Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan (Papeg) melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan setempat berupaya menghidupkan kembali atau merevitalisasi pasar tradisional di delapan kabupaten guna memperlancar distribusi bahan pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Papeg Darmanto di Wamena, Selasa, mengatakan pemda harus dapat menghidupkan pasar tradisional di delapan kabupaten supaya menarik masyarakat untuk datang berbelanja dengan kondisi pasar yang baik.

“Menghidupkan atau merevitalisasi pasar merupakan strategi penguatan ekonomi kerakyatan dan sinkronisasi kebijakan daerah kabupaten dan provinsi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pasar tradisional,” katanya.

Menurut dia, dalam revitalisasi pasar tradisional ada empat komponen utama yang dikedepankan di antaranya pilar ekonomi kerakyatan, tantangan pasar tidak aktif, sinkronisasi kebijakan, dan visi ekonomi inklusi.

“Berbicara mengenai pilar ekonomi kerakyatan, dimana pasar sebagai fondasi utama ekonomi lokal yang memperkuat daya beli masyarakat dan jalur distribusi bahan pokok,” ujarnya.

Dia menjelaskan sementara tantangan pasar tidak aktif ialah pemerintah daerah harus mengidentifikasi hambatan infrastruktur dan manajemen yang menghambat produktivitas ekonomi tingkat daerah.

“Pemerintah delapan kabupaten melalui organisasi perangkat daerah atau OPD teknis harus turun ke lapangan, melihat apa saja yang harus dibenahi di pasar tradisional supaya masyarakat sendiri dapat bersemangat berjualan, maupun pembeli yang datang karena kondisi pasarnya baik,” katanya.

Dia menambahkan, sinkronisasi kebijakan dilakukan melalui koordinasi strategis antara administrasi pembangunan dan OPD teknis dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk efisiensi program revitalisasi.

“Peningkatan pasar tradisional itu jangan dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri, tetapi koordinasi dengan pemerintah provinsi supaya saling membantu sehingga beban daerah menjadi ringan,” ujarnya.

Sementara visi ekonomi inklusi, kata dia, perlu diterapkan untuk mewujudkan ekosistem pasar modern yang nyaman berdaya saing dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua Pegunungan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) setempat memperkuat kompetensi sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berbasis adat di wilayah ini.

Kepala Disbudpar Kabupaten Jayawijaya Engelbert ChW Sorabut di Wamena, Selasa, mengatakan pihaknya mengembangkan program peningkatan UMKM berbasis adat dengan melibatkan masyarakat adat setempat.

“Kami membina pelaku UMKM yang rata-rata adalah masyarakat adat atau orang asli Papua (OAP) di Jayawijaya yang memproduksi berbagai ornamen budaya, kemudian Dekranasda membantu memasarkan produk-produk budaya tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, produk yang dihasilkan binaan UMKM di antaranya anyaman noken dari bahan asli, ukir-ukiran, dan olahan kopi.

“Kami berharap kelompok binaan ini terus maju dan berkembang dalam dukungan nyata dari Dekranasda Kabupaten Jayawijaya,” ujarnya.

Dia menjelaskan kelompok binaan UMKM ini akan mengikuti pameran budaya yang akan dilaksanakan Makassar, Sulawesi Selatan, pada Juli 2026.

“Kami yakni pameran budaya yang akan diikuti oleh binaan UMKM ini akan memperoleh hasil yang baik pada kegiatan Dekranasda tingkat nasional di Makassar,” katanya.

Sementara itu Ketua Dekranasda Kabupaten Jayawijaya dr Idawati Waromi mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai produk budaya unggulan yang nantinya dipamerkan pada kegiatan Dekranasda tingkat nasional.

“Kami akan membawa produk-produk alami yang dibuat dengan tangan atau handmade, menggunakan bahan-bahan alami untuk memberikan kesan natural pada kegiatan Dekranasda di Makassar,” ujarnya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Lahan pertanian 24 hektare ini tersebar di delapan kabupaten, tetapi lebih banyak luasan tanahnya di Jayawijaya

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan setempat membuka lahan pertanian seluas 24 hektare pada tahun 2026 guna mendukung program kerja sama ekonomi antardaerah.

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Papua Pegunungan Sem Kepno di Wamena, Selasa mengatakan untuk mendukung upaya kerja sama ekonomi antar daerah maka pihaknya mendorong pembukaan lahan pertanian seluas 24 hektare.

“Lahan pertanian 24 hektare ini tersebar di delapan kabupaten, tetapi lebih banyak luasan tanahnya di Jayawijaya. Pembukaan lahan pertanian ini sebagai bentuk dukungan program kerja sama ekonomi antara Pemprov Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor,” katanya.

