NEW YORK, KOMPAS.com - Harga minyak dunia turun lebih dari 1 persen pada akhir perdagangan Rabu (1/7/2026) waktu setempat atau Kamis (2/7/2026) pagi WIB.

Penurunan ini membuat harga minyak menyentuh level terendah sejak Maret seiring meningkatnya optimisme terhadap perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent turun 1,38 dollar AS atau 1,89 persen menjadi 71,57 dollar AS per barrel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 92 sen atau 1,32 persen menjadi 68,58 dollar AS per barrel.

Kedua acuan harga minyak tersebut ditutup pada level terendah dalam empat bulan.

Sentimen pasar membaik setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan perundingan dengan Iran yang berlangsung di Qatar berjalan dengan baik.

Optimisme itu meredakan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah.

"Negosiasi yang saat ini berlangsung di Qatar dipandang positif dan hal itu membuat harga terus melemah. Ada kemungkinan kita masih akan melihat harga yang lebih rendah," ujar Analis Saxo Bank Ole Hansen.

Trump juga mengatakan hubungan AS dengan Iran berjalan sangat baik dan pertemuan terbaru di Qatar memberikan hasil yang positif.

Menurut sumber yang mengetahui langsung jalannya pembicaraan dan seorang pejabat Iran, kedua negara menggelar pembahasan teknis di Doha untuk mencapai kesepakatan mengenai kelancaran pelayaran di Selat Hormuz sekaligus mengamankan gencatan senjata yang lebih permanen.

Meski demikian, AS dan Iran masih saling berbeda pandangan mengenai isi kesepakatan sementara tersebut, bahkan keduanya sempat saling melancarkan serangan militer dalam sepekan terakhir.

Analis senior Price Futures Group Phil Flynn mengatakan meningkatnya optimisme pasar didorong oleh kembali lancarnya arus pengiriman minyak melalui Selat Hormuz.

"Semakin banyak minyak yang kembali melintasi Selat Hormuz sehingga optimisme meningkat. Pasar memberi sinyal bahwa setelah situasi ini berlalu, produksi minyak dunia kemungkinan akan mencapai rekor baru," ujar Flynn.

Lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz mulai pulih.

Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan arus pengiriman minyak melalui jalur tersebut telah kembali ke tingkat sebelum perang, meski tidak merinci angkanya.

Adapun harga minyak Brent sudah turun sekitar 45 dollar AS per barrel pada kuartal kedua tahun ini sejak perang AS-Iran mencuat pada akhir Februari lalu.

Ini menjadi penurunan kuartalan terbesar sejak krisis keuangan global tahun 2008.

Sementara itu, harga minyak mentah berjangka AS sudah turun sekitar 31 per barrel, sekaligus menjadi penurunan kuartalan terbesar sejak tahun 2020, ketika pandemi Covid-19 menghancurkan permintaan minyak global.

Di sisi pasokan global, negara-negara produsen yang tergabung dalam OPEC+ diperkirakan akan kembali menyepakati peningkatan target produksi mulai Agustus saat menggelar pertemuan pada Minggu mendatang.

Prospek kenaikan produksi tersebut juga menjadi faktor yang menekan harga minyak.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Kehadiran Presiden Lukashenko ke Indonesia merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya berkunjung pada 2013.

Sebelumnya, Prabowo dan Lukashenko juga pernah bertemu pada Selasa, 15 Juli 2025. Pertemuan tersebut digelar di kediaman Presiden Lukashenko, Ozyorny, yang terletak di luar ibu kota Minsk.

Kala itu, Prabowo dan Lukashenko bertemu selama tiga jam dalam suasana yang santai dan bersahabat ini mencerminkan kedekatan dan rasa hormat antara kedua pemimpin negara. Prabowo merupakan presiden kedua setelah Presiden Rusia Vladimir Putin yang datang ke kediaman Presiden Lukashenko setelah direstorasi.

Diketahui, Lukashenko tiba di Jakarta, pada Rabu (1/7/2026). Pesawat yang membawa rombongan Presiden Lukashenko tiba melalui Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma. Kedatangan Lukashenko disambut oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafri Sjamsoeddin yang mewakili Prabowo.

"Saya mewakili Presiden RI menyambut kehadiran Presiden Republik Belarus H.E. Alexander Lukashenko di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta," tulis Sjafri yang dibagikan lewat akun media sosial Instagram miliknya @sjafrie.sjamsoeddin.

Sementara itu, Sjafrie mengungkapkan bahwa kehadiran Presiden Belarus menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan Indonesia-Belarus. "Sekaligus membuka ruang penguatan kerja sama strategis yang saling menghormati dan saling berkontribusi bagi kemajuan kedua bangsa," pungkasnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah sedang mengkaji usulan penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Hal itu disampaikan Bimo saat merespons usulan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal agar pajak JHT dihapus.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo ketika ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Bimo menjelaskan pajak JHT baru dipungut saat dana dicairkan. Pencairan JHT dengan saldo maksimal Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenai pajak sebesar 5 persen.

Menurut dia, ketentuan tersebut sudah berlaku sejak 2009. Oleh karena itu, apabila memang perlu dilakukan penyesuaian, DJP akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan Purbaya.

"Kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo.

Ia juga mengungkapkan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 95 persen peserta JHT memiliki saldo di bawah Rp50 juta, sehingga tidak dikenakan pajak saat pencairan.

"Kami kemarin sudah koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, 95 persen JHT itu di bawah Rp50 juta. Jadi tidak dipotong pajak," ujar Bimo.

Said Iqbal mengusulkan tarif pajak manfaat JHT menjadi nol persen. Menurut dia, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena itu, pemotongan pajak saat pencairan JHT merupakan bentuk pajak berganda.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Said Iqbal menjelaskan usulan penghapusan pajak JHT itu merupakan satu dari sejumlah langkah mitigasi yang tengah ditempuh pemerintah bersama serikat buruh untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membukukan lonjakan laba bersih lebih dari dua kali lipat sepanjang 2025. Peningkatan kinerja tersebut terutama didorong oleh hasil investasi yang melonjak, meski aktivitas operasional perseroan masih mencatatkan rugi akibat beban operasional yang lebih besar dibandingkan pendapatan operasional.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BPJS Kesehatan dan Entitas Anak Tahun 2025 (Auditan) yang dipublikasikan Kamis (2/7/2026), laba bersih BPJS Kesehatan mencapai Rp655,1 miliar pada 2025, meningkat 157,4% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp254,5 miliar.

