Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia menginisiasi Program Youth Ultra-Micro Entrepreneurs Empowerment (YUMEE) dan Entrepreneurial Skills Development Fund (ESDF) untuk memperkuat kapasitas usaha dan memperluas akses pembiayaan bagi pengusaha perempuan muda.

“YUMEE dan ESDF tidak hanya lahir sebagai proyek percontohan, tetapi sebagai inovasi yang menghubungkan keterampilan dan pembiayaan kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat,” ujar Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki saat peluncuran Program YUMEE dan ESDF.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, Maliki mengatakan Program YUMEE yang didanai oleh Temasek Foundation, fokus pada penyediaan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha bagi pengusaha perempuan muda pemilik usaha ultra mikro.

Sementara itu, menurut dia, ESDF yang ada di bawah payung Global Accelerator on Jobs and Social Protection UN Joint Programme dan didanai oleh Joint SDG Fund, akan menguji coba pendekatan pembiayaan inovatif untuk mendukung pengembangan keterampilan kewirausahaan di Indonesia.

Melalui kedua inisiatif tersebut, para pengusaha perempuan muda diharapkan memperoleh dukungan yang lebih baik untuk mengatasi berbagai hambatan yang selama ini membatasi perkembangan usahanya, mulai dari keterbatasan keterampilan hingga akses terhadap dukungan dan pembiayaan yang memadai.

“YUMEE mengajak kita merenungkan sebuah pertanyaan sederhana, Apa yang terjadi jika orang-orang berbakat tidak hanya memiliki semangat dan kerja keras, tetapi juga kesempatan untuk berkembang?" kata Head of Corporate Development Temasek Foundation Amrin Amin.

Ia mengatakan bukan sekadar membantu usaha mereka tumbuh, tetapi memastikan bahwa anak muda dapat melihat harapan dalam masa depan mereka dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraihnya. Karena masyarakat akan menjadi lebih kuat ketika setiap orang percaya bahwa mereka memiliki tempat dan peluang di masa depan.

Deputy Resident Representative UNDP Indonesia Sujala Pant menekankan pentingnya mengatasi tantangan finansial maupun nonfinansial, termasuk memperkuat ekosistem pendukung bagi pengusaha perempuan muda.

Menurut Sujala, wirausaha perempuan kerap dihadapkan pada berbagai hambatan yang membuat pertumbuhan usaha menjadi lebih sulit, mulai dari keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan pelatihan hingga minimnya jaringan profesional dan peluang bisnis.

“Melalui YUMEE dan ESDF, kami menggandeng pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas untuk membantu menjembatani kesenjangan tersebut. Ketika perempuan memperoleh dukungan yang tepat pada waktu yang tepat, usaha mereka dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian lokal,” katanya.

Program itu akan diuji coba selama satu tahun di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan menjangkau pengusaha perempuan muda dari berbagai latar belakang ekonomi dan wilayah.

Selain mendukung pengembangan usaha para peserta, program itu diharapkan menghasilkan pembelajaran bagi pengembangan kebijakan dan program yang memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan serta ketangguhannya sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan yang inklusif dan perlindungan sosial yang adaptif di Indonesia, ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kualitas layanan dan keselamatan armada tetap menjadi prioritas perseroan mengacu pada standar industri pelayaran nasional maupun internasional

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan jasa transportasi laut PT Temas Tbk (TMAS) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyepakati pembagian dividen sebesar Rp228 miliar untuk tahun buku 2025.

Dividen perseroan setara Rp4 per lembar saham atau sekitar 40 persen dari laba bersih yang sebesar Rp553 miliar untuk tahun buku 2025.

“Untuk tahun buku 2025, besaran dividen telah mendapat persetujuan,” ujar Direktur Utama TMAS Ricky Effendi dalam Paparan Publik usai penyelenggaraan RUPST di Jakarta, Selasa.

Ricky mengatakan perseroan optimistis dalam meneruskan pilar strategi yang telah dicanangkan untuk tahun 2026, dengan berbagai langkah strategis seperti penambahan/peremajaan armada baru dan pengembangan kapal ramah lingkungan akan terus dilanjutkan.

Selama 2025, perseroan telah menambah netto sebanyak tujuh kapal baru, yang mendorong peningkatan kapasitas angkutan sebesar 17 persen, sehingga armada kini mencapai 57 unit kapal dengan kapasitas angkut 28.542 TEUs dan bobot mati 464.701 DWT.

