JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkap motif para terduga pelaku kasus dugaan riset palsu dalam forum ilmiah dunia. Brian menyampaikan bahwa motif ini diketahui setelah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berkoordinasi dengan Kemendiktisaintek setelah mereka mengundang keempat terduga pelaku untuk diwawancarai.

"Jadi, memang cukup kuat saat ini dugaan bahwa mereka ingin memanfaatkan travel grant ke luar negeri," kata Brian usai rapat kerja bersama Komisi X DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Diketahui, travel grant merupakan bantuan dana yang diberikan oleh penyelenggara konferensi, institusi pendidikan, yayasan atau organisasi untuk menutupi biaya perjalanan dan akomodasi seseorang.

Sayangnya, kata dia, langkah yang ditempuh para pelaku ini sangat bermasalah dari sisi etik dan integritas lantaran menggunakan riset palsu demi bisa pergi ke luar negeri.

"Dan yang sangat disayangkan juga adalah dengan kasus ini, maka kredibilitas penelitian di Indonesia juga kemudian akan disangsikan," sebutnya.

Brian memastikan akan membawa kasus dugaan skandal penggunaan riset palsu oleh peneliti Indonesia dalam forum ilmiah dunia ke jalur hukum. Brian menyampaikan bahwa saat ini pihaknya terus mengumpulkan data-data terkait kasus tersebut.

Mendiktisaintek memastikan jika data-data telah terkumpul maka kasus dugaan skandal riset palsu ini akan dibawa ke proses hukum.

"Dan kami saat ini sedang terus-menerus mengumpulkan data-data apa yang nantinya bisa kita lakukan proses hukum terhadap terduga pelaku ini. Karena kami meyakini kalau tidak ada tindakan hukum, kami khawatir tidak memberikan efek jera," kata Brian.

Dia menyampaikan bahwa tim Investigasi telah menemukan adanya penggunaan afiliasi tanpa izin dari kampus tertentu di Indonesia.

"Nah dengan begitu artinya kan mereka menggunakan, mencatut nama perguruan tinggi tanpa izin dan juga berarti melakukan penipuan, begitu," ujarnya.

Oleh karena itu, tutur Brian, temuan ini yang akan terus dikoordinasikan tim Investigasi dengan pihak-pihak terkait. Dia menyebut, banyak masukan kepada Kemendikti, meskipun secara status pelaku di luar perguruan tinggi, tetapi secara etika dan juga secara pandangan dunia internasional ini bisa membuat citra yang negatif untuk peneliti-peneliti di Indonesia.

"Karena misalnya dari sisi substansi yang disampaikan itu memang kualitasnya sangat tidak memadai untuk sebuah karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.

"Jadi ini yang kami akan coba proses terus sehingga diharapkan memberikan efek jera dan juga diharapkan juga tidak membuat banyak ada lagi oknum-oknum yang melakukan tindakan serupa," tegas Brian.

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkap empat identitas peneliti yang diduga terlibat dalam kasus dugaan penggunaan riset palsu. Parahnya, riset palsu itu digunakan dalam forum ilmiah internasional yang belakangan ramai diperbincangkan dan viral.

"Bahwa benar empat orang itu, tadi seperti yang ditanyakan, bahwa benar empat orang itu lulusan S1-nya adalah UNY (Universitas Negeri Yogyakarta)," kata Menteri Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa identitas para terduga pelaku ini terungkap dari hasil investigasi awal yang telah dilakukan oleh Irjen Kemendiktisaintek, dan telah dikoordinasikan dengan UNY.

Lebih lanjut, kata dia, keempat terduga pelaku tersebut menempuh jalur pendidikan S2 di perguruan tinggi yang berbeda-beda. Di sisi lain, Brian memastikan jika keempatnya bukan merupakan dosen atau memiliki afiliasi dengan perguruan tinggi.

"Sehingga tentu secara administrasi, kita tidak memiliki payung hukum untuk penanganan dan memproses lebih lanjut," ujarnya.

Meski begitu, dia memastikan bahwa secara etika apa yang dilakukan para pelaku telah mencoreng nama baik penelitian di Indonesia. Padahal, masih banyak juga peneliti-peneliti Indonesia yang sangat kredibel dan memiliki dedikasi tinggi.

"Sehingga kami tetap akan memproses, Bapak Ibu sekalian. Dari tim hukum kami sedang mencari celah apa yang bisa digunakan untuk melakukan proses tindakan hukum lebih lanjut," tegasnya.

