Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong para kepala daerah di tiga provinsi terdampak banjir Sumatra untuk mempercepat pendataan korban penerima hunian tetap (huntap).

Pria yang sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra itu menjelaskan sementara ini sudah ada 39.021 pengajuan huntap.

Masing-masing sekitar 28.000 huntap di Aceh, sekitar 7.000 huntap di Sumatra Utara, dan sekitar 2.800 huntap di Sumatra Barat.

"Kami sudah mulai memikirkan, mereka jangan terlalu lama di huntara [hunian sementara], karena bagaimana pun tidak begitu aman, walaupun ada juga yang bagus. Oleh karena itu, kalau bisa menyelesaikan huntap mereka di tahun ini," ungkapnya di kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (15/4/2026).

Tito menerangkan ada tiga jenis bantuan yang bisa dipilih. Pertama, masyarakat yang memilih membangun secara mandiri di lahannya akan mendapat bantuan senilai Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam dua tahap pencairan.

"Kenapa diberikan dua tahapan? Karena pengalaman BNPB, kalau diberikan sekaligus, takut nanti dipakai yang lain, bangunan rumahnya tidak jadi, setelah itu buat tenda lagi, minta bantuan pemerintah lagi. Maka harus diyakinkan dua tahap," jelasnya.

Kedua, masyarakat terdampak banjir juga bisa yang memilih dibangunkan rumahnya oleh BNPB, asalkan daerahnya dipastikan berada dalam zona aman.

Terakhir, bagi yang perlu relokasi karena berada dalam zona rawan bencana, akan mendapatkan kompleks perumahan yang dibangun secara komunal lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Misalnya kampungnya longsor habis, daerahnya rawan, ada di tepi jurang, atau di pinggir sungai yang berpotensi banjir lagi, itu direlokasi secara komunal. Itulah Kementerian PKP yang kami harapkan jadi ujung tombak," tambah Tito.

Oleh karena itu, Tito memberikan tenggat waktu seminggu, alias sampai Rabu depan, buat para kepala daerah untuk melakukan pendataan apa saja pilihan masyarakat korban banjir di daerah masing-masing.

"Jadi saya minta dukungan dari gubernur-gubernur, juga mendorong para Bupati dan Wali Kota melakukan pendataan. Kalau sampai hari Rabu nanti belum siap, ya, apa boleh buat, [huntap] yang kita bangun duluan adalah daerah-daerah yang sudah siap datanya," tegasnya.

Adapun, Tito mengapresiasi pihak-pihak yang telah bersedia melakukan pembangunan huntap lewat mekanisme gotong-royong. Seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan lain-lain.

Senada, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pihaknya telah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) di lapangan untuk membangun, sesuai pendataan yang telah dikumpulkan.

"Kami sangat bergantung kecepatan data. Begitu sudah ditentukan tempatnya, jumlahnya berapa, kami sudah siap. Kami berharap bisa cepat membantu," ungkapnya.

Masyarakat terdampak banjir Sumatra yang mengajukan huntap utamanya yang rumahnya rusak berat, bahkan hilang diterjang air bah.

Sampai berita ini ditulis, Badan Pusat Statistik (BPS) secara paralel telah melakukan validasi pada 12 kabupaten/kota yang mengajukan huntap.

Sehingga tersisa sekitar 33 kabupaten/kota yang memiliki masyarakat terdampak banjir dengan rumah hilang atau rusak berat yang pendataannya terus dikebut selama seminggu ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan enam strategi utama untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Langkah tersebut mencakup peningkatan kesiapan infrastruktur jalan, penanganan titik rawan bencana, hingga penyediaan informasi perjalanan secara real-time bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan kesiapan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi lonjakan mobilitas selama periode libur Idul Fitri. “Untuk mendukung arus mudik Lebaran 2026, kami menyiapkan enam strategi utama, yakni memastikan seluruh jalan tol dan jalan nasional dalam kondisi aman serta menyiagakan unit tanggap di titik rawan,” kata Roy dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).

Strategi pertama difokuskan pada kesiapan jalan nasional di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh jalan nasional dalam kondisi mantap tanpa lubang serta dilengkapi bangunan pelengkap jalan yang berfungsi baik menjelang puncak arus mudik.

Saat ini panjang jalan nasional non-tol mencapai 47.603 kilometer dengan tingkat kemantapan 93,5 persen. Sementara jaringan jalan tol nasional telah mencapai 3.115 kilometer yang tersebar di berbagai wilayah dan menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik.