“Selain itu, rata-rata usia kapal juga semakin membaik, dari 15 tahun pada 2023 menjadi 14 tahun pada 2024 dan turun menjadi 13 tahun pada 2025,” ujar Ricky.

Dalam kesempatan sama, Direktur Business Development TMAS Ganny Zheng memastikan perseroan akan terus terus memperkuat ekspansi bisnis di tengah pertumbuhan industri angkutan kontainer nasional.

Untuk mendukung pengembangan kapasitas operasional, perseroan menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp2,5 triliun pada tahun 2026.

“Sebagian besar capex akan dialokasikan untuk pembelian kapal baru guna meningkatkan kapasitas angkutan, peremajaan armada, pengadaan alat penunjang kegiatan pelabuhan, serta pembangunan infrastruktur pelabuhan,” ujar Ganny.

Memasuki tahun 2026, perseroan berkomitmen melanjutkan ekspansi armada sebagai bagian dari strategi skalabilitas operasional, dengan fokus utama meningkatkan kapasitas layanan sekaligus menjaga efisiensi dan daya saing perusahaan.

“Perseroan juga tengah mempersiapkan operasional pabrik LNG yang ditargetkan mulai beroperasi pada semester II-2026. Selain itu, kami terus memperluas layanan logistik terintegrasi serta melanjutkan kerja sama BOT dengan PT Pelindo Terminal Petikemas untuk perluasan dermaga di Tanjung Priok dari 340 meter menjadi 485 meter sebagai fondasi kapasitas jangka panjang,” ujar Ganny.

Untuk tahun 2026, perseroan menargetkan pendapatan jasa sebesar Rp5,53 triliun atau tumbuh lebih dari 27 persen dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2025 yang mencapai Rp4,34 triliun.

Untuk mendukung target tersebut, perseroan akan mengoptimalkan ekspansi kapasitas yang telah dijalankan bertransformasi menjadi mesin-mesin pertumbuhan, salah satunya dengan pembukaan rute baru dan meningkatkan load factor setiap kapal.

“Kualitas layanan dan keselamatan armada tetap menjadi prioritas perseroan mengacu pada standar industri pelayaran nasional maupun internasional,” ujar Ganny.

Terkait perkembangan geopolitik global, Ganny memastikan perseroan tetap mawas diri dan senantiasa akan terus mencermati, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Meski konflik tersebut tidak berdampak langsung terhadap bisnis perseroan, namun kondisi geopolitik internasional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi volatilitas harga bahan bakar dan dinamika rantai pasok global.

Pada tahun 2025, TMAS mencatatkan total pendapatan jasa sebesar Rp4,34 triliun, dengan laba bersih tercatat sebesar Rp553 miliar.

Total aset perseroan tercatat meningkat menjadi Rp5,29 triliun pada akhir 2025, yang mencerminkan solidnya posisi keuangan Perseroan dan besarnya potensi pertumbuhan ke depan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

SINGAPURA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri Ecosperity Week 2026 yang diselenggarakan Temasek di Singapura pada 18-19 Mei 2026. Dalam forum internasional tersebut, Menko AHY menyampaikan pesan kunci mengenai pentingnya memperkuat ketahanan kawasan dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Asia di tengah tantangan perubahan iklim, tekanan geopolitik, serta kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks.

Kehadiran Menko AHY pada forum global ini merupakan undangan langsung dari Chairman Temasek, Teo Chee Hean, sebagai bentuk apresiasi terhadap peran strategis Indonesia dalam agenda pembangunan berkelanjutan dan penguatan ketahanan kawasan Asia.

Ecosperity Week merupakan forum tahunan unggulan Temasek yang mempertemukan para pengambil kebijakan, investor, inovator, serta pemimpin sektor publik dan swasta dari berbagai negara untuk membahas solusi nyata menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, forum ini dihadiri sekitar 4.000 peserta, baik secara langsung maupun virtual.

Menko AHY Paparkan Empat Prioritas Pembangunan Infrastruktur di 2025



Forum tahun ini turut menghadirkan sejumlah tokoh dan pemimpin global dari sektor investasi, keuangan, teknologi, energi, keberlanjutan, dan infrastruktur, di antaranya Chairman Temasek Teo Chee Hean, Chairman Rio Tinto Dominic Barton, Chair of the UN High-Level Expert Group on Net-Zero Commitments Catherine McKenna, Director Potsdam Institute for Climate Impact Research Prof. Dr. Johan Rockström, Chairman India Temasek sekaligus mantan CEO DBS Piyush Gupta, Chairman Surbana Jurong Chaly Mah, serta perwakilan berbagai institusi global seperti BlackRock, Google, DBS, Amundi, BloombergNEF, dan World Bank Group.



