Bisnis.com, JAKARTA — Aplikasi investasi saham Stockbit menilai lonjakan jumlah investor saham di Indonesia yang mencapai 9,73 juta per Mei 2026 membutuhkan sistem keamanan digital kuat untk mencegah risiko serangan siber.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor saham mencapai 9,73 juta pada akhir Mei 2026. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan dengan 5,2 juta investor pada akhir 2023 dan 6,3 juta investor pada akhir 2024.

Adapun, hampir 80% investor saham saat ini berasal dari kelompok usia di bawah 40 tahun. Seiring bertambahnya jumlah investor, keamanan akun menjadi salah satu aspek yang semakin penting dalam aktivitas investasi digital.

Stockbit turut memperkuat sistem perlindungan melalui teknologi 3 Factor Authentication (3FA) yang terdiri atas Face Recognition, Trusted Device, dan Freeze Account.

Head of PR & Corporate Communication Stockbit William mengatakan sistem tersebut dirancang untuk memastikan hanya pemilik akun yang dapat mengakses dan melakukan transaksi pada akun investasi mereka.

"Sistem 3 Factor Authentication dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap akses akun pengguna melalui tiga lapisan verifikasi yang ketat. Selain itu, Stockbit juga memiliki tim Cybersecurity yang standby 24/7," kata William dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, fitur Face Recognition menjadi lapisan autentikasi tambahan untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum mengakses akun maupun melakukan transaksi. Pengguna juga akan menerima notifikasi apabila terdeteksi adanya upaya login yang tidak sah.

Di sisi lain, lanjutnya, fitur Trusted Device secara otomatis menolak setiap percobaan login dari perangkat yang belum dikenali. Sistem Multiple Verification juga diterapkan untuk memberikan verifikasi tambahan pada setiap aktivitas penting di dalam akun sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan.

Stockbit turut menyediakan fitur Freeze Account yang memungkinkan investor membekukan akun secara sementara apabila menemukan indikasi aktivitas mencurigakan.

Selain memperkuat aspek keamanan, Stockbit juga terus mengembangkan fitur pendukung investasi berbasis data. Salah satunya melalui peluncuran Stockbit AI Reports yang merangkum keterbukaan informasi emiten menjadi analisis yang lebih ringkas sehingga memudahkan investor memahami informasi penting dalam waktu lebih cepat.

William menuturkan aplikasi tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan investor pemula maupun investor berpengalaman yang membutuhkan keamanan, kecepatan eksekusi transaksi, serta data pasar secara real time.

"Para investor berinvestasi dengan cerdas dengan tidak hanya fokus pada kemudahan penggunaan aplikasi, tetapi juga memastikan adanya sistem keamanan yang kuat dan tepercaya," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Isu kebocoran data yang menyeret nama sejumlah institusi perbankan belakangan ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Namun, praktisi dunia digital Syahraki Syahrir menegaskan, secara umum sistem keamanan di sektor perbankan Indonesia termasuk yang paling kuat, terlebih di perbankan besar.

Syahraki yang juga CEO Veda Praxis, salah satu perusahaan konsultasi yang bergerak di bidang digital dan cybersecurity, menjelaskan bahwa sektor perbankan justru menjadi industri yang paling matang (mature) dalam mengelola keamanan teknologi informasi (TI). Sejak lama, kata dia, regulator di Indonesia telah menerapkan aturan ketat terkait pengamanan sistem informasi perbankan.

“Selama ini pengawasan terhadap industri keuangan dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital. Seluruh regulator tersebut terus meningkatkan standar keamanan ke perbankan, serta melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri,” ucap pria yang akrab dipanggil Raki ini melalui sambungan telepon, Sabtu (23/5/2026).

