Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga minyak goreng di pasar rakyat menembus Rp20.163 per liter hingga minggu kedua Juni 2026.

Angka tersebut mencakup seluruh jenis minyak goreng yang dipantau Kementerian Perdagangan (Kemendag), mulai dari minyak goreng curah, premium, hingga Minyakita.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kenaikan harga minyak goreng masih terjadi di berbagai daerah meski harga Minyakita menunjukkan tren yang lebih stabil dalam beberapa bulan terakhir.

"Kalau Minyakita di pasar rakyat harga relatif stabil di kisaran Rp16.355 per liter. Namun demikian, secara rata-rata harga minyak goreng di pasar rakyat pantauan Kemendag termasuk seluruh kualitas curah, premium dan Minyakita sampai dengan minggu kedua Juni 2026 harganya rata-rata Rp20.163 per liter," ujar wanita yang akrab disapa Winny itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (15/6).

Winny menjelaskan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minyak goreng terjadi di 165 kabupaten/kota di Indonesia. Kondisi tersebut membuat minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang masih perlu mendapat perhatian dalam pengendalian inflasi pangan.

Berdasarkan data SP2KP Kemendag, rata-rata harga minyak goreng seluruh kualitas di pasar rakyat naik 0,81 persen dibandingkan Mei 2026. Hingga minggu kedua Juni, harga rata-rata nasional tercatat sebesar Rp20.167 per liter, naik dari sekitar Rp20.005 per liter pada bulan sebelumnya.

Data juga menunjukkan harga minyak goreng tertinggi tercatat di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang mencapai Rp60 ribu per liter. Setelah itu, harga tertinggi berikutnya berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, sebesar Rp52.500 per liter dan Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, sebesar Rp42.500 per liter.

Sementara itu, untuk Minyakita, Winny mengatakan harga produk minyak goreng rakyat tersebut berhasil ditekan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.

Menurut dia, harga Minyakita yang sempat berada di kisaran Rp17 ribu per liter kini turun menjadi Rp16.355 per liter. Namun, angka tersebut masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

"Kalau kita lihat harga Minyakita di pasar rakyat pantauan Kemendag itu sudah berhasil diturunkan dari Rp17 ribu dan sekarang menjadi Rp16.355 (per liter), walaupun ini masih di atas HET yang sebesar Rp15.700," ujarnya.

Data Kemendag menunjukkan rata-rata harga Minyakita per Jumat (12/6) berada di level Rp15.876 per liter. Secara tahunan, harga tersebut turun 6,43 persen dibanding periode yang sama tahun lalu dan turun 5,95 persen dibandingkan posisi sebelum pemberlakuan Permendag Nomor 43 Tahun 2025 pada akhir Desember 2025.

Kemendag juga mencatat tren harga Minyakita mengalami penurunan signifikan setelah kebijakan distribusi baru diberlakukan.

Saat ini, mayoritas wilayah Indonesia mencatat harga Minyakita mendekati HET. Sebanyak 29 provinsi atau sekitar 76,31 persen wilayah yang dipantau memiliki harga sesuai HET dengan toleransi maksimal 2 persen atau sekitar Rp16 ribu per liter.

Meski demikian, sejumlah wilayah masih mencatat harga Minyakita lebih dari 5 persen di atas HET, antara lain Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, serta sejumlah provinsi di Papua yang menjadi fokus intervensi pasokan pemerintah.

Selain Minyakita, BPS juga mengingatkan bahwa masyarakat pada umumnya membeli minyak goreng dari berbagai jenis dan merek.

Karena itu, tekanan harga yang dirasakan konsumen lebih tercermin dari rata-rata harga minyak goreng nasional yang kini telah menembus Rp20 ribu per liter, bukan hanya dari harga Minyakita semata.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan kesiapan lembaganya menyalurkan minyak goreng merek Minyakita langsung ke pengecer mulai 2026.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan kewajiban penyerapan 35 persen dari domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat oleh BUMN pangan.

Bulog, sambung Rizal, diarahkan untuk berkoordinasi dengan ID Food dalam penyerapan dan penyaluran Minyakita agar harga dapat dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter.

"Sesuai dengan Permendag dan arahan dari Pak Menteri secara langsung pada kami, memang kami jajaran Bulog dengan ID Food diberi arahan untuk menyerap 35 persen dari DMO. Nah, 35 persen tersebut, kami akan sinergikan dengan teman-teman ID Food dalam hal ini untuk penyalurannya," ujar Rizal di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (22/12).

Rizal menjelaskan penyaluran Minyakita nantinya dilakukan tanpa melalui distributor agar rantai distribusi lebih efisien dan harga tetap terjangkau di tingkat konsumen.

Ia menegaskan perubahan tata kelola ini bertujuan memotong jalur yang dinilai selama ini berpotensi merugikan masyarakat.

"Menariknya, sesuai dengan Permendag sekarang, itu dari Bulog maupun dari ID Food nanti tidak diserahkan ke distributor. Tapi langsung ke pengecer. Tujuannya apa? Supaya harga minyak itu betul-betul ya serendah-rendahnya, sesuai dengan HET," katanya.