Rangkaian agenda Menko AHY dimulai pada Minggu (18/5/2026) dengan menghadiri Opening Dinner Ecosperity Week 2026 yang mempertemukan para pemimpin dunia usaha, investor, pemerintah, dan tokoh global dalam forum networking strategis.

Selanjutnya pada Senin (19/5/2026), Menko AHY dijadwalkan melakukan courtesy meeting dengan Chairman Temasek, Teo Chee Hean, guna membahas peluang kerja sama strategis di bidang pembangunan infrastruktur berkelanjutan, ketahanan kawasan pesisir, konektivitas, serta penguatan kemitraan investasi Indonesia–Singapura.

Menko AHY dan Angela Tanoesoedibjo Tegaskan Pentingnya Peran Media dalam Pembangunan



Usai pertemuan tersebut, Menko AHY akan memberikan keynote address pada sesi utama Innovation Day Plenary Ecosperity Week 2026 di Marina Bay Sands Convention Centre, Singapura, dengan tema “From Coastlines to Common Ground: Building a Resilient and Sustainable Asia.”

Dalam pidatonya, Menko AHY akan menyoroti pentingnya kolaborasi lintas negara untuk membangun infrastruktur yang tangguh, hijau, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.



Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki pengalaman dan perspektif strategis dalam pembangunan kawasan pesisir, konektivitas antarpulau, ketahanan pangan, air, dan energi, hingga pengembangan infrastruktur yang resilien terhadap perubahan iklim.

Kehadiran Menko AHY dalam forum ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu mitra penting dalam percakapan global mengenai masa depan pembangunan berkelanjutan di Asia.

Partisipasi Indonesia dalam Ecosperity Week 2026 juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan, ketahanan, dan pemerataan pembangunan. Sejalan dengan visi pembangunan nasional, infrastruktur dipandang sebagai fondasi penting untuk memperkuat daya saing bangsa sekaligus memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal.

Selain menjadi ajang pertukaran gagasan dan pengalaman global, keikutsertaan Menko AHY dalam Ecosperity Week 2026 diharapkan dapat memperluas peluang kerja sama internasional dan menarik investasi berkualitas guna mendukung agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Kegiatan ini membuka ruang yang setara bagi penyandang disabilitas untuk menunjukkan kompetensi dan potensi di dunia kerja

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyelenggarakan seleksi kerja bagi penyandang disabilitas tuli melalui pertemuan langsung dengan dunia usaha dalam skema rekrutmen berbasis kompetensi dan kesetaraan akses kerja.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Estiarty Haryani mengatakan kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mempertemukan pencari kerja disabilitas tuli dengan dunia usaha secara langsung.

“Kegiatan ini membuka ruang yang setara bagi penyandang disabilitas untuk menunjukkan kompetensi dan potensi di dunia kerja,” ujar Estiarty dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, penempatan kerja bagi penyandang disabilitas membutuhkan sistem rekrutmen yang adaptif terhadap kebutuhan komunikasi serta dukungan pendampingan yang sesuai.

Oleh karena itu, Kemnaker memperkuat peran Pengantar Kerja yang menjalankan fungsi job matching, job counselling, dan job intermediaries.

“Pengantar Kerja memastikan proses penempatan tidak hanya mempertemukan pencari kerja dengan pekerjaan, tetapi juga menjembatani kebutuhan komunikasi dan kompetensi secara tepat,” kata Estiarty.

Ia mengatakan, saat ini terdapat 1.859 Pengantar Kerja yang tersebar di seluruh Indonesia di lingkungan Kemnaker, Balai Pelatihan Kerja (BLK), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), dan Unit Layanan Disabilitas daerah.

Dalam kegiatan ini, para Pengantar Kerja turut mendukung proses komunikasi dan wawancara kerja agar lebih inklusif, khususnya bagi peserta penyandang disabilitas tuli melalui penggunaan BISINDO.

Estiarty menegaskan, penguatan penempatan kerja inklusif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas disabilitas, dan dunia usaha.

Ia berharap kegiatan seperti ini dapat diperluas dan dilakukan oleh lebih banyak perusahaan, sehingga membuka akses kerja yang lebih luas dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.

