IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan aturan pajak rokok terbaru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26 Tahun 2026.

Beleid ini mencabut aturan lama, PMK Nomor 143/2023, guna memberikan pedoman baru yang lebih rinci bagi pemerintah pusat dan daerah.

Dalam aturan tersebut, otoritas fiskal mempertegas definisi produk rokok yang menjadi objek pajak, mencakup sigaret, cerutu, rokok daun, serta bentuk lainnya yang dikenai cukai, termasuk rokok elektrik.
Namun, pemerintah mengecualikan tembakau iris dan produk olahan seperti tembakau hirup atau kunyah dari pengenaan pajak ini.

Meskipun terdapat penyesuaian administratif, besaran tarif yang ditetapkan tidak mengalami perubahan dari aturan sebelumnya.

"Tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10 persen(sepuluh persen) dari Cukai Rokok," dikutip dari PMK No.26/2026, Kamis (14/5/2026).

Salah satu poin signifikan dalam PMK No. 26/2026 adalah adanya ruang alokasi untuk penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai oleh pemerintah pusat, hal yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik.

"Besaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas: a. bagian yang dapat digunakan untuk penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai oleh Pemerintah; dan b. bagian Pemerintah Daerah," bunyi PMK tersebut.

Bagian untuk pemerintah pusat akan mengacu pada UU APBN, sementara alokasi untuk Pemerintah Daerah (Pemda) tetap diarahkan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum di wilayah masing-masing.

Purbaya menetapkan bahwa minimal 50 persen dari penerimaan pajak rokok bagian daerah harus dialokasikan untuk kegiatan yang telah ditentukan (earmarked). Dari jumlah tersebut, porsi terbesar yakni 75 persen (atau setara 37,5 persen dari total penerimaan daerah) wajib disalurkan untuk program Jaminan Kesehatan.

Sisanya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan lainnya di daerah minimal sebesar 7,5 persen, serta untuk penegakan hukum oleh Pemda maksimal sebanyak 5 persen. Ketentuan alokasi ini mulai diberlakukan untuk perencanaan APBD tahun anggaran 2027.

Regulasi terbaru ini juga mengubah tata cara transaksi. Kini, wajib pajak rokok yang telah terdaftar diwajibkan melakukan penyetoran pajak dan cukai ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) secara tunai. Ketentuan pembayaran tunai ini merupakan hal baru yang tidak diatur dalam PMK sebelumnya.

Untuk menjamin transparansi, Menteri Keuangan dan Gubernur akan melakukan pemantauan ketat terhadap penetapan alokasi, bagi hasil, hingga penggunaan dana untuk kesehatan dan penegakan hukum.

Pemda juga diwajibkan melakukan rekonsiliasi data dengan BPJS Kesehatan guna memastikan penghitungan kontribusi jaminan kesehatan daerah tepat sasaran.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.26/2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok. Sebagian dari penerimaan pajak rokok ini bisa dialokasikan untuk penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

PMK ini mulai berlaku sejak Selasa (12/5/2026). Beleid ini mencabut aturan sebelumnya yakni PMK No.143/2023. Penyusunan PMK baru ini ditujukan untuk mengatur kembali pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok, sehingga bisa menjadi pedoman bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda).

Pada aturan terbaru ini, otoritas fiskal turut memerinci dan mendefinisikan kembali rokok sebagai dasar pengenaan pajak. Pada pasal 2 ayat (2) hingga (3), PMK tersebut mendefinisikan bahwa produk rokok yang dikenai pajak mencakup sigaret, cerutu, rokok daun, bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok, termasuk elektrik.

Kemudian, pasal 2 ayat (4) dan (5) mengecualikan rokok terhadap tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya yang meliputi tembakau molasses, tembakau hirup, dan tembakau kunyah. Besaran tarif pajak rokok yang dikenai masih sama dengan PMK lama.

"Tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," dikutip dari PMK No.26/2026, Kamis (14/5/2026).