Menurut dia, sistem yang digunakan adalah binaan-binaan kelompok tani delapan kabupaten dari Distan Papua Pegunungan.

“Kami memiliki binaan-binaan kelompok tani, di mana kelompok tani itu diberikan bibit, bimbingan sehingga mereka dapat menanam berbagai sayuran sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujarnya.

Dia menjelaskan masa panen dari sayuran yang ditanam adalah tiga bulan, apabila di tanam pada bulan Juli maka panennya di bulan September.

“Kami akan menanam perdana di bulan Juli berbagai macam sayuran di antaranya kol, wortel, kentang serta beberapa sayuran lainnya. Ketika panen, kami akan mengundang bapak gubernur untuk datang memanen,” katanya.

Dia menambahkan hasil pertanian yang nantinya dipanen, kemudian akan ditampung oleh koperasi binaan Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan.

“Sesuai arahan bapak gubernur, hasil pertanian yang akan dipanen kemudian ditampung di koperasi sebelum dikirim menggunakan pesawat ke Biak,” ujarnya.

Kerja sama ekonomi antara Pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Biak Numfor telah dilakukan pada pertengahan tahun 2025.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pertanian mempercepat program cetak sawah seluas 2.000 hektare di Papua Pegunungan pada 2026. Program ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah timur Indonesia sekaligus mendukung swasembada pangan nasional.

Sebanyak 1.910 hektare sawah baru akan dikembangkan pada tahun ini setelah sebelumnya pemerintah menyelesaikan pembangunan 90 hektare lahan sawah di wilayah tersebut.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Hermanto mengatakan, pengembangan sawah di Papua Pegunungan menjadi langkah strategis untuk membuka sentra produksi pangan baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya melihat luar biasa semangat mama-mama dan kakak-kakak semua untuk mengelola sawahnya. Program cetak sawah yang diprogramkan pemerintah saat sekarang ini sesungguhnya adalah dari masyarakat untuk masyarakat,” kata Hermanto dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).

Program tersebut ditandai dengan tanam padi perdana di Kampung Perabaga, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya. Menurut Hermanto, seluruh tahapan pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat serta menghormati hak ulayat.

“Tidak ada perampasan atau pengambilalihan hak ulayat. Semua yang kita kerjakan sudah disepakati bersama oleh tokoh adat, masyarakat adat, dan petani semua,” ujar Hermanto.

Ia menjelaskan, pengembangan sawah tahun ini merupakan kelanjutan dari pembangunan 90 hektare lahan sawah yang telah selesai sebelumnya.

“Sekarang baru 90 hektare yang sudah selesai. Tahun ini kita lanjutkan cetak sawah di Papua Pegunungan seluas 1.910 hektare. Jadi 90 tambah 1.910, menjadi 2.000 hektare kita selesaikan tahun 2026 ini,” katanya.

Untuk mendukung produktivitas lahan, Kementerian Pertanian juga menyiapkan berbagai bantuan, mulai dari benih padi unggul, pupuk dolomit, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi petani.

“Khusus untuk Papua Pegunungan ini, kita berikan prioritas untuk bisa membangun pertaniannya, terutama pangannya. Makanya saya sampai dua kali datang ke sini dalam waktu sebulan. Mungkin nanti saya akan sering datang ke sini,” ujar Hermanto.

Ia berharap lahan sawah yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pengembangan sawah baru di Papua merupakan merupakan upaya mewujudkan swasembada pangan di seluruh wilayah Indonesia.

“Mimpi kita adalah seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan begitu, tidak perlu lagi pengangkutan pangan antarpulau. Ini adalah solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” kata Amran.

Masyarakat di Distrik Minyambouw, Taige, Hink, dan Anggi Gida kini dapat menikmati pasokan listrik yang andal dan stabil selama 24 jam setiap hari

Jayapura (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat (UIWP2B) menghadirkan layanan listrik 24 jam penuh bagi 1.396 rumah tangga di empat distrik Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Roberth Rumsaur di Jayapura Sabtu, mengatakan peningkatan jam nyala listrik tersebut menjadi bukti komitmen PLN dalam menghadirkan akses energi yang merata hingga ke wilayah pedalaman.

"Masyarakat di Distrik Minyambouw, Taige, Hink, dan Anggi Gida kini dapat menikmati pasokan listrik yang andal dan stabil selama 24 jam setiap hari," katanya.

Menurut Roberth, sebelumnya warga Distrik Minyambouw hanya menikmati listrik selama enam jam per hari, sedangkan masyarakat di Distrik Taige, Hink, dan Anggi Gida memperoleh pasokan listrik selama 12 jam per hari.