“Ini bagian dari upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan,” ujar dia menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara merespons terkait adanya penolakan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah. Gus Ipul menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Sementara, pengusulannya dari Kementerian Sosial (Kemensos) setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. “Di mana kita tahu lahannya disediakan oleh pemerintah daerah ya, kemudian baru dilakukan asesmen oleh kementerian PU agar memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan,” katanya kepada awak media di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa proses pembangunan tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada serangkaian prosedur ketat yang harus dipenuhi sebelum alat berat diturunkan ke lokasi.

“Jadi ada syarat-syaratnya itu, mulai dari Amdal, kontur tanah, banyak sekali gitu ya. Salah satunya kalau sudah clear and clean tanahnya baru eh kementerian PU melakukan pembangunan,” jelasnya.

Gus Ipul menambahkan bahwa pemilihan lokasi sudah melalui tahap penelitian yang mendalam. “Nah tanah-tanah yang sudah clear and clean dengan satu apa ya penelitian yang ketat dan cermat oleh kementerian PU dan kami mendampingi, ditetapkanlah sejumlah titik yang memang benar-benar bisa dimulai pembangunannya,” ujarnya.

Meski secara administratif lahan di Temanggung dan Wonosobo sudah dianggap memenuhi syarat (clear and clean), namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya dinamika sosial dengan warga setempat.

“Nah ada beberapa titik tadi disebut Wonosobo dan Temanggung, dari sisi tanah sudah clear and clean tetapi khusus di Temanggung tanahnya masih ada sedikit masalah dengan masyarakat setempat. Ya dengan masyarakat setempat yang belum bisa ada titik temu dengan Pak Bupati sehingga pembangunannya terhambat sampai sekarang,” papar Gus Ipul.

Berbeda dengan Temanggung yang pembangunannya masih macet total, proyek di Wonosobo dikabarkan sudah mulai menunjukkan progres meskipun belum sepenuhnya lancar.

“Sementara Wonosobo itu bisa dibangun sebagian tapi sebagian lagi masih bermasalah yang insyaallah dalam beberapa waktu ke depan saya dapat informasi bisa diselesaikan. Tetapi pembangunannya sudah mulai berjalan kalau yang di Wonosobo. Tapi khusus di Temanggung sama sekali belum bisa berjalan karena masih ada permasalahan dengan warga setempat,” jelasnya.

Gus Ipul menyerahkan proses penyelesaian masalah ini kepada kepala daerah setempat melalui jalur musyawarah. Sehingga, pembangunan Sekolah Rakyat di kedua wilayah ini bisa berjalan dengan baik.

“Tentu ini kami akan menunggu Pak Bupati bagaimana bisa musyawarah dengan baik dengan warga yang kebetulan berada di lahan yang telah dinyatakan clear and clean tersebut. Itu yang pertama,” pungkasnya.

TEMANGGUNG - Petani tembakau dan cengkih di Temanggung, Jawa Tengah terancam dengan kebijakan terkait rokok yang tengah dirancang pemerintah. Saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berencana mengatur batasan kadar tar dan nikotin.

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menilai rencana kebijakan itu tidak mempertimbangkan karakteristik bahan baku lokal, sehingga berpotensi mematikan kelangsungan mata rantai pasok industri hasil tembakau (IHT) nasional. Penolakan ini didasarkan pada fakta lapangan mengenai kekhasan bahan baku sebagai ciri khas rokok kretek yang tidak dimiliki negara lain.

“Bahan baku utama produk kami (salah satunya) adalah tembakau dan cengkih Temanggung yang memiliki kadar nikotin relatif tinggi. Rata-rata satu gram tembakau mengandung 30 mg hingga 80 mg nikotin. Jika batasan yang ditetapkan jauh di bawah angka itu akan sangat kesulitan memenuhi standar,” ujar Ketua Umum Gappri Henry Najoan di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Rencana pengaturan itu juga akan mengancam komoditas cengkih. Sebagai komponen utama kretek, cengkih merupakan penyumbang kadar tar yang signifikan. Membatasi kadar tar sama saja dengan memangkas penggunaan cengkih dalam rokok yang menjadi sumber penghasilan masyarakat.

"Kebijakan ini dinilai akan merusak cita rasa khas kretek yang telah diterima pasar sekaligus menghancurkan mata pencaharian ribuan petani cengkih," ucapnya.

