Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Surabaya sedang menawarkan pelajaran menarik. Kota ini berusaha menunjukkan bahwa investasi bukan sekadar tentang modal yang datang, melainkan tentang manfaat yang tinggal.

Surabaya (ANTARA) - Ada kota yang mengejar investasi demi mengejar angka. Ada pula kota yang berusaha menjadikan investasi sebagai jalan memperluas kesejahteraan. Kota Surabaya, Jawa Timur tampaknya memilih jalur kedua.

Pilihan itu kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan Anugerah Investa Surabaya (AIS) 2025 yang digelar di Balai Kota Surabaya belum lama ini dengan mengangkat tema Surabaya Gerbang Investasi Kelas Dunia.

Sekilas, ajang ini memang tampak seperti seremoni pemberian penghargaan kepada pelaku usaha. Namun, jika dicermati lebih dalam, AIS menyimpan pesan yang jauh lebih besar. Investasi tidak lagi dipandang sebatas besarnya modal yang masuk, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus mengurangi kemiskinan.

Cara pandang tersebut menarik karena berkembang di tengah persaingan antardaerah yang semakin ketat dalam memperebutkan investasi. Banyak pemerintah daerah berlomba menawarkan insentif fiskal, kemudahan perizinan, hingga pembangunan kawasan industri. Sayangnya, tidak sedikit investasi yang berhenti pada pencatatan statistik. Nilai penanaman modal meningkat, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat sekitar.

Surabaya mencoba menghadirkan ukuran yang berbeda. Dalam AIS 2025, perusahaan tidak hanya dinilai berdasarkan besarnya modal yang ditanamkan. Kepatuhan terhadap regulasi, legalitas usaha, hingga komitmen menyerap tenaga kerja lokal menjadi indikator utama. Bahkan, kemitraan dengan UMKM ikut menjadi bagian dari penilaian.

Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma investasi yang kini banyak dikembangkan di berbagai negara. Organisasi internasional seperti UNCTAD dalam World Investment Report beberapa tahun terakhir menekankan pentingnya investasi berkelanjutan (sustainable investment), yakni investasi yang tidak sekadar menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan manfaat sosial dan lingkungan.

Indonesia pun mulai mengarah ke konsep serupa. Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM terus mendorong investasi yang berkualitas, yaitu investasi yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kapasitas industri nasional, serta memperkuat ekonomi lokal.

Dalam konteks itu, langkah Surabaya memiliki relevansi yang kuat. Kota ini tidak sekadar menjadi tujuan modal, melainkan berusaha memastikan bahwa setiap investasi meninggalkan jejak kesejahteraan.

Ekonomi lokal

Tantangan terbesar investasi sebenarnya bukan bagaimana menarik investor datang, melainkan bagaimana membuat manfaat investasi menyebar secara adil.

Persoalan tersebut kerap muncul di banyak daerah. Investasi besar masuk, kawasan industri tumbuh, tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Tenaga kerja didatangkan dari luar daerah, rantai pasok dikuasai perusahaan besar, sementara UMKM kesulitan menembus pasar.

Fenomena semacam itu menciptakan apa yang dalam ekonomi pembangunan disebut enclave economy, yakni pertumbuhan ekonomi yang terisolasi dan tidak terhubung dengan masyarakat sekitar.

Karena itu, kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang mendorong investor bermitra dengan UMKM menjadi langkah yang layak diapresiasi. Ketika perusahaan membutuhkan katering, percetakan, logistik, seragam kerja, hingga jasa kebersihan, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi pelaku usaha lokal. Nilai ekonomi yang tercipta pun tidak berhenti di perusahaan, tetapi mengalir ke masyarakat.

Efek bergandanya sangat besar. UMKM memperoleh pasar yang lebih pasti, kualitas produksinya meningkat karena mengikuti standar industri, sementara perusahaan mendapatkan rantai pasok yang lebih efisien.

Hubungan semacam ini juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bahwa ekonomi lokal yang memiliki jejaring usaha kuat lebih mampu bertahan menghadapi krisis dibanding ekonomi yang hanya bergantung pada perusahaan besar.

Surabaya sebenarnya telah memiliki modal cukup baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), struktur ekonomi kota ini didominasi sektor perdagangan, industri pengolahan, akomodasi, makanan dan minuman, serta jasa. Seluruh sektor tersebut memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan UMKM.

Karena itu, investasi yang masuk semestinya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi pengungkit bagi ribuan usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian kota.

Di sisi lain, langkah Pemkot Surabaya membuka Klinik Investasi juga menunjukkan bahwa kemudahan perizinan kini dipahami sebagai pelayanan publik, bukan sekadar urusan administratif. Kepastian hukum menjadi faktor penting bagi dunia usaha. Investor membutuhkan proses yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar.

Komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola yang bersih merupakan modal yang tidak kalah penting dibanding pembangunan infrastruktur. Banyak studi menunjukkan bahwa kepastian regulasi sering kali lebih menentukan keputusan investasi dibanding besarnya insentif yang diberikan.

Namun demikian, kemudahan perizinan harus tetap diimbangi dengan pengawasan yang kuat. Investasi yang baik bukan berarti mengabaikan perlindungan lingkungan, hak pekerja, ataupun kepentingan masyarakat. Di sinilah pemerintah daerah dituntut menjaga keseimbangan antara kemudahan berusaha dan kepentingan publik.

Masa depan

AIS 2025 menunjukkan bahwa investasi dapat menjadi wajah baru pembangunan daerah. Akan tetapi, penghargaan hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang.

Ke depan, indikator investasi berkualitas dapat diperluas. Misalnya melalui pengukuran jumlah UMKM yang berhasil naik kelas setelah bermitra dengan perusahaan besar, peningkatan pendapatan tenaga kerja lokal, kontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan, hingga penciptaan inovasi berbasis teknologi.

Penghargaan juga dapat diarahkan untuk mendorong praktik bisnis berkelanjutan. Perusahaan yang berhasil mengurangi emisi karbon, mengembangkan energi terbarukan, mengelola limbah secara bertanggung jawab, atau meningkatkan inklusi penyandang disabilitas dapat memperoleh apresiasi lebih tinggi. Dengan demikian, investasi tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas pembangunan.

