Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menolak dalil pembelaan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim soal pengadaan Chromebook saat Covid-19.

Hakim Anggota, Sunoto menyatakan situasi darurat pandemi Covid-19 tidak bisa dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa untuk percepatan digitalisasi. Oleh karenanya, dalih tersebut tidak bisa menghapus sifat melawan hukum.

"Majelis Hakim berpendapat keadaan darurat tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai upaya paksa atau overmacht yang menghapus sifat melawan hukum," kata Sunoto di persidangan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, menurut Sunoto, keadaan Covid-19 tidak pula menuntut pemerintah untuk melakukan pengujian terhadap produk dari tertentu milik korporasi asing dengan mengarahkan pada vendor tertentu.

"Oleh karena keadaan darurat tidak menuntut pengujian pengadaan pada satu produk korporasi asing tertentu, bahwa percepatan tidak identik dengan pengarahan kepada vendor tertentu," imbuhnya.

Padahal, hakim menilai di tengah keterbatasan saat pandemi, seharusnya pemerintah bisa lebih bijak dalam mengatur kebijakan pengadaan yang bisa dinikmati seluruh masyarakat.

Namun, pengadaan Chromebook tetap dilakukan meski infrastruktur di Tanah Air dinilai belum mumpuni untuk menunjang alat TIK tersebut.

"Justru dalam keadaan keterbatasan tersebut pemilihan perangkat yang bergantung pada koneksi internet di tengah infrastruktur yang belum merata semakin menunjukkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan sehingga dalil keadaan memaksa harus dikesampingkan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kasus pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini masuk dalam penyidikan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pelajaran penting bagi pemerintah.

Pengadaan motor listrik yang diduga mengalami penggelembungan anggaran tersebut kini menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola MBG yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Itu kan satu pelajaran buat pemerintah ya, nanti akan kita monitor lebih detail. Saya tanya Sekjen tadi, boleh nggak bilang saya nggak tahu atau kecele, dia bilang jangan bilang, tetapi itu yang terjadi," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan DPD RI, Senin (22/6/2026).

Ia mengungkapkan usulan pengadaan motor listrik untuk MBG sebenarnya telah ditolak sebelumnya.

Namun, pemerintah kemudian mendapati bahwa pembelian motor listrik tetap terealisasi pada Maret 2026, meski sebelumnya tidak mendapat persetujuan.

Atas temuan tersebut, pihaknya mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak di internal Kementerian Keuangan yang terlibat dalam proses pelolosan anggaran pengadaan tersebut.

“Jadi pada waktu itu diputuskan sudah ditolak. Kita juga nggak tahu, tahu-tahu keluar di bulan Maret ada pembelian. Jadi ya sudah kita tindak pihak-pihak yang terlibat di Kementerian Keuangan berkaitan dengan itu,” paparnya.

Untuk diketahui, ribuan sepeda motor listrik berlogo BGN masih berjajar rapi di sebuah gudang kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kendaraan yang semula dirancang untuk mendukung distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu hingga kini belum juga digunakan.

Pasalnya, kendaraan tersebut terseret kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG yang kini tengah diusut Kejaksaan Agung.

Lantas bagaimana nasib ribuan motor listrik yang terbengkalai itu nantinya?

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, memastikan pihaknya tidak akan menyita motor listrik tersebut.

Menurutnya, penyidik tidak membutuhkan seluruh unit motor listrik sebagai barang bukti dalam perkara korupsi MBG.

Fokus penyidikan saat ini bukan pada keberadaan fisik seluruh kendaraan, melainkan pada proses pengadaan yang diduga mengandung unsur tindak pidana korupsi.

"Tidak harus semua menjadi barang bukti. Apalagi ini merupakan pelayanan ya, kami tidak akan melakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti sepeda motor," kata Syarief dalam konferensi pers, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan, penyidik hanya memerlukan barang bukti yang dapat menggambarkan proses pengadaan kendaraan listrik tersebut.

"Kami hanya membutuhkan jejak-jejak langkah pengadaan ini, sehingga tidak perlu semua motor itu akan dilakukan penyitaan," lanjut dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membentuk tim khusus pengadaan batu bara untuk PT PLN (Persero) guna memperkuat pengawasan, transparansi, dan kepastian pasokan bahan bakar bagi pembangkit listrik nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembentukan tim tersebut telah mendapat arahan Presiden. Langkah itu ditempuh untuk memastikan penugasan pasokan batu bara yang diberikan pemerintah dapat dieksekusi secara efektif hingga ke tingkat pembangkit listrik.

