Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Kantor PT Buana Karya Bhakti (PT BKB) pada Selasa (10/2/2026).

Dari penggeledahan tersebut, tim lembaga antirasuah menyita sejumlah dokumen terkait restitusi pajak PT BKB. Sedangkan penggeledahan di kantor PT BKB menyita dokumen pengeluaran uang.

"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan restitusi atas lebih bayar PT BKB serta dokumen pengeluaran uang dari PT BKB," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (11/2/2025).

Budi mengatakan barang bukti yang diamankan akan dianalisis oleh penyidik untuk mendalami informasi dalam perkara ini.

"Selanjutnya penyidik akan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan untuk memperdalam bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi di sektor keuangan negara ini," jelasnya.

Sebelumnya, Budi menyampaikan salah satu tersangka kasus ini yakni kepala KPP Banjarmasin, Mulyono menjabat di 12 perusahaan lainnya.

Budi menjelaskan bahwa tim KPK akan mengkaji etika Kementerian Keuangan apakah pegawai diperbolehkan menjabat di luar perusahaan.

"Apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan," kata Budi.

Kasus terkuak setelah KPK melakukan operasi senyap pada Rabu (4/2/2026). Kasusnya terkait dugaan suap pengkondisian restitusi pajak, di mana pihak swasta memberikan "uang apresiasi" Rp1,5 miliar kepada pegawai KPP Madya Banjarmasin.

Berdasarkan alat bukti yang cukup, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yakni Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

Uang tersebut dibagikan kepada: Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, Venasius Rp500 juta. Namun, Venasius meminta jatah Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian menerima bersih Rp180 juta.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono juga menjabat di 12 perusahaan.

Mulyono merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap pengaturan restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (PT BKB). Saat ditetapkan tersangka, tim lembaga antirasuah telah memperoleh informasi bahwa Mulyono menjabat di sebuah perusahaan sebagai komisaris.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan akan mengkaji etika internal di Kementerian Keuangan apakah pegawai diizinkan menjabat di perusahaan lain sebagai direksi atau komisaris.

"Apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan," kata Budi, Selasa (10/2/2026).

Budi menyampaikan bahwa penyidik akan mendalami temuan tersebut apakah terkait kategori tindak pidana korupsi yang menjerat Mulyono.

Khususnya, kata Budi, mendalami perusahaan yang dijabat Mulyono berhubungan dengan perpajakan atau tidak.

"Termasuk apakah perusahaan-perusahaan yang dibuat itu ada kaitannya misalnya dengan aspek perpajakan. Tentu itu juga akan didalami penyidik selain pokok perkara dugaan suap dalam pengaturan restitusi," ucapnya.

Sebelumnya, pada Rabu (4/2/2026) KPK menggelar penyelidikan tertutup yang menyasar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kasusnya terkait dugaan suap pengkondisian restitusi pajak, di mana pihak swasta memberikan "uang apresiasi" Rp1,5 miliar kepada pegawai KPP Madya Banjarmasin.

Berdasarkan alat bukti yang cukup, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yakni Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

Uang tersebut dibagikan kepada: Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, Venasius Rp500 juta. Namun, Venasius meminta jatah Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian menerima bersih Rp180 juta.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 14 anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai tersangka kasus korupsi di awal tahun 2026. Lembaga antirasuah mengimbau Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai membenahi sistem.

Pasalnya kasus yang ditangani pada perkara di dua direktorat itu berkaitan suap pengaturan pajak dan importasi barang.

"Oleh karena itu KPK mendorong Kementerian Keuangan dalam hal ini dirjen pajak dan juga biaya cukai untuk betul-betul secara serius melakukan pembenahan secara sistem," kata Jubir KPK Budi Prasetyo saat konferensi pers, Kamis (5/2/2026) malam.

Budi mengatakan masih banyak celah bagi para oknum melakukan tindak pidana korupsi sehingga perlu pembenahan untuk menutup celah tersebut.

Melalui upaya pencegahan, kata Budi, pemasukan uang ke kas negara dapat berlangsung optimal agar dapat dimanfaatkan bagi negara dan kebutuhan masyarakat.

"Sehingga nanti setiap pembayaran biaya masuk ini semuanya masuk ke kas negara," jelas Budi.

