Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut akan melakukan manuver baru pascaputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal. Trump bahkan mengancam negara-negara yang telah menandatangani perjanjian dagang secara bilateral agar tidak bermain-main dengan putusan MA. Ancaman tarif baru bakal diterapkan jika kesepakatan itu batal.

“Negara mana pun yang ingin ‘bermain-main’ dengan putusan Mahkamah Agung yang konyol itu, terutama mereka yang telah ‘merugikan’ AS selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi dan lebih buruk dari yang baru saja mereka sepakati. Pembeli berhati-hatilah,” tulis Trump di media sosial.

Pemerintahan Trump telah bergerak cepat menyiapkan tarif pengganti guna menjaga kesepakatan dengan para mitra dagang setelah putusan pengadilan melemahkan kewenangannya dalam menetapkan tarif melalui undang-undang darurat.

Di sisi lain, Uni Eropa pada Senin membekukan proses ratifikasi kesepakatannya dengan pemerintahan Trump. Pejabat Parlemen Eropa menyatakan masih menunggu kejelasan arah kebijakan tarif AS sebelum melanjutkan proses tersebut.

Sejumlah mitra dagang utama lain seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris juga telah menegosiasikan pakta perdagangan dengan AS. Gedung Putih belum memberikan tanggapan apakah pernyataan Trump tersebut secara khusus ditujukan kepada Uni Eropa.

Pernyataan terbaru Trump menegaskan sikapnya untuk tetap melanjutkan rencana penerapan tarif luas secara sepihak terhadap produk yang masuk ke pasar AS. Namun, pascaputusan Mahkamah Agung, ruang geraknya dinilai semakin terbatas.

“Sebagai Presiden, saya tidak perlu kembali ke Kongres untuk mendapatkan persetujuan tarif,” tulis Trump dalam unggahan terpisah.

Sikap Pengusaha dan Pemerintah

Adapun Indonesia telah menandatangani perjanjian dagang atau The Agreement on Reciprocal Trade dengan Amerika Serikat pada pekan lalu. Sejumlah kesepakatan telah dicapai, termasuk kemungkinan Indonesia memperoleh tarif 0% untuk lebih dari 1.000 pos tarif. Komoditas minyak sawit (CPO) hingga karet bakal menikmati tarif 0%. Kesepakatan ini juga mencakup tekstil dan garmen, bedanya khusus komoditas ini penentuan tarifnya dilakukan dengan mekanisme kuota.

Namun demikian, di luar itu, Indonesia harus membayarnya dengan membuka akses penuh pasar ke produk-produk asal AS. Ada banyak kesepakatan yang berpotensi mengganggu 'kedaulatan ekonomi' Indonesia mulai dari kewajiban impor senilai hingga US$33 miliar, pertukaran data dengan AS, larangan memajaki perusahaan platform digital (PPD) AS hingga polemik tentang sertifikasi halal.

Kendati demikian, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan kontrak bisnis antar perusahaan pada dasarnya tetap berlaku, kecuali terdapat klausul yang memungkinkan penyesuaian akibat perubahan regulasi atau tarif. “Yang lebih mungkin terjadi adalah renegosiasi harga, volume, atau skema distribusi, bukan pembatalan otomatis,” kata Saleh kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Dalam situasi ini, Saleh menilai pengusaha Indonesia perlu melakukan reviu kontrak, memitigasi risiko melalui diversifikasi pasar, serta memperkuat efisiensi dan daya saing agar tidak terlalu bergantung pada preferensi tarif tertentu. Dia menerangkan bahwa putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada prinsipnya tidak otomatis membatalkan seluruh perjanjian dagang yang telah diratifikasi secara sah melalui mekanisme legislatif.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati Indonesia dan AS masih berproses dalam 60 hari ke depan sebelum berlaku secara efektif. Selama jangka waktu dua bulan itu, kedua pemerintahan bisa berkonsultasi dengan pihak terkait yakni pihak legislatif. "Artinya, dalam tanda petik, mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat, sedangkan Indonesia kan dengan DPR. Namun, keputusan kemarin yang 10% [tarif global] itu hanya berlaku untuk 150 hari," terangnya kepada wartawan di Washington DC, beberapa waktu usai putusan MA AS.

