Kami udah usul secara tertulis itu Rp16.875 per kg

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gula menjadi Rp16.875 per kilogram serta penghapusan harga eceran tertinggi (HET) tingkat konsumen demi memperkuat kesejahteraan petani tebu.

"Kami sudah usul secara tertulis itu Rp16.875 per kg," kata Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen ditemui usai pembukaan Rapat Kerja Nasional APTRI di Jakarta, Senin.

Soemitro mengatakan usulan tersebut disusun melalui perhitungan cermat yang mempertimbangkan kenaikan biaya produksi sekaligus menjaga keseimbangan nilai ekonomi gula dengan komoditas pangan lain. Adapun HPP gula tingkat produsen hingga saat ini Rp14.500 per kg.

Menurut dia, harga gula selayaknya memiliki rasio sekitar satu setengah kali harga beras agar pendapatan petani tebu dapat bersaing dengan petani komoditas pangan utama lainnya.

Menurutnya harga jual gula di tingkat petani idealnya dapat mendekati angka Rp18.000 per kilogram sehingga memberikan ruang keuntungan yang lebih sehat bagi petani di tengah meningkatnya biaya sarana produksi.

Meski demikian, organisasi petani tebu itu menegaskan angka tersebut tidak harus ditetapkan sebagai HPP, melainkan dapat dicapai melalui mekanisme pasar yang lebih fleksibel.

Karena itu APTRI mengusulkan agar pemerintah tidak lagi membatasi harga gula melalui harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen, melainkan melakukan intervensi pasar ketika terjadi lonjakan harga yang dinilai berlebihan.

Menurut APTRI, pembatasan harga yang terlalu ketat dapat membuat pelaku perdagangan ragu menjual gula karena khawatir terkena sanksi ketika harga bergerak di atas batas yang ditentukan.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kesan kelangkaan di pasar modern meskipun pasokan gula sebenarnya masih tersedia di tingkat produsen maupun pedagang tradisional.

Asosiasi itu juga menilai kebijakan satu harga di tingkat konsumen belum memberikan insentif bagi produsen untuk meningkatkan kualitas gula karena produk dengan mutu berbeda tetap dijual pada batas harga yang sama.

Menurutnya jika HET dihapus, pabrik gula yang mampu menghasilkan produk berkualitas lebih baik dinilai memiliki peluang memperoleh nilai tambah sehingga mendorong peningkatan mutu industri gula nasional.

Organisasi itu meyakini insentif harga yang lebih menarik akan memacu petani memperluas areal tanam tebu, termasuk melalui penambahan lahan secara mandiri tanpa harus menunggu pembukaan kawasan baru.

APTRI mencontohkan bahwa sebagian petani anggota berpotensi menambah luas tanam apabila usaha tebu memberikan keuntungan yang kompetitif.

Selain perluasan areal, peningkatan pendapatan petani juga diyakini akan mendorong penggunaan sarana produksi yang lebih optimal sehingga produktivitas kebun tebu dapat meningkat secara bertahap.

Dalam pandangan APTRI, produktivitas menjadi kunci utama menuju swasembada gula karena hasil per hektare yang lebih tinggi akan meningkatkan keuntungan petani tanpa harus selalu mengandalkan kenaikan harga.

Untuk menjaga stabilitas pasar setelah penghapusan HET, APTRI mengusulkan pemerintah membentuk cadangan gula nasional yang dikelola lembaga negara sehingga dapat digunakan sebagai instrumen intervensi ketika harga bergejolak.

APTRI juga menekankan lonjakan harga pupuk non-subsidi menjadi tekanan terbesar petani tebu setelah biaya ZA Plus naik dari Rp4.300 menjadi sekitar Rp8.600 per kilogram sepanjang 2026 di Indonesia.

Menurut APTRI, kenaikan pupuk berlangsung bertahap dari Rp5.000 hingga menembus Rp8.000 lebih, sementara petani tebu tetap menghadapi pembatasan harga gula nasional di tengah biaya produksi terus meningkat.

Petani tebu juga mengeluhkan terbatasnya pupuk subsidi karena alokasi hanya mencakup 2 hektare lahan dengan tambahan ZA subsidi sekitar 108 kilogram saja untuk setiap petani di daerah.

