Bisnis.com, JAKARTA — PT FWD Insurance Indonesia mengandalkan strategi distribusi melalui tiga kanal utama, yakni keagenan, bancassurance, dan digital untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat di Indonesia. Perusahaan menilai kombinasi ketiga kanal tersebut penting karena kebutuhan dan tingkat pendapatan masyarakat yang beragam.

Chief Human Resources & Marketing Officer FWD Insurance, Rudy F. Manik, mengatakan setiap kanal memiliki peran berbeda dalam menjawab kebutuhan perlindungan dan perencanaan keuangan nasabah.

“Ada yang income-nya mungkin minimum di angka masih setara dengan upah minimum di Jakarta, tetapi ada juga yang jauh lebih tinggi. Jadi ketiga kanal ini bisa menjawab beberapa kebutuhan, baik dari sisi kebutuhan ataupun level income dari nasabah,” jelasnya dalam peluncuran produk asuransi jiwa FWD Income Prosperity di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut Rudy, kanal digital digunakan untuk menawarkan produk asuransi yang lebih sederhana dengan premi terjangkau mulai sekitar Rp75.000, tetapi tetap memberikan manfaat perlindungan bagi nasabah.

Sementara itu, produk dengan kebutuhan yang lebih kompleks dipasarkan melalui kanal keagenan dan bancassurance. Kanal tersebut dinilai lebih sesuai untuk nasabah yang tidak hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga perencanaan pengembangan aset dan kekayaan.

“Karena memang kebutuhan orang bisa berbeda-beda. Contohnya untuk produk yang dijual melalui kanal bancassurance itu mereka biasanya punya kebutuhan tidak memproteksi saja, tetapi bagaimana ada bisa meningkatkan wealth yang mereka miliki,” ujarnya.

Rudy mencontohkan salah satu kebutuhan yang banyak dicari nasabah di kanal tersebut ialah perencanaan waris, terutama bagi nasabah dengan aset besar yang ingin memastikan distribusi kekayaannya berjalan sesuai rencana.

“Jadi, ketiganya itu bagi kita sama pentingnya karena kita ada untuk bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia dari level yang paling bawah sampai yang level paling tinggi,” tegasnya.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, FWD Insurance membukukan pendapatan premi sebesar Rp506,60 miliar pada April 2026 atau naik 33,4 persen secara year on year dari Rp379,55 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, hasil investasi perusahaan tercatat mencapai Rp4,23 triliun dengan total pendapatan senilai Rp583,61 miliar per April 2026.

Dari sisi aset, FWD Insurance mencatat total aset sebesar Rp7,48 triliun atau meningkat 1,7 persen year on year dari Rp7,35 triliun. Total aset tersebut terdiri atas investasi sebesar Rp4,41 triliun dan aset bukan investasi senilai Rp3,06 triliun.

Jakarta: Perencanaan keuangan sejak dini merupakan kunci utama bagi generasi muda agar impian jangka panjang tidak karam di tengah jalan akibat peristiwa tidak terduga.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) mengumumkan peluncuran My Prime Term Protection – Plan Series, produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan manfaat meninggal dunia sebesar 100 persen dari Uang Pertanggungan karena sebab apapun.

Dengan My Prime Term Protection - Plan Series, nasabah dapat merencanakan masa depan mereka dengan lebih percaya diri, karena keluarga mereka terlindungi dari risiko yang tidak terduga.

My Prime Term Protection - Plan Series memastikan setiap nasabah dapat memilih perlindungan yang paling sesuai dengan gaya hidup dan aspirasi mereka melalui dua paket perlindungan dengan harga terjangkau yaitu Essential Plan dan Advance Plan.

Essential Plan memberikan perlindungan jiwa apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apa pun, yang dilengkapi manfaat pembebasan premi jika terjadi peristiwa tak terduga sesuai ketentuan polis.

Untuk perlindungan yang lebih luas, nasabah dapat memilih Advance Plan yang menawarkan manfaat tambahan seperti santunan rawat inap harian, perawatan di ICU, dan tindakan bedah di rumah sakit, baik akibat penyakit maupun cedera selama masa asuransi.
Naresh Krishnan,

“Setiap individu dan keluarga pasti memiliki rencana untuk masa depan, namun peristiwa tak terduga dapat terjadi kapan saja. Dengan perlindungan yang tepat, nasabah dapat menghadapi tantangan tersebut sehingga tujuan dan impian mereka tetap dapat diraih," kata Presiden Direktur Chubb Life Indonesia dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Mei 2026.

