Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tamalanrea, Makassar, terus menuai protes dari warga dan pegiat lingkungan, karena lokasi yang berhimpitan dengan permukiman. Namun, menurut Kementerian Lingkungan Hidup, proyek tersebut belum berlanjut bukan karena masalah lokasi.

Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup Melda Mardalina menjelaskan bahwa penggunaan lahan tersebut oleh PLTSa sesuai dengan ketentuan tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Dari pengecekan data, lokasi sudah benar, di kawasan industri,” ujar Melda kepada Katadata, pada Jumat (19/6).

Dia menerangkan, sesuai aturan, penyediaan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Lahan bisa memanfaatkan area Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sudah tersedia, pengembangan area TPA, dan/atau lahan baru. Sedangkan syarat lokasi, antara lain harus sesuai ketentuan tata ruang dalam RTRW lokal, dan memiliki jarak lebih dari 200 meter dari pemukiman.

Melda lalu mempertanyakan keberadaan pemukiman di kawasan industri Tamalanrea. "Kenapa ada perumahan di kawasan industri?" kata dia. Saat ditanya soal kapan penetapan kawasan industri terjadi, sebelum atau sesudah pemukimaan berdiri, dia mengaku tidak tahu karena informasi tersebut berada di daerah.

Yang jelas, proyek tersebut belum mendapatkan lampu hijau untuk berlanjut bukan karena persoalan lokasi. “Sampai saat ini KLH belum mengeluarkan penetapan terkait proyek PSEL (Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik) Makassar, masalah utamanya bukan lahan,” ucap Melda.

Problemnya adalah proyek ini masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Teknologi Ramah Lingkungan. Sedangkan aturan itu telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Keputusan melanjutkan atau tidak proyek itu, tergantung pada komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan pengembang. Dia juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat.

“Beri pemahaman kepada masyarakat, bahwa yang akan dibangun adalah pengolahan sampah ramah lingkungan, sampah yang akan masuk juga sampah yang sudah terpilah dengan SOP sangat ketat,” ujarnya.

Menurut dia, pengembang sebetulnya pernah melakukan sosialisasi sekaligus mengajak masyarakat ke lokasi PLTSa di Cina, tempat pengembang membangun teknologi tersebut. “Dan masyarakat sudah tidak menolak,” kata dia.

Sebelumnya, perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menolak PLTSa alias Geram PLTSa meminta pemerintah tidak memproses dulu izin proyek dan mendesak pembukaan sederet dokumen kepada publik.

Dokumen yang dimaksud yaitu studi kelayakan, Analisis Mengenai Dokumen Lingkungan (Amdal) PLTSa, kajian risiko kesehatan masyarakat, detil kemampuan alat pendeteksi emisi pada cerobong PLTSa, skema pengelolaan abu terbang (fly ash) dan abu dasar (bottom ash), serta dasar pemilihan lokasi proyek.

Masyarakat mengkhawatirkan dampak lingkungan dan kesehatan dari fasilitas tersebut. “Area perencanaan pembangunan PLTSa berada sangat dekat dengan kawasan permukiman warga, bahkan pada beberapa titik hanya dipisahkan oleh pagar atau tembok pembatas,” kata Geram PLTSa melalui keterangan tertulis kepada Katadata, beberapa waktu lalu.

Peta PLTSa Makassar (GERAM PLTSa)

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tamalanrea, Makassar, terus menuai protes dari warga dan pegiat lingkungan, karena lokasi yang berhimpitan dengan permukiman. Namun, menurut Kementerian Lingkungan Hidup, proyek tersebut belum berlanjut bukan karena masalah lokasi.

Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup Melda Mardalina menjelaskan bahwa penggunaan lahan tersebut oleh PLTSa sesuai dengan ketentuan tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Dari pengecekan data, lokasi sudah benar, di kawasan industri,” ujar Melda kepada Katadata, pada Jumat (19/6).

Dia menerangkan, sesuai aturan, penyediaan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Lahan bisa memanfaatkan area Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sudah tersedia, pengembangan area TPA, dan/atau lahan baru. Sedangkan syarat lokasi, antara lain harus sesuai ketentuan tata ruang dalam RTRW lokal, dan memiliki jarak lebih dari 200 meter dari pemukiman.

Melda lalu mempertanyakan keberadaan pemukiman di kawasan industri Tamalanrea. "Kenapa ada perumahan di kawasan industri?" kata dia. Saat ditanya soal kapan penetapan kawasan industri terjadi, sebelum atau sesudah pemukimaan berdiri, dia mengaku tidak tahu karena informasi tersebut berada di daerah.

Yang jelas, proyek tersebut belum mendapatkan lampu hijau untuk berlanjut bukan karena persoalan lokasi. “Sampai saat ini KLH belum mengeluarkan penetapan terkait proyek PSEL (Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik) Makassar, masalah utamanya bukan lahan,” ucap Melda.