Roy mengatakan perhatian khusus diberikan pada jalur strategis yang menjadi koridor utama mudik, seperti jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa, lintas Jawa Tengah–Jawa Timur, serta jalur tengah Pulau Jawa.

Selain itu, akses menuju pelabuhan penyeberangan juga menjadi fokus pemerintah. Ruas jalan menuju Pelabuhan Merak, Ciwandan, BPJ, dan Bakauheni ditargetkan berfungsi optimal pada H-10 Lebaran untuk memastikan kelancaran arus kendaraan dari Pulau Jawa menuju Sumatra maupun sebaliknya.

Pemerintah juga memastikan ruas jalan di wilayah yang terdampak bencana tetap dapat dilalui pemudik. Di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, seluruh ruas jalan nasional ditargetkan kembali fungsional sebelum periode mudik dimulai.

Roy mencontohkan beberapa infrastruktur yang sebelumnya terdampak bencana kini telah diperbaiki, antara lain Jembatan Kruing Tengkeme dan Kruing Meredu di Aceh yang sempat putus akibat bencana.

Sejumlah kerusakan infrastruktur lainnya juga telah ditangani, seperti banjir di akses Pelabuhan Ciwandan, longsor pada ruas Trenggalek–Ponorogo, angin puting beliung di ruas Sambong–Batang Kendal, serta amblasnya jalan nasional Soleh Iskandar di Bogor.

Strategi kedua adalah mengidentifikasi lokasi rawan bencana di sepanjang jalur mudik dan menyiapkan peralatan penanganan darurat. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), periode Lebaran tahun ini diperkirakan masih didominasi curah hujan sedang hingga tinggi.

Pemerintah mengidentifikasi lebih dari 807 titik rawan banjir, 1.641 titik rawan longsor, serta 15 titik rawan rob di jaringan jalan nasional non-tol. Untuk mengantisipasi potensi gangguan tersebut, Kementerian PU menyiapkan 1.461 unit alat berat, seperti ekskavator, loader, dump truck, dan motor grader.

Selain alat berat, pemerintah juga menyiagakan berbagai material perbaikan darurat, antara lain jembatan bailey, bronjong penahan tanah, serta campuran aspal cepat untuk memperbaiki kerusakan jalan secara cepat di lapangan.

Bisnis.com, CIREBON — PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon memetakan sedikitnya 10 titik rawan bencana di sepanjang jalur kereta wilayah kerjanya menjelang arus mudik Lebaran 2026. Pemetaan tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan perjalanan dan kelancaran operasional kereta api selama periode angkutan Lebaran.

Manager Humas Daop 3 Cirebon, Muhibuddin, mengatakan dari 10 titik daerah pemantauan khusus tersebut, enam titik berpotensi terdampak banjir dan empat titik lainnya berada di area dengan kontur tanah labil atau berisiko mengalami pergerakan tanah.

“Kami telah memetakan daerah-daerah pemantauan khusus di lintas wilayah kerja Daop 3 Cirebon. Terdapat 10 titik lokasi potensi banjir dan kontur tanah labil yang menjadi perhatian selama masa angkutan Lebaran,” ujar Muhibuddin beberapa waktu lalu.

Enam titik potensi banjir berada di sejumlah jembatan atau BH (Brug Hoofd). Lokasinya antara lain di BH 1085 KM 220+700 hingga KM 220+800 di petak Stasiun Cirebon Prujakan–Waruduwur, BH 915 KM 187+600 hingga KM 187+700 di antara Stasiun Babakan–Losari, serta BH 812 KM 161+600 hingga KM 161+700 di antara Stasiun Brebes–Tanjung.

Selain itu, titik rawan banjir juga teridentifikasi di BH 883 KM 252+500 hingga KM 252+800 dan BH 941 KM 264+700 hingga KM 264+800 di antara Stasiun Ciledug–Ketanggungan, serta BH 827 dan 831 KM 243+200 hingga KM 243+600 di antara Stasiun Sindanglaut–Ciledug.

Sementara itu, empat titik dengan potensi kontur tanah labil berada di KM 148+600 hingga KM 151+700 jalur hulu dan hilir antara Stasiun Haurgeulis–Cilegeh, KM 234+100 hingga KM 234+400 jalur hulu antara Stasiun Luwung–Sindanglaut, KM 274+100 hingga KM 274+200 jalur hulu antara Stasiun Ketanggungan–Larangan, serta KM 175+000 hingga KM 176+100 jalur hilir antara Stasiun Telagasari–Jatibarang.