APTRI berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan HPP dan HET gula agar petani memperoleh ruang keuntungan lebih sehat untuk menutup kenaikan pupuk, tenaga kerja, serta operasional produksi.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan dan Hortikultura, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan Radian Bagiyono menegaskan pemerintah terus menjaga keseimbangan kepentingan petani dan konsumen dalam setiap kebijakan pergulaan.

Terkait usulan penyesuaian HPP gula dan penghapusan HET yang disampaikan APTRI, Radian mengatakan pemerintah akan mencermati hasil audiensi organisasi petani tebu tersebut dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Ia menjelaskan pembahasan lebih lanjut dapat dilakukan melalui rapat koordinasi terbatas tingkat kementerian apabila dipandang perlu untuk mengevaluasi berbagai usulan yang berkembang di sektor pergulaan nasional.

Menurut Radian pula, opsi penghapusan HET yang didorong APTRI menjadi salah satu masukan yang akan dikaji bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian sebelum keputusan diambil pemerintah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Makassar, Sulsel (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp6,03 triliun per 30 April 2026.

Kepala Kanwil DJPb Sulsel Hari Utomo di Makassar, Sulsel, Senin, mengatakan penyaluran KUR kepada usaha mikro menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem karena mayoritas pelaku usaha mikro berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal.

"Untuk KUR April 2026 itu tersalurkan Rp6,03 triliun dan setiap nasabah hanya diwajibkan membayar bunga pinjaman sebesar 6 persen, sementara sisanya sekitar 9 persen ditanggung oleh pemerintah," ujarnya.

Hari mengatakan penyaluran ini masih didominasi untuk sektor pertanian dengan penyaluran sebesar Rp2,76 triliun.

Ia menyatakan, tingginya penyaluran pada sektor pertanian mencerminkan kuatnya peran sektor tersebut sebagai penggerak utama perekonomian daerah sekaligus penopang ketahanan pangan di Sulawesi Selatan.

Selain pertanian, sektor perdagangan juga menerima porsi besar dengan total penyaluran Rp1,60 triliun. Sementara itu, sektor real estat memperoleh penyaluran KUR sebesar Rp553,60 miliar.

Adapun sektor lainnya menerima pembiayaan sebesar Rp1,12 triliun.

Pada penyaluran KUR itu, sebanyak 86.220 tercatat sebagai penerima pinjaman atau debitur.

"Sebaran penyaluran ini menunjukkan bahwa KUR terus dimanfaatkan oleh pelaku usaha lintas sektor untuk memperkuat modal kerja dan mengembangkan usaha produktif," katanya.

Hari mengungkapkan bahwa penyaluran KUR terbesar berada di Kabupaten Bone. Ia berharap tingginya penyaluran di daerah tersebut dapat menjadi pemicu pemerataan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah lain di Sulawesi Selatan.

Pemerintah, kata dia, terus mendorong optimalisasi KUR agar mampu memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ia mengaku, pihak perbankan juga telah mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan penyaluran pada sektor usaha perikanan, apalagi perbankan juga bertekad menjaga kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di bawah 2 persen.

Pewarta: Muh Hasanuddin
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS II/2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (21/4/2026).

Dalam laporan tersebut, BPK mengungkap telah mendukung penyelamatan keuangan negara total Rp42,87 triliun. Salah satunya yakni dengan pengungkapan permasalahan kerugian sebesar, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebesar Rp18,53 triliun.

"Serta pengungkapan permasalahan ketidakhematan ketidakefisienan sebesar Rp24,34 triliun," jelas Ketua BPK Isma Yatun pada rapat paripurna DPR, Selasa (21/4/2026).

Di sisi lain, IHPS II/2025 ini juga mencakup perbaikan tata kelola keuangan negara melalui dukungan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan.

BPK mendorong hal tersebut untuk dilakukannya pemeriksaan investigasif dengan nilai indikasi kerugian negara Rp274,6 miliar.

"Dan hasil penghitungan kerugian dengan kerugian negara sebesar Rp6,8 triliun serta pengungkapan illegal drilling yang dilakukan oleh masyarakat yang kemudian dibeli dan dibebankan sebagai cost recovery ke negara sebesar Rp1,71 triliun," terang Isma.