Problemnya adalah proyek ini masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Teknologi Ramah Lingkungan. Sedangkan aturan itu telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Keputusan melanjutkan atau tidak proyek itu, tergantung pada komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan pengembang. Dia juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat.

“Beri pemahaman kepada masyarakat, bahwa yang akan dibangun adalah pengolahan sampah ramah lingkungan, sampah yang akan masuk juga sampah yang sudah terpilah dengan SOP sangat ketat,” ujarnya.

Menurut dia, pengembang sebetulnya pernah melakukan sosialisasi sekaligus mengajak masyarakat ke lokasi PLTSa di Cina, tempat pengembang membangun teknologi tersebut. “Dan masyarakat sudah tidak menolak,” kata dia.

Sebelumnya, perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menolak PLTSa alias Geram PLTSa meminta pemerintah tidak memproses dulu izin proyek dan mendesak pembukaan sederet dokumen kepada publik.

Dokumen yang dimaksud yaitu studi kelayakan, Analisis Mengenai Dokumen Lingkungan (Amdal) PLTSa, kajian risiko kesehatan masyarakat, detil kemampuan alat pendeteksi emisi pada cerobong PLTSa, skema pengelolaan abu terbang (fly ash) dan abu dasar (bottom ash), serta dasar pemilihan lokasi proyek.

Masyarakat mengkhawatirkan dampak lingkungan dan kesehatan dari fasilitas tersebut. “Area perencanaan pembangunan PLTSa berada sangat dekat dengan kawasan permukiman warga, bahkan pada beberapa titik hanya dipisahkan oleh pagar atau tembok pembatas,” kata Geram PLTSa melalui keterangan tertulis kepada Katadata, beberapa waktu lalu.

Peta PLTSa Makassar (GERAM PLTSa)

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa Makassar di tengah pemukiman banjir protes dari warga dan pegiat lingkungan. Namun, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menilai ini bukan masalah. Apa alasannya?

Jumhur menjelaskan, pabrik tersebut akan beroperasi secara tertutup. “Kalau semua prosesnya, PLTSa itu kayak pabrik. Itu enggak kelihatan sampahnya,” kata Jumhur kepada Katadata, di Riau, Kamis (18/6).

“PLTSa yang benar itu kayak pabrik saja, jangan disamakan dengan PLTSa seperti melihat TPA (tempat pembuangan akhir) open dumping,” ujar dia menambahkan.

Problemnya, yang dikhawatirkan warga dan pegiat lingkungan bukan cuma gunungan sampah, tapi polusi dari pemrosesan sampah menjadi listrik.

Penasehat Senior lembaga yang fokus pada perlindungan publik Nexus3 Foundation Yuyun Ismawati mengatakan, pada jarak berapa pun, aktivitas pembakaran sampah menjadi listrik tetap menebar risiko kesehatan.

Yuyun menjelaskan senyawa dioksin, senyawa kimia berbahaya dapat terbentuk dari proses pembakaran, termasuk PLTSa. Senyawa ini bisa menempel di ragam objek, termasuk berisiko saat beterbangan di udara.

“Efek dioksin ini pada setiap orang bisa berbeda. Tapi, sebagian besar bisa memengaruhi pernapasan dan keseimbangan hormon,” ujar Yuyun, dalam Konferensi Pers pada Mei lalu. Belum lagi partikel halus PM 2.5 atau PM 10 yang beterbangan.

“Kalau soal safeguard, mau sampai 5 km, sampai 20 km pun, risiko untuk kena kanker juga ada ya,” ucapnya menambahkan. Meski begitu, regulasi yang ada tidak mengatur sama sekali soal jarak dari pemukiman.

Menurut dia, tiap negara punya standar masing-masing soal jarak dari pemukiman. Di Inggris, jaraknya hanya 1,5 kilometer. Namun, warga di sekitar PLTSa di Inggris disebut lebih banyak bersuara, komplain, atau memilih pindah hunian.

Keberadaan PLTSa bukan hanya merugikan warga secara kesehatan tapi finansial. “Nilai tanah, nilai rumah, itu akan turun drastis. Warga bisa protes dengan alasan itu,” kata Yuyun.

Perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menolak PLTSa alias Geram PLTSa meminta perusahaan mendesak perusahaan untuk membuka studi kelayakan dan Analisis Mengenai Dokumen Lingkungan (Amdal) PLTSa sebelum melanjutkan pembangunan.

Geram juga meminta perusahaan membuka kajian risiko kesehatan masyarakat, detil kemampuan alat pendeteksi emisi pada cerobong PLTSa, skema pengelolaan abu terbang (fly ash) dan abu dasar (bottom ash), serta dasar pemilihan lokasi proyek.