Muhibuddin menjelaskan berbagai langkah mitigasi telah dilakukan untuk meminimalkan risiko gangguan perjalanan kereta akibat faktor cuaca dan kondisi geografis. Upaya tersebut meliputi normalisasi saluran air dari tumpukan sampah dan sedimentasi, perkuatan penahan tanah di lokasi rawan ambles, serta pemasangan bronjong di sejumlah titik kritis.

Selain itu, Daop 3 Cirebon juga menempatkan Alat Material Untuk Siaga (AMUS) di 17 titik stasiun. Stasiun tersebut antara lain Pabuaran, Pasirbungur, Pegaden Baru, Haurgeulis, Terisi, Jatibarang, Arjawinangun, Cirebon, Cirebon Prujakan, Babakan, Tanjung, Bulakamba, Brebes, Sindang Laut, Ciledug, Ketanggungan, dan Songgom.

“AMUS disiapkan untuk mengantisipasi potensi banjir dan ambles di lokasi. Alat material untuk siaga ini merupakan perangkat bantu darurat yang terdiri dari peralatan kerja dan material seperti bantalan rel dan batu balas. Persiapan ini untuk memastikan tindakan cepat ketika terjadi gangguan,” kata Muhibuddin.

Ia menambahkan, selama masa angkutan Lebaran nanti, petugas juga disiagakan untuk melakukan pemantauan intensif di titik-titik rawan tersebut, terutama saat curah hujan tinggi. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keandalan perjalanan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan kereta api untuk mudik Lebaran 2026.

Ini yang sudah setidaknya matching antara apa yang dibutuhkan (oleh masing-masing pemerintah daerah) dan apa yang sudah dirancang juga oleh teman-teman di pusat,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melaporkan, total kebutuhan pendanaan rencana aksi kementerian/lembaga (K/L) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pasca-bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebesar Rp56,3 triliun dengan total 2.108 kegiatan selama tiga tahun ke depan.

“Ini yang sudah setidaknya matching antara apa yang dibutuhkan (oleh masing-masing pemerintah daerah) dan apa yang sudah dirancang juga oleh teman-teman di pusat,” ungkap Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Medrilzam saat menyampaikan laporan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Renduk PRRP) untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis.

Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, penyusunan rencana induk ini dilengkapi Rencana Aksi yang disusun Kementerian/lembaga (Renaksi K/L) terkait.

Selain itu, juga telah diselaraskan serta diverifikasi berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Pasca-bencana (Jitupasna) yang disusun 53 pemerintah daerah terdampak di tiga provinsi tersebut.

Dengan mempertimbangkan angka Jitupasna dari masing-masing provinsi dan total kebutuhan keseluruhan pendanaan sebesar Rp205,3 triliun untuk 142.712 kegiatan, diperlukan verifikasi lebih lanjut atas besaran kebutuhan tersebut, dan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi faktual di lapangan.

Adapun Renaksi PRRP dari 32 K/L mencatat ada 6.545 kegiatan dengan total pembiayaan Rp68,9 triliun.

Berdasarkan hasil penyelarasan Jitupasna dengan Renaksi K/L, telah dihasilkan kesepakatan kegiatan sejumlah lebih kurang Rp56,3 triliun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2026, 2027 dan 2028.

Mengingat masih terdapat perbedaan besaran kebutuhan dan rencana aksi tersebut, status dari Renduk PRRP Sumatera masih bersifat sementara (versi pertama).

Apabila diperlukan, Bappenas menegaskan bahwa dokumen tersebut dapat disesuaikan dengan memperhitungkan angka kebutuhan pasca-bencana dalam Jitupasna yang sudah dilakukan verifikasi lanjutan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Secara lebih rinci, total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Aceh selama tiga tahun ke depan sebesar Rp20,37 triliun, Rp14,53 triliun, dan Rp10,92 triliun.

Kemudian untuk Sumut, dibutuhkan Rp817,11 miliar, Rp1,13 triliun, dan Rp155,17 miliar. Adapun Sumbar sebanyak Rp4,35 triliun, Rp2,28 triliun, serta Rp1,73 triliun.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagaimana kita memverifikasi data-data yang memang saat ini dinamis sekali terkait dengan kebencanaan ini. Saya yakin akan ini masih akan terus bergerak. Oleh karena itu, kami menyebutnya dokumen ini (Renduk PRRP) versi pertama,” ujar Medrilzam.