Airlangga pun mengatakan pemerintah Indonesia dalam 60 hari ke depan bakal berkoordinasi dengan Utusan Perdagangan AS, atau United States Trade Representative (USTR), terkait dengan nasib hasil Agreement of Reciprocal Trade (ART) yang sudah diteken Presiden Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, dia mengeklaim bahwa USTR menyebut pemerintahan Trump akan memberikan keputusan khusus kepada negara-negara yang sudah menandatangani hasil perundingan.

Salah satu fokus permintaan Indonesia kepada AS adalah agar sejumlah komoditas asli Indonesia serta produk manufaktur tetap dibebaskan dari tarif resiprokal 19% (tarif Indonesia) maupun tarif global. "Yang diminta oleh Indonesia adalah, kalau yang [produk] lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0%, itu kami minta tetap. Karena itu sebagian sudah ada yang untuk agrikultur dalam bentuk executive order yang berbeda. Jadi itu tidak dibatalkan," terang Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Di sisi lain, DPR telah meminta pemerintah menjelaskan secara detail mengenai implikasi perjanjian dagang itu terhadap ekonomi Indonesia. Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP bahkan menyebut jika kesepakatan dagang tersebut berpotensi melemahkan daya tawar Indonesia. "Oleh karena itu, pemerintah harus menyampaikan secara terbuka dan terukur."

Tinjau Ulang Perjanjian Dagang

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, keputusan tersebut dinilai mengubah posisi tawar dalam hubungan dagang kedua negara.

Dia mendorong pemerintah mengevaluasi kembali kelanjutan kesepakatan tersebut menyusul dinamika hukum di AS. Menurut Andry, situasi ini membuka ruang untuk renegosiasi. “Kita tidak lagi berkewajiban mengikuti seluruh permintaan AS. Pemerintah bisa menegosiasikan ulang tarif, termasuk menurunkan tarif 15% [tarif baru Trump pascakeputusan AS],” kata Andry kepada Bisnis, Selasa (24/2/2026).

Menurut Andry, langkah paling ideal adalah memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap satu negara tertentu, termasuk AS dalam kesepakatan dagang. Dia menekankan pentingnya prinsip kesetaraan bagi seluruh mitra dagang dan investor asing.

Pemberian keistimewaan kepada AS berisiko memicu kecemburuan dari negara lain dan mengganggu iklim investasi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. “Kita harus memberikan kesetaraan terhadap seluruh mitra dagang dan investasi agar tidak menimbulkan kecemburuan dan distorsi,” tuturnya.

Dia juga menyoroti potensi risiko pengalihan impor energi ke AS. Meski disebut hanya pengalihan dari negara lain, kebijakan tersebut tetap berpotensi memicu retaliasi dari mitra dagang lama yang memiliki kontrak jangka panjang dengan Indonesia.

Andry mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam meratifikasi kesepakatan yang dinilai belum sepenuhnya setara. Ia menyebut, Indonesia sempat kecolongan karena proses negosiasi dinilai tidak cukup kuat sebelum dinamika hukum di AS berubah. “Jangan sampai kesepakatan yang tidak setara justru melemahkan agenda nasional seperti swasembada energi dan pangan,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam negara mana pun yang ingin "bermain-main" setelah putusan penting Mahkamah Agung AS terkait tarif akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi. Seperti diketahui, Mahkamah Agung AS menyatakan tarif yang diberlakukan Trump tahun lalu berdasarkan undang-undang keadaan darurat nasional adalah ilegal. Putusan ini kembali memunculkan ketidakpastian di sejumlah negara terkait kesepakatan dagang yang telah ditandatangani maupun yang masih dalam proses dengan Amerika Serikat.

"Negara mana pun yang ingin 'bermain-main' dengan putusan Mahkamah Agung yang konyol itu, terutama mereka yang telah 'merugikan' AS selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi dan lebih buruk dari yang baru saja mereka sepakati. Pembeli harap waspada!" tulis Trump di platform Truth Social seperti dikutip dari TRT News, Selasa (24/2/2026).

