Bisnis.com, JAKARTA — EU-Asean Business Council (EU-ABC) menyerukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mempercepat peningkatan ketahanan gizi serta layanan kesehatan preventif di Indonesia dan kawasan Asean.

Seruan itu disampaikan saat peluncuran laporan Health, Nutrition & Lifestyle: Boosting ASEAN’s Health and Economic Resilience Through a Life-Course Framework, Selasa (30/6/2026). Laporan tersebut memuat 29 rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem gizi dan kesehatan preventif di kawasan.

Direktur Eksekutif EU-Asean Business Council, Chris Humphrey, menilai Indonesia telah menjadikan isu gizi dan kesehatan sebagai prioritas nasional. Namun, ia menekankan tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program berjalan efektif.

“Upaya Indonesia untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, mulai dari inisiatif berskala besar seperti program Makan Bergizi Gratis hingga berbagai upaya penurunan stunting, menunjukkan bahwa prioritas yang ditetapkan sudah berada di jalur yang tepat. Tantangan utamanya kini adalah memastikan implementasi berbagai program tersebut dapat berjalan secara efektif dalam skala yang luas,” ujar Chris dalam laporannya, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, keberhasilan berbagai program, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sangat bergantung pada sinergi lintas sektor.

“Kolaborasi multipihak akan menjadi kunci untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi hasil yang terukur. Kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, akademisi, dan masyarakat sipil dapat membantu memperkuat ketahanan gizi, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta membangun ketahanan ekonomi jangka panjang,” katanya.

Dalam laporannya, EU-ABC mengusulkan 29 rekomendasi bagi pemerintah dan pelaku industri. Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan kualitas konsumsi masyarakat melalui reformulasi dan fortifikasi pangan, penguatan pelabelan gizi, peningkatan literasi kesehatan, hingga pembangunan sistem pangan yang lebih berkelanjutan dengan mengadopsi praktik terbaik dari Eropa dan negara-negara Asia Tenggara.

Laporan itu juga mengusung pendekatan life-course atau siklus kehidupan sebagai dasar pembangunan kesehatan masyarakat. Pendekatan tersebut berfokus pada tiga aspek, yakni penguatan ketahanan gizi, penerapan gaya hidup sehat, dan peningkatan praktik self-care atau perawatan mandiri.

EU-ABC menilai investasi pada layanan kesehatan preventif dapat menekan biaya kesehatan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kawasan dalam jangka panjang.

Selain itu, laporan tersebut menyoroti berbagai langkah yang telah ditempuh Indonesia untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Di antaranya melalui Program Makan Bergizi Gratis yang disebut telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, disertai upaya pemerintah menurunkan prevalensi stunting, memperkuat layanan kesehatan preventif, dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Paradigma Ketahanan Gizi

Diskusi dalam peluncuran laporan juga menekankan pentingnya menggeser paradigma dari ketahanan pangan (food security) menjadi ketahanan gizi (nutrition security). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap pangan, tetapi juga memperoleh makanan yang aman, bergizi, terjangkau, dan mudah diakses.

Para peserta forum menilai tantangan seperti stunting, kekurangan mikronutrien, obesitas, serta meningkatnya penyakit tidak menular hanya dapat diatasi melalui kebijakan berbasis bukti, inovasi, dan kolaborasi jangka panjang.

Chris menambahkan perusahaan-perusahaan asal Eropa siap mendukung agenda kesehatan Indonesia melalui inovasi di bidang pangan dan nutrisi.

“Perusahaan-perusahaan Eropa siap membawa pengalaman tersebut untuk mendukung agenda gizi dan kesehatan preventif Indonesia,” kata Chris.

Di sisi lain, perwakilan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan, Sri Ridha Hasanah, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tidak harus dipertentangkan.

“Jika kita memiliki tujuan kesehatan masyarakat yang sama, maka selalu ada ruang untuk berkolaborasi. Kami tidak memandang pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat sebagai dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih baik,” ujar Sri.

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen Kecap ABC PT Heinz ABC Indonesia menegaskan belum memiliki rencana untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Perseroan memilih memprioritaskan penguatan bisnis dan inovasi produk di tengah tantangan ekonomi serta kenaikan biaya produksi.

General Counsel and Head of Corporate Affairs PT Heinz ABC Indonesia Mira Buanawati mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai IPO, baik di tingkat perusahaan maupun grup secara global. Adapun, Heinz ABC Indonesia merupakan bagian dari Kraft Heinz dari Amerika Serikat.

"Belum ada rencana [IPO]. Secara global di grup kami memang hanya ada satu perusahaan yang sudah tercatat di bursa. Untuk Heinz ABC sendiri saat ini belum ada rencana IPO di sini," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Alih-alih menyiapkan aksi korporasi di pasar modal, ABC Heinz memilih memusatkan perhatian pada peningkatan daya saing bisnis di tengah tekanan biaya operasional.

