Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan dunia mulai kehilangan momentum kenaikannya pada Mei 2026. Meski demikian, kenaikan harga sejumlah komoditas utama dan proyeksi penurunan produksi sereal global menunjukkan risiko inflasi pangan dunia masih belum sepenuhnya mereda.

Data Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan Indeks Harga Pangan pada Mei 2026 berada di level 130,8 poin, turun tipis 0,2% dibandingkan April yang direvisi menjadi 131,0 poin. Namun secara tahunan, indeks tersebut masih meningkat 2,9% dan bertahan di dekat level tertinggi sejak Januari 2023.

Penurunan indeks terutama dipicu oleh melemahnya harga minyak nabati yang untuk pertama kalinya turun sepanjang tahun ini. Akan tetapi, kenaikan harga sereal dan gula menahan koreksi yang lebih dalam.

Harga sereal tercatat naik lebih dari 2,6% secara bulanan. Harga gandum meningkat untuk bulan keempat berturut-turut seiring memburuknya prospek panen ekspor di sejumlah negara produsen utama, termasuk United States.

FAO juga mencatat kenaikan biaya bahan bakar dan pupuk yang berkaitan dengan konflik di Iran turut memberikan tekanan tambahan terhadap harga gandum global.

Sementara itu, harga jagung memperoleh dukungan dari meningkatnya permintaan impor serta pasokan yang lebih ketat di Brazil dan Amerika Serikat.

Di sisi lain, indeks harga minyak nabati turun 4,6% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan harga minyak sawit dan minyak kedelai lebih besar dibandingkan kenaikan harga minyak rapeseed dan minyak bunga matahari.

Setelah naik selama lima bulan berturut-turut, harga minyak sawit internasional mulai melemah akibat ekspektasi permintaan impor yang lebih rendah serta ketidakpastian di pasar energi global.

Meski demikian, harga minyak nabati masih berada lebih dari 20% di atas level tahun lalu. Tingginya biaya energi setelah terganggunya distribusi minyak global melalui Selat Hormuz turut meningkatkan minat terhadap bahan bakar nabati berbasis tanaman penghasil minyak.

Sementara itu, harga gula melonjak 7,5% secara bulanan menjadi 95,1 poin. Namun, secara tahunan harga gula masih tercatat 13,1% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut FAO, lonjakan harga gula dipicu kekhawatiran pasar terhadap potensi pengetatan pasokan global dalam beberapa bulan mendatang.

Risiko Penurunan Produksi Pangan

Di tengah dinamika harga tersebut, FAO juga memperingatkan adanya risiko pelemahan produksi pangan dunia pada musim berikutnya.

Dalam laporan terpisah mengenai pasokan sereal global, FAO memperkirakan produksi sereal dunia, termasuk beras giling, akan turun 2% pada musim 2026/2027 menjadi sekitar 2,98 miliar ton.

Penurunan diperkirakan terjadi pada seluruh kelompok sereal utama, meskipun sebagian besar masih berasal dari basis produksi yang relatif tinggi pada 2025.

FAO memperkirakan penurunan produksi terbesar secara persentase akan terjadi pada gandum. Sementara itu, penurunan produksi jagung dan jelai diperkirakan lebih terbatas.

Perkembangan tersebut menunjukkan pasar pangan global masih dibayangi ketidakpastian pasokan meskipun harga secara agregat mulai bergerak lebih stabil.

Risiko gangguan produksi, tingginya biaya energi, serta ketegangan geopolitik diperkirakan tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi arah harga pangan dunia dalam beberapa bulan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas perdagangan kontrak berjangka minyak sawit atau Olein di Jakarta Futures Exchange (JFX) meroket tajam sepanjang Mei 2026, dipicu tingginya kebutuhan lindung nilai para pelaku industri.

Berdasarkan data JFX, volume transaksi komoditas turunan sawit itu tercatat meningkat hingga 267,75% menjadi 37.437 lot pada pekan ketiga Mei 2026 dengan nilai transaksi yang ikut terkerek mencapai Rp3,83 triliun.

Secara kumulatif sepanjang 26 April hingga 23 Mei 2026, total volume transaksi Olein menembus 70.246 lot dengan akumulasi nilai transaksi Rp6,48 triliun.

Direktur Utama Jakarta Futures Exchange (JFX) Yazid Kanca Surya menjelaskan peningkatan aktivitas transaksi merefleksikan makin besarnya atensi pelaku pasar terhadap komoditas strategis sektor riil.

Menurutnya, dinamika pasar minyak nabati global saat ini memaksa pelaku usaha untuk lebih aktif memitigasi risiko di bursa berjangka.

“Kondisi tersebut membuat pelaku pasar semakin aktif memanfaatkan perdagangan berjangka untuk memperoleh referensi harga dan mengelola risiko usaha,” ujar Yazid dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (4/6/2026).

