Bisnis.com, MEDAN — Asosiasi Perusahaan Jasa Penagihan Indonesia (Apjapi) mengukuhkan dan melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Sumatra Utara di Medan, Jumat (19/6/2026). Pembentukan kepengurusan daerah tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan profesionalisme industri jasa penagihan di tingkat regional.

Ketua Umum Apjapi Kevin Agatha Purba mengatakan pelantikan pengurus daerah ini menjadi bagian dari upaya organisasi memperluas peran dan memperkuat koordinasi antar pelaku usaha jasa penagihan di daerah.

Menurut Kevin, keberadaan kepengurusan daerah diharapkan mampu mendorong pelaksanaan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus meningkatkan kualitas layanan industri.

"Seluruh pengurus yang telah dilantik diharapkan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan jasa penagihan serta menjadi contoh yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Kevin dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Ia menilai industri jasa penagihan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pelaku usaha, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Menurut Kevin, pihaknya tidak hanya berfungsi sebagai wadah organisasi bagi perusahaan jasa penagihan, tetapi juga menjadi sarana komunikasi dan koordinasi antara pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

"Kami hadir untuk membangun komunikasi yang baik antara seluruh stakeholder, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat menciptakan ekosistem jasa penagihan yang sehat, profesional, dan memberikan manfaat bagi semua pihak," katanya.

Pembentukan DPD Sumatra Utara dinilai penting mengingat aktivitas ekonomi dan pembiayaan di wilayah tersebut terus berkembang. Kehadiran organisasi di tingkat daerah diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kompetensi anggota, serta mendorong penerapan standar operasional yang lebih baik dalam industri jasa penagihan.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil dan meminta klarifikasi kepada PT Toyota Astra Financial Services (TAFS), terkait dugaan pelanggaran dalam proses penagihan kredit yang terjadi di Kota Serang, Provinsi Banten.

"Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan OJK terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), khususnya dalam memastikan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai ketentuan dan berorientasi pada pelindungan konsumen," ujar Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah.

Dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa, disebutkan OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari PT TAFS, atas informasi yang beredar terkait dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum tenaga penagihan yang melakukan penagihan dengan kekerasan.

Berdasarkan permintaan klarifikasi awal, OJK meminta PT TAFS untuk memperhatikan dan menindaklanjuti sejumlah aspek, diantaranya :

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga, guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
2. Menyampaikan data, dokumen, dan klarifikasi lengkap yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan OJK.
3. Melakukan penelaahan internal terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan mengambil langkah korektif sesuai ketentuan.
4. Memperkuat mekanisme pengawasan penagihan, termasuk terhadap tenaga penagihan internal dan/atau pihak ketiga.
5. Melaksanakan komunikasi publik secara profesional, proporsional, dan bertanggung jawab dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pembiayaan.
6. Menyampaikan perkembangan penanganan kasus penagihan dimaksud kepada OJK.

Dalam kesempatan ini, Agus memastikan OJK akan terus melakukan pendalaman dan pemantauan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh PT TAFS.

"Dalam hal berdasarkan hasil pendalaman ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK dapat mengenakan sanksi administratif dan/atau tindakan pengawasan lainnya sesuai kewenangannya," ujar Agus.

OJK menegaskan bahwa seluruh PUJK wajib menjalankan kegiatan usaha secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelindungan konsumen.

"PUJK juga bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk dan atau digunakan dalam kegiatan penagihan kepada konsumen," ujar Agus.

Pihaknya mengingatkan bahwa kegiatan penagihan wajib dilakukan secara beretika, tidak menggunakan kekerasan, intimidasi, ancaman, tindakan mempermalukan, atau cara lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip pelindungan konsumen.

Di sisi lain, OJK juga menekankan bahwa selain memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, konsumen juga berkewajiban memenuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.

"Pembayaran angsuran secara tepat waktu sesuai jumlah dan jangka waktu yang diperjanjikan merupakan bentuk tanggung jawab konsumen," ujar Agus.