Tidak kalah penting adalah membangun ekosistem kolaborasi yang lebih luas. Perguruan tinggi, lembaga riset, komunitas inovasi, dan pelaku usaha perlu dipertemukan agar investasi mampu melahirkan produk bernilai tambah tinggi. Surabaya memiliki modal besar sebagai kota pendidikan, industri, dan perdagangan yang dapat menjadi pusat inovasi kawasan timur Indonesia.

Pada saat yang sama, keberhasilan investasi sebaiknya tidak lagi hanya diukur melalui triliunan rupiah yang tercatat dalam laporan penanaman modal. Angka memang penting, tetapi dampak jauh lebih bermakna.

Investasi yang mampu membuka pekerjaan, menghidupkan UMKM, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperkuat industri lokal, serta mempersempit kesenjangan sosial akan meninggalkan warisan pembangunan yang lebih kokoh.

Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Surabaya sedang menawarkan pelajaran menarik. Kota ini berusaha menunjukkan bahwa investasi bukan sekadar tentang modal yang datang, melainkan tentang manfaat yang tinggal.

Ketika setiap rupiah yang ditanam mampu kembali kepada masyarakat dalam bentuk pekerjaan, layanan publik, kesempatan usaha, dan harapan baru, investasi telah melampaui fungsi ekonominya. Ia berubah menjadi fondasi kesejahteraan yang tumbuh bersama kota dan seluruh warganya.

Copyright © ANTARA 2026

Semarang, Jateng (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah usaha di Provinsi Jawa Tengah berkontribusi sebesar 15,25 persen dari total jumlah usaha yang ada di Indonesia.

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi di Semarang, Jateng, Kamis, menegaskan Jateng memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, dengan total 5 juta unit usaha.

Jumlah tersebut, kata dia, setara dengan 25,76 persen dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan 15,25 persen dari total usaha di Indonesia.

"Kalau kita mendata di Jawa Tengah dengan sangat baik, artinya kita menyelesaikan setidaknya 15 persen kualitas pendataan di Indonesia," katanya saat Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang.

Ia menjelaskan Sensus Ekonomi 2026 berbeda dari sensus sebelumnya, karena sensus tahun ini turut mencakup sektor pertanian hingga rumah tangga.

Menurut dia, pendataan hingga rumah tangga diperlukan karena banyak aktivitas ekonomi kini dilakukan dari rumah, termasuk usaha berbasis digital.

"Sekarang sudah pakai TikTok, sudah pakai media sosial, itu tidak terlihat dari luar. Baru bisa kita data, baru bisa kita identifikasi kalau kita masuk ke rumah-rumah," katanya.

Ia menambahkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 berbeda dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebab secara khusus mendata aktivitas ekonomi, baik pelaku usaha maupun ekonomi keluarga.

Selain itu, Sonny juga memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan perpajakan.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyatakan data sensus tersebut menjadi dasar penting dalam membaca kondisi ekonomi dan menyusun kebijakan pembangunan daerah.

Menurut dia, hasil sensus akan membantu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memetakan potensi ekonomi daerah secara lebih akurat.

Karena itu, ia meminta bupati, wali kota, hingga aparatur pemerintah ikut menyosialisasikan sensus kepada masyarakat.

"Kita bisa memetakan tentang daerah kita, ekonomi Jawa Tengah gambarannya kayak apa. Ini penting agar kita semuanya menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi ini adalah basisnya data," katanya.

Luthfi juga mengimbau masyarakat, khususnya pelaku usaha mulai dari UMKM hingga usaha rumah tangga agar terbuka saat didata petugas sensus.

Ia memastikan data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya.

Data yang akurat, kata dia, akan menjadi pijakan agar pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat berjalan selaras.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan jajaran BPS se-Jateng. Sensus yang dilaksanakan hingga 31 Agustus 2026 di Jateng melibatkan 36.891 petugas.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - Peran generasi muda penting dikuatkan dalam mendorong transformasi sektor perkebunan Indonesia di tengah tantangan ketahanan pangan, energi, serta perubahan iklim global. Sektor perkebunan memiliki posisi strategis dalam mendukung perekonomian nasional, sehingga membutuhkan dukungan inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif talenta muda untuk menjaga daya saing di tingkat global.

“Kita harus bersama-sama membangun sektor perkebunan Indonesia. Masa depan sektor ini tidak hanya ditentukan oleh perusahaan atau pemerintah, tetapi oleh seluruh pihak yang memiliki komitmen untuk mendorong kemajuan bangsa,” kata Dirut Holding Perkebunan Nusantara (PT Perkebunan Nusantara III), Denaldy Mulino Mauna dalam Studium Generale bertema “Membangun Masa Depan Sektor Perkebunan Indonesia: Inovasi, Talenta Muda, dan Keberlanjutan” di Institut Pertanian Bogor (IPB University), Selasa (9/6/2026).

Mengungkap Strategi Holding Perkebunan Nusantara Melakukan Transformasi Bisnis

Di hadapan ratusan mahasiswa dan alumni IPB University , Denaldy menekankan, penguatan inovasi dan pengembangan talenta muda menjadi fondasi utama dalam menghadapi transformasi industri. Khususnya pada aspek digitalisasi, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya saing global sektor perkebunan Indonesia. “Generasi muda memiliki peran penting dalam mendorong transformasi digital, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing perkebunan Indonesia di tingkat global,” tambahnya.

Selain dihadiri ratusan peserta dari kalangan mahasiswa dan alumni IPB University, kegiatan ini turut dihadiri M Abdan Rofi (Presiden KM IPB), Aidil Afdan Pananrang (Founder Rembuk Pemuda), serta Prof Deni Noviana (Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University), yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi.

Dalam sambutannya, Prof Deni menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum yang mempertemukan dunia akademik dengan pelaku industri secara langsung. Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap tantangan pembangunan nasional.

Kolaborasi seperti ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami tantangan pembangunan secara langsung dari para pelaku industri. ”Ini adalah bentuk sinergi yang perlu terus diperkuat untuk melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan nasional ke depannya,” ujarnya.

Presiden BEM KM IPB, M. Abdan Rofi, juga menyoroti tantangan sektor perkebunan saat ini dapat menjadi peluang bagi generasi muda untuk menghadirkan inovasi baru. “Setiap tantangan selalu menghadirkan peluang. Transformasi sektor perkebunan hari ini dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk menciptakan inovasi, membangun teknologi baru, dan menghadirkan solusi yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional,” katanya.

