Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan pengecatan ulang Gedung Sate yang belakangan menjadi perhatian publik.

Menurutnya, bangunan cagar budaya tersebut kini dicat menggunakan material yang sesuai standar agar tampilannya kembali menyerupai warna aslinya.

Dedi mengatakan selama bertahun-tahun Gedung Sate tidak menggunakan cat sesuai standar konservasi. Akibatnya, hasil pengecatan sebelumnya dinilai kurang rapi dan tidak mencerminkan karakter asli bangunan bersejarah tersebut.

"Saya enggak tahu sudah berapa puluh tahun Gedung Sate tidak pernah dicat menggunakan cat standar. Selama ini kelihatan belepotan karena memang bukan menggunakan cat standar, tetapi cat dari toko," katanya, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, setelah menggunakan cat yang sesuai standar, tampilan Gedung Sate tidak lagi terlihat belang atau belepotan.

"Nanti cat Gedung Sate tidak akan belepotan lagi karena sudah menggunakan cat sesuai makeup atau tampilan aslinya," ujarnya.

Dedi juga memastikan proses pengecatan tidak menggunakan anggaran tambahan. Pembiayaan berasal dari pos anggaran pemeliharaan rutin yang selama ini memang disediakan untuk perawatan aset pemerintah.

"Ini diperoleh dari mana uangnya? Dari anggaran pemeliharaan yang selama ini memang digunakan sebagaimana mestinya sesuai peruntukannya. Sehingga anggaran itu tepat dan cepat penanganan serta pengelolaannya," katanya.

Menurut Dedi, pemanfaatan anggaran pemeliharaan secara optimal menjadi bagian dari upaya menjaga Gedung Sate sebagai salah satu ikon dan bangunan bersejarah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya, Pemprov Jabar tengah melakukan penataan Gedung Sate beserta kawasan sekitarnya. Dedi menekankan bahwa wajah ibu kota provinsi harus mencerminkan standar tata kota yang baik.

Ia menargetkan penataan halaman Gedung Sate beserta keseluruhan proyek dapat dituntaskan dalam waktu 120 hari atau sekitar awal Agustus 2026.

Kepercayaan terhadap sebuah data tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang dihimpun, tetapi juga oleh metodologi yang digunakan. Prinsip itu menjadi dasar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS menerapkan metodologi statistik resmi dengan proses bisnis yang mengacu pada standar internasional. Pendekatan tersebut dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan.

"BPS menyelenggarakan sensus ekonomi menggunakan metodologi statistik resmi dengan proses bisnis yang mengikuti standar internasional agar informasi yang dihasilkan akurat, utuh, dan dapat dipercaya," bunyi keterangan tertulis, Rabu (1/7).

Salah satu prinsip utama dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah pendataan secara lengkap. Berbeda dengan survei yang menggunakan sampel, sensus dilakukan dengan mendata seluruh kegiatan usaha di setiap wilayah kerja statistik.

Petugas sensus tidak memilih usaha secara acak. Mereka mengidentifikasi seluruh aktivitas ekonomi yang ditemukan di wilayah tugasnya agar setiap usaha memiliki peluang yang sama untuk tercatat.

Pendekatan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, usaha rumah tangga, usaha informal, hingga perusahaan berskala besar. Usaha yang beroperasi tanpa lokasi fisik tetap juga menjadi bagian dari pendataan.

Menurut BPS, metode tersebut memungkinkan sensus menyajikan gambaran yang lebih utuh mengenai struktur dan karakteristik perekonomian nasional. Pendekatan pendataan lengkap juga diterapkan oleh banyak negara dalam penyelenggaraan sensus ekonomi.

Selain pendataan lapangan, BPS memanfaatkan data administrasi sebagai salah satu sumber informasi. Data tersebut membantu memperkaya hasil sensus sekaligus meningkatkan efisiensi proses pendataan.

Namun, BPS mengingatkan bahwa data administrasi belum mampu menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi. Masih ada berbagai jenis usaha yang belum tercatat karena baru berdiri, belum memiliki izin, dijalankan dari rumah, atau beroperasi secara digital.

Karena itu, pendataan langsung tetap menjadi bagian penting dalam Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini memungkinkan usaha yang sebelumnya belum tercakup dalam data administrasi masuk ke dalam statistik resmi.

"Data administrasi dan pendataan lapangan saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran perekonomian yang lebih lengkap," tegas rilis resmi.

BPS juga menerapkan metodologi yang sama ketatnya pada seluruh tahapan penyelenggaraan sensus. Proses tersebut dimulai dari perencanaan, penyusunan konsep dan kuesioner, pelatihan petugas, pendataan, pengolahan data, hingga penyajian hasil.

Setiap tahapan melalui mekanisme penjaminan kualitas agar data yang dihasilkan memenuhi standar statistik resmi. Dengan demikian, kualitas informasi tetap terjaga sejak proses pengumpulan hingga publikasi.

Penyusunan pertanyaan dalam Sensus Ekonomi 2026 juga disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna data. Informasi yang dihimpun diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memahami perkembangan ekonomi Indonesia.

