Transformasi digital tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip kerja layak yang menjadi fondasi ketenagakerjaan global

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang kerja yang layak di era digital akan menjadi acuan dalam memperkuat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan acuan regulasi ini khususnya untuk meningkatkan perlindungan pekerja platform digital.

“Transformasi digital tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip kerja layak yang menjadi fondasi ketenagakerjaan global. Pemerintah Indonesia menyambut baik lahirnya konvensi ini untuk mewujudkan kerja layak di ekosistem digital,” ujar Yassierli.

Menurut dia, konvensi tersebut akan menjadi referensi penting dalam memperkuat regulasi nasional sehingga perlindungan bagi pekerja ojek online, kurir, dan pekerja platform digital lainnya dapat ditingkatkan tanpa menghambat inovasi, investasi, serta pertumbuhan ekonomi digital.

Ia menegaskan bahwa perlindungan pekerja, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja harus berjalan beriringan.

“Berbagai kebijakan strategis terus diarahkan pada peningkatan kompetensi, perluasan akses kerja layak, penguatan jaminan sosial, serta penciptaan hubungan industrial yang harmonis,” katanya.

Lebih lanjut, Menaker Yassierli juga menyampaikan bahwa pemerintah bersama DPR RI tengah merampungkan berbagai regulasi ketenagakerjaan strategis, termasuk menargetkan pengesahan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Oktober 2026 sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Ia pun mengajak serikat pekerja/buruh untuk turut berkontribusi melalui masukan konkret agar regulasi yang disusun mampu melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha.

“Jangan lupa berkontribusi terkait UU Ketenagakerjaan. Kami menunggu masukan-masukan, langkah-langkah konkret (serikat butuh) untuk sama-sama membangun negeri ini,” kata Menaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) membekali keterampilan siap kerja bagi penyandang disabilitas melalui Program Vokasi Disabilitas bersama Mandiri Taspen.

Direktur Utama PNM Kindaris dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan program itu menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam memperluas kesempatan bagi kelompok rentan agar memiliki keterampilan yang relevan dan peluang ekonomi yang lebih baik.

“Jika selama ini PNM dikenal melalui berbagai program pemberdayaan perempuan dan pelaku usaha ultra mikro, kali ini upaya itu diperluas dengan memberikan akses peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas agar memiliki kesempatan sama untuk tumbuh mandiri,” kata Kindaris.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemberdayaan yang berkelanjutan perlu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses dunia kerja.

“Setiap orang memiliki potensi untuk berkembang apabila diberikan kesempatan dan akses yang tepat. Melalui program ini, kami berharap peserta tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk mandiri, berkarya, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kami percaya pemberdayaan inklusif akan menciptakan manfaat lebih luas bagi masyarakat,” ujar Kindaris.

Sementara itu, sebanyak 30 peserta dari komunitas difabel di Kabupaten Brebes dan sekitarnya mengikuti pelatihan keterampilan menjahit dengan skema Operator Jahit Sepatu yang difasilitasi oleh Ruang Amal Indonesia dalam program vokasi PNM dan Mandiri Taspen tersebut.

Selama lima hari ke depan, para peserta mendapatkan pembekalan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta berkesempatan untuk mengikuti proses penempatan kerja pada perusahaan industri sepatu yang beroperasi di wilayah Brebes.

Melalui kolaborasi itu, lanjutnya, PNM dan Mandiri Taspen berupaya menghadirkan pemberdayaan yang tidak meninggalkan siapa pun.

“Sebab di balik setiap keterbatasan, selalu ada potensi yang dapat tumbuh ketika kesempatan dibuka dan dukungan diberikan,” kata Kindaris.

“Program vokasi ini diharapkan menjadi langkah kecil yang menghadirkan perubahan nyata bagi para peserta untuk melangkah menuju kehidupan lebih mandiri, produktif, dan berdaya,” katanya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menghadiri forum Global Electrification and Transition Energy Summit (GETES) 2026 di London, Inggris, Selasa (23/6/2026). Dalam kesempatan itu, Jumhur mengungkapkan komitmen Indonesia untuk melakukan transisi energi yang berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian ekosistem serta perlindungan pekerja.

“Bagi Indonesia, transformasi ke depan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kami memastikan bahwa setiap langkah pengembangan yang diambil tetap mengedepankan standar lingkungan yang ketat agar selaras dengan komitmen iklim nasional kita serta memastikan perlindungan bagi pekerja terdampak,” ujar Jumhur dikutip, Rabu (25/6/2026).