Sementara itu, Founder Rembuk Pemuda, Aidil Afdan Pananrang, menegaskan pembangunan bangsa merupakan kerja kolektif seluruh elemen masyarakat. “Kerja-kerja untuk mengoptimalkan peluang bagi kemajuan bangsa bukanlah kerja satu atau dua pihak saja. Ini adalah kerja bersama lebih dari 200 juta jiwa yang memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan Indonesia terus bergerak maju,” jelasnya.

Studium Generale ini berlangsung secara interaktif dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Mahasiswa terlibat dalam dialog mengenai berbagai isu strategis, mulai dari peluang karier di sektor perkebunan, pengembangan teknologi pertanian dan perkebunan, hingga strategi mewujudkan industri yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

PTPN menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan ekosistem perkebunan nasional. Salah satunya melalui kolaborasi dengan dunia akademik dan penguatan peran generasi muda sebagai bagian penting dari transformasi sektor perkebunan Indonesia.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

FUNDAMENTAL perekonomian Indonesia di pertengahan tahun 2026 kian menghadapi tekanan yang semakin kompleks, baik dari sisi sektor keuangan maupun fiskal. Indikasi pelemahan tersebut tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar keuangan domestik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya kehati-hatian pelaku usaha dan investor dalam mengambil keputusan ekonomi.

Tekanan eksternal yang berasal dari ketidakpastian geopolitik global, tingginya suku bunga negara maju, serta arus keluar modal dari pasar negara berkembang turut memperbesar risiko terhadap stabilitas makroekonomi nasional. Dalam kondisi demikian, kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan mutlak menjadi tantangan utama bagi otoritas moneter maupun fiskal.

Salah satu indikator yang menunjukkan meningkatnya tekanan ekonomi adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang pada Juni 2026 telah menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar AS, jauh di atas asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada Mei 2026 demi menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan tekanan inflasi impor, serta mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Meskipun langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat stabilitas makroekonomi, konsekuensi yang muncul ialah meningkatnya biaya dana (cost of fund) di sektor perbankan dan dunia usaha yang berpotensi menahan laju ekspansi investasi maupun konsumsi masyarakat dalam jangka pendek.

Kondisi ini menjadi semakin penting untuk dicermati mengingat kredit perbankan yang masih tumbuh sebesar 9,98 persen secara tahunan pada April 2026 berisiko mengalami perlambatan seiring meningkatnya biaya pembiayaan dan melemahnya permintaan kredit dari sektor riil.

Pada saat yang sama, tekanan dari sisi moneter berlangsung beriringan dengan tantangan fiskal yang tak kalah berat. Pemerintah dihadapkan pada kebutuhan menjaga daya beli masyarakat, mendukung berbagai program prioritas nasional, serta menyediakan ruang antisipasi terhadap potensi dampak perlambatan ekonomi global, sementara kapasitas fiskal semakin terbatas akibat meningkatnya kebutuhan belanja dan tekanan terhadap penerimaan negara.

Situasi tersebut diperumit oleh kondisi pasar keuangan yang menunjukkan kehati-hatian tinggi, tercermin dari volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), meningkatnya preferensi investor terhadap aset yang lebih aman, serta tingginya sensitivitas pasar terhadap berbagai perkembangan global. Artinya, kondisi perekonomian saat ini menuntut kehati-hatian yang lebih besar dalam perumusan kebijakan ekonomi.

Dalam situasi tersebut, setiap instrumen kebijakan yang ditempuh pemerintah maupun otoritas moneter perlu mempertimbangkan secara cermat berbagai dampak yang mungkin timbul, baik terhadap stabilitas makroekonomi, iklim investasi, maupun daya beli masyarakat. Respons kebijakan perlu dirancang secara terukur, adaptif, dan terkoordinasi agar mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Reorientasi Prioritas Fiskal

Pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun terakhir, pemerintah menempatkan sejumlah program prioritas sebagai instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pemerataan pembangunan.

Di antara program yang memperoleh alokasi anggaran besar adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta berbagai program prioritas strategis lainnya yang menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional. Program MBG bahkan menjadi salah satu program dengan alokasi anggaran terbesar pada tahun 2026, dengan nilai mencapai sekitar Rp268 triliun hingga Rp335 triliun.

Sementara itu, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga memperoleh dukungan fiskal yang signifikan melalui berbagai skema pembiayaan dan penguatan kelembagaan desa untuk menggerakkan ekonomi lokal. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam percepatan pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan produktivitas yang sesuai dengan ekspektasi awal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama saat ini tidak hanya terletak pada besarnya anggaran yang disediakan, tetapi juga pada efektivitas desain program, kualitas implementasi, serta kemampuan menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk dicermati mengingat ruang fiskal pemerintah juga menghadapi tekanan yang semakin besar akibat meningkatnya kebutuhan belanja negara, perlambatan ekonomi global, serta tingginya biaya pembiayaan. Dalam situasi seperti ini, setiap rupiah anggaran publik dituntut mampu menghasilkan dampak ekonomi yang optimal melalui peningkatan konsumsi produktif, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebab itu, evaluasi terhadap efektivitas program-program prioritas menjadi langkah yang sangat penting agar sumber daya fiskal yang terbatas dapat dialokasikan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect paling besar terhadap perekonomian nasional maupun daerah.

Secara khusus, Program MBG perlu mendapatkan perhatian lebih mendalam karena merupakan salah satu program yang menyerap anggaran terbesar dalam APBN. Terlepas dari berbagai tantangan implementasi yang masih dihadapi, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa program penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan dapat memberikan manfaat ekonomi yang jauh melampaui tujuan kesehatan semata.

Program serupa di Brasil melalui National School Feeding Programme (PNAE), di India melalui Mid-Day Meal Scheme, maupun di Amerika Serikat melalui National School Lunch Program menunjukkan bukti empiris dalam meningkatkan partisipasi sekolah, memperbaiki status gizi dan capaian pembelajaran siswa, serta berkontribusi terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Selain itu, khususnya di Brasil, integrasi program makan sekolah dengan pengadaan pangan dari petani lokal berhasil menciptakan permintaan yang stabil bagi sektor pertanian, memperkuat usaha pangan daerah, dan menghasilkan multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian lokal.

Artinya, fokus kebijakan sebaiknya tidak semata-mata pada besarnya anggaran MBG, melainkan pada upaya menyusun ulang desain implementasinya agar lebih terintegrasi dengan pengembangan ekonomi daerah. Program MBG dapat diarahkan menjadi instrumen pembangunan ekonomi lokal melalui kewajiban penggunaan bahan baku domestik, pelibatan BUMDes, UMKM pangan, petani, peternak, dan nelayan setempat sebagai bagian dari rantai pasok utama.