Perseroan mengakui sepanjang semester I/2026 menghadapi kenaikan harga logistik, bahan baku, hingga material kemasan plastik

Meski demikian, perusahaan menegaskan tetap berhati-hati dalam menentukan strategi harga mengingat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.

"Kami harus menjaga keseimbangan. Di satu sisi biaya produksi meningkat, tetapi di sisi lain kami juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga keputusan penyesuaian harga dilakukan dengan sangat hati-hati," terangnya.

Untuk meredam kenaikan biaya kemasan, perusahaan terus mendorong inovasi melalui penggunaan material daur ulang (recycled PET/rPET), pengurangan penggunaan virgin plastic, serta mendesain ulang kemasan agar lebih efisien.

Langkah tersebut akan dilakukan secara bertahap mengingat pasokan bahan baku plastik daur ulang di dalam negeri masih terbatas.

Di sisi produk, ABC Heinz juga tengah menyiapkan berbagai inovasi yang mengikuti perubahan gaya hidup konsumen. Perseroan mengakui tren konsumsi beberapa kategori, seperti sirup, mengalami perubahan dibandingkan beberapa tahun lalu seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Oleh karena itu, perusahaan terus mengembangkan produk yang selaras dengan program healthier choice yang didorong pemerintah, meski belum bersedia mengungkapkan waktu peluncuran produk baru tersebut.

Meski menghadapi tantangan ekonomi, Heinz ABC menyebut penjualan hingga semester I/2026 masih berada pada level yang cukup baik. Namun, perusahaan tetap mengadopsi target pertumbuhan yang konservatif dengan menyesuaikan kondisi perekonomian nasional.

Dia memperkirakan pertumbuhan bisnis tahun ini diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Saat ini, produk kecap masih menjadi kontributor terbesar terhadap penjualan perseroan sembari memperkuat portofolio melalui inovasi produk dan efisiensi operasional sebagai strategi utama.

BTN secara resmi mengelola layanan pinjaman pensiun dan manfaat pensiun yang sebelumnya dikelola oleh SMBC Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) merampungkan pengalihan portofolio kredit pensiun dari SMBC Indonesia kepada BTN.

Melalui kerja sama tersebut, kedua bank menegaskan komitmen untuk memperkuat layanan perbankan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan nasabah, sejalan dengan strategi pertumbuhan jangka panjang masing-masing.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan pengalihan portofolio merupakan bagian dari strategi transformasi Beyond Mortgage yang dijalankan perseroan untuk memperluas layanan kepada nasabah di setiap fase kehidupan.

"BTN secara resmi mengelola layanan pinjaman pensiun dan manfaat pensiun yang sebelumnya dikelola oleh SMBC Indonesia. Langkah ini bukan berarti BTN meninggalkan bisnis perumahan. Justru kami ingin memperkuat perjalanan layanan kepada masyarakat, mulai dari membantu memiliki rumah, memenuhi kebutuhan finansial sepanjang masa produktif, hingga memasuki masa pensiun dengan tetap nyaman dan sejahtera," ujar Nixon dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, akuisisi portofolio akan memperkuat posisi BTN sebagai bank dengan ekosistem layanan yang lebih menyeluruh. Perseroan tetap menempatkan pembiayaan perumahan sebagai bisnis inti, sembari melengkapi layanan agar hubungan dengan nasabah dapat berlanjut hingga masa pensiun.

Nixon juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi BTN dan SMBC Indonesia yang telah berlangsung sejak 2025 hingga rampungnya transaksi tersebut. Ia memastikan seluruh proses pascatransaksi akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan guna menjamin transisi berjalan lancar.

Ia menegaskan hak-hak nasabah tidak akan berubah selama proses pengalihan berlangsung.

"Prioritas kami adalah memastikan kenyamanan nasabah tetap terjaga. Seluruh hak nasabah, termasuk manfaat asuransi jiwa kredit yang melekat pada pinjaman, tetap sama dan tidak mengalami perubahan. Kami juga siap mendampingi seluruh nasabah selama proses transisi agar tetap mendapatkan layanan terbaik dari BTN," katanya.

Sementara, Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar mengatakan transaksi tersebut mencerminkan komitmen perseroan untuk menempatkan kepentingan nasabah sebagai prioritas dalam setiap keputusan strategis.

"Kami meyakini BTN memiliki kapabilitas dan jaringan yang kuat untuk memberikan layanan kepada nasabah pensiun," ujar Henoch.

