Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax tidak hanya menambah biaya transportasi rumah tangga, tetapi juga berpotensi mengubah pola mobilitas masyarakat perkotaan. Namun, keterbatasan layanan transportasi umum membuat peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal diperkirakan belum terjadi secara signifikan dalam waktu dekat.

Tekanan makin nyata ketika pemerintah juga membuka wacana penyesuaian tarif Transjakarta yang selama hampir dua dekade bertahan di level Rp3.500 per perjalanan. Bagi sebagian masyarakat perkotaan, kombinasi kenaikan harga BBM nonsubsidi dan potensi kenaikan tarif angkutan umum dinilai dapat mempersempit ruang penyesuaian pengeluaran transportasi.

Ketua Forum Transportasi Jalan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pangestu B. Darmo mengatakan setiap perubahan kebijakan transportasi akan memengaruhi perilaku perjalanan masyarakat.

Menurutnya, kenaikan harga Pertamax akan langsung meningkatkan biaya mobilitas kelompok menengah sehingga masyarakat mulai menghitung ulang pilihan moda transportasi yang paling ekonomis.

Sebagaimana diketahui, PT Pertamina (Persero) memutuskan mengerek naik harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan harga Pertamax Green 95 (RON 95) juga dikerek naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pangestu berpandangan kondisi tersebut berpotensi mendorong sebagian pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum, termasuk Transjakarta. Namun, potensi perpindahan itu masih terbentur cakupan layanan yang belum menjangkau seluruh pusat kegiatan ekonomi dan kawasan permukiman.

“Dengan kondisi ini, secara umum belum tentu kenaikan Pertamax akan membuat masyarakat berpindah ke transportasi umum atau Transjakarta secara signifikan,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Pangestu menilai sebagian masyarakat tetap akan bergantung pada kendaraan pribadi karena keterbatasan akses transportasi umum. Dalam kondisi tersebut, terdapat kemungkinan sebagian pengguna Pertamax beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran transportasi.

Jika terjadi dalam skala besar, pergeseran konsumsi ini dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi oleh kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran utama program subsidi energi.

Selain itu, kenaikan harga Pertamax juga dapat mendorong sebagian pengguna mobil beralih ke sepeda motor yang lebih hemat bahan bakar. Padahal, populasi sepeda motor di Indonesia sudah mendominasi lalu lintas nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada 2025 mencapai 172,93 juta unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 145,24 juta unit atau sekitar 84% merupakan sepeda motor.

Menurut Pangestu, tren tersebut perlu diwaspadai karena berpotensi menambah kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan.

“Hal ini harus menjadi perhatian karena akan membebani jalan dan menaikkan potensi kecelakaan untuk para pengendara motor yang saat ini sudah menjadi top of traffic accident,” lanjutnya.

Transportasi Massal Belum Merata

Pangestu menilai persoalan transportasi perkotaan, khususnya di Jakarta dan wilayah penyangganya, tidak lagi bisa diselesaikan secara parsial oleh pemerintah daerah masing-masing.

Mobilitas harian jutaan komuter dari Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan membuat kebutuhan transportasi publik telah melampaui batas administratif. Karena itu, dia mendorong penguatan koordinasi antarpemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat untuk membangun sistem transportasi yang lebih terintegrasi.

Menurutnya, perbaikan konektivitas transportasi menjadi kebutuhan mendesak agar tidak menghambat aktivitas ekonomi jutaan pekerja yang setiap hari keluar-masuk Jakarta.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan kenaikan harga Pertamax sekitar 33% sejauh ini belum berdampak terhadap operasional angkutan umum.

Meski demikian, pemerintah terus mengkaji berbagai skema mitigasi apabila kenaikan biaya energi mulai memengaruhi biaya operasional sektor transportasi.

Pemerintah pada saat yang sama juga memperluas layanan transportasi massal di sejumlah daerah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

Salah satu proyek yang tengah berjalan adalah pengembangan sistem bus rapid transit (BRT) di Bandung dan Medan yang didanai pemerintah pusat. Program tersebut diharapkan dapat mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, ke transportasi umum.

