JAKARTA, iNews.id – Dompet digital kini sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia, mulai dari bayar tagihan, beli makanan, isi pulsa, hingga kirim uang ke teman dan keluarga. Namun, di tengah tingginya frekuensi transaksi digital sehari-hari, pengeluaran kecil seperti biaya admin sering kali tidak disadari dan dapat terakumulasi seiring waktu.

Presiden Direktur ShopeePay Indonesia, Eka Nilam Dari, mengatakan bahwa aplikasi ShopeePay terus berkomitmen membantu pengguna mengelola keuangan sehari-hari dengan lebih bijak, tidak hanya melalui fitur transaksi yang praktis, tetapi juga lewat berbagai promo ShopeePay dan keuntungan yang relevan dengan kebutuhan pengguna.

“Melalui berbagai promo seperti gratis biaya admin, pengguna bisa mengurangi pengeluaran tambahan yang sering kali muncul dari aktivitas transaksi sehari-hari. Harapannya, dengan Aplikasi ShopeePay sebagai Dompet Serba Bisa, pengguna dapat menikmati pengalaman transaksi yang lebih hemat sekaligus membantu mereka mengatur pengeluaran dengan lebih baik,” ujarnya.

Menjawab kebutuhan tersebut, aplikasi ShopeePay menghadirkan berbagai solusi praktikal agar transaksi keuangan digital bisa lebih hemat melalui kampanye Pasti Gratis, mulai dari kirim uang gratis ke semua bank dan e-wallet, gratis isi saldo ShopeePay, hingga gratis tarik tunai ShopeePay di berbagai merchant ritel.

Berikut empat tips yang bisa membantu kamu mengelola pengeluaran bulanan agar saldo dompet digital tidak cepat habis:

1. Kirim Uang ke Semua Bank dan E-wallet Pasti Gratis

Dengan aplikasi ShopeePay, pengguna dapat menikmati kirim uang gratis ke semua bank, virtual account, dan berbagai e-wallet sepuasnya.

Menariknya, transfer bisa dilakukan mulai dari Rp1 di bank/e-wallet terpilih tanpa minimum transaksi dan tanpa biaya admin, sehingga pengguna tidak perlu khawatir saldo terpotong biaya tambahan setiap kali bertransaksi, termasuk untuk kebutuhan transfer ShopeePay ke DANA, GoPay, maupun bank.

Cara Kirim Uang dengan ShopeePay:

- Buka aplikasi ShopeePay dan pilih menu Kirim Uang
- Pilih tujuan transfer ke bank atau e-wallet
- Masukkan nomor rekening atau nomor handphone tujuan
- Masukkan nominal, konfirmasi transaksi dan klik “Kirim Sekarang”

2. Maksimalkan Gratis Isi Saldo ShopeePay

Selain kirim uang, pengguna juga bisa lebih hemat saat melakukan isi saldo ShopeePay. Gratis biaya admin tersedia untuk berbagai metode isi saldo, mulai dari transfer bank, virtual account, kartu debit atau kredit, hingga top up ShopeePay di Indomaret dan Alfamart.

Pengguna juga dapat menikmati gratis biaya admin isi saldo hingga 20 kali per bulan melalui metode online, serta gratis isi saldo tunai hingga 5 kali per bulan di merchant seperti Alfamart, Alfamidi, Dan+Dan, Indomaret, dan Pos Indonesia.

Dengan gratis isi saldo, pengguna dapat lebih fleksibel melakukan transaksi sehari-hari tanpa perlu khawatir biaya tambahan, termasuk untuk kebutuhan seperti top up ShopeePay lewat BCA atau isi saldo melalui merchant retail terdekat.

