya keselamatan terus meningkat sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penumpang, pengemudi, maupun seluruh pengguna jalan.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan organisasinya telah memulai sosialisasi SMKAU sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta Jasa Raharja untuk memperkuat budaya keselamatan di sektor transportasi.

Adrianto menjelaskan, sosialisasi perdana telah digelar di Medan, Sumatera Utara, dan akan dilanjutkan secara bertahap ke berbagai daerah hingga Pulau Jawa agar semakin banyak pelaku usaha memahami pentingnya penerapan SMKAU.

"Rencananya kita akan keliling yang kedua, ketiga, keempat terus kita akan jalankan. Pertama kemarin di Medan, kita akan turun terus ke bawah sampai ke Jawa. Mudah-mudahan terus mengumandangkan bagaimana sistem manajemen keselamatan itu perlu diadakan," katanya.

Menurut Adrianto, penerapan sistem manajemen keselamatan harus terus dikampanyekan sebagai tanggung jawab bersama sehingga budaya keselamatan menjadi bagian dari operasional perusahaan angkutan setiap hari.

Ia menegaskan keselamatan merupakan prioritas utama Organda. Karena itu, seluruh anggota didorong untuk memenuhi ketentuan keselamatan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan angkutan umum.

Adrianto juga mengakui bahwa setiap kali terjadi kecelakaan lalu lintas, Organda sering menjadi pihak pertama yang dimintai penjelasan publik, meskipun kendaraan yang terlibat belum tentu merupakan anggota organisasi atau telah memenuhi persyaratan administrasi maupun operasional.

"Karena terus-menerus kalau sudah ada kecelakaan lalu lintas yang ditelepon (Organda), gimana anggotanya? Padahal yang ODOL (over dimension over loading), yang kecelakaan lalu lintas itu belum tentu anggota Organda," tegasnya.

Meski demikian, Organda berkomitmen akan terus membina para anggota melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi dengan pemerintah agar kualitas pelayanan serta keselamatan angkutan penumpang maupun barang terus meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah China memperketat pengawasan terhadap investasi ke luar negeri dengan memberlakukan aturan Keamanan Nasional mulai 1 Juli 2026.

AFP melaporkan penerapan regulasi keamanan nasional bagi investasi ke luar negeri dilakukan di tengah meningkatnya persaingan teknologi dengan Amerika Serikat (AS).

Aturan baru yang pertama kali diumumkan pada 1 Juni tersebut memberikan kerangka hukum yang sangat luas bagi pemerintah untuk memengaruhi arus modal dan transfer tenaga kerja lintas batas China.

Regulasi itu menyatakan bahwa investasi ke luar negeri harus mematuhi 'konsep keamanan nasional secara menyeluruh', sekaligus berupaya 'menyeimbangkan pertimbangan domestik dan internasional'.

Kerangka aturan baru tersebut juga memberi kewenangan kepada pemerintah China untuk meninjau investasi atau transfer yang berpotensi memengaruhi keamanan nasional.

Beijing memandang sektor-sektor seperti kecerdasan buatan (AI), semikonduktor (chip komputer), dan teknologi hijau, sebagai bidang yang sangat penting baik secara ekonomi maupun strategis. Negeri Tirai Bambu tersebut juga berkomitmen mendorong pengembangan sektor-sektor itu di dalam negeri.

Berdasarkan aturan baru tersebut, pembatasan yang sebelumnya berlaku untuk transfer lintas batas tidak hanya mencakup barang dan data, tetapi juga ekspor jasa, termasuk pengiriman tenaga ahli teknis ke luar negeri maupun penyelenggaraan pelatihan di luar negeri.

Dewan Negara China (State Council) berdalih aturan keamanan nasional ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan tingkat investasi ke luar negeri.

Namun, sebagian investor khawatir kebijakan tersebut akan membatasi kemampuan ekosistem teknologi China yang berkembang pesat untuk mengakses pasar global.

