REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – KAI Commuter menyampaikan adanya kendala operasional perjalanan Commuter Line Rangkasbitung pada Senin (4/5/2026) sore. Kendala tersebut disebabkan adanya percikan api di tiang Listrik Aliran Atas (LAA).

“Untuk keselamatan perjalanan Commuter Line dan jaringan LAA, untuk sementara aliran listrik LAA dimatikan,” jelas Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan.

Lebih lanjut, Leza menambahkan bahwa pemadaman jaringan LAA ini menyebabkan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung lintas Pondok Ranji–Sudimara untuk sementara tidak dapat dilalui mulai pukul 16.30 WIB.

Saat ini, petugas terkait sedang melakukan penanganan dan berbagai upaya untuk segera menormalisasi perjalanan Commuter Line di lokasi yang sedang diguyur hujan.

KAI Commuter juga menyampaikan permohonan maaf atas kendala operasional ini serta keterlambatan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung pada sore hari. Untuk menekan keterlambatan, KAI Commuter melakukan rekayasa perjalanan pada lintas tersebut.

“Untuk sementara, perjalanan Commuter Line dari arah Rangkasbitung/Parung Panjang hanya sampai Stasiun Serpong, sedangkan dari arah Tanah Abang hanya sampai Stasiun Kebayoran,” jelas Leza.

KAI Commuter mengimbau kepada seluruh pengguna untuk selalu mengutamakan keselamatan dan mengikuti arahan petugas di stasiun. Untuk pembaruan informasi perjalanan Commuter Line dapat diakses melalui aplikasi C-Access dan akun media sosial resmi KAI Commuter.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno meminta pemisahan jalur operasional kereta api jarak jauh (KAJJ) dan KRL harus menjadi prioritas. Djoko menyebut KRL dan kereta antarkota memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental.

“Proyek double-double track (DDT) baru Manggarai sampai Bekasi. Bekasi-Cikarang belum. Belum dianggarkan, duitnya dari mana,” ujar Djoko saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Djoko menyampaikan penyelesaian proyek jalur rel dwiganda Bekasi-Cikarang tidak hanya penting untuk meningkatkan kapasitas, tetapi juga keselamatan. Dalam jangka menengah, kata dia, konsep ini perlu diperluas seiring dengan pengembangan layanan KRL ke wilayah yang lebih jauh.

“Selama pemisahan belum sepenuhnya terwujud, pengaturan kecepatan dan jarak antarkereta harus memberikan margin keselamatan yang memadai. Konsekuensinya, kapasitas rel akan berkurang dan jadwal perjalanan kereta api perlu direvisi,” kata Djoko.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengaku bakal melakukan evaluasi pascainsiden kereta di Stasiun Bekasi Timur. Dudy menyebut salah satu yang menjadi perhatian ialah pembangunan jalur rel dwiganda atau double-double track (DDT) Manggarai-Cikarang.

“Oh iya tentunya, sebagai bagian dari evaluasi kami, DDT itu, termasuk juga mengenai elektrifikasi, sudah merupakan bagian dari evaluasi kami terhadap layanan kereta api, khususnya KRL,” ujar Dudy di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno meminta pemisahan jalur operasional kereta api jarak jauh (KAJJ) dan KRL harus menjadi prioritas. Djoko menyebut KRL dan kereta antarkota memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental.

“Proyek double-double track (DDT) baru Manggarai sampai Bekasi. Bekasi-Cikarang belum. Belum dianggarkan, duitnya dari mana,” ujar Djoko saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Djoko menyampaikan penyelesaian proyek jalur rel dwiganda Bekasi-Cikarang tidak hanya penting untuk meningkatkan kapasitas, tetapi juga keselamatan. Dalam jangka menengah, kata dia, konsep ini perlu diperluas seiring dengan pengembangan layanan KRL ke wilayah yang lebih jauh.