Sejalan dengan itu, laba sebelum pajak melonjak 390% menjadi Rp766,2 miliar dari Rp156,4 miliar pada 2024. Sementara itu, jumlah penghasilan komprehensif naik 106,1% menjadi Rp602,3 miliar.

Kenaikan laba terutama ditopang oleh pendapatan investasi yang meningkat tajam menjadi Rp1,25 triliun, atau melonjak 139,1% dibandingkan Rp523,7 miliar pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, pendapatan operasional hanya tumbuh 3,7% menjadi Rp5,98 triliun dari Rp5,77 triliun pada 2024. Sementara itu, beban operasional meningkat lebih tinggi, yakni 7,6% menjadi Rp6,15 triliun dari Rp5,72 triliun. Akibatnya, aktivitas operasional BPJS Kesehatan masih mencatatkan rugi sebesar Rp166,1 miliar.

Dari sisi neraca, posisi keuangan BPJS Kesehatan menunjukkan perbaikan. Total aset meningkat 4,2% menjadi Rp14,02 triliun pada akhir 2025 dibandingkan Rp13,46 triliun setahun sebelumnya.

Pertumbuhan aset didorong oleh kenaikan aset lancar sebesar 20,5% menjadi Rp8,27 triliun. Kas dan setara kas juga meningkat 41,3% menjadi Rp2,92 triliun, mencerminkan likuiditas yang lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, total liabilitas turun tipis 1,3% menjadi Rp2,84 triliun dari Rp2,88 triliun. Di sisi lain, total ekuitas meningkat 5,7% menjadi Rp11,18 triliun, seiring bertambahnya laba tahun berjalan yang memperkuat struktur permodalan BPJS Kesehatan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menanggapi tuntutan serikat pekerja mengenai penghapusan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan usulan penghapusan pajak JHT sudah masuk dalam tahap kajian.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," kata Bimo di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bimo menegaskan, pengenaan PPh atas pencairan JHT bukan merupakan kebijakan baru. Aturan tersebut telah berlaku sejak 2009 dan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

Menurutnya, pemerintah tidak mengenakan pajak ketika iuran JHT dipotong dari gaji bulanan pekerja maupun saat dana tersebut dikembangkan oleh institusi keuangan.

"Pada saat dana tersebut dicairkan, baru dipungut di situ. Itu pun yang sampai Rp50 juta tarifnya nol persen. Di atas Rp50 juta baru dikenakan lima persen. Jadi aturan itu sudah berjalan sejak tahun 2009," jelasnya.

Bimo mengatakan, pihaknya terbuka untuk melakukan evaluasi jika masyarakat menilai aturan tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini

Namun, Bimo menegaskan bahwa keputusan final kajian terhadap aturan PPh JHT sepenuhnya berada di bawah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

"Jadi kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah klaim peserta JHT sebesar 95 persen tidak dikenakan potongan pajak.

"Sebanyak 95 persen saldo JHT itu berada di bawah Rp50 juta, jadi tidak dipotong pajak. Hanya lima persen saja yang terkena potongan pajak," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggunaan dana hasil penawaran dana perdana atau initial public offering (IPO) untuk pembayaran utang memang kerap kali membuat investor kurang tertarik dengan prospek calon emiten.

Padahal, pembayaran utang terutama di tengah tren peningkatan suku bunga BI bisa jadi sebuah strategi bisnis yang dapat dilihat hasilnya di masa depan.

Pengamat pasar modal sekaligus Director PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada mengatakan, secara umum perusahaan melakukan IPO sebagai bentuk pendanaan untuk kebutuhannya.

Sementara itu, salah satu kebutuhan perusahaan ialah untuk melakukan pelunasan utang.

"Bisa jadi dengan IPO saham maka si perusahaan tidak perlu berutang lagi untuk menutupi utang lamanya. Apalagi dana untuk menutupi utang tersebut dari dana IPO, alias menutup utang pakai dana orang lain," kata dia kepada Kompas.com, Kamis (2/7/2026).

Ia menambahkan, rencana perusahaan untuk melunasi utang melalui dana IPO saham memang kerap kali kurang disukai investor.

Pasalnya, aksi korporasi tersebut dianggap tidak memberikan nilai tambah jika dibandingkan penggunaan dana untuk ekspansi, buka usaha, melakukan penyertaan ke bisnis unit maupun usaha yang dianggap menghasilkan.

Namun demikian, dilihat dari sisi positifnya, adanya pelunasan sebagian atau seluruh utang perusahaan tersebut dari dana IPO saham akan membuat utang dari perusahaan tersebut turun atau berkurang.

"Sehingga ada ruang bagi perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya," imbuh dia.

Dengan kata lain, manajemen tidak lagi hanya berfokus untuk mengurangi utang, tetapi bisa lebih berfokus pada pengembangan usaha.

Pengusaha juga dapat memperbaiki sejumlah rasio keuangan dengan adanya pelunasan utang tersebut.

Dengan demikian, valuasi perusahaan yang tecermin dari kinerja keuangan bisa lebih baik.

Investor perlu perhatikan struktur utang

Lebih lanjut, terkait dengan restrukturisasi utang, investor nantinya harus mempelajari struktur utang tersebut, tenor utang, maupun mekanisme utang tersebut.

Artinya, jika utang tersebut memiliki utang bertenor jangka pendek dan fixed rate maka perusahaan dapat menentukan dengan pasti besaran dan waktu pembayaran atas utang tersebut.

Sedangkan, ketika utang bersifat floating rate maka perlu ada penyesuaian ketika terjadi perubahan suku bunga pinjaman yang terimbas perubahan suku bunga acuan.

"Jadi, langkah IPO saham ini bisa jadi untuk restrukturisasi utang bisa jadi tidak tergantung rencana manajemen," terang Reza.

Bayar utang di tengah tren suku bunga tinggi

Senior Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Andreas Kristo Saragih mengatakan, di tengah tren suku bunga BI rate yang tinggi, perusahaan memang sebaiknya segera melakukan pembayaran utang.

Musim pencatatan saham perdana yang akan dimulai Juli ini memang diwarnai dengan fenomena penggunaan dana initial public offering (IPO) untuk membayar utang.