Selain itu, konsumen juga wajib menjaga dan tidak memindahtangankan, mengalihkan, menjual, atau menyewakan objek yang menjadi agunan pembiayaan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Perusahaan Pembiayaan.

"Kegagalan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dapat mengakibatkan dilakukannya upaya penagihan dan langkah penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berlaku," ujar Agus.

Dengan demikian, Agus mengatakan bahwa masyarakat perlu memastikan kemampuan membayar sebelum mengajukan pembiayaan, serta menjaga komitmen untuk memenuhi seluruh kewajiban selama masa pembiayaan berlangsung.

OJK mengimbau masyarakat untuk hanya menggunakan layanan pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.

Selain itu, apabila menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PUJK dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi OJK, yaitu Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), Kontak OJK 157 melalui telepon 157, WhatsApp 081157157157, atau email konsumen@ojk.go.id.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada PT Indosaku Digital Technology (Indosaku) terkait ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan, serta menegaskan tanggung jawab pemegang saham PT Lunaria Annua Teknologi (Koin P2P) di tengah proses hukum yang sedang berlangsung terhadap perusahaan tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan OJK telah menjatuhkan sanksi kepada Indosaku atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan, khususnya yang dilakukan melalui pihak ketiga atau debt collector.

“OJK telah menjatuhkan sanksi kepada Indosaku atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan juga pengawasan kegiatan penagihan, khususnya yang dilakukan oleh pihak ketiga,” kata Friderica dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain sanksi tersebut, OJK juga mengenakan denda administratif sebesar Rp875 juta kepada perusahaan.

OJK turut memberikan peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku serta memerintahkan perusahaan untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak perbaikan terhadap kegiatan penagihan, terutama yang melibatkan pihak ketiga.

Kasus ini mencuat menyusul dugaan pelanggaran proses penagihan oleh oknum debt collector Indosaku di Semarang yang menjadi perhatian publik.

Dalam kesempatan yang sama, OJK juga mencermati perkembangan proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta terhadap PT Lunaria Annua Teknologi atau KoinP2P.

Friderica mengatakan, sehubungan dengan proses hukum yang sedang berlangsung dan adanya penahanan terhadap pengurus Koin P2P oleh Kejati DKI Jakarta, OJK telah memanggil pemegang saham perusahaan untuk menegaskan tanggung jawab mereka terhadap keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan.

“OJK telah memanggil pemegang saham untuk menegaskan bahwa tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan usaha KoinP2P tetap melekat pada pemegang saham, termasuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Langkah tersebut juga dilakukan sebagai tindak lanjut atas pengaduan yang diterima OJK terkait Koin P2P.

OJK menegaskan akan terus mengawasi pemenuhan kewajiban perusahaan kepada pengguna layanan serta memastikan operasional perusahaan tetap berjalan sesuai ketentuan di tengah proses hukum yang berlangsung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan penyedia layanan internet dan jaringan PT Lintas Jaringan Nusantara (LJN) meluncurkan sistem penagihan (billing system) yang dikembangkan sepenuhnya oleh tim internal perusahaan bertepatan dengan perayaan ulang tahun perusahaan.

CEO Lintas Jaringan Nusantara Kristoforus Hakim mengatakan, peringatan 13 tahun perjalanan perusahaan menjadi momentum untuk menegaskan komitmen inovasi dan transformasi digital yang dijalankan LJN.

"Tiga belas tahun bukan sekadar angka. Ini adalah cerminan dari kepercayaan pelanggan, kerja keras seluruh tim, dan komitmen kami untuk terus berinovasi demi Indonesia yang lebih terhubung," ujar Kristoforus dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Freepik/Lifestylememory Ilustrasi layanan billing.

Luncurkan sistem billing buatan internal

Puncak perayaan HUT ke-13 LJN ditandai dengan peluncuran LJN Billing System, yakni platform penagihan dan manajemen layanan pelanggan yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola oleh programmer internal perusahaan.

Menurut perusahaan, sistem tersebut dirancang untuk membuat proses operasional dan penagihan berjalan lebih efisien, transparan, serta real-time.