Peluncuran My Prime Term Protection – Plan Series merupakan langkah nyata untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan menyediakan perlindungan jiwa yang membantu keluarga Indonesia meraih ketenangan, mencapai tujuan, dan menjaga masa depan finansial mereka.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Great Eastern Life Indonesia menghadirkan produk asuransi kecelakaan diri bernama GREAT Accident protection, dalam rangka mendukung masyarakat menjalani perjalanan mudik Lebaran 2026 dengan lebih tenang.

Direktur Pemasaran Great Eastern Life Indonesia Roy Hendrata Gozalie menilai agar perjalanan mudik dan momen kebersamaan dengan keluarga dapat dinikmati dengan lebih tenang, penting bagi masyarakat untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik.

“Termasuk melengkapi diri dengan perlindungan yang dapat memberikan rasa aman selama perjalanan,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3/2026).

Dia menjelaskan, GREAT Accident protection dirancang untuk memberikan perlindungan yang praktis dan terjangkau bagi masyarakat. Sebab itu, keunggulan utama produk adalah premi terjangkau yang mulai dari Rp17.900 per bulan atau sekitar Rp214.000 per tahun.

Kemudian, lanjutnya, manfaat asuransi hingga 100% uang pertanggungan jika terjadi risiko meninggal dunia akibat kecelakaan, sebagai perlindungan finansial bagi keluarga. Terakhir, pembelian mudah secara digital melalui GoGREAT.

Roy menambahkan, untuk menyambut momen mudik Lebaran, pihaknya memberikan promo limited offer berupa cashback Rp150.000 bagi 10 pembeli pertama yang membeli GREAT Accident Protection melalui website GoGREAT dengan menggunakan kode promo “KETUPAT”. Promo ini berlaku untuk periode 12—31 Maret 2026.

“Dengan Premi yang terjangkau serta proses pembelian yang praktis melalui website GoGREAT, kami berharap masyarakat dapat melengkapi persiapan perjalanan mudik mereka dengan perlindungan yang sederhana tetapi bermakna, sehingga dapat lebih fokus menikmati kebersamaan dengan keluarga,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia meluncurkan produk asuransi jiwa tradisional dengan Manfaat Dana Mapan untuk generasi milenial dan generasi Z yang bernama Asuransi Jiwa PRUMapan.

Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen mengatakan peluncuran produk ini relevan dengan realita yang dihadapi generasi muda

Indonesia saat ini. Banyak anak muda berada di bawah tekanan finansial akibat tingginya biaya hidup, tanggungan keluarga, serta inflasi yang terus meningkat.

Menurutnya, tantangan finansial bagi generasi muda saat ini bukan sekadar soal penghasilan, tetapi soal rasa aman terhadap masa depan yang belum lagi adanya volatilitas pasar yang bisa terjadi kapan saja.

“Di Prudential Indonesia, kami memulai dari perspektif nasabah, bagaimana sebuah solusi dapat benar-benar relevan dengan realitas hidup mereka yang dinamis, penuh tanggung jawab, dan sarat mimpi,” katanya dalam acara peluncuran PRUMapan di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Dia melanjutkan, berdasarkan survei dari IDN, sebanyak 43% Gen Z dan 44% milenial berminat untuk meningkatkan pendapatan melalui pekerjaan sampingan atau memiliki usaha kecil.

“Untuk itu, PRUMapan dirancang agar generasi muda dapat merencanakan masa depan mereka untuk bisa mandiri secara finansial yang bisa dilakukan dengan membangun usaha atau merintis bisnis suatu hari nanti yang bisa dimulai dari sekarang,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Chief Strategy & Transformation Officer Prudential Indonesia Yolanda Yasinta menuturkan PRUMapan dirancang sebagai solusi perencanaan jangka panjang yang memberi kepastian dan fleksibilitas sejak awal bagi anak muda.

“Melalui Manfaat Dana Mapan dengan nilai yang sudah ditentukan, premi terjangkau, serta kemudahan pendaftaran tanpa pemeriksaan medis, PRUMapan membantu generasi muda membangun fondasi finansial yang lebih terencana, memberi ruang untuk tetap produktif hari ini sekaligus menyiapkan kebutuhan masa depan secara lebih terkendali,” katanya.