“Area perencanaan pembangunan PLTSa berada sangat dekat dengan kawasan permukiman warga, bahkan pada beberapa titik hanya dipisahkan oleh pagar atau tembok pembatas,” ujar Aliansi kepada Katadata, beberapa waktu lalu.

Peta PLTSa Makassar (GERAM PLTSa)

Aliansi Gerakan Rakyat Menolak Lokasi Pembangunan PLTSa (GERAM PLTSa) Makassar meminta dokumen studi kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek tersebut dibuka ke publik. Ini khususnya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tamalanrea, Makassar, yang letaknya berdempetan dengan permukiman warga.

Keterbukaan itu untuk memenuhi hak dan menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan proyek tersebut.

Berdasarkan peta yang diberikan Aliansi GERAM, PLTSa betul-betul berada di tengah permukiman, bahkan hanya berbatasan tembok dengan ruang hidup warga. Informasi yang terlihat dalam peta ini sekaligus mengoreksi informasi sebelumnya yang menyebutkan jarak PLTSa sekitar 250 meter dari permukiman.

Peta lokasi PLTsa Makassar yang terletak di tengah-tengah permukiman warga. Dok: Aliansi GERAM

“Area rencana pembangunan PLTSa berada sangat dekat dengan kawasan permukiman warga, bahkan pada beberapa titik hanya dipisahkan oleh pagar atau tembok pembatas,” ujar Aliansi kepada Katadata, dikutip pada Senin (15/6).

Padahal, Penasehat Senior lembaga yang fokus pada perlindungan publik Nexus3 Foundation Yuyun Ismawati mengatakan, pada jarak berapa pun, aktivitas pembakaran sampah menjadi listrik ini tetap menebar risiko kesehatan. Bila merujuk pada sebuah hasil studi, risikonya bahkan bisa dirasakan pada radius 5 kilometer.

Lokasi PLTSa Makassar yang berdampingan dengan permukiman warga, membuat risiko terhadap kesehatan warga cukup tinggi.

“Jadi risiko-risiko terkena dampak ini cukup tinggi untuk warga yang tinggal di situ,” kata Yuyun, dalam konferensi pers pada Mei lalu.

Senyawa Dioksin Hasil Proses Pembakaran Berisiko Terhirup

Yuyun mengatakan dari sisi kesehatan, yang perlu diwaspadai antara lain senyawa dioksin. Ini senyawa kimia berbahaya yang dapat terbentuk dari proses pembakaran, termasuk pembakaran sampah secara terbuka maupun saat operasi produksi semen hingga PLTSa.

Senyawa ini dapat menempel di ragam objek, termasuk berisiko terhirup saat beterbangan di udara. “Efek dioksin ini pada setiap orang bisa berbeda. Tapi, sebagian besar bisa memengaruhi pernapasan dan keseimbangan hormon,” ujar dia.

Dalam pembakaran sampah dengan metode insinerator, sebanyak 90% dioksin terkandung dalam abu sisa atau fly ash dan bottom ash, sedangkan 3% lepas ke udara, dan sekitar 4,5% lainnya pada terkandung dalam limbah padat atau slag.

Sekalipun fasilitas insinerator dilengkapi penyaring di bagian cerobong, residu dan senyawa kimia berbahaya akan terkonsentrasi di titik lainnya. “Jadi sebagian besar nanti karena ada penyaring di cerobong, maka racun terkumpul di abu atau residunya,” ucap Yuyun.

Risiko lainnya berasal dari partikulat halus PM2,5 dan PM10 dari aktivitas pembakaran. Partikulat ini bisa menimbulkan gangguan pada mata, peradangan hidung, penyakit pernapasan, hingga penyakit kardiovaskular.

Karena itu, Aliansi meminta keterbukaan akan sejumlah dokumen, yaitu:

• Hasil studi kelayakan dan Amdal
• Kajian risiko kesehatan masyarakat, mempertimbangkan kedekatan fasilitas dengan kawasan permukiman
• Detil kemampuan alat pendeteksi emisi pada cerobong PLTSa
• Skema pengelolaan abu terbang (fly ash) dan abu dasar (bottom ash) yang dihasilkan insinerasi
• Dasar pemilihan lokasi proyek dan jika ada, kajian alternatif lokasi yang lebih aman bagi masyarakat

Asosiasi Daur Ulang Indonesia (ADUPI) mengingatkan pemerintah agar cermat menghitung kebutuhan bahan baku Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan pengolahan sampah menjadi bahan bakar minyak (BBM). Perhitungan ini penting untuk menghindari persaingan pasokan sampah antara sektor energi dan industri daur ulang.

Executive Director ADUPI Hadiyan Fariz mengatakan, pemerintah perlu menetapkan jenis sampah yang memang layak digunakan sebagai bahan bakar PLTSa dan BBM, misalnya sampah plastik yang sulit atau tidak ekonomis untuk didaur ulang.