Sebagai informasi, Olein merupakan produk turunan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang dikonsumsi secara luas oleh sektor industri makanan dan minuman (mamin), produk konsumen (FMCG), hingga manufaktur.

Karakteristik tersebut membuat pergerakan harganya sangat sensitif terhadap rantai pasok, biaya logistik, dan kebutuhan pengolahan global.

Yazid menambahkan sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar, perubahan kondisi pasar internasional akan tecermin dalam aktivitas perdagangan domestik. Untuk itu, kehadiran bursa yang transparan dinilai cukup krusial.

“Fungsi utama bursa bukan hanya menyediakan tempat transaksi, tetapi juga mendukung proses pembentukan harga yang transparan. Dalam perdagangan komoditas, transparansi ini penting sebagai referensi pengambilan keputusan bisnis bagi produsen maupun industri pengguna,” ucapnya.

Di luar performa impresif Olein, JFX mencatat instrumen Penyalur Amanat Luar Negeri (PALN) tetap menjadi kontributor terbesar terhadap total aktivitas perdagangan bursa.

Sepanjang periode 26 April hingga 23 Mei 2026, volume transaksi PALN dilaporkan mencapai 5,02 juta lot dengan nilai transaksi Rp229,35 triliun.

Sementara itu, instrumen investasi ritel berbasis emas digital turut membukukan performa positif. Sepanjang periode satu bulan tersebut, volume transaksi emas digital di JFX mencapai 33.797 transaksi dengan nilai nominal mencapai Rp87,45 miliar.

Adapun pada segmen perdagangan bilateral, volume transaksi JFX tercatat mantap di posisi 576.567 lot dengan nilai transaksi mencapai Rp3,78 triliun.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga komoditas pangan dunia kembali meningkat pada April 2026 dan mencatat kenaikan selama tiga bulan berturut-turut, seiring tingginya biaya energi serta gangguan rantai pasok global akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) melaporkan Indeks Harga Pangan FAO berada di level 130,7 poin pada April, naik 1,6% dibanding Maret dan lebih tinggi 2,0% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan tersebut didorong penguatan harga pada sejumlah komoditas utama, terutama minyak nabati, beras, daging, dan sereal. FAO menilai sistem pangan global sejauh ini masih cukup tangguh menghadapi tekanan geopolitik, meski risiko biaya produksi dan distribusi terus meningkat.

“Meskipun terjadi gangguan yang terkait dengan krisis di Selat Hormuz, sistem agrifood global terus menunjukkan ketahanan. Harga sereal hanya meningkat sedikit sejauh ini, didukung oleh stok yang relatif kuat dan pasokan yang memadai dari musim sebelumnya,” kata Kepala Ekonom FAO Máximo Torero dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (10/5/2026).

Dia menambahkan, tekanan lebih besar justru datang dari pasar minyak nabati.

“Namun, minyak nabati mengalami peningkatan harga yang lebih kuat, sebagian besar didorong oleh harga minyak yang lebih tinggi, yang meningkatkan permintaan biofuel dan memberikan tekanan tambahan pada pasar minyak nabati,” ujar Torero.

Harga sereal dunia tercatat naik 0,8% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penguatan terjadi pada hampir seluruh komoditas utama kecuali sorgum dan jelai. Harga gandum meningkat 0,8% akibat kekhawatiran kekeringan di sejumlah wilayah Amerika Serikat serta potensi curah hujan di bawah normal di Australia.

Selain faktor cuaca, kenaikan gandum juga dipicu proyeksi penurunan luas tanam pada 2026 karena petani beralih ke tanaman yang membutuhkan pupuk lebih sedikit di tengah mahalnya pupuk akibat lonjakan energi.

Selain itu, harga jagung dunia turut naik 0,7% didorong pasokan musiman yang lebih ketat, cuaca kurang mendukung di Brasil, dan kondisi kering di sebagian wilayah Amerika Serikat. Sebaliknya, harga sorgum turun 4,0% karena lemahnya permintaan impor global dan membaiknya prospek pasokan.

Di kelompok beras, indeks harga naik 1,9% pada April. Kenaikan terutama terjadi pada beras Indica dan beras aromatik. Kondisi ini mencerminkan naiknya biaya produksi dan pemasaran di banyak negara eksportir setelah harga minyak mentah melonjak.

Sementara itu, indeks harga minyak nabati melonjak 5,9% dibanding Maret dan mencapai level tertinggi sejak Juli 2022. Kenaikan ditopang harga minyak sawit, kedelai, bunga matahari, dan rapeseed yang sama-sama menguat.

Harga minyak sawit internasional tercatat naik untuk bulan kelima berturut-turut. Penguatan didorong prospek peningkatan permintaan biofuel, insentif kebijakan di sejumlah negara produsen, serta tingginya harga minyak mentah global. Kekhawatiran terhadap potensi penurunan produksi di Asia Tenggara juga menambah tekanan harga.