Untuk diketahui, premi PRUMapan dimulai dari Rp200.000-an dengan pembayaran yang fleksibel hingga kepastian imbal hasil berupa Manfaat Dana Mapan.

Berikut manfaat produk PRUMapan:

• Perlindungan jiwa atas sebab meninggal alami maupun tambahan akibat kecelakaan sesuai dengan ketentuan polis.
• Manfaat Dana Mapan yang dibayarkan mulai usia 55 sampai 75 tahun (atau 20 tahun setelah Usia Mapan).
• Fleksibilitas untuk mengakses Manfaat Dana Mapan lebih awal, mulai usia 45 tahun atau setelah 11x pembayaran premi (mana yang paling akhir terjadi), serta pilihan Premi Tambahan di awal pengajuan Polis untuk meningkatkan Manfaat Dana Mapan khusus untuk usia masuk Tertanggung ≥37 tahun.
• Manfaat maksimal yang dapat diterima hingga 5,8 kali premi tahunan, tergantung usia masuk polis tertanggung. Produk ini juga menyediakan pilihan fleksibilitas manfaat tunai sesuai kebutuhan Nasabah berupa pilihan Manfaat Dana Mapan dibayarkan dengan jumlah yang sama per tahunnya dalam 21 kali atau jumlah lebih besar di tahun pertama dan jumlah yang sama di tahun selanjutnya.
• Pendaftaran mudah, tanpa pemeriksaan kesehatan untuk maksimum Premi Tahunan Rp250 juta per Tertanggung; atau dengan beberapa pertanyaan kesehatan untuk Premi Tahunan >Rp250 juta hingga Rp500 juta per Tertanggung.

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi properti diproyeksikan tetap menjadi salah satu kontributor terbesar bagi pendapatan premi di industri asuransi umum pada 2026.

Pengamat asuransi Dedi Kristianto berpendapat demikian lantaran menurutnya ini didorong oleh nilai pertanggungan korporasi yang besar dan kebutuhan proteksi aset industri.

Meski demikian, dia tetap menilai pada 2026 ini masih terdapat ruang ekspansi yang cukup besar untuk asuransi properti di segmen UMKM dan residensial. Pasalnya, tingkat penetrasi dan literasi asuransi di segmen ini masih bisa ditingkatkan.

“Namun tantangannya adalah sensitivitas harga dan rendahnya kesadaran proteksi, perlu produk yang sederhana dan premi terjangkau, distribusi harus efektif [melalui bank, pembiayaan, atau bundling properti],” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, supaya bisa tetap untung atau profitable dari produk asuransi properti, perusahaan harus menerapkan pricing berbasis zona risiko, kontrol akumulasi wilayah, dan governance klaim yang disiplin.

“Intinya, peluang ada, tetapi keberhasilan ekspansi bergantung pada keseimbangan antara volume pertumbuhan dan pengelolaan risiko yang baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, secara keseluruhan Dedi melihat pertumbuhan asuransi properti pada 2026 ini cenderung moderat dan lebih selektif. Hal ini karena adanya pengaruh dari kenaikan biaya reasuransi, tekanan dari risiko katastropik dan perubahan iklim, sehingga menuntut disiplin underwriting dan risk engineering yang lebih kuat.

“Secara strategis, isu utamanya bukan lagi sekadar apakah properti tetap terbesar, tetapi apakah portofolio properti tetap profitable dan sustainable? Ke depan, perusahaan yang disiplin dalam risk selection dan claim governance akan lebih stabil dibanding yang hanya mengejar volume premi,” ucapnya.

Baginya, tren peningkatan bencana alam dan dampak perubahan iklim akan memberi tekanan besar pada tarif premi (pricing) dan profitabilitas asuransi properti. Karena dampak tren itu membuat frekuensi dan nilai klaim meningkat, pricing menjadi lebih risk-based dan selektif, biaya reasuransi cenderung naik, hingga profitabilitas yang menjadi lebih volatil jika tidak didukung manajemen risiko yang kuat.