Beijing selama ini kerap memandang transaksi lintas negara dengan penuh kehati-hatian. Pada April lalu, badan perencana ekonomi tertinggi China menggagalkan upaya pemilik Facebook, Meta Platforms, untuk mengakuisisi startup AI Manus, yang dikembangkan oleh perusahaan yang didirikan di China tetapi kini berbasis di Singapura.

Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China (US-China Economic and Security Review Commission) menyatakan langkah China tersebut memperkuat tren yang telah mereka amati selama beberapa bulan terakhir.

Mei lalu, Komisi bipartisan itu memperingatkan seperti yang sering terjadi pada Undang-undang terkait keamanan nasional China, pemerintah memiliki keleluasaan yang sangat besar untuk menentukan apa yang dianggap sebagai pelanggaran, sehingga menciptakan risiko tambahan bagi perusahaan asing.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Karantina Indonesia (Barantin) mulai memperketat pengawasan terhadap ekspor sarang burung walet sebagai upaya memperbaiki kualitas produk yang dikirim ke China. Langkah tersebut dilakukan menjelang kunjungan otoritas karantina China pada Juli 2026.

Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Abdul Kadir Karding, mengatakan pemerintah saat ini fokus membenahi regulasi, memperkuat sistem quality control (QC), serta menjalin komunikasi dengan otoritas China agar hambatan ekspor dapat segera diselesaikan.

"Kita memperkuat komunikasi dengan kedutaan kita yang ada di China. Yang kedua, melakukan pembenahan regulasi maupun treatment dalam rangka memperbaiki quality control yang ada di Indonesia," kata Karding di Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

Selain itu, Barantin juga mulai mengambil langkah terhadap perusahaan yang produknya belum memenuhi persyaratan ekspor ke China.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di dalam negeri sebelum tindakan diambil oleh otoritas China.

"Sebelum di-suspend oleh China, kita ingin menunjukkan bahwa kita benar-benar serius menangani permasalahan-permasalahan dalam negeri," ujarnya.

Karding menjelaskan perusahaan yang tidak memenuhi standar ekspor dapat dikenai sanksi berupa suspensi sementara hingga pembekuan operasional, tergantung hasil evaluasi.

Ia menyebut salah satu persoalan yang menjadi perhatian China adalah kandungan aluminium pada produk sarang burung walet yang melebihi ambang batas 100 ppm.

Menurut dia, pemerintah kini tengah melakukan berbagai pembenahan agar perusahaan yang terdampak dapat kembali memperoleh akses ekspor, sekaligus membuka peluang bagi perusahaan baru yang memenuhi persyaratan untuk memasuki pasar China.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai defisit neraca perdagangan barang Indonesia pada Mei 2026 mencerminkan tekanan yang datang dari kombinasi faktor domestik dan global, mulai dari kenaikan harga minyak dunia hingga pelemahan permintaan ekspor di pasar utama.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan barang Indonesia mengalami defisit sebesar US$1,61 miliar pada Mei 2026. Defisit tersebut terutama dipicu oleh defisit neraca migas sebesar US$3,76 miliar, dengan penyumbang terbesar berasal dari komoditas hasil minyak dan minyak mentah.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, posisi neraca perdagangan yang kembali mencatatkan defisit memang patut disayangkan. Namun, menurutnya kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi global dan nasional yang sedang berlangsung.

“Posisi neraca perdagangan yang negatif pada Mei 2026 sangat kami sayangkan. Namun, kami juga memahami bahwa konteks ekonomi global dan nasional yang berkembang saat ini memang tidak memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan surplus neraca dagang,” kata Shinta kepadaBisnis, Rabu (1/7/2026).

Menurut Shinta, terdapat banyak faktor yang saat ini menekan kinerja perdagangan Indonesia, di antaranya melambungnya harga migas global, pelemahan harga komoditas ekspor utama seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan emas, penurunan permintaan ekspor akibat upaya negara tujuan mengurangi ketergantungan impor dari Indonesia, termasuk penurunan permintaan batu bara dari India.

