Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap mantan anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menerima satu unit rumah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mohammad Jeffry mengatakan rumah tersebut diduga merupakan imbalan atas peran Hery dalam mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman yang dinilai menguntungkan perusahaan.

"Bahwa HS secara melawan hukum telah menerima sejumlah uang dari perusahaan-perusahaan. Selain itu, saudara HS juga menerima 1 unit rumah huni," ujar Jeffry dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (11/6/2026).

Selain rumah, Hery juga diduga menerima uang senilai Rp1,5 miliar atas perannya membantu PT Toshida Indonesia yang sempat menghadapi persoalan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kasus bermula ketika perhitungan PNBP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh Kementerian Kehutanan mengharuskan PT TSHI membayar kewajiban sebesar Rp130 miliar. Dalam perkara ini, Hery diduga berperan mengoreksi penetapan pembayaran PNBP yang ditetapkan Kementerian Kehutanan terhadap PT TSHI.

Saat itu, Hery Susanto yang menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026 diduga menyanggupi permintaan PT TSHI.

Ia diduga mengatur agar penetapan Kementerian Kehutanan yang mewajibkan PT TSHI membayar denda dinilai keliru.

Dengan demikian, PT TSHI dapat melakukan penghitungan sendiri terkait kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara. Pada intinya, LHP Ombudsman tersebut diduga digunakan untuk mengintervensi keputusan Kementerian Kehutanan sehingga menguntungkan PT TSHI.

"Atas perbuatannya itu, Hery pun diberikan imbalan uang sejumlah Rp1,5 miliar," pungkas Jeffry.

Sebagai informasi, Hery telah dilimpahkan kepada Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (8/6/2026).

Sebelum pelimpahan, penyidik telah memeriksa 38 saksi dan dua ahli. Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta serta menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima aduan perusahaan pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Saguling, Jawa Barat, PT Indo ACWA Tenaga Saguling (IATS), terkait potensi molornya operasional proyek tersebut.

Aduan itu dibahas dalam sidang kanal debottlenecking Satgas P3M-PPE di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (7/5).

IATS merupakan perusahaan patungan antara PT PLN Indonesia Power Renewables dengan kepemilikan 51 persen dan ACWA sebesar 49 persen. Proyek ini memiliki kapasitas 60 MWac dan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Masalah utama proyek berada pada izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang belum terbit karena masih menunggu rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

CEO ACWA Power Indonesia Tim Anderson menjelaskan target Commercial Operation Date (COD) proyek awalnya ditetapkan pada 30 Juni 2026.

Namun, akibat hambatan tersebut, operasional proyek diperkirakan mundur hingga Maret 2027.

"Setiap minggu ditunda akan menyebabkan keterlambatan dari proyek ini, COD-nya akan tertunda," kata Tim.

Ia menjelaskan proyek sebenarnya telah mengantongi sejumlah dokumen penting, mulai dari AMDAL kawasan pembangkit pada 31 Juli 2025, AMDAL fasilitas khusus pada 16 Desember 2025, hingga Environmental and Social Impact Assessment pada Agustus 2025 untuk kebutuhan pendanaan internasional.

Menurut Tim, pembangunan pembangkit dan pemasangan floating solar sudah berjalan. Namun, pekerjaan fasilitas jaringan transmisi hingga gardu induk belum bisa dilakukan karena membutuhkan izin PPKH. Fasilitas ini mencakup kabel transmisi dari area waduk menuju gardu induk PLN.

Ia menjelaskan sebagian besar lahan sudah aman, baik yang dimiliki PLN maupun lahan warga yang telah dibebaskan. Kendala tersisa berada pada sekitar 4,4 kilometer kawasan milik Kementerian Kehutanan.

"Untuk memakai special facilities tersebut, kami wajib dapat izin PPKH," ujar Tim.

Mendengar penjelasan itu, Purbaya langsung meminta penjelasan dari Kementerian Kehutanan terkait lambatnya proses izin.

Perwakilan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan menjelaskan permohonan PPKH sebenarnya belum bisa diproses karena masih ada syarat yang belum lengkap.

"Salah satu syarat yang belum dilengkapi, yaitu rekomendasi Gubernur Jawa Barat," katanya.

Purbaya kemudian meminta penjelasan dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman yang hadir dalam rapat.

Herman mengatakan rekomendasi gubernur sebenarnya sudah siap diterbitkan beserta verifikasi teknisnya, tetapi ada dua catatan yang harus dipenuhi PLN dan ACWA.

Catatan pertama berkaitan dengan kewajiban penyediaan lahan pengganti seluas 1.081 hektare di Jawa Barat. Saat ini realisasinya baru mencapai 159 hektare atau sekitar 14,7 persen.

"Rekomendasi dikeluarkan oleh Pak Gubernur, tapi PLN juga berkomitmen untuk secepatnya memenuhi kekurangan (penyediaan lahan pengganti)," ujar Herman.