Menurut Aan, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan kenyamanan, ketepatan waktu, serta pengaturan headway yang lebih baik. Pemerintah daerah juga didorong untuk mengalokasikan anggaran bagi pengembangan angkutan umum.

“Kami sudah terus mengingatkan para kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk angkutan umum, terutama di perkotaan,” tuturnya.

Meski sejumlah daerah telah mengoperasikan layanan Buy The Service (BTS) dan sistem transportasi massal lainnya, jumlahnya masih terbatas. Hingga kini, baru 42 dari 514 pemerintah daerah yang mengalokasikan APBD untuk pengembangan transportasi umum modern.

Daya Beli Kelas Menengah Tertekan

Dampak kenaikan harga Pertamax diperkirakan paling terasa bagi kelompok menengah perkotaan yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk aktivitas sehari-hari.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kenaikan harga BBM akan mengurangi porsi pendapatan yang dapat digunakan untuk konsumsi lain karena pengeluaran transportasi menjadi lebih besar.

Jika pada saat yang sama tarif transportasi umum juga naik, ruang penyesuaian keuangan rumah tangga akan makin sempit. Kondisi itu berpotensi mendorong masyarakat menunda sejumlah konsumsi nonesensial, seperti rekreasi, makan di luar rumah, atau pembelian barang tahan lama.

Menurut Yusuf, respons masyarakat tidak selalu berupa perpindahan dari Pertamax ke Pertalite. Sebagian rumah tangga kemungkinan memilih mengurangi perjalanan yang tidak mendesak, mengatur ulang waktu perjalanan, atau mencari moda transportasi yang lebih murah.

Kelompok yang paling rentan melakukan penyesuaian adalah pekerja komuter dan rumah tangga berpendapatan menengah bawah yang memiliki kebutuhan mobilitas tinggi tetapi kemampuan menyerap kenaikan biaya transportasi relatif terbatas.

“Tekanan biaya transportasi memang dapat menurunkan daya beli dalam jangka pendek dan mendorong berbagai bentuk penyesuaian perilaku masyarakat,” jelasnya.

Dalam jangka panjang, Yusuf menilai pembangunan sistem transportasi umum yang terintegrasi tetap menjadi solusi utama untuk menekan biaya mobilitas masyarakat.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, transportasi publik yang andal juga dinilai dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi kerugian ekonomi akibat kemacetan.

Pada akhirnya, kenaikan harga BBM belum tentu otomatis mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Selama akses dan kualitas layanan angkutan massal belum merata, pilihan mobilitas masyarakat akan tetap terbatas.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai sistem transportasi di Tanah Air masih menghadapi persoalan mendasar. Untuk itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas) menjadi kunci pembenahan.

Ketua Umum MTI Haris Muhammadun menyampaikan lemahnya integrasi antarmoda, tarif, hingga sistem layanan menjadi akar persoalan yang membuat transportasi nasional belum mampu berjalan efektif dan efisien.

Menurutnya, layanan transportasi tidak akan mampu menghadirkan sistem yang memudahkan bagi masyarakat tanpa integrasi yang menyeluruh.

“Tanpa integrasi, kita tidak akan bisa seamless, efisien, dan efektif dalam melayani transportasi,” ujarnya, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Masalah mendasar lainnya mencakup ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang masih sangat tinggi. Hal ini berdampak pada konsumsi bahan bakar minyak yang besar dan tidak efisien.

Di sisi lain, ketersediaan angkutan umum yang andal dan terjangkau masih terbatas, terutama di luar kota-kota besar. Kondisi ini membuat masyarakat tidak memiliki alternatif mobilitas yang memadai.

Permasalahan lain muncul dari kebijakan transportasi yang dinilai masih berfokus pada pembatasan mobilitas, tanpa diimbangi dengan penguatan sistem transportasi publik. Selain itu, integrasi antara kebijakan transportasi dan sistem logistik nasional juga belum optimal, sehingga berdampak pada distribusi barang dan stabilitas harga.

MTI juga menyoroti belum optimalnya reorientasi subsidi energi. Saat ini, subsidi bahan bakar minyak masih lebih banyak dinikmati kendaraan pribadi dibandingkan dengan angkutan umum.

