Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menerima laporan dari petani sawit mengenai penurunan harga tandan buah segar (TBS) setelah pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Merespons laporan tersebut, Kementerian Pertanian langsung menggelar rapat bersama petani dan pengusaha sawit.

"Hari ini Kementerian Pertanian merespons keluhan dari petani sawit yang pembelian tandan buah segar sawitnya harganya turun," kata Sudaryono dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (26/5).

Menurutnya, penurunan harga TBS terjadi setelah muncul kekhawatiran di pasar usai pengumuman kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam yang juga mencakup komoditas sawit.

Sudaryono mengungkap penurunan harga lebih banyak dipicu faktor psikologis pasar, mulai dari ketidakpastian hingga minimnya pemahaman pengusaha terhadap aturan baru.

"Bottleneck dari kejadian ini adalah adanya efek psikologis, kekhawatiran, ketidakpastian, dan ketidaktahuan atas kebijakan baru ekspor satu pintu oleh PT DSI," ujarnya.

Sudaryono menyebut penurunan harga TBS yang diterima petani bervariasi di tiap daerah. Ada yang turun Rp50, ada yang Rp300, dan yang tinggi sampai Rp1.200 di Sulawesi Barat.

Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi ada 139 pabrik kelapa sawit (PKS) di berbagai wilayah yang menurunkan harga pembelian TBS. Oleh karena itu, pemerintah meminta seluruh PKS menyesuaikan kembali harga pembelian sesuai harga acuan CPO yang telah ditetapkan di masing-masing provinsi.

"Kami harapkan setelah ini ketidakpastiannya jadi pasti, ketidaktahuannya jadi tahu, kemudian kekhawatirannya jadi kemudian tidak khawatir lagi," ujar Sudaryono.

"Maka diharapkan terjadi penyesuaian pembelian TBS sebagaimana harga acuan CPO yang ditetapkan di wilayah masing-masing. Itu adalah kesimpulan dan ditandatangani oleh seluruh beserta rapat," jelasnya.

Sudaryono menambahkan penurunan harga lebih banyak dirasakan petani swadaya yang menjual sawit secara mandiri tanpa kontrak kemitraan dengan pabrik. Sementara itu, petani plasma atau petani mitra relatif lebih stabil karena memiliki kepastian penjualan yang sudah tertuang dalam kontrak.

"Yang menjadi persoalan adalah mayoritas petani sawit kita ini petani swadaya. Dia punya kebun sendiri dan dia menjual secara mandiri, tidak ada ikatan kontrak," ujarnya.

Ia pun mendorong petani swadaya secara bertahap bermitra dengan pabrik kelapa sawit agar memiliki kepastian harga dan kepastian tempat menjual hasil panen.

Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung berharap harga TBS petani segera pulih usai pertemuan pada Selasa ini.

"Harapan kami peristiwa ambruknya harga tandan buah segar kami bisa segera pulih setelah ada pertemuan ini," kata Gulat.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan pertemuan dengan Kementerian Pertanian membantu menjelaskan ketidakpastian yang sebelumnya dirasakan pelaku industri.

Ia berharap detail pelaksanaan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT DSI menuju penerapannya secara penuh pada 1 Januari 2027 dapat terus diperjelas agar tidak lagi menimbulkan kebingungan di lapangan.

"Ke 2027 ini masih harus ada tahap-tahap (yang dijelaskan, red). Contoh misalnya siapa yang nanti melakukan pembelian apakah DSI atau si eksportir langsung. Nah ini nanti pasti akan dalam perjalanan menuju 2027 ini semuanya akan didetailkan," ujar Eddy.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk menjalankan program peremajaan tanaman kelapa rakyat.

Program tersebut akan mencakup lahan seluas 870 ribu hektare (ha) di berbagai daerah dan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa nasional.

"Sudah jalan, anggaran (peremajaan kelapa) Rp9,9 triliun, Rp10 triliun. Dan itu hibah untuk rakyat, luasnya 870 ribu hektare," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).

Program peremajaan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat sektor perkebunan rakyat sekaligus meningkatkan produksi komoditas strategis.

Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk hibah kepada petani agar mereka dapat mengganti tanaman kelapa yang sudah tua atau kurang produktif dengan tanaman baru yang lebih unggul.