Ia menjelaskan pengalihan portofolio juga memungkinkan SMBC Indonesia memfokuskan sumber daya dan investasi pada pengembangan bisnis di segmen emerging affluent, affluent, usaha kecil dan menengah (UKM), serta korporasi.

Adapun sebagai bentuk transparansi, BTN akan mengirimkan surat penyambutan (welcome letter) beserta panduan mengenai pengalihan pengelolaan fasilitas kredit kepada seluruh nasabah terdampak.

Akan tetapi, pembayaran manfaat pensiun akan tetap dikelola oleh SMBC Indonesia sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Nasabah diimbau untuk tetap melakukan proses autentikasi berkala sesuai ketentuan agar pembayaran manfaat pensiun tetap berjalan lancar.

Bagi nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut, selain melalui surat resmi, nasabah dapat menghubungi Contact Center SMBCI Care di 1500 365 atau mengunjungi kantor cabang SMBC Indonesia terdekat selama masa transisi berlangsung.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Tiga bank asing terbesar di Indonesia mulai menarik dana dari Indonesia sejak 2024 di tengah meningkatnya kehati-hatian terhadap arah kebijakan ekonomi. Citigroup, Standard Chartered, dan HSBC tercatat mengirimkan kembali laba mereka ke kantor pusat seiring meningkatnya peran pemerintah dalam sektor ekonomi pada era Presiden Prabowo Subianto.

"Indonesia menghadirkan skala pertumbuhan baru bagi Asia. Ketika peta perdagangan kawasan berubah, HSBC berada pada posisi strategis untuk menghubungkan ambisi industri Indonesia dengan modal global dan kami akan terus fokus pada pertumbuhan tersebut," ujar juru bicara HSBC dikutip dari The Japan Times dari Bloomberg, Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan analisis laporan keuangan ketiga bank tersebut, unit usaha Citigroup, Standard Chartered, dan HSBC di Indonesia telah merepatriasi dana sebesar USD640 juta atau setara Rp11,5 triliun sepanjang 2024 hingga 2025. Nilai tersebut bahkan sedikit melampaui total laba gabungan yang mereka peroleh dalam periode yang sama.

Sebelum pemerintahan Prabowo dimulai pada Oktober 2024, sebagian besar laba bank asing umumnya masih ditahan di Indonesia untuk mendukung ekspansi usaha dan memperkuat modal. Namun tren tersebut mulai berubah seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan ekonomi yang dinilai semakin berorientasi pada peran negara.

Sejumlah bankir yang mengetahui persoalan tersebut menyebut gejolak pasar yang sempat menekan nilai tukar rupiah dan pasar saham Indonesia pada awal pemerintahan Prabowo turut memengaruhi keputusan bank asing mengurangi eksposur bisnis di Indonesia.

Kekhawatiran juga muncul setelah pemerintah memperluas peran sovereign wealth fund Danantara yang kini mengelola ratusan badan usaha milik negara dengan total aset diperkirakan mencapai USD900 miliar. Dalam salah satu pertemuan awal 2025, Danantara disebut meminta komitmen pinjaman hingga USD10 miliar dari sejumlah bank sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dan lembaga investasi negara tersebut.

Sebagian pelaku industri perbankan menilai langkah tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa lembaga keuangan akan menghadapi tekanan lebih besar untuk mendukung agenda pemerintah. Kekhawatiran bertambah setelah pemerintah memberikan pengecualian pemeriksaan hukum dan pajak terhadap pembelian obligasi Danantara, yang dinilai sejumlah analis dapat memicu risiko reputasi bagi Indonesia.

Dari tiga bank asing tersebut, Standard Chartered tercatat melakukan perubahan paling agresif. Pada 2024, bank tersebut mengirimkan lebih dari Rp1,1 triliun ke kantor pusatnya atau hampir empat kali lipat dari laba yang diperoleh di Indonesia pada tahun yang sama. Citigroup juga merepatriasi hampir seluruh laba gabungan tahun 2024 dan 2025 ke induk usahanya.

Sementara itu, HSBC mengirim hampir Rp3 triliun ke kantor pusat pada tahun lalu meski laba bersihnya di Indonesia kurang dari 2,2 triliun rupiah. Nilai tersebut menjadi repatriasi laba terbesar HSBC sejak 2022.

Pengamat pasar modal PT Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah turut mengurangi daya tarik bank asing untuk menahan laba di Indonesia. Menurut dia, kondisi tersebut membuat bank asing lebih memilih mengalihkan modal ke pasar lain yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi.

"Hal itu mengurangi daya tarik untuk mempertahankan laba di Indonesia, khususnya bagi bank yang dimiliki asing. Dengan sentimen investor yang masih berhati-hati, belum ada tanda tren ini akan berbalik dalam waktu dekat," kata Harry Su.