Selain masalah bencana, Dedi turut berujar tantangan lain dalam memasarkan asuransi properti meliputi persaingan tarif yang ketat sehingga margin tertekan, ketergantungan pada kapasitas reasuransi, proses underwriting yang kompleks dan teknis, sehingga memperlambat akuisisi, dan literasi pasar yang masih rendah, khususnya di segmen SME.

“Intinya, tantangan terbesar adalah menyeimbangkan pertumbuhan premi dengan kualitas risiko dan profitabilitas jangka panjang,” ucapnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar perusahaan asuransi fokus pada pertumbuhan berbasis kualitas risiko dalam mendongkrak pendapatan premi. Menurutnya, sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan perang tarif.

“Strategi utamanya meliputi risk-based underwriting, optimalisasi pricing dan reasuransi, ekspansi segmen potensial, kolaborasi strategis, dan penguatan claim governance,” tutupnya.

Sebagai informasi, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat pendapatan premi dari lini usaha properti sepanjang 2025 mencapai Rp32,86 triliun, tumbuh 8,6% (year on year/YoY) dari Rp30,27 triliun.

Sementara itu, klaim yang dibayar dari asuransi properti naik 1,8% YoY menjadi Rp8,58 triliun sepanjang 2025. Adapun, rasio klaim asuransi properti sebesar 26,1%.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyambut positif terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36/2025 Tentang Penguatan ekosistem Asuransi Kesehatan. Regulasi baru ini dinilai memberikan kepastian dan kerangka yang lebih jelas dalam desain produk asuransi kesehatan, penguatan manajemen risiko, peningkatan transparansi manfaat, serta perlindungan pemegang polis. POJK tersebut juga mengatur secara tegas penerapan skema pembagian risiko atau co-payment dalam produk asuransi kesehatan.

Direktur Eksekutif AAJI Emira E. Oepangat menjelaskan dalam POJK 36/2025 perusahaan asuransi diwajibkan menyediakan produk asuransi kesehatan tanpa skema risk sharing atau co-payment. Namun, perusahaan tetap diperbolehkan menawarkan produk dengan risk sharing dengan batasan yang jelas.

Batasan tersebut seperti nasabah membayar maksimal 5% per klaim, dengan plafon Rp300.000 untuk rawat jalan dan Rp3 juta untuk rawat inap, atau melalui deductible tahunan yang disepakati. Skema ini tidak berlaku untuk kondisi darurat dan penyakit kritis tertentu.

Menurut Emira, mekanisme risk sharing atau co-payment bukan hal baru dalam industri asuransi. Skema serupa telah lama diterapkan pada asuransi kendaraan dan properti, serta di berbagai negara untuk asuransi kesehatan.

“Tujuannya bukan membebani nasabah, tetapi mendorong penggunaan layanan kesehatan yang lebih tepat guna, mengurangi risiko over treatment, dan pada akhirnya menjaga agar premi tetap terjangkau,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (19/1/2026).

AAJI optimistis, dengan kerangka yang lebih kuat seperti tata kelola medis, digitalisasi data, mekanisme risk sharing, hingga koordinasi dengan BPJS Kesehatan, POJK ini dapat mendorong perbaikan struktural sistem asuransi kesehatan nasional. Namun, keberhasilan implementasi dinilai sangat bergantung pada pemahaman dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

“Oleh karena itu, sosialisasi yang masif dan berkelanjutan menjadi kunci agar regulasi ini dapat dipahami, diterima, dan dijalankan secara konsisten oleh semua pihak,” kata Emira.

Pandangan serupa disampaikan PT Asuransi Ciputra Indonesia (Ciputra Life). Direktur Ciputra Life Listianawati Sugiyanto menilai POJK 36/2025 sebagai langkah positif regulator untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen, keberlanjutan manfaat, dan stabilitas industri asuransi kesehatan.

“Dengan adanya batasan yang jelas, baik dari sisi skema co-payment, deductible, maupun kewajiban transparansi, nasabah memperoleh kejelasan sejak awal, sementara perusahaan dapat mengelola risiko klaim secara lebih prudent,” ujarnya.

Listianawati menambahkan, kewajiban menyediakan produk tanpa risk sharing sekaligus membuka opsi produk dengan risk sharing memberi ruang pilihan yang lebih luas bagi masyarakat. Menurut dia, POJK ini berpotensi menjadi katalis peningkatan kepercayaan publik terhadap asuransi kesehatan.

