Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan ekonom memproyeksikan inflasi Juni 2026 baik secara bulanan maupun tahunan naik imbas penyesuaian harga BBM nonsubsidi yakni Pertamax. Inflasi bulanan diprakirakan naik ke kisaran 0,5% (MoM), sedangkan tahunan mencapai 3,4% (YoY).

Inflasi Juni 2026 secara bulanan dan tahunan ini diprakirakan meningkat dari laju April maupun Mei 2026. Pada Mei 2026, tingkat inflasi tercatat sebesar 0,28% secara bulanan (MoM) dan 3,08% secara tahunan (YoY).

Laju inflasi itu juga meningkat dari bulan sebelumnya yakni April 2026 sebesar 0,13% (MoM) dan 2,42% (YoY). Misalnya, Ekonom PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Myrdal Gunarto memprakirakan inflasi Juni 2026 sebesar 3,20% (YoY) dan 0,30% (MoM). Laju inflasi inti kemudian diproyeksikan sebesar 2,57% (YoY) dan 0,05% (MoM).

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual memprakirakan inflasi bulanan pada Juni 2027 mencapai 0,55% (MoM). Sementara itu, inflasi tahunan Juni mencapai 3,45% (YoY).

"Inflasi Juni didorong oleh harga Pertamax yang naik 33%, (kontribusi sekitar 0.37% dari inflasi) dan harga bahan pokok yang konsisten masih naik," jelas David kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Di sisi lain, David memprakirakan komponen harga inti mengalami sebesar 2,38% (YoY), namun deflasi secara bulanan -0,14% (MoM). Inflasi inti turun dari bulan lalu karena harga emas yang juga turun relatif kencang.

Adapun Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang memprakirakan inflasi Juni 2026 melonjak ke 0,58% (MoM) dan 3,49% (YoY). Dia menilai inflasi ini tidak hanya terkerek oleh dampak kenaikan harga Pertamax ke sektor transportasi pada putaran awal (first-roundeffect).

Hosianna juga menilai tingkat inflasi ini turut diperberat oleh kombinasi pelemahan nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah di pasar global yang masih tinggi.

"Kombinasi faktor eksternal ini secara langsung mendorong kenaikan harga bahan baku impor (imported inflation) serta membengkaknya biaya operasional logistik, yang pada akhirnya mulai bertransmisi pada kenaikan harga barang baku dan sektor jasa domestik," terangnya kepada Bisnis.

Hosianna lalu memproyeksikan inflasi inti naik tipis ke 2,61% (YoY). Ini dinilai olehnya memberikan sinyal bahwa tekanan inflasi lanjutan (second-roundeffect) yang lebih luas ke masyarakat masih relatif tertahan.

Untuk itu, dia menilai kondisi tersebut merefleksikan ekspektasi inflasi domestik sejauh ini yang masih cukup menjangkar dengan baik.

Bagi Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro, kenaikan inflasi Juni 2026 turut dipengaruhi oleh harga bahan makanan yang lebih tinggi. Tingkat inflasi diprakirakan naik 0,51% (MoM) serta 3,42% (YoY).

Andry memprakirakan inflasi terkait dengan komponen harga yang diatur pemerintah serta pangan fluktuatif meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi harga yang diatur pemerintah (administered prices) diprakirakan naik ke 1,83% (MoM) dari 0,52% (MoM) bulan sebelumnya.

Inflasi komponen ini terutama didorong oleh lonjakan 32% (MoM) pada harga bensin nonsubsidi (Pertamax) di tengah kenaikan harga minyak global, bersamaan dengan kenaikan 14,2% MoM pada harga tiket pesawat.

Harga pangan yang fluktuatif diperkirakan naik menjadi 0,52% (MoM) atau lebih tinggi dari Mei 2026 yaitu 0,22% (MoM). Hal ini diproyeksikan terjadi di tengah kenaikan harga pangan yang luas.

Kenaikan harga terutama terlihat pada bawang merah (11,0%), cabai merah (8,5%), bawang putih (6,8%), cabai rawit (5,1%), daging sapi (1,3%), dan beras (0,5%), sementara penurunan terus terjadi pada telur (-2,6%) dan daging ayam (-2,0%).

Adapun inflasi inti diproyeksikan melandai ke 0,12% (MoM) dari 0,22% (MoM) pada bulan sebelumnya.

"Koreksi harga emas (-5,2% mom) meredam komponen inti, sementara depresiasi rupiah yang berkelanjutan (1,85% mom) dan harga minyak goreng yang lebih tinggi (0,9% mom) mempertahankan tekanan ke atas," kata Andry melalui keterangan tertulis.

Pemerintah terus akan menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok dan juga stabilisasi harga

Purwokerto (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pemerintah terus menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di berbagai daerah guna melindungi kepentingan konsumen sekaligus menjaga keberlangsungan usaha para produsen.

"Pemerintah terus akan menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok dan juga stabilisasi harga," kata Budi Santoso usai memantau perkembangan harga di Pasar Manis Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Dalam kunjungan tersebut, Mendag didampingi Bupati Banyumas, jajaran Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas, Bulog, serta sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan.