Di sisi lain, bank-bank global tersebut memang telah mulai mengurangi bisnis ritelnya di Indonesia sebelum pemerintahan Prabowo berjalan. Citigroup menjual bisnis perbankan ritelnya di Indonesia kepada United Overseas Bank pada 2022, Standard Chartered melepas portofolio kredit ritelnya ke PT Bank Danamon Indonesia pada 2023, sedangkan HSBC kini tengah menjual aset ritel dan wealth management kepada Oversea-Chinese Banking Corporation.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan keputusan penyaluran kredit tetap berada pada pertimbangan bisnis masing-masing bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, regulator tidak melakukan intervensi terhadap keputusan bisnis perbankan termasuk terkait pembiayaan program pemerintah.

"Keputusan harus didasarkan pada prospek bisnis. Tentu bank akan mengevaluasi hal tersebut. Jika suatu program pemerintah dinilai memiliki prospek bisnis yang baik, maka bank dapat memperlakukannya sebagai aktivitas bisnis biasa," ujar Dian.

Raksasa migas Amerika Serikat (AS) Chevron menjelaskan alasan harga bahan bakar minyak (BBM) di Negeri Paman Sam belum bisa turun meski harga minyak mentah dunia sudah melemah.

Penjelasan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan kritik kepada perusahaan minyak besar karena belum juga menurunkan harga BBM.

"Kami semua prihatin terhadap harga. Ada empati yang besar terhadap konsumen, baik di AS, Inggris maupun Eropa," ujar Chief Financial Officer Chevron Eimear Bonner, Kamis (25/6), melansir CNBC.

Namun, Bonner mengatakan penurunan harga minyak mentah memang tak serta-merta langsung diikuti turunnya harga BBM di SPBU.

"Ini akan memakan waktu. Ada jeda antara penurunan harga minyak dan kapan penurunan itu terlihat di pompa bensin. Tapi kami memperkirakan harga akan turun seiring situasi terus kembali normal," ujarnya.

Sehari sebelumnya, Trump memerintahkan Departemen Kehakiman (DOJ) untuk menyelidiki perusahaan minyak besar.

Ia menuding perusahaan seperti Chevron, Exxon Mobil, Shell, dan BP mengambil keuntungan berlebihan karena harga BBM dinilai masih terlalu tinggi meski harga minyak mentah telah turun.

Berbicara di Gedung Putih, Trump mengatakan harga bensin di AS seharusnya sudah jauh lebih murah. Menurutnya, harga ideal berada di kisaran US$2,25 per galon, namun hingga kini masih berada di atas level tersebut.

Menanggapi kritik itu, Bonner mengatakan Chevron terus berupaya meningkatkan pasokan energi. Tahun ini, perusahaan menargetkan pertumbuhan produksi sekitar 7 hingga 10 persen.

"Kami telah mengoptimalkan operasi selama konflik berlangsung dan terus mengoptimalkan berbagai langkah yang kami miliki untuk memasok energi yang dibutuhkan dunia serta menghadirkan produk kepada konsumen," ujarnya.

Sementara itu, juru bicara Departemen Kehakiman AS menyatakan harga bahan bakar bukan hanya isu keamanan nasional, tetapi juga berdampak langsung terhadap pengeluaran masyarakat.

"Harga bahan bakar bukan hanya isu keamanan nasional, tetapi juga memengaruhi kantong setiap warga Amerika. Kami akan selalu berkomitmen memastikan harga tetap terjangkau," ujar juru bicara DOJ.

Harga minyak mentah dunia sendiri telah turun tajam sejak AS dan Iran menandatangani kesepakatan damai sementara pekan lalu, meski kedua negara masih berbeda pandangan mengenai sejumlah poin dalam nota kesepahaman tersebut.

Pada perdagangan Kamis, harga minyak Brent untuk kontrak Agustus turun sekitar 1,3 persen menjadi US$72,75 per barel, mendekati level sebelum pecahnya konflik di Timur Tengah pada akhir Februari.

Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) AS juga melemah sekitar 1,1 persen ke US$69,60 per barel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 88 persen pelaku usaha dan investor global mengubah strategi alokasi modal sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Gejolak geopolitik, tren kenaikan suku bunga global, hingga tekanan terhadap likuiditas perusahaan menjadi faktor yang mendorong perubahan tersebut.

HSBC mengutip hasil survei terhadap 3.000 pelaku usaha dan investor global yang menunjukkan 88 persen responden telah menyusun ulang alokasi modal untuk menghadapi volatilitas yang meningkat. Selain itu, 89 persen responden juga meningkatkan penempatan modal di pasar yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan lebih tinggi.