Status dokumen Renduk PRPP Sumatera Versi 1 mempertimbangkan perubahan data di daerah yang membutuhkan verifikasi dan validasi lebih lanjut, lalu dibutuhkan aksi cepat rehabilitasi dan rekonstruksi setelah 90 hari masa transisi darurat menuju pemulihan dinyatakan selesai.

Kemudian juga dibutuhkan komitmen segera alokasi tambahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2026 untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2026 dan masukan ke dalam proses penyiapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan APBN TA 2027.

Dokumen Renduk PRPP Sumatera versi berikutnya akan diselesaikan bila data-data kerusakan di daerah terdampak telah diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut.

Waktu pelaksanaan Renduk ini selama tiga tahun, dan hanya dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (dengan prinsip build back better, safer, dan sustainable), tidak termasuk fase darurat dan transisi.

Per April 2026 hingga Desember 2028, diharapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dilakukan, mulai dari perbaikan fasilitas umum, pemulihan ekonomi dan ekosistem, rehabilitasi sosial, hingga pembangunan kembali perumahan dan permanen infrastruktur.

Mekanisme pembiayaan terdiri dari mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) APBN pada 2026, mekanisme RKP dan APBN reguler tahun 2027 dan 2028, pinjaman luar negeri, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hibah luar negeri, pooling fund bencana, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, serta bantuan dari BUMN, filantropi, dan kontribusi lain.

Beberapa opsi mekanisme pembiayaan dan kerangka kelembagaan turut disiapkan, mulai dari memanfaatkan struktur Satuan Tugas Percepatan RRP Sumatera, penguatan peran BNPB pada percepatan RRP Sumatera, dan pembentukan Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi (BRR).

Pihaknya turut menyusun Zona Rawan Bencana (ZRB) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, memanfaatkan basis peta INA RISK yang dikeluarkan BNPB sebagai analisis utama dan sekaligus memperbaharui dengan peta-peta terkini, sehingga dapat dihasilkan Peta ZRB 53 kabupaten/kota dengan skala 1:50 ribu.

Peta ZRB terbagi menjadi dua layer, yaitu zona rawan bencana hidrometeorologi (risiko banjir, banjir bandang, dan longsor), serta zona rawan bencana multibahaya (bencana hidrometeorologi dan sesar, gunung api, abrasi, tsunami).

Bappenas mencantumkan pula klasifikasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, yang terdiri dari zona aman, rendah, sedang, dan bahaya.

“Kita betul-betul mencoba menerapkan prinsip build back better, safer, dan sustainable, makanya kita mengeluarkan apa yang namanya peta Zona Rawan Bencana. Jadi kita tentunya, kalau memang sudah tidak dimungkinkan lagi dibangun di wilayah tersebut, harus direalokasi, dan ini dikonsultasikan terus terutama dengan teman-teman daerah,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera , lewat penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp43,8 triliun tanpa syarat administrasi penyaluran (syarat salur) pada tahun anggaran 2026 mendatang. Kebijakan ini bertujuan agar Pemerintah Daerah (Pemda) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat melakukan rekonstruksi dengan lebih cepat tanpa hambatan birokrasi.

“Karena kita memahami teman-teman pemerintah daerah membutuhkan gerak cepat, dana tersedia jangan sampai terkendala administrasi penyaluran. Jadi kita akan salurkan tanpa syarat salur total TKD yang akan tanpa syarat salur di 2026 Rp43,8 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (18/12/2025).

Selain fleksibilitas anggaran, Kemenkeu juga memberikan perhatian khusus pada daerah terdampak yang masih memiliki utang melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) warisan masa pandemi Covid-19.

Purbaya: Presiden Prabowo Kecewa Banyak Belanja Daerah Diselewengkan



Pemerintah akan melakukan penilaian (assessment) mendalam terhadap infrastruktur yang dibangun dari dana PEN tersebut. Jika infrastruktur masih berfungsi, pemerintah menawarkan opsi restrukturisasi.

“Namun apabila infrastrukturnya rusak berat dan tidak dapat difungsikan kembali, pemerintah membuka peluang untuk melakukan penghapusan pinjaman agar tidak menjadi beban pemerintah daerah," tegas Suahasil.

Untuk menjaga aspek akuntabilitas dalam proses penghapusan utang ini, Kemenkeu menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan penilaian kerusakan infrastruktur dilakukan secara objektif dan transparan.

Kementerian Keuangan Transfer ke Daerah Rp644,9 Triliun per September



Langkah pemulihan lain yang disiapkan adalah optimalisasi asuransi Barang Milik Negara (BMN). Aset-aset milik kementerian atau lembaga di daerah bencana yang telah diasuransikan akan didorong untuk segera dicairkan klaimnya.