Catatan kedua, Pemprov Jawa Barat meminta ACWA agar pembangunan fasilitas proyek tidak menebang pohon secara masif demi menjaga keberlanjutan kawasan hutan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo yang hadir dalam rapat memastikan kewajiban lahan pengganti sedang diproses dan pendanaan sudah tersedia.

Ia mengatakan PLN telah menyiapkan 66 hektare lahan beserta penghijauan untuk mendukung kelancaran proyek.

Menurut Darmawan, PLN juga siap menandatangani komitmen pemenuhan kewajiban tersebut langsung di hadapan Gubernur Jawa Barat.

Sekda Jabar Herman meminta agar komitmen pemenuhan lahan pengganti ditargetkan rampung pada 2027. Purbaya menilai usulan tersebut masuk akal.

"Nanti anda akan ketemu Gubernur Jawa Barat dalam waktu tidak terlalu lama untuk tanda tangan semacam komitmen sampai dengan waktu 2027, 1.081 tetap terpenuhi," kata Purbaya kepada Darmawan.

Sementara itu, Tim Anderson memastikan pihak ACWA telah mencatat seluruh catatan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Herman pun memastikan pada Senin mendatang Pemprov Jawa Barat akan menerbitkan rekomendasinya bersamaan dengan surat komitmen yang ditandatangani PLN.

Bisnis.com, JAKARTA — Polemik saling klaim antara perusahaan tambang pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan masyarakat yang masih terjadi perlu penanganan serius dari pemerintah.

Terlebih, persoalan izin pakai kawasan hutan yang kian marak berujung pada kerusakan yang masif. Di sisi lain, sektor ekstraktif seperti pertambangan masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Berkaca pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki cadangan komoditas mineral dan batu bara yang melimpah, seperti nikel, tembaga, bauksit, timah, emas, perak, besi, dan batu bara.

Selama semester I/2025, produksi batu bara nasional mencapai 357,6 juta ton atau 48,34% dari target produksi tahun 2025 sebesar 739,67 juta ton. Pasokan batu bara nasional itu dialokasikan untuk ekspor sebesar 238 juta ton, memasok 45% kebutuhan listrik dunia.

Sejalan dengan itu, kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan masih tinggi dengan menyumbang sekitar 8,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman mengungkapkan bahwa polemik saling klaim antara perusahaan tambang pemegang IPPKH dan masyarakat banyak terjadi di beberapa provinsi seperti di Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

“Pemerintah pusat harus turun tangan agar polemik tersebut tak berlarut-larut, dan pemerintah pusat [juga] harus mengawal IPPKH yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan,” kata Ferdy, dikutip Kamis (17/12/2025).

Dia menekankan bahwa Indonesia memang masih kaya potensi sumber daya alam. Namun, dibutuhkan kepastian hukum dengan penegakan aturan sebagaimana mestinya.

Kawasan hutan, imbuhnya, adalah milik negara sehingga tidak ada yang bisa memanfaatkannya tanpa mengantongi izin dari negara. Termasuk jika ada masyarakat yang melakukan klaim memiliki legalitas atas wilayah hutan, Ferdy menilai, hal itu merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

Hal itu berbeda dengan jika klaim tersebut berada di area penggunaan lain (APL), yang merupakan wilayah di luar kawasan hutan negara yang ditetapkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.

“Seperti pertanian, permukiman, industri, hingga infrastruktur, adalah zonasi tata ruang di Indonesia di mana kegiatan non-kehutanan bisa dilakukan, berbeda dengan Kawasan Hutan yang fungsinya untuk konservasi dan produksi hasil hutan,” tuturnya.

Setali tiga uang, Ketua Bidang Mineral Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) M. Toha menjelaskan bahwa industri tambang memberikan dampak positif signifikan seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta daerah melalui pajak/royalti, pengembangan infrastruktur (jalan, komunikasi) di wilayah terpencil, penyediaan bahan baku untuk industri lain, serta peningkatan ekonomi nasional melalui ekspor dan investasi.

“Sektor pertambangan bisa meningkatkan kesejahteraan, membuka akses, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi, namun memerlukan pengelolaan berkelanjutan agar manfaatnya maksimal dan dampak negatifnya minimal,” katanya.

Namun, Toha menegaskan bahwa wilayah hutan adalah mutlak milik negara. Jika lahan terdapat di kawasan hutan, imbuhnya, maka status lahan milik negara.

“Jika perusahaan sudah mengantongi IPPKH, kemudian diklaim oleh masyarakat sebagai tanah adat atau tanah ulayat, kalau berada di kawasan hutan maka klaim itu melanggar aturan perambahan hutan,” kata Toha.

Menurut dia, sesuai dengan perundang-undangan, kawasan hutan tidak bisa dimiliki perorangan. Di kawasan hutan yang ada IPPKH nya, kata dia, jika ada yang memiliki sertifikat maka itu melanggar hukum. Pemilik sertifikat maupun yang menerbitkan bisa dipidana, karena secara hukum di dalam kawasan hutan tidak boleh dikeluarkan sertifikat.

Dia tidak menampik bahwa salah satu isu terbesar yang mengancam kepastian hukum di sektor pertambangan adalah tumpang tindih lahan (overlapping) antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan hak guna lainnya (HGU perkebunan), serta terkait dengan masalah IPPKH yang kemudian diklaim oleh masyarakat.