Cara Mengisi Saldo ShopeePay:

- Buka aplikasi ShopeePay dan pilih menu Isi Saldo
- Pilih metode pembayaran yang diinginkan baik melalui transfer bank, direct debit/ kartu debit atau merchant Alfamart dan Indomaret.
- Ikuti instruksi pembayaran sesuai metode yang dipilih
- Saldo akan otomatis masuk setelah transaksi berhasil

3. Tarik Tunai Pasti Gratis di Minimarket Terdekat

Dalam kondisi tertentu, kebutuhan uang tunai masih sering dibutuhkan. Melalui fitur tarik tunai ShopeePay, pengguna bisa menarik saldo ShopeePay menjadi uang tunai dengan lebih praktis langsung di merchant ritel seperti Alfamart dan Indomaret.

ShopeePay juga menyediakan gratis tarik tunai sepuasnya, sehingga pengguna tetap bisa lebih hemat saat membutuhkan uang tunai, termasuk untuk kebutuhan seperti cara tarik tunai ShopeePay di Indomaret atau Alfamart.

Cara Tarik Tunai ShopeePay:

- Buka aplikasi ShopeePay dan pilih menu Tarik Tunai
- Pilih lokasi tarik tunai, seperti Alfamart/ Alfamidi hingga Indomaret
- Klik Tampilkan Kode Token dan masukkan PIN ShopeePay
- Tunjukkan kode token dan nomor handphone ke kasir
- Uang tunai langsung dapat diterima setelah transaksi berhasil

4. Gunakan Promo Bayar QRIS Seribu untuk Transaksi Harian:

Selain fitur transaksi gratis, pengguna juga dapat memanfaatkan berbagai promo lain seperti Bayar QRIS Seribu untuk kebutuhan sehari-hari menggunakan kode QR ShopeePay. Melalui promo ini, pengguna yang belum pernah melakukan transaksi QRIS dengan aplikasi ShopeePay bisa menikmati harga lebih murah di berbagai merchant menggunakan pembayaran QRIS ShopeePay.

Mulai dari makanan, kebutuhan harian, hingga hiburan digital, seluruh transaksi dapat dilakukan dengan lebih praktis dalam satu aplikasi.  Selain menghadirkan berbagai fitur dan promo yang relevan untuk kebutuhan sehari-hari, aplikasi ShopeePay juga dilengkapi dengan fitur keamanan ShopeePay Proteksi yang membantu memberikan perlindungan Jaminan 100 persen Saldo Kembali agar pengguna dapat bertransaksi dengan lebih aman dan nyaman.

Aplikasi ShopeePay dapat diunduh melalui Google Play Store dan Apple App Store. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan dan ketentuan, pengguna dapat mengeceknya secara langsung di aplikasi ShopeePay atau kanal resmi ShopeePay. Pengguna juga diimbau untuk selalu berhati-hati terhadap tautan atau penawaran yang mengatasnamakan ShopeePay di luar kanal resmi.

Editor: Rizqa Leony Putri

Bila belanja lebih banyak bersifat konsumtif atau musiman, dampaknya bisa cepat memudar setelah periode Hari Raya selesai

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan percepatan belanja pemerintah yang dilakukan selama triwulan I tahun ini turut memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah uang beredar pada Maret 2026.

“Ini menunjukkan bahwa aktivitas fiskal yang lebih cepat ikut menambah likuiditas dalam perekonomian, sehingga memperkuat transaksi, konsumsi, dan kegiatan usaha,” ucap Josua Pardede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2026 tumbuh 9,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dari Februari 2026 yang tercatat sebesar 8,7 persen yoy.

Salah satu pendorong utamanya adalah tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang tumbuh 39,2 persen yoy, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Februari 2026 yang sebesar 25,6 persen yoy.

Namun, Josua menilai bahwa efek tersebut perlu dimaknai secara hati-hati karena likuiditas yang meningkat tidak serta merta mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, jika tidak diikuti oleh peningkatan produksi, investasi swasta, dan penguatan produktivitas.

Ia mencontohkan, pengeluaran pemerintah yang cenderung bersifat konsumtif, seperti pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) saat periode Ramadan dan Idul Fitri, hanya memberikan dorongan sesaat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak berpengaruh lagi pada bulan-bulan berikutnya.

“Bila belanja lebih banyak bersifat konsumtif atau musiman, dampaknya bisa cepat memudar setelah periode Hari Raya selesai,” kata Josua.