Berdasarkan kondisi tersebut, dirinya menilai transformasi sistem transportasi nasional menjadi kebutuhan mendesak. Salah satu langkah utama yang didorong yakni peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum melalui peningkatan kualitas layanan dan keterjangkauan tarif.

MTI turut mendorong pengembangan transportasi publik di kota menengah dan wilayah perdesaan, termasuk melalui sistem bus rapid transit (BRT) dan angkutan pengumpan untuk memperluas jangkauan layanan.

Dari sisi kebijakan fiskal, MTI mengusulkan reorientasi subsidi energi secara bertahap dari bahan bakar kendaraan pribadi menuju subsidi operasional angkutan umum. Langkah ini dinilai tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui efisiensi energi dan penurunan biaya transportasi.

Bukan hanya angkutan orang yang terintegrasi, Haris juga menekankan pentingnya penguatan sistem logistik nasional berbasis multimoda untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan menjaga stabilitas ekonomi.

Sejalan dengan itu, percepatan transformasi menuju transportasi rendah emisi turut menjadi perhatian, termasuk melalui elektrifikasi angkutan umum dan penerapan kebijakan berbasis lingkungan.

Haris yang ikut serta dalam penyusunan RUU tersebut menyampaikan bahwa integrasi yang didorong tidak hanya mencakup konektivitas antarmoda, tetapi juga mencakup tarif, sistem layanan, hingga pembiayaan secara nasional.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono telah menyampaikan pentingnya percepatan pembahasan RUU Sistranas sebagai fondasi integrasi transportasi nasional.

Menurutnya, sistem transportasi yang terintegrasi dan berbasis multimoda menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, serta ketahanan sistem transportasi nasional.

“Negara tidak bisa maju dengan sistem transportasi yang berjalan sendiri-sendiri. Multimoda harus terintegrasi dalam satu kebijakan yang konsisten,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan melakukan pembatasan atau pengaturan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan menggunakan kode batang (barcode) dengan batas wajar 50 liter per kendaraan.

“Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global, dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi, seperti biosolar maupun Pertalite, sebanyak 50 liter per hari per kendaraan untuk kendaraan pribadi roda empat sudah cukup untuk mengisi kendaraan hingga penuh.

“Sebagai mantan sopir angkot, wajar dan bijak itu kalau isi mobil satu hari 50 liter. Itu tangki sudah penuh. Satu hari. Jadi kami akan mendorong ke sana,” ujar Bahlil.

Rencana pembatasan pembelian Pertalite dan Biosolar tersebut selaras dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026, yang beredar di kalangan media.

Surat tersebut memuat soal pengendalian penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar (biosolar) dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan jenis bensin RON 90 (Pertalite) oleh badan usaha penugasan (Pertamina) pada transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang.

Dalam SK tersebut, memuat rencana pembatasan pembelian Pertalite, dengan kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Pembatasan serupa juga berlaku bagi kendaraan bermotor untuk pelayanan umum, seperti mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.

Selain itu, SK tersebut juga mencantumkan pembatasan biosolar dengan kriteria paling banyak 50 liter per hari per kendaraan bagi kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat.

Ketentuan serupa juga berlaku untuk kendaraan bermotor untuk pelayanan umum, seperti mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.

Kemudian, pembatasan biosolar sebanyak 80 liter per hari per kendaraan bagi kendaraan umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat.

Selanjutnya, pembatasan pembelian biosolar paling banyak 200 liter per hari per kendaraan untuk kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang roda enam atau lebih.

“Jadi yang untuk 50 liter tadi, itu untuk per mobil, itu tidak berlaku untuk angkutan truk. Truk kan harus lebih banyak, angkutan umum, bis, itu pasti lebih dari itu standarnya,” ujar Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi membatasi pembelian BBM mulai 1 April 2026.

Hal itu dia sampaikan dalam konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026). Bahlil mengatakan, pembelian BBM akan dibatasi maksimal 50 liter per kendaraan roda empat per hari.

