JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi pasar saham yang masih bergejolak dinilai bukan menjadi alasan bagi perusahaan untuk menunda penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Kendati begitu, saat volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), emiten justru disarankan menetapkan harga saham secara realistis agar tetap menarik minat investor dan meningkatkan peluang penyerapan saham ketika perusahaan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Terdapat enam perusahaan dari berbagai sektor yang bakal melantai di pasar modal tanah air, baik sektor consumer non-cyclicals, consumer cyclicals, industri hingga kesehatan.

Keenam calon emiten tersebut terdiri dari PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS), PT Bach Multi Global Tbk (BACH), PT Nitrasanata Dharma Tbk (JECX), PT Esa Medika Mandiri Tbk (EMMI), PT Prodia Diagnostic Line Tbk (PRDL) dan PT Niramas Utama Tbk (JELI). Perusahaan-perusahaan ini mulai mencatatkan sahamnya pada awal Juli 2026.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan pergerakan IHSG berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan IPO suatu perusahaan, terutama dari sisi sentiment jangka pendek dan likuiditas saat saham mulai diperdagangkan di bursa.

Volatilitas pasar berpotensi menurunkan minat investor untuk berpartisipasi dalam IPO. Pasalnya, investor khawatir harga saham akan langsung terkoreksi setelah resmi melantai di bursa.

“Biasanya kualitas IHSG itu memang memiliki pengaruh yang signifikan, terutama pada sentiment jangka pendek dan likuiditas saat melantai (IPO). Ini takutnya minat partisipasi itu, IPO bisa menyusut karena kekhawatiran harga saham langsung terkoreksi saat listing,” ujar Nafan saat dihubungi Kompas.com, Kamis malam (25/6/2026).

Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut tidak selalu menjadi penghalang bagi investor institusi yang berorientasi jangka panjang.

Selama emiten memiliki fundamental yang kuat, prospek bisnis yang jelas, serta tingkat profitabilitas yang tinggi, saham perusahaan masih layak dipertimbangkan sebagai investasi.

Namun, investor institusi umumnya menginginkan valuasi IPO yang lebih menarik.

Mereka cenderung meminta discount valuasi yang lebih besar agar memiliki kepastian margin of safety (MOS) yang memadai sehingga risiko investasi dapat ditekan.

“Tapi yang jelas si investor institusi jangka panjang itu, tentu menghendaki discount. Discount valuasi yang lebih besar, supaya bisa mendapatkan kepastian margin of safety,” paparnya.

Karena itu, harga penawaran saham perdana sebaiknya dipatok pada valuasi yang relatif murah, terutama ketika kondisi pasar masih bergejolak.

Valuasi IPO sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar. Ketika pasar sedang fluktuatif, harga saham perdana umumnya ditawarkan dengan valuasi yang lebih rendah atau terdiskon agar tetap menarik minat investor.

Sebaliknya, saat pasar berada dalam tren bullish, emiten memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk menetapkan harga saham pada kisaran atas, bahkan menggunakan valuasi premium.

Oleh sebab itu, Nafan mengatakan penjamin emisi efek (underwriter) umumnya akan menyarankan emiten untuk bersikap realistis dalam menentukan harga penawaran apabila kondisi pasar masih berfluktuasi.

Strategi tersebut dapat meningkatkan peluang keberhasilan IPO, sekaligus menjaga minat investor terhadap saham yang ditawarkan.

“Tapi sebaiknya jika pasar fluktuatif, maka underwriter itu menyarankan emiten, itu biasanya disarankan emiten itu ke realistis dalam pricing,” kata Nafan.

Tunda IPO?

Nafan menilai keputusan perusahaan untuk tetap melaksanakan go public bergantung pada tujuan strategis, serta tingkat urgensi kebutuhan pendanaan masing-masing calon emiten.

Bagi perusahaan yang tengah menjalankan ekspansi atau memiliki kewajiban refinancing yang sudah mendekati jatuh tempo, menunda IPO justru dapat menimbulkan opportunity cost yang lebih besar dibandingkan risiko yang muncul akibat volatilitas pasar.

Salah satu pertimbangan utama calon emiten tetap mengambil momentum IPO saat ini adalah kebutuhan modal yang bersifat mendesak.

Pasalnya, ekspansi usaha membutuhkan tambahan dana untuk membiayai belanja modal (capital expenditure/capex) dan berbagai rencana pengembangan bisnis.

Selain itu, IPO juga memberikan kepastian pendanaan bagi perusahaan.

Di tengah era suku bunga yang masih tinggi, pendanaan melalui pasar modal dinilai lebih efisien dibandingkan mengandalkan pinjaman perbankan yang akan menambah beban bunga perusahaan.