LJN Billing System dilengkapi sejumlah fitur, antara lain manajemen tagihan otomatis, portal self-service bagi pelanggan, dashboard monitoring penggunaan jaringan, serta sistem notifikasi multi-channel.

Perusahaan menyebut pengembangan sistem secara mandiri merupakan bagian dari upaya memperkuat kendali terhadap kualitas layanan dan operasional.

"Dengan memiliki sistem billing sendiri, LJN kini memiliki kendali penuh atas kualitas layanan dan pengalaman pelanggan dari ujung ke ujung. Ini adalah investasi strategis untuk pertumbuhan jangka panjang," kata dia.

LJN bergerak di bidang layanan jaringan serta konektivitas digital.

Freepik Ilustrasi internet. Jepang mencetak rekor baru untuk kecepatan internet, kecepatannya 4 juta kali lebih cepat dibandingkan rata-rata kecepatan internet broadband di Amerika Serikat.

Selama lebih dari satu dekade, perusahaan memperluas jangkauan jaringan dan meningkatkan layanan bagi pelanggan residensial maupun korporasi.

LJN menyatakan telah membangun kepercayaan ratusan ribu pengguna di berbagai wilayah Indonesia. Perusahaan juga menilai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia.

Fokus pada penguatan konektivitas dan inovasi

LJN menyatakan akan terus menghadirkan inovasi teknologi, memperluas cakupan layanan, serta memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan mitra bisnis.

Menurut perseroan, peluncuran LJN Billing System menunjukkan perkembangan perusahaan tidak hanya dari sisi skala bisnis, tetapi juga kemampuan teknologi yang dimiliki secara internal.

Bisnis.com, SAMARINDA — Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara memblokir ratusan rekening penunggak pajak dalam operasi serentak yang melibatkan sepuluh Kantor Pelayanan Pajak di wilayah jurisdiksi setempat.

Operasi pemblokiran yang dilaksanakan pada 29 April 2026 tersebut menargetkan 322 rekening milik 142 wajib pajak dan 180 penanggung pajak dengan total tunggakan mencapai Rp710.04 miliar.

Kepala Kanwil DJP Kaltimtara Paryan menyatakan langkah represif ini direalisasikan melalui pengajuan surat permintaan pemblokiran kepada 18 kantor pusat dan kantor daerah lembaga jasa keuangan sektor perbankan.

"Sebagai salah satu tindakan penagihan aktif, pemblokiran dilakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak kooperatif. Sebelumnya kami telah melakukan berbagai upaya persuasif dan memberikan edukasi, namun wajib pajak tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi utang pajaknya sehingga kami melakukan upaya pemblokiran rekening," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (11/5/2026).

Dia menambahkan tindakan ini merupakan tahap akhir dari rangkaian upaya penagihan yang dimulai dengan pemberitahuan surat teguran dan penyampaian surat paksa oleh juru sita pajak negara. Namun, seluruh pendekatan persuasif tersebut menemui jalan buntu karena resistensi penanggung pajak untuk menyelesaikan kewajibannya.

Sebagaimana diketahui, kewenangan pemblokiran rekening tersemat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Prosedur teknisnya diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, yang menjadikan blokir sebagai instrumen legal sebelum eksekusi penyitaan aset.

Paryan menegaskan operasi penegakan hukum ini merepresentasikan prinsip keadilan bagi wajib pajak patuh yang telah memenuhi kewajiban sesuai regulasi.

Adapun, dia berharap langkah tegas ini menciptakan efek jera yang mendorong kepatuhan sukarela di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan, khususnya yang dilakukan melalui pihak ketiga.

Sanksi tersebut merupakan tindak lanjut atas pemeriksaan khusus yang dilakukan OJK terhadap Indosaku untuk memastikan kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan perilaku penagihan, tata kelola penggunaan pihak ketiga, serta prinsip pelindungan konsumen.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan hasil pemeriksaan menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan.