"Kita harus membeli BBM dengan wajar dan bijak. Saya sebagai mantan sopir angkot, bijak itu kalau 50 liter itu tangki sudah penuh. Kita akan dorong ke sana. Yang tak penting-penting kita mohon bisa bijak," ucap Bahlil.

Bahlil pun menegaskan bahwa pembatasan pembelian BBM itu tidak berlaku untuk kendaraan umum.

Isu pembatasan pembelian BBM sebelumnya terkuak dari Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu Jenis Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin RON 90 oleh Badan Usaha Penugasan pada transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang dan/atau Barang.

Dalam SK yang ditandatangani dirinya pada 30 Maret 2026 itu, BPH Migas menyatakan bahwa badan usaha penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran solar dan bensin subsidi untuk konsumen pengguna transportasi.

Perinciannya, kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Lalu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari per kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter per hari per kendaraan.

Berikutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Khusus untuk pembelian Pertalite, kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Lebih lanjut, BPH Migas juga mengimbau agar badan usaha penugasan wajib mencatat nomor polisi pada kendaraan bermotor jenis BBM tertentu jenis minyak solar (Gas Oil) dan Jenis BBM khusus penugasan jenis bensin (Gasoline) RON 90.

Pencatatan nomor polisi ini dilakukan setiap kali melakukan penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90.

"Badan usaha penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90 setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," demikian bunyi beleid itu.

Dalam hal terdapat penyaluran solar dan/atau bensin RON 90 melebihi jumlah yang telah ditentukan, terhadap kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidi dan/atau kompensasinya, atau diperhitungkan sebagai jenis bahan bakar minyak umum (JBU).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap penyelenggaraan Mudik Gratis BUMN 2026 dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi, khususnya motor.

AHY mengungkapkan, proyeksi pergerakan masyarakat pada mudik Lebaran tahun ini mencapai 143,91 juta orang. Pasalnya menurut survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sebanyak 76,24 juta orang (52,98%) masih memilih mobil untuk mudik tahun ini dan 24,08 juta (16,74%) lainnya memilih sepeda motor.

Sementara dengan kuota mudik dari BUMN yang lebih banyak, lanjut AHY, artinya masyarakat dapat beralih dari moda roda dua menjadi bus demi perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

“Ini tentu akan mengurangi perjalanan menggunakan kendaraan pribadi atau motor. Begitu pula dengan kapal dan kereta,” ujarnya dalam Flag-off Mudik Bersama BUMN 2026 di GBK, Selasa (17/3/2026).

AHY juga berharap sejumlah kebijakan dan insentif yang telah pemerintah gelontorkan dapat mengurangi biaya perjalanan keluarga yang mudik dan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.

Stimulus tersebut berupa penurunan tarif tiket di moda transportasi darat, laut, dan udara. Misalnya pada tiket pesawat, diskon diberikan sampai dengan 18% dan kereta sebesar 30%.

“Kami berharap konektivitas antarwilayah bukan hanya masalah kesiapan infrastrukturnya, sarana dan prasarananya, tetapi juga keterjangkauan, semangat inklusif dan melibatkan semua,” lanjutnya.

Senada, Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Muhammad Awaluddin menyampaikan bahwa melalui 96 perusahaan dan anak perusahaan BUMN dengan cakupan perjalanan menuju lebih dari 200 kota dan kabupaten tujuan, dapat menekan penggunaan sepeda motor.

Terlebih, realisasi pemberangkatan yang tadi kami sampaikan mencapai 116.688 pemudik artinya telah mencapai 112,2% dari target sebanyak 104.000 pemudik.

“Program ini telah menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor pada perjalanan jarak jauh, sehingga dapat mendukung peningkatan dan keselamatan lalu lintas selama periode Lebaran,” pungkasnya.

Dirinya melaporkan pemudik yang memilih moda kapal laut telah berangkat pada 14-15 Maret 2026 dengan jumlah 46 unit kapal laut, yang memberangkatkan 4.532 pemudik. Untuk moda kereta api, pemberangkatannya pada 16-17 Maret 2026 dengan 99 rangkaian kereta api dan mengangkut 28.720 pemudik.