"Kalau bisa ada kemampuan untuk bayar utang, karena refinancing pun pasti suku bunganya akan lebih tinggi," kata dia dalam Media Day.

Ia menambahkan, dengan adanya IPO perusahaan mendapatkan dana dengan biaya yang lebih murah.

"Pasti kan lebih murah cost of fund-nya dengan issue new shares," sambung dia.

"Saya rasa positif IPO-nya," timpal dia.

Calon emiten yang akan segera melantai di bursa yakni, PT Nitrasanata Dharma Tbk (JECX), PT Niramas Utama Tbk.

(JELI), PT Prodia Diagnostic Line Tbk (PRDL), PT Bach Multi Global Tbk (BACH), PT RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS), dan PT Esa Medika Mandiri Tbk (EMMI).

Di tengah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), calon emiten yang akan tercatat di bursa kompak untuk memprioritaskan pembayaran utang dari dana hasil IPO.

Sedikit catatan, saat ini suku bunga acuan BI telah berada di level 5,75 persen.

Sejak Mei 2026, BI telah menaikkan suku bunga mencapai 100 basis poin (bps).

Berikut ini adalah prospektus ringkas dari calon emiten yang akan melantai di bursa efek.

PT Nitrasanata Dharma (JECX)

JECX mematok harga IPO saham sebesar Rp 1.250.

Adapun masa penawaran umum berlangsung pada Rabu (1/7/2026) sampai Jumat (3/7/2026).

Perusahaan pengelola jaringan JEC Eye Hospitals & Clinics ini menawarkan maksimal sekitar 487,98 juta saham atau setara 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor pasca IPO.

Dana dari IPO yang berpotensi dikantongi JECX mencapai Rp 609,97 miliar.

Ini terdiri dari Rp 406,65 miliar dari penerbitan saham baru dan Rp 203,32 saham hasil divestasi.

Dari jumlah tersebut sekitar Rp 49 miliar dana dari hasil penjualan saham baru JECX akan dipakai untuk pembayaran lebih awal sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

Kemudian sebesar Rp 100 miliar digunakan untuk pembayaran lebih awal kepada PT Bank HSBC Indonesia atas sebagian pokok pinjaman.

Selanjutnya, senilai Rp 185 miliar akan disalurkan kepada perusahaan anak.

Secara perinci, sebanyak Rp 50 miliar untuk PT Nitra Sanata Bali, Rp 100 miliar disalurkan sebagai pinjaman pada PT Orbita dan Rp 35 miliar akan dijadikan pinjaman kepada PT JEC Candi Sejahtera.

Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk modal kerja, yaitu biaya-biaya yang sehubungan dengan kegiatan operasional sehari-hari yang akan digunakan secara bertahap maksimal sampai 31 Desember 2027.

PT Prodia Diagnostic Line (PRDL)

Masa penawaran umum IPO saham PRDL mulai Rabu (1/7/2026) sampai dengan Jumat (3/7/2026).

PRDL menawarkan maksimal 522,90 juta saham di harga IPO Rp 120 per saham.

Jumlah itu setara dengan 30 persen dari modal disetor dan ditempatkan penuh pasca IPO.

Dengan demikian, perusahaan pembuatan dan pengolahan alat kesehatan diagnosis itu berpotensi mengantongi dana segar sebesar Rp 62,74 miliar.

Dana IPO bakal digunakan PRDL untuk beberapa hal.

Pertama, sekitar Rp 33,66 miliar dari dana hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk pelunasan pokok fasilitas kredit kepada BCA dan Bank Panin.

Kemudian sekitar 28,92 persen akan digunakan sebagai belanja modal alias capital expenditure (capex).

Sisanya, 8,51 persen akan digunakan untuk modal kerja atau working capital.

PT Niramas Utama (JELI)

Produsen makanan dan minuman penutup dengan merek INACO ini memulai masa penawaran umum pada Rabu (1/7/2026) sampai dengan Jumat (3/7/2026). JELI menetapkan harga IPO sebesar Rp 900 per saham.

Berdasarkan e-IPO, saham yang ditawarkan JELI maksimal mencapai 266 juta saham.

Dana hasil IPO akan digunakan untuk empat keperluan.

Pertama, sebesar 56,70 persen akan dipakai untuk penyertaan modal kepada perusahaan anak, yaitu PT Niramas Pandaan Sejahtera (NPS) dalam bentuk ekuitas.

Nantinya, PT Niramas Pandaan Sejahtera akan memanfaatkan dana tersebut untuk belanja modal guna.

Aksi korporasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas produksi gummy candy dan produk jelly JELI agar mendorong permintaan domestik dan ekspor.

Selanjutnya, sebesar 10,04 persen akan digunakan oleh JELI untuk belanja modal dalam rangka pembelian mesin yang terdiri tetapi tidak terbatas pada pembelian, pelunasan dan instalasi mesin produksi, peralatan dan perlengkapan.

Kemudian, sebesar 10,90 persen akan digunakan oleh JELI untuk pembayaran sebagian pokok utang jangka pendek KMK 2 kepada PT Bank Mandiri Tbk.

Per tanggal 31 Maret 2026 total pokok pinjaman adalah sebesar Rp 25 miliar.

Sedangkan, sisanya sekitar 22,36 persen akan digunakan oleh JELI sebagai modal kerja, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku, pembayaran biaya operasional, serta kegiatan pemasaran.

PT Rans Entertainment Indonesia (RANS)

Dalam prospektusnya, RANS menawarkan maksimal 2.525.000 saham atau setara dengan 20,02 persen dari modal ditempatkan dan disetor pasca IPO.

Pada masa bookbuilding, RANS mematok harga di kisaran Rp 135-170.

Dengan demikian, RANS berpotensi mengantongi dana segar sebesar Rp 429 miliar.

Berdasarkan alokasi penggunaan dana IPO, RANS menganggarkan sekitar 6,98 persen untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).

Alokasi sekitar 18,64 persen akan digunakan sebagai belanja modal atau capital expenditure atas rencana ekspansi usaha dalam rangka pembangunan wahana bermain dan belajar edukatif dengan nama Cipungland.

Selanjutnya, sebanyak 37,61 persen dari dana IPO bakal digunakan oleh RANS untuk belanja operasional alias operational expenditure dalam rangka penyelenggaraan konser di berbagai kota di Indonesia.

