IDXChannel — Kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) memberikan tarif 0 persen untuk 1.819 pos tarif produk Indonesia. Kebijakan ini dinilai membuka peluang ekspor yang lebih luas ke pasar Amerika.

Namun, Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad mengingatkan manfaat dari tarif rendah tersebut sangat bergantung pada daya saing industri nasional. Sebab, fasilitas tarif 0 persen bukanlah keistimewaan yang hanya diberikan kepada Indonesia.

“Banyak negara juga mendapatkan fasilitas yang sama, seperti Malaysia dan Vietnam. Artinya, akses pasar memang terbuka, tetapi kita tetap harus bersaing dengan negara lain yang memiliki kapasitas industri kuat,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Minggu (8/3/2026).

Menurut Tauhid, keberhasilan Indonesia memanfaatkan peluang tersebut akan sangat ditentukan oleh kesiapan sektor industri dalam meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan efisiensi biaya.

Di sektor elektronik, misalnya, persaingan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara menjadi tantangan nyata. “Produk seperti CPO memang kita produksi, tetapi pasar juga memiliki alternatif dari negara lain yang mendapatkan fasilitas tarif serupa,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Prognosa Research & Consulting Garda Maharsi menjelaskan, pemetaan awal terhadap struktur industri nasional menunjukkan peluang yang berbeda di setiap sektor.

Beberapa sektor dinilai memiliki potensi besar untuk memanfaatkan momentum ART, di antaranya industri nikel, energi, dan petrokimia. Selain itu, lanjutnya, komoditas kelapa sawit (CPO) juga berpotensi memperluas pasar ekspor jika didukung oleh kebijakan yang tepat.

“Sejumlah sektor memang memiliki peluang yang cukup kuat untuk berkembang. Namun agar potensi tersebut terealisasi, perlu dukungan ekosistem industri yang memadai,” ujar Garda.

Garda menambahkan, sektor-sektor unggulan perlu didukung dengan berbagai kebijakan strategis, termasuk kemudahan akses pembiayaan, dukungan logistik yang efisien, serta penguatan rantai pasok industri. Di sisi lain, sektor seperti tekstil, produk logam, dan mineral dinilai masih membutuhkan penguatan kapasitas agar dapat bersaing secara optimal di pasar global.

Direktur Public Affairs Praxis sekaligus Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia Sofyan Herbowo menjelaskan, kesiapan kapasitas industri akan menjadi faktor yang tidak kalah penting dibandingkan kebijakan tarif itu sendiri.

Menurutnya, beberapa komoditas unggulan Indonesia seperti CPO masih memiliki posisi kuat di pasar global.

“Indonesia masih menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk CPO sehingga memiliki pengaruh dalam pembentukan harga di pasar global,” ujar Sofyan.

Namun, untuk sektor industri dengan rantai pasok panjang seperti tekstil, dibutuhkan waktu serta strategi penyesuaian yang matang sebelum dapat memanfaatkan peluang ekspor secara optimal.

Para pengamat tersebut sepakat tarif 0 persen dalam kesepakatan ART merupakan peluang yang signifikan bagi perdagangan Indonesia, namun bukan jaminan otomatis peningkatan ekspor. Tauhid mengingatkan Indonesia harus tetap memperkuat daya saing agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Kita tidak boleh terkecoh dengan angka 1.819 pos tarif. Walaupun tarif ekspor menjadi 0 persen, belum tentu ekspor kita langsung meningkat jika kapasitas dan daya saing industri belum siap,” katanya.

Kajian Tauhid yang mengacu pada model analisis ekonomi yang dikembangkan IPB memperkirakan bahwa dalam skenario tarif 19 persen dengan pengecualian 0 persen untuk produk tertentu, ekspor Indonesia dapat turun sekitar 1,58 persen, sementara impor diproyeksikan meningkat 1,51 persen.

Dalam skenario tersebut, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diperkirakan terkoreksi sekitar 0,41 persen. Sementara itu, Amerika Serikat diproyeksikan mencatat pertumbuhan sebesar 6,54 persen.

