Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan lebih banyak membangun hunian vertikal dalam Program 3 Juta Rumah untuk mengatasi keterbatasan lahan, terutama di kawasan perkotaan.

Maruarar mengatakan backlog kepemilikan rumah secara nasional berkisar 9,4 juta unit berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025. Menurutnya, penyediaan perumahan di wilayah perkotaan tak lagi bisa hanya mengandalkan rumah tapak sehingga pembangunan rumah susun akan diperbanyak.

"Permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan. Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," kata Maruarar dalam acara Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang Tbk di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6).

Sebagai langkah awal, pemerintah menggandeng PT Lippo Cikarang Tbk yang berkomitmen menghibahkan lahan seluas sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, kepada negara. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Penandatanganan komitmen hibah dilakukan oleh Maruarar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani, serta jajaran PT Lippo Cikarang.

Maruarar mengatakan hibah lahan itu telah melalui proses verifikasi bersama sejumlah lembaga negara, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

[Gambas:Youtube]

"Empat bulan lalu saya datang ke KPK dan sudah dinyatakan tanahnya clear and clean. Dalam proses itu juga diawasi Kejaksaan Agung dan BPKP sehingga kita bisa melanjutkan proses ini," ujarnya.

Ia mengatakan kawasan seluas 30 hektare tersebut akan dikembangkan menjadi rumah susun bersubsidi dengan berbagai tipe unit, termasuk tipe seluas 45 meter persegi yang dinilai lebih layak bagi keluarga.

Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan lahan hibah tersebut diproyeksikan mampu menampung pembangunan sekitar 141 ribu unit hunian vertikal.

"Kalau menurut saya ini sebenarnya bukan hanya memberikan lahan, tapi justru memberikan sesuatu yang besar dari lahan karena ini dampaknya akan sangat-sangat besar kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah," kata Rosan.

Menurut Rosan, pembangunan 141 ribu unit rumah susun itu berpotensi memberikan manfaat bagi sekitar 500 ribu hingga 600 ribu orang apabila dihitung berdasarkan jumlah anggota keluarga penerima manfaat.

"141 ribu unit. Itu luar biasa. Kalau kita kali dengan anak, kali dengan istrinya, paling tidak bisa 500 ribu atau 600 ribu. Jadi dampak ini akan sangat-sangat signifikan," ujarnya.

Ia memastikan Danantara akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar pengelolaan lahan hingga pembangunan rumah susun dapat berjalan sesuai rencana.

"Sehingga pembangunan ini akan memberikan asas manfaat yang luar biasa, terutama kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah," katanya.

Pendiri Lippo Group Mochtar Riady mengatakan keputusan menghibahkan lahan tersebut merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan penyediaan perumahan nasional.

Ia mengaku menyetujui usulan tersebut setelah mendengar kebutuhan rumah masyarakat masih sangat besar.

Mochtar berharap langkah Lippo Group dapat menjadi contoh bagi perusahaan besar lainnya untuk ikut mendukung penyediaan perumahan rakyat.

"Kalau setiap pengusaha besar bisa ikut menyumbang kepada pemerintah, maka itu berupa suatu manfaat yang luar biasa bagi bangsa kita," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dipastikan akan menjadi eksekutor proyek lahan hibah Meikarta seluas 30 hektare (ha). Kepastian itu menyusul telah disepakatinya penyerahan aset pada Senin (29/6/2026).

CEO BPI Danantara Rosan P. Roeslani menyebut, pihaknya akan menyiapkan badan usaha pelaksana (BUP) yang akan mengeksekusi proyek tersebut.

“Ya, kita ada nanti Danantara Housing yang akan membangun,” jelasnya saat ditemui di Wisma Danantara, Senin (29/6/2026).

Rencananya, pemerintah akan membangun hingga 141.000 unit hunian vertikal di area lahan hibah tersebut. Hunian itu bakal menjadi bagian dari pengembangan program 3 juta rumah yang merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto.

Lewat kehadiran unit hunian vertikal itu, pemerintah optimistis bakal menekan angka ketimpangan pemilikan rumah (backlog) perumahan yang dilaporkan mencapai 9,4 juta dalam data Susenas 2025.

“Diperkirakan dari tanah 30 hektare ini akan dibangun kurang lebih 141.000 unit. Kalau kita kali dengan anak, kita kali dengan istrinya yang ikut merasakan manfaat, paling tidak ini bisa menampung 500.000 atau 600.000 orang. Jadi dampak ini akan sangat, sangat, sangat-sangat signifikan,” imbuhnya.

Selain akan mengeksekusi proyek itu, Rosan juga memastikan BPI Danantara akan mendukung pembiayaan pembelian unit yang bakal disalurkan melalui sejumlah bank milik negara (Himbara).