Henry mengingatkan sebenarnya Indonesia telah memiliki standardisasi pengukuran kadar nikotin dan tar melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Perumusan SNI melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, produsen, konsumen, dan para pakar, sehingga memiliki legitimasi yang kuat.

Gappri juga menyoroti langkah Kementerian Kesehatan yang sedang menyusun aturan mengenai bahan tambahan yang dilarang dalam produk rembakau dan rokok elektronik. Rancangan beleid itu melarang penggunaan hampir seluruh bahan tambahan, termasuk yang berkategori food grade.

Menurut Henry, selama ini bahan tambahan digunakan untuk meningkatkan cita rasa dan karakter produk, termasuk cooling agent seperti mentol, gula, dan bahan lainnya. Apabila larangan ini diberlakukan, industri rokok legal tidak akan dapat memenuhi ketentuan baru tersebut sehingga berpotensi menghentikan operasionalnya.

"Di sisi lain, kondisi ini dapat memicu peningkatan peredaran rokok ilegal, sehingga tujuan awal regulasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidak akan tercapai," katanya.

Rencana pengaturan batasan tar, nikotin dan larangan bahan tambahan lain jika diimplementasikan bertolak belakang dengan visi presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen melindungi industri nasional.

Henry mengatakan, pemerintah sampai saat ini menggantungkan sumber cukai hasil tembakau (CHT) yang tiap tahun berkontribusi Rp200 triliun dan menyerap 6 juta tenaga kerja. Jadi, kebijakan harus diseimbangkan dengan kepentingan ekonomi nasional di sektor hasil tembakau.

Dia menambahkan keberadaan PP No 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan yang ditetapkan pada 5 Oktober 1999, saat itu pelaku usaha diwajibkan memproduksi tembakau dengan kadar maksimal nikotin 1,5 mg dan tar 20 mg per gram.

IDXChannel -PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025 dengan membukukan pendapatan sebesar Rp4,3 triliun, tumbuh 10,1 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3,9 triliun.

Tak hanya pendapatan, laba bersih perseroan juga meningkat 15 persen menjadi Rp620 miliar dari Rp539 miliar pada tahun fiskal 2024. Capaian itu melampaui target internal perusahaan yang sebelumnya menetapkan pendapatan Rp4,2 triliun dan laba bersih Rp600 miliar.

Meski begitu, Direktur Utama IMPC, Haryanto Tjiptodihardjo mengatakan, kondisi geopolitik global saat ini memberikan tekanan terhadap harga komoditas serta meningkatkan ketidakpastian pasar, sehingga prospek usaha pada 2026 diperkirakan semakin menantang.

“Menyikapi kondisi tersebut, manajemen akan terus memperkuat efisiensi operasional serta mengambil langkah yang cermat dan adaptif guna untuk menghadapi berbagai tantangan sekaligus menjaga kinerja perusahaan tetap solid,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Meski demikian, perseroan tetap mempertahankan target kinerja tahun 2026 dengan membidik pendapatan sebesar Rp5,1 triliun serta laba bersih di atas Rp700 miliar. Untuk kuartal I-2026, perusahaan menargetkan pendapatan berada pada kisaran Rp1,1 triliun hingga Rp1,2 triliun.

Dari sisi profitabilitas, laba kotor perseroan sepanjang 2025 mencapai Rp1,7 triliun, meningkat dari Rp1,5 triliun pada tahun sebelumnya. Margin laba kotor juga naik tipis dari 39,4 persen menjadi 39,5 persen.

Sementara itu, laba usaha tercatat sebesar Rp848 miliar atau tumbuh 6,8 persen dibandingkan Rp795 miliar pada 2024. Margin laba bersih juga membaik dari 13,9 persen menjadi 14,5 persen.

Pada periode yang sama, EBITDA perseroan mencapai Rp1 triliun, meningkat 8,7 persen dari Rp949 miliar. Rasio utang terhadap EBITDA turun signifikan dari 1,4 kali menjadi 0,6 kali, menunjukkan struktur keuangan yang semakin sehat.

Adapun rasio EBITDA terhadap beban bunga pada 2025 tercatat 13,2 kali, sedikit lebih rendah dibandingkan 14,5 kali pada tahun sebelumnya, namun masih mencerminkan kemampuan perusahaan yang kuat dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA - Novelis Eka Kurniawan bakal meluncurkan karya baru tahun ini. Penulis peraih Prince Claus Award pada 2018 itu akan merilis novel bertajuk Coreng Hitam, yang dijadwalkan terbit setelah Idulfitri.