Peningkatan aktivitas belanja pemerintah pada triwulan I berhubungan erat dengan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah pada periode tersebut, sebagaimana yang tercermin dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy, terdiri dari belanja pusat Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,81 persen yoy pada periode tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Karena itu, belanja pemerintah tetap penting sebagai penopang, tetapi tidak sehat bila menjadi satu-satunya sumber akselerasi ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan belanja pemerintah masih bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan selanjutnya, tapi tidak bisa setinggi pencapaian pada triwulan I.

“Ada tiga alasan. Pertama, sebagian kenaikan triwulan I berasal dari efek dasar rendah (low-based effect) tahun sebelumnya, percepatan belanja, THR (Tunjangan Hari Raya), dan momentum Ramadan-Idul Fitri, sehingga dorongannya kemungkinan menurun pada triwulan II dan III,” ujar Josua Pardede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Ia menuturkan, alasan kedua adalah ruang fiskal yang menghadapi tekanan karena belanja negara tumbuh tinggi dan kebutuhan pembiayaan meningkat, sedangkan rupiah masih melemah dan harga energi global masih tinggi.

Selain itu, jika belanja pemerintah terus dipacu tanpa perbaikan penerimaan dan efisiensi kinerja, pasar dapat melihat risiko defisit dan pembiayaan meningkat, yang pada akhirnya menekan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dan nilai tukar rupiah.

“Karena itu, belanja pemerintah tetap penting sebagai penopang, tetapi tidak sehat bila menjadi satu-satunya sumber akselerasi ekonomi,” kata Josua.

Ia juga menilai bahwa kualitas efek pengganda (multiplier effect) belanja pemerintah tidak dapat dipastikan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan karena hal tersebut sangat bergantung pada jenis belanja yang dilakukan.

Ia menyampaikan, belanja yang paling kuat dampaknya adalah belanja yang masuk ke sektor produktif, perbaikan infrastruktur dasar, percepatan distribusi pangan, penguatan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan partisipasi pelaku usaha kecil dalam rantai pasok lokal.

Sebaliknya, lanjut Josua, belanja yang hanya meningkatkan konsumsi jangka pendek tanpa memperbesar kapasitas produksi akan cepat habis dampaknya dan berisiko menambah tekanan inflasi maupun impor.

Ia pun menggarisbawahi pentingnya menjaga tekanan impor, mengingat impor pada triwulan I tumbuh lebih tinggi daripada ekspor. Impor pada periode tersebut meningkat 7,18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sedangkan ekspor hanya tumbuh 0,90 persen yoy.

Kondisi tersebut, menurut dia, bisa menggeser potensi pertumbuhan ekonomi nasional melalui permintaan domestik menjadi dinikmati oleh pelaku usaha di luar negeri melalui impor bahan baku, barang modal, hingga komoditas energi.

“Artinya, efek pengganda akan makin besar bila belanja pemerintah menyerap produk domestik, bukan terlalu banyak bergantung pada barang impor,” imbuh Josua.

Peningkatan aktivitas belanja pemerintah pada triwulan I berhubungan erat dengan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah pada periode tersebut, sebagaimana yang tercermin dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy, terdiri dari belanja pusat Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,81 persen yoy pada periode tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Efek pengganda belanja pemerintah pada triwulan I 2026 cukup kuat karena jenis belanjanya langsung menyentuh pendapatan dan permintaan domestik

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan efek pengganda (multiplier effect) dari kegiatan belanja pemerintah pada triwulan I 2026 memberikan pengaruh langsung terhadap permintaan domestik.

“Efek pengganda belanja pemerintah pada triwulan I 2026 cukup kuat karena jenis belanjanya langsung menyentuh pendapatan dan permintaan domestik,” ujar Josua Pardede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan jenis belanja pemerintah pada Januari- Maret 2026 bisa berdampak langsung terhadap permintaan domestik karena disalurkan dalam bentuk pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN, TNI, Polri dan pensiunan.