Dalam High-Level Ministerial and CEO Dialogue di forum GETES 2026 di London itu, Jumhur menjelaskan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara megabiodiversitas terbesar di dunia, yang memiliki peran krusial dalam mitigasi perubahan iklim global. Keberadaan hutan tropis yang luas, hamparan lahan gambut, serta ekosistem mangrove yang tersebar luas di Tanah Air menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan iklim bumi.

Maka itu, Jumhur mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen terus menjaga harmoni antara akselerasi ekonomi, transisi energi, perlindungan sumber daya alam dan perlindungan pekerja sebagai pondasi utama pembangunan berkelanjutan. Arah kebijakan yang diusung oleh Pemerintah Indonesia ini sejalan dengan seruan internasional yang digaungkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

Di hadapan para pemimpin dunia dan CEO sektor energi, Guterres menggarisbawahi urgensi tinggi dalam memacu proses transisi energi global yang adil, inklusif, dan tidak meninggalkan satu negara pun di belakang. Guterres mengingatkan bahwa esensi utama dari proses transisi energi itu adalah bagaimana kebijakan tersebut mampu membawa dampak positif yang nyata, menciptakan lapangan kerja baru, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bagi masyarakat di seluruh dunia.

Terkait seruan itu, Jumhur menyatakan kembali bahwa Indonesia siap dalam mengimplementasikan kerangka kerja tersebut melalui pendekatan terintegrasi yang menempatkan kelestarian alam sebagai komponen utama. “Prioritas kami adalah memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan tetap terintegrasi dengan pedoman lingkungan yang kuat. Pendekatan ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjaga konsistensi antara pertumbuhan ekonomi dan target pelestarian lingkungan,” kata Jumhur.

Dalam kesempatan itu, delegasi Indonesia juga memanfaatkan momentum strategis itu untuk mengajak seluruh mitra global mempererat kerja sama multilateral yang berkeadilan dan transparan.

Sementara, pada tahun 2025, jumlah penduduk kelas menengah merosot menjadi 46,7 juta jiwa, sehingga proporsinya terhadap total populasi turun menjadi 16,6 persen dari total penduduk Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Bukan pemandangan yang asing melihat para pekerja melepas penat dengan meneguk es latte di kafe lokal setelah menyantap bekal makan siang mereka yang telah mendingin.

Selepas office hour, tote bag berisikan “alat tempur” para pekerja yang tinggal di kota penyangga terlihat begitu berat untuk dijinjing. Itu kontras dengan segelas milk tea kekinian yang berada di genggaman lainnya, sembari berlari kecil-kecilan menuju stasiun KRL yang tak pernah sepi.

Jalanan di sekitar stasiun dan halte juga masih ramai dengan para pembeli jajanan pengganjal lapar, sebelum nantinya harus menerjang perjalanan yang tak sebentar dan penuh sesak.

Secara visual, ekonomi tampak bergerak seperti biasa. Namun, di tengah keseharian para pekerja kelas menengah itu, ada pengeluaran yang harus ditekan melalui penggunaan transportasi umum nan ramai, hingga membawa makan siang sendiri sekadar demi menghemat Rp20 ribu per hari.

Kelas menengah seringkali luput dari perhatian walaupun berkontribusi sangat besar bagi roda perekonomian nasional. Mereka adalah pembayar pajak paling taat, penggerak konsumsi domestik mulai dari tingkat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), penjaga daya beli, hingga penopang ekonomi di sektor jasa.

Mereka juga merupakan kelompok masyarakat yang memiliki harapan untuk naik kelas dan memperbaiki taraf hidup melalui kerja keras.

Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka seringkali berada di posisi yang serba salah. Cita-cita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik mau tidak mau harus digapai dengan susah payah.

Upah tetap stagnan di tengah naiknya harga kebutuhan sandang-papan-pangan, kebutuhan tersier, dan tentu saja, faktor-faktor sensitif lainnya yang memengaruhi seperti kebijakan ekonomi di dalam negeri serta dinamika global yang menantang saat ini.

Realita

Pemerintah memasang target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun dari target pendapatan yang ditetapkan senilai Rp3.153,6 triliun.

Angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan, tumbuh sekitar 22 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya.

Pajak penghasilan (PPh) otomatis terpotong dari gaji bulanan para pekerja kelas menengah. Belum lagi pajak pertambahan nilai (PPN) yang juga langsung dibebankan kepada konsumen di hampir semua transaksi.

“Serba salah” lainnya bagi kelompok masyarakat ini adalah posisinya yang terhimpit di antara kelas atas dan bawah. Mereka dilihat terlalu mampu sehingga tidak laik untuk mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan gas nonsubsidi.