“Kalau lebih mengandalkan pinjaman bank tentu akan ada beban bunga. Sementara melalui IPO, perusahaan tidak memiliki beban bunga seperti pembiayaan utang,” ucap dia.

Ia menambahkan, menjadi perusahaan terbuka juga menunjukkan komitmen emiten dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

Di saat yang sama, status sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia juga dapat meningkatkan eksposur merek (brand exposure) dan memperkuat citra perusahaan di mata investor maupun publik.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Seluruh rekomendasi berasal dari analis sekuritas. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor.

Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

Bisnis.com, BATAM — Penyaluran kredit perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus menunjukkan tren positif dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga April 2026, total kredit yang disalurkan di Kepri mencapai Rp105,42 triliun atau tumbuh 23,86 persen secara tahunan (year on year/yoy), jauh di atas pertumbuhan kredit nasional sebesar 9,74 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan pertumbuhan kredit tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang masih kuat serta tingginya kepercayaan dunia usaha untuk melakukan ekspansi.

“Pertumbuhan kredit yang tetap tinggi menunjukkan fungsi intermediasi perbankan berjalan baik dan terus mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi di Kepri,” kata Rony, Kamis 25 Juni 2026.

Ia menjelaskan, penguatan kredit terjadi di berbagai segmen, terutama kredit korporasi yang menjadi motor utama pertumbuhan. Hingga April 2026, kredit korporasi di Kepri tercatat sebesar Rp62,07 triliun atau tumbuh 37,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penyaluran kredit korporasi terbesar masih terkonsentrasi pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi dengan pangsa 12,65 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 12,60 persen serta sektor listrik, gas, dan air sebesar 10,13 persen.

Menurut Rony, struktur penyaluran tersebut menunjukkan sektor-sektor produktif masih menjadi penggerak utama ekonomi Kepri.

Selain sektor korporasi, kredit rumah tangga juga tetap tumbuh meski lebih moderat. Total kredit rumah tangga mencapai Rp29,10 triliun atau meningkat 7,93 persen secara tahunan. Pertumbuhan terutama ditopang kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit multiguna.

Sementara itu, penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai Rp17,07 triliun atau tumbuh 8,37 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit UMKM nasional yang relatif stagnan.

Di sisi lain, BI mencatat kualitas kredit di Kepri tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) perbankan berada di level 1,14 persen. Adapun NPL korporasi tercatat 1,29 persen, rumah tangga 1,91 persen, dan UMKM sebesar 2,62 persen.

“Pertumbuhan kredit yang tetap kuat dan diiringi risiko yang terkendali menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kepri ke depan,” ujar Rony.

Bank Indonesia menilai kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan global dan dinamika perdagangan internasional yang masih berlangsung.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan menjadi lumbung padi dunia. Hal ini seiring dengan penggunaan teknologi pertanian yang bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meninjau teknologi budi daya padi setelah memberikan arahan di acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII pada Rabu (24/6/2026) di Gorontalo.

Prabowo mengatakan bahwa banyak sekali inovasi teknologi baru serta teknik-teknik baru yang dikembangkan oleh masyarakat pertanian. Menurut Prabowo, hasilnya cukup revolusioner. Teknologi tersebut bisa melipat gandakan hasil gabah, dari 5 ton menjadi 10 ton hingga 12 ton, atau naik lebih dari dua kali lipat.

"Saya kira tidak lama lagi kita bisa jadi lumbung padi dunia. Kita bisa bantu banyak negara. Akan tetapi, intinya sekarang bersyukur kita jaga ini. Tidak boleh [menjadi] fenomena satu tahun dua tahun, harus sistem berkelanjutan," katanya kepada wartawan.

Menurutnya, dengan swasembada yang berkelanjutan, petani bisa hidup baik. Seluruh produksi pangan pun bisa dimanfaatkan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan hilirisasi.

"Jadi yang kita produksi nanti kualitasnya sangat baik. Tidak hanya beras, tidak hanya jagung, singkong, gula, ya kedelai semua sagu," ujar Prabowo.

Di samping itu, menurutnya swasembada pangan serta produksi pangan yang aman membuat masyarakat bisa menghadapi banyak tantangan seperti kondisi panasnya geopolitik.

Prabowo pun mendorong pengembangan teknologi pertanian di semua daerah. Dengan begitu, menurutnya setiap daerah bisa swasembada.

"Kita mau tiap desa bisa swasembada, tiap kecamatan swasembada tiap kabupaten swasembada, tiap provinsi swasembada minimal kalau bisa provinsi produksi untuk ekspor untuk ke tempat lain, ini ini kita punya strategi ke depan," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menilai penurunan harga minyak dunia menyusul tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi menjadi sentimen positif bagi perekonomian Indonesia di tengah upaya menjaga momentum pertumbuhan nasional.