Terkait beredarnya informasi kebocoran data di dark web, alumnus Universitas Padjajaran (Unpad) ini mengatakan masyarakat tidak perlu panik berlebihan. Menurut Raki, dark web itu hanyalah bagian dari internet yang tidak terindeks secara umum sehingga sering digunakan untuk aktivitas yang lebih bebas, termasuk penyebaran data ilegal dan belum terverifikasi kebenarannya.

Raki juga menjelaskan bahwa dalam ekosistem digital modern, sebuah sistem tidak pernah berdiri sendiri. Sistem perbankan saat ini, kata Raki, sudah terhubung dengan banyak pihak. Mulai dari penyedia layanan teknologi, infrastruktur, hingga mitra lainnya. Menurut dia, data yang beredar di ekosistem tersebut belum tentu bocor dari sistem inti perbankan.

“Kalaupun data di dark web itu benar, kita harus meneliti sumber data tersebut berasal. Bisa jadi data berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank. Jadi jangan langsung menyimpulkan banknya yang lemah. Hanya saja, memang, kalau bank yang terdengar bocor, masyarakat langsung heboh karena ada uang mereka di sana,” kata Raki.

OJK Minta Masyarakat Jaga Kerahasiaan Data Pribadi

Dalam kesempatan lain, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menilai, meski sistem keamanan data di perbankan sudah dilakukan secara berlapis, namun dia mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada menjaga data pribadi agar tidak dimanfaatkan sebagai celah melakukan kejahatan perbankan.

“Meskipun bank telah menerapkan sistem keamanan berlapis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, kejahatan tetap dapat terjadi jika nasabah tidak waspada atau lalai menjaga kerahasiaan informasi pribadinya,” kata Friderica Widyasari Dewi seperti dikutip dari Antara.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menambahkan, risiko terjadinya kejahatan siber termasuk di industri jasa keuangan kini semakin tinggi karena pelaku kejahatan digital semakin canggih, sementara banyak masyarakat yang masih belum memiliki literasi digital serta literasi keuangan yang memadai.

Terkait hal itu, Raki menambahkan bahwa meningkatnya kejahatan siber merupakan konsekuensi dari semakin kompleksnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dalam berinteraksi di ruang digital. Contohnya, kata dia, masyarakat agar tidak mudah memberikan informasi pribadi melalui sambungan telepon, pesan instan, maupun media digital lainnya, termasuk kepada pihak yang mengaku berasal dari bank.

“Password, PIN, dan OTP tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Kalau ada pihak yang meminta data sensitif lewat telepon atau pesan digital, masyarakat harus langsung waspada,” ujar penulis buku Digital Governance ini.

Menurut Raki, yang terpenting saat ini membangun budaya kehati-hatian dalam aktivitas digital sehari-hari. Ia menyarankan masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum memercayai informasi atau permintaan tertentu melalui kanal digital.

“Di era sekarang, kita harus extra careful. Jangan mudah percaya pada telepon, pesan, atau tautan yang mengatasnamakan pihak tertentu, termasuk bank. Kalau perlu, lakukan transaksi dan komunikasi langsung melalui aplikasi resmi atau datang ke kantor cabang,” kata Raki.

Bisnis.com, JAKARTA — Tren pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berisiko memperbesar tekanan keamanan siber di kawasan Asia Pasifik, seiring meningkatnya kompleksitas sistem, fragmentasi infrastruktur, dan membengkaknya beban operasional tim keamanan.

Studi Fortinet bersama Forrester Consulting menunjukkan organisasi kini menghadapi tantangan ganda antara ancaman berbasis AI yang kian agresif dan kondisi internal yang belum siap dari sisi integrasi sistem keamanan.

Sebanyak 69% organisasi mengaku khawatir terhadap ancaman berbasis AI. Pada saat yang sama, 64% menilai kompleksitas tools keamanan dan arsitektur yang terfragmentasi menjadi hambatan utama dalam operasional.

Masalah semakin dalam ketika 46% organisasi kewalahan menghadapi volume alert keamanan yang terus meningkat. Kondisi ini membuat tim keamanan kesulitan memilah ancaman nyata dari aktivitas normal.