Tapi, di saat bersamaan, mereka juga terlihat tidak berdaya untuk sekadar memenuhi kebutuhan utama seperti memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau, akses transportasi yang memadai, hingga pekerjaan formal yang mampu memberikan perlindungan sosial.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami tren penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Pada tahun 2019, menurut data BPS, jumlah kelas menengah mencapai angka tertinggi yaitu 57,33 juta jiwa (sekitar 21,45 persen dari total penduduk). Namun, pada tahun 2024, jumlah kelompok ini turun drastis menjadi 47,85 juta jiwa (sekitar 17,13 persen dari total penduduk).

Sementara, pada tahun 2025, jumlah penduduk kelas menengah merosot menjadi 46,7 juta jiwa, sehingga proporsinya terhadap total populasi turun menjadi 16,6 persen dari total penduduk Indonesia.

BPS mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok masyarakat yang memiliki pengeluaran sekitar Rp2 juta hingga Rp9,9 juta per kapita per bulan.

Di tengah penurunan jumlah kelas menengah ini, kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class) justru melonjak, yang mengindikasikan bahwa banyak masyarakat yang terdegradasi ke zona rentan.

Harapan di tengah tantangan

Kebijakan pemerintah terkait kebutuhan-kebutuhan esensial yang langsung menyentuh publik segera berdampak pada kelompok ini.

Sebagai contoh, kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat berimbas pada inflasi kebutuhan pokok dan logistik.

Selain itu, dampak dari kenaikan suku bunga acuan BI-Rate tentunya turut berpengaruh pada tekanan dari sisi biaya cicilan, kredit rumahan, kredit konsumsi, maupun kredit modal kerja.

Hal ini akan berpengaruh terhadap kelas menengah sebagai konsumen. Artinya, biaya barang-barang akan semakin meningkat, sementara cicilan juga naik. Banyak kelas menengah mungkin juga akan menunda untuk membeli rumah atau membeli kendaraan bermotor.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kelas menengah hidup di tengah sensitivitas dari kebijakan fiskal negara, serta cita-cita dari kehidupan yang mereka selalu dambakan setelah banting tulang mengejar pendidikan dan karier.

Tugas pemerintah adalah menjaga agar mereka tidak takut untuk terus berharap dan hidup. Dengan kebijakan strategis berbasis data dan empati, harapan itu akan tetap menyala.

Tidak mudah, memang, karena diperlukan upaya yang struktural untuk menghadapi tantangan ini. Penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas, transformasi industri dengan nilai tambah yang tinggi, perlindungan sosial, serta pemerataan pembangunan nasional dan ekonomi yang inklusif menjadi langkah yang harus diprioritaskan.

Jangan sampai para generasi muda menjadi tidak percaya diri dengan segudang kemampuan dan impian yang mereka miliki, karena sulit mendapatkan pekerjaan di dalam negeri dan berakhir menjadi pekerja informal.

Jangan sampai para orang tua menjadi takut untuk menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin karena terhimpit biaya cicilan rumah, kendaraan, dan pendidikan yang kian mencekik di masa depan.

Jangan sampai taraf hidup yang layak hanya berakhir menjadi cita-cita semata, alih-alih sebuah hak yang seharusnya dimiliki sebagai seorang manusia — yang mungkin, hampir separuh hidupnya terus bekerja menghidupkan perekonomian negara.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui kajian “Outlook Ketenagakerjaan 2026” mencatat sebanyak 58 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Namun, pekerjaan di sektor informal salah satunya juga tidak lepas dari transformasi digital yang telah membuka peluang kerja melalui berkembangnya pekerjaan berbasis platform digital.

Meski demikian, perkembangan tersebut menghadirkan tantangan terkait pengaturan hubungan kerja, perlindungan sosial, dan adaptasi regulasi ketenagakerjaan terhadap dinamika ekonomi digital.

Lebih lanjut, tantangan lain yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah masih adanya kesenjangan kompetensi tenaga kerja.

“Outlook Ketenagakerjaan 2026” menunjukkan bahwa sekitar 50 persen tenaga kerja memiliki literasi digital dasar hingga menengah, sementara kebutuhan industri membutuhkan lebih dari 80 persen tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital.

Selain itu, fenomena skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja masih menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional.

Untuk menjawab berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada, Anwar mengatakan Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri.

Upaya tersebut dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan industri.

“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” ujar Anwar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Lembaga perbankan milik pemerintah daerah Bank NTB Syariah kembali mengantongi akses penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR setelah delapan tahun tidak mendapatkan alokasi program tersebut.

"Ini merupakan momentum penting bagi kami untuk memperluas akses pembiayaan kepada pelaku UMKM dan masyarakat produktif di Nusa Tenggara Barat," kata Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazaruddin di Mataram, Senin.