Pada kelompok protein hewani, indeks harga daging FAO naik 1,2% dibanding bulan sebelumnya dan 6,4% secara tahunan, sekaligus mencetak rekor tertinggi baru. Harga daging sapi naik ke level tertinggi akibat terbatasnya pasokan ternak siap potong di Brasil, sementara harga daging babi meningkat karena permintaan musiman di Uni Eropa.

Di sisi lain, kelompok susu justru mencatat penurunan 1,1% karena turunnya harga mentega dan keju seiring pasokan susu yang melimpah di Uni Eropa dan produksi lebih baik dari perkiraan di Oseania.

Harga gula juga turun cukup dalam, yakni 4,7% dibanding Maret dan 21,2% dibanding tahun lalu. Penurunan dipicu ekspektasi pasokan global yang melimpah, terutama dari China, Thailand, dan dimulainya panen baru di Brasil sebagai produsen utama dunia.

FAO juga menaikkan proyeksi produksi sereal global 2025 menjadi 3,04 miliar ton atau tumbuh 6,0% dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, produksi gandum dunia 2026 diperkirakan turun menjadi 817 juta ton atau sekitar 2% lebih rendah dibanding tahun lalu.

Prospek pangan global ke depan masih dibayangi ketidakpastian akibat mahalnya energi, tingginya harga pupuk, dan gangguan perdagangan di jalur strategis seperti Selat Hormuz. Kondisi tersebut membuat tekanan harga pangan berisiko bertahan dalam beberapa bulan mendatang.

Bisnis.com, PADANG — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor asal Provinsi Sumatra Barat periode Januari-Maret 2026 naik 22,11% dibanding periode yang sama tahun 2025 yaitu dari US$645,56 juta menjadi US$788,30 juta.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan ekspor asal Sumbar pada Maret 2026 tercatat US$180,35 juta, turun 18,11% dibanding Maret 2025, dan tercatat 10 komoditas yang terjadi peningkatan ekspor pada tiga golongan barang.

“Peningkatan tertinggi pada golongan berbagai produk kimia(HS38) US$25,36 juta atau naik 146,65%,” katanya dikutip dalam data resmi BPS, Senin (4/5/2026).

Kemudian komoditas lainnya yang juga mengalami peningkatan adalah lemak & minyak hewan/nabati US$677,06 juta naik 26,70% dan ampas/sisa industri makanan US$10,31 juta naik 57,18%.

Sementara itu, komoditas yang mengalami penurunan tertinggi nilai ekspornya adalah minyak atsiri, kosmetik, wangi-wangian US$3,46 juta turun 35,83%. Selanjutnya komoditas karet dan barang dari karet, garam, hingga buah-buahan.

BPS mencatat selama kuartal I/2026 itu, ekspor dari sepuluh golongan barang (HS 2 digit) di atas memberikan kontribusi 99,61% terhadap total ekspor. Dari sisi pertumbuhan, ekspor sepuluh golongan barang tersebut naik 21,82% terhadap periode yang sama tahun 2025.

“Komoditas yang paling banyak diekspor pada golongan lemak & minyak hewan/nabati (HS 15) selama Januari–Maret 2026 adalah liquid fractions of palm oil, refined oil, but not chemically modified, with iodine value 55 or more, but less than 60 (US$330,00 juta), crude palm oil (US$191,92 juta), dan refined palm oil (US$118,95 juta).

Menurutnya ekspor Sumbar dikirim ke beberapa negara/wilayah/entitas tertentu. Dimana pada Januari–Maret 2026, India merupakan negara tujuan tertentu ekspor yang memiliki peranan terbesar, yakni sebesar US$206,18 juta 26,15%,

Selanjutnya diikuti oleh Pakistan US$144,58 juta 18,34% dan Mesir US$93,33 juta 11,84%. Komoditas utama yang diekspor ke India pada periode tersebut adalah crude palm oil (CPO)

Selama kuartal I/2026 itu, ekspor Sumbar sektor industri pengolahan meningkat 23,91% dibanding Januari–Maret 2025 yang disumbang oleh meningkatnya ekspor lemak & minyak hewan/nabati.

Ekspor produk pertambangan naik 1.562,40%yang disebabkan oleh naiknya ekspor garam, belerang, kapur. Ekspor hasil pertanian turun 19,73%yang disebabkan oleh turunnya ekspor sayuran.

Lalu ada ekspor produk industri pengolahan untuk Maret 2026 dibanding Maret 2025 turun 21,57% sedangkan ekspor produk pertambangan dan pertanian naik 3.630,69% dan 172,44%

“Ekspor Sumbar ini sebagian besar dimuat di pelabuhan muat, dan juga tercatat mengalami peningkatan sebesar 24,77% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya,” tutupnya.

