Pengusaha Hashim S. Djojohadikusumo membantah bahwa dirinya memiliki keterlibatan dengan PT Folago Global Nusantara Tbk (FolaPlay). Begitu juga tuduhan penggunaan anggaran negara terkait penyelenggaraan dan penayangan Piala Dunia 2026 untuk kepentingan pribadi. 

Pernyataan tersebut menanggapi berbagai informasi yang beredar di ruang publik, seperti media massa, platform digital, hingga media sosial yang mengaitkan Pendiri sekaligus Presiden Direktur Arsari Group tersebut dengan FolaPlay. 

"Kami membantah informasi tersebut karena tidak benar, tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi," kata VP Corporate Communications Arsari Group Ariseno Ridhwan dalam keterangan resmi kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/6).

Arsari Group menegaskan bahwa perusahaan dan adik Presiden Prabowo Subianto itu tidak memiliki kepemilikan saham di FolaPlay. Selain itu, Hashim juga tidak memiliki keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai pemegang saham, pemegang saham pengendali, penerima manfaat, pengurus, maupun penasihat di FolaPlay. 

"Dengan demikian, tuduhan yang menyatakan bahwa anggaran negara yang digunakan dalam penyelenggaraan dan penayangan Piala Dunia 2026 dimaksudkan untuk memperkaya atau menguntungkan Hashim merupakan informasi yang menyesatkan dan tidak didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi," jelas Ariseno.

Ariseno juga menghormati kebebasan pers dan kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan akurasi, verifikasi, dan itikad baik dalam menyampaikan informasi kepada publik.

[Gambas:Youtube]

"Kami mencermati dalam beberapa waktu terakhir berbagai informasi yang tidak akurat, spekulatif, dan bersifat fitnah kerap diarahkan kepada Hashim. Penyebaran tuduhan tanpa dasar yang jelas dan tanpa dukungan bukti memadai tidak hanya merugikan pihak yang dituduh, tetapi juga berpotensi menyesatkan," tambahnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi yang beredar di ruang publik. Verifikasi fakta dan penggunaan sumber yang kredibel merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas diskursus publik serta mencegah penyebaran hoaks, disinformasi, maupun informasi yang menyesatkan.

"Kami berharap diskursus publik dapat dibangun di atas fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan asumsi maupun penggiringan opini yang berpotensi menyesatkan masyarakat," tandasnya.

IDXChannel – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merampungkan kompilasi usulan tambahan anggaran belanja dari seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk Tahun Anggaran 2027. Total usulan tambahan anggaran yang dihimpun dari hasil pembahasan Komisi I hingga Komisi XIII mencapai Rp984 triliun.

Usulan tambahan tersebut diajukan di luar pagu indikatif awal belanja K/L 2027 yang sebesar Rp1.389,94 triliun. Dengan demikian, apabila seluruh usulan disetujui pemerintah, total belanja K/L pada tahun depan berpotensi meningkat menjadi Rp2.373,94 triliun.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pagu belanja K/L pada APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp1.510,5 triliun.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan pihaknya hanya menyampaikan hasil pembahasan yang telah disepakati antara masing-masing komisi DPR dengan kementerian atau lembaga mitra kerja.

"Kami serahkan usulan dari berbagai pembahasan yang sudah disepakati antara komisi dengan mitra masing-masing," kata Said dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (29/6/2026).

Said menegaskan keputusan akhir mengenai diterima atau tidaknya usulan tambahan anggaran tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Bendahara Umum Negara.

Menurut dia, publik baru akan mengetahui postur final belanja K/L tahun anggaran 2027 saat pemerintah menyampaikan Nota Keuangan dan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada pertengahan Agustus mendatang.

"Kita akan menunggu tanggal 16 setelah paripurna. Tanggal 16 Agustus nota keuangan yang akan disampaikan pemerintah," ujar Said.