“Selama pemisahan belum sepenuhnya terwujud, pengaturan kecepatan dan jarak antarkereta harus memberikan margin keselamatan yang memadai. Konsekuensinya, kapasitas rel akan berkurang dan jadwal perjalanan kereta api perlu direvisi,” kata Djoko.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengaku bakal melakukan evaluasi pascainsiden kereta di Stasiun Bekasi Timur. Dudy menyebut salah satu yang menjadi perhatian ialah pembangunan jalur rel dwiganda atau double-double track (DDT) Manggarai-Cikarang.

“Oh iya tentunya, sebagai bagian dari evaluasi kami, DDT itu, termasuk juga mengenai elektrifikasi, sudah merupakan bagian dari evaluasi kami terhadap layanan kereta api, khususnya KRL,” ujar Dudy di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, Nanang Kurniawan (43 tahun), warga Babelan, Bekasi, hampir setiap hari melintasi perlintasan kereta atau perlintasan sebidang di Jalan Ampera, Bekasi. Perlintasan sebidang itu menjadi jalur penting bagi warga untuk melintasi jalur kereta dari Jalan Ir H Juanda, Bekasi, menuju kawasan Durenjaya dan sebaliknya.

“Saya rutin lewat sini setiap pagi karena mengantar istri kerja,” ujarnya.

Nanang tak menyangka peristiwa kecelakaan besar bakal terjadi pada Senin (27/4/2026) malam tak jauh dari persimpangan itu. Kereta rel listrik (KRL) Commuterline yang berhenti di Stasiun Bekasi Timur ditabrak oleh KA Argo Bromo Anggrek tujuan Surabaya. Hingga berita ini ditulis, korban jiwa akibat peristiwa tersebut mencapai 14 orang.

Perlintasan kereta Ampera diduga terkait dengan kecelakaan tersebut. Sebelum terjadi tabrakan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek, terjadi peristiwa taksi Green SM tertempel KRL yang menuju arah Jakarta. Saksi menyebutkan, taksi listrik itu mogok di tengah perlintasan kereta.

Nanang mengatakan, peristiwa kecelakaan di perlintasan itu tergolong jarang. Sebelum peristiwa Senin malam, dia mengingat kecelakaan terakhir terjadi sekitar dua tahun lalu. Kala itu, satu unit truk tertemper kereta akibat terhenti di tengah perlintasan.

Nanang yang sehari-hari menunggu istrinya bekerja di dekat perlintasan itu mengatakan, pos perlintasan sebidang Ampera merupakan inisiatif warga setempat. Tujuannya untuk mengatur lalu lintas kendaraan dan menginformasikan jika ada kereta yang akan lewat.

Berdasarkan pantauan Republika, palang perlintasan yang digunakan warga berupa sebilah bambu panjang. Jika ada kereta akan melintas, penjaga palang pintu akan memasang bambu tersebut untuk menghalangi kendaraan melintas. Sehari setelah kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, perlintasan sebidang itu sudah kembali ramai.

Ketika ditanya apakah khawatir dengan kondisi perlintasan tersebut, Nanang mengaku warga sekitar sudah terbiasa. Yang terpenting, ujar Nanang, jika petugas palang pintu sudah mengeluarkan larangan melintas, pengendara harus patuh.

“Memang ada saja sesekali yang bandel melintas walaupun perlintasan sudah ditutup,” kata Nanang.

Terkait rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan flyover di perlintasan sebidang, Nanang menyambut hal itu secara positif. Menurutnya, hal itu dapat membuat warga lebih aman saat melintasi rel kereta.

“Lebih bagus kalau bisa ada flyover. Mungkin lebih aman juga,” kata Nanang.

Senada dengan Nanang, Nurjanah (40), warga Jalan Ampera, juga mendukung pembangunan flyover di perlintasan tersebut.

“Ya, kalau pemerintah berencana seperti itu, kita sebagai warga mendukung,” ujarnya.