Langkah tersebut juga sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperbaiki struktur produksi komoditas perkebunan melalui program peremajaan tanaman rakyat.

Sebelumnya, Kementan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp9 triliun untuk peremajaan berbagai komoditas perkebunan yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2026. Program ini tidak hanya menyasar kelapa, tetapi juga komoditas lain seperti kakao, kopi, tebu, kelapa dalam, mete, gambir, lada, hingga pala.

Wamentan Sudaryono menjelaskan program peremajaan tersebut menjadi bagian dari agenda hilirisasi perkebunan yang mulai diprioritaskan pemerintah setelah fokus pada pencapaian swasembada pangan utama.

"Yang anggarannya (Rp9 triliun) adalah peremajaan untuk komunitas perkebunan kelapa kakao kopi, tebu kelapa dalam, kemudian mete, gambir lada, terus termasuk juga disitu ada pala," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu.

Selain peremajaan tanaman, pemerintah juga menyiapkan penguatan industri pengolahan hasil perkebunan sebagai bagian dari hilirisasi. Pengembangan pabrik pengolahan komoditas seperti gula, cokelat, dan kelapa direncanakan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN), petani, serta sektor swasta.

Polri melaporkan ke Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bahwa realisasi penanaman jagung baru terealisasi 650 ribu hektare atau sekitar 65 persen. Adapun target pemerintah adalah 1 juta hektare.

Laporan tersebut disampaikan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Anwar kepada Amran dalam pertemuan di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (11/3).

Pertemuan tersebut membahas upaya optimalisasi peningkatan swasembada jagung dari 2025 menuju 2026.

"Kalau kemarin kita targetkan 1 juta hektare jagung, baru tertanam 650 ribu hektare," ujar Anwar ketika ditemui awak media di lokasi.

Ia mengatakan penanaman baru sebesar 650 ribu hektare karena dihadapi oleh sejumlah kendala seperti bencana, anomali cuaca, dan kondisi lahan yang beragam.

Perbedaan karakteristik lahan seperti wilayah pegunungan dan area persawahan dinilai memengaruhi proses penanaman jagung.

Untuk mempercepat pencapaian target, Polri berencana menggandeng berbagai pihak dalam program penanaman jagung tersebut.

Sejumlah pihak yang akan dilibatkan antara lain lembaga swadaya masyarakat (LSM), perorangan, serta pemanfaatan lahan dari program Perhutanan Sosial.

Anwar mengatakan penanaman jagung akan terus dimaksimalkan sepanjang tahun ini, bahkan ditargetkan bisa melampaui luas tanam 1 juta hektare.

Ia optimistis target tersebut dapat tercapai dengan berbagai langkah perbaikan dari hulu hingga hilir.

Langkah tersebut mencakup modernisasi alat pertanian, penyediaan bibit unggul, hingga dukungan pupuk bagi petani.

Dalam pertemuan tersebut, Amran juga langsung menanyakan kebutuhan alat pertanian seperti traktor dan alat tanam untuk mendukung program tersebut.

Selain aspek produksi, pemerintah juga menyiapkan skema penampungan dan pemasaran hasil panen jagung.

Offtaker dari jagung hasil penanaman yang dilakukan Polri ini diisyaratkan akan dilakukan oleh Perum Bulog. Sebab, dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Menurut Anwar, hasil panen jagung tidak hanya akan dimanfaatkan untuk pakan ternak, tetapi juga berpotensi digunakan sebagai kebutuhan energi.

"Kita sudah diskusikan dengan pak menteri bahwa ke depan kita akan melaksanakan optimalisasi itu, mudah-mudahan 1 juta hektare tercapai dan nanti selain untuk pakan, nanti juga bisa digunakan untuk energi," ujar Anwar.

Dalam kesempatan sama, Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Polri atas dukungan dalam program peningkatan produksi jagung nasional.

Ia mengakui pencapaian target produksi jagung dalam jumlah besar bukan hal yang mudah.

Amran juga menyebut Indonesia saat ini telah berhasil mencapai swasembada jagung untuk kebutuhan pakan ternak tanpa impor.

Sementara itu, impor jagung untuk industri yang sebelumnya mencapai 1,4 juta ton kini turun menjadi sekitar 800 ribu ton.