Hal tersebut disampaikan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani usai mengikuti pertemuan Presiden dengan jajaran direksi dan komisaris bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut Rosan, Presiden menegaskan perbankan memiliki peran vital sebagai penggerak aktivitas ekonomi nasional sehingga keberadaannya harus mampu mendukung berbagai program pemerintah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

“Perbankan ini bisa memainkan peranan sangat penting di segala sektor. Ini sebagai darah dari perekonomian kita,” ujar Rosan mengutip arahan Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menyoroti besarnya kontribusi bank-bank pemerintah dalam menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, seluruh aktivitas bisnis dan penyaluran pembiayaan tetap harus dijalankan secara profesional dengan mengedepankan prinsip prudensial.

Rosan mengatakan Presiden menekankan agar manfaat kehadiran bank-bank Himbara dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat melalui akses yang setara terhadap layanan dan pembiayaan.

“Semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama,” katanya.

Selain membahas sektor perbankan, Presiden juga menyampaikan optimisme terhadap prospek ekonomi nasional. Menurut Rosan, kepala negara menilai perkembangan geopolitik global yang lebih kondusif berpotensi meredakan tekanan terhadap perekonomian, salah satunya melalui penurunan harga minyak dunia.

Dia menjelaskan bahwa Presiden menyinggung kesepakatan yang tercapai antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemerintah Iran yang telah mendorong harga minyak turun ke bawah level US$80 per barel.

“Harapannya ini juga akan memberikan sentimen yang positif terhadap perekonomian kita,” ujar Rosan.

Lebih lanjut, Presiden juga menempatkan sektor pangan sebagai salah satu prioritas yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pembiayaan dan pengembangan ekonomi nasional.

Rosan menuturkan bahwa Presiden menginginkan Indonesia membangun fondasi ekonomi yang semakin mandiri dengan dukungan sektor perbankan, terutama bank-bank Himbara yang memiliki posisi strategis dalam sistem keuangan nasional.

Menurut dia, peran Himbara tidak hanya terbatas pada fungsi intermediasi dan pembiayaan, melainkan juga berpengaruh terhadap arah pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan kebijakan nasional dalam jangka panjang.

“Perekonomian kita ke depannya harus menjadi perekonomian yang berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dengan support dan bantuan dari pihak perbankan terutama Perbankan Himbara,” kata Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance optimistis kesepakatan damai Washington-Teheran akan membuka Selat Hormuz tanpa pungutan biaya dalam jangka panjang. Namun, pelaku industri pelayaran menilai masih banyak ketidakjelasan terkait keamanan dan mekanisme pelayaran di jalur energi strategis tersebut.

“Kami berharap selat itu akan dibuka tanpa biaya dalam jangka panjang, dan hal itu akan dibahas lebih lanjut dalam negosiasi teknis,” ujar Vance dikutip dari CNBC International pada Selasa (16/6/2026).

Media pemerintah Iran sebelumnya melaporkan bahwa Selat Hormuz akan dibuka untuk pelayaran bebas biaya selama 60 hari. Setelah periode tersebut berakhir, pengelolaan jalur pelayaran itu akan dilakukan oleh Iran dan Oman, menurut kantor berita Tasnim.

Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri konflik pada Jumat (19/6/2026) di Swiss. Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan kesepakatan tersebut mencakup pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya sebagai imbalan atas penghentian blokade angkatan laut AS terhadap Iran.

Vance mengatakan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi diperkirakan akan mewakili Teheran dalam proses negosiasi.

“Ada banyak rincian penting yang masih harus diselesaikan. Kami akan duduk bersama dan membahas jalan ke depan terkait berbagai detail tersebut,” kata Vance.

Menurut dia, lalu lintas kapal di Selat Hormuz telah meningkat dalam 24 jam terakhir. Namun demikian, perusahaan pelacak kapal Kpler belum melihat lonjakan signifikan jumlah kapal yang melintas maupun eksodus besar-besaran kapal dari Teluk Persia.

Direktur Riset Komoditas Kpler Matt Smith mengatakan pergerakan kapal masih relatif terbatas meski kesepakatan telah diumumkan.

Di sisi lain, Chief Executive Officer (CEO) perusahaan tanker minyak Frontline, Lars Barstad, meyakini arus pelayaran akan kembali bergerak cepat setelah kesepakatan resmi ditandatangani.

“Saya berharap ada kejelasan yang lebih rinci mengenai protokol pelayaran, tetapi mudah-mudahan hal itu akan terjawab dalam beberapa hari ke depan,” ujar Barstad.

Frontline mengoperasikan sekitar 80 kapal tanker di seluruh dunia. Saat ini, lima kapal tanker milik perusahaan tersebut masih tertahan di Teluk Persia.