Dari sisi neraca perdagangan, Indonesia juga perlu mengantisipasi potensi tekanan defisit sekitar USD5,7 miliar, belum termasuk komitmen pembelian komoditas Amerika senilai USD38,4 miliar yang tercantum dalam kesepakatan ART.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut akan melakukan manuver baru pascaputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal. Trump bahkan mengancam negara-negara yang telah menandatangani perjanjian dagang secara bilateral agar tidak bermain-main dengan putusan MA. Ancaman tarif baru bakal diterapkan jika kesepakatan itu batal.

“Negara mana pun yang ingin ‘bermain-main’ dengan putusan Mahkamah Agung yang konyol itu, terutama mereka yang telah ‘merugikan’ AS selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi dan lebih buruk dari yang baru saja mereka sepakati. Pembeli berhati-hatilah,” tulis Trump di media sosial.

Pemerintahan Trump telah bergerak cepat menyiapkan tarif pengganti guna menjaga kesepakatan dengan para mitra dagang setelah putusan pengadilan melemahkan kewenangannya dalam menetapkan tarif melalui undang-undang darurat.

Di sisi lain, Uni Eropa pada Senin membekukan proses ratifikasi kesepakatannya dengan pemerintahan Trump. Pejabat Parlemen Eropa menyatakan masih menunggu kejelasan arah kebijakan tarif AS sebelum melanjutkan proses tersebut.

Sejumlah mitra dagang utama lain seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris juga telah menegosiasikan pakta perdagangan dengan AS. Gedung Putih belum memberikan tanggapan apakah pernyataan Trump tersebut secara khusus ditujukan kepada Uni Eropa.

Pernyataan terbaru Trump menegaskan sikapnya untuk tetap melanjutkan rencana penerapan tarif luas secara sepihak terhadap produk yang masuk ke pasar AS. Namun, pascaputusan Mahkamah Agung, ruang geraknya dinilai semakin terbatas.

“Sebagai Presiden, saya tidak perlu kembali ke Kongres untuk mendapatkan persetujuan tarif,” tulis Trump dalam unggahan terpisah.

Sikap Pengusaha dan Pemerintah

Adapun Indonesia telah menandatangani perjanjian dagang atau The Agreement on Reciprocal Trade dengan Amerika Serikat pada pekan lalu. Sejumlah kesepakatan telah dicapai, termasuk kemungkinan Indonesia memperoleh tarif 0% untuk lebih dari 1.000 pos tarif. Komoditas minyak sawit (CPO) hingga karet bakal menikmati tarif 0%. Kesepakatan ini juga mencakup tekstil dan garmen, bedanya khusus komoditas ini penentuan tarifnya dilakukan dengan mekanisme kuota.

Namun demikian, di luar itu, Indonesia harus membayarnya dengan membuka akses penuh pasar ke produk-produk asal AS. Ada banyak kesepakatan yang berpotensi mengganggu 'kedaulatan ekonomi' Indonesia mulai dari kewajiban impor senilai hingga US$33 miliar, pertukaran data dengan AS, larangan memajaki perusahaan platform digital (PPD) AS hingga polemik tentang sertifikasi halal.

Kendati demikian, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan kontrak bisnis antar perusahaan pada dasarnya tetap berlaku, kecuali terdapat klausul yang memungkinkan penyesuaian akibat perubahan regulasi atau tarif. “Yang lebih mungkin terjadi adalah renegosiasi harga, volume, atau skema distribusi, bukan pembatalan otomatis,” kata Saleh kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Dalam situasi ini, Saleh menilai pengusaha Indonesia perlu melakukan reviu kontrak, memitigasi risiko melalui diversifikasi pasar, serta memperkuat efisiensi dan daya saing agar tidak terlalu bergantung pada preferensi tarif tertentu. Dia menerangkan bahwa putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada prinsipnya tidak otomatis membatalkan seluruh perjanjian dagang yang telah diratifikasi secara sah melalui mekanisme legislatif.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati Indonesia dan AS masih berproses dalam 60 hari ke depan sebelum berlaku secara efektif. Selama jangka waktu dua bulan itu, kedua pemerintahan bisa berkonsultasi dengan pihak terkait yakni pihak legislatif. "Artinya, dalam tanda petik, mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat, sedangkan Indonesia kan dengan DPR. Namun, keputusan kemarin yang 10% [tarif global] itu hanya berlaku untuk 150 hari," terangnya kepada wartawan di Washington DC, beberapa waktu usai putusan MA AS.