Pada 2026, pemerintah pusat melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalokasikan plafon penyaluran KUR sebanyak Rp40 miliar kepada Bank NTB Syariah.

Nazaruddin mengatakan dari total plafon KUR tersebut terdiri dari Rp30 miliar untuk pembiayaan sektor UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah merupakan peluang sekaligus amanah untuk semakin memperkuat peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan.

"Kami ingin pembiayaan KUR yang disalurkan mampu mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing UMKM, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat," ucap Nazaruddin.

Lebih lanjut dia menyampaikan keberadaan KUR dapat memperkuat ekosistem pembiayaan syariah di Nusa Tenggara Barat, terutama bagi sektor produktif yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah mulai dari perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, hingga jasa.

Adapun KUR bagi pekerjaan migran bertujuan membantu masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri melalui pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah.

Nazaruddin menegaskan langkah itu sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia melalui akses pembiayaan yang aman dan legal.

"Kami optimistis penyaluran KUR tahun ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Barat," pungkas dia.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB saat ini sedang membangun kolaborasi antara lembaga keuangan daerah dengan lembaga keuangan mitra di Malaysia agar pembiayaan keberangkatan dilakukan secara transparan dan aman.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) mencatat sebanyak 25.062 penduduk Nusa Tenggara Barat berangkat menjadi pekerja migran secara legal sepanjang tahun 2025.

Kontribusi terbesar pekerja migran berasal dari Kabupaten Lombok Timur sebanyak 12.029 orang, lalu diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah 7.156 orang, Lombok Barat 4.625 orang, Lombok Utara 702 orang, dan Kota Mataram 637 orang.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pihaknya berupaya mewujudkan skema pinjaman tanpa biaya bagi setiap calon buruh migran agar tidak terjerat utang demi membiayai akomodasi untuk bekerja ke luar negeri.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin untuk memperkuat pelindungan dan kompetensi pekerja migran asal Banten.

Penandatanganan yang berlangsung di Gedung Kementerian P2MI pada Kamis (18/6), menjadi upaya strategis dalam membangun ekosistem pekerja migran yang terintegrasi. Selain Pemerintah Provinsi Banten, Kementerian P2MI juga menjalin kerja sama dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk serta Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta).

Andra Soni melalui keterangannya di Serang, Jumat, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah penting untuk membuka peluang kerja yang lebih luas, sekaligus memastikan calon pekerja migran mendapatkan pelatihan yang memadai sebelum berangkat ke luar negeri.

"MoU ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan bagi warga kita untuk berkembang serta berkarya di luar negeri dengan tetap mendapatkan pelindungan dari Pemerintah Republik Indonesia," katanya.

Menurut dia, Banten memiliki potensi besar sebagai daerah asal pekerja migran sehingga program inisiasi pemerintah pusat ini harus didukung secara serius oleh daerah. Pihaknya menyatakan antusias dan siap menjalankan program tersebut secara optimal.

Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan bahwa kolaborasi yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, dan sektor industri ini merupakan wujud sinergi perlindungan pekerja migran dari hulu hingga hilir.

Program yang disiapkan mencakup pelatihan, peningkatan kapasitas, hingga penempatan tenaga kerja secara profesional.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita memperkuat pelindungan sekaligus peningkatan kapasitas pekerja migran untuk memasuki pasar kerja global, khususnya sebagai tenaga kerja terampil atau skilled worker di sektor formal,” katanya menjelaskan.

Dukungan kuat juga disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IKA Untirta, Lamhot Sinaga, menegaskan kesiapan civitas akademika dan jaringan alumni Untirta dalam menyumbangkan sumber daya pendidikannya guna membina kompetensi calon pekerja.

"Esensi program ini adalah membangun ekosistem pekerja migran yang utuh. Kami siap berkontribusi agar pekerja migran Indonesia berangkat dengan kompetensi yang baik dan perlindungan yang kuat,” ujar Lamhot.

Di sisi industri, Direktur Utama PT Krakatau Steel Akbar Djohan berkomitmen untuk memfasilitasi pelatihan keterampilan teknis. Melalui fasilitas tersebut, ia berharap para pekerja migran Indonesia dapat berangkat dengan kepercayaan diri tinggi dan mampu bersaing secara profesional di kancah global.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) menjalin kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk memperkuat pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kerja sama itu ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Kolaborasi antara organisasi pendiri Partai Golkar dan pemerintah tersebut tak hanya diarahkan pada sosialisasi kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong perubahan paradigma pekerja migran Indonesia: dari tenaga kerja berkeahlian rendah menuju tenaga kerja terampil yang memperoleh pelindungan menyeluruh.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin dan Ketua Umum Depinas SOKSI Mukhamad Misbakhun.