Dia juga membuka opsi akan memberikan akses kredit pemilikan rumah/apartemen dengan tenor mencapai 40 tahun.

“Juga tentunya kami dukung pembiayaannya dengan pihak perbankan. Dan ini yang paling penting kita juga akan menghitung berapa pastinya [harga unit tersebut] agar bisa cicilan ini tidak memberatkan dan benar-benar bisa dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa lahan hibah yang diberikan Lippo Group bakal disiapkan menjadi penyertaan modal negara (PMN) bagi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Bendahara negara tersebut menjelaskan, injeksi modal itu diberikan dalam rangka mempercepat realisasi pengembangan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, lahan hibah tersebut berada di Kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan total luas mencapai 30 hektare.

“Pemerintah menyambut baik inisiatif tersebut, aset ini direncanakan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat tanpa membebani APBN,” jelasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan hibah lahan seluas 30 hektare dari PT Lippo Cikarang Tbk untuk pembangunan rumah susun (rusun) Program 3 Juta Rumah tidak akan dikenai pajak.

Purbaya mengatakan pembebasan pajak diperlukan agar proses hibah tidak menghambat partisipasi swasta dalam mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tadi saya ditanya, 'bisa nggak kasih insentif kepada Lippo?' Saya bingung, insentif apa? Pajak tanah yang diserahkan. Tanah yang diserahkan jangan dipajakin. Masa orang mau kasih, dipajakin," ujar Purbaya dalam acara Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang Tbk untuk mendukung Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Senin (29/6).

Ia mengakui usulan tersebut sempat berbenturan dengan pandangan birokrasi yang menilai aset hibah tetap harus dikenakan pajak. Namun, menurutnya, kebijakan itu justru akan mengurangi minat perusahaan menyerahkan aset kepada negara.

"Kalau saya tanya anak buah saya, 'enggak bisa Pak, harus dipajakin'. Ya kalau begitu enggak ada yang mau kasih ke kita dong," katanya.

Purbaya bahkan berkelakar akan memangkas hambatan birokrasi agar proses hibah berjalan cepat.

[Gambas:Youtube]

"Saya akan bypass semua aturan-aturan yang ada di Kementerian Keuangan supaya ini bisa berjalan. Nanti kalau ada pejabat-pejabat yang melawan, saya pecat aja," ujarnya disambut tawa hadirin.

Menurut Purbaya, lahan hibah tersebut nantinya akan menjadi penyertaan modal negara yang dikelola Danantara sehingga pembangunan hunian tidak membebani APBN.

"Pemerintah menyambut baik inisiatif tersebut. Aset ini rencananya diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat tanpa membebani APBN," katanya.

Ia menilai skema tersebut menguntungkan pemerintah karena negara dapat menyediakan lebih banyak rumah dengan biaya yang lebih rendah.

"Untuk saya juga untung. Dengan biaya yang lebih sedikit saya bisa dapat rumah yang lebih banyak. Jadi ini suatu kerja sama yang amat baik sekali," ujarnya.

Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan akan mempercepat seluruh proses administrasi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar status lahan segera bersih dan siap dimanfaatkan.

"Setiap ada proyek yang menguntungkan masyarakat dan negara, pasti akan kami percepat," katanya.

Sebelumnya, PT Lippo Cikarang Tbk berkomitmen menghibahkan lahan sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, kepada pemerintah. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Penandatanganan komitmen hibah dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, serta jajaran PT Lippo Cikarang. Menurut pemerintah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 141 ribu unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan 11 rumah susun ( rusun ) baru akan dibangun. Biaya pembangunan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Yang rusun 11 anggarannya dari APBD dan kita segera mulai dua rusun di awal," ucap Pramono saat ditemui di Jakarta Barat, Senin (29/6/2026).

Pembangunan rusun baru itu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mengingat adanya kebutuhan dari masyarakat Jakarta. "Jadi itu untuk menambah rusun-rusun baru karena memang kebutuhan itu ada," kata Pramono.

Selain mengandalkan APBD, pihaknya juga akan bekerja sama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), untuk membangun rusun."Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Perumahan di pemerintah pusat untuk di tempat-tempat yang lainnya," ujarnya.

Berikut lokasi 11 rusun baru:

1. Muara Angke, Jakarta Utara

2. Marunda Cluster C, Jakarta Utara

3. Komarudin, Jakarta Timur

4. Rorotan IX, Jakarta Utara

5. Cakung KM 2, Jakarta Timur

6. Tongkol Tahap III, Jakarta Utara

7. Marunda Cluster A, Jakarta Utara

8. Marunda Cluster B, Jakarta Utara

9. Semper Cakung Drain, Jakarta Utara

10. Bojong Indah, Jakarta Barat

11. Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan membangun rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di atas lahan hibah seluas 30 hektar di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kepala BPI DanantaraRosan Roeslani mengatakan, proyek tersebut akan dikerjakan melalui Danantara Housing dengan dukungan pembiayaan dari sektor perbankan agar masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses kepemilikan rumah yang terjangkau.