Sebagai informasi, pada awal tahun 2026, KPK telah menetapkan 14 pegawai setelah KPK menggelar operasi senyap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, KPP Banjarmasin, dan Direktorat Bea dan Cukai.

Pertama, suap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Mulanya, tim lembaga antirasuah menggelar kegiatan tertangkap tangan pada Sabtu (10/1/2026) terkait dugaan pemangkasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada (PT WP) dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar.

Suap dilakukan PT WP ke tiga pejabat KPP Madya Jakarta Utara dengan total Rp4 miliar. Dalam peristiwa ini, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni:

1. Dwi Budi: Kepala KPP Madya Jakarta Utara

2. Agus Syaifudin: Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara

3. Askob Bahtiar: Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara

4. Abdul Kadim Sahbudin: Konsultan Pajak

5. Edy Yulianto: Staf PT WP

Kedua, pada Rabu (4/2/2026) KPK kembali menggelar penyelidikan tertutup yang menyasar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu

Kasusnya terkait dugaan suap pengkondisian restitusi pajak, di mana pihak swasta memberikan "uang apresiasi" Rp1,5 miliar kepada pegawai KPP Madya Banjarmasin agar restitusi dapat dilakukan.

Berdasarkan alat bukti yang cukup, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yakni

1. Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin

2. Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin

3. Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

Ketiga, Pada hari yang sama atau Rabu (4/2/2026), KPK juga menggelar kegiatan tertangkap tangkap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kasusnya adalah dugaan suap untuk meloloskan impor barang tanpa melalui pemeriksaan fisik secara detail. Alhasil KPK menetapkan 6 tersangka dengan rincian sebagai berikut:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR)

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono menggunakan uang suap Rp300 juta untuk DP rumah. Uang tersebut bagian dari total suap untuk dirinya sebanyak Rp800 juta.

Suap sebagai pelicin pencairan restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (PT BKB) sebesar Rp48,3 miliar. Total nilai suapnya sebesar Rp1,5 miliar sebagai bentuk "uang apresiasi" atas permintaan Mulyono.

Uang dibagikan ke tiga pihak setelah restitusi cair pada Januari 2026, yakni kepada Mulyono sebesar Rp800 juta; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin sebesar Rp200 juta; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB) sebesar Rp500 juta.

"Dari Rp800 juta yang diterima, MLY [Mulyono] kemudian menggunakannya untuk pembayaran DP rumah Rp300 juta dan Rp500 juta sisanya masih disimpan oleh orang kepercayaannya," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Tak hanya itu, Venasius meminta jatah 10% atau sekitar Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian hanya menerima bersih Rp180 juta.

Asep menjelaskan bahwa tim lembaga antirasuah menyita barang bukti uang tunai senilai Rp1 miliar dari Mulyono dan Venasius, serta bukti penggunaan uang Rp300 juta untuk DP rumah.

Selain itu, menyita bukti penggunaan uang Rp180 juta dari Dian dan Rp20 juta dari Venasius, sehingga total barang bukti yang diamankan dari kegiatan ini senilai Rp1,5 miliar. Atas perbuatannya ketiganya ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," terang Asep.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan menghormati proses operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

DJP juga mengimbau seluruh pihak untuk menunggu keterangan resmi dari KPK sebagai pihak yang berwenang menangani perkara tersebut.

“Direktorat Jenderal Pajak bersikap sangat kooperatif dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Rosmauli.

Untuk detail kejadian dan penjelasan lebih lanjut, DJP menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT keempat tahun 2026 di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

"Benar, di Kalsel. KPP Banjarmasin," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Ketika ditanya materi kasus terkait dugaan suap atau pemerasan, Fitroh mengatakan hal tersebut masih didalami KPK.

"Masih pendalaman," katanya.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sementara aktivitas pegawai di KPP Pratama Banjarmasin dan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terpantau berjalan normal setelah terjadi OTT oleh KPK.

Pantauan di KPP Pratama Banjarmasin dan KPP Madya Banjarmasin di Banjarmasin, Rabu, suasana di depan kantor terlihat sepi, hanya sesekali terlihat lalu lalang pegawai dan pengunjung di kantor pelayanan pajak itu.