Dana dari klaim asuransi tersebut nantinya akan langsung dialokasikan untuk pembangunan kembali aset-aset pemerintah yang rusak akibat bencana. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban belanja modal APBN secara langsung dalam proses rehabilitasi bangunan milik negara di daerah.

Bisnis.com, CIREBON - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat, ada 10 titik rawan bencana di wilayah Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon yang berpotensi menimbulkan gangguan perjalanan kereta api.

Titik-titik tersebut tersebar di sejumlah lintasan utama jalur utara Jawa yang berada di bawah kewenangan Daop 3 Cirebon. Karakter ancamannya beragam, mulai dari tanah labil, potensi ambles, hingga ancaman banjir yang dapat mengganggu stabilitas jalur rel dan jembatan kereta api.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibuddin mengatakan, Dua titik pertama berada di lintas Cilegeh–Kadokangabus pada kilometer 148 hingga 152, baik di jalur hulu maupun hilir. Kawasan ini dikenal memiliki kontur tanah yang labil dan rawan amblesan, khususnya saat curah hujan tinggi berlangsung dalam durasi lama.

Ancaman serupa juga ditemukan di lintas Telagasari–Jatibarang pada kilometer 175 hingga 176.

"Jalur ganda di wilayah tersebut masuk kategori daerah pemantauan khusus karena memiliki riwayat pergerakan tanah yang berpotensi mengganggu konstruksi jalan rel," kata Muhibuddin, Rabu (17/12/2025).

Sementara itu, risiko banjir menjadi perhatian utama di sejumlah titik lainnya. Salah satunya berada di jembatan kereta api antara Losari dan Tanjung, tepatnya di kilometer 187, yang rawan terendam luapan air saat intensitas hujan meningkat.

Kondisi serupa juga mengintai lintas Cikampek–Tanjungrasa, serta jalur Cirebon Prujakan–Waruduwur yang kerap terdampak genangan.

Beberapa jembatan rel juga masuk dalam daftar rawan, seperti jembatan di lintas Tanjung–Brebes, Sindanglaut–Ciledug, hingga Ciledug–Ketanggungan. Lokasi-lokasi tersebut berada di kawasan aliran air aktif dan membutuhkan pengawasan berlapis selama musim penghujan.

Muhibuddin menjelaskan untuk menekan risiko gangguan perjalanan, KAI Daop 3 Cirebon telah melakukan berbagai langkah teknis preventif.

"Pemeriksaan geometri rel secara rutin, perkuatan batu balas dengan karung pasir di titik tertentu, normalisasi saluran air dari tumpukan sampah, serta pembangunan penahan tanah menggunakan bronjong dan retaining wall di area rawan longsor," ujarnya.

Selain upaya teknis, KAI juga menyiagakan Alat Material Untuk Siaga (AMUS) di 17 stasiun strategis di wilayah Daop 3 Cirebon. Material darurat tersebut meliputi bantalan rel, batu balas, karung pasir, dan perlengkapan kerja lain yang dapat digunakan untuk penanganan cepat jika terjadi gangguan di lintasan.

Pengawasan lapangan turut diperkuat dengan penambahan petugas pemeriksa jalur dan petugas pemantau daerah khusus. Mereka ditempatkan langsung di titik-titik rawan guna memastikan setiap potensi bahaya dapat terdeteksi sejak dini.

“Keselamatan perjalanan menjadi prioritas utama. Seluruh insan KAI berkomitmen memastikan perjalanan kereta api selama Natal dan Tahun Baru tetap aman, lancar, dan dapat diandalkan oleh masyarakat,” ujar Muhibuddin.

Bisnis.com, SURABAYA – PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya telah menyiagakan sebanyak 138 petugas di Daerah Pemantauan Khusus (DAPSUS) yang memiliki potensi gangguan akibat cuaca ekstrem.

Kebijakan tersebut adalah langkah antisipatif guna memastikan keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, khususnya dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem seperti hujan, banjir, tanah longsor, dan amblesan.

Sebanyak 138 petugas tersebut terdiri atas 34 petugas pemeriksa jalur ekstra, 94 petugas pintu perlintasan, dan sepuluh petugas pemeriksa daerah rawan bencana. Sejumlah titik rawan di wilayah Daop 8 Surabaya yang termasuk dalam DAPSUS, di antaranya adalah perlintasan di kawasan Porong, Sidoarjo, yang rawan banjir, serta Malang yang rentan tanah longsor.