Sementara itu, untuk moda transportasi bus, jadwal berangkatnya tersebar pada 15-18 Maret 2026 dengan sebanyak 1.541 armada bus dan diikuti oleh 83.436 pemudik. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, ada sebanyak 165 bus yang diberangkatkan.

Bisnis.com, BANDUNG — Ramai soal seruan untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) terutama di Jawa Tengah yang diduga akibat kebijakan opsen, sudah diantisipasi lebih dulu di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) sejak awal sudah menegaskan bahwa pada tahun 2026 tidak terdapat kenaikan pajak untuk kendaraan pribadi. Besaran PKB tetap sama seperti tahun 2025, begitu pula dengan tarif BBNKB yang tidak mengalami perubahan.

“Untuk pajak kendaraan bermotor pribadi tidak ada kenaikan, tetap sama seperti tahun 2025, dan BBNKB juga tidak naik,” katanya beberapa waktu lalu.

Selain itu, Pemprov Jabar memberikan keringanan pajak bagi kendaraan berpelat kuning. Untuk angkutan penumpang, tarif pajak yang pada 2025 sebesar 60% diturunkan menjadi 30%. Sementara angkutan barang yang sebelumnya dikenakan pajak 100%, pada 2026 diturunkan menjadi 70%.

Ia menegaskan, dengan dukungan penerimaan pajak, Pemprov Jabar memiliki kemampuan fiskal untuk terus melanjutkan pembangunan di berbagai sektor sepanjang tahun 2026. “Dalam kondisi apa pun, tahun 2026 kita akan terus membangun Jawa Barat,” ujarnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Asep Supriatna mengatakan penurunan tarif yang diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, didasarkan pada Kepgub tentang Relaksasi opsen dan Kepgub tentang pengenaan untuk kendaraan bermotor angkutan umum yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026.

Asep mengaku sudah menindaklanjutinya kepada kepala Samsat untuk memantau, menyosialisasikan dan memastikan penetapan PKB dan BBNKB tidak mengalami kenaikan.

“Benar apa yang disampaikan pak Gubernur. Kendaraan angkutan umum orang semula dikenakan 60% saat ini turun menjadi 30% dari jumlah pajak yang harus dibayar, untuk kendaraan angkutan umum barang semula dikenakan 100% saat ini turun menjadi 70% dari jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan catatan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan,” katanya.

Diberitakan Bisnis.com,pemerintah daerah Provinsi Jateng memberikan fasilitas pengurangan atau diskon PKB menyusul ramainya keluhan warga terkait kenaikan tagihan pajak akibat penerapan opsen PKB.

Adapun kebijakan pengurangan pajak kendaraan bermotor di Jateng itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/43 Tahun 2026 tanggal 20 Februari 2026 tentang Pemberian Pengurangan atas Pajak Kendaraan Bermotor yang mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2026 hingga 31 Desember 2026.

KOMPAS.com – Sepanjang 2025, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI berhasil menjawab tantangan mobilitas nasional dengan mengangkut 47,4 juta pelanggan kereta api jarak jauh (KA JJ).

Lebih dari itu, KAI juga mampu menjaga jejak karbon atau emisi yang dihasilkan dari aktivitas perkeretaapian tetap terkendali.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan, capaian tersebut mencerminkan pertumbuhan mobilitas masyarakat dapat berjalan seiring dengan pengendalian emisi karbon.

Hal itu dibuktikan dari total emisi karbon layanan KA JJ periode Januari–Desember 2025 yang tercatat sebesar 127.315.192 kilogram (kg) karbondioksida ekuivalen (CO?e), dengan jumlah pelanggan mencapai 47.405.539 orang.

Sebagai ilustrasi, dengan asumsi rata-rata jarak tempuh pelanggan KA JJ sebesar 300 kilometer (km), total aktivitas perjalanan sepanjang 2025 setara dengan sekitar 14,22 miliar penumpang-kilometer (pkm).

Berdasarkan perhitungan tersebut, total emisi karbon KA Jarak Jauh tercatat sekitar 127,3 juta kg CO?e atau setara 127.300 ton CO?e dalam satu tahun operasional.