Hal tersebut meningkatkan pendapatan siap belanja yang dimiliki masyarakat, sehingga mendorong konsumsi rumah tangga saat Ramadhan dan Idul Fitri.

Josua menyatakan bahwa belanja pemerintah juga direalisasikan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendorong permintaan pada rantai pangan, katering, logistik, pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha kecil di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Terdapat pula pemberian bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT atau Kartu Sembako) serta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang menjaga daya beli kelompok rentan dan menahan pelemahan konsumsi.

Selain itu, belanja pemerintah juga digunakan sebagai modal untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan komunikasi serta pengadaan peralatan dan mesin produksi yang memberikan dorongan terhadap sektor konstruksi, bahan bangunan, perdagangan, angkutan, hingga industri pengolahan.

“Karena itu, dampaknya tidak berhenti pada angka konsumsi pemerintah, tetapi menyebar ke konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen, investasi yang tumbuh 5,96 persen dan aktivitas produksi di beberapa sektor utama,” katanya.

Josua menuturkan peningkatan aktivitas belanja pemerintah pada triwulan berhubungan erat dengan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah pada periode tersebut, sebagaimana yang tercermin dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026.

Ia mengatakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara triwulan I 2026 mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy, terdiri dari belanja pusat Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,81 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Ia menyampaikan bahwa kenaikan belanja pemerintah tersebut membantu perekonomian nasional tumbuh 5,61 persen yoy melalui dua cara.

Pertama, secara langsung, yaitu belanja pemerintah masuk sebagai salah satu komponen PDB. Kedua, secara tidak langsung, yaitu belanja pemerintah mendorong pendapatan rumah tangga, permintaan barang dan jasa, belanja ritel, logistik, konstruksi, serta kegiatan usaha pemasok pemerintah.

“Dengan pangsa konsumsi pemerintah sekitar 6-7 persen terhadap PDB dan pertumbuhan 21,81 persen, kontribusi langsungnya terhadap pertumbuhan dapat diperkirakan sekitar 1,3 poin persentase, sebelum memperhitungkan efek lanjutan ke konsumsi rumah tangga dan investasi,” jelas Josua.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PARTNER Boston Consulting Group Ferry Malvina mengungkapkan masyarakat Indonesia cenderung mengubah perilaku belanja karena khawatir terhadap kenaikan biaya hidup. “Sekitar 40 persen dari mereka ada yang mengurangi big spending-nya,” kata Ferry dalam forum diskusi, di Jakarta, Selasa, 2 Desember 2025.

Pernyataan itu disampaikan Ferry saat memaparkan hasil penelitian ASEAN Consumer Sentiment Study (ACSS) 2025. Penelitian tersebut dilakukan pada Mei–Juni 2025 dengan sampel sebanyak 1.000 warga Indonesia berusia 18 hingga 65 tahun.

Dalam penelitian itu, saat menghadapi kenaikan harga, Ferry mengatakan masyarakat tidak mengurangi porsi pengeluaran. Namun konsumen Indonesia, kata Ferry, cenderung bersikap berhati-hati terhadap pengeluaran.

Sebagai rinciannya, Ferry mengungkapkan terdapat tiga perilaku belanja yang dilakukan konsumen Indonesia. Pertama, sebanyak 46 persen responden mengaku menunda pengeluaran besar. Kedua, sebanyak 44 persen responden mengurangi kebutuhan non-esensial. Sementara itu sebanyak 42 persen responden mencari diskon jika ingin membeli sesuatu.

Sementara itu, Head of Cards and Payment UOB Indonesia Herman Soesatyo mengatakan tingkat optimisme masyarakat Indonesia melemah. Itu tergambarkan dari indeks sentimen konsumen ASEAN UOB yang mencatat sentimen keseluruhan Indonesia di angka 55 atau turun dari posisi 58 pada tahun sebelumnya. Menurut Herman, penurunan indeks tersebut disebabkan oleh meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap perekonomian dan tekanan pada sisi pengeluaran.