Menurut dia, ketidakpatuhan tersebut terutama terkait upaya memastikan kegiatan penagihan oleh pihak ketiga dilakukan secara patuh, profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas hal tersebut, OJK mengenakan sanksi administratif kepada Indosaku berupa denda administratif sebesar Rp875 juta, peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku, serta perintah untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak perbaikan kegiatan penagihan, khususnya yang dilakukan melalui pihak ketiga.

Dia menyebut OJK mewajibkan Indosaku menyusun sejumlah langkah perbaikan, antara lain penyempurnaan kebijakan dan prosedur penagihan agar sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk pengaturan standar perilaku, kewajiban kepatuhan, mekanisme pengawasan, pelaporan, hingga sanksi.

Indosaku juga diminta memperkuat mekanisme pengendalian kualitas yang mencakup aspek operasional, kepatuhan, etika, dan kualitas perilaku penagihan. Di samping itu, OJK meminta penguatan pelatihan, pemantauan, dan evaluasi berkala terhadap tenaga penagihan, termasuk mekanisme penanganan pengaduan konsumen.

”OJK menegaskan bahwa penggunaan pihak ketiga dalam kegiatan penagihan tidak mengalihkan maupun mengurangi tanggung jawab Penyelenggara. Setiap Penyelenggara wajib memastikan bahwa pihak ketiga yang ditunjuk menjalankan kegiatan penagihan secara patuh, profesional, beretika, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026).

Dia juga meminta direksi Indosaku menjalankan langkah perbaikan tersebut secara menyeluruh dan tepat waktu. Pelaksanaan rencana tindak itu akan dipantau secara ketat oleh OJK.

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakpatuhan atau pelanggaran lanjutan, OJK menyatakan akan mengambil langkah pengawasan dan penegakan yang lebih tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada seluruh pelaku usaha jasa keuangan, OJK meminta agar pengawasan terhadap kegiatan penagihan terus diperkuat, termasuk yang dilakukan melalui pihak ketiga. Seluruh proses penagihan diminta dilakukan sesuai kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku.

OJK juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila mengalami praktik penagihan yang mengandung ancaman, intimidasi, pelecehan, penyebaran data pribadi, atau tindakan lain yang tidak sesuai ketentuan.

Di sisi lain, OJK menekankan bahwa perlindungan konsumen juga harus diimbangi dengan tanggung jawab debitur dalam menggunakan layanan jasa keuangan. Debitur diminta memahami hak dan kewajibannya, menilai kemampuan bayar sebelum meminjam, serta memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.

Masyarakat juga diimbau menggunakan layanan keuangan secara bijaksana dan sesuai kebutuhan, serta hanya meminjam dari penyelenggara yang berizin dan diawasi OJK.

Melalui langkah tersebut, OJK menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin pasar, memperkuat tata kelola industri, serta meningkatkan perlindungan konsumen guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan bahwa penagihan pinjaman dan pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) harus dilakukan dengan cara-cara yang legal alias yang sudah diatur secara ketat. Peringatan itu dilayangkan setelah adanya laporan praktik penagihan ke kontak darurat atau kantor dari para peminjam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono menegaskan bahwa cara penagihan, termasuk waktu penagihan, layanan keuangan telah diatur secara spesifik melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

“Dalam ketentuan ini, waktu penagihan yang wajar adalah pukul 08.00 pagi sampai dengan 08.00 malam, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu,” ujarnya mengutip Pasal 62 ayat (2) POJK 22/2023 dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2026 OJK secara daring, Selasa (5/5/2026).

POJK itu, lanjutnya, juga mengatur bahwa penagihan hanya dapat dilakukan kepada debitur atau peminjam dan tidak kepada pihak lainnya, termasuk kepada kontak darurat maupun kantor yang diberikan oleh debitur.

Dia menekankan bahwa OJK mewajibkan agar para PUJK dapat memastikan bahwa penagihan dilakukan tidak menggunakan cara ancaman dan kekerasan. Penagihan dengan tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen pun dilarang.

Kemudian, dia mengatakan bahwa OJK terus melakukan empat langkah untuk menegakkan hukum guna melindungi konsumen pada saat dilakukan penagihan.