Dua petugas keamanan di KPP Pratama Banjarmasin dan KPP Madya Banjarmasin, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan aktivitas karyawan berjalan normal sejak pagi tadi.

“Kami tidak melihat ada petugas (terkait OTT KPK), sejak pagi aktivitas normal. Untuk informasi lengkap boleh tanyakan langsung ke kantor wilayah,” ujar salah satu petugas keamanan di kantor itu.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan kantor Bea Cukai pusat di Rawamangun, Jakarta.

Dua kegiatan tangkap tangan terpisah di dua unit berbeda di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu berkaitan dengan masing-masing dugaan korupsi pengembalian pajak (restitusi) serta proses impor.

Dugaan korupsi terkait restitusi diusut pada OTT KPK di lingkungan KPP Banjarmasin, serta dugaan proses impor di Bea Cukai Pusat.

"Restitusi pajak [di KPP Banjarmasin]. Dugaan proses impor [Bea Cukai]," ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Adapun, KPK diketahui belum menentukan status hukum para pihak yang terjaring operasi senyap tersebut.

OTT ini belum lama dilakukan setelah yang digelar di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara, Januari 2025 lalu.

Mengenai OTT di KPP Banjarmasin, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Kemenkeu Rosmauli mengatakan bahwa pihaknya menghormati dan mendukung sepenuhnya langkah dan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Dia mengimbau semua pihak untuk menunggu keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pihak yang berwenang menangani perkara tersebut.

"Direktorat Jenderal Pajak bersikap sangat kooperatif dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk detail kami kejadian dan penjelasan lebih lanjut, kami menyerahkan sepenuhnya kepada kepada KPK," terang Rosmauli kepada Bisnis.

Selain itu, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetyo membenarkan bahwa saat ini tim dari lembaga antirasuah tengah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di lingkungan Bea Cukai.

“Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat BC [Bea Cukai],” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Budi belum memerinci siapa sosok pejabat yang tengah diperiksa maupun kaitan kasus yang menjeratnya. Kendati demikian, dia menegaskan komitmen institusinya untuk bersikap transparan dan mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Dia menyatakan DJBC akan kooperatif dalam membantu KPK menuntaskan perkara ini.

"BC berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak mengalami tantangan berat pada 2026. Selain mendapatkan beban jumbo target penerimaan, satu demi satu kasus hukum mencuat di lingkungan otoritas pajak.

Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi penegak hukumnya melakukan operasi senyap berupa operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan KPP Banjarmasin. Ini terjadi belum genap sebulan OTT komisi antirasuah di KPP Madya Jakarta Utara yang berujung penetapan tiga orang tersangka pejabat pajak.

Menanggapi proses hukum terbaru oleh KPK, DJP Kemenkeu menghormati dan mendukung proses hukum yang berkaitan dengan KPP Banjarmasin.

"DJP menghormati dan mendukung sepenuhnya langkah dan proses penegakan hukum yang sedang berjalan dan mengimbau semua pihak untuk menunggu keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pihak yang berwenang menangani perkara tersebut," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli melalui keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).

DJP, lanjut Rosmauli, bersikap sangat kooperatif dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

"Untuk detil kami kejadian dan penjelasan lebih lanjut, kami menyerahkan sepenuhnya kepada kepada KPK," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan OTT di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyebut operasi senyap dilakukan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin.

"KPP Banjarmasin," katanya, Rabu (4/2/2026).

Hanya saja, Fitroh maupun Juru Bicara KPK belum memberikan informasi detail perkara yang ditangani dan siapa saja pihak yang diamankan.

Sebagai informasi, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum bagi pihak yang diamankan.

Rotasi dan Target Jumbo

Usai kasus KPP Madya Jakarta Utara, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun mengangkat pejabat baru di unit DJP itu. Tidak berhenti di situ, dia turut merotasi pejabat di lingkungan Kemenkeu termasuk pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pada pekan ini, Purbaya mengatakan rotasi akan dilakukan di lingkungan DJP. Rencananya dilakukan Kamis (5/2/2026).

"Jadi [rotasi pejabat pajak]. Kamis mungkin," terangnya kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sebelumnya, Bendahara Negara itu mengungkap bakal melakukan rotasi terhadap sekitar 70 pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu).