Adapun penyelamatan keuangan negara itu ditemukan melalui total 685 ringkasan laporan hasil pemeriksaan (LHP). Perinciannya meliputi 7 LHP keuangan, 237 LHP kinerja dan 441 LHP dengan tujuan tertentu (DTT).

Selain pemeriksaan, IHPS itu turut mencakup pemeriksaan tematik oleh auditor negara terkait dengan pilar strategis pembangunan nasional yang salah satunya meliputi ketahanan pangan dan pembangunan manusia.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan total nominal penghimpunan dana dari program Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 mencapai Rp6,83 triliun. Capaian itu meningkat 241,5% dibandingkan raihan 2025 yang sebesar Rp1,9 triliun.

Hal itu diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam sambutannya pada penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026, Kamis (2/4/2026).

“Ini luar biasa kita bisa meningkatkan tabungan penghimpunan dana itu Rp6,83 triliun di bulan Ramadan ini, meningkat 241,5%,” kata Dikcy, Kamis (2/4/2026).

Kinerja positif juga terlihat dari sisi penyaluran dana kepada masyarakat yang tercatat meningkat sekitar 48% menjadi Rp6,86 triliun, dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,6 triliun.

Adapun, jumlah penerima manfaat sosial tercatat sebanyak 266.421 orang, dengan total penyaluran mencapai Rp86,2 miliar pada 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp30,75 miliar.

“Tentunya peran bank-bank syariah ini nanti kita kolaborasikan, kita pererat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dicky menyebut bahwa pada tahun ketiga penyelenggaraannya, GERAK Syariah 2026 membukukan peningkatan dari sisi kegiatan dan jangkauan. Tercatat terdapat 2.632 kegiatan yang diselenggarakan di 39 kantor OJK di seluruh Indonesia.

Secara detail kegiatan itu terdiri dari 1.283 kegiatan literasi, 459 kegiatan inklusi, dan 890 kegiatan sosial. Program ini menjangkau lebih dari 8,35 juta peserta, meningkat sekitar 31% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 6,35 juta orang.

Ke depan, OJK akan terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Dicky juga memastikan bahwa program GERAK Syariah akan terus berlanjut dan ditingkatkan.

Jakarta: PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) mencatatkan pertumbuhan penjualan sepanjang 2025, namun tekanan biaya membuat laba bersih perseroan mengalami penurunan.

Berdasarkan laporan keuangan terbaru, penjualan ERAL mencapai Rp6,49 triliun pada 2025, meningkat 20,27% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,84 triliun. Kenaikan ini mencerminkan permintaan yang tetap solid di tengah dinamika industri ritel perangkat elektronik.

Secara segmentasi, lini bisnis aksesoris, IoT, dan lainnya masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai penjualan Rp3,68 triliun. Meski demikian, angka ini mengalami penurunan dibandingkan 2024 yang mencapai Rp4,11 triliun.

Sebaliknya, segmen fashion mencatatkan lonjakan kinerja paling agresif. Penjualan dari lini ini melonjak tajam menjadi Rp1,21 triliun dari sebelumnya Rp224,29 miliar pada 2024, mencerminkan ekspansi signifikan di bisnis gaya hidup.

Segmen telepon seluler dan tablet juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat, dengan penjualan naik menjadi Rp573,44 miliar dari Rp348,76 miliar pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, penjualan dari komputer dan peralatan elektronik lainnya turut meningkat menjadi Rp205,66 miliar, dibandingkan Rp155,15 miliar pada 2024.

Di sisi lain, segmen otomotif mulai berkontribusi dengan penjualan sebesar Rp826,97 miliar pada 2025.

Secara keseluruhan, kinerja penjualan ERAL menunjukkan diversifikasi sumber pendapatan yang semakin kuat, dengan pertumbuhan yang tidak hanya bergantung pada produk utama seperti ponsel, tetapi juga didorong oleh ekspansi ke segmen baru seperti fashion dan IoT.