Nurjanah mengatakan, perlintasan sebidang itu sudah ada sejak ia masih kanak-kanak. Dia berharap kejadian kecelakaan tidak terulang lagi di kawasan tersebut.

“Termasuk juga mudah-mudahan tidak ada lagi kecelakaan kereta,” ungkap Nurjanah.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menata ulang kawasan Kota Tua dengan mengaktifkan kembali jalur kereta api di Jakarta Utara sehingga bisa menghubungkan kawasan Kota Tua, JIS hingga Tanjung Priok.

Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Kamis (9/4/2026). Pramono mengatakan dirinya telah melakukan komunikasi dengan Direktur Utama PT KAI.

"Mudah-mudahan tahun ini itu sudah bisa selesai kurang lebih lintasan lama tapi dibuat listrik yang dulu tidak pernah termanfaatkan lewat Kota Tua kemudian ke Tanjung Priok dan sebagainya," katanya di Balai Kota DKI Jakarta.

Dia menyebutkan bahwa kawasan Kota Tua akan menjadi Transit Oriented Development (TOD) sehingga dapat terhubung dengan Mass Rapid Transit (MRT) yang ditargetkan rampung pada tahun 2029.

Penataan ulang transportasi ini tidak lepas dari Kota Tua sebagai objek wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Oleh karenanya, konektivitas transportasi umum memiliki peran sentral.

Dia menegaskan bahwa proyek ini bukan pembangunan baru, melainkan memanfaatkan jalur kereta non listrik yang diubah sehingga dapat dilalui kereta listrik.

"Ini bukan pembangunan baru, tetapi pemanfaatan dari kereta yang non listrik menjadi listrik dan itu akan secara signifikan merubah tentang transportasi di utara," ucapnya.

Pramono menyebut untuk proyek jalur kereta yang menghubungkan ke JIS direncanakan rampung pada bulan Mei 2026. Menurutnya, jalur tersebut menjadi kado bagi Jakarta di bulan Juni.

"Tidak kalah pentingnya adalah pada bulan Mei ini, bulan depan mudah-mudahan KRL untuk JIS juga sudah selesai, sehingga dengan demikian bulan Juni menjadi ulang tahun kado ulang tahun untuk Jakarta orang yang akan menonton ke JIS akan menjadi jauh lebih mudah," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter menyampaikan bahwa rencana kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL) senilai Rp500 masih dalam kajian dan mempertimbangkan daya beli masyarakat.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menuturkan, sejatinya wacana kenaikan tarif bukanlah hal baru. Namun, dirinya menekankan bahwa hal tersebut masih dalam kajian intensif bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

“Jadi kalaupun nanti apa pun hasil dari kajian, tentunya ini tetap akan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat. Jadi fokus utama kita sekarang adalah peningkatan pelayanan dulu,” ujarnya dalam konferensi pers di Hall Stasiun Juanda, Rabu (11/3/2026).

Sekalinya ada penyesuaian tarif pun, menurutnya hal tersebut akan disampaikan oleh pemerintah.

Mengingat, operasional KRL turut menggunakan subsidi berupa Public Service Obligation (PSO) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, Direktur Utama KCI Mochamad Purnomosidi menuturkan terdapat sejumlah opsi untuk mengarahkan subsidi menjadi tepat sasaran dan demi menekan subsidi pemerintah yang sudah semakin besar dan terbatas.

Kenaikan tarif KRL atau pengoperasian kereta prioritas menjadi dua pilihan yang masuk dalam agenda utama KCI tahun 2026.

"Kasihan pemerintah lah, kan begitu. Nah kami lagi cari-cari apakah tarifnya kami naikkan atau mungkin nanti ada kereta yang prioritas begitu," ujarnya saat ditemui di Commuterline Hall, Senin (9/3/2026).

Misalnya, menghidupkan kembali skema perjalanan kereta yang berhenti hanya pada stasiun-stasiun tertentu dengan demand yang tinggi.