Airlangga pun mengatakan pemerintah Indonesia dalam 60 hari ke depan bakal berkoordinasi dengan Utusan Perdagangan AS, atau United States Trade Representative (USTR), terkait dengan nasib hasil Agreement of Reciprocal Trade (ART) yang sudah diteken Presiden Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, dia mengeklaim bahwa USTR menyebut pemerintahan Trump akan memberikan keputusan khusus kepada negara-negara yang sudah menandatangani hasil perundingan.

Salah satu fokus permintaan Indonesia kepada AS adalah agar sejumlah komoditas asli Indonesia serta produk manufaktur tetap dibebaskan dari tarif resiprokal 19% (tarif Indonesia) maupun tarif global. "Yang diminta oleh Indonesia adalah, kalau yang [produk] lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0%, itu kami minta tetap. Karena itu sebagian sudah ada yang untuk agrikultur dalam bentuk executive order yang berbeda. Jadi itu tidak dibatalkan," terang Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Di sisi lain, DPR telah meminta pemerintah menjelaskan secara detail mengenai implikasi perjanjian dagang itu terhadap ekonomi Indonesia. Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP bahkan menyebut jika kesepakatan dagang tersebut berpotensi melemahkan daya tawar Indonesia. "Oleh karena itu, pemerintah harus menyampaikan secara terbuka dan terukur."

Tinjau Ulang Perjanjian Dagang

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, keputusan tersebut dinilai mengubah posisi tawar dalam hubungan dagang kedua negara.

Dia mendorong pemerintah mengevaluasi kembali kelanjutan kesepakatan tersebut menyusul dinamika hukum di AS. Menurut Andry, situasi ini membuka ruang untuk renegosiasi. “Kita tidak lagi berkewajiban mengikuti seluruh permintaan AS. Pemerintah bisa menegosiasikan ulang tarif, termasuk menurunkan tarif 15% [tarif baru Trump pascakeputusan AS],” kata Andry kepada Bisnis, Selasa (24/2/2026).

Menurut Andry, langkah paling ideal adalah memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap satu negara tertentu, termasuk AS dalam kesepakatan dagang. Dia menekankan pentingnya prinsip kesetaraan bagi seluruh mitra dagang dan investor asing.

Pemberian keistimewaan kepada AS berisiko memicu kecemburuan dari negara lain dan mengganggu iklim investasi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. “Kita harus memberikan kesetaraan terhadap seluruh mitra dagang dan investasi agar tidak menimbulkan kecemburuan dan distorsi,” tuturnya.

Dia juga menyoroti potensi risiko pengalihan impor energi ke AS. Meski disebut hanya pengalihan dari negara lain, kebijakan tersebut tetap berpotensi memicu retaliasi dari mitra dagang lama yang memiliki kontrak jangka panjang dengan Indonesia.

Andry mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam meratifikasi kesepakatan yang dinilai belum sepenuhnya setara. Ia menyebut, Indonesia sempat kecolongan karena proses negosiasi dinilai tidak cukup kuat sebelum dinamika hukum di AS berubah. “Jangan sampai kesepakatan yang tidak setara justru melemahkan agenda nasional seperti swasembada energi dan pangan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) meminta agar pemerintah melindungi pelaku UMKM dari potensi lonjakan produk impor Amerika Serikat (AS) ke Indonesia seiring kesepakatan tarif resiprokal kedua negara.

Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero menjelaskan bahwa klausul tarif 0% untuk berbagai produk AS yang masuk ke Tanah Air berpotensi menggerus daya saing produk UMKM dalam negeri yang telah terlebih dahulu digempur produk impor China.

“Produk China yang masuk ke Indonesia ada yang legal dan ilegal. Nah, yang legal ini berapa persen yang harga jualnya sesuai agar produk dalam negeri bisa berkompetisi dengan mereka? Itu yang diharapkan dari sisi pemerintah,” kata Edy kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, logika serupa juga berlaku apabila produk asal AS nantinya membanjiri pasar dalam negeri. Edy lantas menggarisbawahi kemampuan industri UMKM dalam negeri untuk memenuhi sejumlah kebutuhan primer masyarakat Tanah Air.

Dia menyebut bahwa UMKM dalam negeri selama ini dapat memenuhi kebutuhan nasional dari sisi produk-produk seperti makanan olahan hingga produk tekstil.