Adapun, dasar pengenaan pajak rokok merupakan cukai yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp225,7 triliun sebagaimana target penerimaan tahun ini.

PMK baru ini lalu memerinci lebih lanjut tujuan alokasi besaran pajak rokok untuk pemerintah pusat maupun daerah. Aturan sebelumnya tidak mengatur ihwal alokasi pajak rokok salah satunya untuk penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

"Besaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas: a. bagian yang dapat digunakan untuk penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai oleh Pemerintah; dan b. bagian Pemerintah Daerah," bunyi PMK tersebut.

Purbaya lalu mengatur bahwa besaran penerimaan pajak rokok yang bisa digunakan untuk penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai oleh pemerintah pusat mengacu pada UU APBN. Mekanisme dan tata cara pengelolaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang mengatur penggunaan penerimaan pajak rokok untuk penegakan hukum terkait.

Alokasi penerimaan pajak rokok untuk pemda juga diarahkan untuk penegakan hukum. Bedanya, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2), alokasi untuk pemda juga diarahkan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat.

Purbaya menetapkan bahwa penerimaan pajak rokok untuk pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota paling sedikit 50% untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya. Selebihnya, alokasi ditujukan ke penggunaan yang belum ditentukan sesuai kewenangan pemda.

Lebih lanjut, pasal 4 ayat (3) mengatur bahwa alokasi setoran pajak rokok untuk pemda dalam hal kesehatan digunakan untuk kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya.

Mayoritas alokasi penerimaan pajak rokok untuk pemda diarahkan untuk program Jaminan Kesehatan yaitu sebesar 75% dari 50% atau ekuivalen dengan 37,5% dari total penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing pemda.

Adapun penerimaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan lainnya di daerah paling sedikit 7,5% dan penegakan hukum oleh pemda paling banyak 5%. Ketentuan ini mulai digunakan untuk perencanaan APBD 2027.

Di sisi lain, pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa wajib pajak (WP) rokok yang telah memeroleh nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana melakukan pembayaran pajak rokok dan cukai rokok ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) secara tunai. Hal ini berbeda dengan PMK No.143/2023 yang saat itu belum mengatur bahwa pembayaran pajak rokok secara tunai.

Mengenai dukungan penerimaan pajak rokok untuk jaminan kesehatan, pasal 27 PMK tersebut mengatur lebih lanjut bahwa penghitungannya didasarkan pada realisasi penerimaan pajak rokok masing-masing daerah dengan memperhitungkan jaminan kesehatan daerah yang diintegrasikan ke dalam program BPJS.

Pemda provinsi maupun kabupaten/kota juga diminta untuk melakukan rekonsiliasi data dengan BPJS Kesehatan.

Untuk pemantauannya, pasal 37 mengatur bahwa Menkeu melakukan pemantauan atas penetapan alokasi pajak rokok sekaligus bagi hasilnya, alokasi penggunaan pajak rokok baik untuk kesehatan masyarakat dan penegakan hukum, serta penyaluran bagi hasil pajak oleh Gubernur.

Kemudian, Gubernur nantinya melakukan pemantauan atas penggunaan pajak rokok termasuk bagi hasilnya di provinsi serta kabupaten/kota di wilayahnya.

Bisnis.com, MEDAN - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut mencatat pertumbuhan positif dalam pendapatan asli daerah (PAD) Sumut yang pada kuartal I/2026 telah mencapai 26,09%.

Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis mengatakan penerimaan dari sektor pajak daerah berandil besar dalam realisasi PAD yang di awal tahun ini tercapai sebesar Rp1,6 triliun.

"Realisasi penerimaan PAD di sektor pajak daerah menunjukkan posisi yang baik, dari target pajak daerah tahun 2026 sebesar Rp6,2 triliun, sudah tercapai Rp1,6 triliun atau 26,09%,” ujar Sutan, Kamis (30/4/2026).

Ada tujuh sumber penerimaan pajak daerah yang mengerek realisasi PAD Sumut Triwulan I/ 2026. Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi yang utama dengan realisasi Rp415 miliar dari tahun 2026 sebesar Rp1,8 triliun, atau sekitar 22,92%.