Pertama, OJK dikatakan melakukan verifikasi serta permintaan keterangan kepada PUJK dan petugas penagihan yang terlibat untuk memastikan keberadaan indikasi pelanggaran terkait perilaku dalam penagihan.

Kedua, OJK mewajibkan para PUJK untuk secara rutin memberikan pelatihan kepada petugas penagihan, baik petugas penagihan internal maupun petugas alih daya aliasoutsourcing, dalam tata cara penagihan yang baik. Hal tersebut memang merupakan kewajiban bagi para PUJK.

“Kami juga meminta agar PUJK senantiasa memonitor pengaduan yang terkait dengan petugas penagihan yang dilaporkan pada APPK [Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen] untuk memastikan penyelesaian pengaduan tersebut apabila terdapat pelanggaran,” jelas Dicky.

Ketiga, dia menyampaikan bahwa pihaknya memerintahkan para PUJK untuk terus memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) atau kebijakan penagihan mereka.

Apabila ada PUJK yang terbukti bersalah, dia menyebut bahwa OJK dapat mengenakan sanksi berupa denda dan mengirimkan peringatan tertulis kepada pengurus PUJK. Sanksi-sanksi tersebut, kata Dicky, dapat menjadi terakumulasi ketika proses pemeriksaan telah selesai dan terbukti terdapat pelanggaran.

Keempat, dia menyebut bahwa OJK senantiasa berkomunikasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut habis setiap laporan tindakan kasar oleh petugas penagihan. Otoritas pun mendorong para PUJK untuk memperketat pengawasan internal mereka, terutama dalam memantau aktivitas pihak ketiga yang bekerja untuk para PUJK dalam melakukan penagihan.

Dalam kesempatan yang sama, Dicky melaporkan bahwa OJK telah memberikan puluhan sanksi kepada pihak yang menagih pelanggan tidak sesuai dengan aturan.

“Sejak tahun 2024 sampai dengan 2026, OJK telah mengenakan 63 sanksi administratif kepada 58 PUJK, apabila PUJK ataupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan PUJK terbukti melakukan kegiatan penagihan kepada konsumen yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tutupnya. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyesalkan peristiwa pemesanan fiktif layanan pemadam kebakaran di Semarang, Jawa Tengah, yang terjadi dalam rangkaian aktivitas penagihan oleh oknum agen PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN), sebagai penyedia jasa penagihan pihak ketiga yang digunakan oleh PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku).

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menegaskan bahwa sejak informasi itu mencuat, pihaknya telah menelusuri dan berkoordinasi intensif dengan para pihak terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini, katanya, dilakukan untuk memastikan setiap langkah penanganan didasarkan pada verifikasi fakta dan selaras dengan ketentuan serta mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelusurannya, PT TIN merupakan jasa penagihan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Indosaku untuk mendukung proses penagihan kepada nasabah. Adapun, keduanya merupakan anggota AFPI.

“Sebagai tindak lanjut dari proses penelusuran dan mekanisme etik organisasi yang berjalan, AFPI telah memulai proses pemberhentian keanggotaan PT Teknologi Internasional Nusantara [PT TIN] sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Bagi AFPI, PT TIN telah melanggar peraturan AFPI tentang larangan melakukan penagihan tidak beretika sesuai Pedoman Perilaku (Code of Conduct) AFPI.

Di samping itu, AFPI juga tengah mengambil langkah yang diperlukan terhadap Indosaku, sebagai platform penyelenggara yang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, melalui mekanisme etik dan pembinaan yang berlaku.

Kemudian, AFPI juga tengah melakukan reviu menyeluruh atas tata kelola penggunaan mitra penagihan di lingkungan anggota, termasuk aspek sertifikasi kompetensi, kepatuhan, dan pengawasan lapangan.

Entjik menjelaskan bahwa langkah itu adalah bagian dari komitmen AFPI untuk memperkuat tata kelola penagihan di industri, termasuk terhadap anggota penyedia jasa penagihan, penguatan implementasi pedoman perilaku, serta peningkatan aspek sertifikasi, kepatuhan, dan pengawasan lapangan.