"Kita ada nanti Danantara Housing yang akan membangun. Dan juga tentunya kalau pembiayaannya dengan pihak perbankan. Dan ini yang paling penting, kita juga akan menghitung berapa pastinya agar bisa cicilan ini tidak memberatkan dan benar-benar bisa dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Rosan di Jakarta, Senin (29/6/2026) seperti dikutip dari Antara.

Menurut Rosan, Danantara telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan perencanaan, target, hingga implementasi proyek agar pembangunan berjalan sesuai jadwal.

Karena menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, harga hunian yang dibangun juga akan disesuaikan agar tetap terjangkau.

"Dan tidak hanya mulai dari segi pembangunan perumahan tersebut, tapi kita pun melakukan pembiayaan, baik pembiayaan untuk proyek itu sendiri (maupun) juga tentunya pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, agar bisa mendapatkan akses finansialnya dari pihak perbankan," kata Rosan.

Ia menambahkan, Danantara ingin memastikan seluruh aspek proyek berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pembangunan hingga skema pembiayaan bagi calon penghuni.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, lahan hibah di kawasan Meikarta akan dimanfaatkan untuk membangun hunian vertikal yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.

Menurut Maruarar, Kementerian PKP berperan sebagai regulator dalam proyek tersebut. Adapun pembangunan dan pembiayaan dilakukan oleh Danantara, sedangkan lahan berasal dari hibah PT Lippo Cikarang seluas 30 hektare yang tersebar di tiga lokasi.

Ia mengungkapkan, proyek tersebut ditargetkan menyediakan sekitar 141.000 unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Rumah subsidi tersebut merupakan salah satu proyek hunian vertikal terbesar yang diharapkan dapat membantu masyarakat pekerja memiliki rumah layak di dekat pusat ekonomi dan industri," kata Maruarar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Warga Jakarta yang kesulitan mendapatkan hunian terjangkau punya harapan baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun 11 rumah susun (rusun) baru pada 2027 sebagai bagian dari upaya memperluas akses hunian vertikal bagi masyarakat.

"Tadi kebetulan kami rapat mengenai anggaran. Dalam rapat anggaran, saya sudah menyetujui untuk tahun depan ini kita bangun 11 rusun baru yang besar untuk memberikan kemudahan secara terbuka dan transparan bagi siapa pun untuk memilikinya ataupun menyewanya," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).

Proyek ini saat ini masih dalam proses pengusulan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemprov DKI berharap pembangunan ini bisa masuk dalam portofolio bersama melalui Program 3 Juta Rumah.

"Terkait 11 rusun tersebut sedang proses pengusulan ke Kementerian PKP. Besar harapan dapat didukung penuh melalui Program 3 Juta Rumah sebagai portofolio bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto, Sabtu (27/6/2026).

Sasaran penghuni rusun tidak hanya masyarakat dalam kategori terprogram. Masyarakat umum pun bisa mengakses hunian ini sesuai Pergub Nomor 111 Tahun 2024.

Pramono menegaskan pengembangan hunian vertikal menjadi kebutuhan mendesak Jakarta. Lahan yang semakin terbatas dan harga properti yang terus melambung membuat rumah tapak kian sulit dijangkau warga biasa.

"Karena nggak mungkin Jakarta ini orang bisa memiliki lahan kecuali orang yang mampu, yang landed. Maka housing yang vertikal inilah yang menjadi kata kunci untuk itu," ujarnya.

Daftar 11 Lokasi Rusun yang Akan Dibangun

1. Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara
2. Marunda Cluster C, Cilincing, Jakarta Utara
3. Komarudin, Cakung, Jakarta Timur
4. Rorotan IX, Cilincing, Jakarta Utara
5. Cakung KM 2, Jakarta Timur
6. Tongkol Tahap III, Pademangan, Jakarta Utara
7. Marunda Cluster A, Jakarta Utara
8. Marunda Cluster B, Jakarta Utara
9. Semper Cakung Drain, Semper, Jakarta Utara
10. Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta Barat
11. Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memperpanjang masa tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk rumah tapak dan rumah susun hingga 40 tahun. Keputusan tersebut disetujui Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki hunian layak sekaligus menekan backlog perumahan nasional.