Indonesia bergantung pada minyak kelapa sawit untuk biodiesel, meskipun ada rekomendasi-rekomendasi minyak nabati non-pangan sebagai alternatif. Menurut Manajer Kampanye Trend Asia Amalya Oktaviani, ini tidak lepas dari aspek ekonomi-politik.

Dalam sistem energi, kata Amalya, yang dibicarakan bukan hanya jenis komoditas atau jenis teknologi yang digunakan. Pasalnya, lahan perkebunan telah dikuasai oleh kelapa sawit, bahkan sebelum tanaman ini digadang-gadang sebagai tanaman energi.

“Secara saintifik (minyak nabati lain) bisa, tapi kalau membicarakan sistem energi, sulit. Karena memang sudah di-setting ke arah sawit,” kata Amalya, dalam diskusi virtual bersama Katadata bertajuk ‘B50 untuk Ketahanan Energi? Implikasi Fiskal, Lingkungan, dan Sosial’, pada Kamis (16/4).

Dia menambahkan, dalam ekonomi politik terdapat istilah flexible crop atau tanaman yang memiliki berbagai manfaat. Sistem energi di Indonesia bergantung pada sistem kapitalisme tersebut. “Bagaimana kemudian akumulasi kapital bisa tetap terjadi melalui satu komoditas sawit,” ucap dia.

Alternatif Minyak Nabati untuk Biodiesel

Minyak nabati non-pangan yang kerap disebut potensial jadi alternatif untuk biodiesel antara lain adalah kemiri sunan. Berbeda dengan kemiri yang digunakan sebagai bumbu masak, kemiri sunan beracun.

Karena racun ini, minyak dari kemiri sunan bukan komoditas pangan sebagaimana minyak sawit. Artinya, pemanfaatannya sebagai bahan baku biodiesel tak akan mengganggu sektor pangan, sebagaimana yang terjadi pada kelapa sawit.

Pohon kemiri sunan juga dinilai "unggul" karena punya kemampuan sebagai ‘agen konservasi lahan’. Dengan akar tunggang yang sangat dalam dan kuat, pohon ini justru berperan layaknya jangkar alami untuk mencegah longsor dan erosi, termasuk pada lahan-lahan kritis atau lereng curam.

Selain itu, pohon kemiri sunan disebut memiliki kemampuan adaptasi tinggi pada lahan marjinal alias lahan yang minim nutrisi bahkan tercemar logam berat. Sebab itu, pohon ini juga mampu berperan sebagai agen reklamasi lahan bekas tambang.

Artinya, alih-alih membuka lahan baru, kemiri sunan dapat dikembangkan di lahan-lahan kritis maupun area bekas tambang di Indonesia.

Tanaman jarak pagar juga banyak diuji coba untuk biodiesel. Sama seperti kemiri sunan, jarak pagar bisa tumbuh di lahan marjinal.

Produsen biodiesel PT Pertamina menyatakan penelitian terus dilakukan untuk mendapatkan alternatif sumber-sumber nabati untuk kebutuhan energi.

“Kami ada fungsi TEI (technology, engineering, and innovation) ya, inovasi. Jadi sumber-sumber nabati itu sekarang memang sedang diteliti sebagai bahan sumber campuran dengan bahan bakar fosil,” ucap Senior Vice President Business Sustainability PT Pertamina Wenny Ipmawan.

Wenny meyakinkan, pemilihan sumber energi untuk biodiesel mempertimbangkan keseimbangan penggunaan minyak nabati pangan dan non-pangan. Tujuannya, untuk mengurangi ‘perebutan’ komoditas untuk pangan dan energi.

Risiko Di Balik Ekspansi Perkebunan Monokultur untuk Energi

Budidaya tanaman apa pun secara monokultur dan besar-besaran mengancam keberlangsungan hutan, maka itu penting untuk memperhitungkan batas kemampuan ekologis tiap wilayah untuk perkebunan semacam itu. Dan, sebisa mungkin menghindari penanaman secara monokultur. Tujuannya, agar ekspansi tidak justru mendatangkan bencana bagi ekosistem.

Berdasarkan pemodelan yang dilakukan oleh beberapa lembaga pegiat lingkungan termasuk Satya Bumi, batas luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 18,15 juta hektare. Angka tersebut mewakili luasan maksimal yang dapat dikelola secara berkelanjutan dan tidak melampaui batas kemampuan ekologis.

Sedangkan sejak 2022, luasannya sudah tembus batas ini. Bila mengacu pada data Forest Watch Indonesia, luasan perkebunan sawit saat ini mencapai 20,9 juta hektare.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergeseran pola tanam petani Amerika Serikat dari jagung ke kedelai di tengah lonjakan harga pupuk berpotensi menekan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada paruh kedua tahun ini.

Berdasarkan laporan penanaman Departemen Pertanian AS, riset NewParadigm Research menunjukkan adanya indikasi pengurangan luas tanam jagung yang dialihkan ke kedelai.