Laba Bersih Menurun

Namun, di sisi lain, beban pokok penjualan juga naik menjadi Rp5,40 triliun, meningkat 6,21% secara tahunan. Alhasil, laba bruto perseroan tercatat Rp1,08 triliun, tumbuh signifikan dari Rp657,25 miliar pada 2024.

Meski laba kotor meningkat, tekanan mulai terlihat pada level operasional. Beban penjualan dan distribusi naik 22,27% menjadi Rp358,27 miliar, sementara beban umum dan administrasi meningkat 23,27% menjadi Rp324,19 miliar. Beban operasional lainnya juga melonjak, sehingga menekan profitabilitas.

Di sisi lain, pendapatan operasional lainnya tercatat sebesar Rp42,33 miliar, naik 24,27% dibandingkan tahun sebelumnya.Dengan kondisi tersebut, laba usaha ERAL hanya tumbuh tipis menjadi Rp241,70 miliar dari Rp230,25 miliar pada 2024.

Dari sisi non-operasional, beban keuangan meningkat cukup signifikan menjadi Rp22,81 miliar, naik sekitar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, penghasilan keuangan justru menurun menjadi Rp14,93 miliar.

Selain itu, perseroan juga mencatatkan bagian rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp3,12 miliar, berbanding terbalik dengan laba Rp16,62 miliar pada tahun sebelumnya.
Akibat kombinasi faktor tersebut, laba sebelum pajak tercatat turun menjadi Rp230,69 miliar dari Rp256,86 miliar pada 2024.

Setelah dikurangi beban pajak penghasilan sebesar Rp61,39 miliar, laba tahun berjalan ERAL tercatat Rp169,30 miliar, turun dibandingkan Rp201,34 miliar pada tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, kinerja ERAL pada 2025 menunjukkan pertumbuhan top line yang kuat, namun diiringi tekanan biaya operasional dan keuangan yang berdampak pada penurunan laba bersih.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa Agung, ST Burhanuddin menyampaikan Satgas PKH telah menagih sanksi administratif kepada 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel, dengan total denda mencapai Rp2,3 triliun.

Burhanuddin mengatakan bahwa penagihan tersebut bagian dari penyelamatan uang negara. "Hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp 2.344.965.750.000 yang berasal dari 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel," katanya di Komplek Kejaksaan Agung, Rabu (24/12/2025).

Satgas PKH juga berhasil menyita kawasan hutan seluas lebih dari 4 juta hektare. Burhanuddin menjelaskan dari jumlah tersebut, Satgas PKH akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap 5 dengan total 896.969,143 hektar.

Sitaan itu mencakup lahan perkebunan kelapa sawit yang telah diserahkan kepada Agrinas seluas 240.575,383 hektar dari 124 subjek hukum yang tersebar di 6 provinsi.

"Kedua, lahan kawasan hutan konservasi diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan kembali hutan seluas 688.427 hektare yang tersebar di sembilan provinsi," jelasnya.

Kemudian, Kejaksaan Agung sendiri telah menyita total uang Rp4,2 triliun yang diperoleh dari kasus tindak pidana korupsi. Kasus korupsi itu meliputi pemberian fasilitas ekspor CPO dan perkara impor gula.

Alhasil, jika dijumlahkan uang yang diamankan Kejaksaan Agung dan Satgas PKH mencapai lebih dari Rp6,6 triliun, diserahkan kepada negara pada Rabu (24/12/2025) siang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) bakal mencairkan dividen tunai interim tahun buku 2025 kepada para pemegang saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi, pembayaran dividen dijadwalkan berlangsung pada Senin, 22 Desember 2025.

Sebagaimana diketahui, manajemen BCA menetapkan dividen interim sebesar Rp55 per saham, dengan total nilai dividen sekurang-kurangnya mencapai Rp6,77 triliun. Keputusan pembagian dividen tersebut telah disetujui direksi dan dewan komisaris pada 24 November 2025.

Corporate Secretary BCA I Ketut Alam Wangsawijaya menjelaskan, dividen interim tersebut dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) per 4 Desember 2025 pukul 16.00 WIB.

“Perseroan menyampaikan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025 sesuai dengan keputusan direksi yang telah disetujui dewan komisaris,” ujar Wangsawijaya dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Minggu (21/12/2025).