Lalu, penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan target sekitar Rp1 triliun, terealisasi Rp261 miliar atau 23,88%; pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari target Rp1,8 triliun, terealisasi Rp522 miliar atau 28,97%.

Adapula pajak air permukaan (PAP) dari target Rp147 miliar yang terealisasi Rp43 miliar atau 29,23%; pajak rokok dari target Rp1,3 triliun terealisasi Rp384 miliar atau 27,97%; dan pajak alat berat target Rp1,2 miliar terealisasi Rp1,05%.

Sedangkan opsen pajak mineral bukan logam batuan (MBLB) terealisasi Rp661 juta atau 18,55% dari target Rp3,5 miliar.

Sutan mengatakan Bapenda Sumut terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan PAD sekaligus mempermudah masyarakat dengan menjalankan berbagai program strategis, antara lain mengoptimalkan operasional layanan Samsat Malam, memperkuat sosialisasi kepada masyarakat dengan bersinergi dengan Satlantas dan Jasa Raharja, hingga mempersiapkan gelaran Gebyar Pajak 2026 untuk mengapresiasi masyarakat yang taat bayar pajak.

Sutan menyampaikan bahwa Bapenda Sumut optimistis mampu mencapai target tahunan penerimaan. Dia pun mengimbau masyarakat untuk lebih tergerak membayar pajak yang menjadi kewajibannya.

“Karena pajak yang dibayarkan merupakan motor penggerak utama pembangunan infrastruktur dan Ekonomi Sumut. Mari dukung kemajuan daerah dengan menjadi warga negara yang bijak dan taat pajak," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pembagian Dana Dagi Hasil Cukai Hasil Temhakau (DBH CHT) tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2025 lalu.

Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.12/2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan bahwa alokasi DBH CHT tahun anggaran 2026 hanya Rp3,28 triliun atau turun lebih dari 48,66% dari tahun lalu yang tercatat sebesar Rp6,39 triliun.

Penurunan DBH CHT itu juga sejalan dengan realisasi penerimaan cukai rokok yang pada tahun lalu tidak mencapai target. Data yang dihimpun Bisnis, realisasi penerimaan cukai rokok pada 2025 hanya sebesar 92% dari target.

Adapun jika mengacu kepada beleid anyar tersebut, Provinsi Jawa Timur memperoleh bagi hasil cukai rokok paling besar senilai Rp1,85 triliun. Peringkat kedua adalah Jawa Tengah senilai Rp764,87 miliar.

Sekadar catatan Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah dua provinsi yang menjadi pusat industri hasil tembakau di Indonesia. Di dua daerah tersebut, terdapat perkebunan hingga pabrik-pabrik pembuat rokok.

Pajak Rokok Juga Dipangkas?

Setali tiga uang dengan penurinan DBH Cukai Rokok, pemerintah saat ini sedang menyusun aturan baru terkait pajak rokok. Pajak rokok adalah jenis pajak yang dihitung dari 10% penerimaan cukai rokok.

Beleid baru terkait pajak rokok tersebut merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta UU APBN/2026 yang mengamanatkan 2,5% pajak rokok dialokasikan untuk penegakan hukum bidang bea cukai.

Adapun pokok perubahan dan penyesuaian dalam RPMK Pajak Rokok dimaksud, mencakup tiga poin. Pertama, penyelarasan dengan peraturan terkini, di antara pengaturan penggunaan penerimaan pajak rokok untuk penegakan hukum oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam UU APBN Tahun Anggaran 2026.

Kedua, penegasan terkait earmarking penerimaan pajak rokok pemerintah daerah untuk layanan kesehatan masyarakat lainnya dan penegakan hukum oleh pemda.

Ketiga, perbaikan administrasi pemungutan dan penyaluran pajak rokok, melalui pengaturan tata cara pembayaran dan pengembalian, perhitungan estimasi dan proporsi, serta jangka waktu penyampaian keputusan gubernur terkait alokasi bagi hasil pajak rokok.