Lebih lanjut, dana IPO sebanyak 8,15 persen akan digunakan oleh RANS untuk membentuk suatu entitas usaha baru bersama dengan partner usaha yaitu PT Global Teknologi dalam rangka pengembangan bisnis teknologi berbasis AI.

Selain itu, sebanyak 19,80 persen akan digunakan untuk ekspansi usaha melalui akuisisi kepemilikan saham pada PT Rans Kosmetika Indonesia atau dengan merek Slavina.

Terakhir, sisa dana IPO akan digunakan oleh RANS untuk melakukan penyetoran modal kepada entitas anak dalam bentuk setoran modal saham.

PT Bach Multi Global (BACH)

Di sektor industri penyedia peralatan pembangkit listrik dan infrastruktur telekomunikasi, BACH menawarkan 615 juta saham atau 15,06 persen modal setelah IPO.

BACH mematok harga IPO di kisaran Rp 400–Rp 500 dengan target dana maksimal Rp 307,5 miliar.

Dalam penawaran alias IPO, BACH menawarkan sebanyak 615 juta saham baru atau setara 15,06 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Melalui aksi korporasi tersebut, BACH berpotensi menghimpun dana sebesar Rp 246 miliar hingga Rp 308 miliar.

Dana hasil IPO akan dialokasikan sekitar 70 persen untuk modal kerja bisnis genset, terutama pembelian persediaan.

Selain itu, sementara sekitar 30 persen digunakan untuk pelunasan utang.

Sedikit catatan, BACH terafiliasi dengan grup Djarum melalui PT Global Telekomunikasi Prima yang dikendalikan keluarga Hartono.

PT Esa Medika Mandiri (EMMI)

Calon emiten dengan kode saham EMMI ini menawarkan sebanyak 522.857.000 saham, setara 30 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO.

Dalam masa penawaran awal alias bookbuilding, EMMI mematok harga di kisaran Rp 446–515 per saham.

Dengan demikian, EMMI berpotensi meraup dana segar maksimal Rp 269,27 miliar.

Selain itu, EMMI juga mengalokasikan sebanyak 10 persen dari saham yang ditawarkan dalam IPO atau 52.285.700 saham untuk program alokasi saham kepada karyawan perusahaan atau Employee Stock Allocation (ESA).

Tak hanya itu, rencananya sebesar Rp 50 miliar dari dana IPO akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman EMMI.

Lalu sekitar 11,8 persen akan dipakai untuk pembangunan gedung pabrik Cikupa.

Kemudian maksimal sekitar 68,7 persen dari dana IPO akan digunakan untuk keperluan modal kerja, antara lain pembelian barang terkait proyek serta pembelian bahan baku atau persediaan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan penyerapan anggaran hingga 31 Desember 2026 mencapai 97,48 persen.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menjelaskan bahwa pagu anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026 setelah penajaman belanja meningkat dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun. Penambahan tersebut turut meningkatkan target fisik pembangunan sebanyak 7.952 unit rumah sehingga total target menjadi 414.212 unit.

Komposisi anggaran Kementerian PKP juga menunjukkan bahwa sebesar 92,67 persen dialokasikan untuk program-program fisik, meliputi untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penataan kawasan kumuh dan sanitasi, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), pembangunan Rumah Khusus, serta Rumah Susun.

Secara rinci, Program BSPS sebagai program prioritas nasional mendapatkan total anggaran mencapai Rp8,57 triliun atau sekitar 68,40 persen dari total pagu, yang ditargetkan menjangkau 400.000 unit rumah. Sementara itu, Program Dukungan Manajemen memperoleh alokasi sebesar Rp918,13 miliar atau 7,33 persen dari total pagu anggaran.

Hingga 1 Juli 2026, realisasi belanja Kementerian PKP mencapai Rp2,604 triliun atau sebesar 25,27 persen dari pagu awal Rp10,31 triliun. Untuk Program Dukungan Manajemen terealisasi sebesar Rp497,94 miliar atau 54,23 persen, Program BSPS sebesar Rp1,906 triliun atau 22,25 persen, sedangkan program non-BSPS mencapai Rp200,57 miliar atau 24,41 persen.

“Sesuai janji kami setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN dan Program Perumahan dari Kementerian PKP," ujar Didyk dalam keterangan resmi, Kamis (2/7/2026).

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang, Teddy Paul H. Siagian, memaparkan mekanisme pelaksanaan pembangunan hunian tetap (Huntap), mulai dari mekanisme teknis, spesifikasi bangunan, penyiapan lahan, hingga sebaran lokasi pembangunan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, menyampaikan soal realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hingga 30 Juni 2026 telah mencapai Rp20,3 triliun. Capaian tersebut menjadi dasar penambahan plafon KUR Perumahan menjadi Rp50 triliun.

Secara wilayah, Provinsi Jawa Tengah menjadi penyerap terbesar KUR Perumahan dengan nilai mencapai Rp4,6 triliun. Sementara itu, berdasarkan lembaga penyalur, Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp10,55 triliun.

Untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), realisasi penyaluran subsidi perumahan telah mencapai 93.339 unit rumah. Berdasarkan bank penyalur, Bank Tabungan Negara (BTN) masih menjadi yang terbesar dengan realisasi 45.726 unit. Dari sisi asosiasi pengembang, Realestat Indonesia (REI) mencatat penyaluran tertinggi sebanyak 38.855 unit, sedangkan Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan realisasi FLPP terbesar, yakni mencapai 23.021 unit.

Sesditjen Kawasan Permukiman, Musrifah, menjelaskan terkait Program BSPS pada 2026 memperoleh alokasi sebanyak 400.000 unit yang dilaksanakan oleh tiga Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Per Juli 2026, realisasi Program BSPS telah mencapai 22,25 persen atau sebanyak 88.635 penerima bantuan yang telah ditetapkan dan menerima pencairan bantuan. Selain itu, dipaparkan pula tahapan pelaksanaan Program BSPS mulai dari penetapan calon penerima hingga proses pembangunan rumah.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Kazakhstan resmi memberlakukan konstitusi baru pada 1 Juli 2026 sekaligus mengakhiri sistem presidensial tunggal atau super presidensial yang telah berlangsung selama tiga dekade.

Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menandai berakhirnya era parlemen bikameral yang telah berlangsung selama tiga dekade. Perubahan tersebut menjadi fondasi babak baru reformasi politik dengan pembentukan parlemen unikameral bernama Kurultai.