Coreng Hitam merupakan novel Eka setelah sebelumnya menerbitkan Anjing Mengeong Kucing Menggonggong (AMKM) pada 2024. Novel setebal lebih dari 500 halaman ini sudah dipersiapkan Eka sejak satu dekade silam.

Eka menjelaskan novel ini mengeksplorasi tema yang berbeda dari karya-karya sebelumnya. Salah satu bocorannya, kisah dalam novelnya tetap berkaitan dengan konteks negara dan masyarakat Indonesia.

Tema utama novel ini adalah dunia anak-anak dan cara mereka berpikir. Premisnya berangkat dari pertanyaan "what if". Namun, anak-anak yang digambarkan bukan sepenuhnya berada dalam pengawasan orang tua.

"Bagaimana jika anak-anak memiliki pikiran sendiri yang bisa mempengaruhi sebuah komunitas?" katanya dalam acara jumpa media, Selasa (10/3/26), di Jakarta.

Berbeda dengan beberapa karya sebelumnya yang acap menyinggung sejarah, novel ini mengambil latar urban dengan waktu kontemporer. Meski begitu, dunia anak-anak dalam cerita tetap berada di ruang sosial yang keras dan kompleks.

Eka menegaskan bahwa struktur cerita tidak dirancang secara kaku. Sebagian anak-anak tinggal di rumah dan sekolah, namun tetap relatif bebas dari pengawasan orang tua. Momen inilah yang memberi ruang bagi karakter untuk bertindak dan berpikir sendiri.

Salah satu konflik yang diungkap lahir dari interaksi anak-anak di satu titik sosial, seperti pasar atau sekolah. "Dengan begitu banyak karakter, dengan banyak anak-anak di satu titik perjalanan, saya merasa lebih mudah menyimpan mereka di satu tempat," ujarnya.

Mirna Yulistianti, Editor Senior Bidang Sastra di GPU, mengatakan Coreng Hitam merupakan hasil eksplorasi Eka yang dilakukan cukup lama. Draft awal naskah ini dibuat pada 2016 hingga pengembangan tema baru dan persiapan bonus pre-order.

Mirna menekankan, dalam novel terbarunya, Eka akan mengeksplorasi tema-tema yang menantang. "Tema-tema karya Eka memang selalu menggugat pembacanya, bahkan kadang-kadang disalahartikan oleh pembaca. Begitupun novel terbarunya," katanya.

Eka Kurniawan adalah salah satu penulis Indonesia yang karya-karyanya sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Novelnya yang sudah terbit antara lain Cantik Itu Luka (2002), Lelaki Harimau (2004), Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas (2014), dan O (2016).

Selain menulis sastra, dia juga menerbitkan kumpulan cerita pendek Sumur (2021), kumpulan esai Tragedi Komediku (2023), serta menulis beberapa skenario, salah satunya Monster Pabrik Rambut, yang tayang di Berlinale 2026.

menarik masyarakat menggunakan angkutan umum dengan menyediakan sistem pelayanan angkutan umum yang lebih baik

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan mendorong penggunaan kendaraan umum di Manado melalui peluncuran layanan Teman Bus atau Buy The Service (BTS) yang dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi massal perkotaan secara aman, nyaman dan terjangkau.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhuhungan Darat Kemenhub Muiz Thohir mengatakan, pihaknya berkomitmen mewujudkan angkutan massal perkotaan yang menjawab kebutuhan layanan transportasi masyarakat di kota - kota besar.

"Kehadiran Trans Manado dengan dengan skema Buy The Service yang secara resmi mulai beroperasi di akhir tahun 2025 diharapkan dapat menjadi pilihan baru masyarakat dalam melakukan mobilitas," kata Muiz saat peluncuran dan uji coba pengoperasian bus dalam rangka Program Pengembangan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan dengan Skema Buy The Service (BTS) di Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagaimana keterangan di Jakarta, Senin.

Muiz menuturkan Layanan Trans Manado nantinya akan melayani dua Koridor yaitu Terminal Malalayang sampai Pelabuhan Manado dan Pelabuhan Manado sampai Bandara Samratulangi.

Dua koridor itu merupakan rute yang menyatukan beberapa simpul transportasi yang akan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang baik bagi masyarakat Kota Manado.

