Saya ingin mengingatkan, apa yang kita alamin ini bukan sesuatu yang abnormal, ini new normal

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan apa yang dialami dunia saat ini merupakan new normal.

“Saya ingin mengingatkan, apa yang kita alamin ini bukan sesuatu yang abnormal, ini new normal. Jadi, kita jangan pernah berpikir bahwa ada suatu masa yang lebih baik dari sekarang sekarang ini adalah base kita dan ini hidup yang harus kita jalani dan kita hadapi,” ucapnya dalam agenda Peluncuran Dashboard Potensi Ekspor Indonesia di Jakarta, Senin.

Dalam paparannya, disampaikan bahwa ekonomi global diperkirakan mengalami pergeseran pada tahun ini, sehingga perlu dimanfaatkan sebagai peluang.

Dunia saat ini sedang mengalami pergeseran global yang ditandai perlambatan ekonomi, fragmentasi perdagangan, percepatan adopsi artificial intelligence (AI), dan kebangkitan kebijakan industri. Indonesia dinilai harus memandang pergeseran ini sebagai peluang strategis untuk mencapai transformasi berbasis pengetahuan.

Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi global akan melambat pada 2026 seiring adanya konflik di Timur Tengah dan meningkatnya ketegangan geopolitik yang menjadi faktor utama penekan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan konflik perdagangan, geopolitik, serta perubahan kebijakan menjadi proteksionisme membuat perdagangan internasional semakin sulit diprediksi.

Faktor-faktor seperti kebijakan dan ketidakseimbangan perdagangan serta geopolitik dianggap dapat mempengaruhi harga energi, stabilitas rantai pasok, dan dinamika perdagangan internasional.

Kemudian, kebijakan industri mengubah kebijakan perdagangan global. IMF menekankan bahwa kebijakan industri sudah muncul kembali sebagai tren global utama, sehingga mempengaruhi negara-negara dalam merancang kebijakan perdagangan yang lebih strategis.

IMF turut mengidentifikasi bahwa proteksionisme dan fragmentasi yang lebih besar menjadi salah satu faktor utama yang membatasi perdagangan dan pertumbuhan global. Amerika Serikat (AS) sendiri telah mulai mengurangi ketergantungan pada China, dan sedang melakukan perjanjian perdagangan baru dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, serta Kamboja.

Selain itu, dekarbonisasi yang menjadi instrumen baru proteksionisme yang diterapkan oleh berbagai negara menjadi hambatan ekspor non tarif, meningkatkan biaya produksi, dan mengurangi daya saing bagi negara berkembang.

Revolusi AI turut mendorong produktivitas dan persaingan global. Negara-negara yang tertinggal dalam adopsi AI, pada akhirnya menghadapi penurunan produktivitas dan daya saing dibandingkan negara yang lebih dahulu mengadopsi AI.

“Oleh karena itu, perlu adanya inovasi-inovasi baru karena perubahan-perubahan ini tentunya menghadirkan tantangan tapi bagi Indonesia. Perubahannya juga sekaligus membuka ruang peluang yang sangat besar. Saya selalu ingat kata-kata there is always a silver lining in every cloud.Jadi, mungkin kita bisa melihat sisi ini menjadi demikian sehingga kita menjadi orang yang half full glass daripada half empty glass,” ungkap Febrian.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pernah disemprot pengusahaPeter Gontha karena dinilai gaya komunikasi publiknya buruk dalam menyampaikan kondisi fiskal Indonesia.

Momen itu diungkap Purbaya saat penghujung konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5). Ia menceritakan pertemuannya dengan Peter Gontha yang sempat mempertanyakan cara pemerintah mengelola fiskal negara.

"Kemarin Peter Gonta datang ke saya. Dia nanya, lu gimana ngatur fiskal lu?. Saya ceritain begini, begini, begini," ujar Purbaya.

Menurutnya, Peter Gontha terlihat terkejut setelah mendengar penjelasan tersebut. Purbaya mengatakan Peter Gontha mengaku belum pernah mendengar penjelasan seperti itu sebelumnya di ruang publik.

"Katanya, Pak, saya belum pernah dengar hal yang seperti ini di luar. Jadi, kamu komunikasi jelek banget," cerita Purbaya menirukan ucapan Peter Gontha.

Purbaya pun mengaku dikritik karena dinilai tidak mampu menyampaikan strategi fiskal pemerintah secara baik kepada publik.

"Saya dibilang sama Peter Gonta bodoh melakukan komunikasi, kenapa lu enggak bisa ngomong ini keluar?. Perasaan udah berkali-kali ngomong," ujarnya.

Curhat soal disemprot Peter Gontha bermula saat Purbaya ditanya awak media mengenai pesan yang ingin ia sampaikan kepada investor maupun ekonom yang menilai kebijakan fiskal terlalu ugal-ugalan hingga membebani sektor moneter.

Menanggapi hal itu, Purbaya mengatakan dirinya sebenarnya sudah menjelaskan kondisi fiskal Indonesia sepanjang konferensi pers berlangsung. Ia pun teringat kritik pengusaha tersebut soal gaya komunikasinya yang buruk.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Bulan Mei sering jadi momen untuk kembali produktif, menjalani rutinitas dengan lebih semangat, sekaligus menikmati berbagai aktivitas bersama orang terdekat. Di tengah itu semua, menjaga kesehatan tetap jadi hal penting yang tidak boleh terlewat.

Melihat hal tersebut, PT MNC Life Assurance (MNC Life), anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP) dan bagian dari MNC Group, menghadirkan program spesial “Mei Lebih Bahagia, Sehat Tetap Terjaga” melalui aplikasi MotionLife.

Selama periode bulan Mei 2026, setiap pembelian Asuransi Kesehatan di MotionLife berkesempatan mendapatkan GRATIS Voucher MAP. Promo ini berlaku khusus untuk 5 pembeli pertama dengan plan Elite, sehingga menjadi kesempatan terbatas bagi masyarakat yang ingin mendapatkan manfaat lebih dari perlindungan yang dimiliki.

Selain bonus voucher, produk Asuransi Kesehatan dari MNC Life juga dirancang agar tetap relevan dengan kebutuhan sehari-hari, dengan berbagai manfaat seperti:

• Premi mulai dari Rp50 ribuan per bulan

• Santunan rawat inap hingga Rp1 juta per hari

• Akses telemedicine 24/7 langsung dari aplikasi

• Polis aktif dengan proses yang cepat dan praktis

Seluruh prosesnya bisa dilakukan secara digital melalui MotionLife, mulai dari pembelian, pembayaran, hingga pengajuan klaim, dan semua dalam satu aplikasi yang mudah digunakan. Melalui program ini, MNC Life ingin mengajak masyarakat untuk menikmati setiap momen di bulan Mei dengan lebih tenang. Karena pada akhirnya, rasa aman bukan hanya soal hari ini, tapi juga tentang kesiapan menghadapi hal-hal yang tidak terduga di masa depan.