“AFPI tidak menoleransi segala bentuk penagihan yang mengandung intimidasi, ancaman, pelecehan, penyalahgunaan fasilitas publik, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan etika dan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Oleh karena itu, AFPI mendukung penuh langkah pengawasan dan arahan yang diberikan oleh OJK, serta memastikan seluruh anggota AFPI menindaklanjutinya secara cepat dan tegas di lapangan.

Sebagai asosiasi resmi industri pinjaman daring (Pindar) yang ditunjuk oleh OJK, AFPI berkomitmen menjaga standar perlindungan konsumen dan mendorong seluruh anggota untuk menerapkan tata cara penagihan yang berlandaskan ketentuan regulator, termasuk Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Pedoman Perilaku AFPI.

“Kami berterima kasih atas peran aktif masyarakat yang membantu mengawasi industri ini. Kritik, masukan, dan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan. Kami mengajak masyarakat untuk terus menggunakan kanal pengaduan resmi AFPI apabila menemukan dugaan pelanggaran,” tutupnya.

Sebelumnya, OJK telah memanggil Indosaku dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Senin (27/4/2026), sebagai imbas dari penagihan oleh debt collector di Semarang, Jawa Tengah, itu.

OJK menyatakan penolakan terhadap segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen, menyusul peristiwa yang melibatkan oknum debt collector yang diduga melakukan pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Semarang.

Dalam pertemuan yang digelar Senin (27/4/2026), OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari Indosaku dan AFPI atas informasi yang beredar terkait dengan dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum yang bersangkutan.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan.

"OJK juga meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut," terang Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah melalui siaran pers, Selasa (28/4/2026).

PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) buka suara dan menghentikan hubungan kerja dengan oknum debt collector (DC) pinjaman online (pinjol) yang terlibat dalam kasus penagihan di Semarang.

Direktur Utama Indosaku Yulvina Napitupulu mengatakan pihaknya juga memutus kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga tersebut.

Indosaku turut menonaktifkan seluruh aktivitas penagihan dari pihak yang bersangkutan.

Selain itu, Indosaku saat ini tengah melakukan investigasi internal menyeluruh dan audit terhadap seluruh mitra penagihan guna memastikan kesesuaian dengan standar operasional, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai langkah tersebut diambil setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

"Proses dilakukan merujuk pada arahan regulator serta standar perilaku dan tata kelola yang didorong AFPI," kata Yulvina dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4).

[Gambas:Youtube]

Ia menegaskan seluruh proses penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan menghormati hak serta martabat konsumen.

Yulvina tidak menoleransi tindakan intimidasi, ancaman, pelecehan, maupun bentuk pelanggaran hukum lainnya. Di samping itu, Indosaku turut mengapresiasi langkah OJK dalam memastikan praktik industri yang sehat dan berintegritas.

"Indosaku berkomitmen kooperatif serta mendukung penuh seluruh proses yang sedang berjalan," jelasnya.

Ia mengatakan Indosaku menghormati penuh proses yang dilakukan OJK dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif, transparan, serta proaktif dalam memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Yulvina memohon maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi dan keresahan yang ditimbulkan dan juga berdampak pada reputasi Indosaku sebagai perusahaan.

"Tindakan oknum tersebut tidak mencerminkan nilai, kode etik, standar operasional, maupun kebijakanyang dijalankan oleh Indosaku," ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, ia mengatakan Indosaku menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap praktik penagihan yang melanggar hukum, bersifat intimidatif, merendahkan martabat konsumen, maupun bertentangan dengan ketentuan POJK dan Pedoman Perilaku AFPI.

Ke depan, ia menyatakan Indosaku akan memperketat proses seleksi dan pengawasan mitra penagihan, meningkatkan standar kompetensi pihak ketiga, serta memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai prinsip perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi.

Masyarakat yang mengalami atau mengetahui praktik penagihan yang tidak sesuai diminta menyampaikan laporan melalui kanal resmi Indosaku agar dapat segera ditindaklanjuti.