Indeks tersebut dirancang untuk mempelajari kepercayaan konsumen di seluruh pasar utama ASEAN. Indeks itu didasarkan enam pertanyaan yang mencerminkan persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa depan, serta kekhawatiran dan ekspektasi keuangan pribadi.

Herman menyatakan masyarakat Indonesia tidak mengurangi pengeluaran, tetapi lebih memperketat kebiasaan belanja. Dalam setahun terakhir, ACSS mencatat perubahan besar dalam kebiasaan belanja masyarakat.

Hampir separuh responden atau 49 persennya membeli lebih banyak produk saat diskon. Sementara 43 persen membeli lebih banyak produk multifungsi untuk memaksimalkan nilai. Kemudian 38 persen lebih memilih belanja produk lokal.

Selain itu, 34 persen responden mengaku lebih sering membeli produk dengan kualitas optimal atau tanpa merek. Sementara sebanyak 33 persen responden membutuhkan waktu lebih lama untuk mempertimbangkan membeli produk. “Kami melihat bahwa konsumen kami lebih bijak,” kata Herman saat menanggapi kebiasaan belanja ini.

Herman juga menyoroti perubahan alokasi pengeluaran masyarakat. Ia mengungkapkan sebanyak 45 persen konsumen mengalokasikan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. Alokasi ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan biaya hidup sehari-hari.

Sementara itu Herman mengungkapkan terjadi peningkatan alokasi pengeluaran untuk gaya hidup mewah dan pengalaman. “Kalau kita lihat ada pergeseran nih. (uang) Disimpan, diirit-irit. Tapi spending-nya di tempat lain yang lebih berguna,” tutur dia.

Jakarta, CNBC Indonesia — Dalam sebuah survei dari Bankrate terhadap 2.078 responden di Amerika Serikat, kurang menabung menjadi penyesalan finansial terbesar yang dirasakan masyarakat Negeri Paman Sam tahun ini.

Survei menunjukkan 3 dari 4 orang Amerika memiliki penyesalan finansial, dan sekitar 40% menyebut masalah tabungan sebagai sumber utamanya, baik tabungan pensiun, dana darurat maupun biaya pendidikan anak. Sementara itu, 20% lainnya menyesal karena mengambil terlalu banyak utang, khususnya dari kartu kredit dan pinjaman pendidikan.

"Penyesalan soal tidak menabung cukup untuk pensiun muncul setiap tahun, dan jumlahnya makin besar seiring usia," ujar Stephen Kates, analis finansial Bankrate, dikutip dari CNBC.com, Minggu (16/11/2025).

Menariknya, 43% responden mengaku belum melakukan apa pun untuk memperbaiki penyesalan finansial mereka selama setahun terakhir. Ketika ditanya apa yang paling bisa membantu kondisi keuangan mereka, warga AS menyebut kebutuhan pokok yang lebih murah, peluang kerja lebih baik, tarif sewa yang lebih rendah, hingga pasar saham yang kembali pulih.

Kondisi tersebut sebenarnya cukup dengan Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan hanya 76,3% penduduk di Tanah Air yang memiliki rekening bank di lembaga keuangan formal.

Sementara itu, menurut data terakhir dari OJK, terdapat sekitar 29 juta pekerja yang tercatat sebagai peserta dana pensiun. Sementara itu jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2025 sebanyak 154 juta orang.

Apabila saat ini Anda belum memiliki tabungan yang memadai untuk dana darurat dan juga dana pensiun, tiga pakar keuangan memberikan saran soal bagaimana memperbaiki kondisi finansial tersebut.

"Terlambat memulai lebih baik dibandingkan dengan tidak pernah memulai," kata Jake Martin, penasihat finansial dari Ohio.

Cara Mengatasi Penyesalan Finansial

Beberapa pakar keuangan AS memberikan strategi yang juga relevan dilakukan oleh masyarakat Indonesia:

1. Bereskan dulu 'kebakaran finansial'

Utamakan melunasi utang berbunga tinggi seperti kartu kredit atau pinjol. Bunga yang menumpuk dapat menghabiskan ruang tabungan.