Penguatan Tata Kelola dan Optimalisasi Belanja Publik

Perbaikan tata kelola belanja negara merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam kondisi fiskal yang semakin menantang, efektivitas penggunaan anggaran menjadi sama pentingnya dengan besarnya alokasi yang disediakan.

Sehingga, penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program perlu dilakukan secara menyeluruh agar belanja negara tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Tata kelola yang baik akan meningkatkan akuntabilitas, mengurangi potensi inefisiensi, serta memastikan bahwa sumber daya publik digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain tata kelola, penentuan prioritas wilayah juga menjadi aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas belanja negara. Karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat pembangunan antarwilayah di Indonesia sangat beragam sehingga pendekatan yang seragam sering kali kurang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Program-program pemerintah perlu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan, kerentanan sosial, kondisi geografis, serta kebutuhan pembangunan masing-masing daerah. Melalui pendekatan yang lebih berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah, alokasi anggaran dapat difokuskan pada daerah yang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi sehingga manfaat program menjadi lebih efektif, merata, dan berkeadilan.

Di sisi lain, kualitas pendataan penerima manfaat merupakan fondasi utama bagi keberhasilan berbagai program pemerintah. Data yang akurat, terintegrasi, dan selalu diperbarui akan meminimalkan risiko kesalahan sasaran, duplikasi penerima, maupun terlewatnya kelompok masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat. Sehingga, penguatan sistem data melalui integrasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi digital, serta mekanisme verifikasi dan validasi yang berkelanjutan perlu terus dikembangkan.

Sejatinya, dalam kondisi ruang fiskal yang semakin terbatas, keberhasilan pembangunan tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan oleh seberapa efektif anggaran tersebut menciptakan manfaat bagi masyarakat.

Sebab itu, penguatan tata kelola, ketepatan sasaran, dan orientasi pada dampak harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan belanja negara agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Semoga.

JAKARTA - Aliyah Rizq Holdings Pte Ltd terus memperkuat perannya dalam mendorong pengembangan industri kurban dan peternakan modern melalui Asia Mega Qurban 2026 yang digerakkan anak perusahaannya di Desaru, Aliyah Rizq Farm Sdn Bhd. Inisiatif lintas negara ini mengintegrasikan nilai ibadah, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi industri regional pada perayaan Hari Raya Iduladha tahun ini.

Program ini akan menjangkau sejumlah negara ASEAN, termasuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dengan fokus utama pada pengembangan sistem operasional yang modern, terstruktur, dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, program Live Ibadah Qurban diselenggarakan pada 27 Mei 2026 di Masjid Al-Syifa, Bandar Penawar, Johor, yang akan menampilkan koordinasi operasional secara langsung bersama berbagai pemangku kepentingan strategis.

Chief Executive Officer Aliyah Rizq Holdings Pte Ltd, Dato’ Seri Ashraf Bakar, menegaskan pelaksanaan program tahun ini tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian angka, melainkan berfokus pada pembangunan ekosistem qurban dan peternakan yang mandiri serta berkelanjutan di kawasan ASEAN.

“Diskusi awal dengan sejumlah pemilik peternakan di Malaysia menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Mereka melihat potensi besar dalam membangun rantai pasok yang lebih terstruktur bersama Aliyah Rizq, khususnya untuk mendukung pelaksanaan qurban berskala besar pada tahun mendatang,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).

Dato’ Seri Ashraf Bakar menambahkan sinergi tersebut tidak hanya akan meningkatkan kapasitas peternakan lokal, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi para peternak untuk menjadi bagian dari ekosistem regional yang semakin kompetitif.

Lihat video: Masjid Istiqlal Potong 78 Hewan Kurban, Ada Sapi Jumbo Prabowo-Gibran



Pada saat yang sama, Aliyah Rizq menerima pengakuan resmi dari ASEAN Records dan ASIA Records atas keberhasilannya menyelenggarakan pelaksanaan qurban lintas negara secara serentak dalam rentang waktu 24 jam dengan total kurban sebanyak 5.623 yang telah di pesan, proses dan tawarkan di 11 negara.

“Kedua penghargaan ini, diserahkan pada 27 Mei 2026, menjadi simbol transformasi sektor agro modern melalui pendekatan yang profesional, terintegrasi, dan terkoordinasi secara menyeluruh,” katanya.

Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar, Aliyah Rizq bekerja sama erat dengan berbagai instansi pemerintah di Johor, lembaga keagamaan, aparat penegak hukum, serta otoritas setempat yang mendukung aspek logistik, operasional, dan kesejahteraan hewan. Kegiatan ini juga akan dihadiri oleh perwakilan industri, mitra strategis, insan media, serta tamu kehormatan dari dalam dan luar negeri.

JAKARTA - Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027. Arah kebijakan Prabowo menunjukkan keberanian membangun arsitektur ekonomi nasional yang tidak semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga menempatkan keadilan sosial dan pemerataan sebagai fondasi utama pembangunan.

“Pidato Presiden Prabowo adalah ekspresi keberpihakan yang sangat jelas terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita ekonomi Pancasila. Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Prabowo Wajibkan Ekspor Batu Bara hingga Sawit Satu Pintu lewat BUMN, Harga Ditentukan RI

Tamsil menilai konsep ekonomi jalan tengah yang disampaikan Presiden merupakan formulasi penting di tengah ketidakpastian global dan menguatnya ketimpangan ekonomi dunia. Menurutnya, Indonesia memang membutuhkan model ekonomi yang memberi ruang bagi inovasi dan kompetisi, tetapi tetap menempatkan peran negara sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan distribusi.

“Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, tetapi negara harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kuat. Spirit keadilan distributif dan semangat yang kuat menarik yang lemah, adalah substansi utama ekonomi Pancasila,” lanjutnya.

Wakil Ketua DPD Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang dinilai sangat relevan bagi pembangunan nasional berbasis gotong royong. Menurutnya, konsep tersebut merupakan energi baru untuk memperkuat kolaborasi antara negara, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif.

“Indonesia tidak boleh dibangun dengan logika pertumbuhan yang eksklusif, dimana kue ekonomi dinikmati segelintir elit. Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional namun belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional,” ujarnya.