Melansir Astana Times, Kamis (2/7/2027), sidang parlemen pada Selasa (30/6) menjadi yang terakhir bagi Senat dan Mazhilis yang dibentuk berdasarkan Konstitusi 1995. Seiring berlakunya konstitusi baru, kedua lembaga tersebut resmi mengakhiri masa tugasnya dan akan digantikan oleh Kurultai yang anggotanya dipilih melalui pemilu pada Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Tokayev menyebut Kurultai sebagai simbol terpenting Kazakhstan baru sekaligus tolok ukur keberhasilan agenda reformasi politik yang dijalankan pemerintah.

"Kurultai adalah simbol terpenting Kazakhstan baru. Karena itu, lembaga ini harus diisi oleh patriot sejati, individu yang proaktif dan memiliki rasa kebangsaan yang kuat. Dari kinerja Kurultai inilah masyarakat akan menilai seberapa efektif reformasi yang telah dilakukan," ujar Tokayev.

Tokayev mengatakan akan segera menandatangani dekret penyelenggaraan pemilu Kurultai dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses politik yang disebutnya sebagai momentum penting bagi masa depan Kazakhstan.

Sebelumnya, Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Serzhan Abdykarimov mengatakan perubahan ini sebagai tonggak penting dalam transformasi politik negaranya.

Dia menjelaskan bahwa Kazakhstan tengah beralih dari sistem presidensial tunggal menuju model dengan kekuasaan yang berimbang antara presiden dan parlemen.

“Kami bergerak dari model super-presidensial menuju sistem dengan keseimbangan yang lebih kuat, dengan prinsip presiden yang kuat, parlemen yang berpengaruh, dan pemerintah yang akuntabel,” ujarnya dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Kazakhstan di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Konstitusi baru yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 merupakan hasil referendum nasional pada 15 Maret 2026 yang didukung 87,15% pemilih. Aturan tersebut menggantikan Konstitusi 1995 dan membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan, pembagian kewenangan negara, serta penguatan hak-hak konstitusional warga negara.

Perubahan paling mendasar adalah penghapusan sistem parlemen dua kamar yang terdiri atas Senat dan Mazhilis menjadi parlemen satu kamar bernama Kurultai. Lembaga tersebut beranggotakan 145 deputi yang dipilih melalui sistem proporsional dalam satu daerah pemilihan nasional dengan masa jabatan lima tahun.

Kurultai memperoleh kewenangan pengawasan yang lebih luas. Selain meninjau calon anggota kabinet dan menerima laporan berkala para menteri, parlemen baru juga berwenang meminta pertanggungjawaban perdana menteri setiap tahun serta mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah.

Lembaga tersebut juga memiliki kewenangan menyetujui calon wakil presiden, perdana menteri, hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat, anggota Badan Audit Tertinggi, hingga memilih hakim Mahkamah Agung berdasarkan rekomendasi presiden.

Di sisi lain, konstitusi baru memberikan kewenangan lebih besar kepada presiden untuk membubarkan Kurultai apabila parlemen dua kali menolak calon ketua parlemen atau pejabat konstitusional utama yang diajukan kepala negara. Ketentuan itu dirancang untuk mencegah kebuntuan politik berkepanjangan.

Konstitusi baru juga menghidupkan kembali jabatan wakil presiden yang dihapus pada 1996. Wakil presiden bertugas mewakili Kazakhstan di tingkat internasional, mengoordinasikan hubungan antara presiden dan lembaga negara, serta menjadi penerus otomatis jabatan presiden apabila kepala negara mengundurkan diri, wafat, atau tidak dapat menjalankan tugasnya.

Selain itu, Kazakhstan membentuk Halyk Kenesi atau Dewan Rakyat sebagai lembaga konsultatif tertinggi yang menggantikan Assembly of the People of Kazakhstan. Dewan tersebut beranggotakan 126 orang yang mewakili organisasi etnokultural, organisasi masyarakat, serta parlemen dan dewan publik daerah. Halyk Kenesi berwenang memberikan usulan legislasi, menginisiasi referendum nasional, menyelenggarakan konsultasi publik, serta berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan pemerintah.

Konstitusi baru juga memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan menempatkan perlindungan hak individu sebagai prioritas tertinggi negara. Dokumen tersebut menegaskan kembali kedaulatan dan keutuhan wilayah Kazakhstan, sekaligus memasukkan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, ilmu pengetahuan, inovasi, perlindungan lingkungan, serta keamanan data pribadi di ruang digital sebagai prinsip konstitusional.

Di bidang sosial, konstitusi memberikan pengakuan terhadap pelestarian budaya nasional dan hak masyarakat untuk mempertahankan bahasa serta tradisi. Dokumen itu juga menegaskan Kazakhstan sebagai negara sekuler, menjamin kebebasan beragama dengan tetap memisahkan agama dan negara, serta untuk pertama kalinya memberikan pengakuan konstitusional terhadap kegiatan sukarela dan filantropi sebagai aktivitas yang didukung negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan menyusut tajam sepanjang 2025 seiring membengkaknya defisit penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kenaikan beban pelayanan kesehatan yang melampaui pertumbuhan pendapatan iuran membuat aset neto dana program turun hingga Rp18,75 triliun dalam setahun.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BPJS Kesehatan dan Entitas Anak Tahun 2025 (Auditan) yang dipublikasikan Kamis (2/7/2026), aset neto DJS Kesehatan pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp30,04 triliun, turun 38,4% dibandingkan posisi akhir 2024 yang mencapai Rp48,79 triliun.

Penurunan tersebut terjadi seiring memburuknya hasil jasa kontrak jaminan sosial. Pendapatan jasa kontrak jaminan sosial memang meningkat 6,9% menjadi Rp176,72 triliun dari Rp165,34 triliun pada 2024. Namun, beban jasa kontrak meningkat lebih tinggi, yakni 12,1%, menjadi Rp193,85 triliun dari Rp172,99 triliun.

Akibatnya, defisit hasil jasa kontrak jaminan sosial melonjak menjadi Rp17,13 triliun, atau membengkak 123,8% dibandingkan defisit Rp7,66 triliun pada tahun sebelumnya.

Tekanan terhadap kinerja dana program juga berasal dari menurunnya pendapatan operasional lain. Pos ini turun 23,5% menjadi Rp5,55 triliun dari Rp7,26 triliun pada 2024. Di sisi lain, beban keuangan dan operasional lain masih meningkat 5,5% menjadi Rp7,17 triliun.