Dalam sambutannya, Misbakhun menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya pemerintah memperkuat tata kelola pekerja migran sekaligus memastikan berbagai kebijakan negara dipahami secara utuh oleh masyarakat.

Menurutnya, SOKSI ingin mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah agar komunikasi publik terkait program pelindungan PMI berjalan efektif.

"Ini bagian dari membangun komunikasi yang efektif agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pemerintah memberikan dukungan bagaimana program-programnya bisa berjalan dengan baik, dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik pula," kata Misbakhun.

Ia menambahkan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap visi Presiden Prabowo Subianto melalui agenda Asta Cita, terutama pada aspek pelindungan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan tenaga kerja berkualitas.

Misbakhun menilai jembatan kerja sama antara organisasi masyarakat dan pemerintah menjadi penting agar masyarakat memahami arah kebijakan negara dan tidak menafsirkan program secara keliru.

Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin menekankan bahwa kerja sama dengan SOKSI merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembenahan tata kelola pekerja migran Indonesia.

Menurut Mukhtarudin, negara tidak boleh hanya hadir saat pekerja migran menghadapi masalah di luar negeri, tetapi harus memberi perlindungan sejak proses persiapan, keberangkatan, masa bekerja, hingga mereka kembali ke Indonesia.

Ia juga menegaskan pemerintah tengah mendorong transformasi besar dalam pola penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

"Jadi, sebenarnya pekerja migran Indonesia sekarang ini mayoritas sudah skilled workers dan formal. Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden," ujar Mukhtarudin.

Lebih jauh, Mukhtarudin mengingatkan bahwa pekerja migran harus ditempatkan sebagai manusia yang memiliki hak dan masa depan, bukan semata sebagai penghasil devisa negara.

"Pekerja Migran ini manusia, bukan barang. Oleh karena itu, semua stakeholder harus terlibat dalam konteks bagaimana mempersiapkan Pekerja Migran di sisi hulunya, pengawasan, pelindungan, sampai pemberdayaan ketika mereka selesai bekerja di luar negeri," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, KP2MI juga membuka peluang bagi kader-kader SOKSI maupun masyarakat binaan organisasi yang ingin bekerja di luar negeri melalui jalur resmi dan terfasilitasi pemerintah.

Mukhtarudin berharap kolaborasi tersebut mampu memperkuat layanan negara kepada masyarakat sekaligus menciptakan ekosistem pekerja migran yang aman, produktif, dan sejahtera.

"Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat positioning kementerian dan pelayanan kita ke masyarakat, agar betul-betul kita bisa menciptakan migran aman, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju," katanya.

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal mengecam keras tindakan penganiayaan yang dialami seorang WNI berprofesi asisten rumah tangga berinisial YY di Malaysia. Ia meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk melobi agar para pelaku dapat dihukum maksimal oleh otoritas Malaysia.

Deng Ical, sapaan akrabnya, meminta agar para pelaku dijatuhi hukuman berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Malaysia. Pasalnya, tindakan pelaku dinilai tidak manusiawi dan tak dapat ditoleransi.

"Kami mengutuk keras tindakan kekerasan yang dialami saudari YY. Perbuatan tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi dan tidak dapat ditoleransi. Para pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap pekerja migran,” kata Deng Ical dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Selain itu, Deng Ical juga meminta, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan dan melakukan langkah-langkah diplomasi untuk memastikan keadilan bagi korban.

“Saya meminta Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan Indonesia di Malaysia untuk melakukan diplomasi dan lobi secara maksimal agar proses hukum berjalan transparan dan para pelaku dihukum berat sesuai aturan yang berlaku di Malaysia,” ujarnya.

Deng Ical juga menekankan pentingnya pendampingan hukum yang optimal bagi korban. Ia berharap tim kuasa hukum yang mendampingi YY dapat menghadirkan bukti-bukti yang kuat di persidangan sehingga dapat meyakinkan majelis hakim mengenai tingkat kejahatan yang dilakukan para pelaku.

“Para pengacara yang mendampingi korban harus bekerja keras mengungkap seluruh fakta dan bukti yang ada. Dengan bukti yang kuat, hakim akan memiliki dasar yang kokoh untuk menjatuhkan hukuman berat kepada para pelaku,” tegasnya.

Selain itu, Deng Ical meminta pemerintah terus meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri, termasuk memastikan adanya mekanisme pengaduan dan pendampingan yang cepat ketika PMI menghadapi masalah hukum maupun tindak kekerasan.

“Keselamatan dan perlindungan pekerja migran harus menjadi prioritas. Negara harus hadir untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan dan keadilan,” tegasnya.