"Untuk itu keberhasilan menghadirkan listrik 24 jam di wilayah Pegunungan Arfak tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh tim PLN yang menghadapi tantangan geografis dan medan yang cukup berat," ujarnya.

Dia menjelaskan pencapaian operasional 24 jam penuh ini adalah buah dari kerja keras tim di lapangan demi memastikan kebutuhan dasar listrik masyarakat terpenuhi

"Untuk mendukung peningkatan layanan tersebut, kami juga membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 23,75 kilometer sirkuit dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 21,29 kilometer sirkuit yang terhubung dengan sistem kelistrikan," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya berharap kehadiran listrik selama 24 jam tidak hanya menjadi sumber penerangan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menunjang berbagai aktivitas masyarakat di daerah tersebut.

Sementara itu, salah satu masyarakat Distrik Minyambouw, Paulus, mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi kepada PLN atas upaya yang dilakukan sehingga masyarakat kini dapat menikmati listrik sepanjang hari.

"Peningkatan layanan listrik tersebut merupakan harapan yang telah lama dinantikan masyarakat dan kini telah terwujud melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan yang dilakukan PLN di wilayah Pegunungan Arfak," katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - bank bjb terus mendukung pengembangan sport tourism di Indonesia melalui dukungan terhadap event olahraga lari trail yang semakin diminati. Dukungan diwujudkan melalui Program Promosi Dieng Caldera Race 2026 yang memberikan kesempatan kepada nasabah memperoleh slot lari secara lebih mudah dan praktis.

Program Promosi Dieng Caldera Race 2026 merupakan program pemberian hadiah langsung berupa slot lari pada ajang Dieng Caldera Race 2026 bagi nasabah yang mengikuti program sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Melalui program ini, bank bjb ingin memberikan pengalaman berbeda kepada masyarakat dan komunitas lari dalam mendapatkan akses tiket event trail run yang memiliki antusiasme tinggi. Nasabah tidak perlu melakukan perebutan tiket, cukup dengan mengikuti program tabungan yang disediakan bank bjb. Konsep ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan sekaligus mendukung gaya hidup sehat masyarakat. Program berlangsung mulai 11 Mei 2026 hingga 27 Mei 2026 dengan kuota terbatas sebanyak 80 slot bagi nasabah baru maupun nasabah eksisting bank bjb.

Dalam program ini, terdapat beberapa produk tabungan yang diikutsertakan, yakni bjb Tandamata, bjb Tandamata Gold, bjb Simpeda, dan bjb Tandamata Berjangka. bank bjb juga menghadirkan program khusus bagi nasabah baru maupun nasabah eksisting bjb Prioritas.

Seluruh mekanisme program dapat dipilih sesuai kebutuhan masing-masing nasabah. Dengan pilihan program yang fleksibel, masyarakat dapat menentukan skema yang paling sesuai dengan kebutuhan finansialnya.

Event Dieng Caldera Race 2026 sendiri akan berlangsung pada 20 hingga 22 Juni 2026 dengan lokasi start dan finish di Tambi Tea Resort, Dataran Tinggi Dieng, Jalan Wonosobo-Dieng KM 13, Tegalrejo, Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Kegiatan ini menjadi salah satu event trail run yang dikenal memiliki panorama alam pegunungan yang khas dan menantang. Rute dan jadwal perlombaan mengikuti ketentuan penyelenggara yang dapat diakses melalui akun Instagram resmi @diengcalderarace.

Selain mendukung komunitas olahraga, program ini turut memperkuat komitmen bank bjb dalam mendorong pertumbuhan sport tourism nasional. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call center bjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjb infobjb.id/diengcalderarace.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bisnis.com, JAKARTA — Survei resmi pemerintah Korea Selatan menempatkan Provinsi Gangwon sebagai destinasi wisata domestik paling favorit bagi wisatawan asing untuk perjalanan menginap, mengungguli Busan dan Pulau Jeju berkat keindahan alam pegunungan dan pantainya.

Dilansir dari The Korea Herald, hasil survei tersebut dirilis Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan pada Kamis (15/5). Survei dilakukan terhadap 1.000 warga asing yang tinggal di Korea Selatan selama periode satu tahun sejak November 2024.

Gangwon dikenal memiliki pemandangan alam yang beragam, mulai dari kawasan pegunungan hingga garis pantai. Wilayah ini juga menjadi salah satu tujuan wisata favorit karena memiliki taman nasional terkenal seperti Seoraksan National Park.

Dalam survei tersebut, sebanyak 27,7 persen responden yang pernah melakukan perjalanan domestik mengaku memilih Gangwon sebagai tujuan wisata menginap. Angka itu sedikit lebih tinggi dibanding Busan yang memperoleh 27,4 persen dan Jeju Island sebesar 20,8 persen.