Penyerahan usulan tambahan anggaran dilakukan dalam rapat kerja Banggar DPR RI yang juga membahas pengesahan laporan panitia kerja (Panja) dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Rapat tersebut turut dihadiri jajaran kementerian, perwakilan Bank Indonesia, serta anggota DPR RI. Dalam kesempatan itu, Banggar DPR dan pemerintah menyepakati laporan Panja yang membahas berbagai asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan fiskal.

Setelah laporan Panja disahkan, Banggar DPR RI secara resmi menyerahkan hasil kompilasi usulan tambahan anggaran yang berasal dari komisi-komisi DPR, DPD RI, MPR RI, BPK, serta sejumlah mitra kerja lainnya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Penyerahan tersebut menandai rampungnya tahapan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027 dan RKP 2027 di tingkat Banggar DPR sebelum pembahasan dilanjutkan dalam Sidang Paripurna dan penyampaian Nota Keuangan pada Agustus mendatang.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, MALANG — Ratusan massa tergabung dalam Aksi Aliansi Malang Bergerak (MBG) yang terdiri atas BEM Malang Raya dan gabungan elemen masyarakat mendatangi gedung DPRD Kota Malang, Rabu (17/6/2026), a.l, untuk menolak kebijakan pemerintah yang dianggap menyengsarakan masyarakat serta mendesak disahkannya RUU Perampasan Aset.

Dalam demonstrasi tersebut, diwarnai aksi orasi. Mereka menolak kebijakan pemerintah yang dinilai menyengsarakan rakyat, seperti MBG dan Kopdes. “Kami akan lawan,” ujar salah satu orator.

Aksi sempat pula diwarnai dengan pembakaran ban bekas, sedangkan polisi berjaga untuk mengamankan Gedung DPRD dan Balai Kota Malang.

Dalam pernyataan tertulisnya, Aliansi Malang Bergerak menyampaikan kajian kritis dan tuntutan sebagai bentuk tanggung jawab moral serta komitmen untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada rakyat, a.l dengan menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

Pemerintah juga diminta menghentikan program yang tidak efektif dan membebani APBN sepertiProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program Koperasi Desa Merah Putih apabila terbukti tidak efektif, tidak tepat sasaran, dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Anggaran negara harus diprioritaskan pada sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi rakyat,” bunyi pernyataan.

Aliansi juga mendesak DPR RI dan Pemerintah mengesahkan RUU Perampasan Aset.

“Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merampas hak-hak rakyat dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang efektif dalam memberantas korupsi.”

Aliansi juga menagih janji DPRD Kota Malang untuk menyampaikan hasil tindak lanjut, perkembangan pembahasan, serta langkah konkret atas tuntutan yang telah diterima dari massa aksi pada 15 Juni 2026 secara terbuka kepada publik.(K24)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan program bantuan hewan qurban presiden yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan hal baru. Menurut dia, penggunaan anggaran negara untuk kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan hal yang lazim dilakukan kepala negara.

"Ini hal yang biasa dalam persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat," kata Sugiat di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Ia mengatakan program bantuan qurban presiden telah berlangsung sejak era pemerintahan sebelumnya, bukan hanya pada masa presiden kali ini.

Dengan adanya bantuan hewan qurban tersebut, kata dia, ribuan masyarakat dapat terbantu pada momen Idul Adha.

Sugiat juga menekankan bantuan kepala negara kepada masyarakat tidak hanya diberikan dalam bentuk hewan qurban.

Selama ini, ujar dia, anggaran bantuan Presiden juga digunakan untuk mendukung berbagai sektor lain yang menyentuh kepentingan publik.

"Bukan hanya qurban. Bantuan Presiden juga banyak untuk pendidikan, kesehatan, sampai fasilitas publik. Jadi, jangan melihat ini seolah sesuatu yang baru," ujar Sugiat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Riza Annisa, menyoroti persoalan klasik pengelolaan anggaran negara, khususnya terkait ketidaktepatan sasaran subsidi dan bantuan sosial di Indonesia. Menurut Riza, akar masalah utama terletak pada kualitas data penerima manfaat yang hingga kini belum sepenuhnya akurat.