"Jadi dalam rangka memastikan koordinasi, kerja sama, dan kepastian PLN mendapatkan kebutuhan barang, kami meminta izin kepada Bapak Presiden. Arahan Bapak Presiden adalah membentuk tim," kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (18/6/2026).

Menurut Bahlil, tim tersebut akan melibatkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta PLN.

Dia menjelaskan, keberadaan tim tersebut diperlukan untuk mengantisipasi persoalan teknis dalam rantai pasok batu bara. Pemerintah ingin memastikan pasokan yang telah ditugaskan kepada PLN benar-benar sampai ke pembangkit dan tidak terhambat dalam proses pengadaan maupun distribusi.

Menurutnya, koordinasi yang lebih erat antarinstansi dibutuhkan agar tidak terjadi kondisi ketika pemerintah telah menetapkan penugasan pasokan, tetapi realisasinya tidak berjalan optimal di lapangan.

Selain memastikan kelancaran pasokan, tim tersebut juga akan mengawasi aspek transparansi harga batu bara yang digunakan PLN. Pengawasan itu dinilai penting mengingat perusahaan listrik negara memperoleh berbagai bentuk dukungan dari pemerintah.

Bahlil menuturkan PLN mendapatkan dukungan di sisi hulu melalui kebijakan harga batu bara khusus dan pasokan gas yang memperoleh skema harga gas bumi tertentu (HGBT). Pada sisi hilir, PLN juga menerima kompensasi dan subsidi dari pemerintah.

Karena itu, pemerintah menilai pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk menjaga efisiensi biaya operasional perusahaan. Menurut Bahlil, negara perlu hadir dalam proses pengawasan dan manajemen agar tidak terjadi pembengkakan biaya yang pada akhirnya membebani keuangan negara.

"Kalau negara tidak hadir bersama-sama dengan PLN untuk melakukan pengawasan dan manajemen yang presisi, itu akan melahirkan cost lebih. Kalau cost lebih, itu nanti PLN mendapatkan 7% dari opex (operating expenditure/belanja operational).Jadi semakin tinggi opexnya, itu semakin membebani keuangan negara," kata Bahlil.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menyebut pemerintah mulai mencari kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PT PLN (Persero) sekitar 20 juta ton pada tahun ini.

Yulliot mengatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi untuk seluruh kebutuhan batu bara PLN. Dia mengamini, kebutuhan batu bara untuk pembangkit PLN mencapai 154 juta ton pada tahun ini.

Dia menuturkan, saat ini pasokan yang terpenuhi berada di level 134 juta ton. Namun, dia memastikan sisa pasokan yang dibutuhkan masih diusahakan.

"Dan itu kekurangan 20 [juta ton] itu lagi diusahakan," tutur Yuliot ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (17/6/2026).

Bisnis.com, MAKASSAR - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, pada Rabu (17/6/2026).

Penggeledahan dilakukan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan perpustakaan digital (bookless library) tahun anggaran 2022.

Tim penyidik memfokuskan penggeledahan pada ruang Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA) guna mengumpulkan alat bukti. Dari upaya tersebut, tim berhasil mengamankan dan menyita sejumlah dokumen krusial yang berkaitan erat dengan perkara.

Dokumen-dokumen yang disita antara lain dokumen perencanaan kegiatan; dokumen kontrak pengadaan; dokumen keuangan, termasuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja beserta dokumen pendukung lainnya.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel Rachmat Supriady.menegaskan bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan ini dilakukan demi kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan.

Langkah ini dimaksud untuk membuat terang benderang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proyek strategis daerah tersebut.

“Penggeledahan dan penyitaan ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan, sehingga perkara dapat diungkap secara komprehensif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Rachmat di Makassar, Rabu (17/6/2026).

Saat ini, pihaknya tengah mendalami peran dari pihak-pihak yang terlibat, menelusuri seluruh dokumen yang disita, serta melacak aliran anggaran yang berkaitan dengan proyek pengadaan itu.

Sebagai informasi, program perpustakaan digital merupakan inisiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) yang bertujuan untuk mendorong literasi siswa. Fasilitas ini didesain agar para pelajar dapat mengakses buku-buku referensi berkualitas secara praktis.