Adapun, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang melibatkan Kementerian ESDM dalam upaya mengembalikan penguasaan negara terhadap kawasan hutan yang dimanfaatkan tanpa izin.

Hingga kini, Satgas PKH menguasai kembali 3.312.022,75 hektare kawasan hutan, dengan 915.206,46 hektare di antaranya telah diserahkan kepada kementerian terkait.

Pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Indonesia…

Pembinaan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau Tambang Ilegal

Pemerintah berencana membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Indonesia. Terlebih, tambang emas ilegal dapat menghasilkan hingga 200 ton per tahun.

Kementerian ESDM mencatat, terdapat 2.741 lokasi PETI di Indonesia sepanjang tahun 2022, yang bergerak di sejumlah komoditas, mulai dari batu bara, logam, dan non-logam.

Tercatat, sebanyak 447 tambang ilegal berstatus di luar WIUP, dan sebanyak 132 tambang ilegal di dalam WIUP.

Sementara itu, sebanyak 2.132 tambang ilegal tidak diketahui datanya, dan sebanyak 2.741 tambang ilegal itu tersebar di 28 provinsi pada 2021.

Secara terperinci, tambang ilegal paling banyak berada di Jawa Timur, yakni 649. Kemudian, disusul Sumatra Selatan sebanyak 562 tambang ilegal, di Jawa Barat dan Jambi masing-masing sebanyak 300 dan 178. Ada pula 159 tambang ilegal yang berada di Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, tambang ilegal di Banten dan Kalimantan Barat berturut-turut sebanyak 148 dan 84. Di sisi lain, Kementerian ESDM tak mencatat keberadaan tambang ilegal di enam provinsi, yakni Aceh, Bali, Jakarta, Kalimantan Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Resvani mengungkapkan bahwa praktik pertambangan tanpa izin (PETI) turut merugikan pengusaha.

Dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025), dia menjelaskan bahwa PETI memiliki karakteristik wilayah, yang umumnya berada di dalam wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) aktif.

Kemudian, terdapat juga PETI di dalam WIUP bekas pencabutan atau terminasi. Selain itu, terdapat juga PETI yang berlokasi di luar WIUP.

Resvani menyebut, PETI yang berada di dalam WIUP aktif, jelas merugikan pengusaha tambang pemegang WIUP itu sendiri. Apalagi, jika perusahaan pemegang WIUP itu telah menerapkan good mining practice.

“Tambang yang legal apalagi yang layak diapresiasi, yang melaksanakan good mining practice sangat terganggu. Bagaimana tidak, dari sisi cadangannya berkurang. Kedua, dari sisi kewajiban lingkungan, kalau ada bukaan [lahan], bukan tambang ilegal yang harus bayar reklamasi, tapi pemegang WIUP,” kata Resvani.

Dia juga menuturkan bahwa para pelaku PETI di dalam WIUP biasanya melakukan pertambangan secara serampangan, sehingga membuat cadangan mineral atau batu bara lain di wilayah itu sukar diambil kembali.

Oleh karena itu, dia mendukung Ditjen Gakkum Kementerian ESDM dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH), khususnya Satgas Halilintar untuk memberantas PETI.

Kendati demikian, dia mengingatkan pemerintah harus tetap hati-hati dan melakukan perhitungan matang dalam menumpas PETI.

Resvani menyebut, umumnya PETI melibatkan masyarakat lokal sebagai pekerja. Oleh karena itu, saat PETI diberantas, masyarakat itu bakal kehilangan pekerjaan.

Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, rencana pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap PETI bukan solusi.

Menurut dia, rencana Kemenko Perekonomian untuk membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Tanah Air sama saja dengan melegalkan hal yang ilegal.

“Legalisasi tambang ilegal jelas bukan solusi. Tambang yang legal saja pengawasan pemerintah masih lemah, apalagi mengurus tambang yang skala kecil tapi banyak,” kata Bhima kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

Bhima juga menyebut, biaya pengawasan untuk memperkecil dampak kerusakan lingkungan dengan pendapatan dari tambang skala kecil tidak sebanding. “Apakah tambang itu bisa memenuhi kewajiban reklamasi? Kan pasti tidak bisa,” tuturnya.

Dari segi ekonomi, kata Bhima, legalisasi tambang ilegal bisa memicu oversupply bijih mineral dengan kualitas yang berbeda-beda. Hal itu juga malah berpotensi membuat smelter merugi.

Di sisi lain, pengusaha tambang RI juga rugi lantaran harga bisa anjlok. Bhima pun mengingatkan salah satu solusi memberantas tambang ilegal sebaiknya dengan konsep ekonomi restoratif.

