Jakarta (ANTARA) - Indonesia kembali memperoleh akses ekspor produk perikanan budi daya ke pasar Uni Eropa setelah tercantum dalam regulasi terbaru Uni Eropa yang memuat daftar negara yang diizinkan mengekspor komoditas tersebut ke kawasan itu.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ishartini mengatakan perkembangan tersebut menjadi kabar baik bagi pelaku usaha perikanan budi daya yang sebelumnya sempat diliputi kekhawatiran.

“Kabar ini tentu melegakan karena sebelumnya pelaku usaha sempat khawatir karena Indonesia belum tercantum dalam daftar negara yang dapat mengekspor produk perikanan budi daya ke pasar Uni Eropa di dalam Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2598,” kata Ishartini dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan Indonesia kembali masuk dalam daftar negara yang diperbolehkan mengekspor produk perikanan budi daya ke Uni Eropa melalui Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1189 yang ditetapkan pada 4 Juni 2026.

Menurut Ishartini, keberhasilan tersebut merupakan hasil komunikasi dan negosiasi intensif yang dilakukan KKP sebagai otoritas kompeten dengan Uni Eropa.

KKP, lanjut dia, terus melakukan berbagai upaya diplomasi, termasuk melalui pertemuan langsung dengan Direktorat Jenderal Kesehatan dan Keamanan Pangan Uni Eropa (DG SANTE) di Brussels, Belgia.

Keberhasilan tersebut juga didukung oleh berbagai pihak, mulai dari Delegasi Uni Eropa di Jakarta, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brussels, Kementerian Luar Negeri, hingga Kementerian Perdagangan.

“Sepanjang proses negosiasi, KKP bergerak proaktif dan intensif untuk memastikan kepentingan pelaku usaha budi daya terjaga. Dengan tercantumnya Indonesia dalam daftar tersebut, akses produk perikanan budi daya ke pasar EU tetap terbuka dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ishartini menuturkan Uni Eropa merupakan salah satu pasar potensial bagi produk perikanan dunia. Organisasi yang beranggotakan 27 negara itu memiliki tingkat konsumsi produk perikanan sekitar 24-25 kilogram per kapita per tahun.

Selain itu, rata-rata pendapatan penduduk Uni Eropa yang mencapai sekitar 37.900 euro per tahun menjadikan kawasan tersebut sebagai pasar yang menjanjikan bagi produk perikanan Indonesia.

KKP mencatat saat ini Uni Eropa menempati posisi kelima sebagai tujuan ekspor produk perikanan Indonesia. Komoditas perikanan budi daya yang diekspor ke kawasan tersebut antara lain udang, bandeng, dan kelompok ikan lele (catfish).

Selain itu, ikan nila atau tilapia yang dikenal sebagai aquatic chicken juga disebut menjadi salah satu komoditas andalan baru Indonesia untuk pasar Uni Eropa.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur, Jusuf Kuleh mengatakan penguatan kurs dolar AS yang menyentuh level Rp17.814 per dolar AS pada Jumat pagi ini, bisa menjadi berkah bagi daerah yang berbasis pada ekspor komoditas.

"Kenaikan kurs dolar AS terhadap rupiah bisa menjadi berkah bagi daerah yang berbasis ekspor komoditas, seperti Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang mengekspor batu bara, minyak bumi, gas alam cair (LNG), dan kelapa sawit, karena pembayaran menggunakan mata uang dolar AS," kata Jusuf Kuleh di Samarinda, Kaltim, Jumat.

Menurut Jusuf, bagi para raksasa tambang dan perkebunan di Kaltim, situasi saat ini laksana durian runtuh yang melipatgandakan keuntungan mereka dalam sekejap, sehingga secara tidak langsung pun berpotensi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) melalui dana bagi hasil.

Namun di sisi lain, kenaikan kurs dolar AS terhadap rupiah juga menyebabkan kenaikan atau inflasi barang-barang impor. Termasuk bisa menyebabkan kenaikan biaya logistik dan transportasi sehingga otomatis akan menaikkan harga pangan di pasar-pasar tradisional baik di Samarinda, Balikpapan, maupun Penajam Paser Utara, Kaltim.