JAKARTA - Skandal penggunaan riset palsu oleh peneliti Indonesia dalam forum ilmiah dunia yang belakangan ramai diperbincangkan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkap temuan awal soal identitas terkait sejumlah peneliti asal Indonesia yang diduga menggunakan riset palsu oleh dalam forum ilmiah dunia.

"Berdasarkan informasi awal yang kami peroleh, pihak-pihak yang disebut dalam kasus ini tidak terindikasi sebagai dosen atau peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia," kata Brian kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Meski demikian, dia menegaskan bahwa persoalan ini tetap menjadi perhatian karena dapat memengaruhi persepsi terhadap ekosistem riset nasional secara lebih luas.

Di sisi lain, Brian menyampaikan bahwa Indonesia memiliki mekanisme tata kelola integritas riset melalui perguruan tinggi, komite etik, LPPM, sistem penjaminan mutu akademik, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi dari Kemdiktisaintek maupun BRIN sesuai kewenangannya.

Untuk penelitian yang dilakukan oleh dosen dan peneliti di Indonesia, prosesnya berada dalam koridor pemantauan berkala yang ditujukan untuk menjaga mutu hasil penelitian.

"Sejak tahap pengajuan proposal, penelitian melalui proses review bertingkat, mulai dari LPPM hingga tim reviewer Kemdiktisaintek. Pada tahap pelaksanaan, laporan kemajuan dan laporan akhir juga dievaluasi dan dimonitoring," ujarnya.

Kegiatan penelitian juga harus mematuhi ketentuan etika akademik yang berlaku. Komite etik bertugas memastikan penelitian dijalankan sesuai prinsip etika, termasuk kesesuaian metodologi, penggunaan data, perlindungan subjek penelitian, serta kepatuhan terhadap standar ilmiah.

Untuk penelitian yang melibatkan subjek manusia dan hewan, peneliti juga terikat pada ketentuan ethical clearance yang berlaku secara nasional maupun global. Bahkan prosedur dan tata kelola pengujian harus terbuka dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan terkait.

Sementara itu, pada tingkat publikasi internasional, luaran penelitian dalam bentuk artikel ilmiah juga melalui proses editorial, peer review, serta mekanisme koreksi atau retract apabila ditemukan pelanggaran.

Dengan keseluruhan mekanisme tersebut, validitas data, mutu riset, dan integritas publikasi ilmiah diharapkan dapat tetap terjaga. "Namun, apabila proses-proses tersebut dilewati atau tidak dijalankan dengan benar, tentu hal itu dapat berdampak pada mutu riset dan membuat data penelitian tidak dapat dipertanggung jawabkan," pungkasnya.

Kronologi Terbongkarnya Dugaan Skandal Riset Palsu

Kasus tersebut viral di media sosial usai salah satu peserta konferensi, Ida Bagus Mandhara Brasika, mengungkap temuannya melalui akun Threads @mandharabrasika pada Selasa (26/5/2026).

Kecurigaan awal muncul ketika peserta konferensi melihat orang yang sama tampil berkali-kali dalam sesi presentasi berbeda, tetapi menggunakan identitas yang berbeda pula. Salah seorang peserta diduga hanya mengganti jilbab dan name tag untuk berpindah identitas saat presentasi.

"Salah seorang pelaku melakukan pemalsuan identitas. Modusnya pelaku berganti-ganti nama saat berpresentasi, bermodal ganti jilbab dan nametag," lanjut unggahan tersebut.

Peserta konferensi kemudian mulai menelusuri materi penelitian yang dipresentasikan. Dari penelusuran itu, muncul dugaan bahwa sejumlah riset yang dipaparkan merupakan hasil fabrikasi data dan dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

"Bukan hanya identitas, risetnya pun palsu! Dibuat dengan AI dan atau fabrikasi data. Risetnya dibuat terlihat sangat hebat. Padahal risetnya tidak pernah ada. Datanya palsu di-generate AI, gambar, dan tulisannya juga," tulis Mandhara.

Kejanggalan lain ditemukan pada lokasi penelitian yang tercantum dalam manuskrip. Kelompok peneliti tersebut disebut mencantumkan berbagai wilayah penelitian di sejumlah negara, mulai dari Peruvian Andes, Ethiopia, Guatemala, Lebanon, Yordania, Bangladesh, Sudan Selatan, Filipina, Kenya, Nepal, Malawi hingga India Utara.