Sejak putusan tersebut, Trump mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif baru sebesar 15 persen terhadap impor ke Amerika Serikat. Kebijakan ini dapat berlaku selama 150 hari sementara pemerintahannya menyiapkan langkah yang lebih permanen.

Trump juga melontarkan kritik keras terhadap Mahkamah Agung. Ia menyebut putusan yang membatasi kewenangannya dalam kebijakan tarif sebagai keputusan yang "bodoh" dan justru mengeklaim bahwa putusan tersebut memberinya lebih banyak kekuasaan.

Dalam unggahan panjang di Truth Social, Trump menyatakan putusan pengadilan pada Jumat pekan lalu itu sebagai keputusan yang "konyol, bodoh, dan sangat memecah belah secara internasional."

Tanpa penjelasan detail, Trump menambahkan bahwa ia dapat menggunakan lisensi untuk melakukan tindakan yang sangat keras terhadap negara-negara asing, terutama negara yang menurutnya telah merugikan Amerika Serikat selama beberapa dekade.

Tuntutan Pengembalian Dana

Setelah putusan pengadilan tersebut, sejumlah politisi Partai Demokrat menuntut pengembalian dana tarif. Gubernur Illinois JB Pritzker mengirimkan tagihan kepada Trump yang menuntut pengembalian hampir 9 miliar dolar AS kepada keluarga di Illinois. Tuntutan ini diajukan setelah Mahkamah Agung AS dalam putusan 6-3 menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan kekuasaan darurat untuk memberlakukan tarif yang mengubah lanskap perdagangan global dan mendorong kenaikan harga di dalam negeri. Pritzker mendesak Gedung Putih untuk segera mencairkan dana tersebut.

Gubernur California Gavin Newsom juga menyampaikan tuntutan serupa. Ia menyatakan dana yang terkumpul dari tarif tersebut berasal dari kantong warga AS dan seharusnya dikembalikan.

"Sudah saatnya membayar, Donald. Tarif ini tidak lebih dari pungutan ilegal yang mendorong kenaikan harga dan merugikan keluarga pekerja, demi merusak aliansi lama dan menekan mereka," ujar Newsom.

"Setiap dolar yang diambil secara melawan hukum harus segera dikembalikan, lengkap dengan bunganya."

Pritzker dan Newsom dipandang luas sebagai calon potensial dari Partai Demokrat dalam pemilihan presiden 2028. Tuntutan mereka menambah dimensi politik dalam persoalan hukum dan ekonomi yang kompleks.

Diumumkan dengan sorotan besar pada April lalu, tarif Trump telah mengumpulkan lebih dari 130 miliar dolar AS dari para importir. Sebagian besar beban tambahan tersebut diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan keraguannya bahwa warga Amerika biasa akan menerima kompensasi langsung.

Skala potensi pengembalian dana sangat besar. Model Anggaran Penn-Wharton memperkirakan pengembalian dana bisa mencapai 175 miliar dolar AS, meski belum jelas siapa yang pada akhirnya akan menerima dana tersebut.

Trump sendiri mengakui bahwa proses pengembalian dana dapat memakan waktu bertahun-tahun.

Hal ini menjadi perubahan tajam bagi warga yang sebelumnya berharap menerima cek "dividen tarif" setelah Trump, yang kini berusia 79 tahun, berulang kali menyatakan tahun lalu bahwa jutaan warga Amerika akan mendapatkan "sedikit pengembalian dana" karena pemerintah menerima begitu banyak pemasukan.

Bisnis.com, JAKARTA – Korea Selatan menilai langkah kenaikan tarif impor yang ditetapkan Amerika Serikat tidak diperlukan karena Seoul tengah menunjukkan itikad baik dalam memenuhi perjanjian dagang bilateral.

Melansir Channel News Asia pada Jumat (6/2/2026), utusan dagang Korea Selatan Yeo Han-koo mengatakan pemerintah AS belum menerbitkan ketentuan resmi terkait tarif yang lebih tinggi. Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump pekan lalu mengancam akan menaikkan tarif impor dari Korea Selatan.

Trump sebelumnya menuding adanya keterlambatan implementasi perjanjian dagang, di mana Korea Selatan berkomitmen menanamkan investasi senilai US$350 miliar di Amerika Serikat.