Secara keseluruhan, penurunan aset neto sepanjang tahun mencapai Rp18,75 triliun, jauh lebih besar dibandingkan penurunan Rp7,20 triliun pada 2024.

Dari sisi neraca, total aset DJS Kesehatan turun 19,3% menjadi Rp66,48 triliun pada akhir 2025, dari Rp82,41 triliun setahun sebelumnya. Sebaliknya, total liabilitas meningkat 8,4% menjadi Rp36,44 triliun dari Rp33,62 triliun, sehingga semakin menekan posisi dana bersih program.

Meski demikian, likuiditas jangka pendek menunjukkan perbaikan. Kas dan setara kas meningkat 76,5% menjadi Rp57,25 triliun pada akhir 2025, dibandingkan Rp32,43 triliun pada akhir 2024.

Kenaikan kas tersebut berbanding terbalik dengan posisi investasi bersih yang merosot drastis. Nilai investasi bersih DJS Kesehatan tercatat hanya Rp3,16 triliun, turun 92,6% dari Rp42,52 triliun pada 2024. Penurunan investasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan total aset DJS Kesehatan menyusut signifikan pada 2025.

SINGAPURA - Negara tetangga Indonesia, Singapura, akan memperoleh tambahan rudal 24 unit rudal canggih Hellfire setelah Amerika Serikat (AS) mendukung paket penjualan yang diusulkan senilai USD22,3 juta (lebih dari Rp401 miliar)

Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah menyetujui potensi penjualan tambahan 24 rudal AGM-114R Hellfire ke Singapura, bersama dengan layanan dan peralatan pendukung terkait. Dengan demikian, total paket yang dijual ke Singapura menjadi 67 rudal.

Rudal Hellfire adalah jenis senjata udara-ke-darat presisi yang diproduksi oleh Lockheed Martin.

Kementerian Pertahanan Singapura (MINDEF) mengatakan akuisisi ini akan mendukung kebutuhan pelatihan dan operasional Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF).

Helikopter serang AH-64D Apache Longbow milik RSAF saat ini dipersenjatai dengan rudal Hellfire.

"Kementerian Pertahanan/Angkatan Bersenjata Singapura (MINDEF/SAF) mengambil pandangan strategis jangka panjang terhadap pengadaan pertahanan kami untuk memastikan bahwa kami membuat keputusan yang bijaksana dan hemat biaya yang paling sesuai dengan kebutuhan pertahanan kami, dan menjaga kesiapan operasional," kata kementerian tersebut, yang dilansir Channel News Asia, Kamis (2/7/2026).

Singapura telah meminta rudal serta layanan dukungan teknik, teknis, dan logistik, menurut pernyataan yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS.

Persetujuan terbaru ini menambah paket sebelumnya yang bernilai sekitar USD12,4 juta, yang berada di bawah ambang batas yang memerlukan pemberitahuan kepada Kongres AS.

Paket tersebut mencakup suku cadang, peningkatan peluncur, layanan pemeliharaan dan perbaikan, dukungan perangkat lunak, publikasi teknis, pelatihan dan bantuan teknis, serta dukungan teknik dan logistik.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa penjualan peralatan dan dukungan yang diusulkan ini tidak akan mengubah keseimbangan militer dasar di kawasan Asia.

Disebutkan bahwa penjualan tersebut akan mendukung kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional AS dengan meningkatkan keamanan Singapura, yang dipandang Washington sebagai kekuatan penting untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di Asia.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan penjualan tersebut akan meningkatkan kemampuan RSAF untuk melakukan operasi dan pelatihan, menambahkan bahwa Singapura "tidak akan kesulitan" mengintegrasikan peralatan dan pelatihan terkait ke dalam angkatan bersenjatanya.

Pada bulan Juni, AS menyetujui penjualan peningkatan artileri roket senilai USD73 juta kepada Singapura.

Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi instrumen yang dikembangkan sebagai motor investasi sektor pariwisata nasional. Namun, kendati realisasi investasi terus bertambah, pengembangan kawasan-kawasan tersebut masih dibayangi persoalan klasik seperti kepastian hukum, perizinan, konektivitas transportasi, hingga infrastruktur penunjang.

Pengembangan KEK menjadi bagian dari implementasi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata dalam jangka panjang. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (1/7/2026), Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Reza Fahlevi menyampaikan bahwa pengembangan destinasi saat ini diarahkan kepada penguatan destinasi pariwisata prioritas dan destinasi regeneratif.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan instrumen yang mampu mempercepat pembangunan kawasan sekaligus menarik investasi dalam skala besar. Oleh karenanya, KEK dibangun dengan ketentuan khusus yang menawarkan berbagai insentif investasi dan kemudahan berusaha bagi investor.

"KEK pariwisata berfungsi sebagai instrumen percepatan melalui investasi, melalui pemberian berbagai insentif dan kemudahan berusaha berbasis kawasan," kata Reza di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Selain KEK, pemerintah juga mengandalkan Badan Otorita Pariwisata (BOP) yang bertugas mempercepat pembangunan melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga dunia usaha. Badan itu disebutnya mengelola kawasan otoritatif sekaligus memfasilitasi investasi dan penyediaan infrastruktur dasar di destinasi prioritas.

Dia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 8 KEK yang memiliki kegiatan utama di bidang pariwisata. Kedelapannya adalah KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), KEK Kura-Kura Bali, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Sanur di Bali, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, KEK Lido di Jawa Barat, KEK Likupang di Sulawesi Utara, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

Selain itu, terdapat 4 KEK yang juga mengembangkan sektor pariwisata, yakni KEK Nongsa di Kepulauan Riau, KEK Singhasari di Jawa Timur, KEK Morotai di Maluku Utara, serta KEK Industropolis Batang di Jawa Tengah.

Reza lantas memaparkan bahwa hingga kuartal I/2026, realisasi investasi kumulatif KEK pariwisata telah mencapai Rp45,04 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.278 orang. Dalam lima tahun terakhir, Badan Otorita Pariwisata juga mencatat kunjungan 2,4 juta wisatawan di kawasan otoritatif, penerimaan negara bukan pajak (PNPB) sebesar Rp22,22 miliar, serta komitmen investasi senilai Rp1,18 triliun.

Menurutnya, pengembangan KEK tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan kawasan inti. Dia menyebutkan sejumlah upaya seperti penguatan desa wisata, destinasi penyangga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia hingga penyelenggaraan berbagai agenda internasional.