Konsep ekonomi restoratif adalah model ekonomi yang berfokus pada pemulihan ekosistem dan lingkungan yang rusak serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Solusinya memang bukan dengan legalisasi, tapi mencari alternatif pendapatan para penambang ilegal itu, misalnya dengan konsep ekonomi restoratif, mendukung transisi pekerjanya ke sektor perkebunan dan perikanan dengan fasilitas yang lebih baik,” jelas Bhima.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

“PLTA Batang Toru juga punya tugas untuk menanam kembali pohonnya sebanyak 120%, ini pun izin PPKH-nya belum terbit,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, Rabu (3/12/2025), dikutip dari Antara.

Eniya menyampaikan, terkait faktor-faktor yang menyebabkan belum terbitnya IPPKH untuk PLTA Batang Toru merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pernyataan ini disampaikan Eniya sebagai respons atas laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang menyebutkan bahwa kehadiran PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas di Sumatra Utara turut berkontribusi pada perubahan bentang alam di daerah aliran sungai (DAS) dan memperburuk banjir bandang di kawasan tersebut.

JATAM menyebutkan PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas memanfaatkan aliran dari salah satu DAS utama di Ekosistem Batang Toru, kawasan yang secara ekologis penting tetapi kini dipenuhi bendungan, terowongan air, dan jaringan infrastruktur lain.

Menurut Eniya, operasional PLTA harus didukung dengan kesuburan ekosistem dan penghijauan di hulu sungai untuk mempertahankan debit air.

“Jadi, kurang tepat kalau [PLTA] menyebabkan banjir,” kata Eniya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengakui terjadi perubahan bentang alam wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra, termasuk di area operasional PLTA dan tambang emas.

Melihat perkembangan bencana di Sumatra, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan akan melibatkan perguruan tinggi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk melakukan kajian daya dukung dan tampung lingkungan di tengah aktivitas perusahaan di wilayah terdampak banjir.

Sementara itu, Pusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu (3/12/2025) mencatat bahwa bencana banjir dan longsor di Sumatra telah menimbulkan korban 753 orang meninggal dunia, 650 orang hilang, dan 2.600 orang luka-luka. Jatuhnya korban jiwa ini disertai kerusakan infrastruktur berat yang menghambat akses bantuan ke berbagai lokasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). PLTA ini juga memiliki tugas untuk menanam kembali pohon di wilayah tersebut.

“PLTA Batang Toru juga punya tugas untuk menanam kembali pohonnya sebanyak 120 persen, ini pun izin PPKH-nya belum terbit,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, Rabu (3/12/2025).

Eniya menyampaikan, terkait faktor-faktor yang menyebabkan belum terbitnya IPPKH untuk PLTA Batang Toru merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pernyataan tersebut merespons Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang mengungkit kehadiran PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas di Sumatera Utara sebagai salah satu penyebab banjir bandang di Sumatera.

Jatam menyampaikan PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas memanfaatkan aliran dari salah satu daerah aliran sungai (DAS) utama di Ekosistem Batang Toru, kawasan yang secara ekologis penting namun kini dipenuhi bendungan, terowongan air, dan jaringan infrastruktur lain.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia disebut akan mengevaluasi aktivitas pertambangan yang tidak melakukan good mining practice (kaidah pertambangan yang baik) pascabanjir bandang di Sumatera.

“Siap-siaplah itu (tambang) yang berdampak segala macam terhadap lingkungan, akan dievaluasi untuk tambang dan lain-lainnya,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, Senin (1/12/2025).

Anggia menjelaskan evaluasi pertambangan akan dilakukan khususnya untuk tambang-tambang yang tidak melakukan good mining practices sehingga menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem dan lingkungan.

Saat ini, kata dia, Kementerian ESDM fokus pada pemulihan wilayah terdampak banjir dan membantu ketersediaan pasokan energi bagi kementerian/lembaga lain yang juga terlibat dalam pemulihan.

“Misalkan, (memenuhi) kebutuhan solar untuk bahan bakar alat-alat berat Kementerian PU. Untuk membuka dan membersihkan lokasi itu kan butuh banyak BBM di situ. Jadi, itu diarahkan Pak Menteri untuk segera didistribusikan, meskipun tantangannya sulit,” kata Anggia.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menilai Sumatra telah diperlakukan sebagai zona pengorbanan untuk tambang minerba. Terdapat sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektare.

“Di tingkat kawasan hutan, skema Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) menjadi pintu utama pelepasan fungsi lindung menjadi ruang ekstraksi,” tutur dia.

Di Pulau Sumatra saat ini tercatat sedikitnya 271 PPKH dengan total luas 53.769,48 hektare.

Lonjakan harga emas di tengah gejolak ekonomi dunia kembali menempatkan komoditas itu sebagai primadona. Roda ekonomi pun bergerak di bawah kilau sang logam mulia yang kian menjadi sorotan.

Melonjaknya permintaan emas sebagai salah satu instrumen investasi yang memberikan keamanan di tengah gonjang-ganjing ekonomi global, membuat kepastian pasokan menjadi sangat krusial.

Di tengah gairah global tersebut, PT Antam Tbk melalui Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor terus mempercepat langkah untuk memastikan pasokan emas nasional tetap terjaga, khususnya dari tambang emas Pongkor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang kini menjadi tumpuan perusahaan.