Cara lain untuk menambah ruang tabungan adalah dengan memotong pengeluaran tetap, sebuah strategi yang disebut oleh Ashton Lawrence, seorang perencana keuangan asal South Carolina, sebagai mengendalikan hal-hal yang bisa dikendalikan.

"Kenali di mana uang untuk hal-hal tidak wajib (discretionary spending) bocor, apakah untuk makan di luar, terlalu banyak layanan streaming, langganan aplikasi yang sudah lupa, layanan pesan-antar, belanja impulsif, atau gaya hidup yang semakin mahal. Setiap uang yang tidak kamu keluarkan adalah uang yang bisa kamu alokasikan untuk hal yang lebih berguna," katanya.

2. Siapkan dana darurat untuk hidup 3-6 bulan

Dana darurat mencegah Anda kembali berutang ketika terjadi hal tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau biaya kesehatan mendadak. Persiapkan dana darurat dengan perhitungan biaya hidup selama 3-6 bulan.

Dana darurat juga sangat krusial untuk membantu mengurangi ketergantungan terhadap utang berbunga tinggi saat sesuatu yang di luar dugaan terjadi.

3. Tingkatkan tabungan pensiun

Setelah dua hal itu di atas dapat dikendalikan, siapkan dana pensiun untuk hari tua. "Sementara sebagian besar orang menargetkan menabung 5% hingga 10% dari penghasilan mereka, seseorang yang sedang berusaha mengejar ketertinggalan sebaiknya mencari cara untuk meningkatkan porsi tabungannya menjadi 20% hingga 30%, terutama jika mulai menabung serius di usia 40-an," kata Martin.

Dalam kondisi tertentu, Anda juga mungkin perlu mempertimbangkan untuk menunda usia pensiun jika membutuhkan lebih banyak waktu untuk menabung.

"Jumlah pasti yang perlu Anda tabung akan berbeda-beda tergantung sejumlah faktor, termasuk usia Anda dan gaya hidup yang Anda inginkan saat pensiun," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR menyepakati nilai Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) senilai Rp 168,08 terdiri dari anggaran pengeluaran operasional senilai Rp 20,82 triliun dan anggaran pengeluaran kebijakan Rp 147,26 triliun.

Sementara itu, untuk anggaran penerimaan telah disepakati targetnya senilai Rp 188,45 triliun, terdiri dari penerimaan operasional Rp 36,91 triliun, dan penerimaan anggaran kebijakan yang sebesar Rp 151,54 triliun.

Dengan catatan itu, maka target total anggaran BI pada 2026 dirancang surplus senilai Rp 20,37 triliun, dari sebelumnya dalam ATBI 2025 rancangannya defisit Rp 26,71 triliun, yang terdiri dari target penerimaan Rp 169,13 triliun, dan pengeluaran Rp 195,85 triliun.

Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan, ATBI 2026 itu didasarkan pada kesepakatan asumsi makroekonomi yang digunakan BI sebagai acuan penyusunan anggaran, berupa pertumbuhan ekonomi 5,33% yoy, inflasi 2,62% yoy, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 16.430.

"Karena sudah diterima anggota, pimpinan, dan Gubernur BI, saya nyatakan kesimpulan rapat ini sudah disetujui," kata Misbakhun saat rapat kerja pengambilan keputusan ATBI 2026, Kamis (13/11/2025).

Dalam rapat itu, Komisi XI juga menyetujui Bank Indonesia untuk menggunakan cadangan tujuan 2026 senilai Rp 6,48 triliun, penggunaan cadangan anggaran senilai Rp 507,99 miliar, dan cadangan tujuan Rp 308,75 miliar.

Sebagai informasi, untuk anggaran kebijakan tak lagi perlu mendapat persetujuan dari DPR, karena hanya sebatas informasi yang disampaikan oleh dewan gubernur Bank Indonesia.