BPS menilai metodologi yang terstandar menjadi fondasi penting dalam menghasilkan statistik yang relevan dan dapat dipercaya. Informasi yang berkualitas diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat serta menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) siap memetakan potensi besar ekonomi kreatif secara utuh melalui Sensus Ekonomi 2026, yang digelar pada 15 Juni-31 Agustus. Sebanyak 251 ribu petugas sensus akan melakukan pendataan usaha secara door to door di seluruh Indonesia.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengibaratkan sensus ekonomi sebagai rekam medis perekonomian Indonesia. Data lengkap dan akurat diyakini dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Amalia dalam kegiatan Pencanangan dan Ngisi Bareng (Ngibar) SE2026 bersama Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta, Senin (29/6), yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, serta Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya.

"Ketika kita memiliki data yang lengkap dan akurat, maka kebijakan yang dihasilkan akan semakin tepat sasaran. Karena itu, kami mengajak seluruh pegiat usaha memberikan informasi yang benar. Tidak perlu khawatir, kerahasiaan data dijamin sesuai peraturan perundang-undangan," kata Amalia.

Pada 2025, BPS mencatat kontribusi sektor ekonomi kreatif mencapai 7,38 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan pertumbuhan 6,86 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 persen.

Pada tahun yang sama, ekonomi kreatif menyerap 27,40 juta tenaga kerja atau 18,70 persen dari total tenaga kerja nasional. Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyerapan tenaga kerja ekonomi kreatif terbesar, mencapai 6,24 juta orang.

Data BPS tersebut mencerminkan bahwa ekonomi kreatif saat ini telah berkembang menjadi salah satu sumber pertumbuhan perekonomian, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja, dengan peran sebagai penggerak aktivitas ekonomi, termasuk kuliner, fesyen, musik, film, desain komunikasi visual, hingga pengembangan aplikasi digital.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyebutkan bahwa SE2026 akan menjadi dasar penting untuk memetakan persebaran dan potensi subsektor ekonomi kreatif di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

"Dengan suksesnya sensus ekonomi nasional, data tentang ekonomi kreatif indonesia semakin jelas, sehingga kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, akademisi, penggiatnya, kemudian mungkin untuk akses pendanaan termasuk untuk mendapatkan kredit subsektor mana yang lagi sedang berkembang, subsektor mana yang musti diselamatkan, subsektor mana yang stagnan itu juga kita bisa lihat sama-sama," kata Riefky.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menilai SE2026 sebagai instrumen strategis untuk menghasilkan data yang memetakan potensi ekonomi kreatif Indonesia secara lebih komprehensif, sehingga pemerintah dapat menyusun berbagai program lebih tepat sasaran.

"Sensus akan menjadikan kekuatan kita untuk mampu memetakan ekonomi kreatif secara lebih dalam. Sensus Ekonomi 2026 membantu kita melihat ekonomi kreatif lebih jelas dalam tiga dimensi. Yang pertama intervensi sektoral, yang kedua pemahaman geografis, dan yang ketiga memahami kebutuhan para pelaku," kata Muhaimin.

Amalia optimistis, manfaat SE2026 akan dapat dioptimalkan oleh pelaku usaha, karena menginformasikan posisi dan potensi usaha yang diharapkan mendorong pemahaman terhadap dinamika pasar dalam penyusunan strategi bisnis yang lebih adaptif dan berbasis data statistik.

"Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini," ujar Amalia.

Pada kesempatan yang sama, kegiatan pencanangan juga dirangkaikan dengan penyerahan Statistik Ekonomi Kreatif Tahun 2025. Sebagai bentuk sinergi antara Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS dalam mendukung pelaksanaan SE2026, acara dilanjutkan dengan sosialisasi sensus serta pengisian kuesioner secara simbolis oleh perwakilan asosiasi dari berbagai subsektor ekonomi kreatif.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 39 lokasi pembangunan bandar udara baru untuk memperkuat konektivitas nasional, memperluas akses transportasi udara, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah.

"Saat ini, Indonesia memiliki 257 bandar udara yang beroperasi. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan 39 lokasi yang direncanakan untuk pembangunan bandar udara baru," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan hal itu saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia (IABI) Tahun 2026 di Jakarta.

Lukman mengungkapkan rencana tersebut telah tercantum dalam Tatanan Kebandarudaraan Nasional, sehingga total Rencana Induk Bandar Udara Nasional mencakup 296 bandar udara.

"Jaringan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan konektivitas yang merata hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal," ujarnya.

Menurut Lukman, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan jaringan bandar udara yang andal untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung sektor pariwisata, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan transportasi udara.

Ia menjelaskan pembangunan bandar udara di Indonesia telah dilakukan pada berbagai kondisi geografis yang kompleks, mulai dari kawasan rawa, tanah gambut, pesisir pantai, pegunungan, hingga pulau-pulau kecil.

Pembangunan bandar udara di berbagai karakteristik wilayah berhasil mengatasi tantangan geografis melalui penerapan teknologi rekayasa dan inovasi konstruksi, sekaligus menjadi modal berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur kebandarudaraan.

"Ke depan, pembangunan bandar udara tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus mengedepankan keselamatan, keberlanjutan, pemanfaatan teknologi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim," jelas Lukman.