Sebagai bagian dari MNC Financial Services, MNC Life terus berkomitmen menghadirkan solusi perlindungan yang lebih sederhana, terjangkau, dan sesuai dengan gaya hidup modern melalui platform digital MotionLife .

Untuk informasi lebih lanjut dan pembelian:

Website: https://www.motion-life.id/life-health

Maka, May Day seharusnya menjadi momentum untuk melihat buruh bukan sekadar angka produktivitas. Mereka adalah fondasi stabilitas sosial dan ekonomi sebuah negara.

Jakarta (ANTARA) - May Day dahulu lahir dari tuntutan atas durasi kerja delapan jam bagi para buruh, tapi hari ini, persoalan buruh jauh lebih rumit dibanding sekadar jam kerja.

Nasib pekerja modern kiwari tidak hanya ditentukan oleh relasi di tempat kerja, tetapi juga oleh perang dagang, tarif impor, algoritma logistik, hingga ketegangan geopolitik antarnegara besar.

Sejak era globalisasi neoliberal pada 1990-an, banyak yang percaya bahwa perdagangan bebas akan membawa kesejahteraan yang meluas. Pabrik dibangun, investasi mengalir, ekspor meningkat. Namun dalam praktiknya, manfaat globalisasi kerap tidak terbagi secara merata.

Lewat karyanya bertajuk Globalization and Its Discontents (2002), ekonom pemenang Nobel, Joseph Stiglitz, mengkritik globalisasi yang dinilai lebih banyak menguntungkan pemilik modal dibanding kelompok pekerja. Dalam ekonomi global modern, modal dapat bergerak lintas negara dengan sangat cepat, sementara tenaga kerja tidak memiliki mobilitas dan fleksibilitas yang sama.

Karena itu, setiap kali terjadi perang dagang atau ketegangan ekonomi antarnegara besar, pekerja di negara berkembang kerap menjadi pihak paling rentan. Perubahan arah investasi, relokasi industri, hingga perlambatan ekspor sering kali pertama-tama menghantam kehidupan mereka.

Sebagai ilustrasi, ketika perang dagang antara Amerika Serikat dan China memanas beberapa tahun lalu, banyak perusahaan global mulai mendiversifikasi rantai produksinya ke luar China. Sebagian berpindah ke Vietnam, sebagian lainnya masuk ke Indonesia.

Sekilas, situasi tersebut tampak sebagai kabar baik, yakni muncul pabrik baru dan peluang kerja baru. Namun, relokasi industri global tidak otomatis identik dengan peningkatan kualitas kesejahteraan pekerja maupun penguatan posisi tawar negara penerima investasi.

Sebagai basis produksi

Dalam struktur ekonomi global saat ini, negara berkembang tetap lebih sering ditempatkan sebagai basis produksi berbiaya kompetitif, sementara pusat riset, teknologi, desain, dan pengambilan keputusan strategis masih terkonsentrasi di negara maju atau kantor pusat korporasi global.

Ahli ekonomi politik internasional Immanuel Wallerstein (1974) pernah menjelaskan konsep negara inti (core) dan negara pinggiran (periphery) dalam sistem dunia. Negara inti umumnya menguasai teknologi, keuangan, merek, dan keputusan strategis global. Adapun negara pinggiran, yang umumnya adalah negara berkembang, lebih sering berperan sebagai penyedia bahan baku, basis produksi, atau tenaga kerja berbiaya kompetitif.

Akibatnya, dalam banyak rantai produksi global, keuntungan terbesar tetap terkonsentrasi di kantor pusat perusahaan multinasional. Nilai tambah utama berasal dari penguasaan teknologi, paten, desain produk, hingga jaringan pasar internasional. Sementara itu, negara berkembang kerap dipaksa bersaing melalui upah murah, insentif pajak, dan fleksibilitas regulasi demi menarik investasi.

Situasi ini menempatkan buruh dalam posisi dilematis. Ketika upah naik terlalu cepat, muncul kekhawatiran bahwa perusahaan akan memindahkan produksi ke negara lain dengan biaya lebih rendah. Namun, jika upah terus ditekan atau stagnan, daya beli pekerja melemah, dan pertumbuhan ekonomi domestik pun kehilangan tenaga pendorongnya.

Dalam konteks seperti itu, perang dagang global kerap berujung menjadi tekanan domestik bagi pekerja lokal. Negara berupaya menjaga daya saing investasi, sementara perusahaan berusaha mempertahankan efisiensi biaya produksi.

Ujungnya, fleksibilitas tenaga kerja sering dipromosikan sebagai solusi modern. Bahasanya terdengar teknokratis dan efisien. . Namun dalam praktik, banyak pekerja justru hidup dalam ketidakpastian kontrak, minim perlindungan jangka panjang, dan mudah tergantikan.

Guy Standing (2011) menyebut fenomena tersebut sebagai munculnya precariat, yakni kelompok pekerja yang terus bekerja tetapi hidup tanpa kepastian sosial dan ekonomi. Mereka memiliki pekerjaan, tetapi tidak selalu memiliki rasa aman terhadap masa depannya.

Di Indonesia, fenomena precariat ini makin terlihat pada sektor manufaktur dan ekonomi digital. Pekerjaan tersedia, tetapi perlindungan sosial sering tertinggal. Kontrak makin pendek, target makin tinggi.

Proteksionisme baru

Perang dagang global juga memunculkan proteksionisme baru. Negara-negara besar mulai berlomba melindungi industrinya sendiri. Tarif impor dinaikkan, subsidi domestik diperbesar, aturan perdagangan diperketat.

Masalahnya, negara berkembang sering tidak punya kapasitas fiskal sebesar negara maju. Ketika AS atau Eropa memberi subsidi besar kepada industrinya, negara lain sulit menandingi. Persaingan global akhirnya makin timpang.

Ekonom Dani Rodrik (2011) pernah mengingatkan bahwa hiperglobalisasi kerap mempersempit ruang kebijakan domestik negara berkembang. Pemerintah sering berada dalam tekanan untuk mengikuti logika pasar global, meski tidak selalu sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan sosial di dalam negeri.