Apalagi, Kaltim bukan daerah produsen pangan utama, sehingga sebagian besar pasokan bahan kebutuhan pokok dan barang konsumsi masih harus didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

Selain itu, proyek raksasa Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dikebut di kawasan Kaltim juga terancam terkena imbas dari kenaikan dolar AS.

Jusuf Kuleh berharap Bank Indonesia terus melakukan intervensi di pasar uang termasuk di pasar spot untuk menahan laju pelemahan kurs rupiah agar tidak menembus batas psikologis baru.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kaltim juga diharapkan bergerak cepat memanfaatkan momentum lonjakan pendapatan ekspor untuk mempertebal jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan.

"Rupiah yang kritis adalah ujian nyata bagi ketahanan ekonomi kita. Jika salah langkah dalam memitigasi risiko, angka Rp17.900 pada Kamis kemarin dan menjadi Rp17.800 Jumat ini, bukan sekadar rekor temporal, melainkan pintu masuk menuju krisis ekonomi, maka harus diantisipasi," kata Kuleh.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Semua ekspor dihitung secara cermat. Jangan sampai kebutuhan dalam negeri justru terganggu

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan Indonesia memasuki babak baru ketahanan pangan nasional dengan stok beras melimpah sehingga siap memperluas ekspor dan membantu negara sahabat yang membutuhkan pangan.

"Indonesia memasuki babak baru ketahanan pangan nasional ditandai dengan stok beras yang kuat, produksi yang terus meningkat, serta kemampuan Indonesia untuk mengekspor beras sekaligus menjalankan misi kemanusiaan internasional," kata Wamentan di Jakarta, Selasa.

Dia menekankan hal itu usai mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI terkait penyerapan gabah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Wamentan Sudaryono mengatakan, Indonesia kini tidak hanya fokus memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mulai memperluas peran sebagai pemasok pangan bagi negara sahabat, dengan tetap mengutamakan kecukupan stok nasional.

“Kita sudah mengirim 10 ribu ton beras ke Palestina. Kemudian ke Arab Saudi sekitar 2 ribu ton. Ke depan, kita berharap bukan hanya jemaah Indonesia saat haji dan umrah yang mengonsumsi beras Indonesia, tetapi juga jemaah dari negara lain,” ujar Sudaryono.

Meski begitu, ia menegaskan seluruh kebijakan ekspor dilakukan secara terukur dan hati-hati agar tidak mengganggu kebutuhan dalam negeri.

“Semua ekspor dihitung secara cermat. Jangan sampai kebutuhan dalam negeri justru terganggu,” tegas Sudaryono yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu.

Sebelumnya, Indonesia telah mencatat ekspor perdana beras premium sebanyak 2.280 ton atau senilai Rp38 miliar ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan sekitar 215 ribu jemaah haji Indonesia.

Ke depan, pasar Arab Saudi dinilai memiliki potensi besar, terutama untuk memenuhi kebutuhan jemaah umrah dan warga Indonesia yang tinggal di sana, dengan jumlah mencapai sekitar 2 juta orang per tahun.

Selain ekspor, pemerintah juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 10 ribu ton beras untuk Palestina sebagai bentuk solidaritas dan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Sudaryono mengatakan, optimisme pemerintah dalam memperluas ekspor didukung oleh kondisi stok beras nasional yang saat ini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah.

Hingga 18 Mei 2026, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog tercatat mencapai sekitar 5,37 juta ton.

Jumlah tersebut tidak hanya menjadi penyangga ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberi ruang bagi Indonesia untuk menjalankan ekspor dan bantuan kemanusiaan.

“Stok kita melimpah, sudah 5,3 juta ton. Potensi produksi dan serapan ke depan juga masih sangat besar,” kata Sudaryono.

Pemerintah memperkirakan, meskipun stok digunakan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), bantuan pangan, penyediaan beras premium, hingga ekspor, posisi cadangan beras nasional pada akhir 2026 tetap berada pada level aman.