Target serapan proyek pengadaan fasilitas ini awalnya ditujukan untuk menjangkau sekitar 123 SMA negeri di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Proyek ini didanai melalui APBD Provinsi Sulsel dengan kucuran anggaran yang diperkirakan mencapai Rp13 miliar.

Kendati menelan anggaran miliaran rupiah, implementasi di lapangan terkendala. Sejumlah sekolah dilaporkan belum dapat memanfaatkan fasilitas perpustakaan digital ini secara optimal, yang kemudian memicu kecurigaan adanya penyelewengan dalam proses pengadaannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyinggung modus praktik penyimpangan terkait pengadaan di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah pada e-katalog.

Setyo menjelaskan, praktik penyimpangan ini kerap terjadi lantaran masih ada oknum ASN atau orang dalam pemerintahan yang bekerja sama dengan makelar kasus (markus) hingga calo.

"Banyak perkara-perkara itu, kelihatannya saja sudah digitalisasi tapi pintu belakangnya, backdoor-nya itu ternyata masih bisa dimainkan. Yang saya sebut paling gampang misalkan e-catalogue lah gitu," ujar Setyo di Gedung LAN, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Dia menekankan, para makelar kasus, calo hingga broker ini bukan orang "sakti". Sebab, dalam melancarkan aksinya, mereka baru bergerak ketika sudah mendapatkan informasi dari orang dalam.

"Mereka ini tidak sakti-sakti amat Bapak-Ibu. Mereka ini sebenarnya adalah penonton, pemain yang menunggu kucuran informasi dari orang dalam ya," imbuhnya.

Oleh sebab itu, setelah orang dalam pemerintahan ini memberikan informasi soal pengadaan, barulah broker, makelar kasus hingga calo bergerak secara gerilya mencari pemain hingga vendor pengadaan.

Tentunya, pengadaan ini menjadi tidak bagus lantaran adanya pengaturan spek agar harga pengadaan barang bisa disesuaikan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.

"Nanti harga penawarannya sekian-sekian sekian. Dia buatlah itu ya. Nah nanti tinggal merekalah broker, Markus, makelar itu yang kemudian calo itulah yang gerilya, carilah pemain-pemain, carilah vendor, motong harga gitu sekian sekian sekian otomatis kualitasnya jadi tidak bagus gitu," pungkasnya.

Tugas kami adalah memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen memperbaiki tata kelola pengadaan energi agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Direktur Niaga Pertamina Patra Niaga Erwin Suryadi, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan untuk proses perbaikan tersebut, pihaknya menggelar focus group discussion (FGD) dengan tema "Penguatan Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Proses Bisnis Pengadaan Impor Minyak Mentah/Kondensat dan Produk Kilang PT Pertamina Patra Niaga" di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Diskusi ini dihadiri antara lain perwakilan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), akademisi, serta perwakilan fungsi terkait pengawasan dan tata kelola di lingkungan perusahaan.

Erwin menyampaikan forum ini adalah upaya perusahaan untuk menyempurnakan proses pengadaan dan memperoleh umpan balik terhadap konsep perbaikan tata kelola pengadaan yang sedang dirumuskan oleh Pertamina Patra Niaga agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

"Tugas kami adalah memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, dan memastikan seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai ketentuan," katanya saat membuka FGD.

Karena itu, lanjutnya, Pertamina Patra Niaga bersama dukungan aparat penegak hukum termasuk KPK dan kejaksaan, memperkuat tata kelola serta mendorong perbaikan dalam proses pengadaan energi.

Dalam FGD tersebut, para peserta membahas berbagai aspek penguatan tata kelola pengadaan energi, mulai dari kesesuaian proses pengadaan dengan ketentuan hukum, penerapan praktik yang baik dalam pengadaan impor minyak mentah/kondensat, BBM dan LPG, pengelolaan risiko, penguatan integritas dan kepatuhan, hingga langkah-langkah mitigasi dalam menghadapi dinamika pasar dan geopolitik global.

Beberapa langkah mitigasi penguatan tata kelola antara lain penyesuaian prosedur dalam kondisi mendesak, penerapan segregation of duty, penguatan four eyes principle, dan pelibatan fungsi compliance.

Direktur Pertimbangan Hukum Jamdatun Irene Putri, dalam paparannya, menyoroti perlunya pemahaman yang sama mengenai tata kelola dan kepatuhan regulasi di seluruh tahapan proses bisnis, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat mendukung keberlangsungan bisnis.