“Jangan sampai dia memakan bahan baku dari industri lain yang secara nilai ekonomi lebih tinggi,” kata Fariz kepada Katadata, dikutip pada Jumat (12/6).

Dia mencontohkan botol plastik jenis polyethylene terephthalate (PET) yang relatif mudah dan efisien untuk didaur ulang, sebaiknya tetap dimanfaatkan sebagai bahan baku industri daur ulang, bukan dialihkan menjadi sumber energi.

Sebagai informasi, pemerintah bersiap merilis aturan untuk mendorong program sampah dari BBM, setelah sebelumnya merilis rangkaian regulasi untuk mendukung program waste to energy atau PLTSa,

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan payung hukum pengolahan sampah menjadi BBM terbarukan.

“Jadi karena BBM naik harganya, nanti sampah plastik itu bisa digunakan untuk BBM terbarukan,” kata Eniya dalam Ministerial Dialogue on Climate Change di Invirotech 2026, Jakarta, Kamis (11/6).

Fariz memperingatkan risiko kekurangan pasokan sampah bila tak ada perhitungan jelas. “Ini (program energi dari sampah) memanfaatkan legacy waste yang kalau dipakai terus akan habis. Kalau sudah habis, mau pakai bahan baku dari mana?” ujarnya.

Kondisi saat ini, industri daur ulang dalam negeri pun menghadapi persoalan kekurangan pasokan. Dari kapasitas daur ulang domestik sekitar 3 juta ton per tahun, yang saat ini terpakai baru sekitar 1,4 juta ton.

“Jadi bisa dibayangkan, kalau ada pabrik daur ulang itu setengahnya menganggur,” kata Fariz. Padahal bila didukung, industri ini mampu mengurangi sekitar 10 persen timbulan sampah plastik di Indonesia.

Fariz menjelaskan sebagian besar bahan baku industri daur ulang berasal dari dalam negeri. Namun, sekitar 200 ribu ton sampah masih harus diimpor setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan industri.

Persoalan pasokan ini berkaitan dengan belum memadainya infrastruktur pengelolaan sampah, terutama fasilitas pemilahan. Akibatnya, pasokan bahan baku masih bergantung pada sektor informal seperti pemulung dan pelapak.

“Efisiensinya rendah, kapasitasnya juga rendah. Itu yang menyebabkan utilisasi kami juga rendah,” ujarnya.

Kondisi ini membuat industri ini tidak tumbuh dengan "proper". Pemulung yang posisinya sebagai pekerja informal di tak mendapatkan perlindungan yang cukup: tanpa pelindung diri dan jaminan ketenagakerjaan.

Di sisi lain, industri berisiko jadi sumber pencemar baru karena teknis operasi yang tidak sesuai standar keamanan. Dia menyarankan industri daur ulang yang menyerap externalities atau dampak dari kegiatan industri lain bisa didukung dengan insentif agar tumbuh lebih rapi dan sehat.

Pengembang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Makassar, PT SUS Environment, menjamin PLTSa yang akan dibangun berdekatan dengan pemukiman warga tersebut aman. Sejak awal perencanaan, proyek ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan.

SUS Environment merupakan perusahaan konsorsium antara Shanghai SUS Environment dan PT Grand Puri Indonesia. Perusahaan ini dipercaya menggarap salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berupa PLTSa.

Namun, keberadaan PLTSa ini terus menjadi sorotan dan menuai kekhawatiran, sebab fasilitas yang akan mengolah 1.000 ton sampah per hari itu hanya berjarak sekitar 250 meter dari pemukiman warga.

Investment Director Indonesia Representative Office SUS Environment International, Mikael Jazdzyk, menjelaskan bahwa apa pun yang keluar dari cerobong asap pabrik pembakaran sampah tersebut aman.

“Itu benar-benar mematuhi baku mutu emisi udara yang ditetapkan pemerintah. Sejujurnya, emisinya bahkan bisa lebih rendah dari standar di Indonesia,” kata Mikael kepada Katadata, dikutip pada Jumat (12/6).

Cerobong ini dilengkapi dengan sensor yang terus dipantau sepanjang waktu. Bila emisi beberapa jenis gas itu melampaui baku mutu, maka sensor akan mengirim sinyal dan menutup cerobong. Asap akan dialihkan ke lokasi khusus sehingga tidak menyebar ke lingkungan.

Selain itu, dia mengatakan tidak ada sampah yang akan menggunung di lokasi. Sebelum diolah di fasilitas insinerator, sampah akan disimpan di tempat yang disebut bunker. “Bunker ini benar-benar tertutup dan bertekanan negatif,” ujar dia.