KAI Daop 8 Surabaya juga memasang Alat Material Untuk Siaga (AMUS) di emplasemen Stasiun Babat, Sidotopo, Mojokerto, Bangil, dan Wlingi. Selain penempatan di emplasemen, AMUS juga di tempatkan pada DAPSUS dan Kantor Resor Jalan Rel dan Jembatan wilayah KAI Daop 8 Surabaya.

Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono menjelaskan bahwa intensitas curah hujan yang tinggi di sejumlah wilayah menjadi perhatian serius. Oleh sebab itu, KAI Daop 8 Surabaya telah meningkatkan kesiapsiagaan seluruh jajaran, terutama di wilayah daerah rawan.

“Sejumlah langkah preventif telah kami lakukan, di antaranya pemeriksaan intensif jalur rel, jembatan, dan drainase, serta pemantauan titik-titik rawan banjir, longsor, dan amblesan. Kami juga menyiagakan petugas prasarana dan alat material untuk respons cepat apabila terjadi gangguan,” ujar Mahendro, Rabu (17/12/2025).

Selain menyiagakan petugas di daerah pantauan khusus dan rawan bencana, KAI Daop 8 Surabaya juga telah menyiapkan 664 personel pengamanan yang terdiri atas 129 Polsuska, 437 petugas keamanan, serta 81 personel TNI dan Polri.

Dengan berbagai upaya tersebut, KAI Daop 8 Surabaya berharap dapat tetap memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, memberikan pengalaman perjalanan nyaman dan aman, serta potensi gangguan akibat puncak musim penghujan dengan curah hujan tinggi saat ini.

“KAI berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang berkesan selama periode Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ucap Mahendro.

Lebih lanjut, Daop 8 Surabaya juga mengoperasikan sebanyak tujuh perjalanan Kereta Api tambahan selama Nataru, yang dimulai sejak 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Rinciannya, 58 perjalanan kereta per hari, yang terdiri dari 51 kereta reguler dan tujuh kereta tambahan. Dari total 449.352 tempat duduk, sebanyak 63.288 berasal dari kereta tambahan.

“Pengoperasian kereta tambahan ini memberikan lebih banyak pilihan jadwal dan relasi bagi pelanggan, sehingga perjalanan dapat direncanakan dengan lebih fleksibel dan nyaman,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Menghadapi ancaman cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada penghujung tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan dengan mempersiapkan personel, melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) secara mandiri, hingga memasang enam unit Early Warning System (EWS) di berbagai wilayah rawan banjir dan tanah longsor.

Pemasangan EWS dilakukan selama sepekan terakhir bekerja sama dengan tim BPBD kabupaten/kota setempat.

Enam daerah yang rawan bencana tersebut antara lain Kabupaten Bojonegoro (EWS Banjir), Kabupaten Jombang (EWS Longsor), Kabupaten Ponorogo (EWS Banjir), Kabupaten Trenggalek (EWS Longsor), Kabupaten Probolinggo (EWS Longsor), dan Kota Mojokerto (EWS Banjir).

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto mengungkapkan bahwa 6 unit EWS baru tersebut melengkapi puluhan EWS yang sudah terpasang pada periode sebelumnya.

"Saat ini, kami memiliki board pemantau yang bisa memonitor perkembangan EWS secara real time. Sistem ini memungkinkan kami mengetahui potensi ancaman bencana melalui sinyal yang muncul dari EWS," kata Gatot, Selasa (16/12/2025).

Gatot menyebut, pemasangan EWS tersebut diharapkan membantu personel BPBD Jatim dalam melakukan pemantauan di 6 daerah rawan bencana melalui sistem yang terdeteksi secara real-time.

"Dengan board itu, kami bisa mengetahui potensi ancaman bencana di sejumlah daerah secara real time melalui sinyal yang muncul dari EWS," ucapnya.

Ketua Tim Pencegahan BPBD Jatim Dadang Iqwandy menyatakan, dengan tambahan enam unit EWS itu, total keseluruhan perangkat EWS yang dimiliki BPBD Jatim kini mencapai 44 unit, terdiri atas 20 EWS banjir dan 24 EWS longsor.

Selain itu, terdapat juga 17 sirene tsunami yang tersebar hampir di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, Jember, Pacitan, hingga kawasan Tapal Kuda seperti Pasuruan dan Probolinggo.

"Ada beberapa daerah yang belum terpasang, namun telah dipasang secara mandiri oleh BPBD kabupaten/kota masing-masing," tambah Dadang.