Namun, peserta konferensi menilai penelitian tersebut janggal karena tidak disertai kolaborator lokal maupun informasi persetujuan etik penelitian.

Setidaknya tiga nama menjadi sorotan dalam dugaan kasus tersebut, yakni Prihantini atau Titin, Rifaldy Fajar dan Rini Winarti. Dugaan semakin meluas setelah muncul pencantuman nama anggota keluarga sebagai co-peneliti meski diduga tidak berasal dari institusi yang tercantum dalam afiliasi penelitian.

Mandhara menduga motif utama dugaan penipuan tersebut untuk memperoleh travel grant atau dana perjalanan gratis ke luar negeri melalui presentasi penelitian fiktif di forum ilmiah internasional.

"Dampaknya fatal. Bukan hanya ke pelaku, tapi semua peneliti dari Indonesia kena getahnya. Kredibilitas Indonesia dipertanyakan," tulis Mandhara.

"Saat ini, ilmuwan Indonesia di tingkat dunia sangat sedikit jumlahnya. Dengan kejadian ini, akan semakin sulit lagi," lanjutnya.

Di tengah viralnya kasus tersebut, salah satu pihak yang disebut, Rifaldy Fajar, memberikan klarifikasi. Dia menyebut informasi yang beredar di media sosial belum sepenuhnya sesuai fakta.

"Kami akan klarifikasi satu per satu. Tapi mohon tunggu dulu karena kami perlu menyusun runtutannya. Informasi yang saat ini ramai beredar di media sosial menurut kami tidak sepenuhnya sesuai fakta," ujar Rifaldy.

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dilaporkan oleh lima dokter ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026). Laporan tersebut terkait dugaan pemalsuan gelar dan sistem pendidikan di Indonesia.

“Benar, (Menkes) dilaporkan Senin 11 Mei 2026 tentang dugaan pemalsuan dan sistem pendidikan di Indonesia,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Selasa (12/5/2026).

Sementara itu, laporan tersebut diwakili advokat OC Kaligis selaku kuasa hukum dari lima dokter. Dalam laporannya, pelapor memperkarakan dugaan penggunaan gelar akademik insinyur (Ir) yang digunakan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

OC Kaligis menilai penggunaan gelar akademik oleh pejabat publik perlu sesuai dengan ketentuan hukum dan data pendidikan resmi.

"Jadi kebetulan ini para dokter semua artinya sepakat untuk melaporkan Menkes, karena bukan ijazah palsu tetapi gelar palsu, pasalnya 272 ayat 2 KUHP Baru dan pasal 69 ayat 1 sistem pendidikan nasional," ucapnya.

Pelapor telah menyerahkan 10 bukti sebagai bahan pelaporan. Dia mengungkapkan sudah melakukan somasi namun tidak ada jawaban ataupun klarifikasi dari terlapor. “Mestinya dia memakai gelar Drs, bukan Insinyur,” imbuhnya.

Lihat video: Hantavirus Terdeteksi di RI, Menkes Budi Buka Suara



Salah satu nama dokter yang masuk nama pelaporan dr Nurdadi Saleh menyebut dari data yang diperoleh bahwa Menkes Budi Gunadi Sadikin bergelar Dokterandes (Drs). "Karena dia di ITB itu lulusan fisika nuklir gelarnya bukan Ir. tapi dokter," ungkapnya.

Nurdadi Saleh menyayangkan sikap terlapor yang menggunakan gelar Ir pada acara yang formal. "Apa saja itu, pertama di buku saku tentang UU kesehatan 2023 yang beliau tandatangan gelarnya Ir, kedua saat rapat gelar dengar pendapat di DPR hasil notulensi beliau tandatangan gelarnya Ir," jelas dia.

JAKARTA - Korps Lalulintas (Korlantas) Polri membuat berbagai terobosan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di tengah masyarakat. Salah satunya penerapan inovasi buku pemilik kendaraan bermotor ekektronik (E-BPKB).

Penasihat Ahli Kapolri Edi Hasibuan mengatakan, E-BPKB ini telah dilengkapi fasilitas keamanan tinggi berupa chip RFID dan QR Code yang dirancang untuk mencegah pemalsuan, kehilangan serta penyalagunaan data kendaraan.