Pongkor merupakan tambang kedua Antam yang tumbuh kian kuat menjadi pusat produksi emas terpenting bagi perusahaan dan juga Indonesia saat umur tambangnya justru mulai mendekati fase akhir. Saat ini, cadangan di tambang tersebut sebanyak 166 ribu ounce atau 5,16 ton emas, sementara sumber dayanya mencapai 649 ribu ounce atau 20,19 emas.

General Manager Gold Mining Business Unit (UBP) Emas Antam Nilus Rahmat mengatakan saat ini, tambang Pongkor memproduksi sekitar 1 ton emas per tahun dan menjadi satu-satunya unit tambang emas yang aktif di dalam portofolio UBP Emas.

Tingginya produksi dan potensi cadangan tersebut membuat Antam terus mengoptimalkan kegiatan eksplorasi di Pongkor. Nilus menegaskan hal itu dilakukan untuk mempercepat pencarian cadangan baru agar kesinambungan produksi tidak terputus.

"Untuk memastikan sumber daya dan cadangan masih ada, tim geologi dan mineral melakukan eksplorasi intensif dari dalam tambang," ujarnya dalam kunjungan Peserta MediaMind ke Pongkor, Kamis (16/10).

Eksplorasi bawah tanah menjadi fokus utama. Izin eksplorasi permukaan seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) masih berproses, sehingga seluruh tim eksplorasi dan pengembangan masih bekerja di ruang yang sama dengan tim operasi. Adapun penjadwalan dan pengaturan area kerja dilakukan ketat agar setiap aktivitas berjalan tanpa mengganggu satu sama lain.

"Sehingga nanti mudah-mudahan setiap tahun ada rekonsiliasi untuk mendapatkan data cadangan yang baru," kata Nilus.

Proyeksi awal menyebutkan cadangan Pongkor akan habis pada 2030. Namun, pemodelan terbaru menunjukkan harapan baru.

"Dengan kapasitas yang ada saat ini, kita masih bisa sampai 2031, bahkan lebih dari 2032," tegas Nilus.

Nilus menambahkan eksplorasi menjadi kunci menjaga ritme produksi di tengah permintaan emas dunia yang terus meningkat. Dengan harga emas yang terus menguji level tertinggi sepanjang masa akibat ketidakpastian ekonomi global, keberadaan pasokan emas nasional semakin krusial.

"Yang jelas, eksplorasi tidak boleh berhenti. Kita pastikan cadangan tetap ada agar produksi bertahan stabil," ujarnya.

Koordinasi erat dengan tim tambang, lanjutnya, merupakan fondasi utama eksplorasi bawah tanah. Ruang kerja yang terbatas harus dimanfaatkan seefisien mungkin tanpa mengorbankan faktor paling penting di dunia pertambangan. "Keselamatan tetap nomor satu," tegasnya.

Untuk memperluas peluang penemuan cadangan, eksplorasi menyasar empat front utama, yakni Gudang Handak; Kubang Cicau; Ciguha; dan Ciurug, area yang dinilai masih menyimpan mineralisasi potensial.

Di tengah dorongan agresif menjaga pasokan emas, Antam juga menata langkah menuju target netral karbon (net zero emission/NZE) 2060.Menurut Nilus, sebagian besar peralatan kini telah beralih ke tenaga listrik, sementara peralatan berbahan bakar diesel perlahan digantikan dengan pemakaian biosolar hingga 40% untuk menekan emisi. Di Pongkor, bauran energi terbarukan bahkan kini mencapai sekitar 60%."Penggunaan biosolar terus kita tingkatkan sesuai arahan pemerintah," katanya.

Sementara itu, pengelolaan lingkungan dilakukan dengan pendekatan beyond compliance, yakni bukan sekadar memenuhi regulasi, tetapi memastikan limbah, jejak operasi, dan potensi gangguan ekosistem diolah dengan standar ketat.

"Kami juga melakukan pengelolaan lingkungan yang beyond compliance, terutama kaitan dengan ESG [environmental, social, and governance]. Kami lakukan upaya-upaya, termasuk juga pengelolaan limbah," jelasnya.

Langkah-langkah ini menjadi penting karena standar keberlanjutan kini menjadi faktor besar bagi investor global, terutama di sektor ekstraktif seperti pertambangan. Antam berupaya memastikan bahwa produksi emas bukan hanya stabil, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan ekologis.

Menurut Nilus, kendati umur operasional Pongkor sangat bergantung pada kegiatan eksplorasi, transformasi energi, efisiensi operasional, dan inovasi teknologi juga menjadi hal yang vital dan tak boleh sedikitpun diabaikan.

Transformasi tambang emas Pongkor yang kini menjadi salah satu pilar bisnis Antam tak terjadi dalam semalam. Perjalanan panjang mengiringi setiap langkah dan perkembangan tambang tersebut.

Marketing & Communication Bureau Head ANTAM UBPP Logam Mulia Arief Armanto mengatakan eksplorasi awal tambang emas tersebut sudah dilakukan sejak 1974 sebelum ditemukan urat emas dan perak pada 1981.

