Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi dan menginstruksikan posko siaga aktif 24 jam hingga 20 April 2026 menyusul potensi cuaca ekstrem di wilayah tersebut.

Penetapan status siaga ini dilakukan berdasarkan peringatan dini BMKG terkait potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir dalam beberapa hari ke depan. Kondisi atmosfer yang dipengaruhi pola siklonik, shearline, dan konvergensi diperkirakan memicu hujan intensitas sedang hingga lebat di hampir seluruh wilayah Aceh pada periode 11–20 April 2026.

“Kami meminta BPBD di kabupaten/kota untuk melakukan aktivasi posko dan memantau perkembangan cuaca secara real-time bersama BMKG dan BPBA. Periode siaga ini sangat krusial guna meminimalisir dampak risiko,” ujar Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Potensi cuaca ekstrem tersebut dinilai dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak menunda langkah mitigasi dan segera memperkuat kesiapsiagaan di lapangan.

Dalam arahannya, M. Nasir menegaskan pentingnya normalisasi infrastruktur air melalui pembersihan drainase, sungai, serta pengerukan sedimentasi guna mencegah terjadinya luapan air. Selain itu, pemangkasan pohon rawan tumbang serta pengamanan baliho dan utilitas berisiko tinggi juga menjadi prioritas.

Petugas di lapangan diminta meningkatkan patroli rutin di kawasan rawan banjir, tanah longsor, serta daerah aliran sungai (DAS) yang kritis. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan deteksi dini serta respons cepat jika terjadi bencana.

Pemerintah Aceh menginstruksikan mobilisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) serta penempatan alat berat di titik-titik strategis. Seluruh sarana pendukung seperti perahu motor, kendaraan evakuasi, logistik darurat, hingga tenda pengungsian harus dipastikan dalam kondisi siap pakai.

Selain itu, jalur evakuasi dan lokasi pengungsian diminta untuk diverifikasi ulang guna memastikan keamanan masyarakat apabila terjadi kondisi darurat. Hal ini penting untuk meminimalisir risiko korban jiwa saat proses evakuasi berlangsung.

Pemerintah Aceh juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan bencana. Koordinasi intensif harus dilakukan dengan TNI/Polri serta instansi vertikal seperti BPJN, BWSS, SAR, PLN, dan Telkom agar komunikasi dan respons berjalan optimal.

Optimalisasi sistem peringatan dini (early warning system) menjadi salah satu fokus utama dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem. Camat, keuchik, dan perangkat desa diminta aktif menyebarkan informasi cuaca kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media lokal dan grup digital.

“Jangan ada informasi yang terputus. Serangkaian langkah preventif ini diharapkan mampu meminimalisir risiko dampak cuaca ekstrem selama periode siaga yang berlangsung hingga 20 April 2026,” tegas M. Nasir.

Di tingkat daerah, Bupati Aceh Barat Daya Safaruddin juga mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.

“Mengingat kondisi seperti ini, saya mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. Seluruh OPD juga harus menyiapkan kesiapsiagaan,” ujarnya.

Safaruddin menegaskan pentingnya kesiapan personel dan peralatan di tingkat BPBK, serta perlunya pemantauan intensif di wilayah rawan. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk terus mengikuti informasi cuaca dan menghindari aktivitas di daerah berisiko tinggi.

“Masyarakat juga kita imbau agar memantau informasi cuaca secara berkala dan menghindari aktivitas di daerah-daerah rawan bencana saat terjadinya angin dan hujan lebat,” katanya.

Selain itu, pemerintah gampong diminta memastikan seluruh saluran air dalam kondisi bersih guna mencegah penyumbatan yang dapat memicu banjir.

“Deteksi dini dan persiapan itu penting untuk meminimalisir dampak bencana. Maka, seluruh saluran di gampong-gampong harus dibersihkan,” ujar Safaruddin.

Dia juga berharap seluruh unsur Forkopimda dapat bekerja sama dalam menghadapi potensi bencana tersebut. “Insya Allah dengan kerja sama semua pihak, kita dapat meminimalisir dampak bencana jika itu terjadi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Personel Direktorat Samapta Polda Metro Jaya mengevakuasi warga terdampak banjir di Jalan Pengantin Ali 7, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (21/3/2026). Evakuasi dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat melalui layanan darurat Polri 110.