Tidak hanya menjadi destinasi yang paling sering dikunjungi, Gangwon juga dinilai sebagai salah satu tempat wisata paling berkesan bagi wisatawan asing. Sebanyak 18,6 persen responden memilih Gangwon sebagai destinasi paling memorable setelah Busan yang berada di posisi pertama dengan 20 persen.

Sebagian besar responden menyebut daya tarik utama Gangwon berasal dari keindahan alamnya. Kawasan pegunungan, taman nasional, dan pantai menjadi alasan utama wisatawan asing merasa terkesan saat berkunjung ke wilayah tersebut.

Survei itu juga menunjukkan minat wisatawan asing untuk menjelajahi Korea Selatan masih cukup tinggi. Sebanyak 85,9 persen responden mengaku berencana melakukan perjalanan domestik dalam satu tahun ke depan dengan rata-rata empat kali perjalanan.

Selain itu, sebanyak 66,3 persen responden menyatakan ingin mengajak teman atau kerabat dari negara asal mereka untuk berkunjung ke Korea Selatan. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang besar bagi pertumbuhan sektor pariwisata Korea Selatan di masa mendatang.

Pemandangan alam dan kuliner menjadi dua hal yang paling disukai wisatawan asing selama bepergian di Korea Selatan. Sebanyak 85,7 persen responden menyebut keindahan alam sebagai pengalaman terbaik, sementara 64,2 persen lainnya menikmati wisata kuliner selama perjalanan.

Bahkan, responden yang belum pernah melakukan perjalanan domestik di Korea Selatan juga mengaku tertarik mencoba wisata alam dan makanan khas Korea. Hal itu dinilai menunjukkan potensi besar sektor pariwisata regional untuk terus berkembang.

“Dengan memanfaatkan mobilitas tinggi warga asing yang tinggal jangka panjang, industri pariwisata dapat mendorong pertumbuhan wisata Korea secara lebih berkualitas sekaligus menghidupkan pariwisata daerah,” ujar pejabat Korea Tourism Organization.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan kenaikan harga sejumlah bahan pangan mulai perlu diwaspadai menjelang Iduladha 2026 yang jatuh pada 27 Mei mendatang.

BPS mencatat lonjakan harga mulai terjadi pada cabai merah, minyak goreng, bawang merah, hingga gula pasir di ratusan kabupaten dan kota di Indonesia pada pekan kedua Mei 2026.

"Pertama cabai merah karena memang jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan cabai merah sudah 247 (kabupaten/kota)," ujar wanita yang akrab disapa Winny itu dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (18/5).

Selanjutnya, ia memperingatkan masyarakat untuk mulai mewaspadai kenaikan harga minyak goreng. "Mengapa? Karena minyak goreng ini sudah di 227 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga," lanjutnya.

BPS mencatat harga cabai merah nasional hingga minggu kedua Mei 2026 naik 7,71 persen dibandingkan April 2026. Rata-rata harga cabai merah kini mencapai Rp47.637 per kilogram (kg), naik dari sekitar Rp44.226 per kg pada April lalu.

Meski naik, Winny mengatakan rata-rata harga cabai merah nasional masih berada dalam rentang harga acuan penjualan (HAP) konsumen yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp37 ribu hingga Rp55 ribu per kg.

[Gambas:Youtube]

"Secara umum harga cabai merah sampai dengan minggu kedua Mei 2026 ini naik 7,71 persen dibandingkan April 2026. Tapi kita perlu cermati setelah harga cabai merah ini menyentuh di atas batas atas HAP," imbuh Winny.

Menurut data BPS, sebanyak 68,61 persen wilayah Indonesia mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) cabai merah. Kota Subulussalam menjadi daerah dengan kenaikan IPH tertinggi sebesar 69,77 persen.

Sementara harga cabai merah tertinggi tercatat di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, yang mencapai Rp180 ribu per kg. Sedangkan harga terendah berada di Kabupaten Puncak Jaya sebesar Rp15.625 per kg.

Selain cabai merah, BPS juga mulai menyoroti kenaikan harga minyak goreng. Hingga minggu kedua Mei 2026, sebanyak 227 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng.

Winny mengatakan rata-rata harga minyak goreng nasional kini mencapai Rp19.927 per kg, naik 1,23 persen dibandingkan April 2026 yang berada di kisaran Rp19.686 per kg.

"Nah kalau harga minyak goreng secara umum itu saat ini sudah menyentuh Rp19.927 per kg secara rata-rata nasional," lanjutnya.