"Sebenarnya masalahnya klasik, pertama adalah masalah data. Beberapa kali sudah ada pembaruan data untuk kelompok miskin, tapi lagi-lagi sampai saat ini masalah data ini masih belum selesai," ujar Riza dalam diskusi bertajuk "2 Bulan Perang Israel-AS vs Iran: Waspada Dampak ke Perekonomian!" di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Selain persoalan data, lanjut Riza, pemerintah juga kerap luput dalam memperhatikan kondisi kelompok kelas menengah yang memiliki kerentanan berbeda-beda. Riza menilai kebijakan yang tidak mempertimbangkan variasi dalam kelompok kelas menengah berpotensi membuat sebagian masyarakat tidak tersentuh bantuan, meskipun mereka masih membutuhkan.

"Tidak serta-merta kelas menengah ini semuanya sudah mampu, karena ada leveling-nya. Ada yang memang sudah middle class, ada yang middle class ke atas, itu yang perlu diperhatikan," sambung dia.

Riza juga menyoroti ketimpangan dalam kebijakan subsidi energi. Di satu sisi, kata Riza, sektor industri mendapatkan berbagai insentif, sementara di sisi lain, sebagian rumah tangga justru menghadapi beban energi yang meningkat.

"Dalam kasus BBM ini, industri ditolong, sudah ada insentif pajaknya keluar, kemudian Pertalite dipertahankan. Sementara untuk rumah tangga yang tidak bisa menggunakan gas melon tiga kilogram, kenaikannya melonjak tajam," ucapnya.

Selain itu, Riza juga memberikan sorotan terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Ia mendorong pemerintah memprioritaskan ulang agar manfaatnya lebih optimal dan tidak menyasar kelompok yang sebenarnya sudah mampu.

"Sebenarnya MBG ini sudah beberapa kali dibahas, perlu diprioritaskan ulang, mungkin yang memang banyak sekolah yang itu adalah kelas menengah atas yang sudah tidak perlu dibantu lagi," ungkap dia.

Ia menjelaskan sejumlah sekolah di kelompok menengah atas bahkan telah memiliki fasilitas katering sendiri dengan kemampuan pembiayaan yang memadai sehingga tidak lagi membutuhkan intervensi dari program tersebut. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, menurutnya, pemerintah perlu lebih selektif agar program sosial benar-benar menyentuh kelompok rentan.

"Mereka dibiarkan saja, sehingga itu bisa diberikan ke yang lebih membutuhkan lagi, terutama di daerah 3T dan di daerah miskin ekstrem," lanjut Riza.

Riza menekankan realokasi program MBG sangat penting untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, termasuk daerah terpencil dengan akses infrastruktur terbatas. Ia menilai bahkan di Pulau Jawa masih terdapat kantong-kantong kemiskinan ekstrem yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

"Karena di Jawa pun masih banyak daerah yang miskin ekstrem, apalagi di luar, terutama yang 3T, di mana akses jalannya masih sulit dan banyak hal yang perlu diperbaiki," sambungnya.

Selain penajaman target, Riza juga mendorong adanya peran lebih aktif pemerintah dalam mengarahkan distribusi program agar benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu. Hal ini dinilai penting untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak secara optimal di kelompok rentan.

"Jadi mungkin perlu ada kebijakan di sini dari pemerintah untuk mengalihkan target MBG untuk anak-anak yang memang ada di wilayah kantong-kantong kemiskinan yang perlu dibantu," lanjut Riza.

Riza berharap program MBG seharusnya tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dengan program gizi lain yang sudah ada, seperti intervensi untuk ibu hamil dan balita dalam periode 1.000 hari pertama kehidupan. Dengan integrasi tersebut, efektivitas kebijakan dapat ditingkatkan melalui optimalisasi layanan kesehatan dasar.

"Seharusnya itu bisa dikalibrasi, bisa dielaborasi, supaya pemanfaatan posyandu dan puskesmas bisa dioptimalkan untuk memberikan makanan bergizi gratis," kata Riza.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memprotes pemberitaan salah satu media nasional yang menyebut kas negara yang ada di Saldo Anggaran Lebih (SAL) hanya tersisa Rp120 triliun.