Lebih lanjut, Lukman menekankan keberhasilan pembangunan bandar udara tidak terlepas dari peran para ahli di berbagai bidang, mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, pengawasan, hingga pengoperasian bandar udara.

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung transformasi kebandarudaraan nasional.

Lukman mendorong agar IABI terus memperkuat perannya sebagai organisasi profesi yang mampu menjadi pusat pengembangan kompetensi, inovasi, serta kolaborasi para ahli bandar udara Indonesia, termasuk mengembangkan sistem sertifikasi profesi yang diakui secara nasional maupun internasional.

Dia juga berharap IABI menjadi rumah besar bagi para ahli bandar udara Indonesia, melahirkan SDM yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI).

"Serta mampu berkontribusi tidak hanya dalam pembangunan bandar udara di Indonesia, tetapi juga pada berbagai proyek kebandarudaraan di tingkat regional maupun global," kata Lukman.

Melalui penyelenggaraan Munas IABI Tahun 2026, Kemenhub berharap kolaborasi antara pemerintah, akademisi, operator bandar udara, industri, dan organisasi profesi semakin erat dalam membangun ekosistem kebandarudaraan yang inovatif, aman, berkelanjutan, dan berdaya saing internasional.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI), Alvin Lie mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk mempertemukan para pakar kebandarudaraan dan penerbangan.

Alvin mengatakan pihaknya mengumpulkan para pakar untuk berdiskusi tidak hanya mengenai pengembangan bandar udara, tetapi juga berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi industri penerbangan saat ini.

"Kami berharap dari forum ini lahir berbagai gagasan dan solusi yang dapat berkontribusi dalam memperbaiki ekosistem penerbangan Indonesia," ujar Alvin Lie.

Munas IABI Tahun 2026 juga menjadi momentum peralihan kepengurusan organisasi dari Ketua Umum IABI periode 2016–2026 Moh. Iksan Tatang kepada M. Pramintohadi Soekarno sebagai Ketua Umum IABI untuk masa bakti 2026–2029.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sebuah era baru layanan transportasi umum di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) dimulai setelah Terminal Cicaheum ditutup, Jumat (26/6).

Per hari itu terminal yang sudah beroperasi sejak 1975 itu resmi menghentikan seluruh layanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Lahan bekas terminal Cicaheum bakal disulap sebagai bagian dari penataan kawasan dan persiapan pengembangan layanan Bus Rapid Transit (BRT).

Dalam budaya populer, terminal Cicaheum ini dikenal sebagai salah satu tempat pengambilan gambar untuk serial televisi 'Preman Pensiun'. Beberapa titik ikonik dari terminal tersebut di serial televisi yang dulu digawangi dua almarhum aktor kawakan Didi Petet dan Epy Kusnandar itu di antaranya adalah kawasan warung, parkir bus, serta tempat ngetem angkutan kota alias angkot.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung kini mengalihkan seluruh operasional rute tersebut ke Terminal Leuwipanjang yang berjarak sekitar 9 kilometer dari Terminal Cicaheum. Masih ada saja bus yang transit untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, namun secara keseluruhan kawasan dalam terminal itu sudah lengang.

Mengutip dari detikJabar, para pedagang juga terlihat masih tetap bertahan di lapak mereka.

Salah satunya, Roroh, pemilik warung makan di dalam terminal itu. Dia dan kawan-kawan sesama pedagang di sana mengaku sudah mengetahui kebijakan penutupan layanan bus tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk meninggalkan lokasi.

Namun hingga saat ini mereka asih bertahan karena belum menerima kompensasi dari Pemerintah Kota Bandung.

"Ya tahu (Terminal Cicaheum tak beroperasi), masih diperbolehkan jualan karena belum diberikan konpensasi," kata Roroh, Jumat (26/6) sore kemarin.

Perempuan asal Tasikmalaya itu telah lama menetap di Bandung, dan sudah 15 tahun berjualan di Terminal Cicaheum. Lokasi itu telah menjadi sumber penghidupan utamanya.

"Jualan sudah 15 tahun di sini, bareng anak saja," ujar Roroh.

Roroh mengaku akan tetap bertahan di kiosnya hingga proyek pembangunan Depo BRT resmi dimulai.

"Sampai pembanguan dimulai saja mungkin," tambahnya.

Keresahan serupa juga dirasakan Nurjaman, pedagang batagor yang sudah 20 tahun menggantungkan hidup di Terminal Cicaheum. Menurutnya sebagai warga hanya bisa mengikuti kebijakan pemerintah  terkait pengalihan fungsi terminal tersebut.

"Tahu, ya gimana lagi (sudah kebijakan pemerintah)," ujar Nurjaman.

Mengenai kelanjutan usahanya, Nurjaman mengaku belum memiliki tujuan pasti.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian, menjelaskan bahwa para pedagang memang masih diizinkan beraktivitas di area terminal meskipun layanan angkutan telah dialihkan sepenuhnya ke Terminal Leuwipanjang.

"Pedagang masih boleh jualan karena belum diberi kompensasi," ujarnya.