Sementara itu, asosiasi pelayaran global Bimco memperingatkan bahwa pernyataan dari AS dan Iran terkait kesepakatan tersebut masih belum memberikan kepastian mengenai waktu pelaksanaan maupun jalur pelayaran yang aman melalui Selat Hormuz.

Kepala Keselamatan dan Keamanan Bimco, Jakob Larsen, mengatakan kondisi keamanan bagi industri pelayaran masih sangat fluktuatif.

“Karena minimnya rincian dan adanya riwayat pernyataan yang terlalu optimistis, kami menilai situasi keamanan bagi industri pelayaran masih berisiko tinggi. Saat ini masih terlalu berbahaya bagi kapal untuk mulai melintas,” ujarnya.

Larsen menambahkan ancaman ranjau laut di Selat Hormuz masih menjadi perhatian utama. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya mengatakan kepada Kongres bahwa Iran telah menempatkan ranjau di sejumlah area penting di jalur pelayaran tersebut.

Analis Pelayaran Utama Bimco, Niels Rasmussen, memperkirakan proses keluarnya ratusan kapal yang masih terjebak di Teluk Persia melalui Selat Hormuz akan memakan waktu beberapa pekan.

“Kami memang melihat peningkatan jumlah kapal yang melintas di selat itu dalam sepekan terakhir. Namun, hingga saat ini belum ada indikasi bahwa pengumuman kesepakatan telah mengubah situasi secara signifikan,” kata Rasmussen.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI optimistis penyaluran Kredit Pembiayaan Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan bakal tembus hingga Rp12 triliun sepanjang tahun ini.

Direktur Consumer Banking BBRI, Aris Hartanto menjelaskan bahwa optimisme tersebut dibidik seiring dengan besarnya minat masyarakat yang tecermin dari tingginya realisasi penyaluran KPP.

Aris memerinci bahwa BBRI mulanya mengantongi kuota penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp8 triliun yang telah terserap sepenuhnya pada beberapa waktu lalu.

“Kemudian kami mendapat kuota tambahan menjadi Rp12 triliun selama setahun sampai akhir Desember nanti. Kami sudah salurkan Rp9,21 triliun [hingga saat ini], jadi kami yakin target Rp12 triliun akan terlaksana dengan baik,” ujarnya dalam agenda Sosialisasi KPP dan FLPP di Tambora, Senin (15/6/2026).

Dia juga menuturkan BBRI akan terus memperkuat sektor UMKM sekaligus menjadi motor penggerak pembiayaan hunian guna menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah.

Selain itu, lanjut Aris, pihaknya juga telah menyalurkan kembali Rp340 miliar KUR Perumahan yang dirasakan oleh 867 debitur dalam kurun waktu seminggu belakangan.

“Minggu lalu kami sampaikan, kami bikin acara seperti ini [Acara sosialisasi KPP dan FLPP] di Jogja itu realisasi penyaluran KUR Perumahannya Rp320 miliar, tapi hari ini hanya dalam satu minggu kita sudah bisa mem-book-in Rp340 miliar untuk 867 debitur, dan yang lebih menggembirakan lagi adalah hari ini kita bisa mendistribusikan program ini ke lebih banyak lagi debitur-debitur yang ada di BRI ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, KUR Perumahan merupakan salah satu program pembiayaan yang dicanangkan pemerintah dalam rangka meningkatkan akses rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Program ini pertama kali diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 2025. Di mana, pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk program ini mencapai Rp130 triliun.

Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah.

“Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) mencatat pelemahan kinerja pada kuartal I/2026, baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih. Meski demikian, perseroan menilai prospek industri herbal nasional tahun ini masih tetap positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan konsumsi produk herbal.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan hingga 31 Maret 2026, pendapatan SIDO tercatat sebesar Rp640,5 miliar, melemah hingga 19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp789,105 miliar.

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk SIDO juga menyusut dari Rp232,94 miliar pada kuartal I/2025 menjadi Rp147,213 miliar per kuartal I/2026.

Direktur Utama SIDO David Hidayat menjelaskan pelemahan kinerja pada awal tahun ini terutama dipengaruhi proses normalisasi persediaan di tingkat distributor agar lebih sehat dan sesuai dengan permintaan riil konsumen.

“Selain faktor tersebut, kinerja perseroan juga terdampak normalisasi harga essential oil yang sebelumnya berada pada level tinggi tahun lalu. Pembatasan logistik selama periode lebaran yang berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya juga turut memengaruhi distribusi produk,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Meski demikian, perseroan memastikan permintaan terhadap produk-produk herbal Sido Muncul masih tetap kuat. Produk Tolak Angin bahkan disebut masih memimpin pasar herbal nasional dengan pangsa pasar sekitar 72%.

Di tengah tekanan jangka pendek tersebut, Sido Muncul tetap optimistis terhadap prospek industri herbal sepanjang 2026. Perseroan menilai tren konsumsi herbal di Indonesia masih akan terus berkembang.