Mendag mengatakan berdasarkan hasil pemantauan, harga sejumlah komoditas pangan dinilai relatif baik dan terkendali.

Menurut dia, harga bawang merah, bawang putih, serta cabai menunjukkan tren yang positif.

“Harga cabai rawit di Pasar Manis tercatat berkisar Rp40.000-Rp50.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) yang berada di kisaran Rp57.000 per kilogram,” katanya.

Sementara itu, kata dia, harga telur ayam berada di kisaran Rp25.000 per kilogram dan harga daging ayam sekitar Rp36.000 per kilogram.

Menurut dia, harga pangan yang ideal adalah harga yang mendekati harga acuan maupun HET karena mencerminkan titik keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

"Kalau harga terlalu rendah, kasihan juga peternak. Tapi kalau harga di atas itu, kasihan juga konsumen. Maka kita cari titik temu antara produsen dan pembeli," katanya.

Terkait harga telur dan daging ayam yang masih berada pada level rendah, Mendag mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan sektor perhotelan, restoran, kafe, dan ritel modern agar meningkatkan penyerapan produk peternakan sehingga harga dapat kembali stabil.

Selain itu, pemerintah juga terus memantau perkembangan harga melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Saat ini terdapat sekitar 550 kontributor di 514 kabupaten dan kota yang setiap hari melaporkan kondisi harga di lapangan.

"Setiap hari mengecek perkembangan harga di pasar dan datanya masuk ke sistem kami. Dari Jakarta kami bisa memantau, tetapi kami juga ingin turun langsung ke daerah," katanya.

Menurut Budi, kehadiran pemerintah di pasar tradisional tidak hanya untuk mengumpulkan data, juga menjadi bentuk pengawasan langsung agar pedagang mematuhi ketentuan harga yang berlaku.

"Secara psikologis bisa mengingatkan kepada pedagang pasar bahwa menjual tidak boleh melebihi HET. Itu sebagai bentuk pengawasan langsung kepada masyarakat," katanya.

Selain memantau harga kebutuhan pokok, Mendag juga menyinggung investigasi terhadap dugaan permasalahan pada produk minyak goreng rakyat Minyakita yang diproduksi PT KMR di Karanganyar.

Ia mengatakan seluruh produk terkait telah ditarik oleh perusahaan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan laboratorium.

"Kalau memang melanggar aturan, izinnya bisa dicabut. Semua akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Terkait harga daging sapi yang mengalami kenaikan, Budi mengatakan pemerintah terus menelusuri penyebabnya, baik dari sisi pasokan maupun distribusi, agar langkah penanganan yang dilakukan dapat tepat sasaran.

"Harga yang sedang naik maupun turun harus ada penanganannya. Kalau turun, penyerapannya harus diperbanyak. Kalau naik, penyebabnya apa, distribusinya atau pasokannya, itu yang terus kami awasi dan monitor," katanya.

Dalam kesempatan itu, Mendag juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng Minyakita kepada sejumlah warga.

Salah seorang penerima bantuan, Triyani mengaku senang mendapatkan beras dan minyak goreng karena dua komoditas tersebut saat sekarang mengalami kenaikan harga.

“Senang sekali karena harga beras yang paling murah saat ini sudah naik di atas Rp12.500 per kilogram,” katanya.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah organisasi kemahasiswaan menilai kondisi ekonomi dan politik Indonesia saat ini tidak dapat disamakan dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Meski berbagai tantangan masih dihadapi, ruang demokrasi dan stabilitas nasional dinilai tetap berjalan sehingga perbaikan kebijakan dapat ditempuh melalui mekanisme yang tersedia.

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk "Perlukah Reformasi Jilid II?" yang digelar Jaringan Cendikiawan Muda (Forum Sekjen Cipayung Plus) bersama sejumlah organisasi kemahasiswaan di Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).

Diskusi menghadirkan Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak, Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Kegiatan itu juga diikuti para pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Sekjen Cipayung Plus.

Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak mengatakan, reformasi merupakan proses yang terus berjalan dan tidak berhenti pada peristiwa politik tahun 1998. Menurut dia, selama hampir tiga dekade terakhir Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, terutama dalam aspek demokrasi dan kebebasan berpendapat.

"Gerakan mahasiswa harus tetap mengawal agenda reformasi, namun tidak perlu terjebak dalam romantisme istilah seperti Reformasi Jilid II. Yang terpenting adalah memastikan nilai dan semangat reformasi tetap hidup serta mampu menjawab persoalan nyata masyarakat," kata Zaki.

Meski demikian, Zaki menilai pemerintah tetap perlu memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan menjadi isu yang perlu terus dibenahi melalui kebijakan yang tepat sasaran.

Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara. Ia mengatakan kondisi objektif Indonesia saat ini berbeda dengan situasi menjelang Reformasi 1998 yang ditandai krisis ekonomi, instabilitas politik, serta berbagai persoalan struktural lainnya.