Trans Manado dilengkapi dengan fasilitas intelligent transport system sebagai wujud kemajuan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan pelayanan angkutan perkotaan.

"Hal ini akan memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat berupa kemudahan akses informasi dan pengaduan layanan angkutan perkotaan, tracking system posisi bus," ujarnya.

Di samping itu, terdapat juga kemudahan sistem pengumpulan dan pengolahan data serta pengawasan dan pengendalian operasional bus bagi pemerintah dan manajemen pengelola serta operator angkutan umum.

Kehadiran Trans Manado sebagai program pengembangan angkutan perkotaan berbasis jalan merupakan sinergi antara Ditjen Perhubungan Darat dengan Pemerintah Kota Manado sebagai salah satu upaya menjalankan amanah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Kami bersinergi dalam rangka menjamin tersedianya layanan angkutan umum yang dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan sehingga tersedianya layanan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat," jelas Muiz.

Ia menambahkan berdasarkan pengalaman implementasi di kota - kota lain, keberhasilan Program Pengembangan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan dengan skema BTS di Kota Manado juga perlu didukung dengan push and pull policy.

"Kebijakan ini berupaya untuk mendorong masyarakat meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi dengan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan menarik masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dengan menyediakan sistem pelayanan angkutan umum yang lebih baik dan menarik bagi masyarakat," terangnya.

Ia menegaskan layanan itu merupakan stimulus dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dengan harapan Pemerintah Kota Manado dapat secara konsisten mempersiapkan dan melaksanakan peran dan tanggung jawabnya.

"Di antaranya melaksanakan sosialisasi dan mitigasi risiko serta melakukan reformasi angkutan perkotaan eksisting," beber Muiz.

Kemudian, lanjutnya, secara bertahap atau sekaligus dalam waktu paling lama tiga tahun menerima pengalihan program itu dan melanjutkan pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian layanan angkutan perkotaan berbasis jalan di Kota Manado.

"Kami sampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Manado untuk kolaborasi ini dan kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta adanya rasa memiliki terhadap layanan ini," kata Muiz.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia -Pemerintah menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional untuk mengenang jasa para pahlawan dalam berbagai tahap sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk ikut memeriahkan penghargaan bagi para pahlawan, netizen RI bisa menggunakan twibbon Hari Pahlawan Nasional 10 November 2025 di akun media sosial seperti IG, FB hingga X.

Pemilihan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional adalah untuk menandai momen sejarah pertempuran besar 10 November 1945 di Surabaya. Para pejuang Indonesia pada saat itu bertempur dengan tentara Inggris untuk mempertahankan Surabaya.

Hari Pahlawan 2025 mengangkat tema Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan. Tema ini menjadi refleksi bahwa perjuangan pahlawan tidak berhenti di masa lalu, tetapi akan dilanjutkan oleh generasi kini melalui aksi nyata yang berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat.

Simak kumpulan 10 link twibbon gratis Hari Pahlawan 2025 dengan berbagai desain seperti dilansir dari Twibbonize:

1. Link twibbon Hari Pahlawan 10 November 2025

2. Link twibbon Memperingati Hari Pahlawan

3. Link twibbon Twibbon Kompetisi Akademik Hari Pahlawan 2025

4. Link twibbon Hari Pahlawan Terbaru

5. Link twibbon Selamat Hari Pahlawan

6. Link twibbon TPP Hari Pahlawan 2025

7. 
   

8. Link twibbon Hari Pahlawan Nasional

9. Link twibbon Hari Pahlawan Nasional

10. Link twibbon Hari Pahlawan Nasional Versi 2

Cara Memasang Twibbon di HP dan Whatsapp

Setelah memilih salah satu link Twibbon Hari Pahlawan Nasional di atas, berikut cara memasang Twibbon di HP dan Whatsapp:

1. Setelah membuka link Twibbon yang dipilih, klik "Pilih Foto".

2. Cari foto yang di galeri desktop atau HP, lalu tekan "Ok".

3. Foto akan muncul di Twibbon. Sesuaikan posisi foto.

4. Terakhir, klik "Download" untuk menyimpan di galeri.

5. Twibbon akan tersimpan di galeri.

(dag/dag)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia- Sovereign Wealth Fund (SWF) terus berevolusi mengikuti kebutuhan jaman. Jika dulu hanya mengandalkan suntikan modal dari pemerintah, kini sejumlah SWF mulai aktif mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk lewat penerbitan obligasi.