"Dari sisi kami, Pertamina Patra Niaga selama ini merupakan salah satu mitra yang selalu berkolaborasi untuk meminta pendampingan agar seluruh proses pengadaan patuh dengan regulasi dan seluruh risikonya dapat dimitigasi dengan baik," ungkapnya.

Kepala Seksi Energi dan Sumber Daya Alam (ESDA) Jamintel Deny Alvianto menilai upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan Pertamina Patra Niaga turut mendukung keandalan pasokan energi nasional.

"Pertamina Patra Niaga telah melakukan berbagai penguatan dalam membangun dan memperbaiki tata kelola pengadaan agar lebih baik," ujarnya.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) KPK Dian Patria menilai upaya perbaikan yang dilakukan Pertamina Patra Niaga menunjukkan komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola pengadaan energi.

Erwin menambahkan masukan para narasumber dan pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian dari continuous improvement dan bekal bagi Pertamina Patra Niaga dalam memperkuat tata kelola pengadaan energi agar semakin transparan, akuntabel, adaptif terhadap dinamika pasar global, serta didukung mitigasi risiko hukum yang memadai.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi yang diduga terkait dugaan korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim , Jumat (12/6/2026). Lokasi yang digeledah terdiri dari Kantor Bupati, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Dinas Bupati, dan rumah tersangka Abi Nurwardani (ABN) selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"Dari kegiatan tersebut, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu (13/6/2026).

Penyitaan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan.

"Dokumen-dokumen yang disita akan didalami lebih lanjut guna mengonfirmasi dan memperkuat keterkaitannya dengan alat bukti yang sebelumnya telah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang menjadi awal pengungkapan perkara ini, sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan secara komprehensif dan akuntabel," ungkapnya.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison dan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel). KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp500 juta dari pihak swasta.

Selain Edison, tersangka lainnya yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Adi Triyadi selaku orang kepercayaan atau keponakan Edison, serta Cory Erin Hardi selaku pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi. KPK juga menahan 4 tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak 9 hingga 28 Juni 2026.

Normalisasi Kali Bekasi merupakan langkah strategis mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan fungsi sungai sebagai infrastruktur pengendalian banjir

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memulai tahapan identifikasi terhadap 1.847 bidang tanah terdampak proyek strategis nasional pengendalian banjir melalui kegiatan normalisasi aliran Kali Bekasi guna meminimalkan risiko banjir di wilayah tersebut.

"Proses pengadaan tanah untuk proyek pengendalian banjir Kali Bekasi memasuki tahap pelaksanaan. Kami melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 1.847 bidang tanah yang tersebar di lima desa mulai 15 Juni 2026," kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Rahman di Cikarang, Rabu.

Dia menyatakan normalisasi Kali Bekasi menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya ancaman banjir akibat perkembangan kawasan perkotaan, pertumbuhan penduduk serta penurunan kapasitas maupun kualitas sungai akibat pendangkalan.

"Normalisasi Kali Bekasi merupakan langkah strategis mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan fungsi sungai sebagai infrastruktur pengendalian banjir," katanya.

Pelaksanaan proyek tersebut mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum hingga Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Lokasi Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi.

Ia menyebut kebutuhan lahan proyek ini mencapai 161.237 meter persegi yang tersebar di lima desa yakni Desa Babelan Kota, Kedung Pengawas dan Muarabakti di Kecamatan Babelan. Kemudian Desa Sukamekar di Kecamatan Sukawangi serta Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara.

Sedangkan rincian bidang tanahnya mencakup 72 bidang di Desa Babelan Kota, 707 bidang di Desa Kedung Pengawas, 136 bidang di Desa Muarabakti, 764 bidang di Desa Sukamekar serta 168 bidang di Desa Sriamur.

Menurut dia, identifikasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak proyek normalisasi Kali Bekasi menjadi tahapan penting sebelum pelaksanaan pengukuran lahan oleh Satgas A yang dijadwalkan mulai berlangsung 15 Juni 2026.

Pemilik lahan saat proses pengukuran nanti diminta hadir serta menyiapkan dokumen pendukung seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan bukti sah kepemilikan tanah. Masyarakat juga diminta memasang tanda batas bidang tanah guna mempermudah tahapan pengadaan lahan.

Rahman berharap seluruh tahapan pengadaan tanah dapat berjalan lancar dengan dukungan masyarakat maupun para pemilik lahan terdampak proyek mengingat keberhasilan normalisasi Kali Bekasi tidak hanya berperan meminimalisir banjir yang selama ini menjadi persoalan tahunan.