"Saat ini kondisi ekonomi memang menghadapi tantangan, namun masih relatif stabil dan masyarakat belum berada pada situasi seperti tahun 1998," ujar Putri.

Menurut dia, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai program strategis agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Evaluasi tersebut dinilai penting sebagai bagian dari proses perbaikan kebijakan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai upaya pembenahan struktur ekonomi nasional. Menurut dia, sejumlah langkah dilakukan untuk memperluas manfaat pembangunan dan memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai program sosial.

Budiman menilai kritik dan masukan dari masyarakat maupun kalangan mahasiswa tetap menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Karena itu, ruang dialog perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara konstruktif.

Diskusi berlangsung dengan membahas berbagai isu terkait demokrasi, pembangunan ekonomi, serta peran mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Para peserta menilai kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi, namun perlu diarahkan untuk mendorong perbaikan dan penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.

Bisnis.com, MALANG — Ratusan massa tergabung dalam Aksi Aliansi Malang Bergerak (MBG) yang terdiri atas BEM Malang Raya dan gabungan elemen masyarakat mendatangi gedung DPRD Kota Malang, Rabu (17/6/2026), a.l, untuk menolak kebijakan pemerintah yang dianggap menyengsarakan masyarakat serta mendesak disahkannya RUU Perampasan Aset.

Dalam demonstrasi tersebut, diwarnai aksi orasi. Mereka menolak kebijakan pemerintah yang dinilai menyengsarakan rakyat, seperti MBG dan Kopdes. “Kami akan lawan,” ujar salah satu orator.

Aksi sempat pula diwarnai dengan pembakaran ban bekas, sedangkan polisi berjaga untuk mengamankan Gedung DPRD dan Balai Kota Malang.

Dalam pernyataan tertulisnya, Aliansi Malang Bergerak menyampaikan kajian kritis dan tuntutan sebagai bentuk tanggung jawab moral serta komitmen untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada rakyat, a.l dengan menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

Pemerintah juga diminta menghentikan program yang tidak efektif dan membebani APBN sepertiProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program Koperasi Desa Merah Putih apabila terbukti tidak efektif, tidak tepat sasaran, dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Anggaran negara harus diprioritaskan pada sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi rakyat,” bunyi pernyataan.

Aliansi juga mendesak DPR RI dan Pemerintah mengesahkan RUU Perampasan Aset.

“Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merampas hak-hak rakyat dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang efektif dalam memberantas korupsi.”

Aliansi juga menagih janji DPRD Kota Malang untuk menyampaikan hasil tindak lanjut, perkembangan pembahasan, serta langkah konkret atas tuntutan yang telah diterima dari massa aksi pada 15 Juni 2026 secara terbuka kepada publik.(K24)

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah masih mencatatkan penguatan terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Sentimen kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) dan kembali masuknya aliran modal asing ke instrumen domestik menjadi penopang utama mata uang Garuda.

Berdasarkan data Bloomberg, kurs rupiah di pasar spot menguat hingga penutupan perdagangan Senin (15/6/2026). Rupiah terapresiasi 0,85 persen ke level Rp 17.709 per dollar Amerika Serikat (AS).

Dalam sepekan terakhir, rupiah menguat 0,98 persen dari posisi Rp 18.036 per dollar AS pada akhir pekan sebelumnya.

Kurs rupiah juga menguat 1,38 persen pada referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) Bank Indonesia.

Lantas, apakah penguatan rupiah ini bisa terus berlangsung atau hanya bersifat sementara saja?

Presiden Direktur PT Doo Financial Futures, Ariston Tjendra, menilai penguatan rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama pelemahan dollar AS setelah muncul laporan mengenai tercapainya kesepakatan damai antara AS dan Iran.

Kondisi tersebut mendorong pelaku pasar mengurangi kepemilikan aset berbasis dollar AS dan kembali melirik aset-aset di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Meski demikian, kenaikan rupiah masih bersifat sementara dan belum dapat dianggap sebagai tren jangka panjang.

Menurutnya, arah pergerakan rupiah ke depan akan bergantung pada bagaimana pasar menilai efektivitas berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah, khususnya terkait pelaksanaan program-program strategis nasional.

“Penguatan rupiah saat ini merespons pelemahan dollar AS setelah kesepakatan damai AS dan Iran dilaporkan sudah tercapai. Kelihatannya masih sementara, ke depan, pasar mungkin akan melihat perbaikan-perbaikan kebijakan yang dilakukan terhadap program-program besar pemerintah,” ujar Ariston saat dihubungi Kompas.com, Senin sore ini.

Lebih jauh, Ariston menyebut penguatan rupiah ke area psikologis Rp 17.000 per dollar AS sebagai perbaikan jika dibandingkan dengan posisi sebelumnya yang sempat mendekati Rp 18.200 per dollar AS.

Namun, hal tersebut belum cukup untuk menjadi indikator bahwa perekonomian nasional pulih sepenuhnya atau tekanan terhadap masyarakat telah berkurang secara signifikan.