Di atas kertas, perdagangan internasional memang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun, efisiensi tidak selalu identik dengan keadilan sosial. Harga barang mungkin menjadi lebih murah, tetapi pada saat yang sama ketidakpastian hidup pekerja juga dapat meningkat.

Ironisnya, buruh sering diminta untuk memahami situasi global. Mereka diminta bersabar demi menjaga iklim investasi dan menahan tuntutan demi stabilitas ekonomi.

Padahal, stabilitas ekonomi yang terlalu bergantung pada upah murah sesungguhnya rapuh. Model seperti itu dapat menciptakan pertumbuhan tanpa fondasi konsumsi domestik yang kuat. Ekonomi terlihat tumbuh, tetapi daya beli masyarakat tertahan.

Dalam konteks itulah, May Day tidak hanya berhenti sebagai seremoni tahunan. Ia perlu pula menjadi pengingat bahwa globalisasi memiliki biaya sosial yang nyata, dan biaya tersebut sering kali paling besar dirasakan oleh pekerja biasa.

Namun, persoalannya tidak berhenti di sana. Dalam ekonomi global modern, meningkatnya tensi geopolitik justru membuat posisi buruh dalam rantai pasok semakin penting. Sayangnya, pentingnya peran mereka belum tentu sejalan dengan meningkatnya perlindungan kerja maupun rasa aman sosial.

Pandemi COVID-19 menjadi contoh yang sangat jelas. Ketika mobilitas global mengalami gangguan besar, pekerja logistik, buruh manufaktur, pekerja distribusi, hingga pekerja pelabuhan tetap menjadi penopang utama keberlangsungan ekonomi dunia. Meski demikian, banyak dari mereka bekerja dalam kondisi yang rentan, baik dari sisi keamanan kerja maupun kepastian ekonomi.

Mencoba mengambil peluang

Di tengah rivalitas AS dan China saat ini, banyak negara berkembang berusaha memanfaatkan perpindahan investasi dan relokasi manufaktur global. Indonesia termasuk salah satunya. Hilirisasi, pembangunan kawasan industri, dan masuknya pabrik-pabrik baru dipromosikan besar-besaran.

Itu bukan langkah yang salah. Masalahnya adalah apakah transformasi industri itu akan menciptakan kelas pekerja yang naik martabatnya, atau hanya memperbesar cadangan buruh murah global?

Sejarah menunjukkan industrialisasi tidak otomatis menghadirkan keadilan sosial. Pada abad ke-19, revolusi industri di Eropa justru melahirkan eksploitasi buruh panjang sebelum akhirnya muncul regulasi sosial.

Kesejahteraan pekerja tidak datang otomatis dari pertumbuhan ekonomi. Ia lahir dari negosiasi politik, tekanan sosial, dan keberanian negara membuat aturan. Tanpa itu, pasar cenderung mencari biaya termurah. Dan biaya termurah hampir selalu menyangkut pekerja.

Maka, May Day seharusnya menjadi momentum untuk melihat buruh bukan sekadar angka produktivitas. Mereka adalah fondasi stabilitas sosial dan ekonomi sebuah negara. Negara yang terlalu lama menekan kelas pekerjanya biasanya menyimpan akumulasi kemarahan sosial.

Dalam jangka pendek, skema upah murah sering dipandang mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi dan menarik investasi. Akan tetapi, dalam jangka panjang, keberlanjutan ekonomi domestik memerlukan kelas menengah pekerja dengan daya beli yang memadai.

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ketika pendapatan pekerja stagnan dan daya beli melemah, kapasitas pasar domestik ikut terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rentan kehilangan fondasi internalnya.

Karena itu, tantangan terbesar bagi Indonesia bukan sekadar menarik investasi global, tetapi juga memastikan posisi Indonesia dalam rantai pasok global tidak berhenti hanya sebagai penyedia tenaga kerja murah.

*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.

Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Pijakan kaki terasa bergoyang pelan mengikuti irama arus sungai Mahakam saat melangkah meniti susunan ulin yang membingkai 36 petak keramba jaring apung di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Dari bawah permukaan air, suara kecipak riuh terdengar, bersahutan kala ribuan ikan nila menyambar pakan yang ditabur. Di atas keramba jaring apung yang berproduksi hingga satu ton per bulan inilah, Muhmajadi berdiri. Dia pembudidaya ikan dengan pengalaman 24 tahun.

"Nila-nila ini telah mengangkat ekonomi keluarga kami, meski pun perjalanan untuk mencapai posisi saat ini tidak mudah," ujar Muhmajadi sambil tersenyum.

Tahun 2005 adalah sebuah epos duka yang masih terekam jelas dalam ingatan para pembudidaya ikan di Loa Kulu. Tahun itu, dari keramba di sepanjang tepi Sungai Mahakam Kecamatan Loa Kulu, berhambur bangkai-bangkai ikan mas. Wabah Koi Herpes Virus (KHP) datang menyapu modal, tenaga, dan harapan para pembudidaya lokal.

Muhmajadi, yang telah merintis usaha budidaya ikan mas sejak tahun 2002, harus menyaksikan bagaimana jerih payahnya sia-sia hanya dalam hitungan minggu. Tak sedikit para pembudidaya setempat akhirnya gulung tikar.

Namun, menyerah pada keadaan bukanlah pilihan bagi pria yang kini menjabat sebagai Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Gawi Baimbai Sejahtera di Desa Jembayan tersebut.

Ia bersama anggota pokdakan memutar otak dan mengambil keputusan untuk melakukan banting setir. Muhmajadi menggeser komoditas utamanya dari ikan mas ke ikan nila yang terbukti lebih memiliki daya tahan, meski ia tetap menyisakan sedikit ruang untuk ikan mas dan baung.

"Kini, kecipak air di keramba-keramba Loa Kulu kembali riuh," kata Muhmajadi.

Dari 36 petak keramba jaring apung miliknya yang dialiri arus Sungai Mahakam, Muhmajadi secara rutin bisa memanen hingga satu ton ikan nila setiap bulannya. Untuk satu pokdakan, total panen nila mencapai lebih 10 ton.

Kampung Perikanan Budidaya Loa Kulu memiliki total 40 kelompok pembudidaya ikan. Kelompok itu terbagi dari spesialis pembibitan hingga penggemukan ikan.

Ikan nila kampung tersebut yang kini menjadi primadona dalam pemenuhan di Kalimantan Timur, menjadi potensi yang terus digenjot pemerintah setempat. Oleh karena itu, kekayaan alam yang melimpah tentu tidak akan optimal jika tak diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni. Menyadari hal ini, intervensi pendidikan menjadi langkah kunci.