KRL prioritas alias komersial juga akan dipatok dengan harga yang lebih tinggi untuk menutup atau mengurangi subsidi dari pemerintah, tanpa mengganggu operasional KRL yang sudah ada.

Meski demikian, dirinya tidak menutup kemungkinan adanya opsi selain kenaikan tarif dan pengoperasian KRL prioritas untuk menekan subsidi.

Purnomosidi menyampaikan, saat ini rencana tersebut masih dalam kajian bersama Kementerian Perhubungan dan belum dapat dipastikan kapan implementasinya. Namun, dirinya memastikan solusi dari isu tersebut dapat rampung pada tahun ini.

"Itu lagi kami godok, karena tidak segampang itu. Kami perlu diskusi dengan YLKI dan izin Kemenhub. Targetnya bisa tahun ini," tambahnya.

Sebelumnya pun dalam dokumen Buku Nota Keuangan RAPBN 2025 yang lalu tercantum rencana kebijakan subsidi KRL berdasarkan NIK. Pasalnya subsidi APBN 2025 ialah Rp7,96 triliun atau naik 0,9% dibandingkan dengan anggaran 2024 yang tercatat senilai Rp7,88 triliun.

Dalam outlook tahun anggaran 2025, subsidi PSO kereta diperkirakan akan mencapai Rp7,95 triliun. Kemudian pada 2026 subsidi pemerintah untuk kereta direncanakan mencapai Rp9 triliun.

Saat ini, masyarakat hanya mengeluarkan dana sebesar 40% dari biaya yang seharusnya dibayar setiap kali naik KRL di wilayah aglomerasi Jabodetabek.

Mengambil contoh tarif termurah, yakni Rp3.000 per perjalanan, artinya biaya sebenarnya tanpa subsidi untuk rute tersebut adalah Rp7.500. Dengan demikian, masyarakat hemat Rp4.500 per perjalanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Entitas bisnis PT Kereta Api Indonesia (Persero) yakni PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengungkap rencana penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dikucurkan untuk PT KAI senilai Rp1,8 triliun.

Direktur Utama KCI Mochamad Purnomosidi menjelaskan bahwa kucuran modal negara tersebut bakal dialokasikan untuk pembayaran pengadaan 12 trainset sepanjang tahun ini. Di mana, 12 trainset ini merupakan pengadaannya lanjutan dari total 16 trainset yang dipesan pada 2023.

"Jadi Rp1,8 triliun ini adalah PMN yang diberikan ke KAI dalam rangka untuk membayar KRL-KRL baru itu. Jadi karena 12 kereta itu datang otomatis begitu datang akan kita lakukan pembayaran," kata Purnomo dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Purnomo menambahkan, 12 trainset kereta itu dibidik akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun tepatnya pada Juni 2026.

Nantinya, 12 trainset itu akan dioperasikan untuk menunjang operasional Kereta Rel Listrik (KRL) lin Cikarang (blue line) dan lin Bogor (red line).

Untuk diketahui sebelumnya, suntikan modal dari negara tersebut sebagaimana tercantum dalam Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51/2025 tentang penambahan PMN ke dalam modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam rangka pelaksanaan penugasan oleh KAI.

Adapun, 12 trainset baru itu sepenuhnya diproduksi oleh PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA.

Sebelumnya, Public Relations Manager KAI Commuter Leza Arlan menjelaskan, PMN tersebut bukanlah untuk pengadaan trainset atau rangkaian gerbong kereta baru lagi ataupun pengadaan kereta sebagaimana permintaan Prabowo Subianto.

"Tidak termasuk [30 trainset permintaan Prabowo]. Ini masih masuk di PMN pengadaan sarana KRL sebelumnya,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (21/1/2026).

Leza menuturkan, sebelumnya KAI Commuter telah berencana melakukan pengadaan kereta dari China, yakni CRRC Sifang, dan PT INKA. Kereta impor dari China seluruhnya telah datang yang berjumlah 11 trainset. Sementara dari PT INKA baru hadir empat trainset dari rencana 16 trainset.

