Jakarta: Kebijakan pemerintah menurunkan harga gas bumi dan liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri dinilai dapat membantu menjaga daya saing manufaktur nasional di tengah tekanan biaya energi. Namun, dampaknya terhadap pergerakan pasar keuangan diperkirakan belum akan terlalu signifikan dalam jangka pendek.

Analis Mirae Sekuritas Novani Karina Saputri menjelaskan pemerintah memangkas harga gas industri dari kisaran USD20–23 per MMBTU menjadi sekitar USD13 per MMBTU melalui perluasan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Menurut Novani, kebijakan tersebut tidak ditempuh melalui skema subsidi langsung, melainkan menggunakan mekanisme burden sharing yang melibatkan pemerintah, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), serta pelaku usaha di sektor midstream dan downstream. Skema itu dilakukan melalui penyesuaian penerimaan negara dan margin di sepanjang rantai pasok gas.

"Kebijakan ini hadir pada saat industri menghadapi tingginya biaya energi, melemahnya daya saing, serta meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor manufaktur yang sangat bergantung pada gas," ujar Novani.

Ia menambahkan, bagi industri yang menjadikan gas sebagai komponen utama produksi, biaya energi dapat menyumbang sekitar 30–50 persen dari total biaya operasional. Selama ini, harga gas yang lebih mahal dibandingkan negara-negara tetangga menjadi salah satu tantangan bagi daya saing industri nasional.

Dengan penurunan harga gas, beban operasional perusahaan diperkirakan akan berkurang sehingga margin usaha dapat membaik. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan produksi, mengurangi potensi penutupan pabrik, serta menekan risiko terjadinya PHK.

Dari sisi makroekonomi, Novani menilai kebijakan ini lebih berperan sebagai instrumen stabilisasi daripada pendorong pertumbuhan ekonomi yang besar.

"Jika risiko PHK di sektor industri intensif gas dapat ditekan, daya beli masyarakat berpotensi tetap terjaga sehingga konsumsi domestik tidak mengalami tekanan yang lebih dalam," katanya.

Meski demikian, ia menilai kontribusi kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih akan berlangsung secara bertahap. Efektivitasnya juga tetap bergantung pada pemulihan permintaan, baik dari pasar domestik maupun global.

Sementara itu, terhadap pasar keuangan, Novani berpandangan bahwa sentimen positif dari kebijakan HGBT belum cukup kuat untuk mengubah arah pergerakan pasar dalam waktu dekat.

"Pasar masih lebih dipengaruhi faktor-faktor makro, seperti volatilitas nilai tukar rupiah, tingginya premi risiko domestik, serta arus keluar dana asing yang masih berlangsung," jelasnya.

Karena itu, Novani tetap menyarankan investor menerapkan strategi investasi yang defensif. Salah satu alternatif yang dinilai menarik adalah memilih produk reksa dana dengan manajemen risiko yang baik serta memiliki rekam jejak kinerja yang konsisten mengungguli indeks acuannya berdasarkan indikator risk-adjusted return.

Ia juga menilai Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) masih menjadi pilihan yang relevan pada kondisi pasar saat ini karena menawarkan tingkat likuiditas yang tinggi, volatilitas yang relatif rendah, serta potensi imbal hasil yang tetap kompetitif dibandingkan suku bunga deposito.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Jakarta: Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) menolak upaya Presiden Donald Trump untuk membatasi pemberian kewarganegaraan otomatis bagi anak-anak yang lahir di wilayah AS. Putusan yang dibacakan pada Selasa tersebut menegaskan bahwa hak kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran (birthright citizenship) tetap dilindungi oleh Konstitusi AS.

Perkara itu menguji keabsahan perintah eksekutif yang diterbitkan pemerintahan Trump pada 2025. Kebijakan itu bertujuan membatasi pemberian kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari orang tua berstatus imigran ilegal maupun pemegang visa sementara.

Pemerintah AS berargumen bahwa kelompok tersebut tidak termasuk dalam cakupan perlindungan Klausul Kewarganegaraan pada Amendemen Ke-14 Konstitusi. Menurut pemerintah, penafsiran yang berlaku selama ini justru menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya imigrasi ilegal.

Namun, Mahkamah Agung menolak argumentasi tersebut. Dalam putusan mayoritas yang ditulis Hakim Ketua John Roberts dan didukung hakim Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett, serta Ketanji Brown Jackson, pengadilan menegaskan bahwa setiap anak yang lahir di wilayah Amerika Serikat berada di bawah yurisdiksi negara tersebut.