Bertekanan negatif (negative pressure) berarti tekanan udara di dalam bunker lebih rendah daripada di luar. Alhasil, bau dan gas dari sampah tidak mudah keluar ke lingkungan sekitar sebelum diproses di fasilitas insinerator.

Kekosongan Regulasi: Pemerintah Tak Atur Jarak PLTSa dari Pemukiman

Mikael menjelaskan perusahaan tidak melanggar aturan soal lokasi. Pasalnya, tidak ada peraturan mengenai batas atau jarak PLTSa dari pemukiman.

“Jika kebijakannya tidak ada, itu bukan salah kami. Kami akan mematuhi hukum bila memang, misalnya, aturannya menyebutkan harus berjarak 100 meter, 500 meter, itu tidak masalah,” kata Mikael.

Penetapan lokasi yang tak jauh dari pemukiman tak lepas dari kesulitan perusahaan mendapatkan lahan di Indonesia. Menurut dia, ruang-ruang yang tersedia cenderung berdekatan dengan pemukiman warga.

Namun, lagi-lagi, dia meyakinkan bahwa operasi PLTSa aman. Dia pun menyebut soal adanya PLTSa di negara lain yang berlokasi di samping rumah sakit.

Meski begitu, dia mengakui perlunya aturan yang jelas demi kenyamanan bersama. Di Cina yang sudah lama memanfaatkan teknologi ini, data emisi keluaran setiap fasilitas dipantau langsung oleh pihak yang berwenang. Jadi, bila melanggar baku mutu, maka pengelola bisa mendapat teguran hingga ancaman pidana.

“Jadi ada banyak hal yang harus diatur, kebijakan, standar, implementasinya, dan harus ada sanksi juga,” ujar Mikael.

Menurut dia, perusahaan sudah berdialog dengan masyarakat untuk menjawab kekhawatiran yang merebak.

Studi Kelayakan dan AMDAL Selesai, PLTSa Siap Konstruksi

Proyek ini sempat terkendala akibat perubahan regulasi. Semula, payung hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Namun kemudian, regulasi ini direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Mikael menjelaskan, “Saat proses transisi (aturan) ini selesai, kami siap untuk konstruksi,” ujar Mikael.

Nexus3 Foundation Peringatkan Risiko Kesehatan dalam Radius Berkilo-kilo Meter

Penasehat Senior lembaga yang fokus pada perlindungan publik Nexus3 Foundation Yuyun Ismawati mengatakan, pada jarak berapa pun, aktivitas pembakaran sampah menjadi listrik akan menebarkan risiko kesehatan. Bila merujuk pada sebuah hasil studi, risikonya bisa mencapai radius 5 kilometer.

“Kalau yang di Makassar (jaraknya) 250 meter ya, tidak sampai 5 kilometer, jadi risiko-risiko terkena dampak ini cukup tinggi untuk warga yang tinggal di situ,” kata Yuyun, dalam konferensi pers ‘Delusi Mengubah Sampah menjadi Energi Listrik’, pada Kamis (21/5).

Dia mengungkapkan adanya kelalaian pemerintah dari segi aturan. Pasalnya, tidak ada ketetapan pemerintah tentang kriteria ketat soal lokasi PLTSa.

Sejauh ini, Kementerian Lingkungan Hidup baru menjelaskan, lokasi PLTSa membutuhkan luas lahan 4-5 hektare dan dekat dengan sumber air. Sebab, perlu banyak air untuk membasuh uap dari pembakaran sampah.

Yuyun meminta pemerintah dan perusahaan merilis studi kelayakan PLTSa yang dimaksud kepada publik. Dia menekankan proyek harus layak secara ekonomi, teknis, dan lingkungan, sebelum mendapat lampu hijau untuk menggarap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Bahaya Dioxin hingga Partikel Halus

Yuyun menjelaskan, dari sisi kesehatan, yang perlu diwaspadai antara lain senyawa dioxin. Ini senyawa kimia berbahaya yang dapat terbentuk dari proses pembakaran, termasuk pembakaran sampah secara terbuka maupun saat operasi produksi semen hingga PLTSa.

Yuyun menjelaskan, senyawa ini dapat menempel di ragam objek, termasuk berisiko terhirup saat beterbangan di udara. “Efek dioxin ini pada setiap orang bisa berbeda. Tapi sebagian besar bisa memengaruhi pernapasan dan keseimbangan hormon,” ujar dia.

Dalam pembakaran sampah dengan metode insinerator, sebanyak 90 persen dioxin terkandung dalam abu sisa atau fly ash dan bottom ash, sedangkan 3 persen lepas ke udara, dan sekitar 4,5 persen lainnya pada terkandung dalam limbah padat atau slag.

Sekalipun fasilitas insinerator dilengkapi penyaring di bagian cerobong, residu dan senyawa kimia berbahaya akan terkonsentrasi di titik lainnya. “Jadi sebagian besar nanti karena ada penyaring di cerobong, maka racun terkumpul di abu atau residunya,” ucap Yuyun.