Ia menilai pemberitaan tersebut keliru karena dana mengendap SAL masih utuh. Purbaya menegaskan dana SAL tidak berkurang, melainkan hanya dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) ke bank umum.

"Ada berita katanya uang saya tinggal Rp120 triliun dari SAL. Dikeluarkan itu disebar ke mana-mana," katanya di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (27/4).

Dari total dana SAL Rp420 triliun, Purbaya telah memindahkan Rp300 triliun dari BI ke bank umum. Dana tersebut masih dalam bentuk simpanan seperti deposito.

Purbaya menegaskan dana SAL tersebut belum digunakan untuk membiayai belanja negara.

"Uang saya SAL masih utuh Rp420 triliun. Dia (media) enggak ngerti apa yang saya kerjakan. Jadi, harusnya dia belajar lagi yang betul sebelum menyebarkan berita negatif seperti itu," ujar Purbaya.

"Anggaran saya sampai sekarang masih aman, yang Rp420 triliun belum sama sekali disentuh. Jadi orang itu mesti belajar yang betul," jelasnya.

Meski menilai pemberitaan soal sisa uang nganggur pemerintah itu salah, Purbaya tidak akan membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Ia telah berkali-kali menjelaskan dana SAL yang diberitakan hanya tersisa Rp120 triliun sebenarnya hanya dipindahkan ke bank umum, bukan digunakan untuk belanja negara.

"Enggak usah (dibawa ke Dewan Pers). Ngapain? Orang bodoh ngapain diajarin lagi. Kan sudah saya jelasin berkali-kali, itu enggak dipakai yang Rp120 triliun. Kenapa dia keluarin (berita) begitu lagi? Cuman saya pindahin aja di bank, seperti deposito saya pindahin dari BI ke bank. Uangnya sepeser pun belum dipakai untuk anggaran (negara), masih dalam bentuk SAL. Anggaran yang lain masih aman," imbuhnya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan penggunaan SAL masih menjadi alternatif terakhir dalam menjaga ketahanan keuangan negara.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan anggaran untuk mendukung program koperasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, dari sisi APBN, negara menanggung cicilan sekitar Rp40 triliun per tahun.

“Yang saya bayar ke koperasi hanya cicilan sekitar Rp40 triliun per tahun. Yang lain saya belum tahu, nanti saya pastikan,” ujarnya usai Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan di tengah mulai munculnya berbagai rincian program koperasi, termasuk kebutuhan operasional di lapangan dan sumber pembiayaannya.

Isu soal gaji manajer koperasi juga ikut mencuat. Namun, Purbaya belum memastikan apakah komponen tersebut akan ditanggung negara atau tidak.

Ia menegaskan, skema di luar cicilan masih akan dibahas lebih lanjut.

Di sisi lain, pemerintah tetap berhati-hati dalam mengelola anggaran. Program koperasi diharapkan bisa mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di tingkat bawah.

Namun, kejelasan skema pendanaan dinilai penting agar pelaksanaannya tidak menambah beban keuangan negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons keraguan sejumlah pihak yang menilai dirinya tidak mampu mengelola anggaran negara.

Purbaya awalnya menjelaskan bagaimana saat ini pemerintah masih memiliki bantalan fiskal dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Menurut penjelasan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), SAL adalah tabungan negara yang berasal dari sisa lebih anggaran di tahun-tahun sebelumnya.

SAL tidak digunakan untuk kas harian, tetapi sebagai cadangan fiskal, investasi jangka pendek pemerintah, dan pengaman keuangan saat negara menghadapi krisis.

Menurut Purbaya, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas anggaran ketika misalnya saat ini harga minyak mentah dunia meningkat karena perang di Timur Tengah.