Rasdian menambahkan bahwa urusan kompensasi merupakan tanggung jawab Pemkot Bandung dan saat ini masih dalam tahap pengkajian mendalam.

"Pembahasannya masih ada yang perlu diselesaikan dulu, ada yang dihitung oleh konsultan, draf sudah dibuat," katanya.

Baca berita lengkapnya di sini.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa PKB memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memikirkan masa depan Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Cak Imin atau Gus Muhaimin, PKB sebagai partai yang lahir dari rahim NU berkepentingan agar organisasi tersebut tetap sehat, kuat, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan pesantren, bangsa, dan negara.

"PKB ini selain berada di eksekutif dan legislatif, sebagai anak NU juga punya tanggung jawab memikirkan NU. Kalau tidak ikut memikirkan dimarahi, ikut memikirkan dianggap campur tangan. Kan repot kalau begitu," ujar Gus Muhaimin saat menghadiri Sholawat Kebangsaan dan Pentas Budaya di Banyumas, Kamis (25/6/2026) malam.

Ia menegaskan, keberadaan NU yang sehat dan produktif merupakan kepentingan nasional. Sebab, organisasi kemasyarakatan keagamaan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas bangsa.

"NU harus sehat. Kalau NU tidak sehat, yang rugi negara. Kalau NU tidak sehat, yang rugi pemerintah. Karena kalau NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya sehat, mereka bisa membantu pemerintah menyukseskan pembangunan," tuturnya.

Menurut dia, semakin kuat dan produktif peran NU, semakin ringan pula beban pemerintah dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan nasional. “Kalau NU kuat, NU produktif, maka akan meringankan beban dan tanggung jawab pemerintah," ujarnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa perhatian PKB terhadap NU merupakan bentuk intervensi terhadap organisasi tersebut. Menurutnya, kepedulian PKB lahir dari rasa tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga besar NU sekaligus sebagai ikhtiar menjaga peran strategis NU bagi masa depan Indonesia.

"Saya kalau mengkritik NU suka ada yang marah, dibilang PKB ikut-ikut. Tidak, kita tidak ikut-ikut, tapi kita bertanggung jawab. Kita ikut memikirkan masa depan NU bukan hanya karena kita anaknya NU, tetapi karena bangsa ini membutuhkan NU yang semakin berperan. Semakin NU berperan dengan baik, semakin besar peluang bangsa ini meraih kemajuan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Banyak saham dengan harga murah kini beredar di pasar modal Indonesia. Akan tetapi, tidak seluruh saham murah merupakan saham undervalued atau saham yang sering disebut Mercy harga Bajaj.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata mengatakan untuk menilai sebuah saham undervalued atau tidak, terdapat dua rasio yang bisa digunakan. Rasio tersebut adalah price to earning dan price to book value. Menurutnya, rasio tersebut menjadi indikator utama yang dapat digunakan investor untuk menyaring saham yang diperdagangkan di bawah nilai wajarnya.

“Kalau dari valuation yang utama itu lihat saja PE ratio dan PBV. Cara menyortirnya sederhana, semakin rendah angkanya semakin bagus karena menunjukkan valuasinya semakin murah atau undervalued," ujar Liza dalam Premium Market Talk Bisnis Indonesia, Kamis (25/6/2026).

Liza menjelaskan, PE ratio merupakan perbandingan antara harga saham dengan earning per share (EPS) atau laba per saham.

Adapun EPS dihitung dari laba bersih perusahaan yang dibagi dengan jumlah saham beredar. Menurutnya, indikator ini lebih relevan bagi investor dibandingkan hanya melihat besarnya laba bersih perusahaan.

"EPS jauh lebih penting daripada angka net income, karena itu yang benar-benar yang menjadi hak investor berdasarkan jumlah lembar saham yang dimiliki," katanya.

Dia menambahkan, jumlah saham beredar juga berkaitan dengan aspek free float atau porsi kepemilikan publik. Semakin besar jumlah saham yang beredar di publik, semakin baik aksesibilitas saham tersebut bagi investor.

Sementara itu, PBV merupakan rasio yang membandingkan harga saham dengan nilai buku perusahaan. Nilai buku sendiri diperoleh dari total ekuitas yang dibagi jumlah saham beredar.

Secara sederhana, nilai buku mencerminkan besaran aset bersih yang secara teoritis menjadi hak pemegang saham apabila perusahaan dilikuidasi.

"Kalau perusahaan dilikuidasi hari ini, seluruh ekuitas akan dibagi kepada seluruh pemegang saham,” jelasnya.

Menurut Liza, investor umumnya menggunakan PE dan PBV sebagai alat penyaring awal sebelum melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap prospek bisnis perusahaan.

Untuk PE ratio, dia menyebut saham dengan rasio di bawah rata-rata industrinya cenderung memiliki valuasi yang lebih menarik. Sebagai acuan umum, rasio PE di bawah 10 kali kerap dikategorikan murah, meski tetap perlu dibandingkan dengan karakteristik masing-masing sektor.

Dia mencontohkan tiga emiten poultry, yakni JPFA, CPIN, dan AYAM.