Kebijakan ini mempertahankan bunga rumah subsidi tapak sebesar 5% dan rumah susun subsidi sebesar 6%, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah meyakini kombinasi bunga tetap dan tenor lebih panjang akan memperbesar daya serap program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditargetkan mencapai 350.000 unit sepanjang 2026.

Di sisi lain, pelonggaran tenor hingga empat dekade memunculkan pertanyaan mengenai efektivitasnya terhadap daya beli masyarakat, keberlanjutan pembiayaan, hingga risiko perbankan dalam jangka panjang. Kalangan pengembang dan perbankan menyambut positif langkah tersebut, tetapi menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi lintas lembaga agar implementasinya berjalan optimal.

Apa yang Diputuskan Pemerintah?

Komite Tapera resmi menyetujui tenor KPR subsidi hingga 40 tahun bagi rumah tapak maupun rumah susun subsidi. Kebijakan tersebut dijalankan untuk meningkatkan akses MBR terhadap hunian yang layak sekaligus mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa bunga rumah subsidi tapak tetap dipertahankan sebesar 5%, sedangkan rumah susun subsidi sebesar 6%.

Mengapa Tenor 40 Tahun Dinilai Penting?

Pemerintah menilai besaran cicilan rumah subsidi selama ini masih menjadi hambatan utama bagi kelompok buruh, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal yang pendapatannya terbatas.

Rumah subsidi seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun saat ini memiliki cicilan sekitar Rp1,05 juta per bulan. Dengan tenor 40 tahun, cicilan tersebut diperkirakan turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan.

Penurunan beban angsuran itu diharapkan memperluas kelompok masyarakat yang memenuhi syarat pembiayaan perbankan, terutama bagi mereka yang selama ini terkendala ketentuan maksimal cicilan sepertiga dari pendapatan bulanan.

Bagaimana Hitung-hitungan Cicilan KPR Subsidi?

Gambaran cicilan yang disampaikan pemerintah dan pelaku industri menunjukkan penurunan yang cukup signifikan:

• Tenor 10 tahun: sekitar Rp1,7 juta per bulan.
• Tenor 20 tahun: sekitar Rp1 juta hingga Rp1,1 juta per bulan.
• Tenor 30 tahun: sekitar Rp1,1 juta untuk pinjaman sekitar Rp200 juta.
• Tenor 40 tahun: berkisar Rp773.000 hingga Rp900.000 per bulan, tergantung besaran pokok pinjaman.

Pemerintah menilai penurunan cicilan tersebut dapat membuka akses kepemilikan rumah bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan Rp2,3 juta hingga Rp2,5 juta per bulan.

Apa Dampaknya terhadap Program 3 Juta Rumah?

Kebijakan ini diproyeksikan menjadi instrumen penting untuk menopang target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah sepanjang 2026.

Pemerintah dan pengembang berharap peningkatan keterjangkauan pembiayaan dapat mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang masuk dalam daftar program strategis nasional.

Kalangan REI juga menilai perpanjangan tenor akan meningkatkan daya serap kuota rumah subsidi yang tahun ini diperbesar pemerintah.

Bagaimana Respons Pengembang?

Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI) menyambut positif kebijakan tersebut.

Menurut REI, tenor yang lebih panjang akan memperluas basis konsumen rumah subsidi karena cicilan menjadi lebih ringan. Pengembang meyakini masyarakat pada kelompok desil bawah yang sebelumnya sulit mengakses kredit perbankan kini memiliki peluang lebih besar untuk membeli rumah pertama.

REI juga menilai kebijakan ini dapat membantu mengurangi risiko kredit bermasalah karena beban angsuran bulanan menjadi lebih rendah dan lebih sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat.

Namun, asosiasi pengembang menegaskan perlunya harmonisasi aturan pertanahan, regulasi perbankan, dan ketentuan otoritas keuangan agar implementasi tenor panjang dapat berjalan efektif.

Apa Kata Perbankan?

Kalangan perbankan menilai tenor 40 tahun merupakan alternatif pembiayaan, bukan kewajiban bagi seluruh debitur.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak otomatis meningkatkan risiko pembiayaan karena masyarakat tetap dapat memilih tenor sesuai kebutuhan masing-masing.

Menurutnya, pengalaman selama ini menunjukkan banyak nasabah KPR melunasi pinjaman lebih cepat dibandingkan jangka waktu perjanjian awal.

Apakah Tenor 40 Tahun Bersifat Wajib?

Pemerintah menegaskan bahwa skema tersebut bersifat opsional.

Masyarakat tetap dapat memilih tenor 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun sesuai profil pendapatan dan kemampuan finansial masing-masing.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas tanpa membebani masyarakat maupun industri pembiayaan.

Apa yang Perlu Dicermati Selanjutnya?