"Kita apresiasi inovasi Direktorat Regident Korlantas Polri dalam pembuatan E- BPKB dilengkapi teknologi tinggi," ujarnya, Rabu (18/3/2026)

Anggota Kompolnas periode 1012-2016 ini melihat bentuk fisik E-BPKB tetap dibuat dalam bentuk buku, namun ukurannya lebih kecil dari BPKB sebelumnya. Bedanya, pada BPKB ekektronik ini dirancang agar sulit dipalsukan karena menggunakan chip RFID dan QR Code.

"Kami melihat terobosan Subdit BPKB, Direktorat Regident Korlantas Polri ini adalah kemajuan besar dalam pelayanan Polri untuk mendukung suksesnya program Presisi Kapolri," katanya.

Lihat video: ETLE Drone & CCTV Mengintai! Cara Baru Korlantas Kendalikan Chaos Lalu Lintas



Menurut Edi. Sejak setahun terakhir berbagai inovasi dan terobosan terus dilakukan Korlantas Polri. Salah satu inovasi pelayanan yang banysk mendapat apresiasi masyarakat adalah peningkatan mutu E-BPKB dari yang sederhana hingga memiliki teknologi keamanan yang tinggi agar masyarakat pemilik kendaraan merasa nyaman.

"Inovasi ini banyak dipuji masyarakat karena merasa dengan memiliki E-BPKB tidak kawstir buku BPKB nya dipalsukan," katanya.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo menjelaskan, secara fisik, E-BPKB tetap berbentuk buku dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan BPKB generasi sebelumnya. Dokumen ini dilengkapi teknologi keamanan tingkat tinggi berupa chip RFID dan QR Code yang dirancang untuk meminimalkan risiko pemalsuan, kehilangan, maupun penyalahgunaan data

“Wibowo menjelaskan bahwa E-BPKB merupakan inovasi digital yang mentransformasikan BPKB konvensional menjadi BPKB yang dilengkapi dengan sistem elektronik yang lebih aman, cepat, dan transparan,” ucapnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Kejaksaan TinggiJawa Timur secara resmi menghentikan penyidikan kasus Mohammad Hisabul Huda, seorang guru honorer di SDN Brabe 1 Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, yang terjerat kasus rangkap jabatan.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Wagiyo menjelaskan walau pengusutan terkait perkara tersebut telah disetop, tapi jajaran Korps Adhyaksa bersikukuh tetap menemukan tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Wagiyo membeberkan saat itu Huda yang bekerja sebagai guru honorer tetap melanjutkan niatannya untuk mendaftarkan diri sebagai calon tenaga pendamping profesional atau pendamping lokal desa (PLD).

Dia menyebut bahwa yang bersangkutan sesungguhnya telah mengetahui bahwa salah satu persyaratan pendaftaran PLD, yang tidak memperbolehkan seseorang yang menerima honor yang bersumber dari APBN, APBD, ataupun APBDes untuk merangkap jabatan.

"Padahal salah satu syarat untuk bisa mendaftar tenaga pendamping lokal desa itu adalah dia tidak boleh terikat atau bekerja di instansi lain, yang gaji atau mendapat honor yang bersumber dari APBN, APBD atau APBDes. Itu dilarang dan tersangka mengetahui hal itu," ungkap Wagiyo saat ditemui awak media di Kantor Kejati Jawa Timur, Rabu (25/2/2026).

Berkas maupun dokumen persyaratan dari seluruh pendaftar calon PLD pun kemudian diperiksa oleh instansi terkait. Hasilnya, terdapat beberapa pendaftar yang dievaluasi oleh tim penilai sehingga harus mengundurkan diri dari seleksi penerimaan calon PLD.

Wagiyo mengungkapkan berkas ataupun dokumen seleksi kepunyaan Hisabul Huda juga dievaluasi oleh tim penilai seleksi PLD. Namun, lanjut dia, yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dan tetap melanjutkan seleksi penerimaan dengan melakukan pemalsuan terhadap beberapa dokumen persyaratan.

"Yang dipalsukan adalah tandatangan kepala sekolah, dilakukan oleh tersangka dan capnya, cap kepala desa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu sudah tidak lagi sebagai guru tidak tetap di SD Negeri Nomor 1 Brabe. Di samping itu, ada juga yang dipalsukan adalah surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah tidak menjadi sebagai guru tetap. Jadi, ini harus dipahami juga oleh teman-teman ya bahwa seperti itu proses dari awalnya," paparnya.