Dengan demikian, jumlah sarana baru yang telah beroperasi dari replacement KRL yang dikonservasi sebanyak 15 trainset, terdiri dari CLI-125 (CRRC) 11 trainset dan CLI-225 (INKA) 4 trainset.

Bisnis.com, JAKARTA — Entitas bisnis PT Kereta Api Indonesia (Persero) yakni PT Kereta Commuter Indonesia atau KCI memastikan tarif kereta rel listrik (KRL) tidak akan mengalami kenaikan sepanjang tahun ini.

Direktur Utama KCI, Mochamad Purnomosidi menjelaskan bahwa hingga saat ini rencana mengerek tarif KRL itu masih dalam tahapan pengkajian.

"Sementara kita belum [berencana menaikkan] ya. Kita masih melakukan evaluasi dan melakukan kajian dengan para konsultan dan dengan pemerintah," kata Purnomo dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Kendati demikian, Purnomo memberi sinyal bahwa rencana untuk menyesuaikan tarif KRL memang telah ada. Hal itu dilakukan dalam rangka mengurangi beban subsidi yang saat ini ditanggung pemerintah.

"Jadi belum ada rilis rencana kapan, karena ternyata begitu dibahas kemudian dipresentasikan cukup ketat juga diskusinya. Jadi akhirnya masih akan dilakukan peninjauan dari sisi yang lain," pungkasnya.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah mengucurkan anggaran senilai Rp1,7 triliun setiap tahunnya untuk membayar subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek pada 2025.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa masyarakat hanya mengeluarkan dana sebesar 40% dari biaya yang seharusnya dibayar setiap kali naik KRL di wilayah aglomerasi Jabodetabek.

“Pemerintah menyubsidi sekitar 60% dari harga tiket KRL Jabodetabek. Anggaran yang kami sediakan untuk subsidi tersebut adalah sekitar Rp1,7 triliun per tahun,” tuturnya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025).

Mengambil contoh tarif termurah, yakni Rp3.000 per perjalanan, artinya biaya sebenarnya tanpa subsidi untuk rute tersebut adalah Rp7.500. Dengan demikian, masyarakat hemat Rp4.500 per perjalanan.

IDXChannel - Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengungkapkan sejumlah rencana elektrifikasi jaringan kereta api (KA) di Pulau Jawa, mencakup elektrifikasi KA feeder maupun KA lokal.

Darmawan mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk elektrifikasi KA Feeder Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Proyek ini ditargetkan akan mempercepat waktu tempuh dibandingkan penggunaan tenaga diesel.

"Kami melakukan kerja sama dengan KAI, di mana sedang direncanakan elektrifikasi kereta api. Kalau Bapak Ibu menggunakan Kereta Cepat Jakarta–Bandung, kemudian feeder-nya masih menggunakan diesel, ini akan segera kami ubah menjadi kereta listrik. Kami menyediakan listriknya," kata Darmawan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (20/11/2025).

Selain itu, Darmawan juga mengungkapkan rencana elektrifikasi untuk jaringan kereta lokal seperti di Cikampek, Surabaya, dan Bandung.

Langkah ini merupakan upaya mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan beralih ke energi listrik.

Dia melanjutkan, kerja sama dengan PT KAI juga mencakup peningkatan daya listrik untuk rangkaian KRL Tanah Abang–Rangkasbitung.

Peningkatan daya ini akan memangkas headway dari sebelumnya 30 menit menjadi hanya 3–4 menit.

"Kalau ada yang menggunakan (KRL) dari Tanah Abang sampai ke Rangkasbitung, saat ini headway-nya sekitar 30 menit. Nanti hanya akan menjadi 3–4 menit. Karena keretanya juga sudah sangat penuh, sehingga perlu tambah daya," katanya.