Bulog menyiapkan dua skema penyerapan Minyakita, yakni melalui penugasan pemerintah untuk pembentukan Cadangan Minyak Goreng Pemerintah (CMGP), serta skema komersial untuk penjualan di jaringan ritel Bulog.

Penyerapan di atas 35 persen dimungkinkan, dan distribusi akan difokuskan ke pasar yang menjadi lokasi pemantauan harga komoditas Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) serta pasar rakyat lainnya.

Melalui skema ini, pasokan diproyeksikan lebih terjamin karena pemerintah dapat memantau penjualan secara langsung.

Rizal menambahkan langkah ini tidak akan menekan margin produsen karena Bulog tetap membeli sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.

Bahkan, skema ini dinilai memberi keuntungan bagi produsen melalui peningkatan koefisien pengali ekspor dan pembayaran yang lebih cepat, sehingga penyaluran melalui Bulog menawarkan kepastian yang lebih besar bagi pelaku usaha.

Rizal menegaskan implementasi penyerapan DMO oleh Bulog akan mulai efektif pada awal 2026.

"Ini kan nanti tahun 2026 turunnya. Sekarang belum turun. Jadi per Januari 2026 nanti baru kita terima DMO-nya," jelasnya.

Ia mengatakan skema distribusi langsung ke pengecer diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan, menjaga ketersediaan pasokan, dan mengurangi celah permainan harga.

Sementara itu, penguatan peran BUMN pangan dalam distribusi minyak goreng rakyat juga berkaitan dengan langkah pemerintah mengawasi spekulasi harga di lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya dua perusahaan yang menaikkan harga Minyakita di atas HET dan pemerintah telah menelusuri hingga tingkat produsen.

Ia menyampaikan tindakan tegas akan dijalankan bagi perusahaan yang melanggar.

"Ditindak tegas, bukan lagi himbauan. Ditindak tegas. Terutama minyak goreng. Kita sudah tetapkan HET, masih bermain-main. Kita tindak tegas. Ada dua perusahaan. Dan sanksinya, kalau terbukti itu pidana dan pencabutan izin," ujar Amran.

Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menyebut pelaku menjual minyak seharga Rp18 ribu per liter dari harga beli Rp15.700 per liter.

Skema distribusi baru Minyakita ini diatur dalam Permendag Nomor 43 Tahun 2025 yang mewajibkan pendistribusian minimal 35 persen dari DMO melalui Bulog dan/atau BUMN pangan.

Kebijakan tersebut merupakan revisi dari Permendag Nomor 18 Tahun 2024. Pemerintah menilai aturan ini memperkuat distribusi agar harga sesuai HET dapat terjaga di berbagai daerah.

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (MGR).

Permendag tersebut ditetapkan pada 9 Desember 2025, diundangkan pada 12 Desember 2025, dan akan berlaku 14 hari setelah diundangkan.

Dalam beleid tersebut, Mendag mewajibkan distribusi MinyaKita oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan seperti Bulog, paling sedikit 35 persen.

"Untuk meningkatkan keterjangkauan Konsumen, produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, wajib melaksanakan pendistribusian MGR paling sedikit 35 persen dari realisasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO), melalui Perum Bulog dan/atau BUMN Pangan sebagai D1 (distributor lini 1)," demikian bunyi Pasal 12 ayat (1) Permendag 43/2025, dikutip Selasa (16/12/2025).

Mendag optimistis efisiensi dalam pendistribusian MinyaKita akan lebih mendorong pembentukan harga sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Pemerintah memperkuat distribusi MinyaKita melalui BUMN karena selama ini terbukti mampu menjaga harga jualnya sesuai HET. Permendag Nomor 43 Tahun 2025 akan membantu mewujudkan efisiensi distribusi tersebut,” ujar Mendag.

Selain penguatan peran BUMN sebagai distributor, Permendag Nomor 43 Tahun 2025 memperkuat kembali pengaturan pengutamaan penyaluran MinyaKita di pasar rakyat sebagai saluran distribusi utama.

Mendag menilai pasar rakyat menjadi barometer pasokan dan harga, sekaligus tempat yang mudah dijangkau konsumen.

“Penyaluran MinyaKita ke pasar rakyat dilakukan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan minyak goreng berkualitas dengan harga terjangkau. Pasar rakyat sendiri merupakan barometer ekonomi nasional. Pasar rakyat menjadi objek pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi, perkembangan inflasi, dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (bapok),” kata Mendag.

Dari sisi pengawasan, pemerintah memperketat penegakan hukum untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran serta upaya spekulatif yang dapat mengganggu pasokan dan stabilitas harga. Salah satu opsi penguatan pengaturan dalam revisi Permendag ini, yaitu adanya pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan penerbitan persetujuan ekspor, pembekuan persetujuan ekspor, dan/atau pembekuan akun pada Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) Kementerian Perdagangan bagi yang terbukti melanggar ketentuan.

“Tidak boleh ada ruang yang dimanfaatkan untuk upaya spekulatif. Kami akan memberikan sanksi tegas, termasuk pembekuan penerbitan persetujuan ekspor apabila diperlukan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan berjalan dengan baik untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Mendag.