“Prospek industri herbal tetap positif. Katalis utamanya adalah meningkatnya kesadaran kesehatan, perubahan cuaca, mobilitas masyarakat, dan kuatnya budaya konsumsi herbal di Indonesia,” lanjutnya.

Namun demikian, sejumlah tantangan masih membayangi industri herbal tahun ini. Mulai dari daya beli masyarakat yang lebih selektif hingga kenaikan biaya operasional seperti kenaikan biaya kemasan, energi, logistik, serta volatilitas global.

Untuk memperkuat kinerja pada tahun ini, Sido Muncul menyiapkan sejumlah strategi. Perseroan akan memperkuat pasar domestik melalui peluncuran platform edukasi herbal bernama Sido HerbalPedia.

Platform tersebut dirancang untuk meningkatkan kesadaran, kepercayaan, dan keterlibatan konsumen terhadap manfaat herbal Indonesia. Selain itu, perusahaan juga terus memperkuat riset ilmiah terhadap produk-produknya.

Tidak hanya fokus di pasar domestik, Sido Muncul juga membidik ekspansi internasional, khususnya di kawasan Asean dan Afrika yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan pasar herbal cukup besar.

Di sisi efisiensi, perusahaan akan melakukan optimalisasi di berbagai lini, mulai dari produksi, kemasan, pengelolaan pemasok, iklan promosi, hingga rantai pasok.

Senada pemilik herbal merek Kutus-Kutus Fazli Hasniel Sugiharto menilai tren wellness berbasis herbal mulai berkembang melalui komunitas keluarga dan ibu muda. Menurutnya pengembangan bisnis herbal sangat bergantung pada relasi personal dan pendekatan komunitas.

Dengan perkembangan komunitas wellness berbasis herbal tersebut dinilai menjadi salah satu sinyal meningkatnya minat masyarakat terhadap produk herbal lokal.

“Dengan dukungan kekayaan biodiversitas Indonesia dan tren hidup sehat yang terus berkembang, industri herbal nasional diproyeksikan memiliki potensi pertumbuhan yang besar dalam beberapa tahun mendatang,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri kimia, farmasi, dan obat tradisional termasuk herbal tumbuh 8,35% sepanjang 2025. Selain itu, ekspor tanaman obat, aromatik, dan rempah Indonesia juga mengalami peningkatan dari sekitar US$222,8 juta pada 2012 menjadi US$291,8 juta pada 2023.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar sebelumnya menyebut peluang pengembangan industri herbal nasional masih sangat besar. Dia mengatakan pasar obat asli Indonesia berpotensi mencapai Rp350 triliun per tahun.

Namun, hingga 2025 realisasi nilai ekonomi industri tersebut baru mendekati Rp2 triliun. Kondisi itu menunjukkan ruang pertumbuhan industri herbal dan wellness domestik masih terbuka lebar, baik dari sisi konsumsi maupun ekspor.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai target pertumbuhan pembiayaan fintech sebesar 6–8% yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih realistis, tetapi perlu diimbangi dengan kualitas pertumbuhan di tengah meningkatnya risiko kredit.

“Kalau dikaitkan dengan target pertumbuhan pembiayaan 6–8%, saya melihat ini lebih ke isu quality of growth. Secara agregat, target masih realistis karena ditopang pemulihan ekonomi,” ujarnya kepada Warta Ekonomi, Senin (4/5/2026).

Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut berpotensi didorong oleh pelonggaran standar kredit yang dapat menimbulkan risiko di masa depan.

“Tapi kalau pertumbuhan didorong oleh pelonggaran standar kredit, kita hanya menunda masalah,” tambahnya.

Ia menekankan, laju pertumbuhan tidak dapat menjadi satu-satunya indikator. Kualitas pertumbuhan juga perlu diperhatikan, termasuk risk-adjusted return dan stabilitas rasio gagal bayar untuk menjaga keberlanjutan industri dalam jangka panjang.

Di sisi lain, dalam industri fintech, biaya meningkat seiring dengan pengetatan regulasi. Kenaikan biaya, termasuk biaya penagihan, dinilai menjadi salah satu risiko yang selama ini belum sepenuhnya tercermin dalam model bisnis.

“Selama ini, sebagian biaya sosial dari penagihan ekstrem ‘dibayar’ oleh masyarakat luas, bukan oleh pelaku transaksi,” ujarnya.

Terakhir, Yusuf mengingatkan bahwa peningkatan biaya harus dijaga agar tidak memicu pembatasan kredit secara berlebihan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor informal. Menurutnya, keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas menjadi kunci utama.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) melihat sektor industri perkreditan nasional masih memiliki peluang bertumbuh dua gigit dengan catatan keseimbangan antara ekspansi dan manajemen risiko harus dijaga ketat.