Tamsil menegaskan DPD memandang keberpihakan Presiden terhadap UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pengusaha pemula sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah. Sebab, struktur ekonomi daerah pada dasarnya ditopang oleh sektor-sektor rakyat yang membutuhkan akses pembiayaan lebih murah dan lebih adil.

Karena itu, Tamsil mendorong perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara, agar segera menerjemahkan arahan Presiden secara konkret dan terukur. “Arahan Presiden kepada bank-bank pemerintah harus dibaca sebagai mandat konstitusional untuk menghadirkan keadilan ekonomi. Bank negara tidak boleh hanya menjadi institusi bisnis yang mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus menjadi instrumen pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi,” tegasnya.

Menurut Tamsil, selama ini masih terjadi paradoks dalam akses pembiayaan nasional. Di mana kelompok usaha besar lebih mudah memperoleh kredit murah, sementara pelaku usaha kecil justru dibebani bunga lebih tinggi dan persyaratan lebih rumit.

“Presiden benar ketika mengatakan bahwa situasi seperti itu sudah di luar akal sehat. UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda pelaku usaha harus mendapatkan prioritas pembiayaan. Mereka adalah fondasi ekonomi nasional sekaligus denyut utama ekonomi daerah,” jelasnya.

Ia juga menilai keberanian Presiden mendorong pendidikan kewirausahaan dan akses kredit bagi generasi muda merupakan langkah penting untuk menciptakan transformasi ekonomi jangka panjang. “Bangsa ini tidak boleh hanya mencetak pencari kerja. Kita harus melahirkan generasi pencipta lapangan kerja. Dan untuk itu, negara harus hadir membuka akses modal, pendampingan, dan keberanian untuk bertumbuh,” tuturnya.

Pertumbuhan yang Berdampak

Di akhir keterangannya, Tamsil Linrung menegaskan DPD siap mengawal agenda pembangunan Presiden agar benar-benar berpihak pada daerah dan mempersempit kesenjangan antarwilayah. Daerah harus menjadi subjek utama pembangunan nasional.

”Ketika Presiden berbicara tentang keberpihakan kepada rakyat kecil, sesungguhnya beliau sedang berbicara tentang masa depan daerah-daerah Indonesia. Karena di sanalah mayoritas rakyat bekerja, bertahan, dan menggantungkan harapan hidupnya,” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan pelaporan ekspor sumber daya alam (SDA) kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) selama masa transisi masih fokus pada pencatatan dan belum ada pembahasan mengenai margin fee.

Rosan menegaskan mekanisme pelaporan ekspor SDA pada masa transisi difokuskan untuk pengumpulan data dan pencatatan transaksi secara komprehensif guna memperkuat tata kelola perdagangan komoditas nasional secara lebih terbuka dan tertata.

"Yang awal itu adalah kita lihat pelaporan dululah," kata Rosan dikonfirmasi usai konferensi pers Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Rabu.

Penegasan itu disampaikan Rosan saat menjawab pertanyaan awak media yang mengkonfirmasi mengenai apakah ada kemungkinan pengambilan margin fee oleh DSI terhadap para eksportir SDA,

Menurut Rosan, pemerintah saat ini masih memprioritaskan pengumpulan data dan pelaporan komprehensif seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam sebelum penerapan penuh mekanisme perdagangan melalui platform resmi diberlakukan.

Masa transisi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai Juni hingga Desember 2026 dengan kewajiban pelaporan seluruh transaksi ekspor kepada DSI untuk mendukung perbaikan tata kelola perdagangan komoditas nasional.

Dalam periode itu, pemerintah belum menerapkan mekanisme pembelian putus maupun penetapan margin perdagangan karena sistem masih berada pada tahap penyempurnaan bersama seluruh pihak terkait.

Ia mengatakan detail mekanisme perdagangan baru akan diumumkan setelah proses evaluasi dan pengumpulan informasi selesai dilakukan selama masa transisi sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

"Mekanisme detilnya nanti kita akan sampaikan, (jangan) secara terpotong-potong ya, (kalau) secara terpotong-potong nanti malah terpenggal-penggal, nanti malah enggak komprehensif pemahamannya, entar enggak jelas," beber Rosan.

Pemerintah juga menegaskan keberadaan DSI lebih diarahkan untuk memperkuat transparansi transaksi ekspor sekaligus memastikan nilai perdagangan komoditas Indonesia sesuai harga pasar internasional yang berlaku secara wajar.

Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan indikasi praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas yang dinilai mempengaruhi penerimaan negara serta akurasi data perdagangan nasional selama ini.

Melalui sistem pelaporan terintegrasi, pemerintah ingin memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam agar transaksi perdagangan nasional semakin terbuka, tertata, dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi Indonesia.

Rosan menambahkan seluruh proses akan dilaksanakan dengan prinsip good governance melalui mekanisme yang benar dan bertahap agar pelaku usaha memiliki ruang adaptasi sebelum sistem diberlakukan secara penuh pada 2027.

Mulai Januari 2027, pemerintah berencana menerapkan platform perdagangan ekspor sumber daya alam nasional yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperbesar nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Indonesia.

"Karena ini adalah dari hasil sumber daya bumi Indonesia untuk dunia dengan membawa asas kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia, seperti yang diamanatkan kepada kami," ucap Rosan.

"Dan tentunya kita akan membuat protap (prosedur tetap) ini secara baik, secara terbuka dan saya tahu karena ini adalah hal yang baru pasti akan banyak pertanyaan. Oleh sebab itu kami memberi jangka waktu tiga bulan kemudian dievaluasi lagi sampai akhir tahun," tambah Rosan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita tentunya akan melakukan dengan mekanisme yang baik dan yang benar

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan penataan ekspor sumber daya alam dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka.

"Kita tentunya akan melakukan dengan mekanisme yang baik dan yang benar dan insya Allah ini juga lebih memberikan nilai tambah kepada kita semua," kata Rosan dalam dalam konferensi pers tentang Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Rabu.

Pemerintah mulai menata tata kelola ekspor sumber daya alam guna memperkuat kontribusi komoditas nasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penataan tersebut dilakukan melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang bertugas mendukung mekanisme perdagangan ekspor komoditas sumber daya alam agar lebih terintegrasi dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar.

Rosan menjelaskan langkah tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah untuk memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar dunia.

Menurut dia, penataan ekspor diperlukan karena masih ditemukan praktik under invoicing dan transfer pricing yang menyebabkan potensi penerimaan negara dari sektor komoditas belum optimal selama bertahun-tahun.