Di sisi lain, 43% organisasi masih mengandalkan proses manual dalam menangani insiden keamanan. Ketergantungan ini memperlambat respons dan memperbesar risiko kebocoran atau gangguan sistem.

Country Director Fortinet Indonesia, Edwin Lim mengatakan banyak organisasi saat ini menjalankan terlalu banyak solusi keamanan secara terpisah. Hal tersebut menghambat visibilitas ancaman dan memperlambat respons.

“Banyak organisasi memiliki terlalu banyak solusi keamanan yang berdiri sendiri. Akibatnya, tim keamanan kesulitan memperoleh visibilitas menyeluruh dan merespons ancaman dengan cepat,” kata Edwin dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, penyederhanaan arsitektur keamanan menjadi kebutuhan mendesak agar operasional lebih efisien dan mampu mendukung pemanfaatan AI secara optimal.

Forrester Consulting Project Lead Amelia Lau menilai organisasi di Asia Pasifik sedang berada dalam fase transisi menuju model keamanan yang lebih terintegrasi dan otomatis.

“Organisasi menghadapi tantangan ganda, yakni ancaman berbasis AI yang berkembang pesat serta meningkatnya kompleksitas internal. Pendekatan berbasis platform akan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan siber,” ujarnya.

Di tengah transformasi tersebut, ancaman siber di Asia Tenggara juga makin intensif. Seluruh negara di kawasan, termasuk Indonesia, menjadi target serangan dengan jutaan aktivitas ancaman dalam satu tahun terakhir.

VP of Marketing and Communications APAC Fortinet Rashish Pandey mengatakan pelaku ancaman terus mencari celah termudah, baik melalui perangkat baru yang terhubung ke internet maupun sistem dengan konfigurasi lemah.

“Makin banyak perangkat dan sistem yang terkoneksi ke internet, makin besar pula permukaan serangan yang bisa dimanfaatkan pelaku ancaman. Ditambah lagi, AI kini membantu mempercepat kemampuan serangan sehingga ancaman menjadi semakin kompleks,” ujar Rashish.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan serangan siber di Indonesia kian menuntut perusahaan meninggalkan sistem keamanan yang terfragmentasi. Ancaman yang bergerak cepat dan makin adaptif membuat pendekatan lama tak lagi memadai untuk melindungi sistem digital.

Data Badan Siber dan Sandi Negara mencatat sepanjang Januari—Juli 2025 terdapat lebih dari 3,64 miliar anomali trafik atau aktivitas serangan siber di Indonesia. Angka itu mencerminkan meluasnya ruang serangan seiring percepatan digitalisasi di berbagai sektor.

Vice President and Principal Analyst Constellation Research Chirag Mehta mengatakan ancaman siber kini tidak hanya meningkat dari sisi volume, tetapi juga semakin kompleks.

Menurut dia, pola serangan seperti malware, akses tidak sah, hingga ransomware kini bergerak lebih cepat dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan digital yang menjadi sasaran. “Keamanan endpoint sekarang adalah soal kecepatan,” ujarnya.

Namun, tantangan utama tidak hanya terletak pada laju serangan. Di level organisasi, kerentanan justru kerap muncul akibat sistem keamanan yang dibangun secara terpisah-pisah melalui berbagai perangkat dan platform yang tidak terintegrasi.

Kondisi itu membuat proses deteksi ancaman, respons insiden, hingga pengawasan perangkat menjadi lebih lambat. Celah seperti ini memberi ruang bagi serangan untuk menyebar lebih luas sebelum tertangani.

Seiring dengan itu, pendekatan keamanan siber mulai bergeser. Model lama yang bertumpu pada kepercayaan berbasis jaringan perlahan ditinggalkan dan digantikan oleh sistem berbasis identitas serta verifikasi berkelanjutan atau Zero Trust.