Selain menjelaskan Permendag Nomor 43 Tahun 2025, Mendag juga menegaskan, MinyaKita bukan merupakan minyak goreng bersubsidi, melainkan minyak goreng rakyat yang diatur tata kelola dan distribusinya oleh pemerintah agar dapat dijual dengan harga terjangkau sesuai HET.

"Oleh karena itu, ketersediaan dan keterjangkauan harga MinyaKita dijaga melalui pengaturan distribusi, bukan melalui mekanisme subsidi anggaran negara," ucap dia.

(NIA DEVIYANA)

Pemerintah resmi mewajibkan 35 persen penyaluran Minyakita dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan, seperti ID Food dan Bulog.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Aturan ini diteken pada 12 Desember 2025 dan berlaku 14 hari setelah diundangkan.

Permendag Nomor 43 Tahun 2025 merevisi Permendag Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

"Untuk meningkatkan keterjangkauan Konsumen,Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a wajib melaksanakan pendistribusian MGR paling sedikit 35 persen dari realisasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) melalui Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagai D1," tulis Pasal 12 Ayat 1 beleid ini.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan aturan ini bertujuan untuk memastikan harga Minyakita dipasaran dan diterima masyarakat betul-betul sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Pemerintah akan memperkuat distribusi Minyakita melalui BUMN karena selama ini terbukti mampu menjaga harga jualnya sesuai HET. Permendag Nomor 43 Tahun 2025 akan membantu mewujudkan efisiensi distribusi tersebut," ujar Budi dalam keterangan, Selasa (16/12).

Menurutnya, penguatan peran BUMN sebagai distributor Minyakita tersebut merupakan salah satu poin penyempurnaan kebijakan minyak goreng rakyat yang tertuang dalam ketentuan pengaturan di Permendag Nomor 43 Tahun 2025.

Upaya itu untuk memastikan distribusi berjalan lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga harga Minyakita dapat terjaga sesuai HET di berbagai wilayah.

Selain penguatan peran BUMN sebagai distributor, Permendag Nomor 43 Tahun 2025 memperkuat kembali pengaturan pengutamaan penyaluran Minyakita di pasar rakyat. Fokusnya ada pada penguatan pasar rakyat sebagai saluran distribusi utama.

Budi menekankan, memastikan ketersediaan Minyakita di pasar rakyat adalah hal penting mengingat pasar rakyat sebagai barometer pasokan dan harga, sekaligus tempat yang mudah dijangkau konsumen.

"Penyaluran Minyakita ke pasar rakyat dilakukan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan minyak goreng berkualitas dengan harga terjangkau. Pasar rakyat sendiri merupakan barometer ekonomi nasional. Pasar rakyat menjadi objek pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi, perkembangan inflasi, dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (bapok)," pungkasnya.

Pemerintah resmi mewajibkan 35 persen penyaluran Minyakita dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan, seperti ID Food dan Bulog.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Aturan ini diteken pada 12 Desember 2025 dan berlaku 14 hari setelah diundangkan.

Permendag Nomor 43 Tahun 2025 merevisi Permendag Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

"Untuk meningkatkan keterjangkauan Konsumen,Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a wajib melaksanakan pendistribusian MGR paling sedikit 35 persen dari realisasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) melalui Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagai D1," tulis Pasal 12 Ayat 1 beleid ini.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan aturan ini bertujuan untuk memastikan harga Minyakita dipasaran dan diterima masyarakat betul-betul sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Pemerintah akan memperkuat distribusi Minyakita melalui BUMN karena selama ini terbukti mampu menjaga harga jualnya sesuai HET. Permendag Nomor 43 Tahun 2025 akan membantu mewujudkan efisiensi distribusi tersebut," ujar Budi dalam keterangan, Selasa (16/12).

Menurutnya, penguatan peran BUMN sebagai distributor Minyakita tersebut merupakan salah satu poin penyempurnaan kebijakan minyak goreng rakyat yang tertuang dalam ketentuan pengaturan di Permendag Nomor 43 Tahun 2025.

Upaya itu untuk memastikan distribusi berjalan lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga harga Minyakita dapat terjaga sesuai HET di berbagai wilayah.

Selain penguatan peran BUMN sebagai distributor, Permendag Nomor 43 Tahun 2025 memperkuat kembali pengaturan pengutamaan penyaluran Minyakita di pasar rakyat. Fokusnya ada pada penguatan pasar rakyat sebagai saluran distribusi utama.

Budi menekankan, memastikan ketersediaan Minyakita di pasar rakyat adalah hal penting mengingat pasar rakyat sebagai barometer pasokan dan harga, sekaligus tempat yang mudah dijangkau konsumen.

"Penyaluran Minyakita ke pasar rakyat dilakukan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan minyak goreng berkualitas dengan harga terjangkau. Pasar rakyat sendiri merupakan barometer ekonomi nasional. Pasar rakyat menjadi objek pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi, perkembangan inflasi, dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (bapok)," pungkasnya.