Berdasarkan data valuasi tahunan (annualized), PE JPFA tercatat sebesar 3,07 kali, lebih rendah dibandingkan CPIN sebesar 5,05 kali maupun AYAM sebesar 6,19 kali. Ketiga angka tersebut juga masih berada di bawah rata-rata industri yang sekitar 11 kali dan sektor sekitar 10,5 kali.

Dari sisi PBV, JPFA juga mencatatkan rasio paling rendah, yakni 1,09 kali, diikuti CPIN sebesar 1,41 kali dan AYAM sebesar 6,46 kali.

"Dari sisi P/E maupun PBV, saat ini JPFA menjadi yang paling menarik karena kedua rasionya paling rendah dibandingkan emiten sejenis," kata Liza.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Banyumas (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat ekonomi berbasis lokal dan mendorong kemandirian masyarakat melalui pengembangan kawasan berbasis ekspor.

"Kolaborasi yang lebih produktif menjadi ekosistem yang mampu menumbuhkembangkan potensi sumber daya alam dan pelaku ekonomi berbasis lokal, sehingga memiliki daya saing yang lebih kuat," katanya saat peluncuran Pilot Project Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat Terintegrasi Berbasis Kawasan Ekspor di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut dia, program tersebut dirancang untuk membangun ekosistem pemberdayaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan potensi lokal, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan komoditas ekspor.

Muhaimin mengatakan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis kawasan sekaligus mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha lokal.

Salah satu tantangan yang dihadapi, kata dia, adalah ketergantungan terhadap bahan baku impor yang masih cukup tinggi, termasuk pada sektor peternakan.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya lokal melalui berbagai inovasi, termasuk penerapan ekonomi sirkular.

"Ketergantungan terhadap impor sudah harus diakhiri. Memang tidak mudah mengubah pola yang selama ini bergantung pada barang impor, tetapi kita harus mulai membangun kemandirian dengan memanfaatkan potensi yang kita miliki," katanya.

Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan kemandirian ekonomi karena didukung sumber daya alam yang melimpah. Potensi tersebut perlu diperkuat melalui riset, inovasi, dan pengembangan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan usaha masyarakat.

Muhaimin juga menekankan pentingnya penguatan industrialisasi berbasis potensi daerah agar produk lokal memiliki nilai tambah lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar global.

"Saya yakin dan optimistis jika kita terus bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun kemandirian, maka kita akan mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung kepada negara mana pun," katanya.

Pada kesempatan itu, dia mengharapkan model pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan ekspor yang dikembangkan di Banyumas dapat direplikasi di daerah lain sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ditemui usai acara, Muhaimin mengatakan pemerintah saat ini tengah memperkuat program percontohan berbasis potensi ekonomi lokal melalui kolaborasi yang lebih produktif antara masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga pendukung.

Menurut dia, salah satu fokus penguatan ekosistem tersebut adalah peningkatan kualitas dan standardisasi produk agar mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor.

"Termasuk bagaimana intervensi pemerintah agar gula kelapa ini semakin banyak produksinya, semakin besar ekspornya, dan semakin terjaga kualitasnya," katanya.

Ia menjelaskan salah satu mata rantai yang perlu diperkuat adalah dukungan riset dan laboratorium guna menjamin mutu produk sesuai standar negara tujuan ekspor, termasuk untuk sertifikasi gula organik.

Muhaimin mengatakan pemerintah akan terus hadir untuk menutup berbagai celah yang menghambat produktivitas sehingga ekosistem ekonomi lokal dapat berkembang lebih optimal.

Ia juga mengapresiasi masyarakat Banyumas yang selama puluhan tahun mempertahankan usaha gula kelapa sebagai komoditas ekspor unggulan daerah dan berharap produktivitas serta nilai ekspornya terus meningkat.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian meningkat pada Mei 2026. Uang beredar dalam arti luas atau M2 tumbuh lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, M2 tumbuh 10.8 persen secara tahunan. Angka ini naik dari April 2026 yang sebesar 9,2 persen. Nilai total M2 mencapai Rp 10.355,1 triliun.

"Likuiditasperekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Mei 2026 tumbuh lebih tinggi," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Dari sisi komponen, pertumbuhan didorong uang beredar sempit atau M1 yang naik 15,3 persen. Uang kuasi juga tumbuh 6 persen.

Perkembangan ini dipengaruhi dua faktor utama, yaitu tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang meningkat signifikan serta penyaluran kredit yang terus tumbuh.

Kredit tercatat tumbuh 5,2 persen (yoy) secara tahunan. Angka ini lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 3,7 persen (yoy).

Sementara itu, tagihan bersih kepada pemerintah pusat melonjak 5,2 persen (yoy), jauh lebih tinggi dari April yang sebesar 3,7 persen.

Kenaikan tagihan ke pemerintah mencerminkan peran fiskal yang lebih ekspansif dalam mendorong likuiditas. Di sisi lain, kredit menunjukkan aktivitas intermediasi perbankan tetap berjalan.

Sebagai gambaran, M2 mencakup uang kartal, giro rupiah, uang elektronik, tabungan yang bisa ditarik sewaktu-waktu, uang kuasi, serta surat berharga jangka pendek hingga satu tahun.