Pada skenario yang sama, apabila seluruh pelanggan KA JJ melakukan perjalanan menggunakan bus antarkota, total emisi karbon diperkirakan mencapai sekitar 386,4 juta kg CO?e atau 386.400 ton CO?e.

Sementara itu, apabila perjalanan dilakukan menggunakan kendaraan pribadi, total emisi karbon diperkirakan meningkat hingga sekitar 2.716,3 juta kg CO?e atau setara 2,72 juta ton CO?e.

Anne menuturkan, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pilihan moda transportasi berpengaruh signifikan terhadap akumulasi emisi karbon di sektor transportasi.

“Dengan jumlah pelanggan yang besar, pemanfaatan kereta api membantu menjaga emisi tetap lebih terkendali dibandingkan moda lain,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (3/2/2026).

Anne menjelaskan, besaran emisi tersebut menggambarkan efisiensi moda transportasi berbasis rel yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara terjadwal.

Dengan kapasitas angkut yang tinggi, emisi yang dihasilkan dapat terbagi ke lebih banyak pengguna perjalanan antarkota sehingga akumulasi emisi dapat ditekan.

Lebih lanjut, Anne menegaskan, KAI terus mendorong peningkatan efisiensi operasional, penguatan tingkat keterisian penumpang, serta integrasi layanan antarmoda.

Langkah tersebut diarahkan agar pertumbuhan layanan KAJJ tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan.

“Melalui pengelolaan layanan KAJJ yang konsisten dan terukur, KAI berkomitmen mendukung sistem transportasi nasional yang andal, efisien, serta berorientasi pada pengendalian emisi karbon, seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia,” ucap Anne.

Bisnis.com, DENPASAR – Penumpang Pelabuhan Gilimas dan Kedaro Lembar yang dikelola PT Pelindo Multi Terminal selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mencapai 21.650 orang.

Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Pelabuhan Lembar, Kunto Wibisono, menjelaskan berdasarkan evaluasi sementara, secara tren arus penumpang di Terminal Penumpang Kedaro selama periode Nataru tahun ini tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 27.961 penumpang.

"Meski demikian, arus kendaraan justru mengalami peningkatan signifikan, yakni mencapai 25.262 unit atau naik sekitar 23% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 20.499 unit pada periode yang sama. Kondisi ini menunjukkan pergeseran pola pergerakan masyarakat yang lebih didominasi penggunaan kendaraan pribadi," kata Kunto, Jumat (9/1/2026).

Kunto menyebut capaian tersebut mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun, sekaligus menunjukkan kesiapan Pelindo Multi Terminal dalam menjaga kelancaran pelayanan penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Lembar.

Seluruh operasional terminal berjalan dengan tertib dan aman, seiring dengan penerapan standar pelayanan serta koordinasi lintas instansi yang konsisten.

"Kelancaran arus penumpang dan kendaraan selama masa Nataru ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi yang baik antara Pelindo Multi Terminal dengan seluruh pemangku kepentingan. Kami mengapresiasi dukungan KSOP setempat, aparat keamanan, pemerintah daerah, operator kapal, serta seluruh stakeholder yang bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan layanan di Pelabuhan Lembar," kata Kunto.

Kunto menambahkan bahwa kesiapan layanan di Terminal Penumpang Kedaro dan Gilimas didukung oleh penguatan fasilitas operasional, optimalisasi personel pelayanan, serta koordinasi lintas instansi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Kunto menyampaikan bahwa penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026 menjadi bagian dari proses evaluasi menyeluruh dalam rangka meningkatkan kesiapan Pelindo Multi Terminal menghadapi agenda transportasi berikutnya, khususnya angkutan lebaran yang secara historis memiliki tingkat pergerakan penumpang dan kendaraan lebih tinggi.

"Berbagai pengalaman selama masa Angkutan Nataru ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan seluruh fasilitas dan sumber daya manusia berada dalam kondisi siap guna menghadapi puncak arus Angkutan Lebaran," tegas Kunto.