Terkait investasi, dia menyebut Kemenpar terus mendorong promosi investasi. pendampingan penyelesaian hambatan investasi alias debottlenecking. Hal ini dilakukan dengan advokasi secara rutin kepada pengelola KEK untuk menyelesaikan sejumlah persoalan penanaman modal.

"Pendekatan seperti ini bagian dari upaya debottlenecking, yaitu memastikan hambatan yang dihadapi investor dan pengelola kawasan dapat segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya," ujar Reza.

KEK Mandalika

Pada kesempatan yang sama, pengelola KEK memaparkan catatan dalam pengembangan investasi di kawasan terkait, antara lain Mandalika dan Likupang. Sejumlah poin dinilai dapat diselesaikan agar arus investasi dapat mengalir lebih cepat.

Plt. Direktur Utama InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) Ahmad Fajar mengatakan bahwa KEK Mandalika yang dikenal saat ini telah melewati proses panjang. Menurutnya, pembangunan Mandalika tak hanya berorientasi pada pembangunan kawasan wisata, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan investasi, lapangan kerja, serta peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

Saat ini, dia menyebut bahwa KEK Mandalika telah diminati 29 investor dengan realisasi investasi lebih dari Rp6 triliun, serta menyerap sekitar 26.424 tenaga kerja. Perseroan juga mencatat masuknya enam investor baru sepanjang 2026 yang mulai membangun hotel, vila, dan berbagai fasilitas pendukung pariwisata premium.

“Jadi, kawasan ini merupakan Indonesia Strategic Tourism Economic Hub. Itu yang kita yang inginkan ke depan,” ujar Ahmad.

Menurutnya, penyelenggaraan berbagai ajang internasional seperti MotoGP Mandalika telah menjadi sarana memperkenalkan Indonesia kepada investor dan wisatawan dunia. Dia mengutip hasil riset Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyebut penyelenggaraan MotoGP Mandalika memberikan dampak ekonomi sekitar Rp4,8 triliun.

Namun demikian, dia menggarisbawahi bahwa pembangunan fisik belum cukup untuk mempercepat investasi. Ahmad menyampaikan bahwa kepastian hukum masih menjadi kebutuhan utama investor.

Selain itu, terdapat pula aspek percepatan perizinan, penguatan infrastruktur penyangga, penambahan konektivitas penerbangan internasional, hingga dukungan arus logistik. Pihaknya juga memandang pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing destinasi.

“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dunia usaha, dan masyarakat akan mendorong Mandalika terus berkembang menjadi destinasi pariwisata kelas dunia sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tutur Ahmad.

Pandangan serupa disampaikan PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) selaku pengelola KEK Likupang. Manajemen MPRD yang diwakili Corporate Secretary menyampaikan bahwa pengembangan kawasan tersebut sempat tertahan akibat pandemi Covid-19 yang membuat banyak investor memilih menunda keputusan investasi.

Pengelola pun tetap melanjutkan pembangunan dengan mengusung konsep pariwisata regeneratif yang mengintegrasikan konservasi lingkungan, pengembangan marina, resor, real estate, hingga kawasan agrikultur dan akuakultur. Saat ini, pengembangan kawasan disebut mulai berjalan dengan hadirnya investor yang membangun resor dan infrastruktur telekomunikasi sebagai proyek jangkar.

Namun, MPRD menghadapi sejumlah kendala seperti tanah telantar, tidak adanya akses jalan utama, hingga utilitas air. Perseroan pun mengharapkan bantuan dari pemangku kepentingan agar KEK Likupang semakin berkembang.

DESAKAN EVALUASI

Menanggapi sejumlah aral investasi di KEK tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendesak adanya evaluasi menyeluruh agar capaian tak hanya diukur dari nominal investasi maupun pembangunan fisik. Kualitas perekonomian masyarakat dinilai menjadi aspek yang tak kalah penting.

Mulanya, DPR menyoroti kurangnya data dari masing-masing Badan Otorita Pariwisata terkait anggaran, penyerapan tenaga kerja, serta jumlah UMKM yang dilibatkan secara terperinci. Pihaknya lantas meminta alokasi APBN di kawasan pariwisata tidak semata diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi turut memperkuat rantai pasok ekonomi kreatif dan pengembangan desa-desa penyangga.

Selain itu, dia menilai konsep pariwisata regeneratif diminta perlu diwujudkan melalui program yang terukur, berorientasi pada hasil, serta berpihak kepada masyarakat di sekitar kawasan wisata. Pemerintah pun didorong memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik destinasi, konektivitas, serta promosi guna meningkatkan daya saing destinasi wisata nasional.

“Kualitas lingkungan perlu ditingkatkan melalui pengelolaan sampah dan kebersihan kawasan yang lebih efektif dan terintegrasi,” ujar Chusnunia saat membacakan kesimpulan rapat.

DPR pun mendesak pemerintah memperkuat pengawasan, pendampingan, dan mitigasi sosial bagi masyarakat yang terdampak konflik agraria dalam setiap pengembangan investasi. Selain itu, Kemenpar juga diminta menindaklanjuti usulan daerah yang mengajukan KEK pariwisata baru melalui pendampingan dan fasilitasi, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume ekspor batu bara Indonesia secara kumulatif sepanjang Januari-Mei 2026 turun 8,19 persen secara tahunan (year on year) menjadi 143,56 juta ton.

Analis menilai, apabila tren pelemahan ekspor tersebut berlanjut hingga semester II-2026, emiten batu bara berpotensi mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih akibat menyusutnya volume penjualan, serta lebih rendahnya harga jual rata-rata dibandingkan periode booming komoditas.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan penurunan volume tersebut menjadi sinyal bahwa permintaan dari negara tujuan utama, seperti China dan India, mulai melambat.

Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya produksi batu bara domestik di China.

Di sisi lain, meningkatnya penetrasi energi terbarukan (EBT) di pasar global juga secara bertahap mulai mengurangi kebutuhan impor batu bara termal dalam volume besar.

“Penurunan volume ini menjadi sinyal nyata bahwa permintaan dari negara tujuan utama seperti China dan India mulai melandai. Selain karena tingginya produksi domestik di China, peningkatan penetrasi energi terbarukan di pasar global perlahan mulai mengikis urgensi impor batu bara termal volume tinggi,” ujar Nafan saat dihubungi Kompas.com, Rabu malam (1/7/2026).