Kombinasi faktor fiskal dan kredit ini menunjukkan likuiditas masih longgar. Kondisi ini memberi ruang bagi aktivitas ekonomi, namun tetap perlu dijaga agar tidak memicu tekanan inflasi ke depan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Di tiap kotak yang berisi ikan, kepiting, atau udang yang dikemas rapi dan siap diangkut ke luar negeri, sesungguhnya tersimpan kisah panjang dari pesisir Kaltim

Samarinda (ANTARA) - Di hamparan timur Pulau Kalimantan terbentang garis pantai sepanjang 1.526 kilometer dari ujung selatan Kabupaten Penajam Paser Utara hingga ujung utara Kabupaten Berau. Garis pantai itu dihiasi muara sungai luas, rawa bakau rimbun, dan perairan lepas pantai kaya nutrisi.

Di sana alam menyimpan kekayaan yang tak pernah habis. Ikan berenang lincah di antara terumbu karang, udang yang tumbuh subur di air payau dalam benteng tambak, dan kepiting yang bersembunyi di sela akar pohon bakau.

Selama ini, hasil laut ini lebih banyak dikenal dan dinikmati di pasar-pasar lokal atau dikirim ke kota-kota besar di Pulau Jawa.

Namun kini, angin perubahan bertiup kencang. Melalui jalur penerbangan langsung, serta pengelolaan yang semakin modern, kekayaan alam Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaju lebih cepat, menyeberangi lautan dan benua, serta tiba dalam kondisi segar di meja konsumen yang jaraknya ribuan kilometer.

Terlebih sejak pertengahan Mei 2026, sejarah baru dalam perdagangan hasil laut Kaltim resmi dimulai. Melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, pesawat kargo khusus berangkat secara rutin dua kali seminggu, setiap Senin dan Kamis, menuju Kota Wenzhou, China.

Setiap kali terbang, pesawat ini mampu mengangkut 7 hingga 12 ton komoditas bernilai tinggi. Dalam waktu singkat, rute ini berhasil mendongkrak volume pengiriman ikan segar dan ikan hidup, termasuk hasil perikanan laut lain hingga mencapai 56 ton per bulan.

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata bahwa efisiensi waktu, kualitas pengelolaan, dan dukungan kebijakan dapat mengubah wajah sektor perikanan daerah yang dibatasi jarak.

Dalam dunia perdagangan komoditas segar, waktu ibarat nyawa. Sebelum ada penerbangan langsung, hasil laut Kaltim harus melalui proses transit di beberapa kota terlebih dahulu.

Setiap jam yang terbuang di perjalanan menurunkan kualitas dan nilai jualnya. Sekarang, perjalanan yang dulunya memakan waktu berhari-hari cukup ditempuh dalam hitungan jam. Begitu pesawat mendarat di Wenzhou, barang nyaris dalam kondisi sama seperti saat baru dipanen.

"Langkah ini menghilangkan risiko kerusakan, menjaga kesegaran, dan membuat produk Kaltim makin dipercaya pasar internasional yang memiliki standar ketat," ujar Kabid Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim Irma Listiawati.

Perairan subur

Di tiap kotak yang berisi ikan, kepiting, atau udang yang dikemas rapi dan siap diangkut ke luar negeri, sesungguhnya tersimpan kisah panjang dari pesisir Kaltim.

Sumber kekayaan ini tersebar di beberapa wilayah yang memiliki ekosistem sangat mendukung, menjadikan daging hasil lautnya memiliki cita rasa khas sehingga dicari dunia.

Ikan segar seperti kerapu, kakap merah, bawal putih, dan baronang yang menjadi primadona ekspor, sebagian besar berasal dari perairan Kutai Timur, mulai dari kawasan Sangatta, Bengalon, hingga Teluk Pandan.

Wilayah ini memiliki perairan yang tenang, kaya plankton, dan jauh dari pencemaran, sehingga ikan tumbuh dengan sehat dan dagingnya padat. Selain itu, perairan Berau, Bontang, dan Penajam Paser Utara juga menjadi lokasi penangkapan dan budidaya utama.

Tidak kalah penting adalah Delta Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara, tempat air tawar dari hulu dan air asin dari laut bertemu. Pertemuan ini menciptakan kondisi air payau yang ideal, menjadikan ikan-ikan memiliki rasa gurih dan tekstur lembut.

Untuk udang, komoditas yang memberikan kontribusi terbesar ada dua sumber. Pertama, hasil tangkapan di muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, dan perairan pesisir Berau. Kedua, hasil budidaya yang tersebar luas di lahan tambak pesisir Berau, Kutai Timur, Berau, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara.

Sedangkan kepiting bakau yang menjadi salah satu komoditas andalan pengiriman lewat udara, tumbuh dan berkembangbiak sangat baik di kawasan hutan bakau yang masih terjaga, terutama di Delta Mahakam dan sepanjang garis pantai pasang surut Kaltim.

Lebih dari 90 persen komoditas yang diekspor ini berasal dari dalam wilayah Kaltim sendiri. Setelah dipanen, hasil laut segera dibawa ke tempat pengolahan yang dilengkapi ruang pendingin dan penyortiran.