"Kami hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak banjir atau situasi darurat lainnya mendapatkan bantuan secara cepat, tepat dan profesional," kata Direktur Samapta Polda Metro Jaya Kombes Pol. Wahyu Dwi Ariwibowo dikutip dari Antara, Minggu (22/3/2026).

Selain melakukan evakuasi terhadap warga yang membutuhkan bantuan, personel kepolisian juga melaksanakan patroli siaga bencana di sekitar lokasi guna mengantisipasi potensi kondisi darurat yang dapat berkembang.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan layanan kepolisian saat menghadapi kondisi darurat.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk segera memanfaatkan layanan respon cepat Polri 110 apabila menemukan situasi darurat, bencana, atau membutuhkan bantuan kepolisian lainnya. Layanan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri untuk merespons setiap kebutuhan masyarakat," katanya.

Dia menegaskan, Polda Metro Jaya akan terus mengedepankan langkah preventif dan responsif dalam menghadapi potensi bencana maupun kondisi darurat lainnya.

Adapun banjir di wilayah Ciracas terjadi akibat meluapnya Kali Cipinang yang merendam sedikitnya sembilan rukun warga (RW).

Bisnis.com, JAKARTA – Memasuki puncak musim hujan, masyarakat Indonesia harus selalu bersiap untuk menghadapi hujan intensitas tinggi yang dapat berujung banjir.

Bencana banjir di Indonesia lebih sering terjadi di daerah dataran rendah, khususnya di perkotaan yang memiliki tata kelola air yang kurang terencana baik dan deforestasi di dataran tinggi yang semakin masif.

Perlu diketahui, banjir dapat terjadi hanya dalam hitungan beberapa menit hingga jam setelah hujan deras yang panjang. Banjir dapat berlangsung dalam waktu berhari-hari, tergantung dari volume air yang melanda. Dikarenakan intensitas banjir yang kurang dapat diketahui dan dapat terjadi cepat, penting sekali untuk selalu menyiapkan tas siaga bencana (tas darurat).

Melansir BPBD Malang Kota, Tas Siaga Bencana adalah tas/ransel darurat yang disiapkan oleh setiap keluarga sebagai langkah antisipasi apabila terjadi bencana alam atau kondisi darurat lainnya. Tas ini penting untuk disiapkan karena dapat memenuhi kebutuhan dasar sementara selama masa awal bencana, terutama saat bantuan belum dapat segera diterima. Selain itu, dapat Tas Siaga Bencana juga bertujuan untuk memudahkan proses evakuasi sehingga masyarakat dapat bergerak lebih cepat dalam situasi darurat.

Daftar perlengkapan penting yang disarankan untuk dimasukkan ke dalam Tas Siaga Bencana

1. Dokumen dan surat penting

Surat penting yang wajib disiapkan dalam Tas Siaga Bencana meliputi sertifikat tanah, surat kendaraan, ijazah, akta kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, nomor kontak darurat, daftar nomor rekan atau saudara, Kartu BPJS, dan dokumen berharga lainnya yang sebaiknya disimpan dalam map tahan air.

2. Perlengkapan sandang

Siapkan pakaian yang dapat disiapkan untuk dipakai dalam waktu tiga hari, meliputi pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan pakaian pendukung lainnya.

3. Makanan ringan tahan lama

Untuk bertahan saat persediaan makanan menipis, dapat disiapkan mie instan, biskuit, sarden, abon, kornet, bubur instan, dan air mineral botol. Siapkan makanan kering lain yang mudah dikonsumsi, tidak cepat rusak, dan diperkirakan untuk memenuhi kebutuhan pangan selama tiga hari.

4. Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

P3K yang perlu disiapkan dalam Tas Siaga Bencana meliputi obat-obatan pribadi, antiseptik, perban, masker, hand sanitizer, paracetamol, obat alergi/gatal, tisu basah, serta obat-obatan umum yang diperlukan dalam kondisi darurat.