Sekedar informasi, kasus penganiayaan terhadap PMI menjadi perhatian publik setelah video kekerasan terhadap korban beredar luas di media sosial.

Dalam video yang beredar pada Minggu (14/6/2026), tampak seorang wanita yang diduga korban duduk di sofa sambil menerima pukulan bertubi-tubi dari seorang pria berkaus biru. Korban terlihat mengerang kesakitan dan tidak melakukan perlawanan.

Diketahui, Kepolisian Malaysia telah menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap YY.

JAKARTA - Pendiri LSI Denny JA menyatakan Indonesia sedang menyaksikan lahirnya cikal bakal kelas sosial baru yang muncul dari revolusi digital. Kelas baru tersebut adalah Digitally Vulnerable Class (DVC) atau Pekerja Digital yang Rentan.

Gagasan tersebut disampaikan dalam esainya berjudul Datangnya Kapitalisme Algoritma dan Cikal Bakal Lahirnya Kelas Baru: Pekerja Digital yang Rentan (DVC) yang dipublikasikan melalui Facebook Denny JA’s World.

Menurut Denny JA, dunia kini memasuki tahap baru perkembangan kapitalisme yang berbeda dari kapitalisme industri abad ke-19 maupun kapitalisme finansial abad ke-20. Denny JA menyebut tahap baru ini sebagai kapitalisme algoritma.

“Jika kapitalisme industri bertumpu pada mesin dan kapitalisme finansial bertumpu pada modal, maka kapitalisme algoritma bertumpu pada data dan algoritma,” ujarnya, Minggu (14/6/2026).

Dalam sistem baru ini, algoritma tidak hanya membantu proses produksi, tetapi juga menentukan akses seseorang terhadap pekerjaan, penghasilan, reputasi, dan peluang ekonomi. Jutaan pengemudi online, kurir digital, freelancer, kreator konten, hingga penjual daring kini bekerja melalui platform yang aturan mainnya dapat berubah sewaktu-waktu melalui pembaruan sistem.

Menurut berbagai estimasi, pekerja platform digital di Indonesia telah mencapai sekitar 4 juta orang, sementara pekerja ekonomi digital secara lebih luas telah berkembang menjadi puluhan juta orang. Menurut Denny JA, perubahan ini melahirkan bentuk kerentanan yang belum pernah dikenal sebelumnya.

Seorang pengemudi ojek online kehilangan penghasilannya hanya karena satu notifikasi aplikasi. Ia tidak dipecat manusia. Ia dihentikan oleh algoritma. Denny JA menjelaskan DVC berbeda dari proletariat yang diperkenalkan Karl Marx maupun precariat yang diperkenalkan Guy Standing.

Lihat video: Sekolah Masuk Era Digital, Prabowo Tegaskan: Jangan Ada yang Tertinggal



Proletariat bergantung pada pemilik pabrik. Precariat bergantung pada pasar kerja yang tidak stabil. Sedangkan DVC bergantung pada algoritma dan platform digital. “Jika pasar menentukan nasib precariat, maka algoritma menentukan nasib DVC,” katanya.

Tiga ciri utama yang membuat DVC berbeda dari kelas sosial sebelumnya. Pertama, kerentanan algoritmik. Pendapatan, visibilitas, reputasi, bahkan keberlangsungan pekerjaan dapat berubah akibat keputusan sistem digital yang tidak transparan.

Kedua, identitas kolektif digital. Walau bekerja di lokasi berbeda dan tidak pernah bertemu, mereka terhubung melalui aplikasi, media sosial, dan komunitas daring yang membentuk solidaritas baru.

Ketiga, kerawanan harapan. Banyak pekerja digital hidup dengan harapan bahwa satu unggahan akan viral, satu rating akan meningkat, atau satu perubahan algoritma akan memperbaiki kehidupan mereka. Harapan menjadi sumber energi sekaligus sumber kerentanan psikologis.

Menurut Denny JA, DVC belum dapat dinyatakan sebagai kelas sosial baru yang mapan, namun bukti-bukti menunjukkan bahwa ia telah menjadi cikal bakal paling kuat lahirnya kelas sosial baru di era digital.

“Abad ke-19 melahirkan proletariat. Abad ke-20 melahirkan precariat. Abad ke-21 mungkin akan dikenang sebagai abad yang melahirkan manusia yang hidup di bawah bayang-bayang algoritma,” ujarnya.

Di titik inilah, negara dan platform tak bisa lagi berlindung di balik istilah inovasi. Mereka wajib mengakui DVC sebagai kelas baru, dan merancang perlindungan sosial yang sepadan dengan risiko algoritmik. Sebagai perbandingan, Uni Eropa telah menetapkan Platform Work Directive guna menjamin hak pekerja digital.

