Bengkulu (ANTARA) - Kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 di Bengkulu menjadi momentum yang menggerakkan ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di samping juga menghadirkan hiburan yang menarik.

"Momentum Piala Dunia 2026 ini terutama melalui kegiatan nonton bareng di berbagai tempat di Kota Bengkulu, menjadi kesempatan bagi usaha menengah kecil dan mikro untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Warga yang nonton sebaiknya juga ikut menggerakkan ekonomi UMKM dengan berbelanja dan jajan sehingga kegiatan nonton bareng ini menjadi kesempatan bersukaria dan juga kesempatan UMKM untuk bertumbuh," kata Kepala LKBN ANTARA Biro Bengkulu Anom Prihantoro di Bengkulu, Rabu.

LKBN ANTARA menjadi salah satu entitas yang turut serta mendukung kemeriahan nobar Piala Dunia 2026 di berbagai provinsi.

Dia mengatakan, kegiatan nobar merupakan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan tingginya jumlah masyarakat yang hadir dengan membuka stan atau bazar, mempromosikan produk, dan meningkatkan penjualan selama penyelenggaraan Piala Dunia.

Menurut dia semakin banyak masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan secara bersama-sama, semakin besar pula peluang usaha yang dapat dimanfaatkan pedagang kecil di sekitar lokasi kegiatan.

Dia menambahkan Antara ingin memeriahkan penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026 sebagai tontonan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha kecil.

Anom berharap kemeriahan Piala Dunia tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membawa keuntungan bagi UMKM sehingga manfaat penyelenggaraan kegiatan dapat dirasakan masyarakat, terutama kalangan menengah dan menengah ke bawah.

Kegiatan nonton bareng pada Rabu 1 Juli 2026 yakni pertandingan antara Inggris dan Kongo digelar di Polresta Bengkulu dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Acara itu dihadiri masyarakat dari berbagai kalangan yang bersama-sama menyaksikan pertandingan sekaligus memeriahkan peringatan Hari Bhayangkara.

Pada kesempatan malam ini kegiatan nonton bareng Polresta Bengkulu dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 dihadiri banyak masyarakat yang ikut menyaksikan pertandingan Inggris melawan Kongo.

"Saya pikir ini menjadi kesempatan yang baik bagi warga Kota Bengkulu untuk merasakan euforia Piala Dunia yang diselenggarakan secara gratis," kata Anom Prihantoro.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - DHL Express mencatat pengiriman produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia ke pasar global terus meningkat seiring bertambahnya permintaan pengiriman dalam volume besar.

VP Commercial DHL Express Indonesia Poppy Ariani mengatakan peningkatan tersebut mencerminkan pergeseran pola ekspor UMKM dari pengiriman skala kecil menuju perdagangan internasional dengan kapasitas lebih besar.

"Ini momentum yang kuat. Dengan dukungan yang tepat, UMKM Indonesia punya peluang untuk tumbuh lebih cepat dan memainkan peran lebih besar di pasar global," kata Poppy dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut Poppy, pertumbuhan ekonomi Indonesia serta semakin kuatnya konektivitas perdagangan global menempatkan UMKM pada posisi strategis untuk memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan kontribusi ekspor nasional.

Ia menjelaskan UMKM yang menyumbang lebih dari 60 persen terhadap perekonomian nasional memiliki peluang besar menjadi penggerak utama pertumbuhan ekspor Indonesia pada masa mendatang.

Poppy menilai tantangan utama UMKM saat ini bukan lagi kemampuan memproduksi barang, melainkan memperoleh akses distribusi global dan dukungan logistik yang mampu mengikuti ekspansi usaha.

Menurutnya, permintaan pasar internasional terus berkembang sehingga pelaku usaha membutuhkan layanan logistik yang cepat, konsisten, kompetitif, serta mampu menjaga keandalan pengiriman ke berbagai negara tujuan.

Poppy menambahkan konektivitas dan keandalan logistik kini telah menjadi bagian penting dari strategi bisnis karena menentukan kemampuan UMKM mempertahankan daya saing di pasar global.