Selain itu, tekanan juga datang dari dampak inflasi energi terhadap daya saing industri manufaktur, meningkatnya biaya logistik perdagangan internasional, hingga ketidakpastian kebijakan ekspor komoditas yang diumumkan pemerintah beberapa waktu lalu.

“Jadi ada banyak faktor, baik di sisi domestik maupun internasional yang memberatkan kinerja ekspor nasional dan pada saat yang sama menggelembungkan beban impor nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Shinta mengakui permintaan ekspor di sejumlah pasar utama memang mengalami pelemahan. Kondisi tersebut dipicu oleh turunnya daya beli di negara-negara tujuan ekspor setelah inflasi energi serta sejumlah kebijakan perdagangan di negara mitra.

Dia mencontohkan India yang mulai mengurangi permintaan batu bara dari Indonesia. Di tingkat global, perlambatan perdagangan dunia juga diperkirakan akan terjadi.

Mengacu pada proyeksi UNCTAD, Shinta menuturkan pertumbuhan perdagangan global diperkirakan melambat dari 4,7% pada 2025 menjadi sekitar 3,2% pada 2026 akibat dampak konflik global terhadap harga komoditas serta meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan di negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS).

Meski demikian, Shinta menilai pelemahan permintaan eksternal bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan posisi neraca perdagangan Indonesia. Menurutnya, dalam konteks Indonesia, dampak berbagai tekanan global tersebut juga tidak langsung tercermin dalam data perdagangan.

“Justru sebaliknya, dalam konteks Indonesia, efek-efek negatif ini mengalami penundaan/lagging sekitar 1–2 bulan sehingga kinerja negatif tersebut baru benar-benar tecermin pada kinerja perdagangan Mei,” ucapnya.

Karena itu, Apindo mendorong pemerintah segera mengambil langkah antisipatif untuk memperkuat ekspor sekaligus mengendalikan kenaikan beban impor.

“Pemerintah sebaiknya mengambil langkah preemtif untuk menstimulasi kinerja ekspor dan mengendalikan inflasi beban impor agar kinerja perdagangan terus maksimal dan neraca dagang bisa terus berkontribusi positif terhadap ketahanan ekonomi nasional,” terangnya.

Berdasarkan data BPS, kinerja neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus secara kumulatif sepanjang Januari–Mei 2026, meskipun mulai tertekan akibat defisit yang terjadi pada Mei 2026.

Selama 5 bulan pertama tahun ini, Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan sebesar US$4,03 miliar, yang ditopang oleh surplus perdagangan nonmigas sebesar US$16,31 miliar. Namun, surplus tersebut tergerus oleh defisit neraca migas sebesar US$12,28 miliar sehingga nilai surplus keseluruhan menyusut dibandingkan periode sebelumnya.

Pada Mei 2026, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US$1,61 miliar, mengakhiri tren surplus yang terjadi pada beberapa bulan sebelumnya. Defisit tersebut sepenuhnya dipicu oleh perdagangan sektor migas yang mencatat defisit sebesar US$3,76 miliar, sementara sektor nonmigas masih mampu membukukan surplus sebesar US$2,15 miliar.

kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena secara kumulatif, neraca perdagangan masih berada di zona positif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai defisit Neraca Perdagangan Indonesia pada Mei 2026 dipicu meningkatnya impor minyak dan gas (migas) yang diiringi kenaikan harga minyak dunia.

"Dugaan saya karena kita impor migas, harganya lagi naik kan? Minyak bumi, saya pikir di situ yang membuatnya (impor) naik,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Neraca Perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mengalami defisit 1,61 miliar dolar AS. Nilai ini mengakhiri catatan surplus beruntun Indonesia selama 72 bulan sejak Mei 2020.

BPS mencatat neraca perdagangan migas mengalami defisit sebesar 3,76 miliar dolar AS, yang terutama disumbang oleh impor hasil minyak dan minyak mentah.