Harga minyak goreng tertinggi tercatat di Kabupaten Intan Jaya sebesar Rp60 ribu per liter. Sementara harga terendah berada di Kabupaten Puncak Jaya sebesar Rp15.500 per liter.

Untuk produk Minyakita, BPS mencatat harga rata-rata nasional berada di level Rp16.301 per liter. Angka itu memang turun tipis 0,28 persen dibanding April 2026, namun masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

Selain itu, harga bawang merah juga mulai menunjukkan kenaikan di banyak daerah. BPS mencatat harga bawang merah nasional kini mencapai Rp44.071 per kg atau naik 0,40 persen dibanding April 2026 yang berada di kisaran Rp43.895 per kg. Harga tersebut bahkan sudah melampaui batas atas HAP konsumen sebesar Rp41.500 per kg.

"Ini mungkin bawang merah kita perlu mulai cermati karena harganya sudah di atas batas atas HAP konsumen secara nasional Rp44.071 per kilogram dan sudah banyak kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga bawang merah yaitu 171 kabupaten/kota," sambungnya.

BPS mencatat harga bawang merah tertinggi mencapai Rp100 ribu per kg yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sementara di sejumlah daerah lain, harga bawang merah juga melonjak cukup tinggi. Di Kabupaten Melawi misalnya, harga bawang merah sudah mencapai Rp60 ribu per kg atau sekitar 44,58 persen di atas HAP.

Kenaikan juga terjadi di Kabupaten Mempawah dengan harga Rp49.500 per kg, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kutai Timur, hingga Kabupaten Bengkulu Tengah.

Tak hanya itu, BPS juga menyoroti kenaikan harga gula pasir menjelang Iduladha. Rata-rata harga gula pasir nasional kini mencapai Rp18.874 per kg dan sudah berada di atas HAP konsumen.

Sebanyak 125 kabupaten/kota tercatat mengalami kenaikan harga gula pasir. Harga tertinggi tercatat di Kabupaten Pegunungan Bintang yang mencapai Rp40.625 per kg atau sekitar 132 persen di atas HAP konsumen.

Daerah lain seperti Kabupaten Pelalawan, Mempawah, Luwu Utara, Humbang Hasundutan, Rokan Hilir, hingga Tapanuli Utara juga mencatat harga gula pasir menyentuh Rp20 ribu per kg.

Jayapura (ANTARA) - Menjaga ketersediaan pangan di wilayah Tanah Papua bukan pekerjaan mudah, di mana kondisi medan dan akses transportasi masih terbatas. Belum lagi faktor cuaca yang menjadi tantangan besar dalam memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia bagi masyarakat.

Dengan keterbatasan tersebut, pemerintah, melalui Bulog yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN), harus hadir menjangkau masyarakat, hingga ke wilayah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T) di Tanah Papua.

Salah satunya di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Moda transportasi udara menjadi pilihan utama dan untuk banyak distrik, menjadi satu-satunya pilihan pendistribusian logistik. Pesawat perintis menjadi sarana pengangkut bahan pangan dari Jayapura menuju Oksibil, ibu kota Pegunungan Bintang. Hanya saja untuk penerbangan sangat bergantung pada kondisi cuaca.

Oksibil menjadi pusat aktivitas masyarakat, sekaligus titik utama distribusi logistik ke distrik-distrik lain di kawasan pegunungan. Meski menjadi pusat pemerintahan, Oksibil tetap menghadapi tantangan besar dalam hal akses pangan.

Sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat di daerah itu masih didatangkan dari luar daerah. Jalur distribusi utama mengandalkan transportasi udara karena akses darat belum tersedia, sehingga kawasan tersebut seperti terisolir dari wilayah lainnya. Ketika cuaca buruk, penerbangan kerap tertunda, bahkan dibatalkan, sehingga distribusi bahan pangan ikut terganggu.

Dengan kondisi geografis tersebut membuat harga kebutuhan pokok di Oksibil jauh lebih mahal dibanding wilayah perkotaan di Papua maupun daerah lain di Indonesia. Tidak jarang masyarakat harus membeli beras dengan harga tinggi akibat biaya pengangkutan yang mahal, bahkan mencapai Rp1 juta untuk 50 kilogram beras medium.

Meski demikian, pemerintah, melalui Perum Bulog, terus berupaya menjaga ketersediaan pangan di wilayah pegunungan tersebut. Distribusi Program Bantuan Pangan (PBP) dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi salah satu langkah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Bagi warga Oksibil, keberadaan pasokan pangan dari Bulog, kini mulai dirasakan lebih baik dibanding beberapa tahun lalu.

"Beras Bulog baru masuk ke Oksibil pada 2025," kata salah satu masyarakat Oksibil Antium Uopinabin.