Adapun, pembagian dividen interim ini ditopang kinerja keuangan BCA yang solid. Hingga 30 September 2025, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk tercatat sebesar Rp43,39 triliun, dengan saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp252,04 triliun.

BCA juga mencatat total ekuitas sebesar Rp276,63 triliun, memberikan ruang yang memadai bagi perseroan untuk membagikan dividen sekaligus menjaga penguatan struktur permodalan.

Namun demikian, manajemen mengingatkan bahwa realisasi jumlah saham yang memperoleh dividen interim dapat lebih rendah, seiring adanya program pembelian kembali saham alias buyback yang berlangsung dalam dua periode sepanjang 2025 hingga awal 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan transportasi LRT, BRT, dan MRT secara gratis bagi karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dengan gaji maksimal Rp6,2 juta.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis. Fasilitas ini merupakan perluasan layanan gratis yang sebelumnya menjaring kelompok pelajar, lansia, disabilitas, veteran, dan kelompok lainnya.

Pada Pasal 3 huruf j tertulis karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta termasuk dalam golongan masyarakat tertentu penerima layanan angkutan umum gratis.

Pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi karyawa swasta dilakukan pada Badan Usaha. Adapun merujuk pada gaji UMP DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761 kemudian dikalikan 1,15, maka karyawan swasta dengan gaji maksimal Rp6.206.275 bisa memperoleh layanan kartu transportasi gratis.

Karyawan swasta perlu menggunakan layanan digitalisasi Bank DKI untuk mendapatkan layanan transportasi publik gratis.

Pengajuan kartu untuk layanan transportasi massal gratis diintegrasikan dengan sistem pembayaran milik Bank DKI atau mengajukan penerbitan Kartu baru Bank DKI.

Pergub menyatakan bahwa kartu ini hanya dapat digunakan untuk satu orang dan dilarang diperjual belikan atau digunakan oleh orang lain.

"Setiap penerima yang melanggar larangan penyalahgunaan kartu Layanan Angkutan Umum Massal gratis yang diterbitkan oleh PT Bank DKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pencabutan fasilitas Layanan Angkutan Umum Massal gratis dan baru dapat mendaftar kembali 1 (satu) tahun sejak dilakukan pencabutan fasilitas Layanan Angkutan Umum Massal gratis," bunyi Pasal 29 ayat (2) Pergub 33/2025.

Bagi badan usaha yang menemukan pelanggaran dapat merkomendasikan menyita kartu dan melakukan pemblokiran kepada Bank DKI.

Namun ada ketentuan dan syarat agar karyawan swasta bisa menikmati layanan transportasi publik secara gratis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Pergub 33/2025, yakni:

1. Memiliki besaran gaji paling besar senilai dengan 1,15 (satu koma satu lima) kali upah minimum provinsi atau sesuai dengan ketentuan upah minimum provinsi.

2. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta

3. Fotokopi Kartu Pekerja Jakarta

4. Surat keterangan penghasilan

5. foto diri terbaru.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) mencatat kinerja positif pada Kuartal III 2025 dengan pendapatan mencapai Rp6,03 triliun atau tumbuh 2,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Diketahui bahwa pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan pergerakan penumpang dan strategi efisiensi biaya yang diterapkan perusahaan di tengah fluktuasi nilai tukar.

Direktur Utama PT AirAsia Indonesia Tbk, Captain Achmad Sadikin Abdurachman, mengatakan peningkatan jumlah penumpang menjadi salah satu faktor utama penggerak pendapatan.

“Pergerakan penumpang yang mencapai 4,44 juta pada kuartal ini turut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan AAID/CMPP. Pertumbuhan pendapatan tambahan (ancillary) sebesar 6% juga memperkuat kinerja keuangan perusahaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).

Hingga kini, penjualan kursi masih menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan dengan nilai Rp5,08 triliun, sedangkan layanan tambahan seperti bagasi, kargo, dan charter menyumbang Rp945,67 miliar.

Selain itu, aktivitas operasional pun tetap terjaga dengan kapasitas 5,35 juta kursi, tingkat keterisian (load factor) 83%, dan total 29.731 penerbangan selama periode laporan.