Di sisi lain, neraca perdagangan nonmigas masih mencatat surplus sebesar 2,15 miliar dolar AS, dengan penyumbang utama berasal dari komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani atau nabati, serta besi dan baja.

Purbaya menilai kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena secara kumulatif, neraca perdagangan masih berada di zona positif.

Neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari-Mei 2026 masih mencetak surplus sebesar 4,03 miliar dolar AS. Surplus ditopang oleh neraca perdagangan nonmigas yang mencapai 16,31 miliar dolar AS. Sementara itu, neraca perdagangan migas masih mengalami defisit 12,28 miliar dolar AS.

"Jadi kenaikannya betul seperti yang saya bilang tadi, karena migas yang defisitnya membesar karena harga minyak yang tinggi. Jadi harusnya nanti akan terkendali ke depan," jelas Menkeu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Nilai ekspor Jawa Barat selama Januari–Mei 2026 mencapai US$15,97 miliar atau tumbuh 3,71% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan ekspor sektor nonmigas.

Kepala BPS Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan nilai ekspor nonmigas sepanjang lima bulan pertama 2026 mencapai US$15,87 miliar atau naik 3,85% secara tahunan.

"Peningkatan ini didorong oleh dominasi ekspor nonmigas yang mencapai US$15,87 miliar atau naik 3,85%," ujarnya dalam Berita Resmi Statistik (BRS) di Bandung, Rabu (2/7/2026).

Sebaliknya, ekspor migas tercatat sebesar US$100,27 juta atau turun 14,78% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara bulanan, nilai ekspor Jawa Barat pada Mei 2026 mencapai US$3,40 miliar. Nilai tersebut turun 1,63% dibandingkan April 2026, tetapi masih tumbuh 2,10% dibandingkan Mei 2025.

Dari sisi komoditas, mesin dan peralatan mekanis menjadi penyumbang kenaikan terbesar dengan nilai ekspor bertambah US$296,93 juta atau naik 25,27% sepanjang Januari–Mei 2026.

Kinerja positif juga dicatatkan oleh ekspor kendaraan dan bagiannya yang tumbuh 7,91%, serta perhiasan atau permata yang meningkat 14,47%.

Di sisi lain, sejumlah komoditas mengalami penurunan. Ekspor karet dan barang dari karet turun US$94,41 juta atau 14,64%, sedangkan mesin dan perlengkapan elektrik terkoreksi 2,53%.

Margaretha mengatakan Amerika Serikat masih menjadi tujuan utama ekspor Jawa Barat dengan nilai mencapai US$2,63 miliar selama Januari–Mei 2026.

Filipina berada di posisi kedua dengan nilai ekspor US$1,47 miliar, disusul Jepang sebesar US$1,15 miliar. Ketiga negara tersebut menyumbang 33,08% dari total ekspor nonmigas Jawa Barat.

Berdasarkan kawasan, negara-negara ASEAN menyerap ekspor senilai US$4,37 miliar atau setara 27,54% dari total ekspor nonmigas. Sementara itu, kawasan Amerika dan Eropa mencatatkan nilai impor produk asal Jawa Barat sebesar US$5,96 miliar.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan masih mendominasi ekspor Jawa Barat dengan kontribusi 98,75% dan tumbuh 3,85% sepanjang Januari–Mei 2026. Sektor pertanian juga meningkat 3,11%, sedangkan sektor pertambangan turun 8,84%.

Volume ekspor Jawa Barat selama Januari–Mei 2026 mencapai 4,01 juta ton, naik 12,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,57 juta ton. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh ekspor nonmigas yang tumbuh 16,16%.

Sementara itu, nilai impor Jawa Barat pada Mei 2026 tercatat sebesar US$0,98 miliar, turun 10,74% dibandingkan April 2026.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah bersama perusahaan aplikasi dan pengemudi ojek daring (ojol) sepakat menjaga ekosistem transportasi online secara berkeadilan dan proporsional seiring implementasi kebijakan baru bagi pengemudi.