Berdasarkan analisis IdScore terbaru, total outstanding kredit nasional per Februari 2026 mencapai Rp9.938,2 triliun dengan pertumbuhan sekitar 9,6% secara tahunan (YoY). Sementara rasio kredit bermasalah (NPL Gross) masih terjaga di kisaran 2,85%.

Namun demikian, tekanan mulai terlihat pada segmen konsumtif dan borrower dengan profil pendapatan lebih rentan, terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan serta tingginya biaya dana akibat ketidakpastian global.

Direktur Utama IdScore Tan Glant Saputrahadi mengatakan prospek kredit nasional pada 2026 masih berada di jalur positif dengan potensi pertumbuhan di kisaran 10–11%. Outlook ini didukung oleh permintaan domestik yang tetap terjaga, meskipun tekanan eksternal belum sepenuhnya mereda.

Di sisi global, ketidakpastian masih menjadi faktor utama yang membayangi. Mulai dari tensi geopolitik, konflik di Timur Tengah, hingga suku bunga global yang bertahan tinggi, semuanya memberikan efek rambatan ke sektor keuangan dalam negeri.

“Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang telah melewati Rp17.000 dan likuiditas perbankan yang lebih ketat berpengaruh terhadap lambatnya penurunan suku bunga kredit,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya kendati Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuannya secara bertahap, transmisi ke bunga kredit dinilai belum optimal. Hal ini membuat beban debitur, khususnya di segmen ritel, masih relatif tinggi dan berpotensi menahan ekspansi kredit dalam jangka pendek.

Namun demikian, IdScore menilai risiko tersebut masih dapat dikelola selama stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Kualitas aset perbankan pun diperkirakan tetap terkendali, seiring dengan kehati-hatian pelaku industri dalam menyalurkan pembiayaan.

Di tengah dinamika tersebut, implementasi Undang-Undang No.27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi faktor penting dalam membentuk arah industri ke depan. Regulasi ini dinilai bukan sekadar tantangan, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola data dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga jasa keuangan.

Meski begitu, penerapannya perlu dilakukan secara proporsional. Pembatasan akses dan pengelolaan data yang terlalu ketat berpotensi menghambat proses analisis kredit dan meningkatkan risiko bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan.

Tan menekankan bahwa keberlanjutan industri kredit tidak hanya bergantung pada pertumbuhan, tetapi juga pada kualitas dan tata kelola.

“Kredit yang sehat adalah fondasi ekonomi yang kuat. Tanpa literasi dan pengawasan yang memadai, pertumbuhan kredit justru bisa menjadi risiko sistemik di masa depan,” ujarnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Pada awal abad ke-20, Indonesia diketahui pernah mengalami wabah pes, terutama di Pulau Jawa. Penyakit pes merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Yersinia Pestis. Bakteri Yersinia Pestis telah dikenal sebagai salah satu wabah paling mematikan di dunia dan menular melalui gigitan pinjal yang hidup pada tubuh binatang tikus.

Baru-baru ini, peneliti dari Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati atas potensi kembalinya wabah pes di Indonesia. Pada beberapa tahun terakhir ini, tidak ditemukan adanya kasus manusia yang terjangkit penyakit pes. Namun demikian, peneliti BRIN menyebut bahwa kondisi tersebut belum tentu menandakan Indonesia sepenuhnya bebas dari pes.

Dilansir dari laman BRIN, peneliti BRIN Ristiyanto menjelaskan adanya fenomena silent period, yakni masa ketika penyakit tidak terdeteksi dalam waktu lama namun masih berpotensi muncul kembali. “Ada istilah silent period, yaitu masa ketika suatu penyakit tidak terdeteksi dalam waktu lama, tetapi sebenarnya masih berpotensi muncul kembali,” jelas Ristiyanto, dikutip Sabtu (18/04/2026).

Ristiyanto menduga bahwa penyakit pes masih masih berada dalam fase silent period. Hal ini didukung oleh temuan bahwa bakteri penyebab, serta vektor dan reservoirnya seperti pinjal dan tikus, yang masih ditemukan di sejumlah wilayah enzootik di Indonesia. Selain itu, perubahan lingkungan disebut menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan risiko kemunculan kembali penyakit.

Meski belum ditemukan kasus penyakit pes pada manusia selama lebih dari satu dekade, BRIN mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menganggap sepele kondisi ini.

Untuk meningkatkan kesadaran terhadap potensi bahayanya, masyarakat perlu memahami gejala, penyebab, hingga cara penanganan penyakit pes. Dengan upaya pencegahan sejak dini, masyarakat dapat meminimalkan risiko penularan sekaligus mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali kasus di masa mendatang.