Dengan penambahan puluhan EWS tersebut, BPBD Jatim menegaskan kesiapsiagaan mereka untuk meminimalkan risiko bencana dan menjaga keselamatan warga untuk menghadapi potensi bencana Geo-Hidrometeorologi yang diprakirakan berlangsung pada akhir tahun.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menginstruksikan penghentian sementara izin pembangunan perumahan di Bandung Raya untuk mitigasi bencana.

Penghentian izin perumahan di Bandung Raya tercantum dalam Surat Edaran Nomor: 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM.

Dedi Mulyadi mengatakan langkah ini diambil sehubungan dengan fenomena bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Bandung Raya (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi).

"Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan mitigasi guna mengatasi bencana lanjutan atau berulang," kata Dedi Mulyadi, Senin (8/12/2025).

Dedi memastikan penghentian sementara izin perumahan akan berlaku sampai adanya hasil kajian risiko bencana dari masing-masing kabupaten/kota atau adanya penyesuaian kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Edaran ini juga mengamanatkan beberapa langkah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk melakukan peninjauan kembali apabila lokasi pembangunan terbukti berada pada kawasan rawan bencana atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan rumah/perumahan dan bangunan gedung agar sesuai dengan peruntukan lahan dan rencana tata ruang.

"Kemudian tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta memenuhi kaidah teknis konstruksi untuk menjamin keandalan bangunan gedung," ujar Dedi.

Seluruh pembangunan rumah/perumahan dan bangunan gedung wajib dipastikan telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan harus dilaksanakan penilikan teknis secara konsisten untuk memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen teknis PBG.

Terakhir, pemerintah daerah diwajibkan melakukan pemulihan atau penghijauan kembali atau pengembalian kondisi lingkungan yang rusak akibat kegiatan pembangunan, serta melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung pada kawasan perumahan dan permukiman.

Dedi Mulyadi juga mengapresiasi Bupati Bandung yang sudah merespon untuk menghentikan berbagai perizinan terkait perumahan dan permukiman yang memiliki potensi longsor dan banjir.

Menurutnya apabila kepala daerah di Bandung Raya tidak melakukan langkah-langkah tegas untuk mengembalikan fungsi ruang-ruang terbuka hijau maka ancaman bencana besar akan terjadi dalam 2-3 tahun ke depan.

"Kalau kita tidak melakukan itu saya jamin dalam dua tiga tahun ke depan apabila hujan melanda Bandung akan tenggelam," ujarnya.

Risiko ini terjadi karena Bandung berada di cekungan, posisi sungai sering berada di atas permukaan tanah.

Sehingga, menurut KDM, ketika hujan deras hulunya habis dan sudah berubah menjadi kebun sayur, kemudian daerah-daerah aliran sungai sudah mengalami sedimentasi bahkan penyempitan karena bangunan liar, hal ini akan memperparah kondisi.

"Banjir ini sesuatu yang akan terjadi lagi dan akhirnya nanti akan lebih parah dibanding tempat lain. Untuk itu sebelum terjadi peristiwa yang tidak kita harapkan sudah waktunya kita hari ini berbenah," katanya.

Bisnis.com, SURABAYA – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengimbau kepada segenap seluruh operator transportasi, terkhusus PT Kereta Api Indonesia (Persero), untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrem, yang diprediksi berlangsung pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Peringatan tersebut disampaikan menyusul prakiraan BMKG, yang mengungkap intensitas hujan dan cuaca ekstrem akan meningkat drastis di sejumlah wilayah Tanah Air. Hal itu menimbulkan potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, hingga dapat memicu gangguan aksesibilitas dan sistem transportasi.

Kepala KNKT Soerjanto Tjahjono menyebut, pihaknya pun terlibat dalam rangkaian inspeksi bersama operator transportasi, seperti KAI sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan keselamatan pada periode angkutan Nataru. Ia menyebut beberapa titik rawan telah menjadi perhatian khusus pihaknya, khususnya di daerah rawan bencana.

“Kami dari KNKT ikut di dalam KAIS (Kereta Inspeksi) ini untuk meyakinkan masalah-masalah keselamatan. Tadi juga sudah disampaikan Bapak Dirut ada beberapa titik dan kami melihat sudah ada penanganan-penanganan khusus di daerah-daerah tersebut,” ucap Soerjanto, di Surabaya, Kamis (4/12/2025).