“Kita prediksi stok akhir Desember 2026 tetap di kisaran 5 juta ton, bisa sedikit di bawah atau di atas. Karena produksi terus berjalan dan kebutuhan juga tetap ada,” jelasnya.

Dari sisi produksi, kinerja pertanian nasional juga menunjukkan tren positif. Produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 4,07 juta ton dibanding tahun sebelumnya atau naik sekitar 13,29 persen.

Dengan kebutuhan domestik sekitar 2,5–2,6 juta ton per bulan, Indonesia dinilai memiliki ruang yang cukup untuk memperluas pasar ekspor tanpa mengganggu stabilitas pasokan dalam negeri.

Sudaryono juga mengungkapkan pemerintah tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara yang berpotensi menjadi pasar ekspor baru.

“Kami sudah melakukan penjajakan dengan beberapa negara. Ekspor tentu harus dihitung secara komersial, mulai dari harga hingga jumlahnya. Saat ini tinggal proses business to business dan penyelesaian kesepakatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden agar Indonesia ikut membantu negara sahabat yang mengalami krisis pangan akibat perang, gangguan perdagangan internasional, maupun krisis global lainnya.

“Kalau kita mampu, maka kita harus siap membantu negara sahabat yang membutuhkan,” katanya.

Sudaryono mencontohkan, kebijakan tersebut serupa dengan ekspor pupuk urea yang sebelumnya dilakukan Indonesia untuk membantu kebutuhan sejumlah negara.

“Kalau kita punya stok lebih dan ada negara yang membutuhkan, tentu kita bantu,” tutupnya.

Capaian ini, tambah Sudaryono, semakin menegaskan transformasi sektor pertanian Indonesia yang kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mulai memperkuat posisi Indonesia di pasar pangan global serta dalam misi kemanusiaan internasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua Barat meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui bimbingan teknis guna menghasilkan produk kreatif dan berdaya saing ekspor.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Selasa, mengatakan peningkatan kapasitas pelaku UMKM menjadi langkah strategis memperkuat sektor ekonomi daerah, terutama melalui pengembangan perdagangan luar negeri.

“Pengembangan produk UMKM berjalan maksimal, jika pelaku usaha punya kemampuan mengolah dan menciptakan produk bernilai tinggi,” ujar Dominggus.

Menurut dia, Papua Barat memiliki potensi besar dari berbagai komoditas unggulan seperti perikanan, kehutanan, hingga produk olahan berbasis sumber daya alam yang dinilai dapat bersaing dengan produk lainnya di pasar global.

Potensi tersebut harus didukung dengan kemampuan dari masing-masing pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar melalui pemanfaatan teknologi digital, serta manajemen keuangan.

“Masih banyak pelaku UMKM hadapi kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur, logistik, dan minim pemahaman tentang produk ekspor,” ujarnya.

Kepala Disperindag Papua Barat Bondan Santoso menjelaskan bahwa, pelaksanaan bimtek bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan produk yang semakin inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

Bimtek tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, antara lain tenaga ahli standardisasi produk ekspor Kementerian Perdagangan, perwakilan Bank Indonesia, akademisi, serta Bea Cukai Manokwari.

“Peserta kegiatan terdiri dari pelaku UMKM di Manokwari dan perwakilan dari sejumlah kabupaten di Papua Barat,” ucap Bondan.

Dia berharap, melalui peningkatan kapasitas, pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal, tetapi juga berkembang menjadi eksportir yang mampu bersaing di pasar internasional serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pelaku UMKM juga dibekali pemahaman terkait prosedur dan aturan ekspor agar mampu memenuhi standar pasar internasional,” ujar Bondan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kami mendorong pelaku usaha perikanan untuk tetap berkomitmen menjaga mutu dan keamanan produk

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga sekaligus memperluas akses pasar produk perikanan pada 2026.

Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Erwin Dwiyana dalam siaran pers di Jakarta, Senin, mengatakan langkah tersebut antara lain fasilitasi kepada asosiasi dan eksportir terkait penerapan aturan baru Uni Eropa mengenai Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan pernyataan pengolahan.

Selain itu, KKP juga menyiapkan dukungan bagi eksportir dalam menghadapi aturan baru Amerika Serikat (AS) terkait Certificate of Admissibility.

Dukungan ini penting karena sertifikat tersebut menjadi syarat utama agar produk perikanan Indonesia dapat diterima di pasar AS.

Erwin menambahkan KKP juga melakukan diplomasi terkait pengajuan Comparability Finding (CF) rajungan hasil tangkapan gillnet kepada National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), lembaga pemerintah AS yang mengatur kebijakan kelautan dan perikanan.

Upaya ini dilakukan agar ekspor rajungan Indonesia tetap berlanjut dan tidak terhambat oleh regulasi baru yang diterapkan otoritas setempat.

“Kami mendorong pelaku usaha perikanan untuk tetap berkomitmen menjaga mutu dan keamanan produk, sekaligus mendukung keberlanjutan sumber daya dan daya saing sektor perikanan,” kata Erwin.

Ia menambahkan strategi lainnya mencakup fasilitasi temu bisnis, promosi produk perikanan di ajang internasional, serta misi investasi.

KKP juga mendorong pelaku usaha memanfaatkan tarif preferensi nol persen dalam kerangka Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) untuk produk olahan tuna dan cakalang yang akan berlaku setelah triwulan I 2026.

Erwin menegaskan perundingan penurunan tarif di kawasan non-tradisional seperti Amerika Utara, Asia Selatan, Timur Tengah, Eurasia, hingga Amerika Latin terus dilakukan.

“Kami juga terus melakukan sosialisasi pemanfaatan tarif preferensi hasil perundingan Indonesia kepada pelaku usaha,” kata dia.

KKP mencatat nilai ekspor produk perikanan Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 6,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp105,5 triliun (kurs Rp16.823 per dolar AS), meningkat 5,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

AS menjadi pasar utama dengan nilai ekspor sebesar 1,99 miliar dolar AS atau Rp33,5 triliun. Adapun udang menjadi komoditas ekspor utama dengan nilai 1,87 miliar dolar AS atau Rp31,5 triliun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan neraca perdagangan produk perikanan sepanjang 2025 mengalami surplus 5,60 miliar dolar AS atau Rp94,2 triliun, naik 3,0 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Meskipun kami tidak memiliki otoritas penuh untuk berkomentar terlalu dalam mengenai kasus spesifik Indonesia, fenomena ini sebenarnya mencerminkan apa yang sedang terjadi di seluruh dunia,

Jakarta (ANTARA) - Senior Investment Strategist Bank DBS Daryl Ho mengatakan, banyak pemerintah di berbagai negara yang meningkatkan belanja fiskal untuk mendukung agenda sosial tertentu.

Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas pertanyaan terkait risiko kebijakan fiskal di Indonesia seiring pemerintah menggelontorkan anggaran cukup besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Meskipun kami tidak memiliki otoritas penuh untuk berkomentar terlalu dalam mengenai kasus spesifik Indonesia, fenomena ini sebenarnya mencerminkan apa yang sedang terjadi di seluruh dunia,” ujarnya dalam agenda virtual DBS Chief Investment Officer (CIO) Insights bertajuk “The Long Game”, Jakarta, Senin.

Dia menegaskan bahwa fenomena itu tak jauh berbeda dengan tren global, yakni usaha pemerintah mendapatkan dukungan publik dengan mengalokasikan dana untuk kepentingan masyarakat.

Di Eropa, katanya, belanja saat ini fokus pada peningkatan anggaran pertahanan. Di Amerika Serikat (AS), terdapat Undang-Undang (UU) One Big Beautiful Bill yang berisi paket pemotongan pajak permanen hingga penghapusan insentif energi bersih.

Begitu pula di Jepang yang mulai terbuka terhadap pemotongan pajak dan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat secara umum.

