Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pupuk PT Nusa Palapa Gemilang Tbk. (NPGF) meraih fasilitas pinjaman dari PT Bank Sinarmas Tbk. (BSIM) dengan total nilai mencapai Rp54,02 miliar. Fasilitas tersebut akan dimanfaatkan sebagai opsi pembiayaan modal kerja perseroan.

Direktur NPGF Prim Galawira A. menyampaikan bahwa pinjaman tersebut dituangkan dalam perjanjian fasilitas kredit antara perseroan dan PT Bank Sinarmas Tbk. yang ditandatangani pada 29 Januari 2026.

"Total nilai fasilitas kredit tersebut mencapai Rp54.020.000.000," kata Prim di keterbukaan informasi, Selasa (3/2/2026).

Prim menambahkan, fasilitas tersebut terdiri dari demand loan (uncommitted revolving) dengan plafon Rp45 miliar dan suku bunga 9,75% per tahun dengan jangka waktu hingga 16 Oktober 2026.

Selain itu, terdapat fasilitas PRK (committed revolving) dengan plafon Rp9 miliar dan suku bunga 9,75% per tahun yang berlaku hingga 16 Oktober 2026.

Perseroan juga memperoleh fasilitas corporate credit card dengan plafon Rp20 juta, suku bunga 21% per tahun, dan jangka waktu hingga 30 Juni 2029.

Prim menjelaskan bahwa mengacu pada Pasal 3.1 POJK 17/2020, penerimaan pinjaman langsung dari bank dikecualikan dari kewajiban penggunaan penilai independen serta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Fasilitas kredit akan digunakan oleh Perseroan sebagai opsi pembiayaan untuk modal kerja,” jelasnya.

Lebih lanjut, manajemen menyatakan bahwa berdasarkan penelaahan yang telah dilakukan, penerimaan fasilitas kredit tersebut tidak menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan perseroan.

Direksi NPGF juga menegaskan bahwa transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi perseroan turut menyatakan bahwa transaksi material ini tidak mengandung benturan kepentingan serta seluruh informasi material telah diungkapkan secara lengkap dan tidak menyesatkan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Central Omega Resources Tbk. (DKFT) mengumumkan adanya transaksi material berupa perolehan fasilitas kredit senilai Rp245 miliar yang diterima anak usahanya, PT Mega Buana Resources (MBR), dari PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. (MCOR).

Corporate Secretary DKFT Yohanes Supriady menyampaikan, dalam transaksi tersebut DKFT bertindak sebagai penjamin dengan memberikan jaminan berupa aset perseroan.

“Bersama ini kami sampaikan transaksi material sehubungan dengan diperolehnya fasilitas kredit dengan total nilai Rp245.000.000.000 yang diterima dari PT Bank China Construction Bank Indonesia untuk PT Mega Buana Resources dan PT Central Omega Resources Tbk. selaku pemberi jaminan berupa aset Perseroan kepada Bank,” ujar Yohanes dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (7/1/2025).

Yohanes menjelaskan, penjaminan oleh DKFT atas fasilitas kredit tersebut merupakan transaksi afiliasi karena MBR merupakan perusahaan terkendali dengan kepemilikan saham DKFT sebesar 99,96%. Meski demikian, transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan.

Lebih lanjut, Yohanes menuturkan transaksi tersebut tergolong sebagai transaksi material karena nilainya mencapai 24,90% dari total ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan audit konsolidasian per 31 Desember 2024.

“Transaksi di atas disebut sebagai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 POJK 17/2020 karena nilai transaksi di atas memiliki nilai lebih dari 20% ekuitas Perseroan, yaitu 24,90%, berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,” kata Yohanes.

Meski masuk dalam kategori transaksi material, perseroan tidak diwajibkan untuk menggunakan penilai independen maupun memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengingat transaksi tersebut merupakan perolehan pinjaman dari bank disertai pemberian jaminan kepada bank.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 11 POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal Transaksi Material tersebut merupakan transaksi perolehan pinjaman yang diterima secara langsung dari dan pemberian jaminan kepada Bank,” ujarnya.

Dari sisi latar belakang, Yohanes mengungkapkan fasilitas kredit tersebut diajukan untuk mendukung rencana operasional MBR yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026.