Pada tahun 2025, Muhmajadi bersama delapan orang perwakilan lainnya dari berbagai desa di Kutai Kartanegara—termasuk dua orang dari Desa Jembayan—dikirim oleh pemerintah daerah untuk mengenyam pendidikan intensif selama tujuh bulan di Sekolah Perikanan Rakyat (SPR) Institut Teknologi Bandung (ITB).

Bagi para pembudidaya tradisional, ini adalah sebuah lompatan. Di bangku kuliah singkat tersebut, mereka tidak sekadar diajari cara memberi pakan ikan, melainkan digembleng secara komprehensif mengenai teknik budidaya modern, mitigasi penanganan penyakit secara saintifik, hingga manajemen bisnis secara kolektif.

Sebagai pokdakan percontohan, tanggung jawab Muhmajadi kini melampaui batas-batas keramba sendiri. Ia dan kelompoknya turun ke masyarakat, memberikan pendampingan langsung kepada kelompok pembudidaya lain.

Salah satu kisah mitra mereka adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sungai Payang yang akhirnya berhasil mencatatkan panen perdana ikan patin setelah mendapat pendampingan teknis dan manajerial secara intensif selama enam bulan.

Dalam praktik kesehariannya, Muhmajadi memegang prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Ia menolak tunduk pada ketergantungan pakan kimia perikanan. Alih-alih menggunakan obat-obatan kimia yang berpotensi merusak ekosistem jangka panjang, ia meracik sendiri obat herbal untuk menangkal penyakit pada ikan nila.

Upaya para pembudidaya di Loa Kulu kini menemukan momentum dengan pergeseran pusat pemerintahan negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Bonus demografi akibat masuknya ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pendatang di IKN adalah pasar potensial yang sudah berada di pelupuk mata.

Muhmajadi dan jejaring tidak tinggal diam. Mereka telah memulai penetrasi awal dengan rutin memasok setidaknya satu ton ikan nila setiap bulan ke sejumlah kolam pancing di wilayah Sepaku 2, kawasan yang bersinggungan langsung dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN.

Saat ini, kelompok pembudidaya ikan di Kampung Perikanan Budidaya Nila Loa Kulu hanya menunggu kerja sama kemitraan yang difasilitasi pihak Otorita IKN, dengan proyeksi kebutuhan pasar khusus IKN menyedot sekitar 12 ton ikan per bulan.

Penopang pangan

Apa yang berdenyut di sepanjang Sungai Mahakam ini pada akhirnya bukan sekadar urusan perut dan dompet para pembudidaya. Loa Kulu adalah benteng pertahanan pangan, sebuah antitesis dari narasi eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan yang selama ini lekat dengan citra Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur Irhan Hukmaidy memberi validasi atas peran vital kawasan ini. DKP kini tengah mengoptimalkan pengembangan kawasan Kampung Budidaya Ikan Nila di Loa Kulu sebagai instrumen utama untuk memperkuat ketahanan protein hewani.

"Pengembangan kawasan ini memiliki peran sangat strategis, yang bisa mencukupi kebutuhan protein antar-daerah di Kaltim," ungkap Irhan.

Data berbicara, bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara menguasai 79 persen dari total produksi perikanan budidaya di seluruh wilayah Kalimantan Timur, dengan total produksi mencapai angka 126.139 ton per tahun. Kecamatan Loa Kulu memberi sumbangsih produksi mencapai 10.229 ton per tahun.

Perikanan budidaya di Loa Kulu bahkan telah mendapat pengakuan secara nasional. Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 111 Tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan Loa Kulu sebagai Kampung Perikanan Budidaya Komoditi Nila.

"Fokus optimalisasi saat ini diarahkan pada pemanfaatan potensi 11.582 kotak keramba yang tersebar di sepanjang aliran sungai dan anak Sungai Mahakam," jelas Irhan.

Melengkapi metode keramba, pemerintah daerah juga mendorong produktivitas di lahan seluas 244,70 hektare yang dikhususkan untuk budidaya kolam air tenang.

Sektor budidaya keramba di Kutai Kartanegara telah menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, menyumbang 72.524 ton atau setara 57 persen dari total keseluruhan hasil produksi perikanan daerah.

Lebih dari sekadar tonase, sektor perikanan budidaya adalah penyambung hidup bagi 1.057 rumah tangga di Kecamatan Loa Kulu saja.

"Kami optimistis bahwa capaian produksi yang melimpah ini menjadi modal utama dalam menjamin ketersediaan pangan bagi penduduk di kawasan Ibu Kota Nusantara," tambah Irhan.

Namun, mengamankan ketahanan pangan bukan berarti tanpa rintangan. Di lapangan, para pembudidaya kerap dihantui oleh fluktuasi harga pakan komersial yang merangkak naik dan perlahan menggerus margin keuntungan mereka.

Selain itu, ancaman perubahan iklim yang mempengaruhi kualitas air baku saat kemarau ekstrem atau banjir musiman seringkali memicu risiko kematian ikan dalam jumlah besar.

Merespons tantangan tersebut, DKP Kaltim mulai memperkenalkan adopsi teknologi tepat guna untuk memitigasi risiko lingkungan. Sinergi antara pemerintah, pihak swasta, dan kelompok masyarakat terus direkatkan demi menciptakan kepastian serapan pasar dan kemudahan akses permodalan.

Pembinaan standardisasi terus dilakukan, salah satunya dengan mendampingi semua unit usaha perikanan budidaya di Loa Kulu segera mengantongi sertifikat CBIB.

Penguatan ini diambil agar para pembudidaya tidak hanya unggul dalam jumlah produksi tahunan, tetapi juga memiliki daya saing harga yang stabil di pasaran.

Pada penghujung, kecipak air dari ribuan keramba di Loa Kulu adalah ceritera tentang upaya manusia merawat alam sembari menghidupi sesama. Mengawinkan kearifan lokal, teknologi tepat guna, dan tata kelola kelembagaan yang kuat adalah kunci.

Seperti yang diutarakan Irhan, upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak ganda, yakni meningkatkan kesejahteraan pembudidaya lokal sekaligus mengamankan cadangan protein hewani bagi wilayah penyangga ibu kota.