Apresiasi juga disampaikan PT Prudential Life Assurance (Prudential Life). Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengatakan, skema risk sharing sebagaimana diatur dalam POJK telah lazim diterapkan di berbagai negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Belanda, dan Singapura.
Skema tersebut dinilai dapat menekan inflasi medis serta mendorong pemanfaatan layanan kesehatan yang lebih tepat sasaran.

“Penerapan pembagian risiko ini akan mendorong nasabah lebih selektif dalam menggunakan layanan medis dan memahami perawatan kesehatan yang diterima,” kata Yosie.

Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan

POJK 36/2025 ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan diundangkan pada 22 Desember 2025. Regulasi ini mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal diundangkan atau sekitar akhir Maret 2026 mendatang.

Aturan Co-Payment

Pengaturannya mencakup penyelenggaraan asuransi kesehatan, desain produk, penerapan manajemen risiko, telaah utilisasi, peran para pihak dalam penguatan ekosistem, koordinasi antarpenyelenggara jaminan, perlindungan konsumen, serta peran perusahaan dalam edukasi dan promosi kesehatan.

POJK ini juga mewajibkan perusahaan asuransi kesehatan memiliki kapabilitas medis, kapabilitas digital melalui sistem informasi yang memadai, serta Dewan Penasihat Medis. Dalam rangka prinsip kehati-hatian, perusahaan diwajibkan menyampaikan ringkasan pertanggungan untuk memudahkan calon pemegang polis memahami manfaat dan risiko produk. Peninjauan premi atau kontribusi ulang hanya dapat dilakukan paling banyak satu kali dalam setahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan, POJK ini menitikberatkan tiga hal utama, yakni penguatan koordinasi antarpihak dalam ekosistem asuransi kesehatan, penerapan manajemen risiko yang memadai melalui kewajiban utilization review, serta penguatan perlindungan pemegang polis melalui kejelasan manfaat dan pengendalian risiko klaim agar keberlangsungan produk tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyambut positif terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36/2025 Tentang Penguatan ekosistem Asuransi Kesehatan. Regulasi baru ini dinilai memberikan kepastian dan kerangka yang lebih jelas dalam desain produk asuransi kesehatan, penguatan manajemen risiko, peningkatan transparansi manfaat, serta perlindungan pemegang polis. POJK tersebut juga mengatur secara tegas penerapan skema pembagian risiko atau co-payment dalam produk asuransi kesehatan.

Direktur Eksekutif AAJI Emira E. Oepangat menjelaskan dalam POJK 36/2025 perusahaan asuransi diwajibkan menyediakan produk asuransi kesehatan tanpa skema risk sharing atau co-payment. Namun, perusahaan tetap diperbolehkan menawarkan produk dengan risk sharing dengan batasan yang jelas.

Batasan tersebut seperti nasabah membayar maksimal 5% per klaim, dengan plafon Rp300.000 untuk rawat jalan dan Rp3 juta untuk rawat inap, atau melalui deductible tahunan yang disepakati. Skema ini tidak berlaku untuk kondisi darurat dan penyakit kritis tertentu.

Menurut Emira, mekanisme risk sharing atau co-payment bukan hal baru dalam industri asuransi. Skema serupa telah lama diterapkan pada asuransi kendaraan dan properti, serta di berbagai negara untuk asuransi kesehatan.

“Tujuannya bukan membebani nasabah, tetapi mendorong penggunaan layanan kesehatan yang lebih tepat guna, mengurangi risiko over treatment, dan pada akhirnya menjaga agar premi tetap terjangkau,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (19/1/2026).

AAJI optimistis, dengan kerangka yang lebih kuat seperti tata kelola medis, digitalisasi data, mekanisme risk sharing, hingga koordinasi dengan BPJS Kesehatan, POJK ini dapat mendorong perbaikan struktural sistem asuransi kesehatan nasional. Namun, keberhasilan implementasi dinilai sangat bergantung pada pemahaman dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

“Oleh karena itu, sosialisasi yang masif dan berkelanjutan menjadi kunci agar regulasi ini dapat dipahami, diterima, dan dijalankan secara konsisten oleh semua pihak,” kata Emira.

Pandangan serupa disampaikan PT Asuransi Ciputra Indonesia (Ciputra Life). Direktur Ciputra Life Listianawati Sugiyanto menilai POJK 36/2025 sebagai langkah positif regulator untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen, keberlanjutan manfaat, dan stabilitas industri asuransi kesehatan.