Roberts menyatakan bahwa Konstitusi secara jelas memberikan status warga negara kepada siapa pun yang lahir di Amerika Serikat, terlepas dari status imigrasi orang tuanya.

"Kewarganegaraan merupakan hak paling mendasar yang menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk memperoleh hak-hak lainnya dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara," tulis Roberts dalam pertimbangan putusan.

Ia juga menegaskan bahwa para penyusun Amendemen Ke-14 telah memberikan jaminan konstitusional tersebut kepada seluruh individu yang lahir di tanah Amerika, sehingga pengadilan berkewajiban mempertahankan prinsip tersebut.

Meski demikian, putusan itu tidak diambil secara bulat. Hakim Brett Kavanaugh menyampaikan pendapat berbeda pada sebagian aspek perkara, sementara Clarence Thomas, Samuel Alito, dan Neil Gorsuch menyatakan penolakan secara menyeluruh terhadap putusan mayoritas.

Selama lebih dari satu abad, frasa "tunduk pada yurisdiksi Amerika Serikat" dalam Amendemen Ke-14 telah ditafsirkan sebagai dasar pemberian kewarganegaraan kepada setiap orang yang lahir di wilayah AS. Putusan terbaru Mahkamah Agung mempertegas bahwa interpretasi tersebut tetap menjadi landasan hukum yang berlaku.

Hingga putusan diumumkan, pemerintahan Presiden Donald Trump belum memberikan tanggapan resmi terkait keputusan Mahkamah Agung tersebut.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Jakarta: Harga emas Antam kembali bergerak turun pada awal Juli 2026. Penurunan ini menjadi perhatian para investor maupun masyarakat yang rutin memantau pergerakan logam mulia sebagai instrumen investasi jangka panjang.

Mengacu pada laman resmi Logam Mulia, Rabu, 1 Juli 2026, harga emas Antam turun Rp5.000 per gram dibandingkan hari sebelumnya.

Kini, harga emas Antam dibanderol Rp2.625.000 per gram, lebih rendah dari posisi sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.630.000 per gram.

Harga buyback emas Antam ikut turun

Tak hanya harga jual, nilai buyback atau harga jual kembali emas Antam juga mengalami penyesuaian.

Per 1 Juli 2026, harga buyback turun Rp15.000 menjadi Rp2.320.000 per gram. Harga buyback merupakan nilai yang digunakan apabila pemilik emas ingin menjual kembali logam mulia kepada Antam.

Harga emas Antam hari ini

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam Rabu, 1 Juli 2026:

Harga emas 0,5 gram: Rp1.362.500.
⁠Harga emas 1 gram: Rp2.625.000.
⁠Harga emas 2 gram: Rp5.190.000.
Harga emas 3 gram: Rp7.760.000.
Harga emas 5 gram: Rp12.900.000.
Harga emas 10 gram: Rp25.745.000.
Harga emas 25 gram: Rp64.237.000.
⁠Harga emas 50 gram: Rp128.395.000.
Harga emas 100 gram: Rp256.712.000.
Harga emas 250 gram: Rp641.515.000.
‎⁠Harga emas 500 gram: Rp1.282.820.000
⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.565.600.000.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta: Perdagangan saham pada hari pertama Juli 2026 dibuka di zona merah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah tipis pada awal sesi, sementara pelaku pasar memilih bersikap wait and see sambil menunggu sederet data ekonomi domestik dan perkembangan sentimen global.

Melansir Antara, Rabu, 1 Juli 2026, IHSG berpotensi bergerak volatil di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap data-data ekonomi domestik.

IHSG dibuka melemah 2,58 poin atau 0,05 persen ke posisi 5.640,61. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 0,62 poin atau 0,11 persen ke posisi 552,49.

“Ke depan, pergerakan IHSG masih berpotensi volatil karena pasar menunggu kepastian arah suku bunga global, perkembangan isu potensi penurunan klasifikasi pasar oleh MSCI, serta kemampuan data domestik menunjukkan ketahanan ekonomi,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta.

Pasar masih menunggu kepastian arah sentimen

Dari dalam negeri, sentimen domestik hari ini akan sangat dipengaruhi oleh serangkaian data ekonomi penting, mulai dari data inflasi Juni 2026, data PMI Manufaktur Indonesia, hingga neraca perdagangan Mei 2026.

Apabila data inflasi dan neraca perdagangan lebih baik dari ekspektasi, serta sentimen global tetap kondusif, peluang penguatan IHSG pada awal semester II-2026 tetap terbuka

Konsensus memperkirakan inflasi meningkat ke sekitar 3,2 persen year on year (yoy) akibat kenaikan harga pangan dan BBM non-subsidi, sementara surplus neraca perdagangan diproyeksikan kembali melebar ke sekitar 4 miliar dolar AS.