Bagi Muhmajadi dan ribuan pembudidaya lainnya, merawat ikan di aliran sungai Mahakam bukan sekadar profesi, melainkan ikhtiar untuk memastikan denyut pangan Kalimantan Timur tak pernah berhenti berdetak, sembari menopang pangan untuk Ibu Kota Nusantara.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Freeport Indonesia (PTFI) mencatat setoran ke negara mencapai 11,04 miliar dolar AS atau sekitar sekitar Rp 188,5 triliun sepanjang periode 2021-2025. Kontribusi tersebut berasal dari dividen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan laporan keuangan, setoran PTFI didominasi dividen sebesar 8,96 miliar dolar AS atau sekitar Rp 153 triliun. Sedangkan PNBP tercatat 2,08 miliar dolar AS atau sekitar Rp 35,5 triliun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menyebut, besarnya kontribusi tersebut mencerminkan peran strategis sektor tambang dalam menopang penerimaan negara. Terutama, sambung dia, saat harga komoditas berada pada level tinggi.

"Kontribusi PTFI besar dan menjadi salah satu penopang penting penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir, terutama ketika terjadi boom harga komoditas," ujarnya di Jakarta, Ahad (12/4/2026).

Kontribusi PTFI bergerak mengikuti dinamika harga komoditas global. Pada 2021, perusahaan membagikan dividen sebesar 234 juta dolar AS dengan PNBP sekitar 1,5 miliar dolar AS. Kinerja meningkat signifikan pada 2022 dengan dividen mencapai 3,075 miliar dolar AS dan PNBP sebesar 145 juta dolar AS. Lonjakan itu sejalan dengan menguatnya harga komoditas di pasar global.

Memasuki 2023, kontribusi mengalami penyesuaian dengan dividen sebesar 708 juta dolar AS dan PNBP 140 juta dolar AS. Tren kembali menguat pada 2024 dengan dividen 2,95 miliar dolar AS dan PNBP 183,8 juta dolar AS. Pada 2025, dividen tercatat sekitar 2,0 miliar dolar AS dengan PNBP 112,4 juta dolar AS, mencerminkan stabilisasi setelah fluktuasi harga komoditas global.

Menurut Rizal, capaian tersebut menunjukkan kapasitas PTFI dalam menghasilkan nilai ekonomi signifikan bagi negara. "Ini menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan," katanya.

Kondisi ini mempertegas pentingnya inovasi sekaligus perluasan akses agar lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaat proteksi berbasis syariah,

Jakarta (ANTARA) - PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) menyatakan, komitmen untuk memperkuat akses masyarakat terhadap proteksi berbasis syariah yang saat ini dinilai masih rendah.

Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautamadalam keteranganya di Jakarta, Sabtu menyatakan, di tengah tren literasi keuangan syariah yang terus meningkat, tantangan inklusi masih menjadi pekerjaan besar.

Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025, lanjut dia, literasi syariah naik dari 39,11 persen (2024) menjadi 43,42 persen (2025), sementara inklusi meningkat tipis dari 12,88 persen menjadi 13,41 persen dan penetrasi asuransi syariah belum mencapai 1 persen.

"Kondisi ini mempertegas pentingnya inovasi sekaligus perluasan akses agar lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaat proteksi berbasis syariah," ujarnya.

Sehubungan hal itu, dia menegaskan, komitmen perusahaan sebagai pelopor inovasi di industri asuransi syariah Indonesia untuk menghadirkan solusi proteksi yang relevan, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta.

Ke depan, tambahnya, perusahaan terus menghadirkan solusi proteksi yang benar-benar relevan untuk berbagai segmen, memperluas akses proteksi melalui kanal distribusi, dan memastikan setiap solusi yang kami hadirkan benar-benar berangkat dari kebutuhan peserta, bukan sekadar tren.

"Jadi, bukan sekadar menghadirkan produk baru, tapi menghadirkan proteksi yang tepat sasaran, inklusif, dan terjangkau," ujar Vivin.

Pada kesempatan itu dia menyebutkan, terkait program inovasi pihaknya memperoleh penghargaan dalam ajang Indonesia Sharia and Halal Top Brand Awards 2026 sebagai Indonesia Best Sharia Life Insurance 2026 with Inclusive Protection Solutions through Continuous Innovation untuk Kategori: Sharia Life Insurance.

"Penghargaan yang kami dapatkan jadi pengingat sekaligus motivasi buat kami, bahwa inovasi harus terus terasa manfaatnya dan semakin mudah dijangkau," katanya.

Perusahaan tambahnya juga terus berinovasi dengan menghadirkan produk sesuai dengan kebutuhan peserta, selain itu juga memaksimalkan kanal distribusi dan mempermudah jangkauan proteksi syariah melalui lebih dari 80.000 mitra bisnis agensi/tenaga pemasar di seluruh Indonesia.

Menyinggung kinerja perusahaan, Vivin menyebutkan hingga kuartal ketiga 2025 (year-to-date), total kontribusi Prudential Syariah tumbuh 7 persen menjadi Rp2,9 triliun dari periode sebelumnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dunia perdagangan global hari ini mempertontonkan ironi besar. Retaknya proteksionisme di jantung negara maju, justru menjadi peluang, sekaligus ancaman bagi negara berkembang.

Ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan tarif resiprokal Presiden Donald Trump, tatanan "America First" mendadak lumpuh secara yuridis.

Putusan ini bukan sekadar urusan domestik Washington, melainkan sinyal hancurnya legitimasi instrumen kekuasaan darurat internasional (IEEPA) dalam mengatur arus barang global.

Di tengah ketidakteraturan ini, posisi Indonesia di blok BRICS menjadi instrumen daya tawar krusial untuk melakukan renegosiasi harga diri dan kedaulatan industri di panggung internasional.

Paradoks global ini selaras dengan pemikiran Dani Rodrik, ekonom dari Harvard University. Dalam teorinya, The Global Governance Paradox, Rodrik mengingatkan bahwa ambisi integrasi ekonomi sering kali bertabrakan dengan kedaulatan politik domestik, menciptakan ketidakpastian sistemik yang melemahkan negara berkembang, tanpa kebijakan industri solid.

Putusan MA AS membuktikan hal tersebut; kebijakan Trump kandas karena berbenturan dengan konstitusi sendiri. Namun, bagi Indonesia, kado penurunan tarif untuk negara Asia ini tidak akan berarti jika "kaki" industri nasional masih kram akibat gejala deindustrialisasi dini yang kian nyata.

Di tengah pintu pasar dunia yang terbuka, denyut manufaktur kita—tercermin dalam Purchasing Managers Index (PMI)—justru sesak napas di bawah ambang ekspansi sejak pertengahan 2024.

Penurunan indeks secara konsisten menunjukkan sektor pengolahan terjebak dalam zona stagnasi. Masalahnya berakar pada realitas pahit: kelesuan pesanan dan penumpukan stok barang, bukan sekadar angka statistik, melainkan jeritan ekosistem yang kalah saing akibat "ekonomi biaya tinggi" menahun.