Menurutnya, pulihnya kurs rupiah terhadap perekonomian riil umumnya membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Penurunan harga barang, misalnya, tidak terjadi secara instan hanya karena rupiah menguat dalam beberapa hari.

Penguatan rupiah yang baru berlangsung dalam waktu singkat juga belum cukup untuk memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Meski demikian, efek positifnya sudah mulai terlihat di pasar keuangan melalui penguatan nilai tukar, membaiknya sentimen investor, serta meningkatnya minat terhadap aset-aset domestik.

“Rp 17.000 (per dollar AS) disebut menguat itu dibandingkan dengan angka Rp 18.000. Penurunan harga barang biasanya tidak secepat itu, kan baru menguat berapa hari, tentunya belum langsung berasa ke sektor riil, tapi di pasar keuangan pastinya sudah berasa,” paparnya.

Karena itu, ia menilai masih terlalu dini jika kondisi saat ini langsung diklaim sebagai sebuah keberhasilan besar.

Ariston menekankan ukuran keberhasilan yang lebih nyata adalah apabila rupiah mampu kembali menguat ke kisaran Rp 15.000 per dollar AS dan bertahan pada posisi tersebut secara berkelanjutan.

“Ya aneh juga kalau diklaim sukses. Sukses itu kalau bisa menguat kembali ke area Rp 15.000,” kata dia.

Sebelumnya, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Eddy Junarsin, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah merupakan hasil berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi.

Secara teknis, salah satu penyebabnya adalah menurunnya surplus neraca perdagangan dibandingkan periode sebelumnya.

Neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus karena nilai ekspor tetap lebih besar dibandingkan impor.

Namun, surplus tersebut semakin mengecil sehingga kemampuan menopang nilai tukar juga berkurang.

Di tingkat global, kenaikan harga minyak dunia turut menjadi faktor yang memberikan tekanan terhadap rupiah.

Sebagai negara pengimpor minyak atau net importer, Indonesia harus mengeluarkan biaya yang lebih besar ketika harga minyak meningkat.

Pada saat yang sama, suku bunga acuan AS masih relatif tinggi karena bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) belum menunjukkan keyakinan untuk segera menurunkannya.

Kondisi tersebut membuat banyak investor memilih menempatkan dananya di aset-aset yang dianggap lebih aman.

“Arus modal asing di saat seperti ini tentu akan mengalir ke tempat yang lebih aman, dalam konteks pasar keuangan contohnya adalah Amerika Serikat,” kata Eddy.

Penjelasan tersebut sejalan dengan teori yang disampaikan Investopedia bahwa pergerakan nilai tukar dipengaruhi oleh tingkat inflasi, suku bunga, arus modal internasional, kondisi perdagangan, serta kepercayaan investor terhadap suatu negara.

Dampak yang paling cepat dirasakan dari pelemahan rupiah adalah meningkatnya biaya impor.

Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dollar AS, importir membutuhkan lebih banyak rupiah untuk membeli barang yang sama dari luar negeri. Akibatnya, harga barang impor berpotensi meningkat.

Mata uang yang lebih lemah membuat impor menjadi lebih mahal bagi konsumen domestik karena harga barang yang dibeli dari luar negeri harus dikonversi menggunakan kurs yang lebih tinggi.

Dalam konteks Indonesia, dampak ini tidak hanya dirasakan pada barang konsumsi impor.

Banyak industri nasional masih bergantung pada bahan baku, komponen, mesin, serta peralatan produksi yang didatangkan dari luar negeri.

Eddy mengatakan tidak semua sektor memperoleh manfaat dari pelemahan rupiah. “Industri yang bergantung pada impor, seperti energi, pangan impor, serta mesin dan alat berat, justru akan terdampak karena biaya menjadi lebih mahal,” ungkapnya.

Peningkatan biaya produksi tersebut berpotensi diteruskan ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut pelemahan nilai tukar rupiah mulai berdampak langsung pada pelaku usaha kecil, termasuk pedagang tahu dan tempe.

Ia mengatakan, pelaku usaha tahu dan tempe mulai merasakan kenaikan biaya produksi karena masih bergantung pada bahan baku impor.

“Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor, yang jelas itu akan menaikkan cost of production mereka,” ujar Purbaya saat konferensi pers di Gedung DPR/MPR, Sabtu (6/6/2026).

Pelemahan rupiah juga dinilai mulai menekan rumah tangga. Sejumlah harga kebutuhan pokok mulai naik sehingga menambah beban pengeluaran masyarakat.

Stabilitas rupiah juga dinilai penting bagi rumah tangga karena harga kebutuhan pokok dan barang konsumsi dapat lebih terjaga.

Dengan begitu, beban pengeluaran masyarakat dapat ditekan dan daya beli tetap terpelihara.