Wagiyo menjelaskan Hisabul Huda kemudian mendapat jabatan atau pekerjaan rangkap dan mendapat juga gaji yang ganda, baik sebagai guru tidak tetap (GTT) di sekolah negeri serta sebagai pendamping lokal desa (PLD) yang terhitung sejak tahun 2019 hingga 2025.

"Tidak kurang kira-kira mendapat perolehannya, guru tidak tetap itu gajinya Rp1.200.000 atau Rp1.300.000. Kemudian sebagai pendamping lokal desa yang mendapat gaji perbulannya sekitar Rp2,2 juta, seperti itu," bebernya.

Lebih lanjut, Wagiyo menjelaskan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama dengan Kejaksaan Agung pada Senin (23/2/2026) lalu melakukan pengambilalihan perkara, hingga pendampingan terhadap jajaran penyidik Kejari Kabupaten Probolinggo.

"Selanjutnya dengan melihat eskalasi yang berkembang di media tentunya, kami mengambil alih hari ini, kita lakukan ambil alih oleh Kejaksaan Tinggi dan dilakukan gelar perkara dipimpin oleh langsung oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi [Jawa Timur]," jelasnya.

Muhammad Hisabul Huda pun saat ini telah dibebaskan dari rumah tahanan pada Jumat (20/2/2026). Kemudian, yang bersangkutan juga telah mengembalikan jumlah atau nilai kerugian negara yang telah ditimbulkan dalam perkara tersebut, yakni sebesar Rp118.860.000.

"Jadi, perbuatan secara yuridis memang betul, yang menjadi hasil penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman sudah sesuai dengan mekanisme, SOP penyidikan yang kita lakukan, sudah diekspos, dan sudah ditetapkan tersangka. Kemudian, kami mengambil sikap bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan, maka kita mengambil sikap terhadap penanganan perkara ini dihentikan," pungkasnya.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri menahan Tiktoker yang diduga memalsukan statusnya di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tindakan tersebut dinilai sebagai tindak pidana karna memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Kasus tersebut tercatat dalam laporan polisi LP/B/55/II/2025/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 3 Februari 2025. Polisi bahkan telah melakukan penahanan terhadap TikToker inisial CVT terkait perkara ini.

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah mengungkapkan, perkara bermula dari laporan seorang pelapor berinisial AC yang melaporkan adanya dugaan pemalsuan identitas pada akta autentik berupa KTP atas nama CVT dengan status perkawinan 'belum kawin'. Padahal, saat dilaporkan, CVT diketahui masih terikat perkawinan dengan pelapor, AC.

“Setelah menerima laporan tersebut, penyidik langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mendalami keterangan pelapor serta memeriksa 13 saksi dari Dukcapil Surabaya, Balikpapan, dan Alor, satu saksi rekan tersangka, serta tiga saksi ahli yang terdiri dari ahli pidana, ahli Kemendagri, dan ahli digital forensik. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menemukan bahwa perkara ini telah memenuhi unsur pidana sebagaimana dipersangkakan,” katanya, Sabtu (14/2/2026).

Nurul menambahkan, tersangka diduga meminta petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah status perkawinannya dari 'kawin' menjadi 'belum kawin', sehingga seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Lihat video: Pandji Pragiwaksono Dipanggil Bareskrim, Diperiksa Intensif 48 Pertanyaan Sindo Malam



“Penggunaan keterangan palsu tersebut berpotensi menimbulkan kerugian. Pelapor merasa dirugikan secara psikis bersama anak-anaknya, berpotensi menghilangkan hak-hak keperdataan anak, menghambat karier pelapor, serta mencemarkan nama baik,” ujar Nurul.

Dalam proses penyidikan, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa puluhan dokumen berdasarkan beberapa penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Kalabahi Alor NTT, dan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Nurul juga menyampaikan pada pemeriksaan kedua terhadap tersangka yang berlangsung Kamis, 12 Februari 2026 pukul 20.30 WIB, penyidik melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan.

“Penahanan dilakukan karena alasan objektif dan subjektif. Secara objektif, tersangka disangkakan melanggar Pasal 394 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara atau denda kategori VI hingga Rp2 miliar. Sementara secara subjektif, tersangka dinilai tidak kooperatif, memberikan informasi yang tidak sesuai fakta, serta berpotensi menghambat proses pemeriksaan,” papar Nurul.