"Ketika keadaan seperti ini, kita masih punya tambahan bantalan tadi (SAL). Jadi anggaran kita aman," ujar Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Purbaya mengatakan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Komisi XI DPR RI terkait pengelolaan SAL guna menjaga keberlanjutan fiskal.

Saat ini, kata dia, total SAL mencapai Rp420 triliun. Dana tersebut di antaranya terdiri dari Rp300 triliun yang ditempatkan di perbankan, sisanya di Bank Indonesia.

Purbaya kemudian menanggapi cibiran yang menyebut dirinya tidak bisa menghitung anggaran negara. Ia menegaskan telah berpengalaman menghitung anggaran sejak awal 2000-an.

"Nanti ada yang bilang Pak Purbaya tidak bisa hitung. Saya sudah menghitung anggaran sejak tahun 2002, 2003, 2005," ujar Purbaya.

Ia mengungkap pernah menjadi penasihat pemerintah, termasuk saat kenaikan harga BBM sebesar 126 persen pada 2005.

Saat itu, ia menjadi salah seorang yang menghitung detail dampak kenaikan harga BBM ke anggaran.

Purbaya juga menyebut Indonesia bahkan pernah memiliki model perhitungan fiskal yang mampu memproyeksikan perubahan asumsi harga minyak mentah dunia hingga 10 tahun ke depan.

"Jadi di luar orang bilang, 'Pak menteri keuangannya tidak bisa menghitung.' Saya hanya menegaskan di sini bahwa saya bisa hitung," ujar Purbaya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons keraguan sejumlah pihak yang menilai dirinya tidak mampu mengelola anggaran negara.

Purbaya awalnya menjelaskan bagaimana saat ini pemerintah masih memiliki bantalan fiskal dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Menurut penjelasan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), SAL adalah tabungan negara yang berasal dari sisa lebih anggaran di tahun-tahun sebelumnya.

SAL tidak digunakan untuk kas harian, tetapi sebagai cadangan fiskal, investasi jangka pendek pemerintah, dan pengaman keuangan saat negara menghadapi krisis.

Menurut Purbaya, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas anggaran ketika misalnya saat ini harga minyak mentah dunia meningkat karena perang di Timur Tengah.

"Ketika keadaan seperti ini, kita masih punya tambahan bantalan tadi (SAL). Jadi anggaran kita aman," ujar Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Purbaya mengatakan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Komisi XI DPR RI terkait pengelolaan SAL guna menjaga keberlanjutan fiskal.

Saat ini, kata dia, total SAL mencapai Rp420 triliun. Dana tersebut di antaranya terdiri dari Rp300 triliun yang ditempatkan di perbankan, sisanya di Bank Indonesia.

Purbaya kemudian menanggapi cibiran yang menyebut dirinya tidak bisa menghitung anggaran negara. Ia menegaskan telah berpengalaman menghitung anggaran sejak awal 2000-an.

"Nanti ada yang bilang Pak Purbaya tidak bisa hitung. Saya sudah menghitung anggaran sejak tahun 2002, 2003, 2005," ujar Purbaya.

Ia mengungkap pernah menjadi penasihat pemerintah, termasuk saat kenaikan harga BBM sebesar 126 persen pada 2005.

Saat itu, ia menjadi salah seorang yang menghitung detail dampak kenaikan harga BBM ke anggaran.

Purbaya juga menyebut Indonesia bahkan pernah memiliki model perhitungan fiskal yang mampu memproyeksikan perubahan asumsi harga minyak mentah dunia hingga 10 tahun ke depan.

"Jadi di luar orang bilang, 'Pak menteri keuangannya tidak bisa menghitung.' Saya hanya menegaskan di sini bahwa saya bisa hitung," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menekankan pentingnya langkah evaluasi anggaran pemerintah guna menjaga efisiensi fiskal sekaligus menekan potensi lonjakan defisit dan utang negara.

Dia mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara selektif, dengan memangkas pos tertentu tanpa mengorbankan sektor-sektor vital.

Menurut JK, pemerintah perlu cermat dalam mengkaji struktur defisit agar tidak melebar. Dia menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempertahankan batas defisit APBN di kisaran 3%. Konsekuensinya, pengeluaran negara harus disesuaikan.