Country Head Global Trade Solutions HSBC Indonesia, Delia Melissa, mengatakan kondisi tersebut membuat akses terhadap modal kerja menjadi semakin penting, terutama bagi pelaku usaha yang ingin menjaga kelancaran usaha sekaligus memperluas pasar ekspor.

“Di tengah volatilitas yang meningkat, siklus pembayaran panjang, dan kenaikan biaya operasional, akses terhadap modal kerja kini telah menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga likuiditas dan pertumbuhan. Kemudahan akses modal kerja menjadi faktor krusial yang menentukan daya saing, khususnya bagi pebisnis Indonesia yang sedang ekspansi pasar ekspor,” ujar Delia dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Menurut HSBC, kebutuhan pembiayaan usaha juga meningkat di tengah aktivitas perdagangan Indonesia yang masih tumbuh positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia mencapai 25,30 miliar dolar AS pada April 2026 atau naik 21,98 persen dibandingkan April tahun lalu. Pada periode yang sama, nilai impor meningkat 22,49 persen menjadi 25,21 miliar dolar AS.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, HSBC Indonesia meluncurkan HSBC TradeCash, layanan pembiayaan perdagangan (trade finance) yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh modal kerja lebih cepat dengan mengajukan faktur penjualan (invoice) secara digital tanpa harus menyertakan dokumen perdagangan konvensional.

Global Head of Trade HSBC, Vivek Ramachandran, mengatakan, layanan tersebut dirancang untuk membantu perusahaan memperoleh pendanaan lebih cepat sekaligus mengurangi beban administrasi.

“Dengan menghadirkan akses pendanaan yang cepat, kami membantu bisnis mengalihkan fokus dari pengelolaan dokumen ke pemenuhan pesanan, investasi, dan ekspansi,” ujar Vivek.

HSBC menilai ketidakpastian geopolitik dan perang tarif telah mendorong kenaikan harga barang serta mengganggu rantai pasok global. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha membutuhkan akses pembiayaan yang lebih cepat agar arus kas tetap terjaga dan kegiatan usaha dapat terus berjalan.

HSBC Indonesia meluncurkan solusi pembiayaan perdagangan (trade finance) bernama HSBC TradeCash. Layanan ini memungkinkan nasabah mencairkan modal kerja dengan mengunggah faktur penjualan (invoice) dengan proses mudah dan cepat.

Menurut HSBC Indonesia, dengan HSBC TradeCash nasabah yang memenuhi kriteria dapat menerima modal kerja dalam hitungan menit setelah seluruh informasi yang diperlukan telah disampaikan dan disetujui melalui HBSCnet. Nasabah tidak perlu menyertakan dokumen perdagangan konvensional. Skema ini memungkinkan bisnis memperoleh likuiditas lebih cepat dari siklus pembayaran yang pada umumnya mencapai 30 hari atau lebih.

Delia Melissa, Country Head Global Trade Solutions HSBC Indonesia, mengatakan layanan HSBC Tradecash menjembatani kesenjangan arus kas, mengurangi beban administrasi, dan mendukung pertumbuhan bisnis. Saat ini pelaku usaha menghadapi kebutuhan modal kerja yang meningkat di tengah volatilitas geopolitik dan tren kenaikan suku bunga global yang memicu tekanan likuiditas.

Meski ada gejolak geopolitik, aktivitas perdagangan Indonesia tetap tumbuh tinggi sehingga mendorong permintaan terhadap akses modal kerja yang mudah dan cepat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor Indonesia mencapai US$ 25,3 miliar per April 2026, naik 21,98% dibandingkan dengan periode April 2025. Aktivitas impor juga meningkat 22,49% menjadi US$ 25,51 miliar pada periode yang sama.

Survei terbaru HSBC terhadap 3.000 pebisnis dan investor mencatat bahwa 88% responden menyusun ulang alokasi modal sebagai respons terhadap volatilitas yang meningkat. Adapun 89% responden secara aktif memperbesar penempatan modal di pasar dengan pertumbuhan tinggi.

"Di tengah volatilitas yang meningkat, siklus pembayaran panjang, dan kenaikan biaya operasional, akses terhadap modal kerja kini telah menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga likuiditas dan pertumbuhan. Kemudahan akses modal kerja menjadi faktor krusial yang menentukan daya saing, khususnya bagi pebisnis Indonesia yang sedang ekspansi pasar ekspor," ujar Delia.

Proses Digital Minimalkan Beban Administratif

Vivek Ramachandran, Global Head of Trade HSBC, mengatakan HSBC TradeCash dirancang untuk membantu nasabah memaksimalkan kas yang tertahan dalam piutang, melalui proses digital yang cepat dan meminimalisasi beban administratif.