Apabila tren perlambatan volume ekspor batu bara berlanjut hingga paruh kedua tahun ini, emiten batu bara diproyeksikan mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih secara tahunan.

“Jika tren perlambatan volume ekspor ini berlanjut ke paruh kedua tahun ini, emiten batu bara diproyeksikan akan mengalami kompresi (penurunan) pendapatan dan laba bersih secara tahunan,” paparnya.

Menurut Nafan, tekanan ini merupakan dampak ganda (double whammy) dari menyusutnya volume penjualan dan lebih rendahnya harga jual rata-rata (average selling price/ASP) dibandingkan periode booming komoditas sebelumnya, meskipun harga batu bara global saat ini masih bertahan di kisaran 125 dollar AS hingga 129 dollar AS per ton.

Emiten yang paling rentan terhadap pelemahan ekspor batu bara adalah perusahaan dengan porsi ekspor tinggi atau di atas 70-80 persen, serta didominasi produksi batu bara berkalori rendah hingga menengah.

Risiko juga lebih besar dihadapi emiten yang memiliki fleksibilitas pasar dan jaringan logistik yang terbatas.

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menjadi contoh emiten dengan volume ekspor yang besar sehingga lebih sensitif terhadap pelemahan permintaan global.

Selain itu, emiten batu bara skala menengah hingga kecil yang belum memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli global juga dinilai lebih rentan apabila tren perlambatan ekspor terus berlanjut.

Di lain sisi, emiten yang memiliki porsi pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) yang besar, seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA), akan mampu bertahan karena memiliki kepastian volume penjualan yang lebih tinggi.

Hanya saja, harga batu bara untuk kebutuhan kelistrikan PT PLN (Persero) melalui skema DMO dipatok sebesar 70 dollar AS per ton.

Dengan demikian, ketika pasar batu bara global melemah, pendapatan PTBA cenderung tetap stabil.

Namun, margin keuntungan perusahaan bersifat lebih defensif atau tidak dapat meningkat secara signifikan karena adanya pembatasan harga.

Sebaliknya, emiten yang lebih bergantung pada pasar ekspor akan menghadapi volatilitas kinerja yang jauh lebih tinggi.

“Perlu dicatat bahwa harga DMO untuk kelistrikan PLN dipatok (capped) pada 70 dollar AS per ton. Jadi, saat pasar global lesu, pendapatan PTBA akan sangat stabil tetapi margin keuntungannya cenderung defensif (tidak bisa melonjak tinggi). Sebaliknya, emiten ekspor akan mengalami volatilitas kinerja yang jauh lebih tinggi,” sebut dia.

Lebih jauh, penurunan harga batu bara global dan koreksi volume ekspor memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap kinerja keuangan emiten dibandingkan defisit neraca perdagangan.

Untuk diketahui, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat defisit pada Mei 2026.

BPS melaporkan defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS, mengakhiri tren surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut.

Capaian tersebut berbalik dibandingkan April 2026 yang masih membukukan surplus 89,1 juta dollar AS.

Defisit pada Mei tahun ini terutama dipicu oleh lonjakan defisit sektor minyak dan gas (migas), seiring meningkatnya nilai impor migas yang jauh melampaui ekspornya.

Nafan menyebut sekitar 80 persen tekanan terhadap kinerja emiten berasal dari pelemahan harga batu bara dan berkurangnya volume ekspor, sementara defisit neraca perdagangan hanya merupakan indikator makroekonomi secara agregat saja.

Adapun, harga jual rata-rata (average selling price/ASP) global dan volume pengiriman (shipment) menjadi aspek utama yang langsung menentukan pendapatan atau top-line perusahaan.

“Defisit neraca perdagangan hanyalah indikator makroekonomi agregat, sedangkan ASP global dan volume shipment langsung menentukan arus pendapatan baris paling atas (top-line) emiten,” katanya.

Pelemahan nilai tukar rupiah akibat defisit neraca perdagangan ikut andil.

Pasalnya, sebagian besar pendapatan perusahaan diperoleh dalam mata uang dollar AS, sedangkan mayoritas biaya operasional pertambangan, seperti upah tenaga kerja lokal dan sebagian biaya penambangan, masih menggunakan rupiah.

Kondisi tersebut menciptakan mekanisme natural hedging atau lindung nilai alami yang berpotensi menghasilkan keuntungan selisih kurs (foreign exchange gain) pada laporan laba rugi perusahaan.

“Pelemahan rupiah akibat defisit perdagangan bertindak sebagai natural hedging (lindung nilai alami). Ini akan memunculkan keuntungan kurs (gain on foreign exchange) pada laporan laba rugi mereka,” ungkap Nafan.

BPS sebelumnya melaporkan kinerja ekspor batu bara Indonesia mengalami penurunan dari sisi nilai maupun volume sepanjang Januari-Mei 2026.

Berdasarkan data yang diumumkan di Jakarta, Rabu (1/7/2026), nilai ekspor komoditas unggulan nonmigas tersebut turun 4,95 persen secara kumulatif menjadi 9,75 miliar dollar AS dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Nilai ekspor batu bara turun 4,95 persen secara kumulatif,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Selain dari sisi nilai, volume ekspor batu bara juga mengalami penurunan.

Sepanjang Januari-Mei 2026, volume pengapalan batu bara ke luar negeri turun 8,19 persen secara tahunan menjadi 143,56 juta ton.

Meski demikian, batu bara masih menjadi komoditas nonmigas dengan kontribusi terbesar terhadap total ekspor Indonesia, yakni sebesar 8,85 persen.

Penurunan kinerja ekspor tersebut terjadi setelah pemerintah sempat menerapkan kebijakan penahanan sementara ekspor untuk memastikan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik PLN tetap terjaga.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat alokasi batu bara untuk kebutuhan domestik saat ini telah mencapai sekitar 141 juta metrik ton (MT) dari total proyeksi kebutuhan tahunan PLN sebesar 154 juta MT.

“Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh ketentuan yang telah berlaku dapat diterapkan secara efektif,” ungkap Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam siaran pers beberapa waktu lalu.

Anggia menambahkan, pemerintah tidak akan menerbitkan regulasi baru terkait pembatasan ekspor batu bara.

Pengawasan akan difokuskan pada pemenuhan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang