IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan regulasi anyar yang mengatur tentang pungutan negara di sektor profesi keuangan.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33 Tahun 2026, pemerintah menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk layanan pembinaan serta pengawasan profesi keuangan, dengan nominal tertinggi mencapai Rp10 juta untuk pendaftaran Kantor Akuntan Publik (KAP) asing.

Langkah penataan ulang struktur tarif ini diambil guna merespons kebutuhan mendesak seiring adanya restrukturisasi organisasi dan tata kerja pada unit pembinaan dan pengawasan profesi keuangan di bawah naungan Kementerian Keuangan. Pemerintah menegaskan bahwa cakupan objek pungutan baru ini meliputi aspek perizinan, persetujuan, hingga penegakan hukum administratif.

"Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Keuangan terkait dengan pembinaan dan pengawasan profesi keuangan meliputi: a. biaya perizinan; b. biaya persetujuan; dan c. denda administratif," sebagaimana tertera dalam Pasal 1 PMK 33/2026, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Kebijakan operasional ini sekaligus menjadi implementasi teknis atas amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif PNBP.

Berdasarkan dokumen lampiran pada PMK tersebut, pemerintah mematok tarif penerbitan izin akuntan publik baru sebesar Rp1 juta untuk setiap berkas permohonan, di mana nominal tarif yang identik juga diterapkan untuk pengurusan perpanjangan izinnya.

Di sisi lain, biaya izin usaha bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) dikelompokkan dalam tarif yang bervariasi tergantung dari jumlah rekan yang bermitra di dalamnya.

Untuk operasional KAP dengan status perseorangan dibebani biaya sebesar Rp1,5 juta, sedangkan institusi KAP yang memiliki dua hingga empat rekan dipatok senilai Rp3 juta.

Sementara itu, korporasi KAP skala besar yang menaungi lima rekan atau lebih diwajibkan membayar tarif tertinggi di kelasnya sebesar Rp6 juta untuk satu kali pengajuan permohonan.

Pemerintah juga menyasar operasional kantor cabang dengan menetapkan biaya izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik senilai Rp2 juta per pengajuan.

Sementara untuk pengurusan register akuntan profesional asing, otoritas menetapkan biaya sebesar Rp9 juta untuk durasi legalitas selama tiga tahun, dengan tarif perpanjangan masa berlaku yang dipatok sebesar Rp8,5 juta.

Adapun nominal tarif paling tinggi dalam beleid baru ini menyasar pada pemberian persetujuan pendaftaran bagi Kantor Akuntan Publik asing maupun lembaga organisasi audit internasional, yakni mencapai Rp10 juta per berkas.

Sedangkan untuk kebutuhan persetujuan pencantuman nama brand KAP asing yang berkolaborasi bersama kemitraan KAP domestik dikenakan biaya administrasi senilai Rp5:juta.

Selain menetapkan daftar biaya wajib perizinan, regulasi ini juga memuat klausul sanksi administratif berupa denda tunai bagi pelaku profesi yang melakukan pelanggaran.

Kelalaian atau keterlambatan dalam memperpanjang izin akuntan publik akan langsung dijatuhi denda sebesar Rp1:juta.

Penalti berupa denda juga mengancam keterlambatan penyampaian berbagai dokumen wajib seperti laporan kegiatan usaha, laporan keuangan tahunan, hingga laporan realisasi pendidikan profesional berkelanjutan, di mana sanksinya dipatok sebesar Rp100 ribu untuk setiap hari kerja yang terlewat dengan batas akumulasi denda maksimal disetop pada angka Rp2 juta.

Kendati memperketat pungutan, pada Pasal 2 aturan ini pemerintah tetap membuka peluang dispensasi berupa pengenaan tarif khusus hingga Rp0 atau 0 persen dengan mempertimbangkan kondisi tertentu yang selaras dengan payung hukum perundang-undangan.

Seluruh omzet yang didapat dari penarikan pungutan sektor profesi keuangan ini diwajibkan untuk langsung disetor masuk ke dalam kas negara.

PMK Nomor 33 Tahun 2026 sendiri telah ditetapkan sejak 13 Mei 2026 dan dinyatakan sah mengikat sejak resmi diundangkan pada 25 Mei 2026.

Pemerintah juga memberikan catatan tegas bahwa seluruh instrumen PNBP yang telah dipungut oleh otoritas sejak tanggal 1 Agustus 2025 akan tetap diakui dan dicatat resmi sebagai penerimaan kas negara. (Wahyu Dwi Anggoro)

Kalbar (ANTARA) - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Tanjung Pura Pontianak meneliti potensi pengembangan tiga jenis energi terbarukan di wilayah Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

“Kami sudah menemukan tiga jenis energi terbarukan unggulan Kabupaten Sambas yang dapat dikembangkan potensinya untuk mendukung kebutuhan listrik sekaligus menekan emisi karbon di Kalbar,” kata Ketua Tim Peneliti, Dr Erdi dari LPPM Untan di Pontianak, Kalbar, Senin.

Saat memaparkan perkembangan atau kemajuan penelitian berjudul “Analisis potensi energi terbarukan sebagai alternatif pengurangan emisi karbon di Kalbar”, Erdi mengatakan tiga jenis energi terbarukan unggulan Kabupaten Sambas yang berpotensi dikembangkan adalah energi surya, air dan biomassa.

Dari ketiga jenis energi terbarukan tersebut diperkirakan dapat menghasilkan 466 megawatt daya listrik yang dapat diproduksi untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat khususnya di Kabupaten Sambas, yang merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Menurut Erdi, penelitian kolaborasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Barat ini menemukan, dari tiga jenis energi terbarukan itu, potensi tenaga surya mendominasi dengan persentase 45 persen, kemudian diikuti energi biomassa 35 persen dan tenaga air sebesar 20 persen.

“Kami juga telah memetakan wilayah atau basis potensial tiga jenis energi terbarukan ini, seperti energi surya sangat potensial dikembangkan di Kecamatan Paloh, Tebas, Teluk Keramat, Sejangkung dan Sajingan Besar,” akatanya.

Sedangkan potensi tenaga air dapat dikembangkan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sambas, DAS Sebangkau dan DAS Paloh. Sementara pengembangan biomassa dapat dikonsentrasikan pada 11 Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) swasta skala besar yang ada di wilayah Kabupaten Sambas dengan potensi daya realistin sebesar 93,8 MW.

Lebih lanjut menurutnya, pengembangan tiga jenis energi terbarukan ini diperkirakan mampu menekan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Sambas sebesar 32 ribu hingga 97 ribu ton CO2 per tahun, dari baseline 108 ribu hingga 162 ribu ton CO2 per tahun.

Selain itu kata dia, pengembangan energi terbarukan di wilayah ini akan berkontribusi mendukung komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca dengan target sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan sebesar 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

“Pengembangan pembangkit energi terbarukan ini juga akan menambah bauran energi bersih, selain itu menambah kehandalan daya listrik karena sampai saat ini PLN masih mengimpor listrik dari Malaysia untuk menerangi Kalbar,” katanya.

Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Kalimantan Barat, Haryanto yang hadir sebagai penanggap mengatakan pengembangan energi biomassa, khususnya dari limbah cair sawit sangat potensial dikembangkan mengingat Kalimantan Barat memiliki lebih dari 100 perkebunan kelapa sawit skala besar.

“Apalagi sudah ada program Palm Oil Mill Effluent atau POME atau limbah cair kelapa sawit yang mampu menghasilkan gas metan yang berguna untuk energi listrik alternatif dan sudah ada juga kolaborasi dengan PLN tinggal realisasinya saja,” katanya.

Pewarta: Helti Marini S
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tengah menyiapkan ekosistem sustainability assurance sebagai langkah mendukung penguatan pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat mutu serta meningkatkan kredibilitas laporan keberlanjutan perusahaan.

Dewan Pengurus Nasional IAPI, Sempurna Bahri, menyampaikan bahwa tren akuntansi global kini bergerak menuju penyusunan laporan keberlanjutan yang mengacu pada aspek Environmental, Social, and Governance (ESG), tanpa mengesampingkan laporan keuangan

“Bukan hanya masalah kinerja finansial, asuransi keberlanjutan ini bertujuan membangun kepercayaan stakeholders pengguna laporan keuangan mengelola risiko, memenuhi regulasi,” kata Sempurna dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

"Jadi para pembaca laporan keuangan itu akan melihat apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait hukum. Hukum itu bisa tenaga kerja, hukum lingkungan atau limbah dan macam-macam," katanya.

Ia mengatakan Inisiatif ini sejalan dengan Rencana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) untuk mewajibkan Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan berdasarkan standar global melalui Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2.

Atas hal tersebut, IAPI menekankan bahwa pembangunan ekosistem assurance menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keberlanjutan yang semakin dibutuhkan oleh dunia usaha dan pasar modal.

Sementara itu, Dewan Pengurus Nasional IAPI Susanto, menyatakan bahwa kini corporate reporting sebenarnya telah menyangkut 2 elemen besar penting yakni laporan keuangan dan laporan keberlanjutan.

“Ketika investor atau pelaku di pasar modal ingin melakukan keputusan investasi yang mereka cari sekarang itu bukan cuma laporan keuangan atau informasi keuangan tapi juga bagaimana perusahaan tersebut mengelola operasionalnya itu sesuai dengan konsep-konsep yang sudah ada,” ujar Susanto.

Dalam membangun ekosistem tersebut, IAPI mengacu pada beberapa standar internasional, termasuk: International Standards on Sustainability Assurance (ISSA) 5000, International Ethics Standards for Sustainability Assurance (IESSA), Standar Manajemen Mutu (SMM) yang diadopsi dari International Standards on Quality Management, serta International Education Standards (IES) 2-4.

Langkah ini dinilai selaras dengan perkuatan kepercayaan pasar sekaligus mendukung pengembangan investasi berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan arah RPOJK, implementasi assurance diperkirakan mulai berjalan pada tahun 2027, sehingga pelaku usaha memiliki waktu untuk mempersiapkan sistem, kompetensi, dan infrastruktur pendukung. Namun, peluang penerapan secara sukarela oleh perusahaan-perusahaan juga terbuka untuk meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan.

(kunthifahmar sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyatakan kesiapan untuk membangun ekosistem asurans keberlanjutan (sustainability assurance) di Indonesia, seiring penguatan regulasi keuangan berkelanjutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

IAPI mengapresiasi langkah OJK yang tengah memperkuat kerangka regulasi melalui Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), emiten, dan perusahaan publik.

Dalam RPOJK tersebut, PUSK diwajibkan menyusun laporan keberlanjutan berdasarkan Pernyataan Standar Pelaporan Keberlanjutan (PSPK) 1 tentang Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan serta PSPK 2 mengenai Pengungkapan Terkait Iklim.

Sejalan dengan perkembangan ini, IAPI tengah mempersiapkan pembangunan ekosistem asurans keberlanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keberlanjutan yang semakin dibutuhkan dunia usaha dan pasar modal.

IAPI menekankan, laporan keberlanjutan tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan laporan keuangan. Keduanya harus saling terhubung, sinkron, dan konsisten.

“Informasi yang disajikan dalam laporan keberlanjutan harus konsisten dan selaras dengan informasi yang tercermin dalam laporan keuangan, sehingga keduanya membentuk satu kesatuan pelaporan korporat yang utuh dan terpadu,” tulis IAPI dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/5/2026).

Soroti istilah verifikasi

Dalam kajian tersebut, IAPI juga memberi perhatian khusus terhadap penggunaan istilah “verifikasi” dalam RPOJK sebagai metode pemberian keyakinan atas laporan keberlanjutan.

IAPI menilai terdapat perbedaan mendasar antara verifikasi dan asurans.

Verifikasi disebut lebih berfokus pada pemeriksaan teknis terhadap data, sementara asurans mencakup evaluasi independen yang lebih menyeluruh.

“Asurans merupakan evaluasi independen yang lebih menyeluruh, mencakup aspek sistem, proses, prinsip materialitas, serta konsistensi informasi yang disajikan,” kata IAPI.

Acuan standar internasional

IAPI menegaskan, praktik asurans keberlanjutan tidak dapat dipisahkan dari ekosistem standar internasional. Untuk itu, pelaksanaan asurans harus mengacu pada sejumlah standar global.

Beberapa standar tersebut antara lain International Standards on Sustainability Assurance (ISSA) 5000 sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan asurans yang saat ini dalam tahap pengadopsian oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik IAPI.

Selain itu, terdapat International Ethics Standards for Sustainability Assurance (IESSA) sebagai pedoman etika, yang juga tengah diadopsi oleh Dewan Etika Profesi IAPI.

Kemudian, International Education Standards (IES) 2–4 yang mengintegrasikan kompetensi asurans keberlanjutan sebagai kompetensi wajib bagi akuntan publik.

Dalam kerangka ini, kompetensi keberlanjutan dipandang sebagai bagian integral dari sistem pelaporan keuangan secara keseluruhan.

“Dengan demikian, kompetensi untuk memberikan asurans atas informasi keberlanjutan pun merupakan bagian integral dari kompetensi seorang auditor laporan keuangan,” ujar IAPI.

Standar lain yang menjadi acuan adalah Standar Manajemen Mutu (SMM) yang diadopsi dari International Standards on Quality Management.

Standar ini memperkuat manajemen mutu di tingkat Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memastikan kepatuhan terhadap standar profesional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IAPI menekankan, penerapan ISSA 5000, standar etika dalam IESSA, serta SMM harus berjalan dalam satu ekosistem terpadu dan tidak dapat diterapkan secara terpisah.

Perkuat kepercayaan pasar

Lebih lanjut, IAPI menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat infrastruktur yang diperlukan agar kualitas asurans keberlanjutan di Indonesia meningkat dan sejalan dengan praktik global.

Sebagai organisasi profesi, IAPI menilai perannya penting dalam mengembangkan kualitas jasa akuntan publik di Indonesia, termasuk dalam konteks pelaporan keberlanjutan.

“Komitmen IAPI untuk memperkuat ekosistem asurans keberlanjutan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pasar serta memberikan perlindungan bagi investor,” terang IAPI.

IAPI juga menilai langkah ini sebagai fondasi penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi keberlanjutan.

Selain itu, IAPI menyambut baik rencana penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Keuangan Berkelanjutan, yang dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem investasi hijau sekaligus mendukung pencapaian target komitmen iklim nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk pertama kalinya menggelar perayaan ibadah dan Natal bersama bagi anggotanya beragama Kristen dan Katolik. Kegiatan tersebut mengusung tema “Allah Menyelamatkan Keluarga” dengan subtema “Cahaya Kasih di Tengah Profesionalisme”.

Acara itu diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan sekaligus penguatan nilai profesionalisme akuntan publik. Ketua Panitia Natal IAPI Fiantonius Sihotang, CPA, mengatakan perayaan ini menjadi momen penting karena baru pertama kali diselenggarakan sejak IAPI berdiri.

Dia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan wadah untuk menyatukan para akuntan publik lintas latar belakang. “Hari ini kita dari Institut Akuntan Publik Indonesia menyelenggarakan perayaan ibadah dan Natal tahun 2025. Ini acara perdana dan sangat kita nantikan, supaya para akuntan publik semakin kompak dan tidak tersekat-sekat,” ujar Fiantonius, Sabtu (10/1/2026).

Ia menjelaskan, perayaan Natal ini melibatkan anggota Kristen dan Katolik yang tergabung dalam satu kepanitiaan dan peserta. Hal tersebut mencerminkan semangat persaudaraan dan kebersamaan di dalam tubuh organisasi profesi.

“Semua di sini bergabung, baik Kristen maupun Katolik. Kita ingin punya ruang untuk bertemu, beribadah, dan bersukacita bersama,” tuturnya yang juga merupakan Dewan Pengurus Nasional IAPI ini.

Dia menegaskan bahwa perayaan Natal tidak hanya bermakna spiritual, tetapi juga menjadi sarana penyampaian pesan profesionalisme di tengah tantangan global dan nasional yang penuh ketidakpastian.

“Kami ingin mengingatkan teman-teman akuntan publik agar tetap menjaga profesionalitas. Di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian, kita percaya pada penyertaan Tuhan dalam kehidupan dan profesi kita,” ujarnya.

Ia pun berharap 2026 membawa kondisi yang lebih baik, baik bagi Indonesia maupun dunia secara umum. “Kita berharap perekonomian Indonesia semakin membaik dan bangsa ini terus diberkati,” tambahnya.

Terkait jumlah peserta, Fiantonius menyebutkan perayaan Natal tersebut dihadiri sekitar 250 orang, melampaui target awal panitia. “Target awal kita sekitar 200 peserta, dan yang hadir sekitar 250 orang. Ini tentu sangat menggembirakan,” jelasnya.

Dia mengatakan, jumlah tersebut cukup signifikan mengingat total akuntan publik Kristen dan Katolik di Indonesia sekitar 600 hingga 700 orang yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. “Dari total sekitar 1.700 akuntan publik se-Indonesia, yang bisa hadir 200-an sudah lumayan,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa IAPI berdiri sejak 2007 sebagai organisasi profesi yang terpisah dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sesuai dengan standar internasional. “Pemisahan ini bukan karena konflik, tetapi karena tuntutan standar internasional yang mengharuskan profesi akuntan publik berdiri sendiri,” jelasnya.

Dia juga menyoroti pentingnya peran akuntan publik dalam perekonomian nasional. Ia mengklaim, profesi ini sangat strategis karena bertugas memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan.

“Akuntan publik adalah satu-satunya profesi yang diizinkan negara untuk menyatakan apakah laporan keuangan itu wajar atau tidak. Ini profesi yang mulia dan sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Kendati demikian, ia mengakui jumlah akuntan publik di Indonesia masih tergolong kurang jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. “Di Indonesia jumlah akuntan publik sekitar 1.700, sementara negara tetangga rata-rata sudah di atas 5.000,” ungkapnya.

Maka itu, ia mendorong generasi muda untuk tertarik menekuni profesi akuntan publik. Terlebih ke depan akan semakin banyak regulasi yang mewajibkan audit laporan keuangan. “Ini peluang besar bagi generasi muda,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 dinilai menjadi momentum penting dalam penguatan aturan profesi akuntan publik di Indonesia.

Regulasi ini menempatkan akuntan sebagai bagian dari sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi melalui mekanisme pelaporan satu pintu (one-gate system), dengan konsekuensi meningkatnya standar kompetensi, integritas, dan tanggung jawab profesi.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Grand Launching Kantor Akuntan Publik Gunawan Ikhwan Abdurahman dan Rekan (KAP GIAR) yang dirangkai dengan talk show Selamat Datang di Era Baru: Terbitnya Para Akuntan di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Transformasi pelaporan keuangan menuju sistem satu pintu menuntut kompetensi baru dari profesi akuntan publik.

Sistem ini membuat hasil pekerjaan akuntan berada dalam pengawasan lintas instansi secara terintegrasi, sehingga transparansi dan integritas menjadi prinsip utama yang tidak terpisahkan dari praktik profesi.

Regulasi ini juga dipandang membuka peluang karier yang lebih luas, terutama bagi generasi muda.

Dengan kewajiban standar pelaporan yang lebih tinggi bagi berbagai sektor usaha, kebutuhan terhadap akuntan publik berkualitas meningkat.

Peran akuntan tidak hanya sebatas penyusun atau pemeriksa laporan, tetapi menjadi penjaga integritas ekonomi melalui pelaporan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks kepatuhan profesi, Ketua Pusat Kajian Akuntansi Forensik Indonesia (PUSAKAFI) Mohamad Mahsun menekankan bahwa PP 43/2025 membuat tanggung jawab akuntan publik berada dalam sorotan real-time lintas lembaga. Kondisi tersebut menuntut keteguhan etika profesi.

“Integritas seorang akuntan publik adalah keutamaan. Kita adalah penjaga gerbang kepercayaan publik," kata Mahsun dalam keterangan tertulis, Rabu.

"Saya menghimbau kepada seluruh rekan profesi, jangan pernah tergiur oleh tawaran-tawaran yang menjanjikan keuntungan sesaat namun menabrak aturan yang sudah ditetapkan Pemerintah. Sekali integritas tergadai, maka karir dan kepercayaan terhadap profesi ini akan runtuh secara sistemik,” tegas Mahsun.

Mahsun juga menyampaikan, PP 43/2025 tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak profesi, melainkan melindungi akuntan yang menjalankan praktik secara jujur.

Dengan sistem satu pintu, setiap anomali data akan lebih mudah terdeteksi, sehingga kejujuran profesional menjadi perlindungan utama bagi akuntan publik.

Dalam kesempatan yang sama, KAP GIAR menyatakan komitmennya untuk menjalankan mandat profesi sesuai arahan regulator dan organisasi profesi.

Managing Partner KAP GIAR, Ikhwan Ashadi, menyebut kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi utama praktik akuntan publik.

“KAP GIAR dibangun di atas fondasi integritas. Kami berkomitmen untuk mendampingi klien melalui edukasi regulasi yang benar, sehingga pertumbuhan bisnis klien kami adalah pertumbuhan yang sehat, legal, dan akuntabel di mata hukum,” ujarnya.

Sementara itu, partner KAP GIAR Muhamad Mansur menilai bahwa PP 43/2025 menandai perubahan peran profesi akuntan di era pelaporan keuangan terintegrasi.

“Di era PP 43 ini, Anda bukan hanya seorang auditor, Anda adalah arsitek transparansi keuangan Indonesia,” tutur Mansur.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Banyaknya laporan keuangan meskipun sudah audited, meskipun opininya WTP, ternyata ada rekayasa, tidak ketahuan,

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pusat Kajian Akuntansi Forensik Indonesia (PUSAKAFI) Mohamad Mahsun mengatakan bahwa banyak laporan keuangan yang sudah diaudit (audited) atau memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi telah direkayasa.

“Banyaknya laporan keuangan meskipun sudah audited, meskipun opininya WTP, ternyata ada rekayasa, tidak ketahuan,” ucapnya dalam Diskusi Publik "Era Baru Transparansi Akuntansi” yang diadakan Kantor Akuntan Publik Gunawan Ikhwan Abdurahman dan Rekan (KAP GIAR) di Jakarta, Rabu.

Para penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polri disebut telah familiar dengan istilah windowdressing, yakni praktik "mempercantik" atau memanipulasi laporan keuangan agar terlihat lebih baik dan menguntungkan dari kondisi sebenarnya.

Menurut dia, rekayasa laporan keuangan biasanya sudah diniatkan sejak awal, kendati tampak sinkron dalam platform pelaporan keuangan, tetapi tak berhasil terdeteksi.

Rekayasa tersebut baru ketahuan apabila ada pihak yang dirugikan melaporkan ke institusi yang berwenang.

Di tingkat internasional, terdapat tiga jenis kecurangan (fraud) terkait dengan dunia akuntansi.

Pertama ialah penyalahgunaan aset (assetmisappropriation), yakni pola kecurangan tradisional atau kuno seperti mengambil barang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Kedua yaitu korupsi, tindakan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pihak tertentu saja.

Terakhir adalah rekayasa laporan keuangan (fraudulentfinancialreporting) yang dinilai menjadi jenis kecurangan paling bahaya saat ini karena dilakukan secara halus dan tak kasat mata.

“Fraud yang sekarang itu dilakukan oleh orang profesi (untuk) merekayasa laporan keuangan (karena) banyaknya akuntan yang pintar,” ungkap Mahsun.

“Akuntan itu kan ada dua, akuntan hitam dan akuntan putih karena dua-duanya bisa melakukan creativeaccounting. Creativeaccounting yang dilakukan akuntan hitam itu ya rekayasa laporan (keuangan), menipu banyak orang. (Adapun) akuntan putih yang bermanfaat bagi stakeholders, yang memerangi para akuntan yang nakal,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah memanggil 17 kantor akuntan terbesar se-Indonesia untuk memperingatkan mereka agar menegakkan prinsip-prinsip akuntansi secara baik dan benar setiap kali mengaudit BUMN.

Danantara meminta komitmen para kantor akuntan agar tidak merekayasa laporan keuangan perusahaan pelat merah. Jika diketahui melanggar, maka Danantara akan memasukkan kantor akuntan nakal tersebut dalam daftar hitam auditor BUMN.

"Kami baru-baru ini memanggil 17 kantor akuntan terbesar di Indonesia dan meminta komitmen mereka. Apabila mereka menjadi auditor BUMN, maka tidak ada hal-hal yang sifatnya rekayasa lagi di dalam laporan keuangan," Managing Director Holding Operasional Danantara, Agus Dwi Handaya di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Sleman, DIY, Selasa (11/11).

"Mereka harus benar-benar menegakkan prinsip akuntansi dengan baik dan benar. Apabila itu mereka langgar, kami akan melakukan blacklist dan tidak akan bisa bekerja lagi, atau tidak akan bisa menjadi auditor lagi di BUMN mana pun," lanjutnya.

Agus bilang ini merupakan salah satu langkah mentransformasi BUMN, khususnya melalui pilar governance transformation yang merupakan program menyeluruh demi membangun integritas, transparansi dan akuntabilitas di semua lapisan organisasi.

Menurut Agus, transformasi tata kelola bukan hanya sebuah kepatuhan terhadap regulasi, tetapi tentang membangun budaya etika dan kepercayaan menjadi pondasi keberlanjutan jangka panjang.

Dalam konteks BUMN, imbuhnya, good governance bukan sekadar syarat administratif, tetapi simbol kredibilitas di mata publik dan investor, termasuk memastikan BUMN mengadopsi praktik bisnis terbaik yang mengacu pada benchmark internasional.

Ia menjelaskan laporan keuangan yang kredibel dan berintegritas terus ditegakkan. Setiap BUMN secara bertahap dipastikan memiliki struktur kerja yang jelas guna memastikan akuntabilitas dan pengukuran kerja berjalan secara efektif.

Agus juga mengenalkan pilar-pilar transformasi lainnya, seperti business transformation melalui restrukturisasi dan streamlining BUMN.

Agus bilang, jumlah BUMN yang dimiliki RI mencapai 1.045, meliputi dari tujuh layer atau lapisan dari induk, anak, cucu hingga udheg-udheg perusahaan. Ini mengakibatkan pengelolaan operasional tak efisien dan tidak kompetitif.

"Terjadi tumpang tindih dan kompetisi sesama BUMN, bahkan sesama BUMN dalam satu induk," kata Agus.

Maka dari itu, streamlining BUMN diproyeksikan membuat ribuan perusahaan tadi hanya sekitar dua ratusan saja. Transformasi dieksekusi secara menyeluruh atau tidak sepotong-sepotong.

Pilar berikutnya adalah service transformation, mengusung tema 'Melayani Sepenuh Hati'. Danantara mendefinisikan ulang, mengingatkan, mengontrol, memastikan, seluruh BUMN semakin hari semakin memperbaiki pelayanannya.

"Kesadaran bahwa setiap pegawai BUMN, bahwa setiap BUMN hadir untuk memberikan pelayanan terbaik, pelayanan kepada pelanggan, pelayanan kepada negeri," kata dia.

Pilar terakhir adalah leadership transformation yang mencakup profesionalisme dan nasionalisme.

Profesionalisme berarti pemimpin yang bekerja dengan kemampuan kompetensi, standar kerja, serta etika yang tinggi. Memiliki orientasi dan ambisi untuk menghasilkan kualitas kerja terbaik, lebih dari sekadar menjalankan tugas, dan mampu menjaga etika dan prinsip moral yang baik.

Nasionalisme sementara adalah pemimpin yang menghayati secara mendalam, bukan tentang jabatan. Kekuasaan bukan tujuan akhir, tapi sebuah amanah besar dari Tuhan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, bagi Indonesia.

"Kami membayangkan, menganalogikan, suatu saat semua pemimpin BUMN di Danantara adalah inkarnasi dari para pendahulu Republik ini, para pejuang yang mengorbankan harta, nyawa, dan jiwanya untuk kemerdekaan Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Peraturan Pemerintah mengenai Pelaporan Keuangan yang dinantikan oleh profesi akuntan dan para pelaku bisnis akhirnya dikeluarkan pada 19 September 2025.

PP No. 43/2025 merupakan produk turunan dari UU No. 4/2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan setidaknya membuat 3 hal penting: (1) siapa yang membuat laporan keuangan (LK), (2) apa dan bagaimana LK ini dilaporkan, serta (3) siapa yang akan menyusun standar LK yang akan digunakan para penyusun LK.

Pihak yang wajib menyusun LK sesuai PP No.43/2025 menjadi lebih luas meliputi entitas di sektor keuangan dan pihak pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan baik yang berbadan hukum maupun tidak (Pasal 3). PP ini sangat penting untuk meningkatkan integritas LK di Indonesia, sebagai rujukan investor dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis

PP No 43/2025 menegas-kan, penyusun LK harus-lah mereka yang memiliki kompetensi dan berintegri-tas (Pasal 5) salah satunya buktinya dengan menunjukan piagam Register Negara Akuntansi (RNA), setelah lulus ujian sertifikasi profesi akuntan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) dan Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Kepastian profesi akuntan sebagai syarat kompetensi penyusun LK tentu diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas LK secara keseluruhan. Hal ini juga menjadi angin segar bagi para akuntan beregister yang selama ini merasa sertifikasi profesi yang telah mereka miliki kurang diakui oleh dunia bisnis.