Menurut Antium yang merupakan seorang petani di Desa Asua, Distrik Kiwirok, kini masyarakat mulai bergantung pada kelancaran distribusi beras, yang mana sebagian besar kebutuhan pokok tidak diproduksi sendiri di wilayah tersebut. Karena itu, keterlambatan distribusi sangat berpengaruh terhadap harga dan ketersediaan barang di pasar.

"Harga beras di sini rata-rata Rp40-60 ribu per kilo, tergantung jenisnya. Untuk itu masyarakat sangat menanti masuknya beras dari PBP,” ujar bapak tiga anak itu.

Bantuan yang didapatkan masyarakat dari PBP bukan hanya beras, namun ada juga minyak goreng. Untuk itu, meski menghadapi tantangan tersebut, masyarakat menilai program bantuan pangan pemerintah sangat membantu kehidupan mereka sehari-hari. Bagi keluarga dengan penghasilan terbatas, bantuan beras menjadi penopang kebutuhan pokok rumah tangga.

Hal senada disampaikan Maria Wenda, seorang ibu rumah tangga di Oksibil, yang mana masyarakat merasakan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pangan di wilayah pegunungan.

"Saya baru dapat dua kali bantuan ini, sebelumnya tidak dapat,” ujarnya.

Dengan bantuan ini mama Maria sangat terbantu karena mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk membeli minyak goreng. Selain itu, kini anak-anak mulai mengenal beras, selain umbi-umbian yang biasa dimakan.

Kata ibu dari empat orang anak tersebut, kualitas beras yang didapatkan sangat baik, bersih, dan rasanya juga enak. Untuk itu pihaknya selalu menunggu pengiriman beras.

Bagi masyarakat Oksibil, persoalan harga bahan pangan masih menjadi tantangan utama. Tingginya biaya transportasi membuat harga beras dan kebutuhan pokok lainnya sering mengalami kenaikan.

Maria berharap distribusi pangan dapat semakin rutin dan menjangkau seluruh kampung yang berada jauh dari Distrik Oksibil.

"Harapannya pengiriman bisa lebih rutin dan harga lebih stabil. Kami juga berharap ada tambahan bantuan untuk kampung-kampung yang jauh dari Kota Oksibil supaya semua masyarakat bisa merasakan manfaatnya," katanya.

Untuk mendapatkan PBP tersebut biasanya masyarakat mendapat informasi dari pemerintah melalui aparat kampung atau distrik dan semua warga langsung berdatangan membantu menyalurkan ke kampung-kampung dengan berjalan kaki.

Kolaborasi daerah

Sementara itu Asisten I Setda Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Agus Taplo, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen penuh membantu dan mengawal agar distribusi bantuan berjalan lancar dan merata, hingga ke masyarakat penerima manfaat, serta mendukung program ketahanan pangan di Pegunungan Bintang.

Pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan agar bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, serta mendukung program ketahanan pangan di daerah.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pegunungan Bintang Barnabas Pedai menjelaskan masyarakat menyambut baik kehadiran Bulog karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar mereka.

"Kalau saya sendiri melihat, dengan hadirnya Bulog di tengah-tengah masyarakat, masyarakat sangat senang dan antusias. Artinya, kehadiran Bulog ini sangat membantu," kata dia.

Menurut Barnabas, program bantuan pangan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di wilayah pegunungan yang memiliki keterbatasan akses.

“Swasembada ini berkaitan dengan ketersediaan stok. Jangan sampai ada persoalan pangan yang tidak bisa kita atasi. Masyarakat harus benar-benar merasakan kehadiran Bulog,” ujarnya.

Dalam upaya distribusi itu, petugas di lapangan, bahkan harus menginap selama beberapa hari demi memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat penerima manfaat.

Para petugas dan masyarakat itu, sampai menginap berhari-hari di kampung dan di sungai. Tujuannya satu, yaitu memastikan program ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang namanya terdata sebagai penerima.

Distribusi pangan di wilayah pegunungan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja sama antara Bulog, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat setempat.

Antusiasme masyarakat terhadap program bantuan pangan ini sangat tinggi karena mereka merasakan langsung manfaatnya.

Pemerintah daerah akan menunjukkan bahwa penyaluran tahap kedua untuk alokasi Februari–Maret ini benar-benar tepat sasaran.

Komunikasi dan koordinasi menjadi faktor penting agar distribusi bantuan pangan di wilayah pegunungan dapat berjalan lancar.

Sementara itu Pimpinan Bulog Papua dan Papua Barat Ahmad Mustari mengatakan distribusi pangan ke wilayah Pegunungan Bintang memang membutuhkan mekanisme khusus dan koordinasi panjang karena keterbatasan akses.