Selain mendesak perlindungan UMKM oleh pemerintah, Edy pun meminta kepada pelaku UMKM itu sendiri agar mempertahankan kualitas produknya, supaya menjadi unggul di dalam negeri.

“Kalau yang masuk itu produk-produk sekunder, tersier, silakan saja. Kita [UMKM] harus bersaing di produk-produk primer. Karena kemungkinan masuk,” jelas Edy.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian membantah bahwa produk impor AS yang dikenakan bea masuk hingga 0% sebagai bagian dari perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia–AS akan mengancam UMKM dan industri lokal.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa sebagian besar produk yang mendapatkan fasilitas tarif 0% tersebut merupakan barang input, bahan baku, barang modal, dan komponen industri dengan mutu serta standar Negeri Paman Sam.

Menurutnya, apabila terindikasi adanya aktivitas perdagangan yang mengancam eksistensi UMKM dan keberlanjutan industri dalam negeri, maka pemerintah bisa menerapkan instrumen bea masuk tambahan.

“Produk-produk ini justru sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam negeri, termasuk UMKM, untuk memproduksi barang dengan kualitas, mutu dan harga yang lebih kompetitif dengan orientasi pasar domestik maupun ekspor,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (23/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia bersedia untuk membuka keran impor pakaian bekas yang telah dicacah (shredded worn clothing) dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari hasil negosiasi dagang antara kedua negara.

Hal itu tertuang dalam ketentuan Article 2.8: Worn Clothing pada Annex III: Specific Commitments (Section I. Tariffs and Quotas) yang tercantum di Perjanjian Perdagangan Resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) kedua negara.

"Indonesia akan mengizinkan impor pakaian bekas yang telah dicacah dari Amerika Serikat untuk lebih mempromosikan perdagangan dan ekonomi sirkular dalam industri pakaian daur ulang AS yang sangat maju," demikian dikutip Bisnis, Minggu (22/2/2026).

Dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke AS untuk menandatangani ART dengan Presiden Donald Trump, emiten tekstil dan garmen PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) juga ikut menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Ravel Holding Inc. untuk pemanfaatan worn clothing yang sudah dicacah (shredded) untuk didaur ulang menjadi serta (recycled fiber).

"Kerja sama ini bukan dalam bentuk impor pakaian bekas utuh untuk diperjualbelikan di pasar domestik," kata VP Pan Brothers, yang juga Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), Anne Patricia Susanto saat dihubungi Bisnis, Kamis (19/2/2026).

Adapun pada dokumen yang sama, Indonesia juga mendapatkan pengurangan tarif impor hingga 0% untuk produk tekstil dan garmen yang dikirim ke AS dalam kuota yang ditentukan.

Pada bagian atau Section 6. Commercial Considerations and Opportunities, AS menyatakan berkomitmen untuk membuat suatu mekanisme yang memperbolehkan impor tekstil dan pakaian dari Indonesia dengan rate tarif resiprokal 0%.

Namun, kuota dari impor tekstil dan pakaian dari Indonesia ini akan bergantung pada jumlah ekspor AS terhadap produk terkait.

"Mekanisme ini akan memungkinkan sejumlah impor pakaian dan tekstil dari Indonesia yang akan ditentukan kemudian untuk masuk ke Amerika Serikat dengan tarif yang dikurangi ini, tetapi volume ini akan ditentukan berdasarkan jumlah ekspor tekstil, misalnya, kapas produksi AS dan bahan baku tekstil serat buatan, dari Amerika Serikat," dikutip dari Article 6.3: Textiles pada Section 6. Commercial Considerations and Opportunities.

Berdasarkan keterangan Kemenko Perekonomian, Indonesia mendapatkan tarif impor 19%. Selain itu, sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia ke AS seperti minyak kelapa sawit, kopi dan kakao mendapatkan tarif 0%.

Pengecualian tarif resiprokal berlaku untuk 1.819 produk, yang meliputi 1.695 produk industri dan 124 produk pertanian berlaku most favored nation (MFN).

Khusus produk tekstil, Indonesia mendapatkan pengurangan tarif hingga 0% melalui mekanisme Tariff Rate Quota atau TRQ.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan impor produk pertanian dari Amerika Serikat (AS) yang mendapat tarif 0 persen tidak akan mengganggu keberlangsungan industri dalam negeri.