Implementasi KPR subsidi 40 tahun masih memerlukan sinkronisasi berbagai aturan yang melibatkan Kementerian PKP, Kementerian Keuangan, OJK, Kementerian Ketenagakerjaan, BP Tapera, industri perbankan, dan asosiasi pengembang.

Selain itu, efektivitas kebijakan akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas akses pekerjaan formal, dan memastikan pasokan rumah subsidi tetap tersedia dalam jumlah memadai.

Fakta Penting

• Komite Tapera resmi menyetujui tenor KPR subsidi hingga 40 tahun.
• Bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, sedangkan rumah susun subsidi 6%.
• Cicilan rumah subsidi Rp166 juta diperkirakan turun dari Rp1,05 juta menjadi sekitar Rp773.000 per bulan.
• Target penyaluran FLPP pada 2026 mencapai 350.000 unit rumah.
• Kebijakan tenor 40 tahun bersifat opsional dan dapat disesuaikan dengan kemampuan debitur.
• Pengembang dan perbankan mendukung kebijakan tersebut, tetapi meminta sinkronisasi lintas lembaga untuk implementasinya.

Daftar Artikel Sumber

Ulasan selengkapnya dapat disimak pada artikel-artikel berikut:

1. Resmi! Tenor KPR Rumah Subsidi & Rusun Diperpanjang Sampai 40 Tahun.
2. Hitung-hitungan Cicilan KPR Rumah Subsidi Tenor 40 Tahun.
3. Tenor KPR Subsidi Bisa Sampai 40 Tahun, Pengembang Bilang Begini.
4. Menanti Taji Cicilan Rumah Subsidi hingga 40 Tahun ke Daya Beli.
5. Ada Skema Cicilan KPR 40 Tahun, REI: Risiko Gagal Bayar Kecil.
6. Prabowo Minta Tenor Cicilan KPR 40 Tahun untuk Pekerja Swasta.

Disclaimer: Tulisan ini merupakan hasil reportase tim redaksi Bisnis Indonesia yang dirangkum dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial. Seluruh fakta, angka, dan kutipan merujuk pada artikel sumber yang digunakan dalam penyusunan briefing ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut rencana pembangunan 11 rumah susun (rusun) di ibu kota masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.

“Mengenai 11 rusun nanti detailnya akan kami sampaikan, tapi yang jelas rusun ini memang ada 11 tempat. Sekarang ini dalam proses pembahasan dengan DPRD,” kata Pramono di Balai Kota, Jumat.

Pramono berjanji akan segera menyampaikan informasi pembangunan 11 rusun tersebut setelah ada keputusan resmi.

“Kalau nanti sudah diketok, pasti akan saya sampaikan secara terbuka karena sekarang ini sedang menunggu itu,” papar Pramono.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan pembangunan 11 rusun tersebut saat ini sedang dalam proses pengusulan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Besar harapan dapat didukung penuh melalui program 3 juta rumah sebagai portofolio bersama antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Kelik.

Adapun, ke 11 rusun tersebut rencananya akan dibangun di Muara Angke; Marunda cluster C; Komarudin; Rorotan IX; Cakung KM 2; Tongkol tahap III; Marunda cluster A; Marunda cluster B; Semper Cakung Drain; Bojong Indah; dan Daan Mogot KM 18.

“Sasaran penghunian rusunawa adalah masyarakat terprogram dan masyarakat umum sesuai Pergub 111 tahun 2024,” tambah Kelik.

Pemprov DKI berencana membangun sebelas rumah susun (rusun) berkapasitas besar pada 2027. Pembangunan rusun menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan hunian warga di tengah keterbatasan lahan di ibu kota.

Menurut Pramono, pembangunan rusun menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan hunian warga di tengah keterbatasan lahan di ibu kota. Pramono berkomitmen rusun tersebut akan dibuka secara transparan bagi masyarakat yang ingin memiliki maupun menyewa unit hunian.

"Untuk memberikan kemudahan secara terbuka dan transparan bagi siapa pun untuk memilikinya ataupun menyewanya," jelas Pramono.

Lebih lanjut, Pramono mengatakan saat ini lahan di ibu kota semakin terbatas. Untuk itu, hunian vertikal dinilai bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Terlebih saat ini, Pramono menilai tidak semua warga memiliki kemampuan untuk membeli rumah tapak di Jakarta yang harganya terus meningkat.