“Dengan adanya batasan yang jelas, baik dari sisi skema co-payment, deductible, maupun kewajiban transparansi, nasabah memperoleh kejelasan sejak awal, sementara perusahaan dapat mengelola risiko klaim secara lebih prudent,” ujarnya.

Listianawati menambahkan, kewajiban menyediakan produk tanpa risk sharing sekaligus membuka opsi produk dengan risk sharing memberi ruang pilihan yang lebih luas bagi masyarakat. Menurut dia, POJK ini berpotensi menjadi katalis peningkatan kepercayaan publik terhadap asuransi kesehatan.

Apresiasi juga disampaikan PT Prudential Life Assurance (Prudential Life). Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengatakan, skema risk sharing sebagaimana diatur dalam POJK telah lazim diterapkan di berbagai negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Belanda, dan Singapura.
Skema tersebut dinilai dapat menekan inflasi medis serta mendorong pemanfaatan layanan kesehatan yang lebih tepat sasaran.

“Penerapan pembagian risiko ini akan mendorong nasabah lebih selektif dalam menggunakan layanan medis dan memahami perawatan kesehatan yang diterima,” kata Yosie.

Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan

POJK 36/2025 ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan diundangkan pada 22 Desember 2025. Regulasi ini mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal diundangkan atau sekitar akhir Maret 2026 mendatang.

Aturan Co-Payment

Pengaturannya mencakup penyelenggaraan asuransi kesehatan, desain produk, penerapan manajemen risiko, telaah utilisasi, peran para pihak dalam penguatan ekosistem, koordinasi antarpenyelenggara jaminan, perlindungan konsumen, serta peran perusahaan dalam edukasi dan promosi kesehatan.

POJK ini juga mewajibkan perusahaan asuransi kesehatan memiliki kapabilitas medis, kapabilitas digital melalui sistem informasi yang memadai, serta Dewan Penasihat Medis. Dalam rangka prinsip kehati-hatian, perusahaan diwajibkan menyampaikan ringkasan pertanggungan untuk memudahkan calon pemegang polis memahami manfaat dan risiko produk. Peninjauan premi atau kontribusi ulang hanya dapat dilakukan paling banyak satu kali dalam setahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan, POJK ini menitikberatkan tiga hal utama, yakni penguatan koordinasi antarpihak dalam ekosistem asuransi kesehatan, penerapan manajemen risiko yang memadai melalui kewajiban utilization review, serta penguatan perlindungan pemegang polis melalui kejelasan manfaat dan pengendalian risiko klaim agar keberlangsungan produk tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa skema co-payment asuransi kesehatan alias risk sharing dalam pembayaran pengajuan klaim diberlakukan karena ekosistem asuransi kesehatan saat ini sedang menghadapi tekanan yang semakin besar.

Dalam Rapat Kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Dewan Komisioner (DK) OJK, Ketua DK OJK Mahendra Siregar mengungkapkan hal-hal yang menjadi tekanan besar tersebut.

“OJK mengamati kecenderungan overutilization [penggunaan berlebihan] layanan kesehatan, perkembangan yang sangat tinggi untuk tren medical inflation [inflasi medis], dan adanya kenaikan premi per polis asuransi kesehatan yang signifikan,” ujar Mahendra pada Kamis (4/12/2025).

Dalam poin terakhir tersebut, dia menyebut bahwa secara agregat pada 2023 dan 2024 peningkatan premi per polis mencapai 43,01%. Hal-hal tersebut, dibarengi dengan permintaan masyarakat akan layanan asuransi yang lebih berkualitas dengan premi yang terjangkau, menjadi alasan OJK memberlakukan skema co-payment.

“Kombinasi dari faktor-faktor itu menunjukkan perlunya penguatan ekosistem asuransi kesehatan agar mampu berfungsi secara stabil dan berkelanjutan,” jelas Mahendra.

Mahendra menegaskan bahwa sistem pembagian risiko ini tidak dimaksudkan untuk memindahkan beban kepada pemegang polis asuransi.

“Justru [risk sharing] memastikan bahwa penggunaan layanan kesehatan berjalan tepat, terukur, dan tidak berlebihan sehingga berkelanjutan,” ujar Mahendra.