Nurul mengungkapkan tersangka beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik, datang terlambat saat pemeriksaan, tidak menyerahkan barang bukti yang dijanjikan, hingga menolak menandatangani sejumlah dokumen resmi terkait penangkapan dan penahanan.

Menurut hasil penyidikan, modus operandi yang dilakukan tersangka adalah meminta bantuan seorang ASN Disdukcapil Kabupaten Alor berinisial I untuk mengubah status perkawinan pada 7 September 2021. Perubahan tersebut terpantau dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan diperkuat dengan barang bukti yang telah disita.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP yang telah disesuaikan menjadi Pasal 394 serta Pasal 20 huruf c dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Bisnis.com, SURABAYA – Wanita lanjut usia, Elina Widjajanti (80) menunjukkan sebanyak 15 berkas dokumen sebagai alat bukti kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur.

Hal tersebut berkaitan dengan dugaan kasus pemalsuan dokumen atau surat autentik kepemilikan atas properti yang terletak di Jalan Dukuh Kuwukan Nomor 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya.

Kuasa hukum Elina, Wellem Mintarja menjelaskan bukti-bukti baru yang ditunjukkan tersebut diharapkan mampu membongkar praktik ilegal penerbitan akta jual beli (AJB) yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Surat keterangan waris, iya terus kemudian daftar mutasi objek pajak, terus berkaitan sama bukti surat keterangan tanah dari kelurahan yang menerbitkan, yang baru, 2025. Ada 15 lembar yang kita ajukan bukti kita,” beber Wellem di Gedung Ditreskrimum Polda Jatim.

Wellem mengungkapkan terdapat sejumlah kejanggalan dalam perubahan status kepemilikan pada dokumen Letter C di kelurahan yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat.

Menurutnya, pada pertengahan September 2025, status tanah tersebut masih tercatat atas nama keluarga kliennya. Namun, status kepemilikannya berubah hanya dalam hitungan hari.

“Pada 19 September 2025 itu [tanah] masih atas nama Elisa Irawati [kakak Elina]. Belum beralih ke siapapun, tapi pada tanggal, ingat ya, pada tanggal 23 [September 2025] itu katanya si nenek sudah berubah nama,” tuturnya.

Mengenai hilangnya sejumlah dokumen penting saat aksi perobohan rumah terjadi, Wellem menegaskan bahwa surat-surat tersebut hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Hal ini menjadi krusial sebab dokumen-dokumen tersebut seharusnya tersimpan di dalam rumah sebelum aksi pengusiran dan perobohan dilakukan oleh pihak terlapor.

“Iya, pokoknya dokumen sampai dokumen kan waktu itu ada di dalam. Lah, sekarang dipindahkan ke mana kan kita juga enggak tahu,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Elina melalui kuasa hukumnya berharap aparat kepolisian dapat segera mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya.

Kasus tersebut diharapkan dapat dijadikan pelajaran agar tidak ada lagi masyarakat marjinal yang menjadi korban dari mafia tanah atau prosedur penerbitan dokumen kepemilikan yang cacat hukum.

Wellem mengatakan, setidaknya ada lima orang yang dilaporkan atas dugaan kasus pemalsuan tersebut, termasuk Samuel Adi Kristanto (SAK). Samuel sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara pengusiran, kekerasan dan pembongkaran rumah Elina. Laporan itu pun sudah diterima dengan Nomor: LP/B/18/1/2026/SPKT/Polda Jawa Timur.