"Enggak mungkin Jakarta ini orang bisa memiliki lahan kecuali orang yang mampu, yang landed. Maka housing yang vertikal inilah yang menjadi kata kunci untuk itu," papar Pramono.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) menyambut rencana pemerintah mengimplementasikan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi tembus hingga 40 tahun.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Eka Jaya menjelaskan bahwa aturan tersebut diyakini bakal mendorong laju penyerapan rumah subsidi. Sehingga mendorong realisasi program 3 Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi intinya gini, dengan perpanjangan 40 tahun itu kan otomatis membuat saluran konsumen itu makin besar, makin banyak,” jelasnya kepada Bisnis, Jumat (26/6/2026).

Bambang memberikan gambaran, dengan perpanjangan tenor ini besaran cicilan rumah dapat ditekan hingga Rp900.000 per bulan. Sehingga, masyarakat desil rendah dapat ikut mengakses penyerapan rumah subsidi FLPP.

Sebagai gambaran, tambah Bambang, saat ini masyarakat yang meminjam pokok sekitar Rp200 juta dengan tenor selama 20 tahun setiap bulannya dibebankan biaya angsuran sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,4 juta.

“Kalau untuk 30 tahun, itu sekitar Rp1,1 juta nah kalau KPR hingga 40 tahun, itu bisa sekitar Rp900.000-an per bulannya angsurannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi menyetujui pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun.

Upaya tersebut diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa skema perpanjangan tenor ini dijalankan dalam rangka mengeksekusi direktif Presiden Prabowo Subianto.

"Kita [Komite Tapera] konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," kata Maruarar di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (24/6/2026) sore.

Dalam hal hiburan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalampernah melakukan beberapa olahraga pada zaman beliau. Olahraga ini selain membuat badan kuat dan bugar, hati juga memperoleh kegembiraan.

Berikut lima jenis olahragayang pernah dilakukan Rasulullah SAW dikutip dari buku "Halal dan Haram dalam Islam" karya Syaikh Muhammad Yusuf Qardhawi:

1. Lari Cepat

Para sahabat dulu biasa mengadakan perlombaan lari cepat, sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri membolehkannya. Sayyidina Ali adalah salah seorang yang paling cepat. Rasulullah SAW sendiri mengadakan pertandingan dengan istri beliau Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah guna memberikan pendidikan kesederhanaan dan kesegaran serta mengajar para sahabat-sahabatnya. Aisyah mengatakan: "Rasulullah bertanding dengan saya dan saya menang. Kemudian saya berhenti, sehingga ketika badan saya menjadi gemuk, Rasulullah bertanding lagi dengan saya dan ia menang, kemudian ia bersabda: Kemenangan ini untuk kemenangan itu." (HR Ahmad dan Abu Dawud)

Dari riwayat ini, para ahli fiqih beristimbat hukum tentang dibenarkannya pertandingan lari cepat, baik itu dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki atau antara laki-laki dengan perempuan mahramnya atau dengan istri-istrinya.

2. Gulat

Rasulullah SAW pernah bergulat dengan seorang laki-laki yang terkenal kuatnya, namanya Rukanah. Permainan ini dilakukan beberapa kali. (Riwayat Abu Dawud). Dalam satu riwayat dikatakan: "Sesungguhnya Rasulullah SAW gulat dengan Rukanah yang terkenal kuatnya itu, kemudian ia berkata: 'domba lawan domba. Kemudian Nabi bergulat, dan ia berkata: berjanjilah dengan saya. Untuk lain kali lagi, lantas Nabi bergulat dan ia berkata: berjanjilah dengan saya. Lantas Nabi bergulat untuk ketiga kalinya.

Lalu seorang laki-laki itu bertanya: "Apa yang harus saya katakan kepada keluargaku?" Nabi menjawab: "Katakan 'domba telah dimakan oleh serigala, dan larilah domba." Kemudian apa pula yang aku katakan untuk yang ketiga? Nabi menjawab: "Kami tidak dapat mengalahkan kamu untuk bergulat dengan kamu dan untuk mengalahkan kamu, karena itu ambillah hadiahmu."

Ulama fiqih berpendapat bahwa lari cepat, gulat dan sebagainya tidak menghilangkan kekhusyukan, kehormatan, pengetahuan, keutamaan dan lanjutnya umur. Sebab Rasulullah SAW sendiri juga melakukannya.

3. Memanah

Olahraga berikutnya ialah bermain memanah dan perang-perangan. Nabi pernah berjalan-jalan menjumpai sekelompok sahabat yang sedang mengadakan pertandingan memanah. Maka waktu itu Rasulullah SAW memberikan dorongan kepada mereka dengan sabdanya: "Lemparkanlah panahmu itu, saya bersama kamu." (Riwayat Al-Bukhari).