“Namun, peningkatan pasokan kedelai tidak akan terlihat pada musim panen di musim gugur. Sebagai gantinya, peningkatan pasokan minyak kedelai dapat mulai menekan harga CPO pada paruh kedua tahun ini, tergantung pada hasil panen,” tulis lembaga tersebut, dikutip Rabu (15/4/2026).

Meski demikian, sektor sawit dinilai masih akan menikmati kinerja positif dalam jangka pendek seiring harga CPO yang relatif tinggi.

“Namun, kami membahas beberapa potensi hambatan yang dapat menurunkan batas atas sektor ini, yang muncul dari perang Iran: penanaman substitusi jagung ke kedelai dan kekurangan metanol di Indonesia,” lanjut laporan tersebut.

Secara fundamental, kedelai menjadi pilihan yang lebih menarik bagi petani karena kebutuhan pupuknya jauh lebih rendah dibandingkan jagung. Tanaman jagung diketahui membutuhkan pupuk nitrogen hingga 10 kali lebih banyak, sementara kedelai relatif lebih efisien dan berisiko lebih rendah dalam kondisi biaya input yang tinggi.

Lonjakan harga pupuk, khususnya urea sebagai pupuk nitrogen utama, menjadi pemicu utama perubahan ini. Harga urea dilaporkan meningkat sekitar 65% sejak konflik AS-Iran memanas pada Februari, dengan sekitar sepertiga pasokan global berasal dari kawasan Timur Tengah.

“Meskipun urea digunakan oleh petani kelapa sawit, efek tidak langsungnya dapat memengaruhi harga CPO. Jendela penanaman dan aplikasi pupuk musim semi yang penting sedang terjadi sekarang, dan petani tidak memiliki kemewahan untuk menunggu harga kembali normal. Keputusan penanaman pada dasarnya telah ditetapkan dan akan menentukan panen musim gugur,” tulis NewParadigm.

Di pasar global, minyak kedelai dan CPO merupakan dua komoditas minyak nabati yang saling bersubstitusi. Data Bloomberg menunjukkan harga minyak kedelai saat ini berada pada posisi terdiskon terhadap CPO, setelah sempat berada di level premium pada awal 2025.

Kondisi ini berpotensi meningkatkan daya saing minyak kedelai di pasar global, sehingga menambah tekanan terhadap harga minyak sawit dalam jangka menengah.

Secara keseluruhan, dinamika harga pupuk global dan perubahan pola tanam di AS menjadi faktor eksternal baru yang perlu diantisipasi oleh industri sawit dalam menjaga kinerja ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terkoreksi lebih dari 3% seiring dengan anjloknya harga minyak mentah global pascagencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang meredakan kekhawatiran gangguan pasokan energi.

Pelemahan harga CPO terjadi di tengah meredanya tensi geopolitik di Timur Tengah yang sebelumnya menjadi penopang harga energi global. Kondisi ini langsung menekan daya tarik minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel.

Berdasarkan data perdagangan di Bursa Malaysia Derivatives, kontrak CPO untuk pengiriman Juni turun 150 ringgit Malaysia atau 3,15% menjadi 4.615 ringgit Malaysia per metrik ton pada jeda siang. Perkembangan ini sekaligus memperpanjang tren pelemahan selama tiga sesi berturut-turut.

Mengutip Malaysian Palm Oil Council (MPOC), Direktur The Farm Trade Sandeep Singh mengatakan pergerakan harga minyak sawit saat ini sangat bergantung pada dinamika harga minyak mentah, terutama dalam konteks konflik geopolitik di Timur Tengah.

"Penurunan harga minyak mentah dipicu oleh kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan yang membuka peluang normalisasi distribusi minyak dan gas melalui Selat Hormuz. Dampaknya, harga energi global turun, pasar saham menguat, dan dolar AS melemah," terangnya, dikutip Kamis (9/4/2026).

Kondisi tersebut membuat minyak sawit menjadi kurang kompetitif sebagai bahan baku biodiesel dibandingkan alternatif lain, sehingga menekan permintaan.

Di sisi lain, tekanan juga datang dari pasar minyak nabati global. Kontrak minyak kedelai di Dalian turun 2,73%, sementara kontrak minyak sawit melemah 3,76%.

Adapun, harga minyak kedelai di Chicago Board of Trade (CBOT) juga terkoreksi 3,63%. Pergerakan ini mencerminkan ketatnya persaingan antarminyak nabati dalam memperebutkan pangsa pasar global, di mana harga menjadi faktor utama dalam menentukan permintaan.

Selain itu, penguatan nilai tukar ringgit sebesar 1,19% terhadap dolar AS turut membebani harga CPO karena membuat komoditas tersebut lebih mahal bagi pembeli luar negeri.

"Meski demikian, pasar masih melihat adanya potensi penahan penurunan harga. Dukungan diperkirakan muncul di kisaran 4.500 ringgit Malaysia per ton, ditopang oleh rencana implementasi mandatori biodiesel B20 di Malaysia serta level persediaan yang relatif rendah," lanjutnya.