Meskipun tidak merinci pos mana yang harus dipangkas, tetapi JK secara tegas mengingatkan agar sejumlah sektor strategis tetap dipertahankan dan tidak terkena pengurangan anggaran.

"Yang mana? Karena itu kita sarankan jangan mengurangi transfer ke daerah, jangan mengurangi biaya pendidikan, jangan kesehatan, infrastruktur PUPR jangan dikurangi itu. Kesehatan," kata JK di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa pemangkasan pada sektor-sektor tersebut akan berdampak langsung pada masyarakat luas, termasuk pada pembangunan jangka panjang.

"Karena kalau dikurangi itu sangat terkena masyarakat dan pendidikan di masa depan, karena itu kita minta evaluasi anggaran-anggaran yang masih bisa katakanlah dikurangi, ditunda, dan sebagainya," ujarnya.

Pengurangan Subsidi

Selain efisiensi belanja, JK juga menyoroti perlunya kebijakan pengurangan subsidi sebagai bagian dari strategi menekan defisit anggaran. Menurutnya, langkah tersebut lazim dilakukan berbagai negara, meskipun berdampak pada kenaikan harga.

"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga, dan itu dilakukan di banyak negara," ujar JK.

Dia menilai harga energi yang terlalu murah justru mendorong konsumsi berlebih dan menghambat upaya penghematan.

"Kenapa? Karena kalau harga murah seperti sekarang orang cenderung untuk tidak berhemat. Di jalan akan macet karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus," kata JK.

Kendati demikian, JK mengakui bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu kenaikan harga dan penolakan publik. Namun dia menilai langkah tersebut tetap diperlukan demi menjaga kesehatan fiskal negara.

"Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus, tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena. Ah itu masalah utang, masalah energi," ucap JK.

Dampak Sosial dan Pola Konsumsi

JK juga menyoroti bahwa konsumsi bahan bakar terbesar justru berasal dari kelompok masyarakat pengguna kendaraan pribadi, yang secara ekonomi relatif lebih mampu.

"Ya pasti sementara ada protes, tapi ingat yang paling banyak memakai BBM yang punya mobil, ya. Yang punya mobil itu pertama dia lebih mampu jadi kalau naik saja 20% - 30% itu bagi mereka tentu tidak, biasa saja. Kedua kalau motor tentu, bisa diatur," kata JK.

Dia pun mengaitkan isu penghematan energi dengan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sepenuhnya efektif jika tidak diiringi perubahan pola mobilitas masyarakat.

"Karena itu ada hubungannya dengan work from home, supaya tidak perlu work from home itu boleh dibilang kita nanti bikin survei, Anda bikin survei, apa dikerjakan PNS pada saat work from home? Karena itu umumnya administratif. Anda tidak bisa melayani masyarakat di rumahnya kan? Ah maka itu maka dua hal itu bersamaan, hampir bersamaan," tutur JK.

Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar pembatasan penggunaan BBM diiringi dengan peningkatan penggunaan transportasi umum, dibandingkan sekadar membatasi aktivitas melalui WFH.

"Kalau masyarakat membatasi BBM itu, angkutan umum yang harus dipakai lebih banyak. Katakanlah di kantor harus bebas kendaraan, harus semua naik kendaraan umum. Itu bisa. Daripada tinggal di rumah, Anda tinggal di rumah 3 hari, kalau Anda tinggal di rumah 3 hari kan bosan juga, mau keluar lagi kan? Kalau keluar lagi pakai mobil lagi atau motor, ya sama saja sebenarnya," tuturnya.

Transparansi Kebijakan

Terkait dengan potensi resistensi masyarakat, JK menilai kunci keberhasilan kebijakan terletak pada komunikasi yang transparan dan jelas dari pemerintah.

"Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar," kata JK.

Dia juga mencontohkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang telah lebih dulu menyesuaikan harga energi tanpa gejolak berarti.