“Saya berharap ya proses hukum mengenai pelaporan dugaan pemalsuan dokumen ini bisa sampai tuntas. Supaya tidak terjadi lagi seperti kejadian si nenek. Jadi, menerbitkan akta jual-beli katakan jual-beli tanah terutama, tapi dasarnya kurang. Jadi, kasihan gitu masyarakat kecil,” pungkas Wellem.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan penyidik Polda Kalimantan Utara telah menyelesaikan proses penyidikan dugaan tindak pidana perbankan yang melibatkan direksi atau pemimpin PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara), Kantor Wilayah Kalimantan Utara, serta direksi atau pemimpin Kantor Cabang Tanjung Selor dan sejumlah debitur.
Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK, dimulai dari pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan terkait tindak pidana pada Bankaltimtara.
Dalam penyidikan tersebut, OJK menemukan dugaan bahwa pada periode November 2022 hingga Maret 2024, para pihak terkait sengaja melakukan pencatatan palsu terhadap dokumen dan laporan bank terkait pemberian 47 fasilitas kredit kepada 16 debitur.
Atas dugaan tindak pidana tersebut, penyidik OJK menerapkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Sementara itu, Polda Kalimantan Utara juga melakukan penyelidikan terhadap perkara yang sama dengan penerapan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Mengingat bahwa penanganan perkara korupsi mengutamakan pengembalian kerugian negara, penyidikan yang dilakukan oleh OJK sepenuhnya mendukung proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh Polda Kalimantan Utara.
OJK menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antara OJK dan Polri, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah langkah penting dalam menjaga integritas industri jasa keuangan serta melindungi kepentingan masyarakat dan keuangan negara.
OJK juga akan terus mendukung upaya penegakan hukum untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan meyakini bahwa implementasi pertukaran data elektronik lintas negara menjadi instrumen paling ampuh untuk memberantas praktik impor ilegal yang kerap menggunakan modus pemalsuan dokumen fisik.

Kepala LNSW Oza Olavia mengungkapkan bahwa sistem manual berbasis kertas (hardcopy) memiliki celah keamanan yang besar. Dalam praktik konvensional, oknum importir nakal kerap memanipulasi data, mulai dari mengubah jenis barang hingga memalsukan jumlah kuota impor.

"Pertukaran data internasional itu bisa mencegah barang ilegal? Sebenarnya sangat bisa. Kalau dia menyampaikan data secara manual, dikirim dengan hardcopy, kertas itu bisa diubah. Yang harusnya A diganti B, ada penipuan penyalahgunaan jumlah, jenis, bisa saja ditukar," ungkapnya dalam media briefing di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Oza blak-blakan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki rekam jejak temuan di mana dokumen manual yang diserahkan ternyata palsu atau telah dipalsukan datanya.

Oleh karena itu, penerapan Electronic Certificate of Origin (e-COO) maupun Surat Keterangan Asal elektronik (e-SKA) dinilai mampu menutup celah tersebut. Mekanisme ini memastikan data dikirim langsung oleh otoritas berwenang di negara pengekspor, bukan oleh pemilik barang sehingga mustahil untuk diintervensi di tengah jalan.

"Dengan e-COO, minimal orang tidak bisa mengubah data, karena yang mengirimkan adalah pihak yang berwenang. Jadi semakin banyak data dipertukarkan dengan elektronik, orang tidak akan mungkin bisa mengubah," tegas Oza.

Efisiensi Waktu

Selain aspek keamanan, LNSW mengungkapkan pertukaran data elektronik juga memangkas waktu proses kepabeanan secara drastis. Berdasarkan data LNSW, rata-rata waktu pengiriman dokumen dalam kerangka Asean Trade In Goods Agreement (e-ATIGA) pada 2024 tercatat hanya 12,1 menit.

Angka ini jauh lebih efisien apabila dibandingkan dengan asumsi pengiriman dokumen fisik melalui kurir atau pos dari Indonesia ke Singapura yang memakan waktu hingga 19 jam.

Secara terperinci, waktu pertukaran data dengan Brunei dan Kamboja tercatat paling cepat yaitu 1 menit, diikuti Laos (1,2 menit), Malaysia (3,3 menit), Singapura (4,5 menit), Myanmar (6 menit), dan Vietnam 7,9 menit. Adapun, pertukaran data dengan Thailand menjadi yang paling lama dengan waktu rata-rata 14,2 menit.

Saat ini, integrasi untuk pertukaran data lintas negara telah mencakup e-Form D ATIGA untuk negara-negara Asean, e-Form E untuk Indonesia-China, e-Form IJEPA untuk Indonesia-Jepang, serta e-Form AK untuk Indonesia-Korea Selatan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh memberhentikan 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) karena terbukti melanggar aturan perundang-undangan.

Pemberhentian itu berdasarkan hasil sidang banding administratif Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), Kamis (27/11).

"Dari total 16 kasus yang disidang, BPASN memperkuat keputusan terhadap 10 kasus pelanggaran, memperingan 4 (empat) kasus. Selain itu 2 (dua) kasus dibatalkan keputusannya berdasar hasil kajian dan fakta sidang," kata Wakil Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), Jumat (28/11) dilansir detikfinance.