"Di tahun 1988 kita mulai eksplorasi, kemudian di tahun 1991 kita mulai dengan FS [feasibility study] dan produksi pertama," katanya.

Fasilitas pertambangan pun dibangun pada 1992, termasuk sistem terowongan yang menjadi urat nadi aktivitas tambang di Pongkor.

"Kemudian di tahun 1994 ini plant 1 sudah mulai beroperasi, kemudian di tahun 1997 kita mulai operasi dengan plant 2. Jadi ada dua plant di Pongkor," tuturnya.

Proses penambangan pun tidak mudah. Berlokasi di wilayah pegunungan, berdampingan dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), tambang emas Pongkor yang memiliki area seluas 6.047 hektare cukup sulit dijangkau.

Adapun operasi tambang berlangsung selama 24 jam dengan produksi batuan sekitar 303.000 metrik ton yang mampu menghasilkan sekitar 1 ton emas per tahun.

"Metode kami cut and fill ya, jadi batuan itu kita ambil kemudian kita isi kembali," ujarnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Arief mengatakan sejak pertama kali didirikan Antam telah banyak berinovasi, sehingga produknya tidak hanya sekadar aset investasi, tapi juga menemani perjalanan banyak masyarakat Indonesia dalam setiap momen indahnya.

Saat ini, emas sudah banyak digunakan dalam momen penting masyarakat, seperti pernikahan, kelahiran anak, hingga kado perayaan Hari Raya Idulfitri. Hal ini tercermin dari berbagai produk Emas Gift Series dengan berbagai tema dan momen yang diluncurkan.

"Untuk mempertahankan positioning sebagai market leader di Indonesia, kami memanfaatkan momentum hari besar dan keagamaan nasional untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan melalui produksi emas tematik bagi pelanggan," ujarnya.

Antam juga terus berinovasi untuk mempermudah masyarakat dengan meluncurkan aplikasi mobile ANTAM Logam Mulia yang dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam membeli, menjual, dan menyimpan emas secara digital melalui perangkat ponsel, sekaligus menghadirkan fitur BRANKAS (Berencana Aman Kelola Emas) yang sebelumnya hanya tersedia di versi web.

"Dengan fitur BRANKAS ini, masyarakat tidak perlu menyimpan sendiri emas fisiknya di rumah, melainkan disimpan dalam ekosistem emas fisik digital Antam," jelasnya.

Menurut Arief, dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, ANTAM sudah banyak dipercaya perusahaan membuat produk custom untuk mengapresiasi setiap momen terbaik mereka.

"ANTAM juga dipercaya untuk dapat membantu client dalam mendukung industri yang mereka miliki melalui produk-produk industri dari ANTAM," tegasnya.

Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian (UBPP) Logam Mulia pertama kali didirikan oleh pedagang emas Belgia R.T Brakensiek pada 1930. Lalu, pada 1961, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 281 Tahun 1961 beralih menjadi BUMN dengan nama PN (Perusahaan Negara) Logam Mulia.

Setelah menjadi BUMN, UBPP Logam Mulia kemudian menjadi salah satu unit di PT ANTAM pada 1974 lalu. Kemudian, pada 1979 pindah ke lokasi yang ada di Jalan Pemuda Nomor 1, Pulogadung.

Perjalanan panjang akhirnya berbuah hasil baik. Pada 1999, pemurnian ANTAM Logam Mulia akhirnya terakreditasi London Bullion Market Association (LBMA).

Pada 2017, pelayanan marketing ANTAM beroperasi di Gedung Graha Dipta dan ekspansi Butik Emas ANTAM Logam Mulai hingga 2024 sudah memiliki 20 Butik yang tersebar di beberapa lokasi di wilayah Indonesia.

Tahun selanjutnya, pada 2018, ANTAM Logam Mulia mulai memperkenalkan secure card dan layanan Tabungan Emas Digital bernama BRANKAS (Berencana Aman Kelola Emas).

Lalu, di 2025 ini, ANTAM Logam Mulia kembali berinovasi dengan meluncurkan mobile apps ANTAM Logam Mulia.

"Sampai dengan saat ini, ANTAM konsisten dalam inovasi produk , layanan , dan operasional unggul Logam Mulia," tegas Arief.

[Gambas:Photo CNN]

Dengan permintaan yang terus meningkat, Antam optimistis dapat menjaga stabilitas produksi sekaligus memanfaatkan momentum emas yang kembali bersinar sebagai aset primadona global.

Bagaimana tidak, sebagai logam mulia dan aset lindung nilai yang memberikan keamanan (safe haven), emas tidak pernah kehilangan relevansinya di tengah dinamika ekonomi global. Bagi banyak negara, emas bukan sekadar logam mulia, ia adalah fondasi kepercayaan, penyangga stabilitas, dan simbol kekuatan finansial.

Peran itu terlihat jelas dari cara negara-negara besar menyimpannya sebagai cadangan devisa. Amerika Serikat, misalnya, menempati posisi teratas dengan lebih dari 8.000 ton emas di ruang penyimpanan bank sentralnya, disusul Jerman dan Italia yang masing-masing mengamankan lebih dari 3.000 ton dan 2.000 ton lainnya.