Kemudian didistribusikan melalui tiga jalur utama, yakni pelabuhan laut di Kariangau, Samarinda, dan Tanjung Redeb untuk pengiriman jarak jauh, atau langsung ke Bandara Sepinggan untuk dikirim melalui udara agar kesegarannya tetap terjaga.

Menjaga kualitas sejak panen

Kunci utama agar produk Kaltim dapat diterima dan bersaing di pasar internasional bukan hanya terletak pada keberadaan alamnya, melainkan pada cara pengelolaan yang makin modern dan ramah lingkungan.

Para pembudidaya dan nelayan tidak lagi mengandalkan cara tradisional, tetapi menerapkan standar budidaya ramah, dan melengkapi usaha dengan sertifikasi keamanan pangan seperti hazard analysis and critical control points (HACCP) dan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP).

HACCP, alias analisis bahaya dan titik kendali kritis, merupakan sistem manajemen keamanan pangan untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mengendalikan risiko bahaya biologis, kimia, maupun fisik pada produk makanan, termasuk hasil perikanan, agar aman dikonsumsi dan memenuhi standar ekspor.

Sedangkan SKP merupakan sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagai bukti bahwa unit pengolahan atau usaha budidaya ikan telah memenuhi persyaratan sanitasi, higiene, dan standar mutu yang ditetapkan pemerintah, sehingga produknya layak diedarkan dan diekspor.

Pada budidaya ikan seperti kerapu dan kakap, sistem yang paling banyak digunakan adalah keramba jaring apung yang dipasang di muara sungai atau teluk yang terlindung dari ombak besar.

Air yang terus mengalir mengikuti pasang surut alami membuat ikan tetap aktif, sehingga dagingnya tidak lembek dan rasanya lebih enak. Suhu air dijaga stabil antara 26-32 derajat celcius, dengan kadar oksigen terlarut di atas 4 ppm dan tingkat keasaman seimbang.

Pakan yang diberikan merupakan campuran ikan segar dan pelet berkualitas yang mengandung nutrisi lengkap. Dalam waktu 3 hingga 6 bulan, ikan sudah mencapai ukuran ideal siap panen untuk memenuhi permintaan pasar ekspor.

Sementara itu, budidaya kepiting bakau menggunakan sistem yang sangat unik dan berkelanjutan bernama silvofishery atau sering disebut wanamina.

Ini adalah cara mengelola tambak yang sangat bijak, karena lahan tidak dibuka habis untuk dijadikan genangan air semata, melainkan tetap menyisakan antara 60 hingga 80 persen pohon bakau yang tumbuh alami.

Di sela-sela akar pohon tersebut dibuat saluran air yang teratur dan terhubung langsung dengan laut. Kepiting hidup di lingkungan yang sejuk, terlindung dari sinar matahari langsung, dan bebas dari pencemaran.

Mereka diberi pakan alami berupa kerang, siput, atau ikan kecil yang melimpah di sekitar kawasan tersebut. Cara ini tidak hanya menghasilkan kepiting yang berukuran besar dan memiliki cangkang tebal serta daging padat, tetapi sekaligus melindungi ekosistem hutan bakau yang berfungsi menahan abrasi pantai dan menyerap karbon.

Untuk budidaya udang, sebagian besar pembudidaya menerapkan pola semi intensif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan sistem padat tebar.

Tambak disiapkan dengan hati-hati, tanahnya diolah, dan airnya disterilkan secara alami sebelum benih udang ditebar. Penggunaan probiotik menjadi andalan utama untuk menjaga keseimbangan kualitas air dan mencegah penyakit tanpa harus bergantung pada bahan kimia berlebih.

Bahkan banyak yang mengembangkan sistem budidaya terpadu atau dikenal dengan pola “empat dalam satu”, satu lahan tambak dimanfaatkan secara bersamaan untuk memelihara udang, ikan, kepiting, dan menanam rumput laut.

Masa depan cerah

Semua kerja keras, ketekunan, dan penerapan standar mutu yang tinggi ini akhirnya membuahkan hasil terukur dan membanggakan. Sepanjang Januari-Mei 2026, total volume ekspor hasil perikanan Kaltim mencapai 1.262 ton dengan akumulasi nilai ekonomi Rp230 miliar.

Secara rinci, untuk kategori ikan segar dan hidup saja, tercatat volume pengiriman mencapai 176,7 ton dengan nilai jual sekitar Rp14,1 miliar.

Ikan kerapu menjadi komoditas paling diminati pasar internasional, terkirim sebanyak 89,3 ton dengan nilai mencapai Rp7,4 miliar, diikuti ikan bawal putih 59,7 ton senilai Rp6,7 miliar, serta ikan kakap dan baronang sebanyak 27,7 ton.

Sementara itu, udang tetap menjadi primadona penyumbang pendapatan terbesar. Udang windu yang dikenal dengan kualitas terbaiknya terkirim sebanyak 769,9 ton dengan nilai penjualan Rp173,3 miliar, disusul udang pink 239,2 ton senilai Rp31,6 miliar.

Selain ke China, jangkauan pasar ekspor hasil laut Kaltim juga meluas ke berbagai penjuru dunia. Ikan segar dan hidup dikirim secara rutin ke Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia.