"Nah, itu prestasi yang luar biasa dan kami terima kasih," kata Amran.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan kesiapan lembaganya menyalurkan minyak goreng merek Minyakita langsung ke pengecer mulai 2026.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan kewajiban penyerapan 35 persen dari domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat oleh BUMN pangan.

Bulog, sambung Rizal, diarahkan untuk berkoordinasi dengan ID Food dalam penyerapan dan penyaluran Minyakita agar harga dapat dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter.

"Sesuai dengan Permendag dan arahan dari Pak Menteri secara langsung pada kami, memang kami jajaran Bulog dengan ID Food diberi arahan untuk menyerap 35 persen dari DMO. Nah, 35 persen tersebut, kami akan sinergikan dengan teman-teman ID Food dalam hal ini untuk penyalurannya," ujar Rizal di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (22/12).

Rizal menjelaskan penyaluran Minyakita nantinya dilakukan tanpa melalui distributor agar rantai distribusi lebih efisien dan harga tetap terjangkau di tingkat konsumen.

Ia menegaskan perubahan tata kelola ini bertujuan memotong jalur yang dinilai selama ini berpotensi merugikan masyarakat.

"Menariknya, sesuai dengan Permendag sekarang, itu dari Bulog maupun dari ID Food nanti tidak diserahkan ke distributor. Tapi langsung ke pengecer. Tujuannya apa? Supaya harga minyak itu betul-betul ya serendah-rendahnya, sesuai dengan HET," katanya.

Bulog menyiapkan dua skema penyerapan Minyakita, yakni melalui penugasan pemerintah untuk pembentukan Cadangan Minyak Goreng Pemerintah (CMGP), serta skema komersial untuk penjualan di jaringan ritel Bulog.

Penyerapan di atas 35 persen dimungkinkan, dan distribusi akan difokuskan ke pasar yang menjadi lokasi pemantauan harga komoditas Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) serta pasar rakyat lainnya.

Melalui skema ini, pasokan diproyeksikan lebih terjamin karena pemerintah dapat memantau penjualan secara langsung.

Rizal menambahkan langkah ini tidak akan menekan margin produsen karena Bulog tetap membeli sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.

Bahkan, skema ini dinilai memberi keuntungan bagi produsen melalui peningkatan koefisien pengali ekspor dan pembayaran yang lebih cepat, sehingga penyaluran melalui Bulog menawarkan kepastian yang lebih besar bagi pelaku usaha.

Rizal menegaskan implementasi penyerapan DMO oleh Bulog akan mulai efektif pada awal 2026.

"Ini kan nanti tahun 2026 turunnya. Sekarang belum turun. Jadi per Januari 2026 nanti baru kita terima DMO-nya," jelasnya.

Ia mengatakan skema distribusi langsung ke pengecer diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan, menjaga ketersediaan pasokan, dan mengurangi celah permainan harga.

Sementara itu, penguatan peran BUMN pangan dalam distribusi minyak goreng rakyat juga berkaitan dengan langkah pemerintah mengawasi spekulasi harga di lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya dua perusahaan yang menaikkan harga Minyakita di atas HET dan pemerintah telah menelusuri hingga tingkat produsen.

Ia menyampaikan tindakan tegas akan dijalankan bagi perusahaan yang melanggar.

"Ditindak tegas, bukan lagi himbauan. Ditindak tegas. Terutama minyak goreng. Kita sudah tetapkan HET, masih bermain-main. Kita tindak tegas. Ada dua perusahaan. Dan sanksinya, kalau terbukti itu pidana dan pencabutan izin," ujar Amran.

Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menyebut pelaku menjual minyak seharga Rp18 ribu per liter dari harga beli Rp15.700 per liter.

Skema distribusi baru Minyakita ini diatur dalam Permendag Nomor 43 Tahun 2025 yang mewajibkan pendistribusian minimal 35 persen dari DMO melalui Bulog dan/atau BUMN pangan.

Kebijakan tersebut merupakan revisi dari Permendag Nomor 18 Tahun 2024. Pemerintah menilai aturan ini memperkuat distribusi agar harga sesuai HET dapat terjaga di berbagai daerah.