“MBR berencana untuk mulai beroperasi di tahun 2026 dan untuk maksud tersebut membutuhkan modal kerja serta mengajukan permohonan agar dapat memperoleh fasilitas kredit kepada Bank,” katanya.

Adapun perjanjian kredit telah ditandatangani pada 30 Desember 2025 dengan skema demand loan atau fasilitas langsung. Fasilitas kredit tersebut memiliki jangka waktu tiga bulan sejak akad, dengan tujuan penggunaan untuk general corporate purpose.

Rincian fasilitas kredit mencakup suku bunga dengan spread 0,5% per tahun dari suku bunga yang dijaminkan. Sementara itu, jaminan atas fasilitas kredit berupa deposito berjangka milik DKFT yang ditempatkan pada bank pemberi kredit dan wajib diblokir selama fasilitas kredit berjalan.

“Risiko dari penjaminan tersebut adalah deposito tidak dapat dicairkan sebelum pelunasan,” ujar Yohanes.

Manajemen DKFT menegaskan seluruh informasi material terkait transaksi telah diungkapkan secara lengkap dan tidak menyesatkan. Perseroan juga menegaskan transaksi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

“Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi atau fakta material sehubungan Transaksi telah diungkapkan dalam laporan ini dan seluruh informasi atau fakta tersebut tidak menyesatkan,” pungkas Yohanes.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Geoprima Solusi Tbk. (GPSO) berencana mengakses fasilitas pinjaman perbankan seiring dengan rencana ekspansi bisnis.

GPSO resmi merombak susunan direksi dan komisaris. Ini setelah perseroan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 19 Desember 2025. Dalam RUPSLB itu, Geoprima Solusi mengangkat Dionysius Tjokro sebagai Direktur Utama, Axel Tobias Joel sebagai Direktur, Karnadi Margaka sebagai Komisaris Utama, Adi Sulaiman sebagai Komisaris, dan Purwan Habibie Siswanto sebagai Komisaris Independen.

RUPSLB juga menyetujui rencana penjaminan aset perseroan dengan jumlah lebih dari satu per dua bagian atau seluruh harta kekayaan untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu 12 bulan ke depan.

Direktur Utama Geoprima Solusi Dionysius Tjokro menyampaikan, pihaknya telah menjajaki pembicaraan dengan beberapa bank maupun lembaga keuangan lainnya. Sebagian besar para mitra strategis itu memberikan respons positif untuk mendukung rencana bisnis GPSO.

"Kami terus melakukan penjajakan ke beberapa pihak untuk mendapatkan fasilitas pinjaman. Meskipun belum ada keputusan pasti, yang jelas rencana ini sudah mendapat persetujuan melalui RUPSLB," kata Dion dalam keterangan resmi, Senin (5/1/2026).

Dion menjelaskan, keputusan untuk mencari fasilitas pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan lainnya, sejalan dengan kondisi pasar saat ini yang tengah masuk era suku bunga rendah. Alhasil, Geoprima Solusi bisa mendapatkan bunga pinjaman yang cukup bersaing sehingga bertambahnya likuiditas tidak membuat perseroan terbebani biaya bunga.

Selain itu, Geoprima Solusi juga tercatat memiliki liabilitas yang cukup rendah. Per 30 September 2025, angkanya hanya Rp9,61 miliar atau jauh lebih kecil ketimbang nilai ekuitas perseroan yang mencapai Rp41,43 miliar.

"Jadi dari sisi neraca pun kami masih punya ruang yang cukup besar untuk menerima fasilitas pinjaman," ujar Dion.

Terlepas dari itu, Dion juga menyampaikan, rencana transformasi bisnis Geoprima Solusi telah berjalan dengan hadirnya para manajemen baru. Dengan begitu, fasilitas pinjaman yang akan didapatkan perseroan bisa semakin memperkuat pondasi bisnis Geoprima Solusi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Gadai ValueMax Indonesia menilai usaha gadai ilegal dapat menjadi tantangan yang perlu dihadapi industri pergadaian pada 2026.

Manajer Operasional Gadai ValueMax Ronny Reginaldo mendorong agar para usaha gadai yang belum mendapat izin, segera mengurusnya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Perlu kami ingatkan bahwa usaha pergadaian tanpa izin merupakan perbuatan kriminal dan dapat dipidana. ValueMax mengajak agar dapat mengurus izin kepada OJK,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip Senin (29/12/2025).