"Tidak ada demo apa-apa karena mereka masyarakat memahami bahwa ini terpaksa dilakukan untuk mengurangi beban pemerintah tahun ini. Dan kalau itu beban pemerintah artinya defisit, artinya utang, artinya beban kita semua. Ya, lebih baik kepada yang, agar kalau naik itu yang motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum macam-macam. Itu lebih efektif dibanding tadi itu harus semua tinggal di rumah, tapi dia keluar juga karena 3 hari itu long weekdays ya mungkin keluar kota malah orang ya seperti itu ya," pungkas JK.

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menilai penerapan Work From Home (WFH) satu hari sepekan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya efektif bagi pegawai itu sendiri. Namun, dia menilai kebijakan itu justru akan berefek pegawai malas bekerja.

"Artinya ada efektifnya, yaitu penghematan bahan bakar bagi pegawai. Tetapi efeknya mereka tidak kerja. Itu layanan pemerintah itu besar sekali," ujar Jusuf Kalla (JK) kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Menurut JK, kebijakan ini akan semakin parah apabila diterapkan di sektor-sektor perusahaan. Menurut dia, efek domino akibat kebijakan ini akan turut terasa pada perekonomian.

"Apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagaimana produksi? Akan turun. Itu bahayanya akibatnya ini," tutur dia.

Lebih dari itu, JK menilai ancaman di tengah krisis justru harus membuat Indonesia lebih produktif. Pemerintah, tambah dia, harus mendidik agar masyarakat 'jangan beristirahat'.

"Nah, jangan kita mendidik, mengajar, memberikan budaya kalau ada masalah suruh istirahat, jangan. Ini dalam kondisi krisis ini kita harus lebih produktif, harus bekerja dengan betul. Pabrik-pabrik harus bekerja betul, pegawai atau karyawan harus bekerja dengan betul untuk mengatasi masalah ini. Jangan pulang ke rumah," tegas JK.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi anggaran negara tetap terkendali meski pemerintah tengah mengkaji berbagai langkah efisiensi.

Terkait wacana pemotongan gaji pejabat, Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang diambil pemerintah.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).

“Belum, belum ada diputuskan,” ujarnya.

Hal serupa juga berlaku untuk rencana pengurangan perjalanan dinas pejabat negara. Dia menyebut pembahasan tersebut memang sudah disinggung sebelumnya, namun belum menghasilkan keputusan final.

“Tadi sih belum diputuskan. Saya belum tahu. Sudah, meeting yang sebelumnya,” ujarnya saat ditanya apakah isu tersebut telah dibahas dengan Presiden.

Meskipun sejumlah opsi efisiensi masih dalam tahap pembahasan, tetapi Purbaya menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dalam posisi aman.

“Kita memastikan bahwa, [Presiden] dia tanya kondisi anggaran gimana. Saya bilang aman dengan beberapa action. Jadi, seharusnya sih enggak ada masalah. Tapi nanti akan diumumkan dalam waktu yang enggak terlalu lama, langkah-langkah apa yang akan diambil untuk memastikan anggaran kita aman,” jelasnya.

Dia juga menegaskan komitmennya menjaga defisit anggaran tetap sesuai batas yang ditetapkan pemerintah.

“Aman tuh saya enggak akan nembus 3% dari PDB ya, defisit,” tegasnya.

Saat ditanya keyakinannya, Purbaya menjawab singkat dapat memastikan hal itu dapat terjadi.

“Yakin, kalau saya mah jago,” katanya sambil tertawa.

Lebih lanjut, dia memastikan pemerintah tidak akan mengambil langkah luar biasa seperti penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait kondisi fiskal.

“Enggak, sudah kita hitung, kita siapin semua kira-kira aman,” ujarnya.

Terkait arahan khusus dari Presiden, Purbaya menegaskan fokus utamanya tetap pada menjaga stabilitas anggaran negara.

“Ga ada, tugas khusus yang mengamankan anggaran, nanti kita lihat terus seperti apa,” pungkasnya.