DHL Express Indonesia memosisikan diri sebagai mitra strategis bagi pelaku usaha, dengan sekitar 40 persen pelanggan berasal dari segmen UMKM yang aktif mengembangkan pasar internasional.

Melalui jaringan globalnya, DHL Express menyediakan layanan logistik terpadu, termasuk Heavy Weight Express berkapasitas hingga 1.000 kilogram per koli dan 3.000 kilogram setiap pengiriman udara.

Dia menegaskan meningkatnya akses pasar global dan permintaan pengiriman berskala besar menjadi momentum bagi UMKM Indonesia untuk mempercepat ekspansi serta memperkuat perannya dalam perdagangan internasional.

Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad menambahkan terjadi pergeseran pola pengiriman produk UMKM Indonesia dari skala kecil menuju volume lebih besar dan bernilai tinggi, seiring berkembangnya pasar global.

"Kita melihat pergeseran yang jelas. Dari pengiriman skala kecil ke volume besar. Ini menunjukkan bahwa bisnis Indonesia tidak hanya masuk ke pasar global, tetapi mulai berkembang di dalamnya," katanya

Menurut Ahmad, perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya skala perdagangan internasional dan kompleksitas kebutuhan logistik, sekaligus menunjukkan bisnis Indonesia tidak hanya memasuki pasar global, tetapi mulai berkembang di dalamnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan kebutuhan terhadap solusi logistik yang fleksibel, termasuk layanan pengiriman kargo berat, terus meningkat seiring ekspansi bisnis ke pasar global dan kesiapan pelaku usaha bersaing lebih tinggi.

Untuk mendukung perkembangan tersebut, DHL Express memperkuat inisiatif GoTrade guna membantu UMKM menembus pasar internasional, dengan fokus membangun kemampuan usaha agar tumbuh secara konsisten di pasar global.

"Fokus kami bukan sekadar transaksi, tetapi membangun kemampuan UMKM Indonesia agar bisa tumbuh secara konsisten di pasar global," kata Ahmad.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan segera melakukan penyesuaian penerapan biodiesel B50 pada armada angkutan umum di bawah naungan organisasi tersebut sekaligus mendorong pemerintah memastikan ketersediaan solar agar operasional transportasi nasional tetap berjalan lancar.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan penerapan B50 bukan lagi persoalan siap atau tidak siap, melainkan bagaimana pelaku usaha mampu beradaptasi melalui berbagai penyesuaian operasional.

"Jadi, kalau berbicara masalah B50, bukan masalah siap dan tidak siap, kita pasti harus menyesuaikan, itu satu. Dengan berbagai macam teknik operasional kan kita cukup pengalaman dari sejak zaman dulu," kata Adrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan armada angkutan yang saat ini beroperasi memang belum dirancang secara khusus untuk menggunakan bahan bakar biodiesel B50 sehingga diperlukan proses penyesuaian secara bertahap di lapangan.

"Kendaraannya kan tidak disiapkan untuk B50. Tapi kita akan menyesuaikan," ujarnya.

Meski terus beradaptasi terhadap kebijakan energi nasional, Organda menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan pasokan solar tersedia secara merata di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar layanan angkutan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Masalah B50, kita lebih fokus bagaimana solar itu ada. Jadi di setiap rapat selalu kita minta, kita mohon solar itu ada di mana pun ada SPBU-nya setiap saat. Itu lebih penting dibandingkan harga, lebih penting dibandingkan B50 atau yang lebih tinggi lagi nanti," tegasnya.

Adrianto mengatakan kepastian distribusi solar menjadi faktor yang paling menentukan kelancaran operasional angkutan dibandingkan persoalan harga maupun peningkatan campuran biodiesel.

Ia menambahkan Organda secara konsisten menyampaikan kepada pemerintah dalam berbagai forum bahwa jaminan ketersediaan solar di seluruh daerah merupakan kebutuhan utama untuk menjaga kesinambungan layanan transportasi.

Menurutnya, kendala pasokan solar masih ditemukan di berbagai wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, hingga sejumlah daerah lainnya.

Karena itu, Organda berharap implementasi B50 dapat berjalan beriringan dengan penguatan distribusi bahan bakar agar pelayanan transportasi kepada masyarakat tetap optimal.