Terkait fluktuasi harga, Pemerintah Malaysia berencana memperluas program biodiesel berbasis sawit secara bertahap secara nasional, dengan tetap mempertimbangkan sensitivitas harga terhadap pergerakan minyak mentah.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Thailand menahan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk meredam tekanan harga domestik dinilai belum tentu relevan diterapkan di Indonesia. Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, pembatasan ekspor justru berisiko menekan harga domestik dan mengganggu penerimaan devisa.

Kebijakan Thailand muncul di tengah produksi yang relatif terbatas dan meningkatnya kebutuhan energi domestik. Dengan produksi sekitar 3,8 juta ton per tahun, pembatasan ekspor dari negara tersebut dinilai tidak akan banyak memengaruhi keseimbangan pasar global.

Kondisi itu berbeda dengan Indonesia yang memproduksi sekitar 56 juta ton CPO per tahun. Skala produksi yang besar membuat setiap intervensi terhadap ekspor berpotensi memengaruhi pasar minyak nabati global secara signifikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor CPO dan turunannya mencapai US$4,69 miliar pada Januari–Februari 2026, naik 26,40% secara tahunan. Dari sisi volume, ekspor naik 36,26% menjadi 4,54 juta ton dan berkontribusi 11,07% terhadap total ekspor nonmigas.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai pengetatan ekspor oleh Thailand tidak akan berdampak besar terhadap pasar global karena volume produksinya relatif kecil.

“Total produksi Thailand tidak besar, hanya 3,8 juta ton setahun dibandingkan dengan Indonesia 56 juta ton. Apabila mereka mengetatkan ekspor kemungkinan tidak terlalu berpengaruh,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Menurut Eddy, Indonesia justru berpeluang mengisi ruang pasar yang ditinggalkan Thailand, selama pasokan domestik tetap mencukupi. Namun, peluang itu juga dibayangi peningkatan kebutuhan dalam negeri seiring implementasi program biodiesel.

“Apakah Indonesia berpeluang mengisi pasar ekspor Thailand? Mungkin saja selama produksi kita mencukupi, sebab Indonesia juga akan menerapkan B50 itu akan menambah kebutuhan bahan baku CPO,” kata Eddy.

Di sisi lain, pembatasan ekspor dinilai bukan pilihan yang aman bagi Indonesia. Sebagai pemasok utama global, langkah tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga minyak nabati dunia, termasuk minyak sawit.

“Kalau Indonesia yang melakukan pembatasan ekspor akan sangat berdampak karena Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Ini akan berakibat harga minyak nabati dunia termasuk minyak sawit akan naik,” ujarnya.

Namun, dampaknya terhadap pasar domestik justru berpotensi sebaliknya. Dengan produksi yang jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan dalam negeri, harga CPO domestik berisiko tertekan apabila ekspor dibatasi.

“Justru harga di dalam negeri akan tertekan, karena produksi kita jauh lebih besar dari kebutuhan dalam negeri,” kata Eddy.

Dia menegaskan ekspor masih menjadi saluran utama untuk menyerap kelebihan produksi nasional.

“Karena produksi surplus maka kelebihannya harus diekspor,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Dia menilai kebijakan pembatasan ekspor tidak bisa disamakan antara Thailand dan Indonesia karena perbedaan struktur pasar dan posisi kedua negara dalam rantai pasok global.

Menurutnya, kebijakan Thailand lebih merupakan bentuk pengendalian melalui mekanisme persetujuan pemerintah di tengah tekanan energi dan kebutuhan biodiesel domestik, bukan pelarangan total ekspor.

“Ketika kita tarik ke Indonesia, konteksnya berbeda. Skala produksi dan posisi Indonesia sebagai eksportir utama dunia membuat setiap kebijakan pembatasan ekspor memiliki dampak yang jauh lebih besar,” ujarnya.

Yusuf menilai risiko utama pembatasan ekspor terletak pada penurunan devisa dan terganggunya neraca perdagangan. Selama ini, sawit masih menjadi salah satu penopang utama surplus nonmigas.

“Ketika ekspor ditekan, penerimaan devisa ikut turun dan ini berpotensi memengaruhi stabilitas eksternal, termasuk nilai tukar,” kata Yusuf.

Selain itu, penerimaan negara dari bea keluar dan pungutan ekspor juga berpotensi menurun. Padahal, instrumen tersebut selama ini menjadi sumber pendanaan sejumlah program strategis, termasuk peremajaan sawit rakyat.

“Artinya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri besar, tetapi juga oleh petani di level bawah,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan domestik justru terus meningkat seiring perluasan program biodiesel. Kenaikan konsumsi dalam negeri dinilai mempersempit ruang antara pasokan dan kebutuhan.