Kasus oknum DC di Semarang melibatkan seorang bernama Bonefentura Soa (29) yang mengaku membuat laporan palsu ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang karena kesulitan menghubungi nasabah yang memiliki utang.

"Kalau untuk itu mungkin karena di sini saya bekerja, Pak. Saya bekerja ini karena mungkin ada rasa kesalahan juga karena kita hubungi (pengutang) juga agak susah ya. Jadi mungkin saya membuat hal seperti itu," ujar pria yang akrab disapa Fenan tersebut di Mako Damkar Kota Semarang, Sabtu (25/4), dilansir dari detikfinance.

Indosaku bersama AFPI pun dipanggil OJK pada Senin (27/4). Dalam pertemuan tersebut, OJK meminta klarifikasi dari kedua pihak terkait informasi yang beredar mengenai keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum penagih utang tersebut.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah menegaskan pihaknya menolak segala bentuk praktik penagihan yang melanggar aturan.

"Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses atau mekanisme penagihan," ujarnya dalam keterangan resmi.

OJK juga meminta AFPI bersama Komite Etik untuk melakukan pendalaman kasus serta menjatuhkan sanksi tegas, termasuk blacklist, terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat.

Selain itu, Indosaku diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan, termasuk kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas penagihan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan.

OJK menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan tetap bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk dalam proses penagihan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) terkait dengan dugaan pelanggaran proses penagihan piutang oleh debt collector.

Keputusan ini disampaikan OJK memanggil Indosaku dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Senin (27/4/2026), sebagai imbas dari penagihan oleh debt collector di Semarang, Jawa Tengah, itu.

OJK menyatakan penolakan terhadap segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen, menyusul peristiwa yang melibatkan oknumdebt collectoryang diduga melakukan pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Semarang.

Dalam pertemuan yang digelar Senin (27/4/2026), OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari Indosaku dan AFPI atas informasi yang beredar terkait dengan dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum yang bersangkutan.

"Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan serta meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksiblacklistterhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut," terang Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah melalui siaran pers, Selasa (28/4/2026).

Selain itu, OJK meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.

Evalusi ditujukan guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tindakan penagihan utang, OJK menyatakan melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No.22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memastikan proses penagihan dilakukan dengan prinsip pelindungan konsumen serta tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

OJK menyebut bakal terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara tegas, transparan, dan memberikan efek jera.

"Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim mencatat hapus buku kredit sebesar Rp1,03 triliun dengan recovery rate 18,6% atau setara Rp192 miliar, sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan portofolio kredit sepanjang 2025.

Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo mengatakan, upaya tersebut dibarengi dengan restrukturisasi kredit guna menyelamatkan debitur yang mengalami penurunan kualitas. Sepanjang tahun lalu, total kredit yang telah direstrukturisasi mencapai Rp4,17 triliun.

“Manajemen terus berupaya untuk melakukan perbaikan kualitas aset melalui beberapa langkah, termasuk hapus buku dan restrukturisasi sebagai langkah penyelamatan debitur,” ujar Winardi dalam paparan publik, Senin (30/3/2026).

Langkah perbaikan kualitas aset ini dilakukan di tengah pertumbuhan kredit yang tetap terjaga. Secara bank only, penyaluran kredit Bank Jatim mencapai Rp67,2 triliun atau tumbuh 4,98% secara tahunan (year on year/YoY), dengan komposisi kredit konsumer sebesar Rp36,54 triliun setara 6,20% dan kredit produktif Rp30,7 triliun atau naik 3,55%.

Sementara itu, dari sisi kinerja keseluruhan, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp1,54 triliun atau meningkat 20,65% (YoY), dengan total aset mencapai Rp105,8 triliun atau tumbuh 3,70%.

Di level konsolidasi, kinerja bahkan lebih ekspansif dengan laba bersih Rp1,617 triliun, tumbuh 24,80%, aset Rp168,85 triliun melesat 42,93%), serta kredit Rp110,50 triliun atau melonjak 46,65% secara tahunan.