"Dengan menghadirkan akses pendanaan yang cepat, kami membantu bisnis mengalihkan fokus dari pengelolaan dokumen ke pemenuhan pesanan, investasi, dan ekspansi," ujar Vivek.

Gejolak geopolitik dan perang tarif turut mendorong kenaikan Harga barang serta keterlambatan pengiriman. Hal ini memperbesar kebutuhan akan solusi modal kerja yang mudah diakses dan efisien.

Layanan HSBC TradeCash melengkapi solusi trade finance HSBC yang sudah ada, termasuk HSBC TradePay, solusi digital untuk mengakses pembiayaan dan membayar pemasok dengan lebih cepat.

Survei HSBC juga menyebutkan pebisnis menyadari siklus pembayaran yang lebih panjang menahan kas dan menambah tekanan likuditas perusahaan. Selain itu, proses pembiayaan konvensional menimbulkan beban administratif yang berat karena perusahaan harus menghabiskan waktu setiap bulan untuk mengelola dokumen.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan rencana impor minyak dari Rusia terus berproses setelah sebelumnya disepakati dalam kerja sama antarpemerintah (government to government/G2G) kedua negara.

Nantinya, impor tersebut akan dilakukan oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Bahlil mengatakan proses teknis pengadaan saat ini masih berjalan. Namun, secara prinsip kontrak kerja sama telah disepakati.

"Saya coba cek secara teknis ya, tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan. Dilakukan oleh Lemigas, BLU daripada Kementerian ESDM," ujar Bahlil dalam Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Meski belum merinci volume minyak yang akan didatangkan, Bahlil menyebut kapasitas impor dari Rusia masih berpotensi bertambah pada masa mendatang.

"Volumenya itu bisa berkembang lebih banyak lagi ke depan, tapi kontraknya sudah," jelasnya.

Bahlil juga menepis kekhawatiran terkait kemungkinan dampak kebijakan krisis energi Rusia terhadap ekspor bahan bakar yang kerja dengan Indonesia.

Menurut Bahlil, komitmen pasokan energi dari Rusia tetap terjaga karena telah dibahas langsung di tingkat kepala negara.

"Kita kan sudah ada deal antara G2G dengan Presiden Putin dan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Selain itu, Bahlil mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Energi Rusia untuk memastikan kelanjutan kerja sama tersebut. Meski demikian, ia enggan membeberkan rincian lebih lanjut terkait isi kesepakatan yang telah dicapai kedua negara.

"Saya kan sudah juga melakukan komunikasi dengan Menteri ESDM Rusia," ujar Bahlil.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman memastikan realisasi transaksi minyak Rusia tinggal menunggu waktu.

Menurut dia, tahapan kerja sama saat ini telah bergerak dari kesepakatan antarpemerintah menuju pelaksanaan transaksi komersial.

"Sudah, sudah sebentar lagi akan ada transaksi, sebentar lagi ya," kata Laode.

Ia menjelaskan kerja sama impor minyak Rusia sebelumnya telah didukung melalui penerbitan Peraturan Presiden sebagai landasan pelaksanaan kesepakatan yang telah dibangun kedua negara.

"Kalau itu kan komitmen G2G-nya, nah setelah itu pemerintah menerbitkan perpres, perpresnya sudah ada kan," pungkas Laode.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengusulkan pasien Tuberkulosis (TBC/TB) masuk menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alasannya adalah penambahan asupan gizi mampu membantu memperkuat maupun mempercepat pemulihan.

Dia lebih dulu menjelaskan bahwa berdasarkan hasil dan jurnal-jurnal internasional, serta pengobatan di India dan Cina, pasien TBC melakukan pengobatan selama 6 bulan sampai 12 bulan yang mengakibatkan daya tahan fisiknya melemah.

Terlebih, katanya, setiap tahunnya 126 ribu orang meninggal karena TBC. Upaya untuk memulihkan kondisi tersebut adalah pemenuhan asupan gizi.

Dia menyampaikan, telah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang membahas peningkatan penerima MBG.

"Saya bilang, 'Bu, MBG itu sangat membantu saya memecahkan masalah kesehatan karena gizi itu adalah faktor risiko yang besar sama seperti polusi udara itu faktor risiko yang di luar wewenang saya, ada di Ibu sekarang, tapi saya sangat butuh itu bagus'," katanya di DPR, Selasa (23/6/2026).

Kemudian dia mengusulkan agar terdapat empat penerima manfaat, salah satunya adalah pasien dengan riwayat penyakit TBC.

"Nah saya bilang ada empat sebenarnya yang dari sisi kesehatan rawan untuk masalah kekurangan gizi. Satu adalah ibu hamil, dua adalah ibu menyusui, tiga adalah balita di bawah 5 tahun, kemudian empat adalah orang yang terkena TBC," sambungnya.