OJK juga mengklarifikasi bahwa risk sharing merupakan hal yang opsional bagi peserta asuransi alias bukan suatu kewajiban. Lebih lanjut, perusahaan asuransi yang ingin menawarkan produknya wajib untuk menawarkan produk yang tidak menggunakan risk sharing.

Pada kesempatan yang sama, OJK juga menegaskan dalam skema co-payment asuransi kesehatan pemegang polis menanggung risiko sebesar 5% dari total pengajuan klaim, yang sebelumnya direncanakan akan berada di angka 10%. Terdapat batas maksimum dari risiko yang ditanggung peserta asuransi, yaitu Rp300.000 per pengajuan klaim untuk rawat jalan dan Rp3.000.000 per pengajuan klaim untuk rawat inap.

Dalam skema risk sharing ini, perusahaan asuransi juga menetapkan jumlah tertentu atau deductible tahunan yang disepakati antara perusahaan dengan pemegang polis.

“Dengan begitu, masyarakat tetap memiliki pilihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya,” ucap Mahendra.

Mengenai mekanisme pelaksanaan risk sharing dari sisi perusahaan, OJK mendorong para perusahaan asuransi untuk melakukan koordinasi antarpenyelenggara jaminan atau coordination of benefits. Hal itu dilakukan untuk mengkoordinasi detail pembayaran klaim asuransi bagi pemegang polis.

OJK dan Komisi XI DPR sebelumnya sudah beberapa kali bertemu membahas isu ini. Dalam rapat tanggal 30 Juni 2025 silam, disepakati bahwa pengaturan mengenai risk sharing akan dilakukan dalam bentuk Peraturan OJK (POJK). Selanjutnya, pada 18 September 2025, skema tersebut diafirmasi dukungannya oleh DPR dan diharapkan akan berlaku efektif 1 Januari 2026. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — PT AXA Mandiri Financial Services (AXA mandiri) menyebut pekerja informal di Indonesia menjadi faktor penting yang mengerek pertumbuhan premi individu di segmen retail dan mikro perseroan.

Hingga akhir September 2025, AXA Mandiri membukukan pendapatan premi individu di segmen mikro tumbuh sebesar 75% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Chief Customer, Marketing & Product Officer AXA Mandiri Theodores Tangke mengatakan capaian tersebut tak lepas dari kolaborasi perusahaannya dengan agen Laku Pandai Bank Mandiri.

“Ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan teknologi digital dapat menjawab kebutuhan akan perlindungan finansial yang mudah diakses dan dipahami setiap lapisan masyarakat,” katanya kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase pekerja informal di pasar tenaga kerja RI masih mendominasi sebesar 57,80%. AXA Mandiri pun menangkap peluang untuk menyasar para pekerja informal ini.

Misalnya, ujar Theodores, melalui produk yang dirancang dengan premi terjangkau mulai dari Rp25.000 per bulan untuk Asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi (Si Jitu) dan premi mulai Rp25.000—Rp100.000 per bulan untuk Asuransi Mandiri Mikro Sejahtera.

“Kami percaya bahwa akses terhadap perlindungan finansial tidak boleh menjadi hak eksklusif, melainkan kebutuhan dasar yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat,” sebutnya.

Oleh karena itu, AXA Mandiri memproyeksikan pendapatan premi bisa tetap tumbuh positif hingga akhir 2025, khususnya untuk segmen retail dan mikro. Hal ini karena perusahaan berfokus pada perluasan akses dan edukasi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

“Di sisi lain, kami juga terus meningkatkan kolaborasi dengan Bank Mandiri dalam menggarap segmen nasabah korporasi dan produk asuransi kumpulan untuk memastikan pertumbuhan yang positif untuk segmen asuransi kumpulan,” tegasnya.

Tak hanya premi individu di segmen retail dan mikro yang tumbuh, pada periode yang sama pendapatan premi asuransi kumpulan AXA Mandiri ikut mengalami kenaikan.

Per September 2025, Theodores mengatakan pendapatan premi asuransi kumpulan mencapai Rp738 miliar atau naik sebesar 34% (year on year/YoY) dari Rp500 miliar.

“Pendapatan premi dari polis kumpulan memberikan kontribusi sebesar 10% dari total pendapatan premi AXA Mandiri,” pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.