Risiko lainnya berasal dari partikulat halus PM2,5 dan PM10 dari aktivitas pembakaran. Partikulat ini bisa menimbulkan gangguan pada mata, peradangan hidung, penyakit pernapasan, hingga penyakit kardiovaskular.

Sebanyak 85 perusahaan masuk Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) untuk proyek sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (WtE) tahap dua. Ini merupakan tahap awal untuk bisa mengikuti lelang. Jumlah peserta tersebut meningkat hampir empat kali lipat dari tahap satu yang sebanyak 24 perusahaan.

CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara Fadli Rahman mengatakan, peningkatan jumlah peserta ini mencerminkan besarnya potensi bisnis WtE, yang juga artinya peluang aliran investasi buat Indonesia. Daya Energi Bersih Nusantara alias Denera adalah holding usaha baru yang dibentuk oleh Danantara untuk mengurus proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) ini.

Fadli meyakini daya tarik proyek ini akan semakin menguat bila dijalankan dengan tata kelola yang baik. “Untuk itu kami terus berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses seleksi mitra WtE ini dilakukan secara transparan dan kompetitif,” kata Fadli yang juga Direktur Investasi Danantara Investment Management, dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (26/5).

Dia menjelaskan, perusahaan yang masuk dalam DPT berasal dari dalam dan luar negeri. Terdapat perusahaan asal Korea Selatan dan Jepang, dengan pengalaman panjang dalam pengelolaan sampah menjadi energi. Kedua negara dikenal mengembangkan teknologi insinerasi modern dengan standar emisi ketat. Selain itu, terdapat perusahaan-perusahaan asal Cina, Eropa, India, dan Singapura.

Meski diramaikan dengan perusahaan dari luar negeri, Fadli mengatakan, teknologi pengolahan yang akan digunakan harus relevan dengan kondisi lokal Indonesia. Sebab itu, seleksi akan bertumpu pada pengalaman teknis dan rekam jejak perusahaan dalam pengelolaan sampah, bukan negara asal perusahaan.

Praktisi dan pemerhati energi Feiral Rizky Batubara menilai, pendekatan terhadap proyek ini perlu ditempatkan dalam konteks penyelesaian darurat sampah nasional. Menurutnya, fungsi utama WtE adalah instrumen penyelamatan lingkungan, sementara listrik yang dihasilkan merupakan manfaat tambahan dari proses tersebut.

Keberhasilan proyek WtE akan sangat ditentukan oleh transparansi tata kelola, kepastian regulasi, dan keberlanjutan pembiayaan hijau. “Proyek seperti Waste-to-Energy ini membutuhkan kombinasi teknologi, pembiayaan, dan tata kelola yang benar-benar matang,” ucapnya.

Di tahap berikutnya, 85 perusahaan ini akan dievaluasi dari aspek teknis, kesiapan biaya, kesesuaian teknologi, hingga kemampuan operasionalnya di lapangan. Adapun pemerintah membidik pembangunan fasilitas WtE di lebih dari 30 titik di berbagai wilayah Indonesia.

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Makassar menuai protes dari warga sekitar. Penyebabnya, lokasi pembangkit disebut terlalu dekat dengan pemukiman dan dikhawatirkan berpengaruh ke kesehatan.

Perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menolak PLTSa (Geram PLTSa), Akbar, menjelaskan bahwa pihaknya bukan menolak proyek secara keseluruhan, melainkan menolak lokasinya.

“Pemerintah seharusnya melihat kondisi masyarakat secara langsung sebelum mengambil keputusan,” ujar dia, saat aksi di depan Gedung Eterno, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, beberapa waktu lalu.

Proyek PLTSa ini sudah direncanakan sejak 2023. Payung hukumnya, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Penasehat Senior Nexus3 Foundation Yuyun Ismawati mengatakan, pada jarak berapa pun, aktivitas pembakaran sampah menjadi listrik ini akan menebarkan risiko kesehatan. Dia kemudian menyinggung adanya hasil studi yang menyebutkan bahwa risiko tersebut berdampak hingga radius 5 kilometer.

“Kalau yang di Makassar (jaraknya) 250 meter ya, tidak sampai 5 kilometer, jadi risiko-risiko terkena dampak ini cukup tinggi untuk warga yang tinggal di situ,” kata Yuyun, dalam konferensi pers ‘Delusi Mengubah Sampah menjadi Energi Listrik’, pada Kamis (21/5).

Dia menyoroti tidak adanya ketetapan pemerintah tentang kriteria tempat pembangunan PLTSa. Sejauh ini, Kementerian Lingkungan Hidup baru menjelaskan, lokasi PLTSa membutuhkan luas lahan 4-5 hektare dan dekat dengan sumber air. Sebab, perlu banyak air untuk membasuh uap dari pembakaran sampah.