"Normalisasi ini turut memberikan perlindungan yang lebih baik bagi aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di kawasan Bekasi. Dukungan masyarakat sangat penting agar proyek ini dapat berjalan sesuai rencana sehingga manfaatnya segera dirasakan warga," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengungkapkan rencana Danantara untuk membuka perusahaan leasing pesawat atau penyewaan pesawat terbang.

“Kami sedang mengkaji juga kemungkinan Danantara untuk membuka perusahaan leasing sendiri,” ujar Dony ketika dijumpai setelah menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut terkait rencana pembelian sebanyak 50 unit pesawat dari Boeing untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Dony menyampaikan bahwa pembelian 50 unit pesawat Boeing membutuhkan banyak pertimbangan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi kapan Indonesia akan mendatangkan pesawat Boeing, bagaimana model bisnisnya, termasuk mempertimbangkan leasing atau penyewaan pesawat terbangnya.

“Tentu banyak pertimbangan, ya. Tetapi tentu komitmennya harus kami jalankan,” ujar dia.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, kata Dony, Danantara akan mengambil langkah yang paling menguntungkan. Akan tetapi, hingga saat ini, ia menyampaikan masih berada di tahap kajian.

“Jadi kami pertimbangkan mana yang paling menguntungkan, gitu,” kata Dony.

Pada awal Februari 2026, Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menandatangani dokumen kesepakatan dagang bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance yang memuat ketentuan perdagangan timbal balik AS.

Dalam salah satu poin kesepakatan dagang, Indonesia wajib melakukan pengadaan pesawat komersial serta barang dan jasa terkait penerbangan senilai 13,5 miliar dolar AS.

"Dari Agreement Reciprocal Tarif ini, ada beberapa kegiatan yang memang menyangkut di Kementerian Investasi maupun di Danantara, di antaranya rencana pembelian 50 pesawat dari Boeing," ujar Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dalam Konferensi Pers yang digelar daring dari Washington DC, AS pada Jumat, 20 Februari 2026.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025—2026. Penyidik kini fokus menelusuri aliran barang bukti, memeriksa saksi, hingga melakukan penggeledahan untuk memperkuat konstruksi perkara yang menyeret eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dkk.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan proses penyidikan masih terus berjalan guna melengkapi alat bukti sebelum perkara dilimpahkan ke persidangan.

"Ini masih sangat intensif kita untuk mengambil barang bukti, mencari barang bukti di manapun, baik dengan penggeledahan, pemeriksaan saksi-saksi maupun penyitaan barang bukti," ujar Syarief di Kejagung, dikutip Jumat (5/6/2026).

Selain perkembangan penyidikan, Syarief juga menjelaskan nasib sejumlah aset dan entitas yang menjadi bagian dari warisan kepemimpinan Dadan di BGN, mulai dari yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka hingga barang-barang hasil pengadaan yang kini telah tersebar dan digunakan di berbagai daerah.

Barang Hasil Pengadaan Tak Disita

Sebagaimana diketahui, Dadan Cs diduga melakukan mark up serta pengadaan barang yang tidak diperlukan dalam tata kelola program MBG. Dugaan tersebut dilakukan dengan mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan di BGN.

Beberapa pengadaan yang menjadi sorotan antara lain 21.801 unit motor listrik senilai Rp1 triliun yang telah dibayarkan kepada PT YAT, perusahaan yang disebut tidak memenuhi syarat. Selain itu, terdapat pula pengadaan 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci yang diduga tidak sesuai ketentuan dan mengalami mark up harga.

Meski demikian, Syarief menegaskan Kejagung tidak akan menyita seluruh barang hasil pengadaan yang telah didistribusikan dan digunakan. Penyitaan hanya akan dilakukan terhadap sejumlah barang sebagai sampel untuk kepentingan penyidikan.

"Jadi gini, kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kita lakukan penyitaan, ya," ujar Syarief.

Dia menambahkan, barang-barang tersebut tetap dapat digunakan untuk menunjang operasional MBG karena penyidik lebih berfokus pada penelusuran proses dan alur pengadaannya.

"Semuanya adalah bisa digunakan di daerah masing-masing. Yang kita teliti adalah jejak-jejaknya pengadaan itu," imbuhnya.

Nasib Yayasan yang Terafiliasi

Kemudian, Syarief mengemukakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan BGN untuk menentukan nasib dari yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka.