Meski demikian, Ronny memandang industri pergadaian di Indonesia menunjukkan tren yang positif pada tahun depan, mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum masuk dalam kategori bankable.

Selain itu, Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025—2030 juga dianggap menjadi faktor yang membuat industri berkembang positif ke depannya. Pasalnya, akan ada penyederhanaan izin usaha, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas inklusi keuangan.

“Hal ini tentu saja menjadi angin segar yang sangat terarah bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat fokus dalam strategi yang lebih agresif di tahun mendatang yang seiring sejalan dengan roadmap OJK,” tuturnya.

Ronny meneruskan, untuk tahun depan target perusahaannya adalah menjangkau dan melayani masyarakat yang masih kesulitan dalam hal keuangan supaya kesejahteraan dapat diraih lebih baik.

Sejauh ini, imbuhnya, Gadai ValueMax telah melakukan berbagai literasi keuangan dengan izin dari pemerintah setempat. Misalnya, di acara resmi pemerintah, pangkalan ojek online, bahkan hingga melakukan coffee gathering.

“Hal ini sangat disambut baik oleh pemerintah setempat karena terbukti meningkatkan geliat ekonomi yang ada di sekitar cabang ValueMax,” sebutnya.

Lebih jauh, Ronny membeberkan pihaknya sedang merancang produk terkait penitipan emas yang bisa langsung mengetahui nilai pinjaman dan apabila dibutuhkan, dapat dicairkan kapan saja.

Sementara itu, ujarnya, Gadai ValueMax telah menggandeng beberapa bank dalam struktur pendanaan. Menurut Ronny, banyak sekali bank yang berminat memberikan pinjaman kepada perusahaannya.

“Banyak sekali bank yang ingin memberikan pinjaman kepada ValueMax karena melihat kekuatan dan semangat dalam melayani Masyarakat. ValueMax jarang sekali melakukan lelang barang jaminan karena kualitas konsumennya pun juga bagus,” tegasnya.

Adapun, berdasarkan data berjalan per Desember 2025 ini Gadai ValueMax Indonesia telah berhasil mendapatkan omzet sebesar Rp500 miliar.

Sebagai informasi, secara keseluruhan industri pergadaian, penyaluran pembiayaan pada Oktober 2025 tumbuh sebesar 38,89% (year on year/YoY) menjadi Rp120,45 triliun.

OJK menyebut bahwa tingkat risiko kredit dalam penyaluran pembiayaan ini terjaga. Adapun, pembiayaan terbesar industri pergadaian disalurkan dalam bentuk produk gadai, yaitu sebesar Rp98,74 triliun atau 81,99% dari total pembiayaan yang disalurkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten bahan bangunan besutan taipan Hermanto Tanoko PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk. (DEPO) menyiapkan dana belanja modal sebesar Rp129 miliar pada 2026 untuk ekspansi dengan membuka tiga gerai baru.

Presiden Direktur DEPO Kambiyanto Kettin menjelaskan bahwa DEPO berencana ekspansi dengan membuka tiga gerai baru yakni di Palembang, Samarinda, dan Bali. Saat ini, DEPO sendiri memiliki 17 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia.

Seiring dengan rencana ekspansi itu, DEPO pun menyiapkan dana capex sebesar Rp129 miliar, di mana 89% digunakan untuk pembangunan gerai baru, sisanya untuk support operasional. Dana capex sebagian besar berasal dari pinjaman bank.

“Kami pun optimistis 2026 pendapatan DEPO akan lebih baik dan naik menjadi lebih dari Rp3 triliun dengan laba bersih lebih stabil, sesuai memenuhi permintaan pasar,” kata Kambiyanto dalam public expose pada Selasa (9/12/2025).

Adapun, pada tahun ini, DEPO sendiri menganggarkan capex sebesar Rp118 miliar, di mana 48% untuk tanah dan bangunan, 41% konstruksi, serta 11% support operasional. Tahun ini, DEPO sendiri berekspansi menambah satu gerai di Pekanbaru.

Berdasarkan laporan keuangannya, DEPO mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 11,2% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp50 miliar per kuartal III/2025, dibandingkan Rp57 miliar per kuartal III/2024.

Meskipun, penjualan bersih naik 4,1% YoY menjadi Rp2,1 triliun per kuartal III/2025, dibandingkan Rp2,02 triliun per kuartal III/2024.