Sejumlah perusahaan teknologi keamanan pun mulai merespons perubahan ini dengan mengembangkan sistem terpadu yang menggabungkan pengelolaan endpoint, pemantauan ancaman secara real-time, dan kontrol akses adaptif dalam satu platform.

Salah satunya dilakukan ManageEngine melalui platform Endpoint Central. Sistem ini mengintegrasikan pengelolaan perangkat dengan kemampuan endpoint detection and response untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dan merespons ancaman secara otomatis.

Vice President at ManageEngine Mathivanan Venkatachalam mengatakan integrasi tersebut dibutuhkan agar organisasi tidak lagi hanya bereaksi setelah serangan terjadi.

“Pendekatan kami adalah membantu organisasi bergerak dari model reaktif menuju sistem yang lebih proaktif dan otomatis dalam mendeteksi serta merespons ancaman,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah puluhan tahun melawan virus komputer dan malware, pakar keamanan siber Mikko Hyppönen menilai ancaman perang terbaru saat ini adalah pesawat nirawak atau drone. Peretas harus mampu membajak sinyal drone untuk memenangkan perang.

Dalam sebuah konferensi keamanan siber dunia Black Hat 2025 di Las Vegas, Hyppönen menggambarkan pekerjaannya seperti permainan Tetris. Menurutnya, keberhasilan di dunia keamanan sering tidak terlihat. Saat sistem aman, tidak ada yang terjadi. Namun jika gagal, dampaknya langsung terasa.

Hyppönen sudah lebih dari 35 tahun berkecimpung di dunia keamanan siber. Dia memulai karier sejak akhir 1980-an, saat istilah malware belum populer dan orang lebih mengenalnya sebagai virus atau trojan. Saat itu, penyebaran virus bahkan masih menggunakan disket.

Sepanjang kariernya, Dia telah menganalisis ribuan jenis malware dan menjadi salah satu tokoh paling dihormati di industri ini. Hyppönen juga pernah bekerja di perusahaan keamanan siber F-Secure, yang dikenal sebagai pengembang antivirus.

Namun kini, fokusnya mulai berubah. Dia melihat ancaman baru yang semakin nyata, yaitu penggunaan drone dalam konflik modern.

Perubahan ini dipengaruhi oleh situasi geopolitik, terutama sejak Invasi Rusia ke Ukraina 2022, di mana drone menjadi salah satu senjata utama. Sebagai warga Finlandia yang tinggal dekat perbatasan Rusia, Hyppönen merasa ancaman tersebut semakin relevan.

Menurutnya, jika dulu ancaman utama datang dari virus komputer, kini ancaman bisa datang dari mesin fisik seperti drone.

Dunia malware sendiri sudah banyak berubah. Dulu, virus dibuat hanya untuk eksperimen atau rasa ingin tahu. Salah satu contohnya adalah virus sederhana yang hanya menampilkan pesan tanpa merusak sistem.

Namun seiring waktu, serangan menjadi lebih serius. Pada tahun 2000, muncul virus terkenal ILOVEYOU yang menyebar lewat email dan menginfeksi lebih dari 10 juta komputer di seluruh dunia.

Kini, malware tidak lagi dibuat untuk iseng. Sebagian besar digunakan untuk kejahatan siber, spionase atau kepentingan negara. Serangan besar seperti WannaCry dan NotPetya menunjukkan betapa seriusnya ancaman tersebut.

“Era virus sudah benar-benar berlalu,” kata Hyppönen dikutip dari Techcrunch, Minggu (5/4/2026).

Di sisi lain, sistem keamanan juga semakin kuat. Perangkat modern seperti smartphone jauh lebih sulit diretas, bahkan biaya untuk membobolnya bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan dolar AS. Hal ini membuat serangan besar biasanya hanya bisa dilakukan oleh pihak dengan sumber daya besar, seperti negara.