Meski demikian, Yusuf menilai pembatasan ekspor belum tentu efektif untuk menurunkan harga domestik. Pengalaman sebelumnya menunjukkan harga tidak otomatis turun karena persoalan juga berkaitan dengan distribusi dan tata niaga.

“Kebijakan pembatasan justru berisiko menimbulkan distorsi baru, mengganggu kepastian usaha, dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan pasar global terhadap Indonesia sebagai pemasok,” kata Yusuf.

Dia menilai pendekatan yang lebih tepat adalah kebijakan yang lebih presisi, termasuk penguatan kewajiban pasokan domestik melalui skema berbasis insentif.

Selain itu, kebijakan fiskal seperti pungutan ekspor juga dinilai perlu dirancang lebih fleksibel agar dapat berfungsi sebagai instrumen penyeimbang antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

Dalam jangka menengah, peningkatan produktivitas sektor hulu dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan pasokan. Peremajaan kebun dan efisiensi rantai pasok disebut menjadi kunci untuk memperluas pasokan tanpa mengorbankan ekspor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Jumat (3/4/2026), mengatakan harga pangan global naik 2,4 persen pada Maret dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh melonjaknya biaya energi akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyoroti dinamika harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang sempat berada di atas harga minyak nabati lainnya di pasar global.

Gapki menyebut perkembangan minyak nabati global sepanjang 2025 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif mengikuti dinamika pasar komoditas.

Sekretaris Jenderal Gapki Muhamad Hadi Sugeng Wahyudiono mengatakan selama Januari—Maret 2025, harga CPO bahkan sempat lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lain sehingga berstatus premium di pasar internasional.

Namun memasuki periode September—Desember, harga minyak sawit kembali berada di bawah harga minyak bunga matahari.

“Beberapa waktu yang lalu, di tahun kemarin sempat harga CPO itu di atas dari minyak nabati lain. Artinya minyak CPO sudah menjadi premium,” kata Sugeng dalam konferensi pers dan buka puasa bersama di Shangri-La, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari sejumlah beban kebijakan yang masih harus ditanggung industri sawit di dalam negeri.

Sugeng menuturkan industri masih menghadapi berbagai kewajiban seperti domestic market obligation (DMO) serta pungutan ekspor atau bea keluar dan levy yang dinilai relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara pesaing seperti Malaysia.

Menurutnya, kondisi ini dapat memengaruhi daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global.

“Nah ini juga mengganggu dalam kurung daya saing kita akan terkoreksi. Jadi di tahun ini, di tahun kemarin, di April ke sini itu relatif kita bisa kembali lebih murah,” tuturnya.

Sugeng menambahkan, ketika harga CPO berada di atas minyak nabati lain, industri membutuhkan upaya tambahan untuk tetap mendorong kinerja ekspor sawit Indonesia.

“Jadi tantangannya kalau harga CPO kita ini adalah lebih mahal daripada minyak nabati lain, dan juga adanya effort tersendiri bagaimana untuk bisa mendorong sawit ini bisa diekspor,” lanjutnya.

Sampai dengan kuartal I/2026, Gapki memproyeksikan harga minyak sawit masih berada pada level tinggi, yakni di kisaran US$1.050–US$1.125 per ton.

Di sisi lain, Sugeng menambahkan industri sawit selama ini tetap menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia.

Dalam lima tahun terakhir, devisa ekspor sawit tercatat berada di kisaran US$27,7 miliar—US$39 miliar per tahun. Menurutnya, penerimaan tersebut berperan menjaga neraca perdagangan Indonesia tetap surplus.

“Kontribusi sawit ini alhamdulillah selalu positif dalam situasi apapun. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada sawit mungkin neraca perdagangan kita juga akan negatif. Jadi bisa kita bangga di sini, sawit adalah penjamin neraca perdagangan kita selalu positif,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga minyak goreng dalam negeri, termasuk merek Minyakita, tidak akan terdampak lonjakan harga minyak sawit mentah ataucrude palm oil(CPO) di pasar global.

Sebagaimana diketahui, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memproyeksikan harga CPO hingga kuartal I/2026 masih berada di level tinggi, yakni di kisaran US$1.050–US$1.125 per ton.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini belum ada indikasi kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik.

“Enggak, enggak, enggak. Saat ini belum ada info ke saya. Selama ini belum ada kenaikan,” kata Budi saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Dia juga memastikan harga minyak goreng, termasuk Minyakita, masih stabil dan bahkan cenderung turun dalam beberapa waktu terakhir.

“Kemarin kalau cek harga Minyakita saja juga sekarang malah turun, kan? Berapa sekarang? Sekarang Rp15.800 per liter, cek di SP2KP [Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok] turun terus grafiknya. Jadi belum ada pengaruhnya sampai sekarang,” jelasnya.