Budi menyebut komoditas pertanian seperti kedelai, gandum, dan kapas merupakan produk yang dibutuhkan oleh industri dan tidak diproduksi di dalam negeri.

"Itu kan kebanyakan memang kita butuhkan karena kebanyakan bahan baku. Kedelai kita juga butuh, kita impor terbesar dari Amerika. Kalau kita nggak mempermudah itu, justru menyusahkan industri kita, gandum juga kita butuh, kita butuh banyak," ujar Budi di Jakarta, Jumat.

Mendag menjelaskan dengan pengenaan tarif 0 persen maka industri nasional mendapat kemudahan impor dan dapat menekan biaya produksi.

Menurutnya, jika bahan baku diperoleh dengan harga murah, maka harga produk akhir juga dapat lebih terjangkau bagi masyarakat.

"Caranya untuk murah dipermudah, biar kita nggak belinya mahal. Nah kalau kita beli mahal nanti harga makanan mahal juga," jelasnya.

Ia menambahkan, komoditas seperti gandum dan kedelai sangat vital bagi industri makanan dan minuman. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah rasional dalam menjaga pasokan bahan baku, stabilitas harga, serta keberlanjutan industri nasional.

Dalam kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), Indonesia memberikan fasilitas tarif 0 persen untuk sejumlah komoditas pertanian seperti kedelai dan gandum dari AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Produk turunan kedelai dan gandum seperti tahu, tempe, dan mi instan tidak akan terkena beban biaya tambahan.

Dampak utama perjanjian ini adalah stabilitas harga pangan pokok berbasis impor. Indonesia memang tidak memproduksi kedelai dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi industri makanan nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat membuka babak baru hubungan ekonomi kedua negara. Melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken di Washington, D.C., akses pasar bagi ribuan produk Indonesia resmi diperluas.

Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Momen itu berlangsung dalam rangkaian agenda kunjungan kerja Prabowo di Amerika Serikat yang juga mencakup pertemuan bilateral dan negosiasi tarif dagang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia yang mendapat fasilitas bea masuk nol persen. Produk yang tercakup meliputi sektor pertanian hingga industri berteknologi tinggi.

“Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0 persen,” kata Airlangga.

Skema ini memberi peluang ekspor lebih kompetitif di pasar Amerika Serikat. Sejumlah komoditas unggulan Indonesia kini memperoleh keunggulan harga dibanding periode sebelumnya.

Untuk sektor tekstil dan pakaian jadi, fasilitas diberikan melalui mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ). Skema tersebut memungkinkan tarif nol persen dalam kuota tertentu yang disepakati kedua negara.

“ Tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia,” ujar Airlangga.

Di sisi lain, kesepakatan ini juga memuat komitmen timbal balik dari Indonesia. Pemerintah menyatakan akan memberikan fasilitas tarif bagi sejumlah produk asal Amerika Serikat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap pemerintah akan kembali bernegosiasi dengen Amerika Serikat (AS) terkait dengan penerapan tarif resiprokal. Indonesia menargetkan sejumlah komoditas yang dijual ke AS tidak dikenakan tarif.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan negosiasi kembali dilakukan pekan depan oleh tim delegasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencari keuntungan kedua negara. Indonesia juga tengah memperkuat posisi tawar dalam perundingan tersebut.

"Kita ingin produk-produk kita yang tidak diproduksi oleh AS tetapi di ekspor ke sana ya mendapatkan 0%, akhir November," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Dalam kondisi ini, Budi mengungkap importir AS saat ini tengah berlomba-lomba membeli barang dari Indonesia sebelum tarif resiprokal diberlakukan. Adapun, Indonesia dikenakan tarif 19% untuk masuk ke AS.

Budi meyakini bahwa Indonesia masih memiliki daya saing dengan pengenaan tarif tersebut. Pasalnya, tarif 19% merupakan salah satu tarif terendah dibandingkan negara lain.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan negosiasi dengan AS akan rampung pada tahun ini. Pemerintah Indonesia akan melanjutkan proses negosiasi setelah penyelenggaraan KTT APEC pada akhir bulan November 2025.

"Ditargetkan seperti itu," kata Airlangga dalam kesempatan yang sama.