Purbaya menegaskan tujuan utama pemerintah bukan hanya menjaga indikator ekonomi makro, tetapi juga memastikan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Dengan nanti kebijakan lebih bagus, itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya yang terlalu signifikan,” paparnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Gabungan mahasiswa BEM Nusantara Sumatera Selatan dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Raden Fatah Palembang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumsel, Senin (15/6/2026), dengan membawa delapan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR RI.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lapangan, massa aksi yang mengenakan almamater biru dan oranye mulai tiba sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka bergerak menuju gerbang DPRD Sumsel sambil menyampaikan orasi dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan.

Aksi bertajukAsta Cita Mahasiswa Sumselitu menyoroti berbagai persoalan, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga penolakan terhadap sejumlah program dan regulasi pemerintah.

Sebelum membacakan tuntutan, Koordinator BEM Nusantara Sumsel, Ilham, memimpin simbolisasi pemberian tiga kartu merah di hadapan Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie.

“Kartu merah pertama untuk program yang tidak mementingkan kepentingan publik. Kartu merah kedua untuk kebijakan APBN yang dinilai membebani negara dan berdampak pada masyarakat kecil. Kartu merah ketiga kami tujukan kepada lembaga-lembaga yang tidak berpihak kepada masyarakat agar kembali menjalankan fungsi dan tugasnya secara benar,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan, yakni mendesak DPR menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menolak kenaikan harga BBM, menyelamatkan nilai tukar rupiah, menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, menolak keterlibatan warga sipil dalam peradilan militer, serta menolak revisi UU Polri.

“Demikian pernyataan sikap yang kami buat. Kami berharap Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat menindaklanjutinya secara serius kepada DPR RI dan Presiden Republik Indonesia. Kami juga ingin mengawal dan memastikan seluruh tuntutan ini disampaikan secara terbuka,” kata Ilham.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie menyatakan pihaknya berkomitmen memperjuangkan dan meneruskan tuntutan mahasiswa kepada pihak yang berwenang.

Menurutnya, mahasiswa datang membawa harapan sekaligus keresahan yang perlu mendapat perhatian.

“Kami meyakini bahwa menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Karena itu, kami mendukung aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa," kata Andie di hadapan massa aksi.

Dia juga mempersilakan mahasiswa untuk terus mengawal tindak lanjut tuntutan yang telah disampaikan. Bahkan, DPRD membuka ruang bagi perwakilan mahasiswa untuk berkoordinasi lebih lanjut guna memastikan aspirasi tersebut diteruskan kepada DPR RI maupun pemerintah pusat.

Meski demikian, Andie menegaskan sebagian besar tuntutan yang disampaikan berada di luar kewenangan pemerintah daerah karena merupakan ranah pemerintah pusat. Karena itu, DPRD Sumsel membutuhkan waktu untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak terkait di tingkat nasional.

“Dari semua ini sudah kita pastikan bahwasanya akan bahas sesuai kewenangan. Ini bukan kewenangan DPRD provinsi, ini kewenangan pusat. Nanti akan kita sampaikan bersama-sama,” pungkasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah masih berada di level tinggi di berbagai daerah pada pertengahan Juni 2026.

Bahkan, harga cabai rawit di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, telah menembus Rp121 ribu per kilogram (kg), sementara cabai merah di sejumlah wilayah sudah diperdagangkan di atas Rp100 ribu per kg.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kenaikan harga pangan tersebut menjadi salah satu penyumbang utama Indeks Perkembangan Harga (IPH) di berbagai daerah.

"Komoditas yang harganya sudah tinggi seperti beras, minyak goreng, cabai rawit dan juga bawang merah perlu menjadi perhatian, karena masyarakat membayar level harga, bukan membayar perubahan IPH," kata wanita yang akrab disapa Winny itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (15/6).

Menurut Winny, meski laju kenaikan harga beberapa komoditas tidak terlalu tinggi, harga yang sudah bertahan pada level mahal membuat dampaknya tetap dirasakan masyarakat.

Ia mencontohkan bawang merah. Secara nasional, harga bawang merah hingga minggu kedua Juni 2026 naik 12,5 persen dibanding bulan sebelumnya dan kini mencapai rata-rata Rp50.561 per kg. Angka tersebut telah melampaui batas atas harga acuan penjualan(HAP).

[Gambas:Youtube]

BPS mencatat sebanyak 287 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH bawang merah. Beberapa daerah bahkan mencatat harga yang jauh di atas acuan pemerintah.

Harga bawang merah tertinggi antara lain tercatat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara, yang mencapai Rp90 ribu per kg atau 116,87 persen di atas HAP batas atas. Sementara di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, harga bawang merah mencapai Rp84.074 per kg atau 102,59 persen di atas HAP.

Selain itu, harga bawang merah juga tercatat tinggi di Kabupaten Pohuwato sebesar Rp77.963 per kg, Kota Bitung Rp76.111 per kg, serta Kabupaten Gorontalo Utara Rp76.667 per kg.

Tak hanya bawang merah, harga cabai merah juga terus menanjak. Winny mengatakan rata-rata harga cabai merah nasional kini mencapai Rp56.537 per kg, atau sudah berada di atas batas atas HAP konsumen sebesar Rp55 ribu per kg.

"Kami mencatat ada 286 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH cabai merah," ujarnya.

Sejumlah daerah mencatat lonjakan harga yang cukup ekstrem. Di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, harga cabai merah mencapai Rp115.556 per kg. Sementara di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, harga cabai merah menyentuh Rp110.741 per kg.

Harga tinggi juga tercatat di Kabupaten Wakatobi sebesar Rp100 ribu per kg, Kabupaten Halmahera Utara Rp95.556 per kg, serta Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Buton yang masing-masing mencapai Rp90 ribu per kg.

Winny menuturkan cabai rawit juga masih menjadi sumber tekanan harga di berbagai daerah. Secara nasional, harga cabai rawit rata-rata mencapai Rp69.673 per kg dan sebanyak 185 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga.

Meski kenaikan IPH cabai rawit tidak sebesar komoditas lain, level harganya dinilai sudah cukup tinggi.

"Cabai rawit ini masuk kategori komoditas yang kenaikan IPH-nya tidak terlalu tinggi, tetapi level harganya sudah tinggi," kata Amalia.

BPS mencatat harga cabai rawit tertinggi berada di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, yang mencapai Rp121 ribu per kg atau 112,48 persen di atas HAP batas atas. Sementara di Kabupaten Halmahera Utara, harga cabai rawit tercatat Rp116.616 per kg atau 166,16 persen di atas HAP.

Selain cabai dan bawang merah, BPS juga memberi perhatian terhadap harga beras yang masih bertahan di level tinggi di sejumlah daerah. Winny mengatakan harga beras secara nasional memang relatif stabil, namun masih berada pada level yang cukup tinggi sehingga tetap membebani masyarakat.

"Harga beras sebenarnya walaupun kenaikan harga beras di minggu kedua Juni 2026 naik 0,54 persen, tetapi kalau kita lihat dari bulan ke bulan harga beras ini terlihat stabil relatif pada level yang relatif tinggi," ujar Amalia.

Berdasarkan data SP2KP Kemendag, rata-rata harga beras nasional hingga minggu kedua Juni 2026 mencapai Rp15.415 per kg atau naik sekitar 0,5 persen dibanding Mei 2026. Tercatat sebanyak 116 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH beras.

BPS juga mencatat harga beras tertinggi berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, yang mencapai Rp50 ribu per kg. Disusul Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, sebesar Rp48.606 per kg dan Kabupaten Puncak, Papua Tengah, sebesar Rp45 ribu per kg.

IDXChannel - Harga pangan nasional terpantau turun di awal pekan, Senin (15/6/2026) mulai dari bawang merah, beras hingga aneka cabai.

Berdasarkan pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia pukul 09.00 WIB, sejumlah komoditas utama mengalami penurunan harga, meski tak sedikit juga yang naik.

Harga bawang merah turun 1,6 persen menjadi Rp55.450 per kg. Kemudian bawang putih naik 4,19 persen menjadi Rp42.300. Untuk beras kualitas bawah I stagnan di Rp14.650 per kg. Beras kualitas bawah II juga masih sama dengan hari sebelumnya di Rp14.500 per kg.

Beras kualitas medium stabil di Rp16.250 per kg. Begitu pula beras kualitas medium II stabil di harga Rp16.050 per kg. Kemudian beras kualitas super I naik 0,29 persen di Rp17.550 per kg. Untuk beras kualitas super II tetap di Rp17.000 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar turun 1,06 persen menjadi Rp61.300 per kg. Sedangkan cabai merah keriting turun 4,43 persen menjadi Rp56.150 per kg. Cabai rawit hijau turun 1,01 persen menjadi Rp53.900 per kg. Untuk cabai rawit merah turun 0,8 persen menjadi Rp74.550 per kg.

Sementara itu daging ayam ras segar turun 1,06 persen menjadi Rp37.200 per kg. Daging sapi kualitas I naik 0,3 persen menjadi Rp148.600 per kg. Daging sapi kualitas II turun 0,04 persen menjadi Rp139.650 per kg. Gula pasir kualitas premium tetap di level Rp20.250 per kg.

Gula pasir lokal terpantau masih sama dengan hari sebelumnya di harga Rp19.150 per kg. Untuk minyak goreng curah stagnan di level Rp20.600 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I naik 0,41 persen menjadi Rp24.200 per liter.

Sementara itu harga minyak goreng kemasan bermerek II naik sebesar 0,43 persen menjadi Rp23.300 per liter. Kemudian telur ayam ras segar turun 0,5 persen menjadi Rp30.100 per kg.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, DENPASAR – Umat Hindu di Provinsi Bali akan menggelar upacara galungan pada 15-17 Juni 2026. Setiap upacara galungan, konsumsi rumah tangga akan meningkat sehingga kebutuhan sembako seperti beras, buah, sayur hingga daging babi dan alat upacara juga meningkat.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menjelaskan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok serta kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan yang akan jatuh pada 17 Juni dan 27 Juni 2026.