Bulog juga sepakat bahwa terkait pendistribusian beras dan minyak goreng ke daerah 3T akan susah jika tidak ada kolaborasi.

Proses distribusi dimulai dari gudang Bulog, lalu menuju bandara di Jayapura, kemudian ditampung sementara di gudang maskapai. Jika cuaca mendukung, maka langsung diterbangkan menuju Oksibil. Jika cuacanya bagus, penerbangan dalam sehari bisa dilakukan hingga tiga kali, langsung dari Jayapura ke Oksibil. Penerbangan itu biasanya memakan waktu sekitar 45 hingga 55 menit. Untuk sekali pengiriman hanya bisa lima ton, hingga tujuh ton saja.

Setibanya di Oksibil, bantuan pangan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dan distribusi bantuan pangan di wilayah tersebut juga melibatkan aparat TNI dan Polri untuk memastikan keamanan selama proses penyaluran.

Program nasional seperti ini memang harus dikawal, mulai dari gudang utama, kemudian disalurkan ke gudang-gudang distrik, hingga dibagikan kepada masyarakat, sesuai daftar dari pemerintah daerah.

Menurut data Bulog, jumlah penerima bantuan pangan di Pegunungan Bintang mencapai 18.237 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 34 distrik dan untuk alokasi Februari hingga Maret 2026, total bantuan beras yang disalurkan mencapai sekitar 364 ton atau 740 kilogram. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan minyak goreng sebanyak 72.948 liter.

Setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras dan dua liter minyak per bulan. Jadi untuk dua bulan, masing-masing menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak.

Dengan kondisi geografis itu, maka distribusi pangan di Pegunungan Bintang memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Bulog mencatat, untuk satu kali penerbangan, dengan muatan kurang dari satu ton, menelan biaya hingga Rp26 juta.

Meski biaya distribusi sangat tinggi, Bulog tetap berupaya menjaga pasokan pangan agar masyarakat di wilayah pegunungan tetap memperoleh kebutuhan pokok.

Oleh sebab itu dalam penyaluran bantuan pangan ini pihaknya menerapkan program subsidi silang dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mendorong distribusi beras SPHP agar masyarakat yang tidak masuk kategori penerima bantuan tetap dapat membeli beras dengan harga lebih terjangkau.

Kondisi Pegunungan Bintang menjadi gambaran nyata betapa pentingnya upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta tingginya biaya distribusi membuat upaya menghadirkan pangan di wilayah tersebut membutuhkan kerja keras dan komitmen besar.

Di tengah berbagai keterbatasan itu, masyarakat tetap berharap distribusi pangan dapat berjalan lebih baik dari waktu ke waktu. Harapan mereka sederhana, yakni ketersediaan bahan pokok yang terjaga, harga yang lebih stabil, serta bantuan yang dapat menjangkau seluruh kampung di wilayah pegunungan.

Bagi masyarakat Oksibil, bantuan pangan bukan hanya soal beras dan minyak goreng, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara di wilayah yang sulit dijangkau.

Di tengah kabut pegunungan dan sulitnya akses transportasi, upaya memastikan pangan tetap hadir hingga Oksibil menjadi gambaran kerja panjang yang terus dilakukan pemerintah dan Bulog agar masyarakat di ujung timur Indonesia tetap merasakan ketahanan pangan yang merata.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom meminta seluruh 39 kepala distrik untuk memfokuskan program pada penguatan ekonomi lokal guna mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami terus mendorong penguatan ekonomi berbasis wilayah melalui optimalisasi peran distrik sebagai ujung tombak pembangunan daerah,” katanya dalam siaran pers di Jayapura, Rabu (22/4).

Menurut Aletinus, rapat koordinasi tingkat distrik se-Kabupaten Lanny Jaya 2026 harus menghasilkan langkah konkret yang berdampak nyata.

“Oleh sebab itu pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan distrik dalam memperkuat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan setiap kepala distrik wajib mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi unggulan di wilayah masing-masing, seperti sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro kecil dan menengah.

“Distrik harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Potensi yang ada perlu dimanfaatkan secara optimal agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya menambahkan.

Selain itu, ia menekankan perlunya sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten dan distrik agar arah pembangunan ekonomi berjalan selaras dengan visi dan misi daerah.

“Saya minta seluruh kepala distrik menyampaikan laporan kinerja, termasuk capaian, kendala, serta kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam memperkuat ekonomi masyarakat di seluruh distrik.

“Tantangan pembangunan di Lanny Jaya membutuhkan komitmen, kerja sama, dan koordinasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap melalui langkah tersebut, penguatan ekonomi lokal dapat berjalan optimal dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata di Kabupaten Lanny Jaya,” katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Konsolidasi dukungan daerah menguat dalam proses pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Para kandidat mulai menggalang dukungan dari berbagai wilayah, sekaligus menyerap aspirasi pengusaha daerah sebagai bagian dari agenda kepemimpinan ke depan.