Tak hanya mengandalkan restrukturisasi, Bank Jatim juga memperkuat strategi penagihan melalui pemberian insentif extracomtable guna meningkatkan penerimaan dari kredit hapus buku.

Perusahaan turut memberikan keringanan bunga dan denda untuk mendorong pelunasan, serta fleksibilitas dalam penyelesaian agunan, termasuk pelunasan sebagian dan percepatan penebusan. Menurut Winardi, seluruh langkah tersebut dijalankan secara disiplin dengan pengawasan intensif dari manajemen.

“Dan tentu saja kami rutin monitoring & controlling secara berkala (mingguan, dua mingguan dan bulanan) kinerja penanganan kredit bermasalah yang dipimpin oleh Direksi,” tegasnya.

Di sisi pendanaan, strategi penguatan dana murah juga mulai menunjukkan hasil dengan giro tumbuh 12,5% menjadi Rp21,4 triliun dan jumlah nasabah dana pihak ketiga mencapai 10,9 juta atau naik 5,64% (YoY).

Akselerasi digital turut menopang bisnis, tercermin dari transaksi JConnect Mobile yang mencapai Rp65,77 triliun serta pertumbuhan transaksi QRIS sebesar 47,25% sepanjang 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim mencatat hapus buku kredit sebesar Rp1,03 triliun dengan recovery rate 18,6% atau setara Rp192 miliar, sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan portofolio kredit sepanjang 2025.

Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo mengatakan, upaya tersebut dibarengi dengan restrukturisasi kredit guna menyelamatkan debitur yang mengalami penurunan kualitas. Sepanjang tahun lalu, total kredit yang telah direstrukturisasi mencapai Rp4,17 triliun.

“Manajemen terus berupaya untuk melakukan perbaikan kualitas aset melalui beberapa langkah, termasuk hapus buku dan restrukturisasi sebagai langkah penyelamatan debitur,” ujar Winardi dalam paparan publik, Senin (30/3/2026).

Langkah perbaikan kualitas aset ini dilakukan di tengah pertumbuhan kredit yang tetap terjaga. Secara bank only, penyaluran kredit Bank Jatim mencapai Rp67,2 triliun atau tumbuh 4,98% secara tahunan (year on year/YoY), dengan komposisi kredit konsumer sebesar Rp36,54 triliun setara 6,20% dan kredit produktif Rp30,7 triliun atau naik 3,55%.

Sementara itu, dari sisi kinerja keseluruhan, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp1,54 triliun atau meningkat 20,65% (YoY), dengan total aset mencapai Rp105,8 triliun atau tumbuh 3,70%.

Di level konsolidasi, kinerja bahkan lebih ekspansif dengan laba bersih Rp1,617 triliun, tumbuh 24,80%, aset Rp168,85 triliun melesat 42,93%), serta kredit Rp110,50 triliun atau melonjak 46,65% secara tahunan.

Tak hanya mengandalkan restrukturisasi, Bank Jatim juga memperkuat strategi penagihan melalui pemberian insentif extracomtable guna meningkatkan penerimaan dari kredit hapus buku.

Perusahaan turut memberikan keringanan bunga dan denda untuk mendorong pelunasan, serta fleksibilitas dalam penyelesaian agunan, termasuk pelunasan sebagian dan percepatan penebusan. Menurut Winardi, seluruh langkah tersebut dijalankan secara disiplin dengan pengawasan intensif dari manajemen.

“Dan tentu saja kami rutin monitoring & controlling secara berkala (mingguan, dua mingguan dan bulanan) kinerja penanganan kredit bermasalah yang dipimpin oleh Direksi,” tegasnya.

Di sisi pendanaan, strategi penguatan dana murah juga mulai menunjukkan hasil dengan giro tumbuh 12,5% menjadi Rp21,4 triliun dan jumlah nasabah dana pihak ketiga mencapai 10,9 juta atau naik 5,64% (YoY).

Akselerasi digital turut menopang bisnis, tercermin dari transaksi JConnect Mobile yang mencapai Rp65,77 triliun serta pertumbuhan transaksi QRIS sebesar 47,25% sepanjang 2025.