Melihat perkembangan ini, Hyppönen merasa bidang keamanan siber sudah cukup matang. Dia pun beralih ke tantangan baru dengan bergabung ke perusahaan teknologi anti-drone Sensofusion sebagai kepala riset.

“Lebih bermakna untuk bekerja memerangi drone, bukan hanya drone saat ini, tetapi juga di masa depan,” ujarnya.

Di sana, dia mengembangkan sistem untuk mendeteksi dan melawan drone berbahaya. Caranya mirip dengan melawan malware, yaitu dengan mengenali tanda atau pola tertentu, lalu memblokirnya.

Bedanya, jika dalam dunia siber serangan terjadi di sistem komputer, pada drone serangan bisa dilakukan langsung pada sinyal radio. Bahkan, jika celah ditemukan, drone bisa dijatuhkan dengan cepat.

Menurut Hyppönen, pertarungan ini pada dasarnya tetap sama seperti permainan kucing dan tikus. Saat satu ancaman berhasil dihentikan, akan muncul ancaman baru dengan cara yang berbeda.

Menariknya, musuh yang dia hadapi juga tidak banyak berubah. Jika dulu ia melawan serangan siber dari Rusia, kini Hyppönen menghadapi ancaman drone dari negara yang sama. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Platform sosial media yang dirancang untuk komunitas, Discord, menunda rencana verifikasi usia hingga paruh kedua 2026. Penundaan ini diumumkan secara resmi setelah platform itu menerima gelombang protes dari komunitas pengguna dan konten kreator.

Perusahaan memundurkan jadwal peluncuran yang semula ditargetkan pada Maret 2025 demi melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem keamanan.

Sentimen negatif muncul akibat kekhawatiran pengguna terhadap kewajiban pemindaian wajah dan pengunggahan identitas resmi untuk mengakses layanan.

Keputusan tersebut diambil untuk memberikan ruang bagi pengembang dalam memperkenalkan metode konfirmasi identitas yang lebih fleksibel. Fokus utama manajemen saat ini adalah menyediakan opsi yang kurang intrusif bagi minoritas pengguna yang memerlukan akses ke konten terbatas.

Chief Technology Officer (CTO) Discord Stanislav Vishnevskiy mengatakan perusahaan menyadari adanya kontroversi sejak rencana ini digulirkan. Pihaknya mengakui terdapat kekurangan dalam memberikan penjelasan transparan mengenai mekanisme proses verifikasi tersebut kepada publik.

“Banyak pengguna menganggap kami mewajibkan pemindaian wajah dan unggah kartu identitas bagi semua orang, padahal kenyataannya tidak demikian,” ujar Vishnevskiy dalam keterangan di blog resminya dikutip dari TechCrunch, Rabu (25/02/2026).

Menurut data dari Discord, diperkirakan 90% akun tidak memerlukan proses verifikasi manual karena sistem keamanan dapat mendeteksi status usia secara otomatis. Discord menggunakan berbagai sinyal akun untuk mengonfirmasi bahwa pengguna merupakan orang dewasa.

Sinyal tersebut mencakup masa aktif akun yang sudah lama serta riwayat penggunaan metode pembayaran yang sah di dalam platform. Selain itu, partisipasi dalam tipe server tertentu yang biasanya dibatasi untuk dewasa juga menjadi indikator penilaian sistem.

Bagi 10% pengguna yang tetap memerlukan konfirmasi usia, Discord berencana menambah opsi verifikasi melalui penggunaan kartu kredit. Metode ini dianggap lebih efektif dalam mengurangi hambatan teknis dibandingkan dengan pengunggahan dokumen pemerintah.

Operasional platform dipastikan tetap berjalan normal bagi pengguna yang memilih untuk tidak melakukan verifikasi identitas. Manajemen menjamin akun tidak akan dikunci, sehingga fitur pesan pribadi (DM), daftar teman, dan obrolan suara tetap dapat digunakan.