"Karena operasional konsekuensi teknis itu bukan kita kesampingkan, kita akan menyesuaikan. Kita akan menyesuaikan. Intinya cuma itu. Tapi kalau solarnya tidak ada kita tidak bisa apa-apa," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan penerapan biodiesel B50 memang memerlukan sejumlah penyesuaian dari sisi teknis karena belum sepenuhnya sesuai dengan standar kendaraan Euro.

Ia menjelaskan kandungan fatty acid methyl ester (FAME) dalam biodiesel di berbagai negara umumnya berada di kisaran 12,5 persen, sedangkan Indonesia menerapkan campuran hingga 50 persen melalui program B50.

Menurutnya, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan tantangan teknis pada kendaraan yang menggunakan teknologi exhaust gas recirculation (EGR) maupun AdBlue, termasuk penumpukan sludge dan penyumbatan sistem silencer kendaraan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat pelaku usaha harus melakukan penyesuaian pola operasional, termasuk memperpendek masa pakai filter solar sehingga biaya perawatan armada meningkat.

Kurnia mengatakan Organda telah menyampaikan berbagai masukan terkait tantangan teknis tersebut kepada pemerintah sejak penerapan B20, B30, B40 hingga pemberlakuan mandatori B50 yang dimulai pada 1 Juli.

Meski menghadapi sejumlah penyesuaian teknis, Organda menegaskan tetap mendukung implementasi B50 sebagai bagian dari kebijakan energi nasional.

Organisasi itu berharap pemerintah terus memastikan pasokan solar tersedia secara berkelanjutan di seluruh Indonesia sehingga proses transisi menuju penggunaan biodiesel yang lebih tinggi dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang tengah disusun Kementerian Kesehatan memunculkan beragam pandangan.

Selain diarahkan untuk memperkuat pengendalian konsumsi tembakau, rancangan aturan tersebut juga dinilai perlu mempertimbangkan dampak terhadap dunia usaha, ketenagakerjaan, serta kepastian hukum.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan standardisasi kemasan berpotensi mengubah pola persaingan di industri hasil tembakau karena kemasan merupakan salah satu identitas utama yang membedakan setiap merek di pasar.

Menurut dia, apabila seluruh produk menggunakan tampilan yang seragam, persaingan berpotensi bergeser ke aspek harga. Dalam kondisi konsumen Indonesia yang sensitif terhadap harga, situasi tersebut dinilai perlu diantisipasi agar tidak mendorong pergeseran permintaan ke produk yang lebih murah, termasuk produk ilegal.

"Karakter konsumen Indonesia sangat peka terhadap harga [price-sensitive]. Jika harga produk legal tetap tinggi akibat beban cukai sementara tampilannya dibuat seragam dengan kualitas yang sulit dibedakan, konsumen cenderung tidak akan berhenti merokok, melainkan bermigrasi ke produk yang lebih murah atau bahkan produk ilegal," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (2/6/2026).

Dia juga mengingatkan bahwa pengalaman penerapan kebijakan serupa di negara lain perlu dilihat sesuai konteks masing-masing. Menurutnya, faktor seperti penegakan hukum, karakter pasar, dan daya beli masyarakat menjadi variabel yang memengaruhi efektivitas kebijakan.

Selain itu, Josua menilai kebijakan tersebut perlu memperhatikan dampaknya terhadap rantai pasok industri hasil tembakau yang melibatkan sektor manufaktur, percetakan kemasan, distribusi, perdagangan, hingga petani tembakau dan cengkeh. Dia menilai kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga investasi dan keberlangsungan usaha.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah melengkapi penyusunan aturan dengan kajian dampak regulasi yang komprehensif, memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal melalui sistem pelacakan digital, serta menyediakan masa transisi yang memadai bagi pelaku usaha.

Sementara itu, dari sisi hukum, Kepala Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menilai substansi rancangan aturan perlu dipastikan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Gugun, pengaturan mengenai standardisasi kemasan perlu memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan potensi benturan norma dengan regulasi lain, termasuk yang mengatur mengenai hak atas merek dan identitas produk.

Dia juga berpandangan bahwa setiap kebijakan baru perlu mempertimbangkan aspek kepastian hukum serta dampaknya terhadap iklim investasi dan kegiatan usaha.