"Sebagaimana diketahui, untuk anggaran kebijakan kami sampaikan sebagai informasi, sementara anggaran operasional kami sampaikan untuk mendapat persetujuan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Adapun untuk detail dari anggaran pengeluaran operasional, yang terbesar di antaranya untuk gaji dan penghasilan lainnya senilai Rp 5,95 triliun, manajemen SDM Rp 3,62 triliun, hingga layanan sarana dan prasarana Rp 2,82 triliun.

Untuk perumusan dan pelaksanaan kelembagaan dianggarkan BI atas hasil kesepakatan Komisi XI DPR senilai Rp 2,37 triliun, operasional kebijakan utama Rp 2,02 triliun, serta pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga, dan akseptasi digitalisasi Rp 715,6 miliar.

Anggaran untuk pelaksanaan supervisi Bank Indonesia senilai Rp 55 miliar, pelaksanaan edukasi, serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan Rp 456,69 miliar, pajak Rp 2,28 triliun, dan cadangan anggaran Rp 507,99 miliar.

Sedangkan untuk detail penerimaan anggaran operasional dalam ATBI 2026 rinciannya penerimaan aset valas Rp 36,82 triliun, penerimaan kelembagaan Rp 8,89 miliar, dan penerimaan administrasi Rp 76,36 miliar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menjalani masa pensiun yang damai tanpa rasa cemas dan kekhawatiran akan kondisi keuangan adalah harapan banyak orang. Untuk mencapai hal itu, Anda harus memiliki dana tabungan pensiun yang cukup. Berapakah jumlah yang ideal?

Menurut penyedia rencana pensiun Fidelity, idealnya seseorang sudah memiliki tabungan yang nilainya setara enam kali pendapatan tahunan saat mencapai usia 50, terutama jika mereka berencana pensiun di usia 67 tahun.

Misalnya, jika dalam setahun total pendapatan Anda adalah Rp100 juta, maka jumlah tersebut harus dikalikan enam, sehingga totalnya adalah Rp600 juta.

Namun, angka tersebut bukan patokan mutlak. Menurut Nathan Sebesta, perencana keuangan bersertifikat sekaligus pendiri Access Wealth Strategies, jumlah tabungan yang dibutuhkan bergantung pada beberapa faktor: kapan Anda ingin pensiun, berapa besar pengeluaran Anda di masa pensiun, dan di mana Anda tinggal.

Apa yang harus dilakukan jika dana tabungan masih jauh dari target?

Jika tabungan pensiun Anda tertinggal jauh, Sebesta menyarankan untuk menurunkan ekspektasi pendapatan saat pensiun. Fokuskan sisa waktu 10-15 tahun ke depan untuk melunasi utang, mengurangi pengeluaran, dan mempertimbangkan pindah ke lokasi dengan biaya hidup lebih rendah.

Sebagai langkah terakhir, Anda mungkin perlu tetap bekerja saat memasuki usia pensiun.

"Tidak ada yang bermimpi harus tetap bekerja saat pensiun," kata Sebesta. "Namun, bagi yang terlambat memulai dan tak bisa mengejar ketertinggalan, ini bisa jadi satu-satunya pilihan realistis."

Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat yang tinggal di Jakarta Selatan tercatat sebagai kelompok pengeluaran per kapita terbesar di Indonesia. Angkanya bahkan tembus dua kali lipat dibandingkan rata-rata pengeluaran nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Pengeluaran per Kapita Disesuaikan nasional pada tahun 2025 mencapai Rp12,80 juta per tahun, meningkat dibandingkan Rp11,30 juta pada tahun 2019.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pengeluaran riil per kapita per tahun masyarakat Indonesia mengalami peningkatan pada 2025.

Pengeluaran riil per kapita per tahun yang telah disesuaikan ini menurut BPS sebagai gambaran rata-rata konsumsi penduduk per tahun berdasarkan harga konstan tahun 2021 dengan wilayah rujukan Jakarta Selatan.