Kita menyaksikan kontradiksi menyakitkan; instrumen penekan dari luar negeri mulai melandai, tetapi industri dalam negeri justru mengalami tekanan dari dalam.

Kondisi ini menuntut kita menoleh kembali pada pemikiran Begawan Ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo.

Dalam gagasan mengenai struktur ekonomi nasional, Soemitro menekankan bahwa industrialisasi bukan sekadar membangun pabrik, melainkan upaya mengubah struktur ekonomi dari kolonial yang hanya mengekspor bahan mentah menjadi ekonomi nasional yang berbasis pada nilai tambah lokal.

Bagi Soemitro, kemandirian ekonomi hanya bisa dicapai jika ada sinkronisasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral yang berpihak pada penguatan struktur produksi dalam negeri.

Tanpa sinergi ini, keterbukaan ekonomi global hanya akan menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi hasil industri bangsa lain.

Ekonom pemenang Nobel, Joseph Stiglitz, senada dengan pandangan tersebut. Ia memperingatkan bahwa tanpa kebijakan industri aktif, keterbukaan pasar hanya membuat negara berkembang terjebak sebagai penyedia bahan mentah atau pasar limpahan produk asing.

Mustahil produk kita mampu menari di pasar internasional jika biaya energi, harga gas bumi, serta inefisiensi logistik tetap menjadi beban operasional yang berat.

Tanpa reformasi struktural yang presisi, penurunan tarif di Amerika hanya akan menjadi panggung bagi kompetitor regional, seperti Vietnam, sementara Indonesia tetap menjadi penonton di rumah sendiri yang kebanjiran barang impor.

Indonesia memerlukan langkah strategis yang lebih efektif untuk membendung deindustrialisasi ini:

Pertama, audit regulasi total dan sinkronisasi tata ruang. Pemerintah harus memutus ego sektoral yang menghambat investasi.

Kawasan industri wajib bertransformasi menjadi ekosistem "satu atap" mandiri, di mana seluruh perizinan operasional tuntas sebelum investor membangun pabrik. Ketidakpastian lahan adalah musuh utama industrialisasi.

Kedua, proteksi pasar domestik melalui SNI wajib. Standardisasi bukan sekadar urusan mutu, melainkan instrumen perlindungan pasar yang legal secara internasional.

Pengawasan pabean harus diperkuat dengan sistem deteksi dini praktik dumping untuk membendung banjir barang substandar yang merusak harga lokal. Pasar domestik adalah benteng pertama pertahanan industri.

Ketiga, kalibrasi ulang mekanisme perhitungan TKDN. Kita harus berhenti menjadi sekadar perakit fisik teknologi asing. Bobot TKDN wajib dialihkan pada aspek desain serta research & development (R&D).

Inovasi lokal harus menjadi jantung produksi agar belanja negara benar-benar mengalir ke kantong industri domestik dan memperkuat struktur nilai tambah sesuai visi Soemitro.

Keempat, akselerasi teknologi melalui insentif fiskal agresif. Transisi menuju Industri 4.0 dan teknologi hijau membutuhkan dukungan nyata.

Perluasan tax holiday bagi industri yang melakukan retrofit mesin hemat energi sangat mendesak. Sebagaimana laporan UNIDO, resiliensi ekonomi bergantung pada kekuatan struktur industri yang mengait dari hulu ke hilir.

Kelima, revitalisasi SDM melalui kemitraan total. Kurikulum vokasi harus terintegrasi penuh dengan kebutuhan riil industri.

Konsep "belajar, magang, bekerja" wajib memastikan lulusan memiliki kompetensi teknis siap pakai, sehingga biaya pelatihan ulang di perusahaan dapat ditekan signifikan. Manusia adalah motor penggerak transformasi struktur ekonomi.

Pada akhirnya, kedaulatan ekonomi Indonesia tidak akan lahir dari belas kasihan kebijakan Washington DC, melainkan dari keberanian melakukan koreksi total terhadap struktur industri dalam negeri.

Putusan Mahkamah Agung AS hanyalah pembuka celah kecil; yang menentukan kita menjadi pemenang atau pecundang adalah ketegasan membendung deindustrialisasi.

Saatnya Indonesia menggunakan status di BRICS dan pelemahan posisi hukum AS untuk renegosiasi posisi dagang yang bermartabat.

Memperkuat manufaktur adalah keharusan strategis agar Indonesia tidak terjebak dalam keadaan pendapatan menengah selamanya.

*) Rioberto Sidauruk adalah pemerhati industri strategis, saat ini bertugas sebagai tenaga ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

Ikan merupakan sumber protein berkualitas yang perlu terus diperkuat konsumsinya sebagai bagian dari diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menekankan peran protein ikan dalam diversifikasi pangan guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan berkelanjutan.

“Dari sisi pangan nasional, kami mendorong terjaganya ketersediaan dan stabilitas pasokan ikan. Ikan merupakan sumber protein berkualitas yang perlu terus diperkuat konsumsinya sebagai bagian dari diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal,” kata Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Hermawan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan hal itu saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Gresik, Jawa Timur.

Menurutnya, penguatan produksi perikanan di daerah sentra seperti Gresik memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan pangan nasional, khususnya sumber protein hewani berbasis ikan sebagai bagian dari strategi diversifikasi pangan.

Ia menyampaikan dari perspektif pangan nasional, sektor perikanan memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga keseimbangan pasokan sumber protein bagi masyarakat.

"Oleh karena itu, kesinambungan produksi di tingkat hulu menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen," ujarnya.

Bapanas menilai, keberlanjutan produksi di daerah sentra seperti Gresik akan memberikan efek positif terhadap penguatan pasokan ikan nasional. Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperluas ragam konsumsi pangan masyarakat agar tidak bertumpu pada satu komoditas saja.

Selain penguatan di aspek hulu, lanjut Hermawan, penguatan di hilir juga sangat penting melalui jaminan keamanan dan mutu pangan, pengembangan produk olahan, serta distribusi yang efisien.

"Dengan demikian, produksi yang kuat di daerah dapat benar-benar berdampak pada peningkatan konsumsi dan perbaikan gizi masyarakat,” tambahnya.

Sebagai salah satu sentra perikanan nasional, Gresik memiliki potensi besar dalam mendukung pasokan protein ikan. Luas lahan budidaya tercatat 28.653,27 hektare yang terdiri dari tambak payau dan tambak tawar, dengan lebih dari 20 ribu pembudidaya tersebar di 16 kecamatan.