Beragam pandangan tersebut muncul di tengah proses penyusunan RPMK oleh Kementerian Kesehatan. Para pakar berharap pemerintah dapat menyempurnakan regulasi dengan mempertimbangkan secara seimbang tujuan perlindungan kesehatan masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, serta kepastian hukum sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.

Adapun, tujuan RPMK yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tembakau dan elektrik untuk menekan prevalensi perokok anak dan remaja di Tanah Air itu mendapatkan dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menjelaskan bahwa beban anggaran Indonesia untuk penanganan penyakit akibat faktor risiko rokok saat ini menempati posisi kedua terbesar di dunia.

Dia juga menggarisbawahi maraknya peredaran zat racikan rokok elektrik ilegal yang dinilai perlu mendapatkan penanganan serius.

Menurutnya, rokok elektrik saat ini banyak beredar tanpa peringatan kesehatan bergambar, sehingga selalu lolos dari larangan iklan. Dampaknya dinilai fatal bagi generasi muda, salah satunya tecermin dari kenaikan jumlah perokok anak dan remaja.

"Kenaikan perokok anak dan remaja pada 2013–2023 meroket secara absolut hingga 5,9 juta anak,” kata Jasra.

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melatih perempuan dari 1.600 gereja di delapan kabupaten agar memiliki kemampuan mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program pembinaan bertahap guna memperkuat ekonomi keluarga dan mendorong pembangunan yang inklusif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Papua Tengah Agustinus Bagau di Nabire, Rabu, mengatakan untuk mengawali itu tahun ini pihaknya menggelar pelatihan bagi perempuan gereja agar memiliki kemampuan mengelola UMKM.

"Tahun ini adalah awal pembinaan perempuan gereja. Secara bertahap kami akan membina perempuan gereja di delapan kabupaten sehingga ditargetkan perempuan dari 1.600 gereja memperoleh pelatihan pengelolaan UMKM," katanya saat membuka pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Gereja Mengelola UMKM.

Ia mengatakan, program peningkatan kapasitas perempuan gereja merupakan salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah yang dilakukan secara bertahap dan mulai dijalankan tahun ini.

Ia menjelaskan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan gereja dalam mengelola UMKM melalui pembekalan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, akses permodalan, pemasaran digital, serta pengembangan produk.

Menurut dia, peningkatan kapasitas tersebut diharapkan melahirkan pelaku UMKM yang kompeten dan mandiri sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan pembangunan daerah.

Pada pelatihan awal ini, pihaknya melibatkan 209 peserta yang berasal dari empat kabupaten yaitu Nabire, Paniai, Deiyai, dan Dogiyai.

Para peserta dibekali metode pembelajaran berupa penyampaian materi dan praktik langsung agar peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam mengembangkan usaha.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah Victor Fun yang mewakili Gubernur mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat peran perempuan sebagai bagian dari pembangunan yang adil, inklusif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, perempuan memiliki kontribusi besar dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan gereja, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti kemampuan manajemen usaha, pencatatan keuangan, akses pembiayaan, pemasaran, pengemasan produk, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Ia berharap, melalui pelatihan tersebut para peserta mampu menyusun rencana usaha, mengelola keuangan, menghitung harga pokok produksi, menentukan harga jual, serta mengembangkan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi pengarusutamaan gender yang memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, manfaat, dan peran yang setara dalam pembangunan.

Ia menilai komunitas perempuan gereja memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi keluarga dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat karena peran sosial gereja yang kuat di tengah masyarakat.

"Pemerintah berharap pelatihan ini tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan kelompok usaha, penguatan legalitas usaha, perluasan akses pemasaran, dan kemitraan dengan lembaga pembiayaan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menilai pendampingan usaha yang disertai akses permodalan terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pengusaha ultra mikro, termasuk para pengusaha perempuan.

Direktur Utama PNM Kindaris di Jakarta, Rabu, menilai model pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya memperkuat kapasitas usaha, tetapi juga mendorong semakin banyak pelaku usaha naik kelas ke layanan keuangan formal.

“Sebagai lembaga pemberdayaan perempuan terbesar di dunia, kami melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) terus memperluas akses pembiayaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas bagi perempuan pengusaha ultra mikro di berbagai daerah,” kata Kindaris.

Hingga kini, program tersebut telah menjangkau 23,3 juta nasabah yang sebagian besar sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.

Pemberdayaan menjadi faktor utama yang membuat pembiayaan mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, katanya menambahkan.

“Program PNM Mekaar terus memberikan dampak langsung bagi jutaan perempuan pengusaha ultra mikro di Indonesia. Kehadiran kami bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga membangun rasa percaya diri bagi nasabah untuk terus mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga,” ujar Kindaris.

Temuan Indekstat (2025), menurut dia, menunjukkan pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat rata-rata Rp875.738 per bulan. Selain itu, indeks kemampuan pengembangan usaha meningkat 28,73 persen, dari kategori rendah menjadi kategori sedang.

Sementara itu, lanjutnya, penelitian Lembaga Penyelidik dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) mencatat dampak ekonomi program tersebut turut meningkatkan konsumsi rumah tangga hingga Rp7,13 triliun pada 2025.

Penelitian yang sama juga menunjukkan sebanyak 2,35 juta nasabah berhasil naik kelas menuju layanan keuangan formal yang lebih tinggi.

Data tersebut, lanjut Kindaris, menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya memperluas akses pembiayaan bagi kelompok usaha ultra mikro, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas usaha, penguatan ekonomi keluarga, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.

“PNM membantu bukan saja dalam hal pembiayaan usaha, tetapi juga mendampingi nasabah dalam bentuk pelatihan, literasi keuangan, literasi usaha, dan capacitybuilding,” katanya.

“Kami ingin memastikan setiap nasabah mendapatkan kesempatan berkembang, mencapai kemakmuran keluarga, dan akhirnya mampu naik kelas. Inilah yang kami sebut sebagai memberikan modal finansial, sosial, dan intelektual,” ujar dia menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

SURABAYA - Pameran AllPack Surabaya dan East Beauty Pack Expo 2026 dibuka di Surabaya, Rabu (1/7/2026). Sebanyak 130 peserta, 10 di antaranya UMKM, meramaikan pameran yang digelar di Krista Exhibitions Group ini. Pameran ini menjadi ajang bagi pelaku industri memperkenalkan inovasi, memperluas jaringan bisnis, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pengemasan, percetakan, pengolahan, dan industri kecantikan di Indonesia, khususnya Jawa Timur.

Chief Executive Officer Krista Exhibitions Daud D. Salim mengatakan, AllPack Surabaya 2026 menjadi tonggak baru karena untuk pertama kalinya digelar secara mandiri, setelah sebelumnya selalu berlangsung bersamaan dengan EastFood Indonesia (IIFEX) Surabaya. Pemisahan ini karena tingginya antusiasme peserta dan kebutuhan industri yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Melalui penyelenggaraan AllPack Surabaya 2026 dan East Beauty Pack Expo 2026, kami ingin menghadirkan peluang kolaborasi yang lebih luas bagi pelaku industri. Surabaya memiliki peran strategis sebagai pusat perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Kami optimistis pameran ini akan menjadi momentum memperluas pasar, meningkatkan daya saing, serta mempercepat adopsi teknologi dan inovasi," kata Daud.

Banyak iovasi di sektor pengemasan, percetakan, pengolahan makanan dan minuman, farmasi, logistik, hingga manufaktur dipamerkan dalam ajang tersebut. East Beauty Pack Expo 2026 menampilkan beragam inovasi industri kecantikan, mulai dari kemasan kosmetik, bahan baku, mesin produksi, hingga teknologi pendukung bagi pelaku usaha beauty dan personal care.

Selain pameran produk dan teknologi, pengunjung juga dapat mengikuti seminar, forum diskusi, hingga program Business Matching yang mempertemukan peserta dengan calon mitra bisnis potensial. Penyelenggara juga menghadirkan Hosted Buyer Program yang mengundang pembeli dari dalam maupun luar negeri untuk mengikuti pertemuan bisnis terjadwal dengan peserta pameran.

”Kami berharap kedua program tersebut mampu membuka peluang investasi, memperluas pasar ekspor. Sekaligus memperkuat kemitraan bisnis di sektor pengemasan, pengolahan, dan industri kecantikan,” tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat meminta Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mengabulkan gugatan buruh terkait upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2026.

Majelis Hakim PTUN Bandung pada Selasa (30/6/2026), mengabulkan seluruh gugatan dalam perkara Nomor 26/G/2026/PTUN.BDG yang diajukan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK) SPSI Provinsi Jawa Barat.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai UMSK 2026 yang tidak sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota tidak dapat diberlakukan dan harus disesuaikan dengan rekomendasi pemerintah daerah.

Putusan tersebut mencakup UMSK Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut. Pengadilan menyatakan ketentuan UMSK di daerah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

"Gubernur dalam putusan tersebut diperintahkan untuk membuat SK UMSK yang baru sesuai dengan rekomendasi bupati/wali kota," ujar Ketua DPD KSPSI Jawa Barat Roy Jinto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (7/1/2026).

Pihaknya meminta Dedi Mulyadi segera menerbitkan surat keputusan UMSK yang baru sesuai rekomendasi bupati dan wali kota. Ia juga berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mengajukan banding atas putusan PTUN tersebut.

"Oleh karena itu, kami berharap Gubernur Jawa Barat mematuhi putusan PTUN Bandung secara sukarela dan tidak mengajukan banding, agar pekerja/buruh di sektor industri pada kabupaten/kota yang UMSK-nya diputuskan pengadilan dapat menikmati upah minimum sektoral," katanya.

Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah Yogi Gautama Jaelani mengatakan, pihaknya masih menunggu dua gugatan lain terkait UMSK. Pihaknya mengaku belum menerima hasil putusan tersebut secara resmi. Namun, peluang melakukan banding menurutnya terbuka.

Sebelumnya, KSPSI menilai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026 tidak sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan para bupati dan wali kota.

Di Kota Bekasi pemerintah kota mengusulkan UMSK untuk 58 jenis sektor industri. Namun, gubernur hanya menetapkan 11 jenis sektor industri. Di Kota Cimahi, dari delapan sektor industri yang diusulkan, hanya tiga sektor yang ditetapkan.

Di Kabupaten Cirebon, pemerintah daerah mengusulkan 26 jenis sektor industri, tetapi yang disetujui hanya tujuh sektor. Kabupaten Bandung Barat mengusulkan 21 sektor, tetapi hanya delapan yang ditetapkan.

Sementara itu, Kota Depok hanya mendapatkan dua sektor dari 17 sektor yang diusulkan, sedangkan Kota Tasikmalaya hanya satu sektor industri.

"Rekomendasi UMSK Kabupaten Bekasi sebanyak 60 jenis sektor industri. Namun, yang ditetapkan hanya 22. Kabupaten Karawang mengusulkan 120 jenis sektor industri, tetapi yang ditetapkan hanya 24," ujarnya.

Ia menambahkan, di Kabupaten Subang dari 15 sektor industri yang diusulkan hanya empat yang disetujui, sementara usulan UMSK Kabupaten Indramayu disetujui seluruhnya.

Untuk Kabupaten Bogor, dari 33 sektor industri yang diusulkan hanya 11 yang ditetapkan. Adapun, di Kabupaten Purwakarta, gubernur menetapkan enam sektor industri dari usulan lima sektor karena satu kode KBLI 20302 dipecah menjadi dua jenis industri sehingga total menjadi enam sektor dengan lima kode KBLI.

Bisnis.com, PALEMBANG— Bank Sumsel Babel kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan mempertahankan predikat Platinum sebagai bank pembangunan daerah dengan layanan terbaik selama 10 tahun berturut-turut pada ajang 23rd Infobank Banking Customer Experience Awards 2026.

Penghargaan tersebut menegaskan konsistensi Bank Sumsel Babel dalam menjaga kualitas layanan di tengah percepatan transformasi industri perbankan dan perubahan perilaku nasabah yang semakin mengandalkan layanan digital.

Dalam ajang yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group bersama Marketing Research Indonesia itu, Bank Sumsel Babel berhasil meraih enam penghargaan, termasuk predikat The Best Regional Bank in Service Excellence for 10 Consecutive Years (Platinum).

Selain penghargaan utama tersebut, Bank Sumsel Babel juga meraih penghargaan pada sejumlah kategori layanan, mulai dari layanan tatap muka (walk in channel), layanan digital, petugas keamanan, layanan pelanggan, hingga pembukaan rekening melalui aplikasi seluler.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel Muhamad Suryadi mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan perusahaan dalam menjaga kualitas pelayanan kepada nasabah.

"Kami akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan, memperkuat transformasi digital, serta menghadirkan pengalaman perbankan yang semakin mudah, cepat, aman, dan terpercaya bagi seluruh nasabah," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa strategi transformasi yang dijalankan perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara penguatan layanan konvensional dan pengembangan kanal digital.

“Prestasi ini juga menunjukkan bahwa Bank Sumsel Babel tidak hanya unggul dalam layanan di kantor cabang, tetapi juga mampu meningkatkan pengalaman nasabah melalui berbagai inovasi digital yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir,” tuturnya.

Sebagai bank pembangunan daerah, imbuh Suryadi, pihaknya menargetkan untuk terus memperkuat daya saing melalui transformasi berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan akses layanan keuangan yang inklusif.

Penghargaan yang diraih pada Infobank Banking Customer Experience Awards 2026 menjadi modal penting bagi Bank Sumsel Babel untuk menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat posisinya di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif.

“Diharapkan (penghargaan) yang diraih ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh insan Bank Sumsel Babel dalam memberikan yang terbaik bagi nasabah dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan pengalokasian Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor produksi merupakan poin krusial dalam strategi ekonomi pemerintah dalam meningkatkan taraf ekonomi pelaku UMKM.

Ia mengatakan penyaluran pada sektor produksi seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan industri pengolahan memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang jauh lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja yang berdampak pada perekonomian nasional.

“Kalau ini disalurkan kepada sektor produksi, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, ekonomi kreatif, pengolahan pangan dan seterusnya, itu pasti lebih banyak lapangan pekerjaan yang tercipta dan juga akan memberikan nilai tambah ekonomi kepada UMKM kita yang jauh lebih besar,” kata Riza dalam acara Islamic Financial Dialogue di Jakarta, Rabu.

Riza mengatakan, Kementerian UMKM bersama 47 lembaga pembiayaan termasuk lembaga pembiayaan berbasis syariah tahun ini menggelontorkan KUR sebesar Rp297 triliun. Dari total tersebut, sudah tersalurkan Rp149 triliun atau lebih dari 50,5 persen kepada 2,34 juta UMKM di seluruh Indonesia periode Januari hingga 1 Juli 2026.

Sementara dari Rp 149 triliun yang sudah tersalurkan, 64,3 persennya diterima pelaku UMKM di sektor produksi atau sebesar Rp95,8 triliun.

Menurut Riza, secara tradisional, pembiayaan UMKM seringkali didominasi oleh sektor perdagangan (ritel), di mana pelaku usaha hanya membeli barang lalu menjualnya kembali.

Dengan mengarahkan KUR ke sektor produksi, artinya pemerintah bisa melakukan investasi jangka panjang pada struktur ekonomi dan membangun fondasi untuk menciptakan lapangan kerja bagi lingkungan sekitarnya.

Sementara jika dilihat dari segi pembiayaan pada sektor UMKM syariah, Riza mengatakan pemerintah telah menyalurkan sekitar Rp8,51 triliun dari total anggaran atau sekitar 5,7 persen.

“Secara kuantitas saya katakan relatif kecil dibanding yang lain. Ini tentu menjadi PR kita bagaimana kita berkepentingan untuk mendorong lebih banyak lagi UMKM-UMKM kita,” kata Riza.