Mulai 1 Juli 2026, pemerintah memberlakukan ketentuan baru tentang skema bagi hasil ojol bahwa mitra pengemudi berhak menerima 92 persen dari pendapatan tarif, sementara potongan untuk perusahaan aplikasi (aplikator) dibatasi maksimal 8 persen.

"Ini kepentingan semua yang ada dalam ekosistem itu. Maka dari itu pemerintah hadir dengan prinsip proporsionalitas dan berkeadilan untuk menjaga ekosistem ini,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Pada saat yang sama, Maman mengatakan pemerintah juga akan memperlakukan pengemudi ojol roda dua sebagai pengusaha mikro transportasi online agar memperoleh pelindungan dan pemberdayaan yang lebih luas.

Menurut dia, dengan status tersebut, pengemudi ojol berhak memperoleh berbagai fasilitas yang selama ini diberikan kepada pelaku usaha mikro, mulai dari akses pembiayaan, pelatihan, peningkatan kapasitas usaha, hingga berbagai program pemberdayaan pemerintah.

Menurut dia, dengan status tersebut pengemudi ojol nantinya dapat mengakses berbagai program pembiayaan pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), sesuai ketentuan yang berlaku.

"Yang Rp100 juta ke bawah tanpa agunan. Yang Rp100 juta ke atas sampai Rp500 juta pakai agunan," katanya.

Di tengah implementasi kebijakan tersebut, Maman menegaskan pemerintah, perusahaan aplikasi, dan pengemudi telah memiliki kesepahaman untuk menjaga ekosistem transportasi daring tetap kondusif.

Maman mengatakan ekosistem transportasi daring melibatkan jutaan pengemudi, jutaan pelaku UMKM yang menjadi mitra platform digital, serta perusahaan aplikator sehingga setiap kebijakan harus disiapkan secara hati-hati.

Ia menambahkan pemerintah akan segera menindaklanjuti kebijakan yang menempatkan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Ia menegaskan implementasi kebijakan akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan perusahaan aplikasi dan asosiasi pengemudi agar tidak mengganggu keberlangsungan ekosistem transportasi daring.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan landasan hukum yang kuat agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan serta menjaga keseimbangan seluruh ekosistem transportasi online.

"Kami berkepentingan menjaga ekosistem ini tetap kondusif karena melibatkan perusahaan aplikator, pengemudi, merchant, hingga pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital. Karena itu, seluruh kebijakan disusun agar menciptakan ekosistem yang sehat, kondusif, dan berkeadilan," ucap Maman.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – PT PAL Indonesia kembali mengekspor kapal perang ke Filipina dengan meluncurkan Future Landing Dock (LD)-603.

Kapal tersebut merupakan unit pertama dari dua kapal Landing Dock yang dipesan Angkatan Laut Filipina.

Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengatakan peluncuran LD-603 menjadi salah satu tonggak penting bagi proyek ekspor perusahaan.

"Peluncuran LD-603 menjadi tonggak penting dalam keberhasilan proyek ekspor strategis PT PAL Indonesia," kata Kaharuddin di Surabaya, Rabu (1/7/2026).

Kaharuddin menjelaskan pembangunan lambung kapal selesai dalam waktu enam bulan.

Proses itu dilakukan melalui penerapan Industrial Maritime 4.0 (IM4), yang mengintegrasikan digitalisasi produksi, peningkatan efisiensi, dan pengendalian kualitas.

Menurut dia, teknologi tersebut mempercepat pembangunan kapal tanpa mengurangi standar kualitas yang dipersyaratkan pelanggan internasional.

Future Landing Dock merupakan generasi terbaru kapal angkut pendarat.

Kapal ini dirancang untuk mendukung operasi amfibi, pengangkutan personel dan logistik, pengamanan wilayah maritim, hingga misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana atau Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).