Indonesia mendesak regulasi serupa agar fleksibilitas ekonomi platform tidak mengorbankan jaminan kesejahteraan jutaan pekerja DVC. Denny JA menutup esainya dengan peringatan bahwa pertarungan terbesar abad ke-21 bukan lagi semata antara buruh dan pemilik modal, melainkan antara manusia dan sistem teknologi yang diciptakannya sendiri.

Ketika masyarakat lokal tetap memiliki akses terhadap hunian, pekerjaan, dan kesempatan usaha yang layak, pertumbuhan akan berlangsung lebih berkelanjutan dan minim konflik sosial

Jakarta (ANTARA) - Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia bekerja. Jika dahulu pekerjaan identik dengan kantor dan lokasi tertentu, kini jutaan pekerja dapat menjalankan aktivitas profesional dari mana saja, selama tersedia koneksi internet yang memadai.

Fenomena inilah yang melahirkan kelompok pekerja global yang dikenal sebagai digital nomad, yakni individu yang bekerja secara daring sambil berpindah-pindah lokasi dan negara.

Bagi Indonesia, terutama daerah wisata, seperti Bali, fenomena ini menghadirkan peluang, sekaligus tantangan. Di satu sisi, kedatangan pekerja asing berpendapatan tinggi membawa aliran devisa, meningkatkan konsumsi, dan menggerakkan sektor jasa lokal. Namun, di sisi lain, peningkatan permintaan terhadap hunian, ruang kerja, transportasi, hingga layanan gaya hidup juga berpotensi mendorong kenaikan harga yang akhirnya membebani masyarakat lokal. Fenomena ini mulai menjadi diskursus penting di berbagai negara yang menjadi tujuan utama digital nomad.

Pertanyaan yang kemudian muncul, bukan lagi apakah Indonesia perlu menerima digital nomad, melainkan bagaimana memastikan manfaat ekonomi yang mereka bawa tidak berubah menjadi tekanan biaya hidup bagi masyarakat setempat. Di sinilah kebijakan fiskal perlu hadir sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Wisatadaninflasi

Secara teori, meningkatnya aktivitas ekonomi akan memperbesar pendapatan masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan yang merata. Ketika kelompok pendatang memiliki daya beli yang jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk lokal, mekanisme pasar cenderung menyesuaikan harga berdasarkan kemampuan membayar kelompok yang lebih kuat.

Gejala tersebut telah terlihat di berbagai tempat tujuan wisata dunia. Kajian mengenai remote work menunjukkan bahwa pekerjaan jarak jauh cenderung terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi dan wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi kuat. Akibatnya, terjadi tekanan permintaan pada pasar properti dan layanan lokal yang berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi.

Di Indonesia, Bali menjadi contoh yang menarik. Data Badan Pusat Statistik yang dikutip dalam kajian DDTC menunjukkan inflasi bulanan Bali pada Februari 2026 mencapai 0,70 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional pada periode yang sama. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa derasnya aktivitas ekonomi berbasis pariwisata tidak selalu berbanding lurus dengan stabilitas harga.

Tekanan harga paling nyata biasanya muncul pada sektor properti. Ketika pekerja asing dengan penghasilan puluhan ribu dolar AS per tahun bersaing memperoleh vila, apartemen, atau hunian jangka panjang, harga sewa akan terdorong naik. Dalam jangka panjang, masyarakat lokal berisiko semakin sulit mengakses hunian yang sebelumnya berada dalam jangkauan mereka. Fenomena tersebut dikenal sebagai gentrifikasi, yaitu proses ketika penduduk asli secara perlahan tersingkir akibat meningkatnya nilai ekonomi suatu kawasan.

Diskusi mengenai meningkatnya biaya hidup di Bali, bahkan ramai diperbincangkan dalam komunitas digital nomad internasional. Sejumlah pengguna forum global mengeluhkan bahwa biaya hidup di Bali, kini meningkat dibandingkan beberapa tahun lalu, terutama untuk akomodasi dan kawasan populer, seperti Canggu. Walaupun bersifat anekdotal, percakapan tersebut menunjukkan adanya persepsi bahwa tempat wisata wisata yang sebelumnya relatif murah, mulai mengalami kenaikan harga yang signifikan.

Pada titik tertentu, kenaikan harga tidak lagi menjadi persoalan wisatawan, melainkan persoalan daya beli masyarakat lokal yang menggunakan rupiah sebagai sumber pendapatan utama.

Keadilankontribusi

Di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi digital lintas negara, persoalan lain yang muncul adalah kesenjangan kontribusi fiskal. Banyak digital nomad memperoleh penghasilan dari perusahaan atau klien di luar negeri, tetapi menggunakan infrastruktur publik di negara tempat mereka tinggal sementara.