Penyebab Penyakit Pes

Penyakit pes ini disebabkan oleh bakteri Yersinia Pestis yang disebarkan melalui kutu yang biasa hinggap di binatang-binatang pengerat, seperti tikus, kelinci, hingga tupai. Manusia bisa terkena penyakit pes jika tergigit oleh kutu yang hinggap di binatang-binatang tersebut, maupun ditularkan langsung melalui droplet dari pengidap lain yang sedang terjangkit penyakit pes.

Berikut ini jenis penyakit pes berdasarkan cara penularannya:

1. Pneumonic Plague, yakni jenis pes yang disebarkan melalui udara dari batuk atau bersin yang menghirup udara tersebut.
2. Septicemic Plague, yakni penyakit yang terjadi saat bakteri masuk ke aliran darah secara langsung dan berkembang biak di dalam darah.
3. Bubonic Plague, yakni penyakit yang disebabkan oleh gigitan binatang pengerat.

Gejala Penyakit Pes

Terkait gejala pes, setiap jenisnya dapat menunjukkan tanda dan gejala yang berbeda. Berikut ini gejala pes berdasarkan masing-masing jenisnya.

1. Gejala Penyakit Pes Jenis Bubonic

Bubonic plague merupakan jenis penyakit pes yang menyerang sistem limfatik atau kelenjar getah bening. Penderita yang terjangkit penyakit pes jenis ini akan merasakan munculnya kelenjar getah bening yang bengkak di area ketiak, selangkangan, atau leher. Pembengkakan kelenjar getah bening akan terasa lunak atau nyeri, dengan ukurannya yang bervariasi mulai dari setengah inci hingga empat inci. Adapun gejala lain dari Bubonic plague sebagai berikut.
- Demam tinggi dan menggigil secara tiba-tiba
- Kelelahan
- Sakit kepala
- Nyeri otot
- Lemas
- Kejang

2. Gejala Penyakit Pes Jenis Septicemic

Septicemic plague merupakan jenis penyakit pes yang menyerang aliran darah. Adapun gejala dar penyakit pes jenis ini adalah
- Demam tinggi dan menggigil secara tiba-tiba
- Lemas
- Sakit perut
- Diare
- Mual dan muntah
- Pendarahan
- Syok
- Kematian jaringan

3. Gejala Penyakit Pes Jenis Pneumonic

Pneumonic plague merupakan jenis penyakit pes yang menyerang paru-paru. Penyakit jenis ini dapat dimulai di paru-paru, atau dapat menyebar dari kelenjar getah bening yang terinfeksi ke paru-paru. Gejala dari penyakit pes pneumonic dapat muncul dalam beberapa jam setelah terpapar dan memburuk dengan cepat. Adapun gejala yang akan muncul adalah sebagai berikut.
- Demam tinggi dan menggigil secara tiba-tiba
- Batuk disertai lendir berdarah
- Nyeri dada
- Sesak napas
- Sakit perut dan muntah
- Sakit kepala
- Lemas

Cara Pengobatan Penyakit Pes

Setelah didiagnosa terjangkit penyakit pes, penderita harus segera diobati karena penyakit ini akan berkembang dengan cepat. Penyakit pes yang disebabkan oleh bakteri ini harus diobati dengan pemberian obat antibiotik. Fungsi antibiotik dalam pengobatan penyakit pes adalah untuk membunuh bakteri penyebab serta mencegah penyebaran infeksi.

Pemberian antibiotik ini harus dilakukan selama beberapa minggu hingga gejala yang muncul mulai berkurang. Selain antibiotik, dalam pengobatan penyakit pes, penderita juga memerlukan cairan infus, oksigen, hingga alat bantu pernapasan. Jika tidak diobati dengan tepat, penyakit ini dapat meningkatkan risiko kematian, terutama pada 24 jam setelah gejala mulai muncul.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) menunjukkan lonjakan signifikan sepanjang 2025. Nilai transaksi mencapai Rp1.382,1 triliun, naik 461,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Kristian S. Manullang, menjelaskan pertumbuhan transaksi tersebut didorong oleh implementasi transaksi repurchase agreement (repo) di SPPA yang mulai berjalan sejak 10 Maret 2025. Sepanjang tahun lalu, nilai transaksi repo mencapai Rp751,6 triliun.

“Sejak diluncurkan, transaksi perdagangan efek bersifat utang dan sukuk di SPPA terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sepanjang 2025, kami melihat lonjakan yang sangat signifikan baik dari sisi nilai maupun aktivitas transaksi,” ujarnya dalam acara SPPA Award 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Senin (13/4/2026).

Selain itu, Kristian menjelaskan, transaksi outright atau jual beli putus juga mencatatkan peningkatan yang kuat. Nilainya mencapai Rp630,5 triliun, atau tumbuh 156,2 persen secara tahunan.

“Implementasi repo menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan likuiditas dan aktivitas perdagangan di SPPA,” katanya.