Salah satu kandidat, Ade Jona Prasetyo, memperoleh dukungan dari Badan Pengurus Daerah Hipmi Papua Pegunungan. Dukungan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum BPD HIPMI Papua Pegunungan Anthonius Wetipo di Jakarta, Selasa (21/4/2026), setelah sebelumnya dukungan juga datang dari BPD Hipmi Aceh.

Anthonius mengatakan, dukungan tersebut mencerminkan harapan pengusaha muda di wilayah timur Indonesia terhadap kepemimpinan Hipmi yang lebih inklusif. “Kami percaya bahwa Tum Jona mampu membawa perubahan nyata. Beliau paham tantangan yang dihadapi pengusaha muda, khususnya di Papua Pegunungan,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Jon menilai dukungan dari daerah menjadi bagian penting dalam membangun organisasi yang lebih representatif.

Ia mengatakan, dukungan tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab untuk memperjuangkan peran pengusaha daerah dalam perekonomian nasional.

Menurut Jona, pelaku usaha di daerah perlu didorong agar tidak hanya menjadi pelaku pasif, tetapi juga aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi.

“Pengusaha daerah tidak boleh hanya jadi penonton. Pengusaha daerah harus menjadi aktor utama terhadap ekonomi nasional,” ujarnya.

Jona menambahkan akan terus menjaring aspirasi dari berbagai daerah untuk memperkuat jaringan organisasi. “Saya akan tetap belanja aspirasi ke semua daerah untuk menjadikan Hipmi sebagai economic power network,” katanya.

Menguatnya dukungan dari berbagai wilayah dinilai akan memengaruhi peta persaingan dalam pemilihan Ketua Umum Hipmi. Konsolidasi berbasis daerah menjadi faktor penting dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi ke depan.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menekan angka kemiskinan hingga 7,43% pada 2025. Kendati demikian, ketimpangan ekonomi antarwilayah masih menjadi rapor merah yang perlu segera dibenahi.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengungkapkan bahwa capaian tingkat kemiskinan tahun 2025 menunjukkan penurunan sebesar 0,34 poin persentase dibandingkan 2024 yang bertengger di angka 7,77%.

Bahkan angka tersebut terpantau lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di level 8,25%.

Kendati demikian, meski secara makro menunjukkan performa impresif, Jufri mengakui adanya disparitas yang tajam di tingkat kabupaten/kota.

Ketimpangan tersebut terlihat dari kontrasnya angka kemiskinan antara wilayah perkotaan dan daerah penyangga dibandingkan dengan daerah kepulauan maupun pegunungan.

Berdasarkan data terbaru, masih terdapat 8 daerah yang memiliki tingkat kemiskinan di atas dua digit atau melampaui 10%.

Antara lain Kabupaten Pangkep 11,60%, Jeneponto 11,42%, Luwu 10,97%, Luwu Utara 10,74%, Enrekang 10,73%, Kepulauan Selayar 10,61%, Tana Toraja 10,54%, dan Toraja Utara 10,05%.

Sebaliknya, 3 daerah tercatat berhasil menjaga tingkat kemiskinan di bawah 5%, yakni Kota Makassar (4,43%), Kota Parepare (4,44%), dan Kabupaten Sidenreng Rappang (4,91%).

"Kondisi ini mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak hanya harus tumbuh, tetapi juga harus merata. Saya meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mengidentifikasi secara detail faktor penyebab kemiskinan di daerah masing-masing," ujar Jufri Rahman di Makassar, Senin (20/4/2026).

Guna mengikis jurang kesenjangan tersebut, Pemprov Sulsel mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan berbasis data (evidence-based policy).

Jufri menekankan pentingnya akurasi dalam memetakan "kantong-kantong" kemiskinan agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.

Strategi penanggulangan ke depan akan difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu sinkronisasi program bantuan agar tidak tumpang tindih, memacu produktivitas masyarakat lokal berbasis potensi daerah, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai motor penggerak kesejahteraan jangka panjang.

"Pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak dapat lagi dilakukan secara parsial. Harus menyeluruh, terkoordinasi lintas sektor, dan berkelanjutan sebagai agenda strategis pembangunan daerah," pungkas Jufri.

Pemprov Sulsel pun berharap koordinasi intensif antara provinsi dan kabupaten/kota ini dapat melahirkan kebijakan yang lebih berkualitas guna memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) meningkat dan kesenjangan antarwilayah terkikis secara signifikan.