Istilah "sovereign wealth fund" baru diciptakan pada tahun 2005, namun dana kekayaan negara telah ada setidaknya sejak tahun 1950-an. Pada bentuk awalnya, SWF sering dimulai sebagai dana stabilisasi komoditas.

Kuwait Investment Authority (KIA) yang didirikan pada 1953 merupakan salah satu SWF awal yang digunakan untuk mengelola kekayaan minyak Kuwait yang saat itu sedang berkembang pesat.

KIA didirikan untuk mengelola surplus pendapatan minyak dan mempersiapkan negara menghadapi era pasca-minyak. Dana ini menggunakan pendapatan dari ekspor minyak untuk diinvestasikan ke luar negeri, dengan tujuan mendiversifikasi ekonomi Kuwait dan melindungi generasi mendatang.

Sejak lahir pada 1950an, SWF sudah berkembang pesat. SWF kini berperan dalam diversifikasi aset, peningkatan imbal hasil cadangan devisa, hingga pembiayaan masa depan.

Jika pada tahun 2000, SWF mengelola aset senilai US$ 1,2 triliun, tetapi jumlah itu melonjak lebih dari 11 kali lipat menjadi US$12-13 triliun per pertengahan 2025.

SWF Melebarkan Strategi Pendanaan

Seiring perkembangan jaman dan kebutuhan, SWF pun melebarkan strategi pendanaan. Bila dulu sumber pendanaan SWF berasal dari pendapatan sumber daya alam tetapi kini banyak yang memanfaatkan obligasi sebagai salah satu instrumennya.

Pembiayaan melalui obligasi ini memungkinkan dana tumbuh lebih besar dan meningkatkan kapasitas investasinya, sehingga SWF lebih fleksibel dalam melakukan ekspansi portofolio.

Temasek Holdings (Singapura) menjadi salah satu yang pertama kali aktif menerbitkan obligasi melalui Global Medium Term Note (GMTN) Programme sejak 2005. Temasek menggunakan instrumen obligasi ini untuk mendiversifikasi pendanaan, bukan hanya mengandalkan modal pemerintah.

Setelah Temasek, barulah disusul SWF lain seperti Mubadala (UAE) yang menerbitkan obligasi pada akhir 2000-an.

Pendanaan dengan bond memungkinkan SWF memperoleh modal tambahan di luar pemerintah. Partisipasi SWF di pasar obligasi baik sebagai penerbit maupun investo rmendorong pertumbuhan dan pendalaman pasar obligasi domestik.

Kehadiran SWF memberikan benchmark serta meningkatkan kepercayaan investor lain, sehingga pasar keuangan lokal menjadi lebih likuid, stabil, dan mampu menyediakan sumber pendanaan alternatif bagi sektor publik maupun swasta.

Beirkut beberapa SWF yang aktif menerbitkan obligasi:

Temasek Singapura

Temasek adalah lembaga investasi milik pemerintah Singapura yang telah berdiri sejak 1974.

Temasek awalnya ditugaskan mengelola aset strategis Singapura di sektor transportasi, telekomunikasi, dan keuangan, sebelum berkembang menjadi lembaga investasi global dengan portofolio yang terdiversifikasi.

Temasek pertama kali menerbitkan surat utang pada 21 September 2005 senilai US$1,75 miliar dengan tenor 10 tahun dan kupon 4,5%. Penerbitan perdana ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan investasi, melainkan juga untuk membangun rekam jejak kredit langsung di pasar global serta memperluas basis investor..

Melansir dari situs resmi Temasek, hingga 31 Maret 2025, Temasek memiliki total outstanding senilai US$20,2 miliar untuk Temasek Bonds dan US$0,4 miliar untuk Euro Commercial Paper (ECP). Obligasi tersebut memiliki rata-rata jatuh tempo tertimbang lebih dari 18 tahun, sementara ECP di atas dua bulan. Temasek hingga kini berhasil mempertahankan peringkat kredit AAA dari S&P dan Moody's.

Adapun penerbitan terakhir dilakukan pada 20 Agustus 2025 yang terdiri dari surat utang senilai US$750 juta fixed rate tenor 2 tahun dengan kupon 3,75%, dan US$750 juta floating rate tenor 2 tahun dengan acuan SOFR + 38 basis poin. Strategi dual-tranche ini dinilai memberikan fleksibilitas pendanaan sekaligus mengantisipasi volatilitas pasar global.

Pages

Next