Pemerintah menilai perbaikan sistem perdagangan ekspor dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor, mulai perpajakan, royalti, devisa, hingga akurasi data perdagangan nasional secara keseluruhan.

Dalam masa transisi mulai Juni hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam diwajibkan terlebih dahulu dilaporkan secara komprehensif kepada Danantara untuk proses pencatatan dan penyesuaian sistem.

Melalui proses tersebut, pemerintah akan mencocokkan nilai transaksi ekspor dengan harga pasar global agar perdagangan komoditas Indonesia semakin mencerminkan nilai ekonomi yang wajar dan kompetitif internasional.

Mulai Januari 2027, transaksi ekspor komoditas sumber daya alam direncanakan menggunakan platform yang telah disiapkan pemerintah guna mendukung perdagangan yang lebih efisien, modern, dan bernilai tambah tinggi.

Rosan menegaskan mekanisme baru itu dirancang tidak hanya memperkuat tata niaga komoditas nasional, tetapi juga meningkatkan manfaat ekonomi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Ia menambahkan pemerintah akan menyusun prosedur pelaksanaan secara terbuka dan bertahap agar pelaku usaha memiliki waktu adaptasi sebelum implementasi penuh sistem perdagangan ekspor melalui platform nasional tersebut.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu, mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut salah satu aturannya BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

"Untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," kata Presiden Prabowo Subianto saat berpidato menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo.

Presiden mengatakan tujuan utama dari penerbitan peraturan pemerintah itu, utamanya untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik ilegal yang selama ini terjadi dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia.

"Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor. Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita," ujar Prabowo.

Dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo berharap pendapatan yang diterima oleh Indonesia dapat seperti Meksiko, Filipina, dan negara-negara tetangga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

YOGYAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi siswa. Tetapi juga berpotensi menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya melalui penyerapan komoditas pangan seperti telur ayam ras yang belakangan mengalami tekanan harga akibat kelebihan pasokan di pasar.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Dr Imamudin Yuliadi mengatakan, peningkatan konsumsi telur dalam program MBG dapat menjadi solusi jangka pendek untuk membantu peternak ayam petelur yang selama beberapa waktu terakhir menghadapi penurunan harga di tingkat produsen akibat overproduksi.

“Program MBG bisa menjadi bantalan pasar. Ketika produksi telur melimpah dan harga turun, negara hadir melalui skema penyerapan untuk menjaga keseimbangan harga sekaligus melindungi peternak,” kata Imamudin di Yogyakarta, Jumat (15/5/2026).

Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah mendorong optimalisasi penggunaan telur dalam menu MBG sebagai bagian dari strategi menjaga harga telur ayam ras tetap stabil di tingkat peternak. Prof Imamudin menilai kondisi tersebut merupakan fenomena pasar yang wajar ketika sebuah program pemerintah menciptakan permintaan baru dalam skala besar.

“Saya meliat itu sebagai fenomena pasar. Tugas pemerintah adalah memastikan mekanisme pasar berjalan baik. Produksi telur misalnya harus dijaga stabilitasnya dari sisi biaya produksi, harga pangan, distribusi, dan lainnya. Itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan,” jelasnya.

Menurut dia, ketika ada program besar seperti MBG, pasar secara otomatis akan memberikan respons. “Begitu ada program dan permintaan, pasti ada respons pasar. Itu justru positif karena membuka peluang ekonomi baru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, apabila penyerapan telur melalui MBG mampu memberi dampak positif, maka hal yang sama dapat terjadi pada komoditas lain seperti beras, sayuran, garam, bumbu dapur, hingga daging. “Kalau fenomena telur bisa terjadi, berarti komoditas lain juga bisa ikut bergerak. Ini sinyal positif sebuah program. Dari sisi ekonomi, ada multiplier effect yang nyata,” katanya.

Dampak tersebut dinilai penting karena program MBG dapat menjadi penghubung antara kebutuhan gizi siswa dengan penguatan ekonomi rakyat melalui penyerapan produk lokal dariPetani,Peternak,Nelayan, hinggaUMKM.

Namun demikian, pemerintah dinilai perlu memberikan komunikasi yang lebih kuat kepada pasar agar pelaksanaan MBG tidak justru memunculkan spekulasi baru terkait potensi kenaikan harga bahan pokok akibat meningkatnya permintaan bahan pangan secara nasional.

Menurutnya, dampak ekonomi MBG tidak bisa digeneralisasi karena setiap daerah memiliki karakter pasar yang berbeda. Di sejumlah wilayah dengan basis produksi kuat, program ini justru berpotensi memperkuat ekonomi lokal. Sebaliknya, di daerah dengan pasokan terbatas, perlu mitigasi agar tidak terjadi distorsi harga.

Karena itu, evaluasi menyeluruh dinilai penting dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat seperti Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah daerah, serta pelaku usaha lokal. Evaluasi tersebut perlu mencakup rantai pelaksanaan dari hulu ke hilir, mulai dari pengadaan bahan baku, distribusi, pengolahan, hingga makanan sampai ke tangan siswa.

Langkah itu dinilai penting untuk mengetahui titik-titik rawan yang dapat mengganggu mutu program maupun efisiensi anggaran. Selain aspek teknis, kajian akademik juga dibutuhkan untuk mengukur dampak multiplier effect MBG terhadap peningkatan pendapatan Petani, Nelayan, pedagang pasar, hingga UMKM.

“Kalau dikelola benar, manfaat MBG bukan hanya untuk siswa. Program ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” katanya.

Namun demikian, pemerintah dinilai perlu lebih aktif menjelaskan dampak ekonomi program kepada masyarakat agar tidak muncul spekulasi liar, termasuk soal tudingan bahwa MBG memperbesar utang negara. “Masyarakat butuh penjelasan yang rasional. Kalau pemerintah bisa menjelaskan dengan baik, masyarakat pasti merespons positif,” ujarnya.

Menurut dia, isu utang negara harus ditempatkan dalam konteks kebijakan fiskal nasional. “Fenomena utang itu realitas negara berkembang karena kita menganut politik defisit anggaran. Pertanyaannya bukan ada atau tidak ada utang, tapi defisit itu dialokasikan untuk apa dan dampaknya apa bagi masyarakat,” katanya.

Ia menilai, logika masyarakat sebenarnya sederhana: pemerintah cukup menunjukkan bukti manfaat program.