Lebih lanjut, Kristian menilai bahwa kehadiran SPPA mampu menjawab kebutuhan industri akan platform transaksi yang terstandarisasi, aman, transparan, dan efisien. Hal ini sekaligus memperkuat likuiditas serta mendorong pendalaman pasar surat utang dan pasar uang domestik.

Ia menambahkan, SPPA kini telah digunakan oleh 39 pengguna jasa, yang terdiri dari perbankan, bank pembangunan daerah, serta perusahaan sekuritas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 di antaranya telah aktif memanfaatkan fitur transaksi repo.

Dalam pengembangannya, dikatakan Kristian, SPPA akan terus memperkuat sinergi dengan regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta Kementerian Keuangan.

Menurutnya, salah satu capaian penting yaitu diperolehnya persetujuan dari Bank Indonesia sebagai penyedia electronic trading platform (ETP) antar pasar pada November 2025.

Selain itu, sejak 1 April 2026, SPPA juga resmi digunakan sebagai platform penyampaian kewajiban kuotasi repo di pasar sekunder.

“Sinergi dengan regulator dan pelaku pasar menjadi kunci dalam membangun ekosistem pasar keuangan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi,” tutur Kristian.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan risiko munculnya wabah pes di Indonesia.

Melansir laman resmi BRIN, Indonesia pernah mengalami wabah pes pada awal abad ke-20, terutama di Pulau Jawa. Penyakit yang disebabkan bakteri Yersinia pestis ini dikenal sebagai salah satu wabah paling mematikan di dunia dan menular melalui gigitan pinjal yang hidup pada tubuh tikus.

Meski dalam beberapa tahun terakhir tidak ditemukan kasus pada manusia, peneliti mengingatkan bahwa kondisi tersebut belum tentu menandakan Indonesia sepenuhnya bebas dari pes.

Peneliti Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ristiyanto, menyebutkan adanya fenomena silent period, yaitu masa ketika penyakit tidak terdeteksi dalam waktu lama namun masih berpotensi muncul kembali.

“Ada istilah silent period, yaitu masa ketika suatu penyakit tidak terdeteksi dalam waktu lama, tetapi sebenarnya masih berpotensi muncul kembali,” kata Ristiyanto.

Dia menjelaskan, pes diduga masih berada dalam fase tersebut. Hal ini didukung oleh temuan bahwa bakteri penyebab, serta vektor dan reservoirnya seperti pinjal dan tikus, masih ditemukan di sejumlah wilayah enzootik di Indonesia.

Menurutnya, perubahan lingkungan menjadi faktor penting yang meningkatkan risiko kemunculan kembali penyakit. Deforestasi, alih fungsi lahan, dan pertumbuhan penduduk telah mengganggu keseimbangan ekosistem, sehingga habitat tikus semakin mendekat ke permukiman manusia.

“Kondisi ini meningkatkan peluang penularan penyakit melalui gigitan pinjal yang membawa bakteri,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Periset BRIN lainnya, Muhammad Choirul Hidajat, bahwa perubahan iklim turut berkontribusi terhadap peningkatan populasi pinjal sebagai vektor penyakit.

“Kombinasi perubahan lingkungan, keberadaan vektor dan reservoir, serta meningkatnya interaksi dengan manusia menjadi faktor risiko utama yang perlu diwaspadai,” ujarnya.

Ia menegaskan, tikus sebagai reservoir utama bakteri Yersinia pestis masih banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Penularan kepada manusia dapat terjadi melalui gigitan pinjal yang hidup pada tubuh hewan tersebut.

Meski tidak ada kasus pes pada manusia selama lebih dari satu dekade, beberapa daerah di Pulau Jawa masih dikategorikan sebagai wilayah fokus, antara lain Kabupaten Pasuruan, Boyolali, Sleman, dan Bandung.

Choirul mengingatkan agar kondisi ini tidak dianggap sepele. Menurutnya, ketiadaan kasus bukan berarti penyakit telah hilang sepenuhnya.

Sebagai langkah antisipasi, ia merekomendasikan penguatan sistem surveilans terpadu yang mencakup pemantauan pada manusia, hewan, dan vektor penyakit. Selain itu, peningkatan sanitasi lingkungan dan pemantauan wilayah bekas endemis juga dinilai penting untuk mencegah potensi wabah.

“Pes di Indonesia saat ini mungkin sedang ‘tertidur’. Namun tanpa kewaspadaan dan pengelolaan lingkungan yang baik, penyakit ini berpotensi muncul kembali,” pungkasnya.

Penelitian bertajuk Environmental Changes and Risk of Plague Epidemics in Indonesia ini merupakan hasil kolaborasi antara BRIN, Kementerian Kesehatan, serta mitra internasional dari China dan Prancis.