Setelah peluncuran, kapal akan memasuki tahap outfitting, harbour acceptance test, dan sea acceptance test sebelum diserahkan kepada Angkatan Laut Filipina.

Kaharuddin menilai peluncuran Landing Dock-603 tidak hanya menjadi pencapaian proyek, tetapi juga mencerminkan eratnya kemitraan strategis Indonesia dan Filipina di sektor industri pertahanan.

"Kami berkomitmen menjaga kepercayaan pelanggan dengan menghadirkan produk berkualitas tinggi," ujarnya.

Flag Officer in Command Philippine Navy Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Ezpeleta mengapresiasi profesionalisme PT PAL dalam memenuhi kebutuhan armada Angkatan Laut Filipina.

Menurut dia, kapal tersebut akan meningkatkan kemampuan Angkatan Laut Filipina dalam mengangkut personel, peralatan, dan logistik ke berbagai wilayah kepulauan.

Selain itu, kapal tersebut akan memberikan fleksibilitas lebih besar untuk mendukung operasi amfibi, pengamanan maritim, serta misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina Letnan Jenderal Rommel P. Roldan mengatakan pengadaan Landing Dock merupakan investasi strategis untuk memperkuat kemampuan maritim negaranya.

"Setelah diserahkan dan resmi dioperasikan, kapal ini akan meningkatkan kemampuan Angkatan Laut Filipina dalam melaksanakan operasi angkutan laut militer atau sealift, misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, operasi amfibi, serta berbagai operasi strategis lainnya," ujar Roldan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia Polymer Award (IPA) 2026 diluncurkan untuk mendorong lahirnya inovasi material polimer yang mampu mengurangi ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Ajang tersebut juga diharapkan mempercepat hilirisasi hasil riset agar dapat diterapkan di sektor manufaktur nasional.

Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia Meysia Stephannie mengatakan, inovasi material menjadi kebutuhan penting di tengah kenaikan biaya bahan baku dan dinamika rantai pasok global yang memengaruhi daya saing industri.

“Industri polimer memiliki peran penting dalam mendukung berbagai sektor strategis, mulai dari manufaktur, otomotif, elektronik, hingga kemasan. Di tengah tantangan global terkait biaya bahan baku dan keberlanjutan, inovasi material menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing industri Indonesia. Melalui Indonesia Polymer Award 2026, kami ingin memperkuat kolaborasi antara dunia riset dan industri agar inovasi dapat memberikan dampak nyata bagi perkembangan industri nasional,” kata Meysia dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Indonesia Polymer Award 2026 diselenggarakan Himpunan Polimer Indonesia (HPI) bersama Pamerindo Indonesia sebagai rangkaian pameran Plastic Material & Chemical Indonesia dan Plastics & Rubber Indonesia 2026 yang akan berlangsung pada November mendatang.

Ajang tersebut mempertemukan peneliti, akademisi, industri, startup, dan regulator untuk mendorong penerapan inovasi polimer yang mendukung efisiensi industri, ekonomi sirkular, serta penguatan ekosistem manufaktur nasional.

Berdasarkan kajian LPEM FEB UI bertajukKrisis Plastik Nasional di Tengah Shock Globalyang terbit pada April 2026, harga sejumlah resin utama mengalami kenaikan sepanjang tahun ini. Harga polypropylene (PP) naik 23,8 persen, polyethylene (PE) meningkat 16,3 persen, dan polyvinyl chloride (PVC) bertambah 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor plastik dan barang dari plastik Indonesia mencapai 1,65 juta ton dengan nilai sekitar Rp44,11 triliun pada kuartal I 2026. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pentingnya pengembangan inovasi material lokal dan peningkatan kapasitas daur ulang untuk memperkuat ketahanan rantai pasok industri.

Ketua Himpunan Polimer Indonesia Chalid mengatakan, inovasi polimer kini menjadi kebutuhan strategis bagi industri, bukan sekadar agenda penelitian.