“Pengawasan sudah kita lakukan sejak sekarang mengingat Hari Raya Galungan dan Kuningan semakin dekat. Masyarakat juga mulai membeli berbagai kebutuhan, mulai dari bahan pangan pokok, daging, bumbu dapur, LPG, hingga sarana upacara seperti bahan banten dan penjor,” jelas Dewa Indra, Kamis (11/6/2026).

Ia menegaskan, pemantauan harus terus dilakukan hingga beberapa hari setelah Hari Raya Kuningan guna memastikan stok kebutuhan masyarakat tetap aman serta mencegah terjadinya kepanikan di masyarakat.

“Kami wajib menginformasikan secara luas bahwa ketersediaan kebutuhan masyarakat dalam kondisi aman. Dengan demikian, masyarakat tidak melakukan _panic buying_ yang berpotensi menimbulkan penimbunan dan kelangkaan barang di lapangan,” katanya.

Selain menjamin ketersediaan stok, distribusi kebutuhan masyarakat juga harus berjalan lancar, tepat sasaran, dan mudah diakses. Untuk itu, koordinasi dan kolaborasi antar Satuan Tugas (Satgas) Pangan di seluruh kabupaten/kota se-Bali perlu terus diperkuat.

Menurutnya, apabila suatu daerah mengalami keterbatasan stok komoditas tertentu, maka kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan daerah lain yang memiliki surplus produksi atau cadangan stok yang memadai.

“Sebagai contoh, Kabupaten Buleleng memiliki ketersediaan cabai mencapai 76,48 ton dengan kebutuhan sekitar 5,34 ton, bawang merah 145,93 ton dengan kebutuhan 5,93 ton, serta bawang putih 191,42 ton dengan kebutuhan 9,52 ton. Kelebihan stok ini dapat dikolaborasikan dengan kabupaten lain yang mengalami kekurangan sehingga distribusi berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani menjelaskan bahwa hingga Mei 2026 tingkat inflasi Bali tercatat sebesar 2,99 persen. Menurutnya, perbedaan kondisi ketersediaan dan kebutuhan komoditas di masing-masing daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi.

"Kami menekankan pentingnya menjaga ketersediaan stok pangan melalui pengawasan dan pemantauan langsung di lapangan, khususnya terhadap komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, gula pasir, daging, serta LPG 3 kilogram," kata Achris.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memberikan manfaat nyata, termasuk menghemat pengeluaran untuk kebutuhan pokok, seperti LPG dan minyak goreng dengan total nilai Rp33 triliun.

"Harga LPG di pasaran saat ini sekitar Rp20.000 (per tabung ukuran 3 kg), di koperasi Rp16.000. MinyaKita biasanya di pasaran Rp21.000, di koperasi Rp15.700," kata Kepala Bakom RI Qodari dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom RI di Jakarta, Rabu.

Perbedaan harga itu memiliki peran penting untuk rumah tangga di Indonesia, mengingat rata-rata sebuah rumah tangga di Indonesia dengan empat anggota keluarga menggunakan sekitar empat tabung gas dan empat liter minyak goreng dalam sebulan.

Dia merujuk kepada data Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) pada 2025 terdapat 74 juta keluarga di tanah air.

Mempertimbangkan jumlah keluarga dan rata-rata konsumsi keluarga maka dengan KDKMP dapat mendukung penghematan pengeluaran keluarga yang memberikan dampak signifikan.

"Maka dalam satu tahun sebenarnya masyarakat dapat menghemat sekitar Rp33 triliun," kata Qodari.

Dengan perincian, empat tabung gas per keluarga kali 12 bulan, kali 74 juta keluarga dikalikan Rp4.000, yang didapat dari selisih harga pasaran dan KDMP, akan didapat untuk tabung gas yang bisa dihemat para keluarga di seluruh Indonesia adalah Rp14,2 triliun.

Untuk minyak goreng, jumlah penghematan dapat dapat mencapai Rp18,82 triliun. Jumlah itu didapat dari pengalian 4 liter minyak dikali 12 bulan, dikali 74 juta keluarga dan selisih harga Rp5.300.

"Bagi keluarga yang setiap hari menghitung pengeluaran dengan cermat, itu adalah penghematan yang berarti, dan angka itu bukan sekedar kalkulasi di atas kertas, bukan cuman omon-omon. Melainkan kenyataan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Qodari mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 80 ribu unit KDKMP di seluruh Indonesia.

Peresmian 1.061 KDKMP yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Mei merupakan tahap awal dari perluasan program prioritas tersebut.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Merosotnya nilai rupiah terhadap dolar AS dan naiknya harga sejumlah barang membuat Generasi Z (Gen Z) segan menikah. Mereka khawatir, dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, keputusan menikah menjadi langkah yang tidak tepat.

I Made Dinda (25 tahun), perempuan asal Bali yang bekerja sebagai karyawan swasta di Semarang, mengaku sudah lima tahun menjalin hubungan dengan pasangannya. Kendati demikian, dia mengaku belum siap jika harus menikah dalam waktu dekat. Kondisi ekonomi menjadi salah satu penyebabnya.