Yuyun meminta studi kelayakan dirilis ke publik sebelum proyek PLTSa digarap. Proyek harus layak secara ekonomi, teknis, dan lingkungan, sebelum mendapat lampu hijau untuk menggarap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Dia menekankan, secara teknis, fasilitas PLTSa tidak layak dibangun di tengah permukiman warga.

Senyawa dan Partikel Berbahaya dari PLTSa

Risiko kesehatan yang perlu diwaspadai antara lain dari dioxin. Ini senyawa kimia berbahaya yang dapat terbentuk dari proses pembakaran, termasuk ketika membakar sampah secara terbuka, industri semen, hingga PLTSa.

Yuyun menjelaskan, senyawa ini dapat menempel di ragam objek, termasuk berisiko terhirup saat beterbangan di udara. “Efek dioxin ini pada setiap orang bisa berbeda. Tapi sebagian besar bisa memengaruhi pernapasan dan keseimbangan hormon,” ujar dia.

Dalam pembakaran sampah dengan metode insinerator, sebanyak 90 persen dioxin terkandung dalam abu sisa atau fly ash dan bottom ash, 3 persen lepas ke udara, dan sekitar 4,5 persen lainnya pada limbah slag. Sekali pun fasilitas insinerator dilengkapi penyaring di bagian cerobong, residu dan senyawa kimia berbahaya akan terkonsentrasi di titik lainnya.

“Jadi sebagian besar nanti karena ada penyaring di cerobong, maka racun terkumpul di abu atau residunya,” ucap Yuyun.

Risiko lainnya berasal dari partikulat halus PM2,5 dan PM10 dari aktivitas pembakaran. Partikulat ini bisa menimbulkan gangguan pada mata, peradangan hidung, penyakit pernapasan, hingga penyakit kardiovaskular.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menggandeng Danantara untuk membangun dua Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) baru guna menuntaskan persoalan sampah di ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama untuk menyasar dua titik utama pengelolaan sampah ibu kota.

"Hari ini Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Danantara untuk dua lokasi pembangkit listrik tenaga sampah. Satu di Bantargebang dan satunya di Tunjungan, di Kamal Muara," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Ia menegaskan proyek infrastruktur ini akan melengkapi fasilitas pengolahan yang sudah ada, sehingga Jakarta nantinya memiliki total tiga mesin PLTSa yang terintegrasi.

"Sebagai komitmen Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun PLTSa termasuk yang ada di Sunter, sehingga dengan demikian DKI Jakarta akan ada 3 pembangkit listrik tenaga sampah, ditambah dengan RDF Rorotan yang sekarang ini sebenarnya sudah beroperasi," ujar Pramono.

Sebagai langkah pelengkap agar mesin pengolahan bekerja maksimal, Pemprov DKI juga menerbitkan regulasi khusus untuk menggerakkan warga memilah sampah secara mandiri.

"Saya sudah menandatangani instruksi gubernur untuk proses pemilahan dan dalam waktu dekat kami akan bekerja sama dengan kementerian lingkungan hidup untuk deklarasi pemilahan sampah yang ada di Jakarta," ujar Pramono.

Pramono meyakini kebijakan baru tersebut telah diuji coba dan berjalan di beberapa kawasan Jakarta Utara.

"Karena ingub-nya (instruksi gubernur) sudah saya tandatangani, itu merupakan gerakan bersama dan sebagai percontohan sebenarnya sudah dimulai di Rorotan, di Cilincing dan sebagainya," ucap Pramono.

Ia juga menargetkan gerakan kesadaran lingkungan ini akan segera dieksekusi secara menyeluruh dan serentak di seluruh wilayah.

"Mudah-mudahan minggu depan gerakan ini menjadi gerakan yang masif dilakukan oleh semua kota administrasi yang ada di Jakarta," ujar Pramono.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengungkap proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy) di Jakarta diperkirakan menelan investasi jumbo hingga US$1 miliar atau sekitar Rp17,37 triliun (asumsi kurs Rp17.375 per US$).

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Jakarta saat ini masih dalam tahap perencanaan dan pengkajian lokasi, dengan opsi pembangunan di Bantargebang, Sunter, serta satu lokasi lainnya.

Rosan menyampaikan nilai investasi proyek tersebut bersifat fleksibel, tergantung kapasitas pengolahan yang dibangun.

“Kalau 8.000 [ton] ya investasinya kurang lebih US$1 miliar ya, tetapi mungkin kita akan bangunnya bisa jadi lebih dari 8.000 [ton]. Kenapa? Untuk bisa ambil sampah lamanya karena harapannya nanti di Bantargebang itu bersih,” kata Rosan saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Rosan mengatakan, kapasitas pembangunan fasilitas pengolahan sampah berpotensi ditingkatkan dari rencana awal 8.000 ton menjadi 10.000–12.000 ton per hari. Hal ini agar mampu mengolah timbunan sampah lama sekaligus sampah baru.

“Karena dengan teknologi yang baru ini sampah lama pun itu bisa keambil juga. Tidak hanya sampah baru saja. Tapi outcome memang mungkin efisiensinya lebih rendah, tetapi semua sampah lama dan baru itu bisa diambil. Bisa langsung diolah, tidak perlu dipisah-pisahkan lagi,” ujarnya.

Terlebih, Rosan mengatakan, volume sampah di Jakarta saat ini mencapai sekitar 8.000 ton per hari, sementara timbunan di Bantargebang telah menembus sekitar 60 juta ton dari sebelumnya 58 juta ton. Menurutnya, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik sangat mendesak untuk segera ditindaklanjuti.

Adapun, Rosan menambahkan pembangunan fasilitas direncanakan di beberapa lokasi seperti Bantargebang dan Sunter, serta satu lokasi alternatif lain yang masih dikaji untuk menentukan opsi paling efisien, terbaik, dan tercepat. Ia menargetkan proyek tersebut dapat mulai beroperasi pada awal 2028.

Lebih lanjut, Rosan menjelaskan kapasitas proyek PSEL tidak hanya difokuskan pada sampah baru, melainkan juga diarahkan untuk mengurangi timbunan lama yang telah menumpuk selama bertahun-tahun di Bantargebang. Dengan teknologi yang digunakan, sampah lama maupun baru dapat langsung diolah tanpa proses pemilahan.

Selain itu, listrik yang dihasilkan dari proyek PSEL tersebut akan diserap oleh PT PLN (Persero) dengan tarif yang telah ditetapkan pemerintah, yakni US$20 per kWh.

IDXChannel - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Danantara terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Rencananya, dua PLTSa dibangun di TPST Bantargebang dan Kamal Muara.

"Hari ini Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Danantara untuk dua lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Satu di Bantargebang dan satunya di Tunjungan, di Kamal Muara," ucap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (4/5/2026).

Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan sampah di Ibu Kota. Pramono menyebut pihaknya juga menyiapkan satu PLTSa di wilayah Sunter, Jakarta Utara.

"Sebagai komitmen Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun PLTSa, termasuk yang ada di Sunter," tuturnya.

Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta akan memiliki tiga fasilitas PLTSa yang berfungsi mengolah sampah menjadi energi listrik. Pengelolaan sampah di Ibu Kota juga akan didukung dengan keberadaan RDF di Rorotan.

"DKI Jakarta akan ada tiga pembangkit listrik tenaga sampah, ditambah dengan RDF Rorotan yang sekarang ini sebenarnya sudah beroperasi," ucap dia.

Pramono berharap melalui kerja sama ini, permasalahan pengelolaan sampah di Jakarta bisa tertangani dengan baik.

"Mudah-mudahan persoalan sampah di Jakarta akan tertangani dengan baik," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo berupaya menuntaskan persoalan sampah di Jakarta dengan mengajak Danantara membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan menandatangani Instruksi Gubernur (Ingub) terkait pemilihan sampah.

Pertama, terkait penandatanganan dengan Danantara direncanakan berlangsung pada hari ini, Senin (4/5/2026). Kerja sama ditujukan untuk dua lokasi PLTSa, yakni Bantar Gebang dan Tunjungan.

"Sebagai komitmen Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun PLTSa (Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), termasuk yang ada di Sunter. Sehingga dengan demikian, DKI Jakarta akan ada tiga pembangkit listrik tenaga sampah, ditambah dengan RDF Rorotan yang sekarang ini sebenarnya sudah beroperasi," katanya usai di Balai Kota DKI Jakarta.

Pramono berharap melalui upaya ini dapat mengentaskan permasalahan sampah di DKI Jakarta secara baik.

Selain itu, Pramono menyebut telah menandatangani Ingub Pemilihan Sampah dan dalam waktu dekat akan bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk membahas kolaborasi guna memilah sampah.

"Saya sudah menandatangani Instruksi Gubernur untuk proses pemilahan. Dan dalam waktu dekat kami akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk deklarasi pemilahan sampah yang ada di Jakarta," ucapnya.

Menurutnya, penandatanganan Ingub adalah gerakan bersama meyelesaikan masalah sampah. Dia mencontohkan Rorotan sebagai salah satu tempat pengelolaan sampah.

Dia juga menegaskan bahwa langkah ini harus dilakukan secara masif sehingga sampah-sampah di Jakarta tidak lagi menjadi permasalahan.

"Tetapi nanti mudah-mudahan minggu depan gerakan ini menjadi gerakan yang masif dilakukan oleh semua kota administrasi yang ada di Jakarta," tandasnya.