Konsekuensi bagi pengguna non-verifikasi hanyalah pemblokiran akses terhadap konten yang dibatasi usia (age-restricted content). Selain itu, pengaturan keamanan default untuk kategori remaja tidak akan dapat diubah tanpa konfirmasi usia yang valid.

Manajemen Discord juga memberikan perhatian khusus pada pemilihan mitra vendor verifikasi data guna menjaga kepercayaan pasar. Hal ini merespons kritik tajam terhadap Persona, vendor pihak ketiga yang sebelumnya dikaitkan dengan teknologi mata-mata.

Persona sempat memicu polemik karena mendapatkan dukungan investasi dari firma yang terafiliasi dengan program pengawasan federal di Amerika Serikat. Discord menyatakan telah mengakhiri uji coba terbatas dengan vendor tersebut demi menjaga integritas data pengguna.

Perusahaan kini berkomitmen hanya bekerja sama dengan vendor yang melakukan pemrosesan data sepenuhnya di perangkat pengguna. Kebijakan ini diambil untuk mencegah risiko kebocoran data di server pihak ketiga seperti yang pernah dialami 70.000 pengguna pada tahun lalu.

Discord juga akan memublikasikan ringkasan praktik data dari setiap mitra vendor secara transparan di situs resmi perusahaan. Strategi ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan pengguna sebelum kebijakan verifikasi resmi diberlakukan secara menyeluruh di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait implementasi registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah. Salah satunya perihal enskripsi data.

Founder and Chairman ICSF Ardi Sutedja K. mengatakan, agar penerapan registrasi SIM card berbasis biometrik benar-benar aman dan akuntabel, pemerintah serta operator seluler harus menyiapkan langkah mitigasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pertama, standar keamanan data biometrik harus ditetapkan secara tegas, mulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, hingga pemusnahan data.

“Setiap data biometrik harus dienkripsi dengan teknologi terkini dan disimpan di server yang telah terserfikasi keamanannya,” kata Ardi saat dihubungi Bisnis pada Rabu (28/1/2026).

Kedua, lanjut Ardi, audit independen terhadap sistem keamanan wajib dilakukan secara rutin agar celah keamanan dapat dideteksi dan diperbaiki secepat mungkin. Lembaga pengawas harus memiliki akses untuk melakukan peninjauan terhadap proses registrasi dan pengelolaan data biometrik, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi.

Ketiga, masyarakat perlu diberikan edukasi terkait hak dan risiko penggunaan data biometrik. Transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.

“Masyarakat berhak tahu bagaimana data mereka digunakan, siapa yang mengakses, dan bagaimana mereka dapat meminta penghapusan data jika diperlukan,” kata Ardi.

Keempat, Ardi menekankan pengawasan distribusi kartu SIM prabayar harus diperketat. Praktik jual beli SIM card tanpa registrasi resmi perlu diberantas karena menjadi pintu masuk utama berbagai kejahatan digital.

Menurutnya, pemerintah dapat mengadopsi sistem pelaporan insiden yang mudah diakses sehingga masyarakat dapat melaporkan kasus penyalahgunaan data dengan cepat.

Kelima, sistem verifikasi biometrik harus dilengkapi teknologi anti-manipulasi, seperti deteksi livenessdan perlindungan terhadap deepfake. Menurut Ardi, pemerintah dapat menggandeng pakar keamanan siber dan akademisi untuk terus mengembangkan serta menguji sistem keamanan secara berkelanjutan.

Selain itu, operator seluler wajib menyediakan layanan pengaduan dan pemulihan data bagi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan data biometrik.

“Terakhir, regulasi perlindungan data pribadi harus segera disahkan dan ditegakkan, agar masyarakat memiliki payung hukum yang jelas dalam menghadapi risiko kebocoran data,” kata Ardi.

Lebih lanjut, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan yang menyangkut data biometrik tetap mengutamakan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan privasi individu.