“Kalau ada tuduhan MBG memperbesar utang, maka jawabannya harus berbasis data. Sejauh mana MBG meningkatkan kesehatan siswa, konsentrasi belajar, prestasi belajar, kesehatan fisik, lalu sejauh mana program ini menyerap komoditas lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Itu yang perlu dijelaskan pemerintah,” ujarnya.

Oleh karena itu, MBG dinilai tidak bisa berjalan sendiri. Program ini membutuhkan sinergi lintas sektor agar manfaatnya maksimal. “Program ini harus dikolaborasikan dengan sektor lain. Harus ada kesamaan persepsi dan langkah bersama antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, kampus, dan masyarakat agar dampaknya lebih besar,” katanya.

Ia menilai, kolaborasi itu dinilai penting, untuk memperkuat rantai pasok bahan pangan dan menjaga efisiensi distribusi.

Di sisi lain, Prof Imamudin mengingatkan bahwa masyarakat saat ini sudah semakin kritis dan cepat merespons isu.

“Sekarang masyarakat sudah well informed. Apa pun isu yang berkembang pasti cepat trending. Belum lagi ada faktor politiking. Jadi wajar kalau muncul kritik, misalnya soal kualitas MBG yang dianggap belum standar,” katanya.

Karena itu, isu tata kelola dan potensi korupsi harus direspons secara serius oleh pemerintah. “Jangan sampai program sebesar ini dibajak oleh kelompok kecil yang punya kepentingan pragmatis, baik politik maupun ekonomi. Ini tugas berat pemerintah, bukan hanya menggulirkan program, tapi juga membersihkannya dari oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi,” ujarnya.

Pun terkait langkah pemerintah yang melibatkanKomisi Pemberantasan Korupsidalam pengawasan program yang dinilai sebagai sinyal positif.

“Ketika pemerintah melibatkan KPK, itu langkah yang sangat tepat dan patut diapresiasi. Publik pasti akan melihat ada keseriusan menjaga integritas program,” katanya.

Dengan komunikasi publik yang kuat, pengawasan ketat, serta sinergi lintas sektor, MBG dinilai berpotensi menjadi salah satu program strategis nasional yang bukan hanya meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dari desa hingga tingkat nasional.

JAKARTA - Israel berencana menghentikan ketergantungan pada bantuan keuangan Amerika Serikat (AS) dalam dekade berikutnya. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menegaskan, ingin memangkas bantuan ekonomi dan militer dari Washington hingga ke angka nol.

Pernyataan Netanyahu mengejutkan publik internasional soal rencana ambisiusnya untuk menyetop ketergantungan finansial negaranya terhadap AS. Langkah ini dianggap sangat berisiko mengingat AS adalah penyokong utama pertahanan Israel sejak Perang Dunia II.

3 Negara Pemberi Utang ke Israel, AS Mendominasi



Namun, di balik rencana berdikari tersebut, Netanyahu juga meluncurkan tuduhan serius terhadap media sosial (medsos) yang dianggapnya telah memanipulasi simpati publik Amerika terhadap Israel.

Israel Tanpa Uang Dolar Amerika

Selama ini bantuan Amerika Serikat mencakup sekitar 16% dari total anggaran militer Israel. Berdasarkan perjanjian tahun 2016, Washington berkomitmen mengucurkan USD38 miliar (sekitar Rp657 triliun dengan kurs Rp17.311 per USD) hingga tahun 2028, termasuk dana khusus USD5 miliar setara Rp86,5 triliun untuk sistem pertahanan udara Iron Dome.

Israel secara total merupakan penerima terbesar bantuan luar negeri AS sejak Perang Dunia II, yang mencapai lebih dari USD300 miliar yang jika dirupiahkan menyentuh angka Rp5,193 triliun berupa bantuan ekonomi dan militer dari Washington sejak 1948.

"Saya ingin menurunkan dukungan finansial Amerika, komponen finansial dari kerja sama militer yang kita miliki, hingga ke angka nol," ujar Netanyahu kepada CBS 60 Minutes seperti dilansir RT.

Ia menambahkan bahwa proses ini harus dimulai sekarang dan diselesaikan dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan. Pernyataan ini dilaporkan sempat membuat para pejabat dan rakyat Israel terperangah (jaws drop), mengingat besarnya ketergantungan teknologi militer mereka pada pendanaan AS.

Media Sosial dan Citra Buruk Israel

Netanyahu mengakui adanya penurunan drastis dukungan publik di Amerika Serikat. Survei terbaru dari Pew Research menunjukkan bahwa 60% warga Amerika memiliki pandangan negatif terhadap Israel-melonjak hampir 20 poin sejak tahun 2022.

Menariknya, Netanyahu membantah bahwa tingginya angka kematian warga sipil dalam operasi militer di Gaza, Lebanon, dan Iran menjadi penyebabnya. Ia justru menuding adanya campur tangan eksternal di dunia maya.

Netanyahu mengklaim ada negara-negara tertentu yang menggunakan ladang bot (bot farms) dengan alamat palsu untuk menghancurkan simpati warga AS. "Israel dikepung di front media, di front propaganda, dan kita tidak melakukannya dengan baik dalam perang propaganda tersebut," akunya.

Tekanan Domestik AS Memuncak

Rencana Netanyahu untuk menyapih Israel dari dana AS muncul di tengah gelombang protes di dalam negeri Amerika Serikat. Senator Bernie Sanders bahkan telah mengajukan resolusi untuk memblokir penjualan senjata senilai USD660 juta ke Israel.

Hal itu merujuk pada data bahwa mayoritas pemilih Demokrat dan independen kini menentang pengiriman senjata ke wilayah konflik. Kritik tajam dari komentator populer seperti Tucker Carlson dan Candace Owens juga dianggap mempercepat pergeseran opini publik Amerika, yang kini lebih kritis terhadap keterlibatan AS dalam pendanaan perang di luar negeri.

JAKARTA - Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dinilai memiliki sejumlah risiko, terutama terkait kedaulatan ekonomi dan kebijakan nasional. Sebuah kajian akademik dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menyoroti potensi dampak besar dari perjanjian yang diteken pada Februari 2026 itu.

Hal tersebut diungkap dalam diskusi yang digelar Menteng Kleb dengan tema “ART dan Kedaulatan Negara” yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/5/2026). Hadir ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Rimawan Pradiptyo sebagai narasumber diskusi.