"Hal ini merupakan upaya kami agar kereta api di Indonesia lebih efisien dalam penggunaan BBM dan beralih ke listrik. Kemudian untuk PLN sendiri akan ada peningkatan penjualan," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Selasa (04/11), mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto naik KRL rute Manggarai-Tanah Abang untuk menghadiri peresmian "wajah baru" Stasiun Tanah Abang, hingga pemerintah akan memberikan diskon tarif tol periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

Tumpangi KRL, Prabowo bangga layanan kereta setara Eropa

Presiden RI Prabowo Subianto merasa bangga dengan capaian perkembangan layanan operasional kereta rel listrik atau KRL, yang disebut tidak kalah dengan infrastruktur transportasi serupa di Eropa.

Hal itu disampaikan Kepala Negara saat berbagi pengalamannya naik KRL rute Manggarai-Tanah Abang, Jakarta, Selasa, untuk menghadiri peresmian "wajah baru" Stasiun Tanah Abang.

Baca selengkapnya di sini

Diresmikan Prabowo, Stasiun Tanah Abang bisa layani 380 ribu orang

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa kapasitas Stasiun Tanah Abang Jakarta yang baru disegarkan kini dapat melayani dan mengakomodasi penumpang dengan total sebanyak 380 ribu orang dari semula hanya 141 ribu orang

Baca selengkapnya di sini

BP Tapera: Realisasi FLPP capai 213.630 unit rumah hingga 3 November

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 3 November mencapai 213.630 unit rumah atau senilai Rp26,51 triliun.

Baca selengkapnya di sini

Jepang tertarik tanam modal bangun IKN hijau dan berkelanjutan

Jepang tertarik menanam modal dan berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang hijau dan berkelanjutan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Baca selengkapnya di sini

Menteri PU pastikan ada diskon tarif tol periode Natal dan Tahun Baru

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pemerintah akan kembali memberikan diskon tarif tol pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Deddy Herlambang, skeptis terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan membangun sistem perkeretaapian nasional sebagai salah satu fokus utama kebijakan pemerintahannya. Deddy menyampaikan keraguannya tersebut dengan menyoroti ketimpangan alokasi anggaran terhadap sektor transportasi publik seperti kereta api.

“Sejak Orde Baru, pembangunan perkeretaapian selalu dianaktirikan. Makanya pengembangan kereta itu terlambat, tapi untuk jalan tol seperti dianakemaskan,” ujar Deddy saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Deddy menyampaikan, kucuran dana sebesar Rp 5 triliun untuk penambahan jumlah KRL masih jauh dari kata cukup dalam membenahi sektor perkeretaapian nasional. Ia membandingkan perlakuan pemerintah terhadap industri otomotif, baik yang konvensional maupun kendaraan listrik.

Deddy mengatakan, kebijakan subsidi BBM maupun subsidi mobil listrik kontradiktif dengan upaya mendorong penggunaan transportasi publik. Ia menilai kebijakan-kebijakan tersebut justru membuat volume kendaraan pribadi tidak terkontrol, serta meningkatkan kemacetan, emisi, dan angka kecelakaan di jalan raya.

“Jadi kalau Rp 5 triliun menurut saya masih kurang banyak, orang subsidi mobil listriknya banyak banget. Kok mudah sekali kasih subsidi untuk industri otomotif, tapi kalau kereta api banyak perhitungan, ribut sana-sini, padahal itu untuk kepentingan orang banyak,” ucap Deddy.

Oleh karena itu, Deddy menyarankan Prabowo menggunakan konsep transit demand management melalui skema push dan pull. Konsep tersebut menekan penggunaan kendaraan pribadi dengan berbagai cara, mulai dari menarik subsidi bagi pembelian kendaraan, menerapkan tarif parkir yang tinggi, hingga penerapan penuh sistem ganjil-genap.