Menurutnya, ketika pasien TBC dipenuhi kebutuhan gizinya, maka masalah kesehatan di Indonesia menurun drastis.

Dia menjelaskan alasan baru diusulkan saya ini meski MBG telah berjalan sekitar satu tahun. Menurutnya, tidak semua program berjalan sempurna di mana untuk sementara penerima manfaat adalah ibu hamil, murid sekolah, hingga anak-anak yang masuk kategori stunting.

Dia menjelaskan, belum ada target realisasi pasien TBC mendapatkan MBG dan masih sebatas diskusi bersama BGN.

"Ah belum, belum ini karena kita baru diskusi dengan Ibu ya, dengan Ibu (Nanik)," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN berencana membeli kembali atau buyback saham.

Hal ini sesuai dengan permintaan dari BPI Danantara selaku pemegang saham pengendali.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, opsi buyback yang tengah dikaji perseroan akan diarahkan untuk mendukung program kepemilikan saham bagi karyawan, seperti pemberian bonus atau stock option.

Opsi tersebut dipertimbangkan karena harga saham BBTN saat ini dinilai masih berada di bawah nilai wajarnya.

Di sisi lain, ruang untuk menambah porsi kepemilikan publik juga terbatas karena telah mendekati batas minimum yang ditetapkan regulator.

"Saat ini belum masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), tetapi akan kami coba kaji untuk dimasukkan dalam revisi RBB," ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2026) malam.

Rencana tersebut muncul setelah Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria menyatakan, buyback merupakan aksi korporasi yang wajar ketika harga saham perusahaan belum mencerminkan kondisi fundamental bisnisnya.

Dia bilang, perusahaan dapat mempertimbangkan buyback sebagai alternatif penggunaan dana apabila memiliki fundamental yang kuat.

Langkah itu dinilai lebih efektif dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham dibandingkan menempatkan dana pada instrumen investasi lain.

"Buyback itu sebenarnya proses yang normal. Kalau kita melihat saham kita terlalu rendah, tentu bisa menjadi pilihan. Daripada investasi di tempat lain, lebih baik kita investasi pada saham perusahaan sendiri apabila memang fundamentalnya kuat," ucap Dony.

Dia menambahkan, sejumlah perusahaan BUMN memiliki kinerja dan prospek bisnis yang solid, mulai dari sektor perbankan, pertambangan, infrastruktur hingga berbagai sektor usaha lainnya.

Oleh karenanya, perusahaan-perusahaan tersebut dinilai memiliki kapasitas untuk terus meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Di tengah wacana buyback, BTN juga tengah memperkuat fundamental bisnis melalui ekspansi anorganik.

Perseroan saat ini memproses akuisisi portofolio aset milik PT Bank SMBC Indonesia Tbk yang mencakup kredit pensiunan, pra-pensiunan, serta kredit karyawan aktif pegawai BUMN dan lembaga pemerintahan.

Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BTN telah menandatangani Conditional Portfolio Transfer Agreement (CPTA) dan Conditional Loan Asset Transfer Agreement (CLATA) pada 22 Mei 2026.

Melalui CPTA, BTN akan mengakuisisi portofolio pinjaman pensiunan dan pra-pensiunan dengan manfaat pensiun yang dikelola TASPEN senilai sekitar Rp 12,58 triliun.

Sementara melalui CLATA, BTN akan mengambil alih aset pinjaman terkait pensiunan ASABRI, dana pensiun lainnya, serta kredit karyawan aktif dengan estimasi nilai Rp 7,34 triliun.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menyita pakaian bekas impor ilegal atau balpres senilai Rp53,9 miliar di Jakarta dan Kalimantan Barat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap kasus pertama terjadi terhadap 43 kontainer yang berisi pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Sementara, kasus kedua terjadi di sejumlah gudang di Kalimantan Barat yang diduga menjadi tempat penimbunan balpres dalam jumlah besar.

Ia menyampaikan penindakan barang impor ilegal terus dilakukan pemerintah sebagai upaya pemberantasan barang ilegal meski tidak selalu terekspose ke publik.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik impor ilegal yang merupakan negara pelaku usaha yang patuh dan masyarakat. Sebetulnya laporannya setiap minggu ada yang tertangkap untuk kasus seperti ini," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6).

Purbaya menjelaskan penindakan kontainer berisi balpres bermula dari informasi yang diterima Bea Cukai pada Rabu (17/6) lalu.

Informasi tersebut menyebut soal dugaan pengiriman pakaian bekas impor ilegal menggunakan KM Eden Mas dengan rute Pelabuhan Dwikora di Pontianak, menuju Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara.

Berdasarkan hasil pendalaman, kapal tersebut mengangkut total 268 peti kemas yang di antaranya sebanyak 222 peti kemas kosong.