Salah satu yang diatur dalam PP tersebut adalah lembaga yang akan menyusun Standar LK (SLK). Selama ini para penyusun LK menggunakan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar IAI (DSAK dan DSAS IAI). PP ini menjadi tonggak sejarah baru karena tanggung jawab menyusun standar akuntansi akan beralih kepada Komite Standar (KS) yang independen dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 11).

KS terdiri atas Komite Pelaksana dan Komite Pengarah. Komite Pelaksana kemudian dibagi kembali menjadi tiga sub-komite yakni sub-komite pengelola dan konsultatif, sub-komite penyusun standar LK umum dan sub-komite penyusun standar LK syariah. Anggota ketiga sub-komite ini akan terdiri dari perwakilan berbagai pemangku kepentingan termasuk beberapa kementerian, lembaga tinggi negara seperti BPK, OJK, asosiasi profesi akuntan, perwakilan profesional, asosiasi industri dan akademisi.

Unsur-unsur pemangku kepentingan yang beragam membuat penyusunan standar LK menjadi lebih inklusif. Namun ini juga akan menimbulkan tantangan tersendiri dengan makin banyaknya kepentingan sehingga makin sulit mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan. Terlebih apabila yang akan duduk di komite penyusun adalah para pejabat di lembaga pemerintahan sebagai ex-officio dan tidak memiliki kompetensi teknikal di bidang standar akuntansi.

SLK atau SAK di Indonesia dibuat untuk melindungi kepentingan publik yang memerlukan LK yang relevan dan objektif. SAK selama ini berkiblat pada standar akuntansi internasional (IFRS), namun IAI juga membuat standar akuntansi yang khas Indonesia dan tidak diatur oleh IFRS. Kentalnya peran pemerintah di dalam KS ini berpotensi mengancam independensi dan kualitas standar LK ke depan.

Sekretariat dari KS ini akan berada di dalam Kementerian Keuangan. Pendanaan dari KS ini akan berasal dari APBN walaupun juga terbuka dari sumber-sumber lain. Sekretariat dan kelompok kerja memiliki peranan yang sangat penting karena mereka yang akan menyusun agenda rapat, melakukan riset dan menyusun bahan rapat untuk sub-komite.

Anggota KS yang merupakan para pejabat dan profesional, tidak bisa bekerja penuh waktu untuk pekerjaan KS ini sehingga akan sangat bergantung pada sekretariat dan kelompok kerja. Harapan kami, tim sekretariat dan kelompok kerja diisi oleh orang-orang berkompetensi tinggi, idealnya independen dari pemerintah dan bekerja penuh waktu untuk KS.

Meningkatnya peran pemerintah di dalam penyusunan standar LK dalam PP tersebut bertentangan dengan rekomendasi World Bank dan juga kurang selaras dengan praktik-praktik di negara lain. Rekomendasi ROSC World Bank pada 2018 adalah untuk membentuk Financial Reporting Authority (FRA) sebagai lembaga penyusun standar LK yang independen dari pemerintah dan terpisah dari profesi akuntan.

Lembaga penyusun independen ini adalah hal yang lazim dan lebih dulu dilakukan di berbagai negara seperti Malaysia, Jepang, Inggris, Amerika, dan Korea. Independensi KS menjadi lebih penting lagi ketika suatu negara memiliki badan usaha yang perlu mengerjakan proyek-proyek pemerintah dan memerlukan kebijakan akuntansi khusus yang berbeda dengan bisnis pada umumnya.

Kepentingan politis pada gilirannya secara sadar atau tidak sadar dapat mereduksi independensi KS. Standar akuntansi haruslah independen dari kepentingan politik atau sekelompok orang tertentu. PP No 43/2025 menjadi tonggak sejarah pelaporan keuangan dan selayaknya kita dukung demi ekosistem bisnis di Indonesia yang lebih akuntabel.