Keberhasilan penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025-2026 di Pelabuhan Lembar juga tercermin dari optimalnya pelayanan di Terminal Penumpang Kedaro dan Terminal Penumpang Gilimas.

Selama periode layanan, seluruh proses embarkasi dan debarkasi penumpang berjalan tertib dan lancar, didukung oleh kesiapan fasilitas terminal, pengaturan alur penumpang yang efektif, serta kehadiran petugas pelayanan yang siaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan total sementara angka pergerakan masyarakat selama Nataru 2025/2026 mencapai sekitar 110 juta orang.

“Pada Nataru kali ini ada peningkatan dibandingkan Nataru tahun kemarin yang sekitar 90 juta, Nataru tahun ini sekitar 110 juta,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenhub, dikutip pada Selasa (6/1/2026).

Dudy mengamini bahwa jumlah tersebut lebih rendah dari prediksi awal sebanyak 119,5 juta orang. Namun, masih lebih tinggi dari periode yang sama sebelumnya, yakni 94,67 juta orang.

Artinya, terdapat sekitar 15 juta orang lebih banyak yang berlibur selama masa Nataru 2025/2026 dari Nataru 2024/2025.

Meski demikian, dirinya belum dapat memerinci data pergerakan masyarakat untuk masing-masing moda transportasi, baik laut, penyebrangan, udara, kereta, serta kendaraan yang melewati jalan tol dan arteri.

Sementara terkait faktor peningkatan, Dudy menuturkan masih perlu dikaji. Apakah efek stimulus yang pemerintah berikan untuk seluruh moda, efek peningkatan/pelemahan daya beli, atau memang minat masyarakat yang pulih.

“Mungkin karena stimulus, itu juga bisa salah satu yang mendorong [peningkatan] ya,” tuturnya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT), pergerakan masyarakat selama libur Nataru 2025/2026 akan mencapai 42,01% dari total penduduk atau sekitar 119,50 juta orang.

Sementara volume lalu lintas diperkirakan ada 2,9 juta kendaraan keluar dari Jakarta. Sebanyak 1,3 juta kendaraan bergerak ke arah Cikampek, kemudian 880.000 kendaraan ke arah Barat, dan 670.000 kendaraan ke arah Selatan.

Terkait pemilihan moda transportasi, penggunaan mobil pribadi jadi yang terbanyak menurut hasil survei, angkanya mencapai 42,78% atau 51,12 juta orang.

Moda terbanyak berikutnya adalah sepeda motor sebesar 18,41% atau 22,00 juta orang, bus sebesar 8,17% atau 9,76 juta orang, mobil sewa sebesar 7,43% atau 8,87 juta orang, mobil travel sebesar 6,39% atau 7,64 juta orang.

Moda lain yakni pesawat sebesar 3,57% atau 4,27 juta orang, kereta api jarak jauh sebesar 3,29% atau 3,94 juta orang, kapal penyeberangan sebesar 3,14% atau 3,75 juta orang, kapal laut sebesar 2,20% atau 2,62 juta orang, dan commuter line sebesar 1,93% atau 2,30 juta orang.

Bisnis.com,BANDUNG - Penurunan tarif pajak kendaraan pelat kuning angkutan penumpang dan barang pada 2026 menjadi upaya Pemprov Jabar mengejar target pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Asep Supriatna menyatakan optimisme dalam menghadapi tahun 2026 meski di tengah berbagai dinamika ekonomi dan fiskal.

Terlebih, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) sudah menyampaikan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp30,1 triliun.

Menurut Asep, kebijakan penurunan tarif pajak yang diumumkan Gubernur Jawa Barat didasarkan pada Keputusan Gubernur tentang relaksasi opsen dan pengenaan tarif pajak untuk kendaraan bermotor angkutan umum yang berlaku mulai 1 Januari 2026.

Asep menegaskan telah menindaklanjuti arahan tersebut kepada kepala Samsat untuk memantau, menyosialisasikan, dan memastikan penetapan PKB dan BBNKB tidak mengalami kenaikan.