Ia mengatakan dengan jumlah populasi penduduk Muslim di Indonesia yang menyentuh 90 persen di 19 provinsi, perlu menjadi perhatian bagi lembaga-lembaga pembiayaan untuk semakin memberikan banyak kemudahan, literasi, sehingga nantinya bisa memberikan kemudahan pembiayaan kepada UMKM Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan target volume pembiayaan untuk mendukung ekonomi kerakyatan pada usaha mikro, kecil dan menengah yang semakin besar dengan target Rp1.500 triliun untuk didistribusikan pada sektor prioritas seperti swasembada pangan, energi, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - KAI Properti menyebut Slasar Malioboro di Kompleks Stasiun Yogyakarta difungsikan sebagai ruang publik sekaligus wadah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal untuk memasarkan produknya, terutama pada momen libur sekolah.

Sekretaris Perusahaan KAI Properti Agus Juanedi di Yogyakarta, Rabu, mengatakan keberadaan Slasar Malioboro bertujuan untuk menghadirkan ruang publik yang nyaman dan tidak semrawut bagi pengunjung maupun tenant jualan di lokasi tersebut.

"Kawasan itu tidak hanya nyaman untuk dikunjungi, tetapi juga mampu menjadi ruang usaha yang memberikan kesempatan berkembang bagi para pelaku UMKM," kata Agus.

Ia mengatakan Slasar Malioboro dapat menjadi ruang usaha yang tertata bagi para pelaku UMKM, sekaligus memperkaya pengalaman wisata pengunjung serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

"Slasar Malioboro menjadi salah satu wujud bagaimana ruang usaha, aktivitas wisata, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan berdampingan," ujar dia.

Menurut Agus, pengunjung dapat menikmati beragam kuliner dan berbelanja produk lokal di kawasan Slasar Malioboro yang berada di Kompleks Stasiun Yogyakarta.

"Melalui pengelolaan yang lebih terintegrasi, Slasar Malioboro diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung sekaligus menciptakan ekosistem usaha yang tertata," katanya.

Ia menilai Slasar Malioboro menjadi salah satu titik singgah favorit wisatawan saat menunggu jadwal keberangkatan kereta api, terutama selama periode libur sekolah.

"Data KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta, hingga 26 Juni 2026 terjadi peningkatan mobilitas penumpang di Stasiun Yogyakarta sebesar 21 persen," katanya.

Menurut dia, Slasar Malioboro mudah diakses dengan berjalan kaki karena lokasinya masih berada di Kompleks Stasiun Yogyakarta.

Kawasan tersebut menawarkan beragam pilihan kuliner, produk UMKM, serta area bersantai yang dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Bach Multi Global Tbk (BACH) bersiap menggelar penawaran perdana alias initial public offering (IPO).

Perseroan menetapkan harga penawaran sebesar Rp442 untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2026.

Proses penawaran awal atau book building dilaksanakan pada 23 Juni sampai dengan 24 Juni 2026, dan masa penawaran umum berlangsung pada 1-3 Juli 2026.

Dalam prospektus IPO, Rabu (1/7/2026) BACH bakal melepas 615 juta saham atau 15,06 persen dari total saham ditempatkan dan disetor perseroan. Dengan demikian, perseroan berpotensi meraup dana segar hingga Rp271,8 miliar.

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham akan digunakan sekitar Rp91 miliar untuk pembayaran sebagian utang kepada PT Bank Permata Tbk (BNLI) atas fasilitas pinjaman jangka panjang Omnibus Revolving Loan.

Lalu sisanya sekitar Rp213,4 miliar akan digunakan sebagai modal kerja, yakni pembayaran kepada
pemasok dalam rangka pembelian genset untuk dijual maupun disewakan.

Setelah IPO, kendaraan pendiri BACH, PT Bach Multi Sukses Investama (BMSI), masih akan memegang 52,3 persen saham, sementara PT Global Telekomunikasi Prima (GTP) memiliki 25,5 persen.

Namun, berdasarkan perjanjian opsi yang tidak dapat dibatalkan antara BMSI dan GTP pada 7 Januari 2026, GTP telah menyampaikan pemberitahuan untuk mengeksekusi opsi tersebut pada 13 Maret 2026.

Melalui transaksi itu, GTP akan mengakuisisi 1 miliar saham milik BMSI sehingga kepemilikannya meningkat menjadi 51 persen atau sekitar 2,1 miliar saham. Setelah transaksi selesai, kepemilikan BMSI akan turun menjadi 26,8 persen.

(DESI ANGRIANI)