“Indonesia memiliki potensi besar melalui sumber daya manusia, kapasitas riset, dan pengalaman industri dalam bidang polimer. Tantangan berikutnya adalah mempercepat hilirisasi agar hasil inovasi dapat diterapkan dan memberikan nilai tambah bagi industri. Kolaborasi antara akademisi, peneliti, industri, masyarakat dan pemerintah menjadi kunci untuk menjembatani kebutuhan pasar dengan pengembangan teknologi yang mendukung efisiensi, ekonomi sirkular, dan kemandirian industri nasional,” ujar Chalid.

Selain ajang penghargaan, IPA 2026 juga akan menghadirkan webinar dan roadshow sebagai ruang kolaborasi antara pelaku industri, akademisi, peneliti, dan regulator untuk membahas pengembangan material berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan transformasi teknologi polimer.

Penilaian dilakukan oleh panel yang terdiri atas pakar polimer, praktisi industri, regulator, dan pakar keberlanjutan dengan mempertimbangkan aspek implementasi teknologi, efisiensi sumber daya, serta kontribusi terhadap keberlanjutan. Malam penganugerahan Indonesia Polymer Award 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2026.

MATARAM - Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat Mirah Midadan Fahmid mengapresiasi langkah Perum Bulog Kantor Wilayah NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB yang terus memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan melalui percepatan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Dia menilai bertambahnya jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP), khususnya di Kabupaten Lombok Barat yang mengalami peningkatan hingga 58 persen, menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan di tengah dinamika ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Hingga pertengahan Juni 2026, Bulog Kanwil NTB tercatat telah menyalurkan 15.390 ton beras kepada masyarakat yang membutuhkan di seluruh wilayah NTB, dengan realisasi penyaluran mencapai 89 persen dari total target. Pada alokasi bantuan pangan Februari–Maret 2026, jumlah PBP juga meningkat hingga 64 persen dibandingkan periode sebelumnya, sementara Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu daerah dengan peningkatan tertinggi, yakni 58 persen.

Mirah berpendapat bahwa program bantuan pangan merupakan instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjadi jaring pengaman sosial bagi keluarga rentan. Maka itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya volume beras dan minyak goreng yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Saya mengapresiasi kerja keras Bulog NTB dan Pemerintah Daerah yang telah menyalurkan bantuan pangan secara masif. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Namun, penambahan jumlah penerima bantuan harus dibarengi dengan validitas data yang semakin baik agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun potensi exclusion error, yakni masyarakat yang sebenarnya berhak tetapi justru tidak masuk dalam daftar penerima," kata Mirah, Rabu (1/7/2026).

Senator asal NTB tersebut menilai bahwa pembaruan data penerima bantuan harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, perangkat kewilayahan, hingga tokoh masyarakat. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis sehingga basis data penerima bantuan harus mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lapangan.

BPS mencatat, pada September 2025 masih terdapat 637,18 ribu penduduk miskin di NTB atau setara 11,38 persen dari total penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa penguatan data penerima bantuan menjadi penting agar intervensi pangan dapat menjangkau kelompok rentan secara lebih tepat.

Mirah juga mengapresiasi komitmen Bulog dalam menjaga kualitas beras yang disalurkan kepada masyarakat. Ia menilai kualitas pangan merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang aman, sehat, dan layak konsumsi.

"Ketika negara memberikan bantuan, masyarakat juga berhak memperoleh kualitas terbaik. Karena itu saya mendukung komitmen Bulog yang tidak hanya mengejar target distribusi, tetapi juga memastikan mutu pangan tetap terjaga hingga sampai ke tangan masyarakat," ujarnya.

Kendati demikian, Mirah mengingatkan bahwa bantuan pangan sebaiknya tidak dipandang sebagai solusi jangka panjang terhadap persoalan kemiskinan. Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah perlu menjadikan program ini sebagai pintu masuk untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, dukungan terhadap petani lokal, penguatan UMKM pangan, serta pemberian akses permodalan bagi keluarga kurang mampu.