Dalam pemaparan bertajuk Regulatory Impact Assessment ART Indonesia–USA, Rimawan yang mewakili tim peneliti menyimpulkan bahwa struktur perjanjian tersebut bersifat asimetris. “Indonesia ini menanggung lebih banyak kewajiban, sementara manfaat ekonomi lebih dominan mengalir ke pihak Amerika Serikat,” kata Rimawan membuka diskusinya.

Dalam kajian FEB UGM disebutkan bahwa ART mendorong Indonesia untuk melakukan berbagai penyesuaian kebijakan, mulai dari tarif, standar produk, hingga regulasi investasi. Di sisi lain, tidak ditemukan kewajiban setara yang harus dipenuhi oleh Amerika Serikat.

Selain itu, ART dinilai berpotensi membuat Indonesia harus mengadopsi sejumlah kebijakan dan standar dari AS, termasuk dalam sektor perdagangan, teknologi, dan rantai pasok. “Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempersempit ruang kebijakan domestik,” katanya.

Selain itu, terdapat pula klausul yang mewajibkan Indonesia memfasilitasi pembelian produk Amerika oleh perusahaan dalam negeri. Kajian tersebut menilai ketentuan ini berpotensi menciptakan inefisiensi dalam perekonomian nasional.

“Kami telah mempelajari, kami memutuskan untuk melakukan analisis dampak. Tapi itu sudah terlambat, kami tahu belakangan setelah diumumkan. Sama saat kita ikut BOP,” kata Rimawan.

“Tapi biaya menolak ART lebih murah ketimbang kita menerima ART,” sambungnya.

Dari sisi regulasi, implementasi ART disebut membutuhkan perubahan besar. Sedikitnya 117 regulasi di Indonesia, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis, diperkirakan perlu disesuaikan atau direvisi.

Kemudian, dampak lain yang disorot adalah potensi tekanan terhadap sektor usaha domestik, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masuknya produk impor dari AS dalam jumlah besar dinilai dapat meningkatkan persaingan yang tidak seimbang.

Dalam konteks hubungan internasional, ART juga berpotensi memengaruhi posisi Indonesia di kancah global. Kajian tersebut menyebut adanya kewajiban bagi Indonesia untuk mengikuti kebijakan perdagangan AS terhadap negara ketiga, yang dapat memicu risiko retaliasi dari mitra dagang lain.

Kendati demikian, kajian tersebut juga menilai bahwa ancaman tarif tinggi dari Amerika Serikat—yang kerap menjadi alasan percepatan kesepakatan—tidak sepenuhnya kredibel, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Agung AS yang membatasi kewenangan penetapan tarif.

Secara keseluruhan, tim peneliti menilai ART berpotensi menimbulkan dampak luas, tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek hukum dan geopolitik Indonesia. Kajian tersebut merekomendasikan agar pemerintah dan DPR melakukan penelaahan mendalam sebelum mengambil keputusan terkait implementasi perjanjian tersebut pada 19 Mei 2026, mengingat implikasinya yang strategis bagi kepentingan nasional.

Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) triwulan I-2026 tumbuh sebesar 7,04 persen atau tertinggi se-Pulau Sumatera jika dibanding triwulan I-2025
(y-on-y) yang tumbuh sebesar 5,16 persen.

"Perekonomian Kepri triwulan I-2026 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp99,38 triliun, dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp57,65 triliun," kata Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Silitonga di Tanjungpinang, Selasa.

Ia menyebutkan struktur ekonomi Kepri pada triwulan I-2026 masih didominasi oleh industri pengolahan (42,42 persen), lalu konstruksi (19,59 persen), dan perdagangan besar, eceran reparasi mobil serta sepeda motor (9,66 persen).

Sedangkan dari sisi lapangan usaha, kata dia, pertumbuhan pada triwulan ini juga didorong kategori industri pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 2,50 persen. Hal ini seiring pesatnya pertumbuhan pusat kawasan industri, terutama di Kota Batam.

Kemudian dari sisi pengeluaran, lanjutnya, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mempunyai andil pertumbuhan sebesar 3,02 persen dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan andil sebesar 1,80 persen.

Namun demikian, menurut Kepala BPS, perekonomian Kepri pada triwulan I-2026 masih mengalami kontraksi sebesar 3,54 persen dibandingkan dengan triwulan IV-2025 (q-to-q).

Pertumbuhan dengan andil negatif terbesar adalah konstruksi sebesar 1,36 persen, diikuti kategori pertambangan dan penggalian dengan andil negatif sebesar 1,00 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) memberikan andil negatif terbesar, yaitu 2,42 persen, diikuti komponen PMTB dengan andil negatif sebesar 1,57 persen.

"Dalam lingkup regional, PDRB Kepri triwulan I-2026 memberikan kontribusi sebesar 7,30 persen terhadap PDRB di Pulau Sumatera," demikian Kepala BPS Kepri.

Secara terpisah, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan pemerintah daerah terus berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, salah satunya dengan menggenjot target investasi Rp86 triliun di tahun 2026.

Ia menyampaikan ada beberapa target investasi besar di Kepri tahun 2026 guna mendorong perekonomian sekaligus menciptakan lapangan kerja baru, antara lain pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Kemudian, rencana investasi baru di Kabupaten Bintan, seperti pembangunan kawasan industri petrokimia di Pulai Poto, dan pengembangan industri baja di Pulau Numbing.

Selanjutnya, pemerintah juga mendorong realisasi investasi KEK Thiansan di Kabupaten Lingga, yang sudah masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Bupati Lingga tengah aktif berkoordinasi membahas soal lahan PSN itu dengan TNI AL. Semoga segera ada solusi konkret," ujar Ansar.

Berikutnya, lanjut Ansar, pemerintah turut mendorong pengembangan industri rumput laut di Dabo Singkep, Lingga, dengan target mencapai 5.000 hektare. Kawasan ini dikelola investor lokal asal Jawa Barat.

Demikian pula dengan pengembangan industri rumput laut di Kabupaten Anambas yang dalam waktu dekat sudah dimulai pembibitannya, dengan target penjualan 300 ribu ton per tahun.

"Industri ini didukung penuh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Dampaknya sangat positif bagi masyarakat, terutama ibu-ibu bisa bekerja dan menambah penghasilan mereka," ucap Ansar.

Gubernur Ansar memastikan pemerataan investasi menyasar seluruh kabupaten/kota se-Kepri supaya pertumbuhan ekonomi merata dinikmati semua lapisan masyarakat.

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026