Mengenai upaya negosiasi penurunan tarif hingga nol persen, Airlangga yang memimpin Tim Negosiasi Tarif Indonesia-Amerika Serikat meyakini bahwa produk-produk yang tidak dapat diproduksi oleh AS, seperti kelapa sawit, kakao, dan karet, akan mendapatkan tarif sebesar nol persen.

Selain itu, Pemerintah juga meminta perlakuan khusus bagi komoditas tertentu yang menjadi bagian dari rantai pasok industri kesehatan, serta pembahasan non-tarif

Penawaran yang disampaikan kepada pemerintah AS dirancang untuk mencapai perdagangan yang adil dan berimbang (fair and square trade), sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan yang menjadi prioritas dalam setiap tahapan negosiasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan melanjutkan negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat (AS) pada November 2025 setelah perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) di Korea Selatan

Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/10/2025), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proses negosiasi masih berjalan di tengah shutdown pemerintah AS sejak awal Oktober ini.

Airlangga menyebut negosiasi ditargetkan berlanjut lagi pada November setelah KTT APEC, yang juga rencananya dihadiri oleh Presiden Prabowo. Beberapa negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia juga telah menyelesaikan negosiasi dengan AS untuk penerapan tarif impor.

"Jadi, sebagian besar sih kami sudah selesaikan, namun masih ada legal drafting yang kami sedang bahas dengan mereka," terangnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, dikutip Kamis (30/10/2025).

Menko Perekonomian sejak 2019 itu mengatakan pemerintah RI berupaya untuk mendapatkan tarif 0% alias bebas bea masuk impor untuk sejumlah komoditas khusus dari Indonesia.

Beberapa komoditas dimaksud adalah yang tidak bisa diproduksi AS seperti kelapa sawit, kakao, serta karet. Indonesia, lanjut Airlangga, juga meminta pembebasan bea masuk impor ke AS untuk komoditas tertentu untuk industri kesehatan.

"[Ditargetkan] 0% hampir sama dengan yang didapatkan oleh Malaysia," kata mantan Menteri Perindustrian itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump sudah menyepakati tarif 19% untuk produk maupun komoditas dari Indonesia yang dikirim ke AS pada Juli 2025. Setelah itu, kedua pemerintahan masih menyusun dokumen hukum (legal drafting) untuk penerapan tarif itu secara resmi.

Pada awal-awal rencana penerapan tarif impor untuk seluruh mitra dagang AS, Presiden Trump sempat menerapkan tarif impor 32% untuk barang-barang ekspor dari Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong para pelaku usaha mempersiapkan diri untuk menggenjot ekspor ke pasar Uni Eropa. Hal ini menyusul rampungnya perundingan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia—EU CEPA/IEU—CEPA) secara substansif pada September 2025.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menuturkan bahwa rampungnya perjanjian IEU—CEPA secara substansif memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan produk dan memenuhi standar pasar Uni Eropa sebelum perjanjian ini diimplementasikan pascaratifikasi.

Pasalnya, pasar Eropa menuntut kualitas tinggi, keamanan produk, keberlanjutan lingkungan, serta kemasan dan label yang informatif. Adapun, jika ratifikasi IEU—CEPA rampung, nantinya mayoritas produk Indonesia dapat masuk ke pasar Uni Eropa dengan tarif 0% alias bebas bea masuk.

“Jika pelaku usaha dapat menyesuaikan diri, manfaat Indonesia—EU CEPA akan terasa nyata bagi pertumbuhan ekspor Indonesia. Mayoritas produk Indonesia nantinya dapat masuk ke pasar Uni Eropa dengan tarif 0% setelah Indonesia—EU CEPA berlaku,” kata Djatmiko dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, dikutip pada Sabtu (18/10/2025).

Djatmiko menambahkan, perkembangan signifikan dari perjanjian CEPA dengan Uni Eropa juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha.

Meski begitu, dia mengingatkan para eksportir agar tetap bersiap untuk memenuhi standar tinggi yang ditetapkan pasar Eropa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk Indonesia mampu bersaing dan memenuhi standar tinggi yang ditetapkan pasar Eropa.