Meski pendapatan meningkat, CMPP masih mencatat rugi bersih Rp982,51 miliar hingga akhir September 2025. Namun, kerugian tersebut turun 17,4% dibandingkan tahun lalu setelah menyesuaikan faktor rugi selisih kurs.

“Efisiensi biaya dan pengelolaan operasional yang lebih baik tercermin dengan penurunan CASK (Cost per Available Seat Kilometre) sebesar 2% dibandingkan periode yang sama tahun 2024,” ujar Captain Achmad.

Ditambah, dengan adanya depresiasi atau penurunan nilai tukar dolar AS sebesar 3,4% pada kuartal ini juga turut memberi kontibusi tekanan terhadap beban keuangan. Meski begitu, efisiensi biaya menjadi penopang utama kinerja operasional.

Captain Achmad menambahkan, pihaknya akan melanjutkan ekspansi rute pada Kuartal IV 2025 guna menjaga pertumbuhan keuangan.

“Fokus pada penguatan hub Surabaya melalui pembukaan rute domestik ke Balikpapan, Tarakan, dan Berau, serta rute internasional ke Bangkok–Don Mueang, semakin menegaskan peran Indonesia AirAsia dalam memperluas jangkauan,” ujarnya.

Hingga akhir 2025, AirAsia Indonesia menargetkan pengoperasian 28 pesawat untuk memperluas kapasitas. Seluruh layanan domestik juga dipindahkan ke Terminal 2E Bandara Soekarno–Hatta untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan penumpang.

Jakarta (ANTARA) - PT Timah Tbk (TINS) selaku anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID membukukan laba bersih sebesar Rp602 miliar hingga Kuartal III-2025.

"Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp602 miliar pada periode sembilan bulan pertama 2025 atau melonjak dua kali lipat dibandingkan laba bersih semester I-2025," kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah Fina Eliani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan pertumbuhan laba didorong kenaikan harga logam timah global, penguatan permintaan dari sektor elektronik, serta strategi perseroan dalam optimalisasi penjualan dan efisiensi biaya produksi.

Permintaan timah global, terutama dari sektor elektronik seperti tin solder dan tin chemical, tetap kuat didorong pasar Jepang dan China.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, ia mengatakan ekspor logam timah Indonesia hingga September 2025 mencapai 37.946 metrik ton, naik 28 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Dari total tersebut, PT Timah berkontribusi sekitar 21 persen terhadap ekspor timah Indonesia, atau sekitar 3 persen dari ekspor timah global yang mencapai 278.048 metrik ton.

Harga logam timah di pasar dunia juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Rata-rata Cash Settlement Price LME hingga September 2025 mencapai 32.775,58 dolar Amerika Serikat (AS) per ton, naik 8,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kenaikan harga ini dimanfaatkan Perseroan untuk memperluas jangkauan pasar ekspor dan meningkatkan margin penjualan," ujar dia.

Hingga September 2025, Perseroan mencatat produksi bijih timah sebesar 12.197 ton Sn, sementara produksi logam timah mencapai 10.855 ton.

Meskipun secara tahunan terjadi penurunan akibat faktor cuaca, kondisi cadangan, dan aktivitas penambangan ilegal, perseroan berhasil menjaga stabilitas operasional melalui peningkatan efisiensi dan pengendalian biaya produksi.

Penjualan logam timah tercatat 9.469 metrik ton, dengan komposisi 7 persen pasar domestik dan 93 persen ekspor.

Adapun enam negara utama tujuan ekspor meliputi Jepang (19 persen), Singapura (19 persen), Korea Selatan (18 persen), Belanda (9 persen), Italia (4 persen), dan Amerika Serikat (4 persen).

Fokus pada pasar ekspor di kawasan Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja penjualan dan harga jual rata-rata logam timah Perseroan yang mencapai 33.596 dolar AS per ton, naik 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Lebih lanjut ia mengatakan, selama Kuartal III, perusahaannya membukukan pendapatan sebesar Rp6,6 triliun, dengan EBITDA Rp1,5 triliun. Dari capaian tersebut, laba bersih mencapai Rp602 miliar, atau 78 persen dari target laba tahun 2025 sebesar Rp774 miliar.