Emas menjadi jangkar stabilitas ketika pasar keuangan diguncang ketidakpastian, inflasi melonjak, atau mata uang mengalami tekanan. Hal ini kembali menegaskan peran Antam sebagai produsen emas nasional dalam berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.

Keistimewaan emas memang tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari kelangkaan. Proses untuk mengekstraksi emas dari perut bumi membutuhkan teknologi tinggi, biaya besar, dan waktu panjang.

Dalam hal ini, Antam menjadi pemimpin utama bisnis emas di Tanah Air dengan kemampuan pemurnian hingga 100 ton per tahun dan perak 350 ton per tahun.

Akhirnya, setiap emas yang dihasilkan merupakan perjalanan panjang yang melibatkan eksplorasi, penambangan, hingga pemurnian yang dilakukan dengan ketat tanpa mengabaikan Bumi di mana sumber daya tersebut diambil. Dalam hal ini, Antam hadir sebagai pemain utama yang memastikan setiap gram emas berkontribusi untuk ekonomi Indonesia.

Catatan Redaksi: Tulisan ini dibuat dalam rangka Lomba Jurnalistik MediaMIND 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Pencabutan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang sebelumnya melegalkan aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, menuai polemik.

Pemerintah dihadapkan pada fakta dilema yakni aktivitas pertambangan di sana membawa efek positif pada peningkatan perekonomian warga.

Oleh karenanya, ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Wawonii Bergerak menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Kehutanan di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Massa mendesak pemerintah segera mencari solusi atas dampak sosial ekonomi yang timbul akibat berhentinya operasi produksi PT Gema Kreasi Perdana (GKP), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Pulau Wawonii.

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi meminta Kementerian Kehutanan mengambil langkah strategis, termasuk mempertimbangkan penerbitan izin baru atau kebijakan khusus yang memungkinkan PT GKP melanjutkan kegiatan pertambangan.

Koordinator aksi, Devan, mengatakan bahwa keberadaan perusahaan tersebut selama ini memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat.

“Kami datang jauh-jauh ke Jakarta untuk mencari keadilan. Sejak GKP beroperasi, warung, rumah kos, dan usaha kecil tumbuh pesat. Setelah kegiatan tambang dihentikan, banyak usaha tutup dan pendapatan warga menurun. Kami bingung bagaimana harus bertahan hidup,” ujar Devan di lokasi aksi, dikutip dari siaran pers, Jumat (14/11/2025).

Aliansi juga mendesak pemerintah untuk mempermudah penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan perizinan lain yang berkaitan dengan kegiatan tambang.

Menurut mereka, percepatan perizinan penting agar investasi di sektor tambang tidak mandek, dan masyarakat dapat kembali memperoleh penghasilan.

“Kami datang bukan untuk membela perusahaan, tetapi untuk mencari solusi dan keadilan. Kami butuh pekerjaan dan keberlanjutan ekonomi di daerah kami. Hidup di pulau kecil itu berat, butuh intervensi pemerintah untuk membangun semua aspek,” tambah Devan.

Dalam orasinya, massa menjelaskan bahwa PT GKP telah beroperasi selama sekitar lima tahun di Wawonii sebelum izin IPPKH-nya dicabut. Mereka mengklaim perusahaan telah menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan, termasuk melakukan reklamasi dan membantu pembangunan infrastruktur seperti jalan desa.

Sementara itu, dalam audiensi dengan perwakilan Direktorat Planologi Kementerian Kehutanan, pihak kementerian menjelaskan bahwa pencabutan IPPKH PT GKP dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan sebagian warga terhadap aktivitas tambang tersebut.

“Pencabutan izin dilakukan sesuai putusan MA. Awalnya, gugatan itu memang diajukan oleh warga,” ujar Faisal, perwakilan Direktorat Planologi Kementerian Kehutanan, di hadapan peserta audiensi.

Namun, salah satu warga, Rio Labarase, yang berasal dari Desa Roko-roko, Kabupaten Konawe Kepulauan, menilai bahwa masyarakat justru dibuat bingung oleh pernyataan Sahidin, Wakil Ketua DPRD Konawe Kepulauan.

“Kalau memang ada pencemaran lingkungan seperti yang dikatakan Pak Sahidin, faktanya PT GKP dua tahun berturut-turut mendapat penghargaan lingkungan dan tetap melaksanakan reklamasi. Perusahaan juga banyak membantu kesejahteraan masyarakat,” ujar Rio.
Ia menambahkan, kehadiran PT GKP turut memperbaiki infrastruktur desa, termasuk jalan dan pembangunan menara BTS.

“Masyarakat bisa merasakan manfaat masuknya investasi di sana. Sinyal dan listrik baru tersedia ketika perusahaan ini mulai beroperasi,” tutup Rio.

Hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan keputusan baru terkait izin tambang di Pulau Wawonii. Warga berharap Kementerian Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat mencari jalan tengah agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Alasan PPKH Pulau Wawonii Dicabut

Kementerian Kehutanan resmi mencabut Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang sebelumnya melegalkan aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kemenhut Ade Triaji Kusumah mengemukakan bahwa pencabutan ini dilakukan setelah Mahkamah Agung memutuskan memenangkan gugatan masyarakat untuk pencabutan surat keputusan PPKH tersebut.

"Pencabutan PPKH di Pulau Wawonii bukan karena izin bidangnya dicabut, tetapi karena ada putusan Mahkamah Agung,” kata Ade dalam siaran pers, Selasa (17/6/2025).

Dia menjelaskan bahwa proses perizinan tambang dalam kawasan hutan merupakan proses hilir yang hanya dapat dilakukan setelah pemegang izin memenuhi berbagai persyaratan awal dari lembaga teknis terkait.

Persetujuan penggunaan kawasan hutan hanya diberikan setelah perusahaan mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM) atau pemerintah daerah melalui Dinas ESDM.

Kemudian, diperolehnya rekomendasi dari kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Perusahaan juga harus memiliki izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau dinas lingkungan hidup daerah.

"Jika seluruh syarat tersebut terpenuhi, barulah Kementerian Kehutanan memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan," katanya.

Ade menjelaskan persetujuan yang sempat diberikan telah disertai dengan kewajiban teknis, antara lain penataan batas lokasi kegiatan agar tidak melebihi area izin serta penyusunan dan pelaksanaan Penataan Areal Kerja (PAK).

Selain itu, pemegang izin diberi kewajiban untuk melaksanakan reklamasi pascatambang, yang dananya dijamin melalui Jaminan Reklamasi di Kementerian ESDM. Mereka juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada sektor kehutanan.

"Karena izin utama dari sektor pertambangan telah dicabut, maka secara otomatis persetujuan penggunaan kawasan hutan juga dihentikan, sesuai dengan prinsip legalitas yang berlaku," ujar Ade.

Terkait aksi protes masyarakat di Pulau Wawonii, Ade berpandangan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol publik yang sah, terlebih jika ditemukan pelanggaran batas wilayah, izin yang tidak lengkap, atau ketidaksesuaian dengan ketentuan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah akhirnya mulai menyoroti dugaan tambang nikel ilegal yang terdapat di Morowali, Sulawesi Tengah. Langkah ini diambil karena nikel merupakan salah satu komoditas tambang penting yang dimiliki oleh Indonesia.

Pada Minggu kemarin, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bahkan telah melaporkan perkembangan terkait dengan penertiban tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah, kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (9/11/2025).

Prasetyo menjelaskan, proses penertiban tambang nikel ilegal itu menjadi salah satu hal yang dikerjakan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Satgas itu meliputi lintas kementerian/lembaga, salah satunya Kementerian Pertahanan hingga TNI.

Politisi Partai Gerindra itu mengungkap proses penertiban kawasan tambang ilegal itu nantinya diharapkan bakal berujung pada pengembalian kerugian negara, seperti halnya yang dilakukan pada tambang timah ilegal di Bangka Belitung (Babel).

"Jadi ini seperti di Bangka Belitung, jadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki, nah kemarin menengok atau meninjau kondisi di Morowali dan tadi melaporkan kepada Bapak Presiden," terang mantan anggota DPR itu.

Sepak Terjang Satgas PKH

Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah kembali menguasai lahan tambang ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan lahan tambang yang telah dikuasai oleh negara itu milik PT Bumi Morowali Utara (BMU).

"Tim Satgas PKH melaksanakan klarifikasi dan penguasaan kembali oleh negara terhadap PT BMU," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).

Dia menjelaskan PT BMU memiliki area bukaan tambang yang masuk di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) atau tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

Area bukaan tambang itu berada di dalam maupun di luar area Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi yang totalnya sekitar 66,01 hektare.

Dalam proses klarifikasi itu, Anang mengatakan bahwa kawasan hutan yang tidak dilengkapi IPPKH/PPKH mencapai 62,5 hektare. Perinciannya, terdiri dari 46,03 Ha berada dalam wilayah IUP dan 15,94 Ha berada di luar wilayah IUP.

"Dalam kegiatan tersebut, ditemukan fakta bahwa terdapat bukaan pada kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan IPPKH/PPKH seluas 62,15 Ha," tambah Anang.

Di samping itu, Anang mengungkap bahwa dari data yang ada, perusahaan yang melakukan operasi pertambangan ilegal ini berpotensi didenda sebesar Rp2,35 triliun.

"Dari data tersebut, terdapat potensi denda sebesar Rp2.350.280.980.761," pungkasnya.

Sekadar informasi, secara keseluruhan terdapat terdapat 9 perusahaan yang tervalidasi melanggar atau memasuki wilayah hutan. Perusahaan itu di antaranya PT Bumi Morowali Utara (BMU) hingga PT Daya Sumber Mining Indonesia (DSMI).

Adapun, sejauh ini total wilayah yang teridentifikasi dan dikuasai kembali oleh negara di seluruh Indonesia meliputi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Bangka Belitung.