Tanpa memerinci lebih lanjut, Purbaya hanya mengatakan rotasi ini bakal melanjutkan yang sebelumnya sudah dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebanyak total 31 orang. Dia mengatakan itu menjadi salah satu upayanya dalam perbaikan ekonomi dan kinerja penerimaan negara.

"Minggu depan mungkin sekitar 70 orang orang pajak saya akan putar,yang ketahuan-ketahuan main-main saya akan putar ke tempat yang lebih sepi. Jadi kami melakukan perbaikan yang sungguh-sungguh," kata Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Upaya pembenahan internal ini dilakukan di tengah target jumbo penerimaan negara, khususnya pajak yang disasar pada 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Menurut Purbaya, pada Januari lalu penerimaan pajak tumbuh 30% (year on year/YoY). Tanpa menyebut angka definitif realisasi penerimaan pajaknya, dia menyebut pertumbuhan double digit secara tahunan itu menunjukkan kondisi ekonomi yang baik.

"Angka yang baru kami terima tadi, pajak Januari net tumbuh 30% dibanding tahun lalu Januari. Jadi, bagus keadaannya, ekonomi lebih bagus," terangnya kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Summit (IES) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Apabila merujuk pada pemberitaan sebelumnya, realisasi penerimaan pajak pada Januari 2025 sebagaimana disampaikan pada konferensi pers APBN KiTa yakni Rp88,89 triliun.

Penerimaan pajak itu merupakan bagian dari pendapat negara secara total pada Januari 2025 lalu yakni Rp115,8 triliun. Selain itu, pendapatan negara turut ditopang oleh kepabeanan dan cukai Rp26,29, PNBP Rp42,13 triliun serta hibah Rp9,8 miliar.

Adapun, pemerintah tahun ini memasang target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun. Target itu tumbuh 7,69% dari yang ditetapkan pada APBN 2025 yakni Rp2.189,3 triliun.

Namun demikian, realisasi penerimaan pajak akhir tahun lalu bahkan tak sampai 90% yakni hanya ditutup di angka Rp1.917,6 triliun. Akibatnya, pemerintah harus menutup gap tersebut senilai Rp440,1 triliun apabila ingin mencapai target penerimaan tahun ini.

Pada acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026, Selasa (27/1/2026), Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut perekonomian nasional dan juga global tengah berada dalam kondisi menantang baik 2025 maupun 2026.

"Kami insyaAllah di tahun 2026 membutuhkan pertumbuhan sekitar Rp440,1 triliun atau sekitar 22,9% dari realized revenue tahun 2025. Sinyal positifnya adalah kami harus bekerja keras dan kami harus, selain memperbaiki mesin penerimaan negara supaya lebih konservatif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan dunia bisnis, investasi dan juga perekonomian, kami juga harus memperkuat sumber daya manusia," terang Bimo, dikutip Rabu (28/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tertangkap tangan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut operasi senyap di Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin.

"KPP Banjarmasin," katanya, Rabu (4/2/2026).

Hanya saja Fitroh maupun juru bicara KPK belum memberikan rincian detail perkara yang ditangani dan siapa saja pihak yang diamankan.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum bagi pihak yang diamankan.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Pajak Jakarta Utara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya juga turut mengamankan sejumlah uang dalam operasi senyap tersebut.

"Sampai saat ini, Tim telah mengamankan para pihak sejumlah delapan orang, beserta barang bukti dalam bentuk uang," ujar Budi saat dikonfirmasi, Sabtu (9/1/2026).

Namun, Budi belum menjelaskan identitas dari delapan orang yang telah ditangkap itu. Dia hanya mengatakan saat ini delapan orang itu tengah diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK.

"Para pihak selanjutnya dilakukan pemeriksaan intensif di gedung KPK Merah Putih," pungkasnya.

Di samping itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan dalam OTT ini pihaknya telah menangkap sejumlah pegawai pajak dan wajib pajak.

"Beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak WP [wajib pajak]," ujar Fitroh.

Adapun, dalam operasi senyap yang dilakukan oleh komisi anti-rasuah kali ini berkaitan dengan dugaan suap terkait pengurangan nilai pajak.

"Suap terkait pengurangan nilai pajak," pungkas Fitroh.