Dalam catatan Bisnis, alokasi pajak rokok diambil dari 10% penerimaan cukai hasil tembakau alias cukai rokok. Sekadar catatan, dalam bahan paparan Menkeu di Komisi XI DPR, produksi rokok pada tahun 2025 tercatat sebanyak 307,9 miliar batang. Jumlah ini turun sebesar 3% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar 317,4 miliar batang.

Realisasi produksi rokok tahun 2025 disebabkan oleh penurunan produksi rokok golongan 1 sebesar 7,7% dan golongan 3 yang tercatat sebesar 3,2%. Satu-satunya jenis rokok yang mengalami kenaikan produksi adalah golongan 2 sebesar 5,6%.

Adapun informasi yang dihimpun Bisnis, menunjukkan bahwa penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun 2025 lalu hanya berada di kisaran 92% atau Rp225,7 triliun. Terjadi shortfall sekitar Rp14,1 triliun.

Alhasil dengan target penerimaan cukai rokok pada 2026 yang sebesar Rp225,7 triliun, target pertumbuhan penerimaan cukai rokok yang harus dikejar di kisaran 6%.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mempersiapkan revisi PMK No.143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Beleid baru terkait pajak rokok tersebut merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta UU APBN/2026 yang mengamanatkan 2,5% pajak rokok dialokasikan untuk penegakan hukum bidang bea cukai.

Adapun pokok perubahan dan penyesuaian dalam RPMK Pajak Rokok dimaksud, mencakup tiga poin. Pertama, penyelarasan dengan peraturan terkini, di antara pengaturan penggunaan penerimaan pajak rokok untuk penegakan hukum oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam UU APBN Tahun Anggaran 2026.

Kedua, penegasan terkait earmarking penerimaan pajak rokok pemerintah daerah untuk layanan kesehatan masyarakat lainnya dan penegakan hukum oleh pemda.

Ketiga, perbaikan administrasi pemungutan dan penyaluran pajak rokok, melalui pengaturan tata cara pembayaran dan pengembalian, perhitungan estimasi dan proporsi, serta jangka waktu penyampaian keputusan gubernur terkait alokasi bagi hasil pajak rokok.

Dalam catatan Bisnis, alokasi pajak rokok diambil dari 10% penerimaan cukai hasil tembakau alias cukai rokok. Sekadar catatan, dalam bahan paparan Menkeu di Komisi XI DPR, produksi rokok pada tahun 2025 tercatat sebanyak 307,9 miliar batang. Jumlah ini turun sebesar 3% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar 317,4 miliar batang.

Realisasi produksi rokok tahun 2025 disebabkan oleh penurunan produksi rokok golongan 1 sebesar 7,7% dan golongan 3 yang tercatat sebesar 3,2%. Satu-satunya jenis rokok yang mengalami kenaikan produksi adalah golongan 2 sebesar 5,6%.

Adapun informasi yang dihimpun Bisnis, menunjukkan bahwa penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun 2025 lalu hanya berada di kisaran 92% atau Rp225,7 triliun. Terjadi shortfall sekitar Rp14,1 triliun.

Alhasil dengan target penerimaan cukai rokok pada 2026 yang sebesar Rp225,7 triliun, target pertumbuhan penerimaan cukai rokok yang harus dikejar di kisaran 6%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah layer baru untuk menampung rokok ilegal atau legalisasi rokok ilegal, menuai kontroversi. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah mundur dalam program pengendalian tembakau.

Namun di sisi lain, legalisasi rokok ilegal ini juga menjadi jalan tengah antara kepentingan industri dan penerimaan negara pada saat semakin maraknya fenomena down trading konsumen rokok ke produk yang lebih murah bahkan tanpa pita cukai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa penambahan layer cukai rokok itu ditujukan untuk menekan rokok ilegal, sekaligus mengerek penerimaan baik dari sisi cukai maupun pajaknya.