“Jadi, ini adalah tren makro yang lebih luas, bukan hanya di Indonesia. Dengan semangat kemandirian, pemerintah saat ini lebih bersedia membuka keran fiskal untuk memastikan keamanan dan kedaulatan negara (yang) menjadi prioritas utama,” ungkap Daryl.

Pada dasarnya, belanja fiskal disebut berdampak positif bagi pasar saham karena adanya prospek pertumbuhan.

Apabila terdapat peningkatan alokasi belanja untuk pendidikan, fasilitas sosial, hingga infrastruktur, pasar saham seharusnya berkinerja baik.

“Itulah sebabnya kami cukup positif terhadap saham Indonesia, terutama sektor perbankan, konsumsi diskresioner, dan infrastruktur,” kata dia.

Di sisi lain, imbal hasil obligasi yang lebih tinggi dan volatilitas mata uang dinilai tetap harus diperhatikan.

“Kami tidak memperkirakan mata uang (rupiah) akan menguat secara signifikan. Namun, kombinasi antara mata uang yang lebih lemah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat secara umum tetap memberikan dampak positif bagi pasar ekuitas Indonesia,” ucapnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto mengungkapkan keyakinannya bahwa Indonesia bisa menjadi anggota OECD pada 2027.

Airlangga mengatakan bahwa sebagian besar anggota OECD, terutama negara dari Eropa telang memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menjadi anggota OECD.

"Kami telah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal OECD dan banyak negara. Kita sudah menjadi negara yang sepaham dengan 27 negara anggota OECD dan kita membutuhkan dukungan dari AS, Jepang, dan Korea," ungkapnya saat memberikan sambutan di acara American Chamber di Hotel Mandarin, Jakarta pada Senin (17/11/2025).

"Sebagian besar negara percaya bahwa Indonesia bisa menjadi anggota pada tahun 2027,"sambungnya.

Airlangga sebelumnya pernah membeberkan sejumlah keuntungan yang akan diperoleh Indonesia bila akhirnya diterima sebagai negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Ia mengatakan, keuntungan pertama ialah semakin terbuka lebarnya pasar-pasar tujuan ekspor baru bagi Indonesia. Sebab, OECD yang beranggotakan 38 negara dengan kapasitas ekonomi besar dan mayoritas negara-negara maju menguasai 3/4 atau 75% aktivitas perdagangan dunia.

"Sehingga tentu ini membuat barang kita juga lebih kompetitif dan pasarnya lebih luas," kata Airlangga saat konferensi pers hasil menghadiri pertemuan tingkat menteri Dewan OECD 2025 di Paris, Prancis, dikutip Senin (17/11/2025).

Keuntungan kedua, ia menilai Indonesia akan mendapatkan sumber dana-dana investasi baru dengan bergabung ke dalam OECD. Sebab, OECD memiliki ketentuan terhadap seluruh negara anggotanya untuk menyesuaikan kebijakan berstandar negara maju.

"Nah tentu kita melihat bahwa jangka pendek persepsi dan minat investasi terhadap negara-negara yang mempunyai best practice sama itu relatif seharusnya bisa lebih cepat dan lebih tinggi walaupun sekarang kondisi daripada perekonomian global sedang tidak baik-baik saja," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekspor China secara tak terduga mengalami penurunan tajam pada bulan Oktober. Data terbaru menunjukkan bahwa ekspor China menyusut 1,1% secara tahunan (yoy).

Ini merupakan kinerja terburuk sejak Februari dan meleset jauh dari perkiraan pertumbuhan 3,0%. Data bea cukai Oktober yang dirilis pada hari Jumat (7/11/2025) menggarisbawahi bahwa "dorongan untuk memajukan pengiriman pesanan AS, yang bertujuan untuk mengalahkan tarif Trump yang akan datang, telah mereda".

"Tampaknya dorongan untuk mengirimkan barang ke AS menjelang kenaikan tarif telah mereda pada bulan Oktober," kata Zhang Zhiwei, kepala ekonom di Baoyin Capital Management, dikutip Reuters.