5. Alat komunikasi kecil

Agar tetap mendapatkan informasi terkait bencana, persiapkan telepon genggam yang dapat dipakai untuk menelepon tanpa internet, lengkap dengan baterai cadangan, charger, atau power bank.

6. Perlengkapan mandi

Dapat disiapkan sabun, sikat gigi, pasta gigi, sisir, cotton bud, dan perlengkapan kebersihan pribadi lainnya.

7. Peluit

Benda ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memberikan sinyal atau meminta pertolongan dalam situasi darurat.

8. Uang tunai

Siapkan uang tunai/cash secukupnya untuk kebutuhan mendesak selama kurang lebih tiga hari, karena transaksi non-tunai (terutama mobile Banking) biasanya sulit dijangkau saat bencana terjadi.

9. Alat penerangan

Senter, lampu kepala (headlamp), korek api, lilin, atau sumber cahaya lainnya yang dapat digunakan saat terjadi pemadaman listrik.

Tas Siaga Bencana yang sudah disiapkan dengan baik perlu juga untuk selalu dicek tanggal kedaluwarsa dari setiap produk yang disimpan dalam tas tersebut. Hal ini untuk mencegah barang tersebut tidak dapat dipakai saat sedang mengungsi.

Dengan menyiapkan Tas Siaga Bencana secara lengkap dan terencana, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta meminimalkan risiko dan kepanikan saat bencana terjadi. (Stefanus Bintang Agni)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 39 dapur umum yang didirikan Kementerian Sosial (Kemensos) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat membelanjakan Rp 2 miliar setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi korban banjir dan longsor.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan 39 dapur tersebut didirikan di lokasi-lokasi strategis dan dekat dengan pasokan bahan baku yang mudah dijangkau. “Dapur-dapur umum yang kami dirikan itu bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, ada juga yang bekerja sama dengan masyarakat. Artinya, dapur umum itu didirikan secara mandiri oleh masyarakat, kami membantu bahan-bahan bakunya,” ujar Mensos Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Mensos menambahkan, 39 dapur itu mampu memproduksi 420 ribu porsi makanan setiap harinya untuk melayani kebutuhan makan tiga kali sehari bagi para pengungsi. Selain dapur umum, Kemensos juga membelanjakan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan, utamanya barang-barang logistik kebutuhan sehari-hari bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Jadi, ini (dapur umum) terus berlangsung sudah dalam seminggu terakhir ini. Jumlahnya juga naik turun untuk porsinya, karena ada yang bisa kembali ke rumah, tapi ada di beberapa yang malah bertambah. Ini memang dinamis sekali di lapangan, kondisinya masih ada yang terisolir, sulit diakses, tetapi dengan kerja keras dan kerja bersama, sudah mulai ada pemulihan-pemulihan,” papar Mensos Saifullah Yusuf.

Kemensos juga telah melibatkan 648 Taruna Siaga Bencana (Tagana) di ketiga provinsi, terutama untuk membantu di dapur-dapur umum itu. “Mereka di sana untuk belanja bahan baku, mengantarkan, konsolidasi, koordinasi, sekaligus untuk memasak. Di sebagian titik kami juga sudah menyelenggarakan pelayanan psikososial,” ucap Mensos Saifullah Yusuf.

Jakarta (ANTARA) - Tim Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Siaga Bencana memastikan dapur umum yang didirikan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara memberikan makanan yang layak konsumsi kepada warga terdampak bencana.

Ketua Tim Energi dan Sumber Daya Mineral Siaga Bencana Rudy Sufahriadi menyatakan dapur umum di ketiga provinsi tersebut telah beroperasi penuh sejak 2 Desember 2025.

“Dalam situasi darurat seperti ini, kebutuhan makanan dengan gizi yang memadai sangat krusial, terutama bagi anak-anak, orang tua, dan ibu hamil dan menyusui. Dapur umum yang dibangun Tim ESDM Siaga Bencana memastikan mereka menerima makanan yang layak dan mencukupi,” kata Rudy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Khusus daerah Kabupaten Bireuen, Aceh, dapur umum dilengkapi oleh ketersediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG), tepatnya di Desa Punjot, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen.

Rudy, yang juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Hukum Sektor ESDM, mengatakan bahwa keberadaan dapur umum sangat krusial karena jumlah pengungsi yang harus diberi makan mencapai ratusan bahkan ribuan orang.

Tim ESDM Siaga Bencana berharap posko tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan harian pengungsi setempat secara berkelanjutan selama masa darurat.

Sebagai catatan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membentuk Tim ESDM Siaga Bencana yang dikerahkan bersama Emergency Response Team (ERT) dari berbagai perusahaan sektor ESDM.

Pembentukan tim itu bertujuan untuk menjalankan misi kemanusiaan sesuai amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Tim ESDM Siaga Bencana beroperasi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dengan fokus pada percepatan evakuasi, pemulihan akses, pelayanan medis, serta distribusi logistik ke wilayah terdampak banjir dan longsor.

Kehadiran tim ERT dari berbagai perusahaan, termasuk dukungan perusahaan baru, memperkuat upaya SAR, kesehatan, logistik, dan penggunaan alat berat di lapangan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membentuk Tim ESDM Siaga Bencana yang dikerahkan bersama Emergency Response Team (ERT) dari berbagai perusahaan sektor ESDM.

Tim ini dipastikan hadir di lokasi bencana untuk memberikan bantuan cepat, termasuk mendirikan dapur umum yang memenuhi kebutuhan pangan para pengungsi.

"Dapur umum di posko-posko pengungsian sudah beroperasi penuh baik di Sumatera Barat dan Utara sejak tanggal 2 Desember 2025 untuk membantu kebutuhan makan harian masyarakat di beberapa kecamatan terdampak bencana baik di Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun Aceh," ujar Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Hukum Sektor ESDM selaku Ketua Tim Energi dan Sumber Daya Mineral Siaga Bencana Rudy Sufahriadi ditemui usai Rapat Tindaklanjut Pasca Kunjungan Menteri ESDM Di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Jumat (5/12).

Rudy menjelaskan bahwa keberadaan dapur umum sangat krusial karena jumlah pengungsi yang harus diberi makan mencapai ratusan bahkan ribuan orang.

"Dalam situasi darurat seperti ini, kebutuhan makanan dengan gizi yang memadai sangat krusial, terutama bagi anak-anak, orang tua, dan ibu hamil dan menyusui. Dapur umum yang dibangun Tim ESDM Siaga Bencana memastikan mereka menerima makanan yang layak dan mencukupi," ujar Rudi.

Khusus daerah Bireuen mendapat perhatian khusus Menteri ESDM, dapur umum tersebut dilengkapi ketersediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Desa Punjot, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen. Posko ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan harian pengungsi setempat secara berkelanjutan selama masa darurat.

Untuk diketahui, Tim ESDM Siaga Bencana dibentuk untuk menjalankan misi kemanusiaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Operasi mereka di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh fokus pada percepatan evakuasi, pemulihan akses, pelayanan medis, serta distribusi logistik ke wilayah terdampak banjir dan longsor.

Kehadiran tim ERT dari berbagai perusahaan, termasuk dukungan perusahaan baru, memperkuat upaya SAR, kesehatan, logistik, dan penggunaan alat berat di lapangan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemulihan sistem kelistrikan di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera terus menunjukkan progres signifikan, dengan Sumatera Barat hampir sepenuhnya pulih.

Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi mengatakan 99 persen pelanggan dan gardu distribusi di Sumatera Barat telah kembali mendapatkan pasokan energi listrik, menyusul normalisasi seluruh 74 penyulang yang sebelumnya terdampak.

“Untuk beban terdampak di Sumatera Barat sebesar 42 megawatt (MW), dimana 40,9 MW atau 97 persen telah kembali beroperasi. Dari 270.148 pelanggan terdampak, sebanyak 268.883 pelanggan atau 99 persen kini sudah kembali mendapatkan listrik,” kata Rudy berdasarkan keterangannya, Jakarta, Jumat.

Pemulihan juga berjalan cepat di Sumatera Utara dengan tingkat pemulihan penyulang mencapai 93 persen, yakni 96 dari total 103 penyulang yang sempat padam. Dari 4.537 gardu distribusi yang terdampak, sebanyak 3.778 gardu atau 83 persen telah kembali beroperasi.

Rudy menambahkan, total 473.366 pelanggan listrik di Sumatera Utara atau 87 persen dari 544.048 pelanggan terdampak kini sudah kembali menikmati suplai listrik setelah energi gardu di wilayah Sibolga-Tapanuli Tengah berhasil dialiri.

Sementara di Aceh, pemulihan masih dilakukan secara bertahap. Dari 1.471.201 pelanggan terdampak, sebanyak 759.173 pelanggan atau 52 persen telah kembali mendapatkan aliran listrik.

“Tim PLN terus bekerja untuk memulihkan listrik di wilayah terdampak bencana,” ujarnya.

Selain pemulihan pelanggan, ESDM mencatat 134 dari 300 penyulang di Aceh telah kembali menyala, dan 7.596 dari 14.237 gardu distribusi (52 persen) berhasil dipulihkan. Beban listrik yang pulih bertahap dari sebelumnya padam 358,8 MW menjadi 162,87 MW atau 45 persen.

Rudy menegaskan Tim ESDM Siaga Bencana dan PLN akan terus mempercepat normalisasi jaringan kelistrikan di seluruh wilayah terdampak dengan dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Mereka bersama aparat setempat melakukan pencarian korban, membuka akses jalan, serta memberikan layanan kesehatan dasar,

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan kontraktor pertambangan, PT Antareja Mahada Makmur (AMM) mengerahkan tim emergency response team (ERT), yang terintegrasi dalam komando ESDM Siaga Bencana, ke dua wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera yakni Woyla Barat, Aceh, serta Kabupaten Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumut.

Koordinator lapangan ERT AMM Abdillah, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan, sebagai bagian dari PT Putra Perkasa Abadi Group, pihaknya merespons cepat bencana di Aceh melalui proses evakuasi dan pemulihan psikososial.

"Tim ERT AMM tiba di Aceh pada Jumat (27/11/2025), dengan kekuatan delapan personel yang mencakup koordinator, rescuer, dan tenaga medis. Mereka langsung terlibat dalam penyelamatan warga yang terisolasi banjir dan mendistribusikan bantuan makanan kepada penduduk terdampak," jelasnya.

Tim juga menyiapkan pos pelayanan kesehatan dan melaksanakan kegiatan psikososial bagi anak-anak di pos pengungsian.

Penanganan ini menjadi bagian penting untuk memulihkan kondisi mental korban setelah bencana.

Abdillah menambahkan pelayanan kesehatan dan pendampingan di pengungsian akan dijalankan secara berkelanjutan hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih.

Di Kabupaten Batangtoru, ERT AMM memperkuat operasi SAR sejak 30 November 2025 dengan mengerahkan 11 personel, termasuk tenaga paramedis, anggota SAR, operator alat berat, serta personel logistik.

"Mereka bersama aparat setempat melakukan pencarian korban, membuka akses jalan, serta memberikan layanan kesehatan dasar," kata Koordinator ERT untuk wilayah Sumatera Utara Addin Himawan.

Bantuan berupa sembako, air minum, dan kebutuhan bayi turut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para penyintas yang mengungsi di desa-desa sekitar.

Addin juga menjelaskan, tim dibagi menjadi dua unit kerja agar penanganan dapat dilakukan secara paralel yakni satu unit fokus pada evakuasi dan pencarian korban, sedangkan unit lainnya menangani layanan medis dan penyaluran bantuan.

Tim membuka pos medis serta membagikan paket bantuan di beberapa titik, termasuk Huta Godang, Garoga, Kampung Durian, dan Muara Ampolu.

Selain itu, ERT AMM juga terlibat dalam dukungan perbaikan jembatan serta operasi SAR lanjutan di Kecamatan Garoga.

"Seluruh anggota tim dibekali pelatihan dan peralatan sesuai standar emergency response, memastikan setiap operasi berjalan aman, cepat, dan tepat sasaran," sebut Addin.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera melakukan langkah antisipasi bencana sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Antisipasi Momentum Natal dan Tahun Baru 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

“Inti dari rapat ini ada dua, antisipasi bencana dan persiapan Nataru. Ini memerlukan sinergi dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, kami di tingkat pusat berkumpul dengan para stakeholder terkait. Harapannya, setelah ini kepala daerah segera melakukan rapat dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan pemangku kepentingan kebencanaan di daerah,” kata Tito dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).

Tito menegaskan bahwa dalam tiga pekan terakhir telah terjadi dua bencana hidrometeorologi besar, yakni longsor dan banjir bandang di Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Karena itu, mitigasi dari pemda penting untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.

Tito juga mengingatkan pemda untuk memperkuat kesiapan menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat pada masa Nataru, baik transportasi darat, laut, maupun udara.

Selain itu, Nataru berpotensi memicu kenaikan harga pangan karena tingginya kebutuhan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

“Oleh karena itu, stok pangan dan kesiapan distribusi perlu diperhatikan,” kata Tito.

Selain kesiapan pangan, Tito meminta pemda dan aparat keamanan memantau titik-titik keramaian pada puncak malam pergantian tahun. Hal ini untuk mencegah terjadinya kepadatan berlebih yang bisa memicu insiden fatal, seperti Tragedi Halloween Itaewon, Korea Selatan, pada 29 Oktober 2022 yang menewaskan lebih dari 150 orang.

“Dimensi keamanan juga penting, baik lalu lintas maupun lokasi wisata dengan potensi bahaya seperti ombak besar. Pada malam tahun baru, titik keramaian seperti di Ancol harus dijaga agar tidak terjadi situasi seperti tragedi Itaewon,” tegas Tito.

Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan bahwa dua bulan ke depan wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) , sebagian Sulawesi Selatan, Papua Selatan, dan Kalimantan akan mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi. Ia juga menyebut adanya potensi bibit siklon atau siklon tropis di perairan selatan Indonesia hingga NTT, Laut Arafura, serta selatan Papua.

Wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan yakni Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

“BMKG terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga melalui operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko cuaca ekstrem pada puncak musim hujan dan libur Nataru. Namun, teknologi modifikasi cuaca saat ini masih belum mampu mencegah pembentukan bibit siklon atau mengurangi intensitas siklon,” jelas Fathani.

Dia menambahkan, periode November 2025–April 2026 merupakan fase pertumbuhan bibit atau siklon tropis di selatan Indonesia yang berpotensi menimbulkan hujan lebat dan angin kencang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyebut akan mengalokasikan sejumlah anggaran untuk pelaksanaan pengamanan tanggap bencana khususnya yang terjadi di Sumatra imbas tingginya curah hujan.

Dody menjelaskan, di tengah minimnya anggaran tanggap bencana, pihaknya berencana merelokasi pos anggaran Kementerian PU untuk mendukung penanganan di wilayah Sumatra. Akan tetapi, dia belum dapat merinci pagu pos mana saja yang bakal direlokasi.

"Anggaran kalau sudah begini nggak pakai anggaran [sesuai pos]. Yang anggaran sudah ada saja kita cemplungin di situ, kalau kurang kita minta lagi," kata Dody di Kantor Kementerian PU, Minggu (30/11/2025).

Dody menyebut, prioritas penanganan bencana akan dilakukan pada pembukaan akses jalan serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana terdampak.

Sebelumnya, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp351,83 miliar untuk mendukung program kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sepanjang 2025.

Mengutip laman Kementerian PU, alokasi anggaran sebesar Rp351,83 miliar digulirkan ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp300 miliar dan Direktorat Jenderal Bina Marga Rp51,8 miliar. Selain itu juga telah memobilisasi 5.755 unit alat berat, 382.044 bahan logistik serta menerjunkan 3.455 personel siaga di lapangan.

Adapun, hingga awal November 2025, realisasi penyerapan anggarannya dilaporkan telah mencapai Rp261,9 miliar atau sekitar 74,4% dari total pagu tersedia. Di mana, anggaran it digunakan untuk penanganan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.

Salah satunya adalah penanganan bencana/tanggap darurat bencana Kabupaten Lumajang dampak bencana banjir lahar dingin Gunung Semeru, Provinsi Jawa Timur dan penanganan bencana abrasi dan banjir rob di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.

Lebih lanjut, sisa anggaran tanggap bencana sebesar Rp89,9 miliar semulanya disiapkan untuk menghadapi potensi bencana hingga akhir tahun, seiring dengan prakiraan curah hujan tinggi lebih dari 2.500 mm/tahun dari BMKG Climate Outlook 2025.

Sementara itu, untuk tahun 2026, Kementerian PU memproyeksikan anggaran tanggap darurat menjadi Rp449,1 miliar, sebagai bentuk penguatan kapasitas penanganan cepat di lapangan.

Bisnis.com, BATAM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengeluarkan imbauan kewaspadaan atas potensi cuaca ekstrem dampaknya telah menimbulkan banjir di Sumatra Utara (Sumut).

Laporan BMKG Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam menyebut peningkatan aktivitas atmosfer dipicu oleh Siklon Tropis Senyar di Selat Malaka dan Koto di Laut Cina Selatan yang memicu konvergensi massa udara dan pertumbuhan awan hujan di wilayah Kepri.

Kepala BPBD Kepri Muhammad Hasbi menegaskan perlunya kesiapsiagaan penuh dari pemerintah daerah maupun masyarakat.

Menurutnya, instabilitas atmosfer berpotensi menimbulkan hujan lebat, banjir, angin kencang, hingga longsor yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi, khususnya sektor logistik, pelayaran, dan rantai pasok antarpulau.

"Dua siklon tropis di sekitar Kepri memperkuat pembentukan awan hujan dan memicu angin kencang. Kami mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama yang tinggal di wilayah rawan banjir dan pesisir," kata Hasbi di Tanjungpinang, Minggu (30/11/2025).

BPBD juga menyoroti risiko gelombang tinggi di Natuna dan Anambas. Aktivitas pelayaran, termasuk mobilitas barang dan jasa antarpulau, diminta memperhatikan kondisi cuaca secara ketat.

"Jika tidak mendesak, perjalanan laut sebaiknya ditunda hingga situasi lebih aman," kata dia.

BPBD kabupaten/kota telah diminta menyiapkan langkah darurat, termasuk opsi penetapan status siaga bencana jika diperlukan.

Masyarakat juga diimbau menghindari aktivitas di area rawan saat hujan lebat, seperti bawah pohon besar dan lereng curam, serta terus memantau informasi resmi dari BPBD dan BMKG.

Hasbi menekankan bahwa ketenangan publik harus tetap dijaga, namun kewaspadaan tidak boleh diabaikan.

"Pastikan informasi berasal dari kanal resmi, dan segera laporkan jika terjadi peristiwa yang berpotensi membahayakan," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) akan segera menaikkan status menjadi siaga darurat bencana banjir dan longsor dalam menghadapi peralihan ke musim penghujan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel M Iqbal Alisyahbana mengatakan kenaikan status ini merupakan upaya dalam mengantisipasi dan memitigasi potensi bencana di musim hujan.

Menurutnya, langkah itu juga sejalan dengan kondisi Sumsel yang merupakan daerah rawan terhadap kedua bencana tersebut.

“Apel siaga menghadapi bencana banjir dan tanah longsor sudah dilaksanakan di OKU Selatan beberapa waktu lalu. Dan dalam waktu dekat kita akan menaikkan status siaga,” kata Iqbal, Jumat (21/11/2025).

Dia menuturkan meski hampir seluruh wilayah merupakan rawan banjir dan longsor, akan tetapi ada 11 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori rawan.

Meliputi Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, Ogan Ilir, OKI, Muratara, Muba, Mura dan Banyuasin.

Sedangkan dari11 daerah ini, baru ada satu yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang menaikkan status siaga.

“Jadi kita harapkan pemda lain juga secepatnya menaikkan status. Sebab syarat untuk tingkat provinsi menaikkan status (siaga) minimal harus ada dua pemda yang telah berstatus siaga,” jelasnya.

Iqbal menegaskan status siaga sudah bisa dilakukan oleh daerah, sejalan dengan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa saat ini 85% daerah di Bumi Sriwijaya telah masuk musim penghujan.

“Dengan begitu potensi banjir dan longsor juga akan meningkat,” pungkasnya.