Wakil Direktur Utama DEPO Henriyanto Komala menjelaskan bahwa pada 2025 kondisi ekonomi sedang tidak baik, di mana penjualan properti terkontraksi sehingga memengaruhi kinerja bisnis DEPO.

“Kami harap 2026 situasi akan menjadi lebih baik karena pemerintah sudah mengeluarkan likuiditas ke pasar. Begitu likuiditas diberikan harusnya ini menimbulkan multiplier effect dengan kemampuan konsumen berbelanja termasuk belanja properti naik. Jadi kami optimistis itu akan berdampak positif,” kata Henriyanto.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat masih belum banyak yang mau membeli rumah, meskipun pemerintah sudah menggelontorkan insentif dana bantuan dari 'kas nganggur' pemerintah untuk menekan biaya pinjaman di bank.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, kondisi ini tercermin dari serapan penempatan dana menganggur pemerintah di BTN yang masih minim. Dari total penempatan dana Rp 25 triliun, yang terserap baru Rp 4,8 triliun atau 19% per akhir September 2025.

"Ini menggambarkan demand di sektor perumahan lemah sebetulnya, jadi saya pikir waduh gawat kita nih," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Purbaya mengatakan, serapan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia dengan total Rp 200 triliun ke lima bank milik negara sebetulnya cukup baik di bank Himbara lain, selain BTN.

Bank Mandiri misalnya, dari Rp 55 triliun penempatan dana, sudah digunakan untuk penyaluran kredit sebesar Rp 40,6 triliun atau setara 74%. Lalu, Bank BRI Rp 33,9 triliun dari total Rp 55 triliun atau setara 62%.

Di BNI juga sudah senilai Rp 27,6 triliun dari total penempatan dana Rp 55 triliun atau setara 50%. Bahkan, di BSI sudah Rp 5,5 triliun dari total penempatan dana Rp 10 triliun per 12 September 2025, atau setara 55%.

Dengan catatan lesunya permintaan rumah yang tercermin dari masih rendahnya kredit atau pembiayaan di BTN, Purbaya mengakui pentingnya mendorong perekonomian masyarakat lebih dahulu sebelum memberikan stimulus bagi mereka untuk beli rumah.

"Mungkin itu kan perlu ekonomi jalan dulu baru pelan-pelan dia tumbuh, jadi kita enggak bisa paksa orang beli rumah atau pinjam buat beli rumah ketika income-nya enggak jelas," ungkap Purbaya.

Meski begitu, Purbaya meyakini dengan makin kencangnya peredaran uang primer hasil penempatan dana itu, masyarakat akan makin banyak memperoleh pendapatan ke depan, sehingga permintaan rumah pada 2026 akan membaik.

"Dengan gerakannya seperti ini harusnya income akan balik secara bertahap. 2026 saya pikir income dari sektor perumahan akan kembali sehat lagi," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Coal miner PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) under Prajogo Pangestu’s Barito Group has gained 95.76% year-to-date (YtD) in 2025, attributed mainly to high investor confidence as evidenced in company’s oversubscribed bonds and sukuk (sharia-compliant bonds).

CUAN opened at IDR 2,180 on Monday (20/10), up from IDR 2,150 at previous close, and then reaching IDR 2,350 on Monday afternoon. Since the start of 2025, the stock has risen 95.76% and soared 256.76% with a price of IDR 2,310 and a market cap of IDR 259.69 trillion.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan saham CUAN, emiten pertambangan batu bara milik Prajogo Pangestu terpantau bergerak di zona hijau dan telah mencatatkan kenaikan sebesar 95,76% sejak awal tahun (year-to-date/YtD) 2025.

Pada perdagangan Senin (20/10/2025), saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. dibuka di harga Rp2.180 per saham lebih tinggi dibandingkan dengan penutupan pada perdagangan hari sebelumnya di level Rp2.150 per lembar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN), a coal miner owned by business mogul Prajogo Pangestu, is optimistic that the coal industry remains prospective in the medium and long-term.

In a prospectus submitted to the Indonesia Stock Exchange (IDX), Petrindo Jaya affirmed its upbeat view on coal despite ongoing headwinds such as price volatility, rising fuel costs, royalties, and the new export earnings (DHE) policy.