Pertandingan lempar panah itu bukan sekadar bermain saja, tetapi salah satu bentuk mempersiapkan kekuatan sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an: "Dan bersiap-siaplah kamu untuk menghadapi mereka (musuh) dengan kekuatanyang kamu sanggup." Dalam menafsirkan ayat ini Rasulullah bersabda: "Ketahuilah! Bahwa yang dimaksud 'kekuatan' itu ialah memanah -beliau mengucapkan kata-kata itu tiga kali." (Riwayat Muslim)

Riwayat lain, beliau bersabda: "Kamu harus belajar memanah karena memanah itu termasuk sebaik-baik permainan." (Riwayat Al-Bazzar, at-Thabarani dengan sanad yang baik). Namun begitu, Rasulullah memperingatkan para pemain agar tidak menjadikan binatang-binatang jinak sebagai sasaran latihannya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliah.

4. Menunggang Kuda (Berpacu Kuda)

Olahraga berikutnya adalah menungga kuda. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Kuda, keledai dan himar adalah supaya kamu naiki dan sebagai perhiasan." (QS an-Nahl: 8). Rasulullah SAW pernah bersabda: "Kuda itu diikat jambulnya untuk kebaikan." (Riwayat Al-Bukhari)

Dalam riwayat lain beliau bersabda: "Lemparkanlah (panah) dan tunggangilah kuda." (HR Muslim)

Dan sabdanya lagi: "Tiap-tiap sesuatu yang bukan zikrullah berarti permainan dan kelalaian kecuali empat perkara: (1) Seorang laki-laki berjalan antara dua sasaran (untuk memanah). (2) Seorang yang mendidik kudanya. (3) Seseorang yang bermain-main (bersenda gurau) dengan istrinya. (4) Belajar berenang." (Riwayat At-Thabarani). Dan berkatalah Umar: "Ajarlah anak-anakmu berenang dan memanah; dan perintahlah mereka supayamelompat di atas punggung kuda."

Ibnu Umar meriwayatkan."Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengadakan pacuan kuda dan memberi hadiah kepada pemerangnya." (Riwayat Ahmad)

Taruhan yang dibenarkan dalam syariat ialah suatu hadiah yang dikumpulkan bukan dari orang-orang yang berpacu atau dari salah satunya saja, tetapi dari orang-orang lainnya. Adapun hadiah yang dikumpulkan dari masing-masing yang berpacu, kemudian siapa yang unggul itulah yang mengambilnya, maka hadiah semacam itu termasuk judi yang dilarang.

5. Jalan Kaki

Olahraga lainnya yang pernah dilakukan Rasulullah SAW adalah jalan kaki. Namun jalan kaki yang dilakukan Rasulullah beda dengan orang lain pada umumnya. Dalam satu riwayat dari Abu Hurairah dikatakan, "Dan tidaklah aku mengetahui seorang pun yang lebih cepat jalannya dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau berjalan seakan-akan bumi ini digulung untuknya, kami telah bersungguh-sungguh menyamai beliau, namun beliau tidak bergeming sama sekali."

Rasulullah SAW adalah orang yang jalan kaki dengan cepat namun tidak juga terlalu cepat seperti orang berlari. Dalam Kitab Jam'u al-Wasail fi Syarh Al-Syamail disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika berjalan cepat, maksudnya adalah bukan jalan terburu-buru dan gegabah. Namun berjalan dengan langkah cepat penuh ketenangan. Sehingga tidak menghilangkan keindahan dan kewibawaan beliau.

Rasulullah berjalan setiap harinya dengan langkah yang cepat. Cara berjalan cepat ini ternyata ternyata bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Selain kelima olahraga di atas, Rasulullah SAW juga menganjurkan dan membolehkan beberapa jenis olahraga lainnya, yaitu:

1. Berburu

Berburu pada hakikatnya adalah bersenang-senang dan termasuk bagian dari olahraga dan bekerja. Baik menggunakan alat seperti tombak dan panah, atau dengan melepaskan binatang berburu seperti anjing dan burung.

2. Bermain Anggar

Rasulullah SAW pernah memperkenankan orang-orang Habasyah (Ethiopia) bermain anggar di dalam Masjid Nabawi dan beliau pun membolehkan pula Aisyah menyaksikan permainan itu. Ketika Umar bin Khattab bermaksud melarang orang-orang Habasyah yang sedang bermain anggar, lalu Nabi mencegah sikap Umar itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata: "Ketika orang-orang Habasyah sedang bermain anggar di hadapan Nabi, tiba-tiba Umar masuk kemudian mengambil kerikil dan melemparkannya kepada mereka. Kemudian Rasulullah berkata kepada Umar: "Biarkanlah mereka itu, wahai Umar." (HR Al-Bukhari dan Muslim)

3. Berenang

Dalam satu riwayat dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung dzikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau, dan permainan, kecuali empat (perkara), yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang." (HR An-Nasa'i)

Menurut Ustaz Ahmad Sarwat, kalau memperhatikan teks hadis di atas, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mengajarkan renang bukan termasuk perbuatan sia-sia, sebagaimana perbuatan lainnya. Hanya saja beliau tidak secara langsung memerintahkan, apalagi mencontohkan dalam bentuk perbuatan.