Produksi ikan budidaya pada 2025 mencapai sekitar 160.439 ton dengan nilai produksi sekitar Rp3,54 triliun. Komoditas bandeng menjadi salah satu andalan daerah dengan produksi sekitar 90 ribu ton per tahun.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menyampaikan kebutuhan pupuk untuk budidaya perikanan telah masuk dalam program subsidi sekitar 29.500 ton secara nasional dan akan terus diperkuat dari sisi data serta ketepatan distribusi.

Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga produktivitas tambak sekaligus memperkuat basis protein ikan nasional.

“Aspirasi dari Gresik sudah kami bahas dalam Panja Pupuk dan resmi masuk dalam program subsidi nasional," kata Panggah.

"Tahun ini kebutuhan pupuk untuk budidaya perikanan dialokasikan sekitar 29.500 ton secara nasional. Ini bentuk komitmen kami agar sektor perikanan tidak tertinggal,” tambah Panggah.

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan dengan kembalinya alokasi pupuk subsidi membawa optimisme baru bagi para petambak setelah beberapa tahun menghadapi ketidakpastian.

Dia menyampaikan beberapa tahun petambak di daerahnya sempat mengalami kegelisahan akibat dicabutnya pupuk subsidi, sementara tambak adalah tulang punggung ekonomi pesisir Gresik.

"Dengan kembalinya alokasi subsidi ini, kami optimistis produktivitas bisa kembali optimal, khususnya bandeng sebagai komoditas unggulan daerah,” kata Yani.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Penggunaan pengeras suara atau toa di masjid dan musala menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas ibadah umat Islam, mulai dari azan, iqamah, hingga pengajian. Agar pelaksanaannya tetap membawa manfaat tanpa memicu keluhan warga sekitar, pemakaiannya perlu mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Agama (Kemenag) pada Minggu (22/2/2026), regulasi penggunaan pengeras suara masjid dan musala telah diterbitkan bahkan sudah berlaku secara nasional, termasuk dalam pelaksanaan Ramadan 2026. Aturan tersebut mencakup pengaturan batas volume, durasi pemakaian, serta pemisahan fungsi antara pengeras suara luar dan dalam masjid.

Aturan penggunaan pengeras suara tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Dalam edaran tersebut ditegaskan kegiatan Ramadan seperti Salat Tarawih, ceramah atau kajian, hingga tadarus Al-Qur’an sebaiknya menggunakan pengeras suara dalam agar tidak mengganggu masyarakat sekitar.

Edaran ini disusun semata untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama dalam syiar di tengah masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya. Untuk itu, diatur juga bahwa suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu memperhatikan kualitas dan kelayakannya, suara bagus atau tidak sumbang, serta pelafalannya juga baik dan benar.

Bahkan, pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid atau musalla tidak hanya ada di Indonesia. Peraturan sejenis juga diterapkan di beberapa negara, antara lain Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Malaysia, Uni Emirat Arab, Turki, dan Suriah.

Lihat video: Pro Kontra Aturan Pengeras Suara Masjid Selama Ramadan



Arab Saudi, misalnya, menerbitkan edaran agar volume azan dan iqamah tidak melebihi sepertiga dari volume penuh pengeras suara. Mesir sejak 2018 juga memberlakukan pengaturan pengeras suara di masjid karena dinilai terlalu kencang.

Sebagaimana Indonesia, Bahrain juga menerbitkan imbauan penggunaan pengeras suara. Untuk azan, menggunakan pengeras suara. Sedangkan pelaksanaan beragam ibadah Ramadan menggunakan pengeras suara dalam.

Di Selangor, Malaysia, azan dan bacaan Al-Qur’an menggunakan pengeras suara luar. Sedang ceramah dan pembelajaran dibatasi hanya pada lingkungan masjid dan musala. Sementara di Uni Emirat Arab (UEA), ada imbauan agar volume pengeras suara azan masjid tidak melebihi 85 desibel, lebih kecil dari Indonesia (100 desibel).

Di Turki, penggunaan pengeras suara diperbolehkan saat azan dan khutbah Salat Jumat. Volume azan dan khutbah masjid juga tidak terlalu keras. Di Suriah, ada juga aturan bahwa penggunaan pengeras suara luar hanya untuk azan. Sementara Khutbah Jumat atau pengajian, menggunakan pengeras suara dalam.

Berikut Tata Cara Penggunaan Pengeras Suara sesuai Surat Edaran Kemenag:

a. Waktu Salat:

1. Subuh:

a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau sholawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit; dan

b) pelaksanaan Salat Subuh, zikir, doa, dan Kuliah Subuh menggunakan Pengeras Suara Dalam.

2. Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya:

a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau sholawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit; dan

b) sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan Pengeras Suara Dalam.

3. Jumat:

a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau sholawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan

b) penyampaian pengumuman mengenai petugas Jumat, hasil infak sedekah, pelaksanaan Khutbah Jumat, salat, zikir, dan doa, menggunakan Pengeras Suara Dalam.

b. Pengumandangan azan menggunakan Pengeras Suara Luar

c. Kegiatan Syiar Ramadan, gema takbir Idulfitri, Idul Adha, dan Upacara Hari Besar Islam:

1) penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Al-Qur’an menggunakan Pengeras Suara Dalam;

2) takbir pada 1 Syawal/10 Zulhijjah di masjid/musalla dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan Pengeras Suara Dalam.

3) pelaksanaan Salat Idulfitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar;

4) takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan Salat Rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan Pengeras Suara Dalam; dan

5) Upacara Peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan Pengeras Suara Dalam, kecuali apabila pengunjung tablig melimpah ke luar arena masjid/musala dapat menggunakan Pengeras Suara Luar.

Bisnis.com, JAKARTA — Paparan sinar matahari di Indonesia tergolong tinggi sepanjang tahun karena berada di wilayah khatulistiwa, sehingga intensitas radiasi ultraviolet (UV) relatif konstan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan kulit jika perlindungan tidak dilakukan dengan tepat.

Radiasi UV yang menembus lapisan kulit dapat menimbulkan berbagai dampak, mulai dari penuaan dini, gangguan pigmentasi, hingga menurunnya daya tahan kulit, bahkan paparan berulang jangka panjang dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker kulit.

Kulit sebenarnya memiliki sistem pertahanan alami untuk melindungi diri dari sinar matahari, tetapi kemampuan ini sering kali tidak cukup untuk menahan paparan harian, terutama bagi mereka yang banyak beraktivitas di luar ruangan.

Oleh karena itu, penggunaan sunscreen menjadi langkah pencegahan yang penting untuk melindungi kulit dari radiasi UVA dan UVB, sekaligus menjaga kesehatan kulit dalam jangka panjang.