Eks Aspidsus Kejati Jakarta ini juga tidak ingin berandai-andai soal penyegelan maupun pembekuan yayasan tersebut. Sebab, Syarief menekankan selama SPPG itu masih melayani masyarakat tanpa adanya persoalan maka aktivitasnya tidak akan diberhentikan.

"Selama SPPG itu memang apa namanya sedang melayani masyarakat, itu tidak akan kita hentikan aktivitasnya," tutur Syarief.

Lebih jauh, Syarief menyatakan bahwa terkait yayasan itu akan didalami terkait dokumen-dokumen yang berkaitan perkara a quo.

"Jadi penyitaan itu adalah barang bukti yang akan kita gunakan sebagai bukti adanya tindak pidana. Jadi bukti tindak pidana itu bisa dokumen, bisa yang lain-lain. Jadi belum tentu SPPG-nya," pungkasnya.

Langkah BGN

Pasca Dadan Cs ditetapkan sebagai tersangka, Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Meskipun tidak eksplisit membahas keterkaitan dengan penetapan tersangka Dadan dkk, Ketua BGN Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan soal langkah BGN ke depan.

Nanik menyatakan ke depannya BGN bakal meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG melalui penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, penajaman sasaran penerima manfaat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menurut Nanik, fokus utama BGN saat ini adalah memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan dampak yang optimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” kata Nanik dalam konferensi pers.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program. Langkah yang dilakukan meliputi refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas, moratorium sementara pembangunan dapur baru, serta optimalisasi dapur yang telah beroperasi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan. Melalui langkah tersebut, BGN ingin memastikan setiap makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar gizi dan keamanan yang baik.

Menurut Nanik, penataan pelaksanaan program juga dilakukan untuk menjawab tantangan pemerataan layanan di berbagai daerah. Pendekatan yang dilakukan pun tidak semata-mata melalui pembangunan fasilitas baru, tetapi juga dengan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi persyaratan operasional program.

“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap yayasan yang terafiliasi eks Kepala BGN Dadan Hindayana dkk diduga menerima insentif hingga miliaran rupiah per hari.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan program MBG wajib dikelola oleh yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG.

Namun, sejumlah yayasan yang tidak memenuhi syarat tetap dapat lolos menjadi mitra SPPG karena diduga adanya “atensi khusus” dalam proses verifikasi portal dari Dadan serta tersangka Sony Sonjaya.

“Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. Yayasan yang terafiliasi tersebut di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP [Lodewyk Pusung],” ujar Syarief di Kejagung, Rabu (3/6/2026).

Selain itu, Dadan Cs juga diduga melakukan mark up serta pengadaan barang yang tidak diperlukan dalam tata kelola program MBG.

Hal tersebut dilakukan dengan mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK) sehingga penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak sesuai kebutuhan.

“Sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara serta tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” imbuhnya.

Adapun rincian pengadaan tersebut meliputi motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai Rp1 triliun yang telah dibayarkan ke PT YAT. Namun, perusahaan tersebut disebut tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif serta diduga terjadi mark up.

Selain itu, pengadaan lain yang diduga tidak sesuai ketentuan dengan mark up harga yakni 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci.

“Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025–2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” pungkas Syarief.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menghitung besaran keuntungan yang diduga diterima eks Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut Dadan, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk meloloskan yayasan terafiliasi serta melakukan mark up dan pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan.

“Kalau perhitungan masih berjalan, jadi masih berjalan, kami belum bisa menyampaikan berapa total pastinya. Kami masih berjalan terus sampai sekarang,” ujar Syarief di Kejagung, Rabu (3/6/2025).

Selain menghitung keuntungan, penyidik juga mendalami total kerugian negara dalam kasus tata kelola program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Masih dihitung. Masih proses,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Kejagung mengungkap dugaan peran eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua tersangka lainnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025–2026.

Ketiganya diduga melakukan intervensi terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) serta menyusun pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan.

Selain itu, Dadan Cs juga diduga melakukan mark up pada sejumlah pengadaan, termasuk motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi, serta meloloskan yayasan yang tidak memenuhi syarat sebagai mitra SPPG. Perbuatan tersebut disebut berpotensi menimbulkan kerugian negara yang masih dalam proses perhitungan oleh Kejagung.

Dadan Cs dijerat Pasal 603 dan/atau Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU No.1/2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.