Yeo, yang baru kembali dari Washington usai melakukan pertemuan dengan pejabat dan anggota parlemen AS, mengatakan kepada wartawan setibanya di Korea Selatan bahwa Seoul siap untuk melaksanakan perjanjian dagang secara setia dan cepat.

Menurut Yeo, ancaman kenaikan tarif terhadap produk Korea Selatan baru akan menjadi tindakan administratif resmi apabila dipublikasikan dalam US Federal Register.

Namun, pihaknya meyakini langkah tersebut tidak perlu diambil karena Korea Selatan menunjukkan itikad baik dalam menjalankan kesepakatan.

Parlemen Korea Selatan juga berencana merampungkan undang-undang terkait investasi AS paling lambat 9 Maret. Kesepakatan ini telah disetujui oleh partai berkuasa maupun oposisi utama pada Rabu.

“Meloloskan undang-undang investasi secepat mungkin menjadi hal paling penting pada tahap ini,” ujar Yeo.

Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan belum ada jadwal pasti terkait rencana Presiden Trump untuk menaikkan tarif timbal balik maupun tarif lainnya terhadap Korea Selatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Leavitt dalam konferensi pers pada Kamis (5/2/2026) waktu setempat, menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kapan pemerintahan Trump akan menaikkan tarif dari 15% menjadi 25%, sebagaimana disampaikan Trump pekan lalu.

“Saya belum memiliki garis waktu terkait hal tersebut, namun saya akan memastikan tim perdagangan di Gedung Putih segera memberikan jawabannya,” kata Leavitt dikutip dari Kantor Berita Yonhap.

Pada Senin lalu, Trump mengancam akan menaikkan tarif resiprokal serta bea masuk untuk sektor otomotif, kayu, dan farmasi dari Korea Selatan. Ancaman itu dikaitkan dengan lambannya proses legislasi di Korea Selatan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan perjanjian dagang bilateral.

Dalam kesepakatan tersebut, Korea Selatan berkomitmen menginvestasikan US$350 miliar di berbagai sektor industri Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, Washington sepakat menurunkan tarif resiprokal atas produk Korea Selatan menjadi 15% dari sebelumnya 25%.

Bisnis.com, JAKARTA – Hubungan perdagangan Amerika Serikat dan Korea Selatan memanas setelah pertemuan pejabat tinggi kedua negara belum menghasilkan kesepakatan di tengah ancaman tarif baru dari Presiden AS Donald Trump.

Melansir Bloomberg pada Jumat (30/1/2026), Menteri Perindustrian Korea Selatan, Kim Jung-kwan bertemu dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick di Washington. Kedua pihak sepakat melanjutkan perundingan pada Jumat waktu setempat.

Kim Jung-kwan mengatakan dirinya kembali menegaskan komitmen Seoul untuk merealisasikan janji investasi yang telah disepakati, termasuk mendorong pengesahan undang-undang yang diperlukan guna memfasilitasi investasi Korea di AS.

Pertemuan tersebut berlangsung setelah Trump memperingatkan awal pekan ini bahwa AS dapat kembali memberlakukan tarif hingga 25% atas impor produk Korea Selatan, termasuk otomotif, kayu, dan farmasi. Ancaman itu dikaitkan dengan lambatnya implementasi komitmen investasi Seoul yang menjadi bagian dari perjanjian dagang tahun lalu.

Ketegangan dagang ini menguji hubungan kedua negara yang telah lama menjadi sekutu strategis. Situasi tersebut terjadi bersamaan dengan penyelidikan luas pemerintah Korea Selatan terkait kebocoran data di Coupang Inc., perusahaan e-commerce yang terdaftar dan berkantor pusat di AS. Penyelidikan itu memicu kritik dari sebagian pemegang saham.

Pejabat Korea Selatan berupaya meredam spekulasi bahwa sengketa tarif terkait dengan kasus Coupang. Menteri Luar Negeri Cho Hyun menegaskan pada Kamis bahwa isu tarif tidak berkaitan dengan penyelidikan terhadap Coupang.

Di sisi lain, Washington juga merilis strategi pertahanan baru yang mengindikasikan potensi pengurangan dukungan militer AS untuk menahan ambisi nuklir Korea Utara.

Namun, AS tetap memasukkan Korea Selatan dalam daftar pemantauan ekonomi yang praktik nilai tukar dan kebijakan makroekonominya dinilai perlu diawasi secara ketat.

Pemerintah Korea Selatan telah mengirimkan sejumlah menteri senior untuk meyakinkan AS terkait komitmennya terhadap kesepakatan dagang. Menteri Perdagangan Yeo Han-koo dijadwalkan bertemu dengan mitranya dari AS, Jamieson Greer, guna meredakan ketegangan.

Gedung Putih secara khusus menyoroti belum disahkannya Undang-Undang Khusus tentang Investasi Strategis dengan AS, yang dirancang untuk menopang komitmen investasi Korea Selatan.

Pejabat Seoul menyatakan ancaman tarif tersebut mencerminkan frustrasi AS terhadap lambannya implementasi, bukan pelanggaran perjanjian, serta dimaksudkan untuk mendorong percepatan realisasi.

Sementara itu, Kepala Operasional Sementara Coupang di Korea Selatan, Harold Rogers, dijadwalkan memenuhi panggilan kepolisian pada Jumat pukul 14.00 waktu setempat.

Menurut Kantor Berita Yonhap, pemanggilan ini merupakan kali pertama Rogers diperiksa terkait kasus kebocoran data, setelah penyidik sebelumnya beberapa kali mengajukan permintaan serupa.

Di lain sisi, Departemen Keuangan AS menyatakan Korea Selatan masih berada dalam daftar pemantauan. Pemerintah Korea Selatan menegaskan akan terus menjalin komunikasi intensif dengan otoritas AS guna memperdalam pemahaman bersama mengenai pasar valuta asing dan menjaga stabilitas nilai tukar.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump memberikan ancaman kepada negara-negara Eropa yang mendukung Greenland.

Dilansir dari Daily Business, Presiden Donald Trump telah mengumumkan serangkaian tarif baru untuk sejumlah negara Eropa, termasuk Inggris, yang mengekspor barang ke AS, kecuali jika ia mampu mengakuisisi Greenland.

Trump mengatakan tarif tersebut akan mulai berlaku pada 1 Februari dan tetap berlaku hingga "kesepakatan tercapai untuk pembelian Greenland secara lengkap dan total" oleh AS.

Dalam tulisannya di Truth Social, Trump mengatakan bahwa negara-negara termasuk Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Belanda, dan Finlandia akan dikenakan tarif 10% untuk semua barang yang dikirim ke AS.

Pada tanggal 1 Juni, tarif ini akan dinaikkan menjadi 25%.

Greenland adalah wilayah otonom Denmark dengan pemerintahan sendiri dan parlemennya sendiri. Greenland mengatur urusan dalam negerinya sendiri, akan tetapi tidak mengatur kebijakan pertahanannya.

Soal kenaikkan atrif, para analis mengatakan langkah tersebut akan menjadi kemunduran bagi perekonomian Inggris di tengah tanda-tanda bahwa perekonomian mulai pulih.

Para produsen wiski, produsen makanan, dan produsen mobil akan sangat khawatir dengan pungutan baru ini.

Pemimpin gerakan reformasi Nigel Farage, seorang simpatisan Trump, mengatakan bahwa tarif atas Greenland akan merugikan Inggris.

“Kami tidak selalu setuju dengan pemerintah AS dan dalam kasus ini kami jelas tidak setuju. Tarif ini akan merugikan kami," katanya.

“Jika Greenland rentan terhadap pengaruh jahat, maka perhatikan lagi Diego Garcia," ia menambahkan.

Langkah tersebut menuai kecaman luas di seluruh Eropa. Pemimpin Partai Demokrat Denmark, Inger Stoejberg, mengatakan Denmark tidak boleh tunduk pada "metode intimidasi Trump".

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah pada pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (23/10/2025). Rupiah turun ke level Rp16.623 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, di pasar spot, rupiah melemah 0,23% ke level Rp16.623 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS naik 0,13% ke level 99,02.