Adapun saat ditanya kemungkinan harga minyak goreng menembus Rp20.000 per liter seperti periode 2021–2022, Budi menilai kondisi tersebut belum akan terjadi.

“Rasanya sih enggak deh [mengulang 2021–2022],” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gapki Muhamad Hadi Sugeng Wahyudiono mengatakan selama Januari—Maret 2025, harga CPO bahkan sempat lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lain sehingga berstatus premium di pasar internasional.

Adapun memasuki periode September—Desember, harga minyak sawit kembali berada di bawah harga minyak bunga matahari.

“Beberapa waktu yang lalu, di tahun kemarin sempat harga CPO itu di atas dari minyak nabati lain. Artinya minyak CPO sudah menjadi premium,” ujar Sugeng dalam konferensi pers dan buka puasa bersama di Shangri-La, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Sugeng menjelaskan kondisi tersebut tidak terlepas dari sejumlah beban kebijakan yang masih harus ditanggung industri sawit di dalam negeri.

Sugeng menilai industri masih menghadapi berbagai kewajiban sepertidomestic market obligation(DMO) serta pungutan ekspor atau bea keluar danlevyyang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara pesaing seperti Malaysia.Menurutnya, kondisi ini dapat memengaruhi daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global.

“Nah ini juga mengganggu dalam kurung daya saing kita akan terkoreksi. Jadi di tahun ini, di tahun kemarin, di April ke sini itu relatif kita bisa kembali lebih murah,” tuturnya.

Sugeng menambahkan, ketika harga CPO berada di atas minyak nabati lain, industri membutuhkan upaya tambahan untuk tetap mendorong kinerja ekspor sawit Indonesia.

“Jadi tantangannya kalau harga CPO kita ini adalah lebih mahal daripada minyak nabati lain, dan juga adanya effort tersendiri bagaimana untuk bisa mendorong sawit ini bisa diekspor,” lanjutnya.

Di sisi lain, Sugeng menambahkan industri sawit selama ini tetap menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia.

Dalam lima tahun terakhir, devisa ekspor sawit tercatat berada di kisaran US$27,7 miliar—US$39 miliar per tahun. Menurutnya, penerimaan tersebut berperan menjaga neraca perdagangan Indonesia tetap surplus.

“Kontribusi sawit ini alhamdulillah selalu positif dalam situasi apapun. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada sawit mungkin neraca perdagangan kita juga akan negatif. Jadi bisa kita bangga di sini, sawit adalah penjamin neraca perdagangan kita selalu positif,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit dalam negeri sekaligus mendorong percepatan hilirisasi.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai penguatan standar keberlanjutan menjadi pondasi penting bagi masa depan industri sawit di tengah dinamika dan tekanan pasar global.

Menurutnya, perbaikan tata kelola diharapkan membuat industri sawit tidak hanya mampu menghadapi tantangan perdagangan global, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Indonesia tidak boleh mundur. Sawit adalah kekuatan ekonomi bangsa. Karena itu, tata kelolanya harus kuat dan berkelanjutan, serta didorong ke arah hilirisasi agar manfaat ekonominya semakin luas bagi masyarakat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (10/3/2026).

Amran menilai, transformasi subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, perlu diarahkan pada pengembangan industri turunan yang memiliki nilai tambah tinggi. Dengan begitu, dia berharap Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi mampu memperkuat posisi sebagai pusat industri hilir sawit dunia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat menyebut industri kelapa sawit Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya, terutama dari sisi produktivitas dan efisiensi penggunaan lahan.

Dia menuturkan luas perkebunan kelapa sawit nasional mencapai 16,83 juta hektare, dengan proyeksi produksi crude palm oil (CPO) pada 2025 diperkirakan mencapai 48,12 juta ton.

Dengan kapasitas tersebut, Indonesia masih menjadi produsen sawit terbesar di dunia dan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati global. Selain menyumbang devisa negara, industri sawit juga menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan masyarakat.

Kementan mencatat, lebih dari 16 juta tenaga kerja bergantung pada industri ini, termasuk sekitar 5,2 juta pekebun rakyat yang menjadi bagian penting dari rantai produksi nasional.

“Sawit menyerap banyak tenaga kerja. Karena itu, produktivitas dan keberlanjutan harus berjalan beriringan,” ujarnya.

Di sisi lain, Roni menambahkan pemerintah juga terus memperkuat pendampingan kepada pekebun melalui sejumlah program strategis, seperti peremajaan sawit rakyat, dukungan sarana dan prasarana produksi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil.

Bahkan, pemerintah optimistis industri sawit Indonesia akan semakin kuat menghadapi dinamika global, seiring penguatan standar ISPO dan percepatan pengembangan industri hilir di dalam negeri.

Menurutnya, dengan tata kelola yang semakin baik, sawit tidak hanya menjadi penopang ekonomi nasional, tetapi juga mendukung ketahanan pangan, energi, serta pembangunan berkelanjutan di tingkat global.