Komoditas beku seperti udang dan ikan olahan telah menembus pasar yang lebih jauh lagi, mulai dari Amerika Serikat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hingga sejumlah negara di Eropa.

Setiap negara memiliki persyaratan ketat terkait keamanan pangan, namun produk Kaltim terbukti mampu memenuhi standar tersebut. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama antara pemerintah daerah melalui DKP Kaltim dengan para pelaku usaha lokal.

Mereka menjaga rantai pasok secara ketat, mulai dari penampungan sementara, proses penyortiran berdasarkan ukuran dan kualitas, hingga pengemasan menggunakan kotak berpendingin khusus agar suhu terjaga selama perjalanan.

Sebagai daerah yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit, pertumbuhan sektor perikanan menjadi bukti nyata upaya diversifikasi ekonomi Kaltim mulai berhasil.

Ke depan, jika volume pengiriman tetap stabil di angka 56 ton per bulan, maka pendapatan asli daerah akan meningkat, kesejahteraan ribuan keluarga nelayan serta pembudidaya ikan makin terangkat.

Setiap kali pesawat kargo lepas landas dari landasan pacu Bandara Sepinggan, ia membawa lebih dari sekadar barang dagangan, tapi juga membawa nama baik Kaltim.

Dari perairan yang subur, melintasi awan, hingga sampai segar dan nikmat di tangan konsumen mancanegara, merupakan kisah sukses sekaligus bukti bahwa harta laut Kaltim bersinar di peta perdagangan dunia.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyampaikan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Mei 2026 tumbuh double digit. Tercatat, jumlah uang beredar pada Mei 2026 mencapai Rp 10.415,9 triliun.

“Pada Mei 2026, M2 tumbuh sebesar 10,8 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan April 2026 sebesar 9,2 persen (yoy) sehingga mencapai Rp 10.415,9 triliun,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Denny menuturkan perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 15,3 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 6 persen (yoy).

M1 yang memiliki pangsa 57,8 persen dari M2 pada Mei 2026 tercatat sebesar Rp 6.025 triliun atau tumbuh 15,3 persen (yoy). Perkembangan M1 antara lain dipengaruhi pertumbuhan giro rupiah sebesar 23,9 persen (yoy), meningkat dibandingkan April 2026 yang tumbuh 21,3 persen (yoy).

Adapun uang kuasi dengan pangsa 41,5 persen dari M2 pada Mei 2026 tercatat tumbuh 6 persen (yoy) menjadi Rp 4.319,3 triliun, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 4,8 persen (yoy).

Perkembangan tersebut didorong pertumbuhan giro valuta asing sebesar 10,5 persen (yoy) dan tabungan lainnya sebesar 22,2 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan April 2026 yang masing-masing tumbuh 0,6 persen (yoy) dan 17,7 persen (yoy). Sementara itu, simpanan berjangka tumbuh 3,3 persen (yoy) setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 4,6 persen (yoy).

“Perkembangan M2 pada Mei 2026 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih,” ungkap Denny.

Penyaluran kredit pada Mei 2026 tercatat sebesar Rp 8.759 triliun atau tumbuh 10,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 9,4 persen (yoy). Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh 5,2 persen (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 3,7 persen (yoy).

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan jumlah uang beredar dalam arti luas alias (M2) di masyarakat mencapai Rp10.415,9 triliun per Mei 2026. Angka itu tumbuh sebesar 10,8% secara tahunan (year on year/YoY), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 9,2% YoY.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa perkembangan M2 itu didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 15,3% YoY dan uang kuasi sebesar 6% YoY.

"Perkembangan M2 pada Mei 2026 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih," jelas Denny dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Perinciannya, penyaluran kredit tumbuh sebesar 10,8% YoY, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 9,4% YoY. Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 5,2% YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,7% YoY.

Lebih rinci lagi, komponen M1 dengan pangsa 57,8% dari M2 tercatat senilai Rp6.025 triliun atau tumbuh sebeaar 15,3% YoY, lebih tinggi dari pertumbuhan sebesar 13,6% pada bulan sebelumnya.

Perkembangan M1 itu terdorong oleh pertumbuhan giro rupiah sebesar 23,9% YoY meningkat dibandingkan bulan April 2026 yang tumbuh sebesar 21,3% (yoy). Demikian juga uang kartal di luar bank umum dan BPR dan tabungan rupiah ditarik sewaktu-waktu yang masing-masing tumbuh sebesar 16,6% YoY dan 8,3% YoY, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya masing-masing sebesar 15,7% YoY dan 7,1% YoY.

Sementara uang kuasi yang memiliki pangsa 41,5% dari M2 tercatat sejumlah Rp4.319,3 triliun atau tumbuh 6% YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,8% YoY.

Perkembangan uang kuasi tersebut didorong oleh pertumbuhan giro valas sebesar 10,5% YoY dan tabungan lainnya sebesar 22,2% YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya masing-masing sebesar 0,6% YoY dan 17,7% YoY. Sementara itu, simpanan berjangkatumbuh sebesar 3,3% YoY, setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 4,6% YoY.