“Benar apa yang disampaikan pak Gubernur. Kendaraan angkutan umum orang semula dikenakan 60% saat ini turun menjadi 30% dari jumlah pajak yang harus dibayar, untuk kendaraan angkutan umum barang semula dikenakan 100% saat ini turun menjadi 70% dari jumlah pajak yang harus dibayar,” katanya dikutip Senin (5/1/2026).

Dengan catatan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan penurunan pajak untuk pelat kuning, menurutnya sesuai yang disampaikan Gubernur. “Dengan dukungan masyarakat, kami optimistis pendapatan daerah tetap terjaga dan mampu mendukung pembangunan Jawa Barat ke depan,” pungkas Asep.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan bahwa pada tahun 2026 tidak terdapat kenaikan pajak untuk kendaraan pribadi. Besaran PKB tetap sama seperti tahun 2025, begitu pula dengan tarif BBNKB yang tidak mengalami perubahan. “Mulai 2 Januari 2026 seluruh layanan pemerintah sudah berjalan normal. Untuk pajak kendaraan bermotor pribadi tidak ada kenaikan, tetap sama seperti tahun 2025, dan BBNKB juga tidak naik,” ujar Dedi, Kamis (2/1).

Selain memberikan kepastian bagi pemilik kendaraan pribadi, Pemprov Jabar juga memberikan keringanan pajak bagi kendaraan berpelat kuning. Untuk angkutan penumpang, tarif pajak yang pada 2025 sebesar 60 persen diturunkan menjadi 30 persen, sementara untuk angkutan barang yang sebelumnya dikenakan pajak 100 persen pada 2026 diturunkan menjadi 70 persen.

Bisnis.com,BANDUNG - Penurunan tarif pajak kendaraan pelat kuning angkutan penumpang dan barang pada 2026 menjadi upaya Pemprov Jabar mengejar target pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Asep Supriatna menyatakan optimisme dalam menghadapi tahun 2026 meski di tengah berbagai dinamika ekonomi dan fiskal.

Terlebih, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) sudah menyampaikan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp30,1 triliun.

Menurut Asep, kebijakan penurunan tarif pajak yang diumumkan Gubernur Jawa Barat didasarkan pada Keputusan Gubernur tentang relaksasi opsen dan pengenaan tarif pajak untuk kendaraan bermotor angkutan umum yang berlaku mulai 1 Januari 2026.

Asep menegaskan telah menindaklanjuti arahan tersebut kepada kepala Samsat untuk memantau, menyosialisasikan, dan memastikan penetapan PKB dan BBNKB tidak mengalami kenaikan.

“Benar apa yang disampaikan pak Gubernur. Kendaraan angkutan umum orang semula dikenakan 60% saat ini turun menjadi 30% dari jumlah pajak yang harus dibayar, untuk kendaraan angkutan umum barang semula dikenakan 100% saat ini turun menjadi 70% dari jumlah pajak yang harus dibayar,” katanya dikutip Senin (5/1/2026).

Dengan catatan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan penurunan pajak untuk pelat kuning, menurutnya sesuai yang disampaikan Gubernur. “Dengan dukungan masyarakat, kami optimistis pendapatan daerah tetap terjaga dan mampu mendukung pembangunan Jawa Barat ke depan,” pungkas Asep.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan bahwa pada tahun 2026 tidak terdapat kenaikan pajak untuk kendaraan pribadi. Besaran PKB tetap sama seperti tahun 2025, begitu pula dengan tarif BBNKB yang tidak mengalami perubahan. “Mulai 2 Januari 2026 seluruh layanan pemerintah sudah berjalan normal. Untuk pajak kendaraan bermotor pribadi tidak ada kenaikan, tetap sama seperti tahun 2025, dan BBNKB juga tidak naik,” ujar Dedi, Kamis (2/1).

Selain memberikan kepastian bagi pemilik kendaraan pribadi, Pemprov Jabar juga memberikan keringanan pajak bagi kendaraan berpelat kuning. Untuk angkutan penumpang, tarif pajak yang pada 2025 sebesar 60 persen diturunkan menjadi 30 persen, sementara untuk angkutan barang yang sebelumnya dikenakan pajak 100 persen pada 2026 diturunkan menjadi 70 persen.