Sunscreen sebaiknya digunakan oleh semua kelompok usia dan tidak terbatas hanya saat beraktivitas di bawah terik matahari, karena sinar UVA tetap dapat menembus kaca dan mencapai kulit meski berada di dalam ruangan.

Penggunaan sunscreen dianjurkan sekitar 15–30 menit sebelum terpapar matahari, dengan pemakaian ulang setiap dua hingga tiga jam, terutama setelah berkeringat atau beraktivitas di luar ruangan dalam waktu lama.

Di pasaran, sunscreen tersedia dalam berbagai bentuk sediaan, mulai dari krim, gel, stik, hingga semprot, yang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungannya.

Pada dasarnya, tingkat perlindungan lebih ditentukan oleh cara pemakaian, jumlah yang diaplikasikan, dan konsistensi pemakaian ulang, sementara perbedaan bentuk hanya memengaruhi kenyamanan dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna.

Perbedaan bentuk sunscreen terutama memengaruhi kenyamanan dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Berikut karakter masing-masing bentuk sunscreen yang umum digunakan.
- Sunscreen Krim
Sunscreen krim memiliki tekstur lebih padat dan mudah diratakan, sehingga membantu membentuk lapisan perlindungan yang merata di permukaan kulit. Jenis ini sering dipilih untuk kulit kering atau area wajah karena memberikan perlindungan yang lebih stabil.
- Sunscreen Stik
Sunscreen stik menawarkan aplikasi yang lebih presisi dan praktis, terutama untuk area kecil seperti hidung, telinga, dan leher. Bentuknya memudahkan penggunaan ulang tanpa menyentuh tangan, meski perlu memastikan lapisan yang diaplikasikan cukup tebal.
- Sunscreen Spray
Sunscreen semprot memudahkan pemakaian pada area tubuh yang luas seperti lengan dan kaki. Namun, aplikasi perlu dilakukan dengan hati-hati agar produk tidak terhembus angin dan tetap diratakan untuk perlindungan yang optimal.

Selain jenis dan kandungan, pemilihan sunscreen juga perlu disesuaikan dengan kondisi kulit dan aktivitas sehari-hari. Setiap bentuk sunscreen memiliki fungsi yang berbeda agar perlindungan tetap optimal sekaligus nyaman digunakan.
- Untuk Kulit Kering: Sunscreen berbentuk krim seperti UV Off Sunscreen SPF 60 PA+++ membantu menjaga kelembapan kulit sekaligus melindungi dari paparan sinar UV.
- Untuk Kulit Berminyak atau Berjerawat: Sunscreen gel, seperti UV Off Cera SPF 80 Gel, terasa ringan di kulit, tidak lengket, dan tidak menyumbat pori-pori, tetap memberikan perlindungan yang dibutuhkan.
- Untuk Aktivitas Sehari-hari: Sunscreen stik paling praktis dibawa dan mudah digunakan kembali kapan saja untuk perlindungan cepat.
- Untuk Aktivitas di Luar Ruangan: Sunscreen semprot memudahkan pemakaian pada area tubuh yang luas, tetapi tetap perlu diratakan agar perlindungannya maksimal.

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR Lasarus menegaskan bahwa persoalan jalan daerah tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi lebih dipengaruhi oleh lemahnya tata kelola dan inkonsistensi kebijakan. Politikus PDIP ini mengungkapkan bahwa selama sekitar 20 tahun terakhir, perbaikan tingkat kemantapan jalan daerah bergerak jauh lebih lambat dibandingkan jalan nasional yang cenderung terjaga pada level tinggi.

Ia juga menilai mekanisme desentralisasi pembangunan jalan justru melahirkan kesenjangan standar dan prioritas antardaerah. Pergantian kepala daerah sering kali dibarengi dengan perubahan arah kebijakan dan alokasi anggaran infrastruktur, sehingga pembangunan jalan tidak berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya.

"Beberapa negara itu kewenangan membangun jalan itu tidak didelegasikan kepada pemerintah daerah di beberapa negara. Itu langsung ditangani oleh pemerintah pusat semua supaya apa? Supaya standarnya sama, kemudian sebaran jalannya itu sama, merata dia karena dianggarkan secara komprehensif dia, tidak beda kepala beda kebijakan," kata Lasarus dalam rapat kerja di Gedung DPR, Rabu (4/2/2026).

Tingkat kemantapan jalan nasional yang konsisten berada di kisaran 96–97 persen menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki stabilitas manajerial dan kapasitas fiskal yang lebih kuat. Sebaliknya, kondisi jalan provinsi serta kabupaten/kota dinilai masih sulit mencapai tingkat kemantapan optimal, meskipun aliran dana otonomi daerah terus tersedia setiap tahun.

Di lapangan, perbedaan mutu jalan terlihat jelas. Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang bersumber dari APBN mudah dikenali karena standar lebar jalan dan kualitas pengerjaannya relatif seragam, berbeda dengan proyek jalan yang dikelola pemerintah daerah. Dari situ, Lasarus kemudian mengemukakan perlunya perubahan kebijakan yang bersifat lebih fundamental.

"Saya punya pemikiran dulu, apakah kita revisi saja Undang-Undang Jalan ini? Sehingga jalan provinsi itu sudah ambil alih pusat saja, kemudian jalan strategis daerah ambil alih oleh pusat juga. Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan strategis daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga nanti kewenangan daerah hanya membuat jalan ke dusun-dusun saja. Tetap masih ada kewenangan daerah," kata Lasarus.

Usulan tersebut didorong oleh pandangan bahwa pendekatan berbasis instruksi presiden tidak selalu berkelanjutan. Jika tidak ada instruksi baru, program bisa berhenti, sementara kebutuhan perbaikan jalan bersifat terus-menerus.

"Kalau Presiden mengeluarkan instruksi, ada. Tapi kalau tidak keluar instruksi Presiden, ya berhenti Inpresnya. Tapi kalau dia sudah diikat oleh Undang-Undang, siapa pun Presidennya, Undang-Undang ini berlaku, Pak. Karena tugas pertama Presiden menurut Undang-Undang Dasar adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang serta peraturan lainnya. Jadi siapa pun Presidennya nanti, Undang-Undang ini mengikat," pungkasnya.

Komisi V DPR menilai kesenjangan mutu jalan antara pemerintah pusat dan daerah sudah berlangsung terlalu lama tanpa kemajuan berarti. Dalam rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Kompleks Parlemen, Senayan, kondisi jalan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota menjadi perhatian utama.