Ardi menilai kebijakan registrasi SIM card berbasis biometrik merupakan langkah besar dalam upaya memperkuat keamanan digital di Indonesia. Namun, inovasi tersebut harus diiringi kehati-hatian serta komitmen kuat terhadap perlindungan hak masyarakat.

“Jangan sampai ambisi menekan kejahatan digital justru menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks dan merugikan,” kata Ardi.

Dia menegaskan pemerintah, operator seluler, dan masyarakat harus berjalan beriringan dalam menerapkan kebijakan ini. Transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama agar inovasi tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata.

Dengan persiapan yang matang dan pengawasan ketat, registrasi SIM card berbasis biometrik dinilai dapat menjadi solusi efektif sekaligus tetap menjaga hak privasi masyarakat Indonesia di era digital yang semakin dinamis.

Pada akhirnya, keamanan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kepercayaan dan perlindungan hak setiap warga negara.

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu melindungi masyarakat, bukan sekadar mempercepat proses administrasi.

“Semoga langkah besar ini menjadi tonggak awal menuju ekosistem digital Indonesia yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan,” tandas Ardi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) membeberkan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) teknologi informasi (IT).

Direktur Keuangan BFI Finance Sudjono mengatakan serangan siber atau cyber attack adalah sesuatu yang sulit diprediksi dan sangat mencekam, bahkan bisa memengaruhi kinerja dan keberlangsungan perusahaan pembiayaan.

Oleh sebab itu, Sudjono mengatakan besaran belanja perusahaan untuk capex maupun operational expenditure (opex) terkait dengan IT cukup besar.

“Kami menganggarkan sekitar Rp300 miliar untuk capex maupun opex terkait dengan IT untuk pengembangan sistem, termasuk security dan sebagainya, tapi tidak semata-mata biaya itu hanya untuk security saja,” katanya dalam public expose BFIN, dikutip pada Senin (28/11/2025).

Semula, Sudjono bercerita perusahaan yang turut dimiliki Garibaldi Boy Thohir & Jerry Ng pernah mengalami cyber attack pada 2023 lalu. Kala itu, perusahaannya bisa cepat mengetahui insiden sebelum serangan lebih fatal lagi.

Kendati demikian, dia tidak menampik bahwa perusahaannya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menginstalasi kembali seluruh sistem dan aplikasi yang berjalan. Pasalnya, aplikasi yang existing itu telah ditanam ranjau oleh para hacker.

“Namun, secara data, kami beruntung karena kami punya 4 set data. Ada sebagian yang ada di data center kami itu sudah di-takedown, tapi kami memiliki 2 set lagi di data disaster recovery center, yang mana itu akhirnya bisa kami selamatkan dan tidak sampai merugikan kami,” jelasnya.

Dari pengalaman tersebut, ujar Sudjono, BFI Finance menangkap pelajaran agar jangan pernah menyimpan atau memiliki kata sandi (password) yang dikuasai oleh satu orang tertentu dan bisa membuka berbagai sistem.

“Jadi yang pelajarannya adalah harus ada satu mekanisme kontrol yang sangat kuat sehingga tidak bisa di jebol dari jarak jauh,” sebutnya.

Kemudian, lanjutnya, perusahaannya saat ini banyak belajar supaya bisa mendeteksi dan memastikan serangan itu tidak mematikan sistem, dengan berbagai kluster pengamanan yang ada.

Pembelajaran itu dilakukan pihaknya dalam rangka memperbaiki sistem IT perusahaan. Bahkan, BFI Finance juga turut mengundang para tenaga ahli di IT untuk melakukan penguatan sistem keamanan, infrastruktur, sisi perilaku penggunaan sistem, dan memastikan sebanyak mungkin sistem itu tidak bisa diakses dan disebar datanya dengan mudah.

“Jadi semua itu dilakukan cukup lama, cukup painful, tapi kami rasa saat ini kami memiliki sistem keamanan dan IT yang jauh lebih baik,” pungkasnya.