Pada 2025, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) mencapai Rp 12.802.000 per tahun. Capaian ini meningkat Rp 461.000 dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pengeluaran riil ini berdasarkan rata-rata konsumsi per tahun berdasarkan harga konstan," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud saat konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Sejak 2020, pengeluaran riil per kapita per tahun masyarakat Indonesia terus mengalami kenaikan. Pada 2020 sebesar Rp 11,01 triliun, 2021 menjadi Rp 11,15 juta, 2022 Rp 11,47 juta, 2023 Rp 11,89 juta, dan pada 2024 senilai Rp 12,34 juta.

Berdasarkan wilayahnya, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan ini paling besar di DKI Jakarta, mencapai Rp 20,67 juta. Diikuti Kepulauan Riau yang sebanyak Rp 15,88 juta, D.I. Yogyakarta Rp 15,85 juta, dan Bali Rp 15,38 juta.

Terendah ada di Papua Pegunungan yang per tahun ini senilai Rp 5,86 juta, Papua Tengah Rp 8,03 juta, dan Nusa Tenggara Timur yang sebesar Rp 8,73 juta.

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90, meningkat 0,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,02. Seluruh indikator penyusun IPM mengalami peningkatan

"Peningkatan IPM tahun 2025 didorong oleh peningkatan seluruh indikator penyusun, yaitu Umur Harapan Hidup sebesar 0,32 tahun, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 461.000 rupiah, Harapan Lama Sekolah sebesar 0,09 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 0,22 tahun," kata Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Rabu (5/11/2025).

Dari data BPS, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir mencapai 74,47 tahun atau meningkat 0,32 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Indikator pendukung IPM, antara lain umur harapan hidup saat lahir 74,47 tahun atau meningkat 0,32 tahun dibandingkan tahun 2024. Ini menandakan adanya perbaikan taraf kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh kesadaran melahirkan fasilitas kesehatan, kesadaran akan pentingnya menggunakan air minum layak serta meningkatkan akses kesehatan.

"Artinya rata-rata bayi baru lahir akan hidup hingga 74,47 tahun," jelasnya.

Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas sebesar 13,30 tahun atau meningkat 0,09 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas tercatat sebesar 9,07 tahun atau meningkat 0,22 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

BPS mencatat, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 12.802.000 rupiah, meningkat 461.000 rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, pada tahun 2025, capaian pembangunan manusia di tingkat provinsi berkisar antara 54,91 (Papua Pegunungan) hingga 85,05 (DKI Jakarta). Dua provinsi mengalami perubahan status pembangunan manusia, yaitu Kepulauan Riau dan Papua Barat Daya.

Edy menjelaskan Kepulauan Riau mengalami perubahan status pembangunan manusia dari "tinggi" menjadi "sangat tinggi", dengan capaian IPM sebesar 80,53. Sementara itu, Papua Barat Daya mengalami perubahan status pembangunan manusia dari "sedang" menjadi "tinggi", dengan capaian IPM sebesar 70,55.

Foto: Rilis BPS Rabu (5/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistic) Rilis BPS Rabu (5/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistic)

Jakarta, CNBC Indonesia-Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 mencapai 75,90. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Sejak 2020 IPM mengalami peningkatan konsisten," kata Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dalam konferensi pers, Rabu (5/11/2025)

Indikator pendukung IPM, antara lain umur harapan hidup saat lahir 74,47 tahun atau meningkat 0,32 tahun dibandingkan tahun 2024. Ini menandakan adanya perbaikan taraf kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh kesadaran melahirkan fasilitas kesehatan, kesadaran akan pentingnya menggunakan air minum layak serta meningkatkan akses kesehatan.

"Artinya rata-rata bayi baru lahir akan hidup hingga 74,47 tahun," jelasnya.

Rata-rata lama sekolah 9,07 tahun, harapan lama sekolah 13,30 tahun atau meningkat 0,09 tahun. Pada penduduk usia 25+ naik 0,22 tahun. Peningkatan ini seiring degan fasilitas dan akses pendidikan yang lebih baik.

Pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikanRp12,8 juta atau meningkat Rp461. "Pengeluaran riil berdasarkan rata-rata konsumsi per tahun berdasarkan harga konstan," ungkapnya.