Sementara itu, mata uang Asia lainnya dibuka bervariasi, yakni yen Jepang yang turun 0,30%, dolar Hong Kong menguat 0,02%, dolar Singapura melemah 0,12%, dolar Taiwan melemah 0,16%, dan won Korea melemah 0,30%.

Lalu peso Filipina melemah 0,30%, rupee India naik 0,05%, yuan China menguat 0,01%, ringgit Malaysia turun 0,04%, dan baht Thailand melemah 0,14%.

Melansir Reuters, dolar AS menguat terhadap mata uang lainnya karena pelaku pasar menantikan rilis tertunda data inflasi konsumen pada Jumat, sambil mencerna ancaman tarif AS-China.

Pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan pembatasan terhadap berbagai ekspor yang didukung perangkat lunak ke China, mulai dari laptop hingga mesin jet, sebagai bentuk pembalasan atas putaran terbaru pembatasan ekspor logam tanah jarang oleh Beijing.

“Ketegangan perdagangan masih menjadi pendorong volatilitas di pasar, (namun) dapat dikatakan dengan kuat bahwa para pelaku pasar memperkirakan ancaman-ancaman ini tidak akan benar-benar diwujudkan dalam tindakan,” kata Kyle Rodda, analis pasar keuangan senior di Capital.com.

Sebelumnya, pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menuturkan dari dalam negeri, sentimen datang dari Bank Indonesia (BI) yang memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate pada level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI hari ini, Rabu (22/10/2025).

BI juga mempertahankan suku bunga deposit facility pada level 3,75%, dan suku bunga lending facility pada level 5,50%.

Ibrahim menuturkan keputusan ini konsisten atau sejalan perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang tetap terjaga rendah dalam sasaran 2,5% plus minus 1%.

Untuk perdagangan hari ini, Ibrahim memperkirakan rupiah akan ditutup melemah pada rentang Rp16.580—Rp16.610 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menjatuhkan tarif terhadap Spanyol setelah negara itu menolak menaikkan belanja pertahanannya menjadi 5% dari produk domestik bruto (PDB), langkah yang dinilainya tidak menghormati NATO.

“Saya sangat kecewa dengan Spanyol. Mereka satu-satunya negara yang tidak menaikkan anggarannya menjadi 5%... jadi saya tidak senang dengan Spanyol,” ujar Trump dikutip dari Reuters, Kamis (16/10/2025).

“Saya mempertimbangkan untuk memberikan hukuman perdagangan melalui tarif karena tindakan mereka, dan saya rasa saya mungkin akan melakukannya,” tambahnya.

Trump selama ini kerap mendesak negara-negara anggota NATO untuk meningkatkan pembiayaan pertahanan mereka sendiri dan bahkan sempat meragukan kesediaan Washington untuk melindungi sekutu yang tidak memenuhi komitmen tersebut.

Pekan lalu, saat bertemu dengan Presiden Finlandia, Trump bahkan menyatakan bahwa NATO sebaiknya mempertimbangkan untuk mengeluarkan Spanyol dari aliansi karena penolakannya terhadap target baru tersebut.

Menanggapi pernyataan itu, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares menegaskan bahwa negaranya tetap menjadi anggota yang andal dalam aliansi tersebut.

“Tidak ada keraguan atas komitmen dan kontribusi Spanyol terhadap keamanan transatlantik,” kata Albares kepada wartawan saat kunjungan ke Hangzhou, China.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, negara-negara anggota NATO menilai komitmen belanja sebelumnya sebesar 2% dari PDB sudah tidak memadai untuk menghadapi ancaman baru tersebut.

Spanyol menjadi satu-satunya dari 32 anggota NATO yang tidak menyetujui peningkatan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez sebelumnya mengamankan pengecualian pada menit-menit terakhir, menyatakan bahwa Spanyol hanya akan meningkatkan belanja pertahanan hingga 2,1% dari PDB — angka yang disebutnya cukup dan realistis.

Spanyol, yang bergabung dengan NATO pada 1982, menegaskan bahwa kontribusinya terhadap aliansi tidak hanya dilihat dari besaran anggaran, tetapi juga dari partisipasi aktif dalam berbagai misi NATO di Latvia, Slovakia, Rumania, Bulgaria, dan Turki.