Sementara itu, 46 peti kemas lainnya disebut memuat mie instan, kargo umum, dan barang pindahan. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut ternyata 43 peti kemas di antaranya justru mengangkut baju bekas impor ilegal.

"Hingga tanggal 22 Juni 2026 pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan 2.067 ballpress berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 ball dengan nilai ekonomi sekitar Rp 37,5 miliar," terangnya.

Lebih lanjut, ia membeberkan jalur masuk barang-barang ilegal tersebut diduga melalui wilayah perbatasan Kalimantan dengan negara tetangga.

Barang tersebut dikumpulkan di kawasan perbatasan sebelum secara bertahap didistribusikan ke wilayah Indonesia. Adapun asal barang diduga berasal dari berbagai negara, seperti China, Korea, dan negara lainnya.

Menindaklanjuti hasil penindakan yang dilakukan oleh DJBC, tim gabungan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai menyampaikan informasi kepada Kanwil Bea Cukai Kalimantan bagian Barat untuk melakukan pendalaman terkait asal-usul barang yang diduga merupakan pakaian bekas impor.

Pada Kamis (18/6) lalu, tim gabungan melakukan pengembangan dan pendalaman terhadap titik muat serta lokasi yang diduga menjadi gudang penimbunan barang di wilayah Pontianak dan sekitarnya.

Kemudian, tim gabungan bergerak ke gudang timbun yang berlokasi di komplek pergudangan Jalan Extra Joss, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat berdasarkan hasil pendalaman tersebut pada hari setelahnya. Mereka menemukan empat truk yang sedang membongkar 264 ballpress pakaian bekas impor ilegal.

Selanjutnya, pada Minggu (21/6), pengembangan lebih lanjut dilaksanakan dengan pemeriksaan dan penyegelan sebuah gudang di wilayah Mempawah yang berisi 2.060 balpres pakaian bekas ilegal guna kepentingan pengamanan dan pemeriksaan lebih lanjut.

"Dari penindakan yang berlangsung tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 di dua lokasi pergudangan di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tim gabungan mencegah dan mengamankan 2.060 balpres pakaian bekas ilegal senilai Rp16,48 miliar," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa proses hukum tidak akan berhenti pada penyitaan barang. DJBC saat ini masih menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan, penyimpanan, hingga distribusi pakaian bekas impor ilegal tersebut.

"Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan penyimpanan dan distribusi barang ilegal tersebut," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan siap untuk mengkaji ulang skema tarif cukai bagi rokok lokal jika diminta DPR RI.

Purbaya mengaku memang belum melaksanakan rapat penetapan skema tarif (layer) cukai rokok lokal dengan DPR hingga saat ini. Sebab, Kemenkeu masih melakukan kajian yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Belum, kita belum ke DPR kan? Jadi kalau disuruh kaji, pasti kita kaji. Itu kan kebanyakan besar produsen ilegal," ujar Purbaya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6).

Namun, ia menegaskan layer cukai diperlukan untuk mengakomodir produsen rokok kecil yang selama ini beroperasi secara ilegal agar bisa menjadi produsen rokok legal.

Menurut Purbaya, produsen rokok lokal belum masuk ke sistem cukai Tanah Air sehingga muncul ketidakadilan apalagi kalau langsung memberantas bisnis mereka.

"Walaupun nanti misalnya nggak sempurna. Pasti lebih bagus dari sistem yang sekarang, di mana yang ilegal terlalu banyak beredar. Kalau mau tutup semua ilegal sekarang, tanpa kesempatan mereka untuk menjadi legal," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI mengusulkan Purbaya untuk mengkaji terlebih dahulu usulan penambahan layer cukai dengan melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk mengakomodir produsen rokok ilegal secara matang dan mendalam.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin menegaskan pengkajian ulang terutama karena kebijakan tarif cukai harus dirumuskan secara seimbang antara untuk kepentingan penerimaan negara dan pengendalian konsumsi masyarakat.

"Tidak semata hanya mengejar penerimaan negara, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya pada konsumsi, kesehatan, dan keberlangsungan tenaga kerja. Karenanya, usulan ini harus bisa menjaga kesimbangan tersebut," kata Puteri dalam keterangan tertulis, Senin (22/6).

Selain itu, DPR juga menilai usulan ini dapat menambah kompleksitas pengawasan sehingga perlu dipastikan juga kesiapan teknis dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam melakukan pengawas dan penindakan.

"Tentunya, usulan ini harus dirancang dengan hati-hati sehingga dampaknya terhadap pengendalian konsumsi maupun penerimaan negara dapat mencapai titik tengah yang optimal," ujar Puteri.

[Gambas:Youtube]