"Kami akan memastikan satu layer baru mungkin masih didiskusikan ya untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jakarta, Rabu (14/1/2026) kemarin.

Sekadar catatan, produk hasil tembakau atau rokok ilegal tidak mengenakan pita cukai sehingga tidak menyetorkan pungutan ke negara. Padahal, rokok merupakan salah satu barang kena cukai (BKC) selain etil alkohol maupun minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Purbaya menyebut akan berkomunikasi lebih lanjut dengan produsen rokok terkait yang akan menjadi target pengenaan CHT layer baru itu. Dia akan segera menerbitkan regulasi baru penambahan layer CHT itu pada pekan depan.

"Nanti kalau peraturan keluar mungkin minggu depan kali ya. Kalau mereka masih main-main saya akan hantam semuanya. Enggak ada ampun lagi," tegas mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Shortfall Penerimaan Cukai

Adapun pada tahun 2025 lalu, pemerintah mencatat bahwa realisasi penerimaan cukai hanya 90,8% atau Rp221,7 triliun dari target sebesar Rp244,2 triliun. Terjadi shortfall sebesar Rp22,5 triliun.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp226,4 triliun terjadi kontraksi sebesar 2,1%.

Sayangnya dalam pemaparan kinerja penerimaan pajak tahun 2025 itu pemerintah tidak menjelaskan secara lebih rinci tentang proporsi penerimaan dari cukai hasil tembakau.

Namun demikian, jika melihat data APBN 2025, target penerimaan cukai hasil tembaku tercatat sebesar Rp230,1 triliun atau sekitar 94,2% dari target tahunan.

Adapun, pada tahun 2026 pemerintah hanya menargetkan penerimaan cukai sebesar Rp243,53 triliun atau turun dibandingkan dengan target tahun 2025 yang mencapai Rp244,2 triliun.

Kendati turun, jika mengacu kepada data tahun 2025, penerimaan cukai tahun 2026 tercatat tumbuh sebesar 9,8%. Meski di bawah 10%, namun target ini cukup menantang, pasalnya pada tahun ini Menkeu Purbaya telah memastikan bahwa tarif cukai rokok tidak naik.

Selain itu, dalam catatan Bisnis, dalam dua tahun terakhir penerimaan cukai tidak pernah mampu menembus angka 10%.

Pro Kontra

Di sisi lain, Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Vid Adrison menilai saat ini struktur cukai rokok sudah sangat kompleks. Bahkan, menurutnya sistem cukai rokok di Indonesia termasuk yang paling rumit di dunia karena mempertimbangkan empat variabel penentu tarif, mulai dari teknik produksi, golongan produksi, jenis produk, hingga harga jual.

"Sistem pajak yang rumit ini mengakibatkan penerimaan tidak optimal. Saya tidak kaget penerimaan cukai rokok sering tidak terpenuhi, dulu saya sampaikan dan sekarang juga tidak tercapai," tegasnya dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, dikutip Sabtu (17/1/2026).

Oleh sebab itu, Vid mendorong penyederhanaan sistem cukai rokok untuk mengoptimalkan potensi penerimaan, bukan malah menambah layer baru seperti rencana Purbaya. Dengan demikian, dia meyakini kontribusi cukai rokok terhadap pendapatan negara bisa lebih dioptimalkan.

Berdasarkan catatannya, tidak ada negara lain yang kontribusi cukai rokok bisa mencapai 10% sampai dengan 11% terhadap total pendapatan negara, belum masuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) badan dari sektor tersebut.

"Tapi saya tahu, karena kontribusinya besar, maka untuk mengubahnya, itu challenge-nya [tantangannya] bukan sedikit," ungkapnya.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari CISDI, PKJS-UI, Komnas Pengendalian Tembakau, IYCTC, Seknas FITRA, dan SDH FKM UI juga menegaskan bahwa penambahan layer justru akan memperumit struktur cukai dan menjauhkan Indonesia dari standar praktik global.