Pengiriman China ke AS anjlok signifikan sebesar 25,17% secara tahunan. Penurunan ini kontras dengan pertumbuhan pengiriman ke Uni Eropa (UE) dan ekonomi Asia Tenggara yang hanya tumbuh 0,9% dan 11,0% secara berturut-turut.

Meskipun demikian, tidak ada negara lain yang mendekati penjualan tahunan China sebesar lebih dari US$ 400 miliar (Rp 6.675 triliun) dalam bentuk barang ke AS. Para ekonom memperkirakan kerugian ini telah memangkas pertumbuhan ekspor China sekitar 2 poin persentase, atau sekitar 0,3% dari PDB.

Alicia Garcia-Herrero, kepala ekonom Asia-Pasifik di Natixis, memperkirakan momentum ekspor yang melemah ini akan berlangsung lama. Ia pun menunjuk "tangan China" yakni Vietnam.

"Ekspor melalui Vietnam ke AS akan melambat setelah front-loading (pengiriman di muka) berakhir, dan kita berada di titik itu," katanya.

"Jadi saya pikir kuartal keempat akan jauh lebih sulit bagi China, yang berarti akan lebih sulit di paruh pertama tahun 2026 juga," tambahnya.

Meskipun China dan AS telah mencapai gencatan tarif sementara)bulan lalu, di mana Trump dan Presiden Xi Jinping setuju untuk memangkas tarif dan menunda sejumlah tindakan lain selama satu tahun, barang-barang China yang menuju AS masih menghadapi tarif rata-rata sekitar 45%. Angka ini jauh di atas batas 35% yang menurut beberapa ekonom dapat menghapus margin keuntungan produsen China.

China telah berusaha keras untuk mendiversifikasi pasar ekspornya sejak kemenangan pemilu Trump, mencari hubungan perdagangan yang lebih erat dengan Asia Tenggara dan Uni Eropa. Namun, permintaan domestik yang tidak mencukupi tetap menjadi hambatan bagi pertumbuhan.

Hal ini terlihat dari data impor, yang tumbuh pada laju paling lambat dalam lima bulan, hanya naik 1,0% dibandingkan kenaikan 7,4% pada bulan September. Kelesuan ini diperburuk oleh penurunan panjang di sektor properti.

"Dengan intensifnya hambatan pertumbuhan dari serangkaian guncangan permintaan, terutama pada penjualan ritel dan ekspor, kami yakin kebijakan Beijing mungkin sekali lagi bergeser untuk memastikan stabilitas jangka pendek," kata analis Nomura.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar saham di seluruh dunia tiba-tiba melejit, menembus rekor. Mulai dari Wall Street hingga Tokyo bahkan bursa Paris hingga Seoul.

Lalu apa yang terjadi? Padahal prospek politik dan ekonomi masih belum pasti?

Menurut analis City Index, Fawad Razaqzada, penyebabnya adalah memudarnya ketidakpastian atas perang dagang. Sebelumnya langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menerapkan tarif di hampir semua negara di dunia awalnya menyebabkan pasar ekuitas merosot.

Namun rekor tertinggi baru-baru ini menurutnya, baru sekadar pemulihan, kekhawatiran belum sepenuhnya hilang. Pemulihan ini juga berkaitan dengan membanjirnya dana di pasar, kinerja saham teknologi, dan kembalinya rasa percaya diri investor.

Pemangkasan Suku Bunga

Salah satu penyebab utama adalah dengan lonjakan inflasi pascapandemi yang sebagian besar terkendali, bank sentral telah mampu menurunkan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan dan lapangan kerja. Bank sentral AS, The Federal Reserve (Fed), memulai siklus pemangkasan suku bunga terbarunya pada September 2024 dan diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar seperempat poin persentase lagi Kamis dini hari.

Suku bunga yang lebih rendah membuat biaya pinjaman bagi perusahaan dan konsumen lebih murah dan mudah. Hal ini akan mendukung aktivitas ekonomi.