Sementara itu, Atase Perdagangan RI Roma, Hesty Syntia Paramita Kusmanto menuturkan bahwa neraca perdagangan Indonesia dengan Italia menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir dengan surplus yang konsisten bagi Indonesia. Kemendag mencatat, produk perikanan seperti tuna, gurita, dan udang menjadi komoditas unggulan Indonesia.

“Pasar Italia dan negara-negara Eropa lainnya tetap potensial dan responsif terhadap produk Indonesia. Namun, pelaku usaha perlu memperhatikan regulasi ketat terkait kandungan logam berat, sertifikasi kesehatan, serta pelabelan dalam bahasa lokal,” beber Hesty.

Head of Trade and Economic Section of the EU Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam, Carsten Sorensen menuturkan bahwa perjanjian IEU—CEPA merupakan peluang besar yang harus dipersiapkan dengan baik bagi dunia usaha.

“Indonesia—EU CEPA belum berlaku karena menunggu ratifikasi. Tetapi, begitu diterapkan, lebih dari 99% pos tarif akan dibebaskan. Pasar Eropa adalah pasar terbuka, namun mengedepankan kualitas, ketertelusuran, dan keberlanjutan,” jelas Carsten.

Bahkan, dia juga memastikan begitu produk Indonesia memenuhi standar tersebut, maka nantinya seluruh pasar beranggotakan 27 negara akan terbuka tanpa hambatan tambahan.

Pasar Kopi dan Furnitur

Di sisi lain, Atase Perdagangan RI Brussel, Lusyana Halmiati mengungkap bahwa pasar Eropa memiliki karakteristik yang unik dan sangat potensial terutama untuk komoditas seperti kopi dan furnitur.

Tercatat, nilai pasar kopi Eropa saat ini mencapai sekitar US$47 miliar dan diperkirakan meningkat menjadi US$67 miliar pada 2033 mendatang.

Sementara itu, nilai impor kopi UE pada 2024 mencapai US$24 miliar, atau naik 17% dibanding tahun sebelumnya. Mayoritas impor berupa biji kopi mentah dari Amerika Latin dan Asia.

Menurut Lusyana, tren konsumsi di Eropa kini semakin mengarah padaspecialty coffeedan produk premium, terutama di kalangan usia 18–39 tahun yang peduli terhadap isu keberlanjutan.

Dia juga menyebut bahwa robusta berkualitas tinggi kini semakin diminati di Eropa seiring perubahan iklim global yang memengaruhi produksi arabika.

“Konsumen Eropa semakin menyukai kopi bersertifikat organik dan berkelanjutan, serta tertarik pada kisah di balik perjalanan kopi. Karakter ini menjadi peluang besar bagi kopi Indonesia yang memiliki keunikan rasa dan cerita asal yang kuat,” lanjutnya.

Selain kopi, sektor furnitur juga memiliki potensi besar di pasar Eropa. Dia menuturkan bahwa pasar furnitur Eropa merupakan yang terbesar ketiga di dunia setelah Asia Pasifik dan Amerika Utara dengan nilai mencapai sekitar 250 juta unit dan diproyeksikan meningkat menjadi 350 juta unit.

Lusyana menyampaikan bahwa sekitar 50% nilai pasar furnitur Eropa berada di segmen menengah (mid-price range) dan sesuai dengan karakter produk Indonesia.

“Belanja furnitur secara daring juga meningkat pesat, didukung digitalisasi yang memungkinkan konsumen melihat produk dalam 360 derajat di platforme-commerce,” jelas Lusy.

Meski begitu, dia menjelaskan bahwa tingginya ekspor produk kopi dan furnitur ke Eropa juga perlu memperhatikan regulasi terbaru Uni Eropa, termasuk Peraturan Uni Eropa tentang Deforestasi atauEuropean Union Deforestation Regulation/EUDR. Kebijakan ini menuntut produk yang masuk ke Uni Eropa bebas dari aktivitas deforestasi.

“Eksportir perlu dapat menunjukkan data geolokasi asal bahan baku, kepatuhan terhadap hukum negara asal, dan melengkapi dokumendue diligence,” imbuhnya.

Untuk produk berbasis kayu, Lusyana menuturkan bahwa sertifikat legalitas seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sudah menjadi bukti kepatuhan hukum negara asal. Namun untuk kopi, lanjut dia, masih diperlukan bukti asal lahan dan rantai pasok yang legal dan berkelanjutan.