Founder dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih menyoroti bahwa struktur cukai yang berlapis-lapis menjadi biang kerok masih murahnya harga rokok di pasaran.

"Riset CISDI menghitung banyaknya layer cukai menyebabkan rokok tetap terjangkau walaupun tarif mengalami kenaikan. Artinya, penambahan layer menghadirkan semakin banyak rokok dengan harga murah," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).

Sementara itu, Ketua umum GAPPRI, Henry Najoan berharap agar pihaknya dilibatkan dalam perumusan rencana kebijakan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) legal.

"Dengan melandaskan kondisi daya beli yang masih belum pulih dan struktur peredaran rokok ilegal yang semakin kuat, GAPPRI berharap dapat dilibatkan dalam pembahasan rencana penambahan layer baru itu," kata Henry Najaon di Jakarta, Kamis (15/01/2026).

GAPPRI juga mengapresiasi kebijakan Menkeu Purbaya yang telah memutuskan moratorium kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada tahun 2026. Keputusan ini, menurut Henry Najoan, membantu pelaku usaha untuk bertahan, mengingat kondisi daya beli masyarakat yang masih mengalami tekanan (suffer).

“GAPPRI menyampaikan terima kasih atas kebijakan moratorium ini sebagai langkah positif yang memberikan ruang napas bagi IHT legal dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini,” kata Henry Najoan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan menahan atau tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran rokok dinilai menjadi momentum yang tepat bagi industri hasil tembakau untuk melakukan konsolidasi dan menata kembali usahanya.

Pasalnya, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai industri hasil tembakau selama 3 hingga 4 tahun terakhir selalu dihadapi dengan tarif CHT yang terus meningkat. Hal ini membuat industri sulit untuk berkembang.

"Jadi di freeze cukainya, di freeze harganya. Ini memberikan kesempatan bagi industri untuk CHT untuk melakukan konsolidasi, untuk kemudian menata diri. Karena selama 3-4 tahun terakhir industri ini dihunjam dengan beberapa kebijakan yang salah satunya adalah cukai yang terus menerus meningkat," ujar Wijayanto di Program Manufacture Check CNBC Indonesia, dikutip Rabu (15/10/2025).

Menurut Wijayanto, langkah menahan tarif CHT juga dapat mencegah meluasnya pasar rokok ilegal yang kini diperkirakan mencapai 14%-15% dari total pasar nasional.

Industri hasil tembakau (IHT) merupakan sektor padat karya yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui pajak dan cukai. Namun, tanpa kepastian regulasi dan penegakan hukum yang kuat, industri ini akan sulit bertahan di tengah persaingan tidak sehat dengan produk ilegal.

"Harga rokok sudah sangat tinggi. Kemudian yang kedua, daya beli masyarakat sedang rendah. Yang ketiga, ada pasar rokok ilegal yang mereka bertumbuh pesat. Maka karena ini menjadi elastis, banyak yang lari kemudian ke rokok ilegal. Jadi sudah tepat ditahan cukainya, tetapi ini tidak cukup," ujarnya.

Maka dari itu, dirinya mengusulkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan moratorium kenaikan cukai hasil tembakau hingga 3 tahun ke depan untuk kembali memulihkan industri rokok.

Kebijakan tersebut juga dapat mendukung rencana Menteri Keuangan untuk konversi industri rokok ilegal di dalam negeri menjadi legal.

"Kalau mereka tahu cukai ini akan naik terus, maka insentif bagi mereka untuk bertumbuh menjadi besar. Ketika di freeze, saya melihat potensi mereka untuk mengkonversi diri menjadi produsen legal, ini cukup besar," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat kian menambah amunisi untuk mendorong pemberantasan rokok ilegal. Selain meracik lapisan baru cukai hasil tembakau (CHT), pemerintah pusat kini dapat menggunakan alokasi pajak rokok untuk kegiatan penegakan hukum.

Aturan ini tertuang dalam beleid Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.26/2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok. PMK yang diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini mulai berlaku Selasa (12/5/2026).