Salah satu kasus yang disidang kali ini adalah ada ASN yang hidup bersama. Perangai ini juga dikenal dengan istilah kohabitasi atau "kumpul kebo".

Kasus-kasus lain yang juga disidang adalah tidak masuk kerja, pemalsuan dokumen, menjadi istri kedua, perceraian tanpa izin, disiplin integritas, dan penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, hingga praktik pungutan uang atau pungutan liar (pungli).

Zudan mengingatkan para pegawai ASN agar mematuhi seluruh norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam manajemen ASN.

ASN diminta mematuhi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Sanksi-sanksi yang dibahas dalam sidang ini sebelumnya telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.

Hasil sidang banding BPASN disampaikan langsung kepada pegawai yang mengajukan banding. Selain itu, hasil tersebut juga disampaikan ke PPK instansi terkait serta pejabat berwenang lainnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemalsuan jenis huruf (font) di dokumen ternyata bisa membuat pemimpin negara kehilangan kekuasaannya. Kisah ini benar-benar terjadi di Pakistan pada 2017 dan menimpa Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif yang terbukti memalsukan font di dokumen penting.

Semua bermula dari bocornya Panama Papers pada 2016. Kala itu, dunia dihebohkan oleh kemunculan 11 juta lebih dokumen keuangan yang mengungkap praktik penyimpanan harta lewat perusahaan cangkang di luar negeri. Dari sekian banyak nama tokoh dunia, muncul nama Maryam Nawaz, putri dari Nawaz Sharif.

Kehadiran nama keluarga perdana menteri dalam dokumen membuat Pakistan gempar. Sebab mencerminkan potensi penggelapan kekayaan. Gelombang protes dan tuntutan agar Nawaz mundur menggema di jalan-jalan Islamabad. Tekanan politik menguat hingga perkara ini masuk ke Mahkamah Agung Pakistan.

Mengutip CNBC International, dalam pembelaannya, keluarga Nawaz menyerahkan sejumlah dokumen properti yang disebut-sebut telah dimiliki sejak 2006. Dokumen itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tak ada aliran dana ke luar negeri sebagaimana dituduhkan di Panama Papers.

Awalnya, Mahkamah Agung menerima argumen tersebut dan menyatakan Nawaz tidak bersalah. Tapi kemudian, seorang jaksa menemukan sesuatu yang tampak sepele namun fatal, yakni dokumen itu diketik dengan font Calibri.

Di sinilah segalanya berubah. Font Calibri memang dikenal luas saat ini sebagai huruf standar di Microsoft Word. Namun, pada 2006 Calibri belum dirilis untuk publik. Font itu baru secara resmi tersedia di pasaran setelah 31 Januari 2007.

Kepada BBC International, pencipta Calibri, Lucas de Groot, menjelaskan bahwa versi beta dari font tersebut memang sudah ada pada 2004-2006, tetapi belum pernah disebarluaskan di luar kalangan ahli teknologi.

"Versi beta hanya digunakan secara terbatas, bukan oleh perusahaan atau pejabat pemerintah," ujarnya.

Dengan kata lain, hampir mustahil dokumen tahun 2006 bisa menggunakan font Calibri secara sah. Dugaan pemalsuan pun tak terhindarkan.

Mahkamah Agung kemudian membuka kembali kasus tersebut dan memerintahkan penyelidikan forensik. Mengutip The Express Tribune, dokumen-dokumen itu dikirim ke Radley Forensic Document Laboratory di London. Ahli forensik di sana memastikan adanya kejanggalan.

"Calibri tidak tersedia secara komersial sebelum 31 Januari 2007. Dokumen yang kami periksa kemungkinan dibuat setelah tanggal itu," ujar ahli forensik.

Temuan ini menjadi pukulan telak bagi Nawaz. Pada 2017, Mahkamah Agung akhirnya menjatuhkan vonis pemberhentian Nawaz Sharif dari jabatan perdana menteri. Alasannya karena tidak mampu mempertanggungjawabkan kekayaannya dan terbukti memalsukan dokumen.

Dalam pernyataannya yang dikutip Reuters, Nawaz menyebut tuduhan itu bermotif politik. Namun, sejarah mencatat bahwa pemalsuan font di dokumen bisa membuat penguasa digulingkan.

(mfa/mfa)
[Gambas:Video CNBC]