Dari sisi neraca, total aset perseroan naik 7 persen menjadi Rp13,7 triliun, sementara liabilitas meningkat 14 persen menjadi Rp6,1 triliun. Ekuitas perseroan juga meningkat 2 persen menjadi Rp7,61 triliun, didorong oleh laba positif yang dicatatkan hingga kuartal III.

"Indikator keuangan utama menunjukkan kondisi yang sehat, Quick Ratio 32,8 persen, Current Ratio 177,8 persen, Debt to Asset Ratio 44,4 persen dan Debt to Equity Ratio 79,9 persen," katanya, menjelaskan.

Aktivitas manufaktur elektronik global yang menjadi motor utama permintaan timah diperkirakan terus menguat. International Tin Association (ITA) memperkirakan konsumsi logam timah global tahun 2025 akan tumbuh 0,6 persen menjadi 380.160 metrik ton, dengan suplai sebesar 374.910 metrik ton, menunjukkan kondisi pasar yang ketat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, PEKANBARU-- Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau menyatakan total nilai investasi di Kota Dumai sejak Januari hingga September 2025 tercatat mencapai Rp6,1 triliun.

Kepala DPMPTSP Kota Dumai, R. Dona Fitri Ilahi menjelaskan pencapaian ini menempatkan Dumai di posisi kelima dari 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau dalam hal realisasi investasi tahun berjalan.

Menurutnya capaian tersebut menunjukkan tren positif dalam upaya pemerintah daerah menarik investasi, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

“Realisasi investasi sebesar Rp6,1 triliun ini sudah mencapai lebih dari 50% dari target tahunan Kota Dumai yang ditetapkan sebesar Rp11,4 triliun,” ujarnya Senin (27/10/2025).

Dona menjelaskan peningkatan investasi mulai terlihat signifikan pada triwulan III tahun 2025. Pada periode ini, Kota Dumai bahkan menempati peringkat pertama realisasi investasi PMDN dan PMA di Riau dengan total nilai mencapai Rp3,9 triliun.

Menurutnya, hal tersebut merupakan hasil dari strategi Pemko Dumai dalam memperbaiki capaian di awal tahun melalui kegiatan mapping dan mitigasi terhadap perusahaan yang berencana melakukan ekspansi serta pembaruan data melalui sistem OSS.

“Capaian ini menjadi tolak ukur kerja kita bersama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kami ingin investasi yang masuk ke Dumai tidak hanya besar nilainya, tetapi juga berkualitas dan berdampak baik bagi masyarakat,” kata Dona.

Dia menambahkan, DPMPTSP Kota Dumai akan terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk memastikan proses investasi berjalan lancar.

“Kami akan terus mengeluarkan ide dan terobosan agar penarikan investasi di Kota Dumai semakin maksimal dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Indonesia Anti Scam Center (IASC) menerima 274.772 laporan masyarakat yang terkena scam dan penipuan sejak November 2024 hingga 30 September 2025.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan dari laporan yang masuk hingga 30 September 2025, total kerugian akibat scam dan fraud mencapai Rp6,1 triliun.

“Kami menerima lebih dari 270.000 laporan masyarakat yang terkena scam dan penipuan, dengan total kerugian mencapai Rp6,1 triliun dana masyarakat yang hilang akibat scam dan fraud,” ungkap Kiki dalam Rakornas TPAKD, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Kondisi ini dinilai memprihatinkan sebab jika dana-dana tersebut bisa masuk ke sektor keuangan formal, Kiki meyakini perekonomian di masing-masing daerah dapat bergerak.

Dalam paparan yang disampaikan Kiki, IASC mencatat sebanyak 443.235 rekening dilaporkan. Dari total tersebut, 87.719 rekening telah diblokir dengan total dana yang diblokir mencapai Rp374,2 miliar.

“Saat ini banyak masyarakat kita yang menjadi korban skema penipuan. Ini bukan hanya persoalan di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia,” ujarnya.

Di sisi lain, Satgas Pasti sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2025 telah 1.556 entitas pinjaman online ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Selain itu, pihaknya telah memblokir 4.486 aplikasi/website/konten ilegal, 117 rekening bank, dan 25.355 nomor telepon/Whatsapp entitas ilegal dan laporan penipuan.