“Jadi ada pengendalian pembatasan kendaraan pribadi yang disertai dengan penyediaan transportasi publik seperti KRL, TransJakarta, LRT, dan MRT,” sambung Deddy.

Deddy mendorong pemerintah belajar dari Hong Kong yang menerapkan electronic road pricing (ERP) serta tarif parkir yang mahal. Ia menyampaikan bahwa 92 persen mobilitas warga Hong Kong menggunakan transportasi publik.

“Padahal PDB orang Hong Kong itu tiga–empat kali di atas kita. Kalau Malaysia itu sekitar 40 persen (menggunakan transportasi publik), Singapura sampai 50–60 persen, kita masih di bawah 10 persen,” kata Deddy.

KOMPAS.com - Peran PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter kian meluas, bukan hanya sebagai sarana transportasi andalan masyarakat Jabodetabek, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru di wilayah aglomerasi.

Melalui peningkatan volume pengguna dan konektivitas antarmoda yang semakin kuat, layanan kereta listrik ini terbukti mempercepat mobilitas, membuka akses usaha, dan menumbuhkan kantong-kantong ekonomi baru di sekitar jalur rel.

Sepanjang 2025, KAI Commuter mencatat pertumbuhan signifikan jumlah pengguna di wilayah penyangga Jabodetabek. Stasiun Cikarang misalnya, mencatat 5,52 juta pengguna Commuter Line hingga September 2025, naik 8,7 persen dibanding periode yang sama pada 2024.

Stasiun Tambun juga mengalami kenaikan hingga 11,1 persen dengan total 3,54 juta pengguna. Sementara itu, Stasiun Tigaraksa naik 7,3 persen menjadi 2,91 juta pengguna, dan Stasiun Rangkasbitung tumbuh 6,3 persen dengan total 3,50 juta pengguna.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyampaikan bahwa meningkatnya jumlah pengguna di wilayah penyangga mencerminkan semakin kuatnya integrasi kawasan Jabodetabek.

“Commuter Line kini bukan sekadar transportasi harian, tetapi telah menjadi bagian penting dalam pergerakan ekonomi masyarakat di kawasan aglomerasi,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (21/10/2025).

Karina menambahkan, harga tiket yang terjangkau membantu menekan biaya mobilitas masyarakat, sekaligus mendorong efisiensi ekonomi perkotaan.

Pertumbuhan ini juga diikuti dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di sekitar jalur rel. Wilayah seperti Cikarang, Tambun, dan Rangkasbitung kini berkembang pesat di sektor ritel, hunian, dan usaha kecil.

Pemerintah turut mendukung dengan pembangunan fasilitas pendukung seperti Underpass Stasiun Tambun dan Stasiun Cibitung, yang meningkatkan akses dan kenyamanan pengguna transportasi publik.

Sementara itu, Stasiun Pondok Rajeg yang beroperasi kembali sejak Oktober 2024 kini menunjukkan peran pentingnya bagi masyarakat Depok dan sekitarnya. Dalam setahun, jumlah perjalanan Commuter Line di stasiun ini meningkat dari 24 menjadi 32 perjalanan per hari, dengan volume pengguna naik 50 persen menjadi 42.000 orang per bulan.

Aktivitas ekonomi di sekitar stasiun pun meningkat, ditandai dengan tumbuhnya usaha kecil dan pembangunan perumahan baru.

Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan mengatakan, transportasi berbasis rel terbukti menjadi motor pertumbuhan ekonomi wilayah.

"(Kehadiran Commuter Line) menciptakan pusat kegiatan baru, memperluas kesempatan kerja, sekaligus mengubah gaya hidup masyarakat menuju mobilitas yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan,” ucapnya.

KAI Commuter berkomitmen untuk terus memperkuat perannya melalui peningkatan layanan, digitalisasi sistem tiket, dan pengembangan integrasi antarmoda.

“Kami berharap Commuter Line terus menjadi pilihan utama masyarakat dan memberikan andil signifikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat,” tutup Leza.