"The Fed- bank sentral paling berpengaruh di dunia- jelas kembali ke mode pelonggaran, dan hal itu sendiri telah mengatur ulang nada risk-on global," kata Managing Partner di SPI Asset Management, Stephen Innes, dikutip AFP, Rabu (29/10/2025).

Kebijakan moneter yang akomodatif atau pelonggaran suku bunga ini telah mendorong investor untuk menggelontorkan dana atau likuiditas, ke pasar ekuitas untuk mengejar keuntungan. Hasilnya adalah "gelombang likuiditas yang mengangkat hampir setiap pasar dari New York hingga Tokyo.

"Bank-bank sentral besar kini memangkas suku bunga, yang memberikan kondisi yang menguntungkan bagi pasar saham dan membantu meredam dampak pelemahan ekonomi dan ketidakpastian politik," kata Razaqzada.

Pendapatan Perusahaan

Kalender pendapatan perusahaan juga memainkan peran kunci dalam mendorong pasar saham mencapai rekor tertinggi. Perusahaan dengan saham yang diperdagangkan secara publik diwajibkan untuk mempublikasikan informasi kinerja keuangan mereka secara berkala.

Pengumuman ini dapat berdampak besar pada harga saham. Pada kuartal-III (Q3) 2025 yang baru saja berakhir ini, perusahaan-perusahaan melampaui ekspektasi pendapatan.

"Selain itu, hasil mereka tidak menunjukkan banyak dampak terkait tarif pada pendapatan tertinggi maupun terendah mereka", tambah Razaqzada.

Daniela Sabin Hathorn, analis pasar senior di Capital.com, juga mencatat ini. Ia mengatakan bahwa estimasi pertumbuhan perusahaan ke depan juga "semakin tinggi".

Euforia Kecerdasan Buatan (AI)

Hathorn juga menyoroti kecerdasan buatan (AI). Lonjakan belanja AI untuk chip, perangkat keras, dan struktur cloud meningkat.

"Ada narasi pertumbuhan struktural yang jauh melampaui rebound siklus sederhana," ujarnya.

Saham teknologi telah membantu tiga indeks utama Wall Street mencapai rekor, begitu pula produsen chip yang terdaftar di indeks Kospi Seoul, Korea Selatan (Korsel).

Managing Partner di SPI Asset Management, Stephen Innes, juga mengatakan perusahaan teknologi dan AI besar kini diperlakukan sebagai infrastruktur modern ekonomi digital. Bukan hanya kisah pertumbuhan siklus.

Politik & Ekonomi Lokal Tak Berdampak

Perkembangan politik dan ekonomi lokal relatif kurang berdampak pada pasar ekuitas baru-baru ini. Bursa saham Paris, Prancis misalnya mencetak rekor baru minggu lalu meskipun ketidakpastian terus berlanjut tentang nasib pemerintah Presiden Emmanuel Macron dan Perdana Menterinya akibat defisit dan utang serta minimnya dukungan mengesahkan anggaran di parlemen.

"Banyak perusahaan yang terdaftar memperoleh porsi pendapatan yang besar di luar negeri, dan indeks-indeks utama sangat condong ke arah perusahaan multinasional semacam itu," kata Hathorn.

"Oleh karena itu, politik atau data lokal yang lemah tidak serta merta menghambat penguatan pasar secara luas jika masalahnya hanya terbatas pada domestik," tambahnya.

Namun, perpanjangan penutupan pemerintah AS yang sedang berlangsung akibat sengketa anggaran dapat mulai meresahkan investor. Hingga kini belum ada tanda-tanda pemerintah Presiden Trump dan Kongres AS, terutama dari oposisi Demokrat, berdamai.

"Kita hidup dalam konteks yang sangat fluktuatif yang ditandai dengan ketidakpastian yang tinggi," kata Javier Diaz-Gimenez, seorang profesor ekonomi di sekolah bisnis IESE Barcelona.

"Secara umum, ketidakstabilan politik tidak baik untuk pasar saham," tambahnya.