Indonesia sendiri telah menyediakan Visa E33G yang ditujukan bagi pekerja jarak jauh asing dengan persyaratan penghasilan tertentu. Kebijakan ini merupakan langkah progresif untuk menarik talenta global, sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan diskusi mengenai bagaimana memastikan bahwa pemanfaatan fasilitas publik dapat diimbangi dengan kontribusi yang proporsional.

Perdebatan serupa juga terjadi di berbagai negara. OECD, sejak lama menyoroti bahwa ekonomi digital telah mengaburkan batas-batas tradisional pemajakan, sehingga banyak aktivitas ekonomi yang tidak lagi mudah dikaitkan dengan kehadiran fisik seseorang atau perusahaan. Karena itu, berbagai yurisdiksi mulai mencari pendekatan baru agar sistem perpajakan tetap mencerminkan prinsip keadilan dan kemampuan membayar.

Dalam konteks daerah wisata, isu yang mengemuka bukan semata-mata penerimaan negara, tetapi bagaimana memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang menghasilkan tekanan harga juga memberikan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Prinsip inilah yang melandasi gagasan pemanfaatan instrumen fiskal untuk mengoreksi eksternalitas negatif yang muncul dari aktivitas ekonomi tertentu.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa berbagai negara telah menerapkan pungutan wisata atau tourist tax untuk membantu membiayai infrastruktur dan menjaga keberlanjutan tempat tujuan wisata. Jepang, misalnya, mengenakan pajak keberangkatan internasional yang hasil penerimaannya digunakan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan fasilitas publik.

Pendekatan semacam ini memberikan pelajaran bahwa pajak tidak selalu dimaknai sebagai beban, melainkan sebagai mekanisme gotong royong modern agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Ruanghidup

Ke depan, tantangan terbesar Indonesia bukanlah menarik lebih banyak digitalnomad. Daya tarik alam, budaya, dan biaya hidup yang relatif kompetitif membuat Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan wisata favorit pekerja global. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga agar masyarakat lokal tetap menjadi pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari perkembangan tersebut.

Pendekatan fiskal yang adaptif dapat menjadi salah satu solusi. Penerimaan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi berbasis digital nomad dapat diarahkan untuk memperkuat transportasi publik, menyediakan dukungan hunian terjangkau bagi warga lokal, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kualitas layanan publik di daerah wisata. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal atau pelaku usaha besar, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh tingginya arus modal atau kunjungan wisatawan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga inklusivitas ekonomi. Ketika masyarakat lokal tetap memiliki akses terhadap hunian, pekerjaan, dan kesempatan usaha yang layak, pertumbuhan akan berlangsung lebih berkelanjutan dan minim konflik sosial.

Pada akhirnya, kemajuan pariwisata tidak boleh diukur hanya dari jumlah wisatawan atau besarnya devisa yang masuk. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat lokal dapat hidup lebih sejahtera di daerahnya sendiri. Sebab pembangunan yang baik bukanlah pembangunan yang membuat penduduk asli menjadi penonton di rumahnya sendiri, melainkan pembangunan yang memastikan mereka tetap menjadi tuan rumah yang menikmati hasil kemajuan ekonomi.

*) Dr M Lucky Akbar, MSi, ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ledakan galian pipa air bersih di Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026) mengakibatkan 2 pekerja terluka. Ledakan diduga akibat benturan dengan kabel PLN bertegangan tinggi.

"Galian pipa air bersih. Mau dicek kembali. Jadi sebelum dikerjakan ternyata di situ ada juga kabel PLN. Kenalah sama breaker itu. Kabel tegangan tinggi meledak," ujar Kapolsek Cilandak Kompol Gusprihatin Zen, Senin (8/6/2026).

Dua pekerja terluka imbas ledakan yang saat itu tengah melakukan pengeboran untuk perbaikan atau service pipa air bersih. "Pekerja yang luka bakar pada bagian muka sekarang di IGD Fatmawati, langsung dibawa ke sana. Dua orang laki-laki," katanya.

"Kejadian laporannya pukul 09.30 WIB, itu kan enggak disengaja. Penggalian air bersih pipa PDAM itu kan sedang mau diservice, diperbaiki, terus dibreaker, untuk memastikan ada kabel atau tidak, ternyata ada kabel PLN di situ. Terkena dia (sampai akhirnya meledak)," ujarnya.

Dia menambahkan polisi tengah mendalami lebih lanjut mengenai insiden ledakan tersebut. Polisi juga tengah memeriksa saksi-saksi yang mengetahui kronologi peristiwa.