"Program bantuan pangan harus menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Jangan sampai warga hanya bergantung pada bantuan. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu menghadirkan program pemberdayaan sehingga masyarakat memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri," tegasnya.

Sebagai anggota DPD RI yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah, Mirah memastikan akan terus mengawal implementasi program bantuan pangan di NTB agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Saya berharap sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat. Ketahanan pangan bukan hanya tentang tersedianya stok beras, tetapi juga tentang memastikan setiap keluarga di NTB memiliki akses terhadap pangan yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Inilah fondasi utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perdagangan Bali pada Januari - Mei 2026 surplus US$176,22 juta.

Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan jika dibandingkan dengan posisi Januari-Mei 2025 (ctoc) yang tercatat surplus US$187,74 juta, sumbangan surplus neraca perdagangan Bali pada Januari-Mei 2026 (ctoc) tercatat turun sebesar US$11,52 juta.

Nilai ekspor barang Provinsi Bali ke luar negeri periode Januari-Mei 2026 tercatat sebesar US$236,55 juta atau turun 2,55% dibandingkan periode Januari-Mei 2025 yang tercatat US$242,73 juta. "Amerika Serikat tercatat sebagai pangsa ekspor terbesar dengan share 29,24% dari total nilai kumulatif ekspor. Penurunan nilai ekspor kumulatif terdalam tercatat pada ekspor tujuan Jerman yakni sebesar 13,62%," jelas Hendrayana, Rabu (1/7/2026).

Jika dilihat dari jenis komoditas ekspor, produk Ikan, krustasea, dan moluska tercatat menjadi komoditas dengan nilai ekspor tertinggi pada periode Januari-Mei 2026 dengan share 26,27% dari total nilai kumulatif ekspor. Penurunan nilai ekspor kumulatif terdalam tercatat pada ekspor produk buah-buahan dengan penurunan sebesar 21,02%.

Jika diukur dari nilainya, porsi ekspor Bali ke luar negeri pada periode Januari-Mei 2026 didominasi oleh ekspor produk industri pengolahan sebesar 84,87% dari total keseluruhan ekspor. Jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, nilai ekspor sektor industri pengolahan turun sebesar 3,52%. Nilai ekspor produk pertanian pada periode Januari-Mei 2026 tercatat naik sebesar 3,74%, sementara nilai ekspor produk pertambangan turun sebesar 44,68% dibandingkan capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan pelabuhan muat, pengiriman barang ekspor Bali pada Januari-Mei 2026 sebagian besar dilakukan melalui pelabuhan di luar Bali, yakni sebesar 55,28%. Pengiriman barang ekspor melalui pelabuhan di Jawa Timur tercatat sebesar 52,20%, DKI Jakarta tercatat sebesar 2,88%, Jawa Tengah sebesar 0,20%, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 0,01%. Sementara pengiriman barang ekspor melalui pelabuhan di Provinsi Bali tercatat sebesar 44,72%.

Sementara itu, nilai impor barang kumulatif Bali dari luar negeri periode Januari-Mei 2026 tercatat sebesar US$60,32 juta atau naik sebesar 9,70% dibandingkan Januari-Mei 2025 yang tercatat US$54,99 juta.

"China menjadi asal impor dengan nilai terbesar yang tercatat memiliki share 19,40% dari total nilai impor kumulatif. Impor dari Hongkong tercatat sebagai asal impor dengan kenaikan tertinggi hingga 139,25%," jelas Hendrayana.

Jika dilihat dari jenis komoditas impor, produk mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya tercatat menjadi komoditas dengan nilai impor tertinggi pada periode Januari-Mei 2026 dengan share 18,40% dari total nilai kumulatif impor. Kenaikan nilai impor kumulatif tertinggi tercatat pada impor produk tembakau dan rokok dengan kenaikan sebesar 73,42%.