Para ulama menyebut perintah berenang itu merupakan perintah dari Umar bin Khattab sebagaimana riwayat berikut:



Umar bin Al-Khattab berkata: "Ajari anak-anakmu berenang, memanah dan naik kuda."

Itulah beberapa olahraga yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dan beberapa olahraga lain yang dianjurkan beliau. Semoga bermanfaat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun telah disetujui Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Lantas, bagaimana gambaran cicilan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan masa tenor pembiayaan hingga 40 tahun?

Seperti diketahui, saat ini besaran rata-rata cicilan bulanan rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun berkisar Rp1,05 juta.

Besaran cicilan bulanan tersebut dinilai masih menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli kelompok buruh, petani, hingga pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Dengan perpanjangan masa angsuran hingga 40 tahun, estimasi kewajiban setor bulanan bagi para debitur MBR diproyeksikan bakal mengalami penurunan signifikan. Angka cicilan tersebut diperkirakan bisa menyusut hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

"Kalau cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah akan semakin besar,” jelas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Adapun, pelonggaran masa tenor KPR rumah subsidi hingga 40 tahun itu diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan MBR dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah ataubacklognasional.

Maruarar mengatakan Komite Tapera telah menyetujui perpanjangan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (24/6/2026).

Pemerintah juga meyakini kebijakan tersebut akan mendukung target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah sepanjang 2026. Peningkatan akses pembiayaan itu sekaligus diharapkan mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional.

Implementasi penyaluran rumah subsidi FLPP dilakukan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di bawah pengawasan Komite Tapera.

Mengenai suntikan modal Danantara, kami masih terus berkoordinasi. Kami juga masih rapat dengan Danantara

Jakarta (ANTARA) - BUMN farmasi PT Indofarma Tbk (INAF) menyatakan terus melakukan koordinasi dengan Danantara Indonesia, terkait permintaan suntikan modal untuk mendukung proses penyehatan perseroan.

"Mengenai suntikan modal Danantara, kami masih terus berkoordinasi. Kami juga masih rapat dengan Danantara," ujar Direktur Utama Indofarma Sahat Sihombing dalam Public Expose di Indonesia Health Learning Institute (IHLI) Bio Farma Group Jakarta, Kamis.

Perseroan berharap Danantara Indonesia terus memberikan dukungannya terhadap perusahaan-perusahaan BUMN sektor farmasi, termasuk ke Indofarma.

"Kami berharap Danantara tetap mendukung Indofarma, seperti itu progresnya. Mudah-mudahan ada dukungan yang lebih baik dengan Danantara," ujar Sahat.

Perseroan telah sejak lama meminta restu kepada Danantara Indonesia supaya mendapatkan suntikan modal, yaitu sudah sejak kuartal IV-2025.

Melalui Bio Farma Group selaku induk holding perusahaan BUMN farmasi, perseroan telah menyerahkan seluruh dokumen dan rencana kerja yang dibutuhkan oleh Danantara Indonesia.

“Mengenai suntikan Danantara memang ini sudah kami usulkan melalui Biofarma Group sebagai holding dan sudah disampaikan ke Danantara dan kami masih menunggu kepastian suntikan Danantara,” ujar Sahat.

Sebelumnya, perseroan telah memastikan akan melanjutkan upaya restrukturisasi kinerja pada tahun 2026, sebagaimana diamanatkan dalam Perjanjian Homologasi.

Upaya restrukturisasi dilakukan dengan dukungan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), serta PT Bio Farma (Persero) selaku Holding BUMN Farmasi.

Dalam kesempatan ini, perseroan menyampaikan optimismenya dapat mencatatkan laba bersih pada 2026, meski tertekan oleh penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang rupiah.

“Target laba tahun ini kami tetap optimistis, walaupun memang ada kondisi pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS, kemudian kita ketahui bahwa memang pasti akan menaikkan harga pokoknya,” ujar Sahat.

Perseroan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang menyetujui Laporan Keuangan (L/K) Tahun 2025.

Sepanjang tahun buku 2025, perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp151,5 miliar.

Perseroan masih mencatatkan rugi pada 2025, namun berhasil menurunkan rugi periode berjalan secara signifikan sebesar 76,7 persen (yoy) menjadi Rp77,9 miliar dibandingkan Rp334,5 miliar pada tahun 2024.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026