"Jujur saja, sejak 2024 saya merasa situasi ekonomi di Indonesia semakin enggak pasti, kayak harga-harga makin mahal, kebutuhan hidup makin mahal," ungkap Dinda ketika diwawancarai Republika, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, dengan kenaikan harga barang-barang seperti sekarang, semakin sulit hidup hanya bermodalkan upah minimum. "Kalau dulu kan gaji UMR didesain buat hidup sendiri. Nah, gaji UMR sekarang aja tuh kayak mepet loh buat hidup sendiri," ucapnya.

Tak hanya biaya makan per bulan, Dinda mengaku mengeluarkan uang ekstra untuk kebutuhan lainnya. "Misalnya kemarin, harga oli naik banget. Biasanya saya servis motor cuma Rp 160 ribu-Rp 170 ribu, kemarin nyaris Rp 200 ribu," ucapnya.

Selain itu, untuk motor matiknya, Dinda pun beralih dari Pertamax Turbo ke Pertamax. "Awalnya saya yang pakai Pertamax Turbo, yang mana itu lebih hemat, bisa sampai dua minggu. Saya terpaksa pakai Pertamax biasa, yang mana itu satu minggu habis. Karena Pertamax Turbo naik banget harganya," katanya.

Dengan tekanan biaya hidup, Dinda merasa belum yakin menikah. "Kalau menikah kan sudah tidak hidup seorang diri lagi. Ketika misalnya ekonomi kita saja masih enggak pasti, pasti tuh bakal ngaruh ke situasi rumah tangga," ujarnya.

Dinda pun mengaku kerap melihat unggahan curhatan di media sosial yang menceritakan bagaimana kondisi ekonomi sangat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Tak sedikit yang mengalami keretakan akibat masalah ekonomi.

"Banyak juga cerita di medsos yang itu jadi pertimbangan," kata Dinda.

Dinda memproyeksikan bakal menikah pada usia di atas 30 tahun. Namun, dia enggan jika harus menjadi ibu rumah tangga. "Kepinginnya suami saya punya uang, saya juga punya uang. Nggak boleh bergantung sama cowok. Takutnya ketika cowok itu ninggalin kita, kita nggak punya apa-apa," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Hasil survei terbaru Indopol Survei & Consulting menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat berada di bawah 60%.

Survei yang dilakukan pada 26 Mei–1 Juni 2026 itu menunjukkan sebanyak 59,75% responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo, sedangkan 40,25% lainnya mengaku tidak puas.

Direktur Eksekutif Indopol Survei & Consulting Ratno Sulistiyanto menilai angka tersebut menunjukkan tantangan yang mulai dihadapi pemerintah memasuki tahun ketiga masa pemerintahan.

"Angka 59,75% untuk seorang kepala negara yang baru 17 bulan menjabat mencerminkan fase political vulnerability yang nyata," ujar Ratno dalam keterangan tertulis, Senin (9/6/2026).

Selain tingkat kepuasan terhadap presiden, survei juga mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat sebesar 49,02%. Sementara itu, penilaian terhadap kinerja pemerintah pusat secara keseluruhan tercatat 51,06% positif dan 48,95% negatif.

Indopol mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Faktor terbesar berkaitan dengan harga kebutuhan pokok yang dinilai belum terkendali. Sebanyak 34,14% responden yang tidak puas menyebut harga beras, minyak goreng, dan bahan bakar minyak sebagai alasan utama.

Selain itu, 37,48% responden mengaku kondisi ekonomi keluarganya memburuk dibandingkan setahun sebelumnya.

Persoalan lapangan kerja juga menjadi sorotan. Sebanyak 15,76% responden menyebut terbatasnya kesempatan kerja dan tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan usia muda, sebagai penyebab ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah turut menjadi perhatian publik. Survei menunjukkan 74,96% responden mengetahui pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sementara 48,86% di antaranya mengaku merasakan dampaknya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Indopol juga mencatat isu politik dan penegakan hukum menjadi salah satu faktor yang memengaruhi persepsi publik. Beberapa isu yang disebut antara lain pemberantasan korupsi, kebebasan sipil, serta meningkatnya peran militer dalam ruang publik.

Berdasarkan kelompok demografi, tingkat ketidakpuasan cenderung lebih tinggi pada responden berpendidikan sarjana ke atas dengan proporsi mencapai 40,7%. Sementara itu, kelompok Generasi Z dan milenial juga menunjukkan sikap yang relatif lebih kritis terhadap kinerja pemerintah.

Di tingkat wilayah, DKI Jakarta menjadi daerah dengan tingkat kepuasan yang relatif rendah. Survei mencatat 35% responden di ibu kota menyatakan sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah, sedangkan total tingkat kepuasan berada di angka 42,5%.

Survei Indopol Survei & Consulting dilakukan terhadap 1.230 responden di 38 provinsi menggunakan metode multistage random sampling. Survei memiliki margin of error ±2,8% pada tingkat kepercayaan 95%.