Soerjanto membeberkan, akhir-akhir ini kondisi cuaca di sejumlah wilayah menunjukkan anomali serius. Intensitas hujan yang melebihi ambang batas normal disebutnya sebagai pertanda potensi bencana hidrometeorologi, dan maka dari itu pengawasan harus ditetapkan sebagai prioritas.

“Masalah cuaca yang sekarang ini benar-benar ekstrem. Kalau di Surabaya ini hujan dengan intensitas sekitar 150 sampai 200 mm itu sudah banjir. Nah, kemarin di Sumatera itu intensitasnya sampai 450 mm. Ini baru terjadi saat-saat ini,” bebernya.

Seperti diketahui, PT. KAI telah melakukan pemetaan terhadap wilayah kerjanya yang masuk dalam daftar daerah operasi khusus (Dapsus). Salah satu titik rawan jalur KA tersebut adalah wilayah Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang, yang terdiri atas Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Semarang Poncol, Stasiun Tegal, Stasiun Pekalongan, Stasiun Cepu, Stasiun Ngrombo, dan Stasiun Ambarawa (stasiun kereta wisata).

Kawasan tersebut termasuk dalam wilayah pemantauan ekstra oleh PT. KAI. Sebab secara topografi dan kondisi tanah, beberapa titik memiliki kerentanan terhadap banjir, longsor, hingga amblesan.

“Kami juga mengingatkan kepada semua teman-teman Kereta Api ini bahwa tempat-tempat rawan, khususnya untuk daerah-daerah yang kemungkinan terjadinya longsor atau banjir karena kemungkinan sesuai dengan pesan dari BMKG bahwa cuacanya ekstrem benar-benar ekstrem terutama curah hujannya,” pungkas Soerjanto.

Bisnis.com, SURABAYA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI melakukan inspeksi guna memetakan daerah-daerah yang masuk dalam pantauan khusus (Dapsus) berkaitan dengan kondisi rawan bencana jelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

"Tentunya walaupun tidak di dalam Nataru, tidak dalam inspeksi, kita memetakan yang namanya Dapsus, daerah pantauan khusus," ungkap Dirut PT KAI Bobby Rasyidin di sela-sela agenda Kereta Inspeksi (KAIS) Pengecekan Lintas dan Persiapan Angkutan Nataru 2025/2026 di Stasiun Surabaya Gubeng, Rabu (3/12/2025).

Dirinya menjelaskan, PT KAI melakukan pemantauan secara masif terhadap wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori Dapsus. Perbaikan kerusakan terhadap kondisi rel, wesel, jembatan, perlintasan sebidang, persinyalan, hingga sistem telekomunikasi pun dilakukan secara cepat dan terukur.

"Sepanjang 84 km rel telah kami ganti, dan tingkatkan kemampuannya. Terdapat juga 150 wesel yang telah diganti, balas yang kita tambah untuk kestabilan dari rel, dan tentunya kesiapan maupun persiapan dari sarana atau lokomotif," bebernya.

Bobby juga mengungkapkan, wilayah di jalur utara yang masuk dalam Dapsus rawan bencana adalah Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang. Di antaranya terdiri atas Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Semarang Poncol, Stasiun Tegal, Stasiun Pekalongan, Stasiun Cepu, Stasiun Ngrombo, dan Stasiun Ambarawa (stasiun kereta wisata).

"Di jalur utara tentunya di Daop 4 Semarang sebagaimana kita ketahui ada beberapa yang memang secara natural, secara alami, daerah pantauan khusus ini yang sedikit rawan, banjir, kemudian juga rawan longsor, amblesan," ungkapnya.

Untuk itu, Bobby menyatakan bahwa pihaknya akan mempercepat perbaikan jalur dan mempersiapkan mitigasi bencana di jalur utara wilayah KAI Daop 4 Semarang sebelum tanggal 16 Desember 2025 mendatang.

Selanjutnya, Bobby menegaskan bahwa PT. KAI (Persero) telah menekankan sejumlah aspek penting terhadap wilayah kerja yang tergolong dalam Dapsus.

Ia menjelaskan, pertama adalah aspek keselamatan dan keamanan bagi penumpang, bagi awak sarana perkeretaapian, dan lingkungan yang dilewati.

Kedua adalah aspek keandalan operasi. Walaupun dengan traffic yang padat sekali, PT. KAI berkomitmen untuk tetap menjaga keandalan operasional layanan perkeretaapian.

"Ketiga adalah bagaimana kita melayani pelanggan-pelanggan kita ini dengan hal yang sangat prima sekali dan sangat memberikan tingkat kenyamanan tinggi untuk pelanggan kita," pungkasnya.