Di sisi lain, implementasi bertahap program B50 mulai 1 Juli 2026 menjadi sentimen positif bagi sektor energi dan Crude Palm Oil (CPO).

Dari mancanegara, indeks dolar Amerika Serikat (DXY) menguat ke level 101,26 setelah data JOLTS menunjukkan lowongan kerja mencapai 7,594 juta, yang memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral AS The Fed akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama.

Sentimen global hari ini masih akan dipengaruhi oleh perkembangan negosiasi perdamaian AS dengan Iran yang belum menunjukkan kepastian, meskipun harga minyak masih bergerak melemah.

Selain itu, fokus investor tertuju pada rangkaian data manufaktur, yakni China Caixin Manufacturing PMI dan ISM Manufacturing PMI AS, serta pidato Gubernur The Fed Kevin Warsh dalam forum Europan Central Bank (ECB) di Sintra, Portugal, yang berpotensi memberikan petunjuk arah kebijakan suku bunga.

Nantinya, data manufaktur dan komentar pejabat The Fed akan menjadi katalis utama pergerakan dolar AS, imbal hasil obligasi, serta arus modal global.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta: Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) tak hanya dilakukan Pertamina pada awal Juli 2026. SPBU BP dan Shell juga menurunkan harga sejumlah produk BBM mereka.

Berdasarkan informasi terbaru per 1 Juli 2026, penurunan harga hanya berlaku untuk BBM jenis diesel di BP dan Shell. Sementara itu, harga BBM bensin masih bertahan di level sebelumnya.

BP Ultimate Diesel turun

Dikutip dari laman resmi bp Indonesia, SPBU bp mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis gasoil, yakni BP Ultimate Diesel. Kini, BP Ultimate Diesel dijual Rp21.340 per liter, turun dari semula Rp25.060 per liter.

Harga BP 92 dan BP Ultimate belum berubah

Berbeda dengan produk diesel, harga BBM bensin di SPBU BP belum mengalami perubahan. Per 1 Juli 2026, BP 92 masih dibanderol Rp16.670 per liter, sedangkan BP Ultimate tetap dijual Rp17.240 per liter.

Shell V-Power Diesel ikut turun

Shell Indonesia juga melakukan penyesuaian harga pada produk diesel. Mengutip dari laman resmi, harga Shell V-Power Diesel turun dari Rp24.490 per liter menjadi Rp21.340 per liter mulai 1 Juli 2026. Produk ini tersedia di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Sementara itu, untuk BBM jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ belum tersedia sejak awal tahun 2026.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta: Memasuki awal Juli 2026, PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga untuk sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Kabar ini tentu menjadi perhatian banyak pengendara yang ingin mengetahui apakah harga Pertamax juga ikut mengalami penurunan.

Berdasarkan informasi terbaru dari Pertamina Patra Niaga per 1 Juli 2026, terdapat dua jenis BBM nonsubsidi yang mengalami penurunan harga, yakni Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. Sementara itu, harga Pertamax dan Pertamax Green masih belum berubah.

Pertamax Turbo turun Rp1.450 per liter

Penurunan harga paling mencolok terjadi pada Pertamax Turbo. BBM dengan performa tinggi tersebut kini dibanderol Rp19.300 per liter, turun Rp1.450 dibandingkan harga sebelumnya yang mencapai Rp20.750 per liter.

Pertamina Dex ikut turun signifikan

Tak hanya Pertamax Turbo, Pertamina juga menurunkan harga Pertamina Dex.

Harga BBM jenis diesel berkualitas tinggi ini turun sebesar Rp3.650 per liter, dari sebelumnya Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter.

Bagaimana dengan harga Pertamax dan Pertamax Green?

Bagi pengguna Pertamax dan Pertamax Green, belum ada perubahan harga pada awal Juli 2026.

Berdasarkan daftar harga terbaru Pertamina Patra Niaga, Pertamax (RON 92) masih dipasarkan pada kisaran Rp15.250 hingga Rp17.000 per liter, tergantung wilayah. Khusus di DKI Jakarta, harga Pertamax tetap berada di angka Rp16.650 per liter.

Sementara untuk harga Pertamax Turbo masih dibanderol Rp17.000 per liter.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta: Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan tarif layanan ojek online (ojol) tidak akan mengalami kenaikan setelah pemerintah menetapkan batas maksimal potongan komisi perusahaan aplikasi menjadi 8 persen.

Menurut Dudy, kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada para mitra pengemudi tanpa membebani masyarakat sebagai pengguna layanan.

"Tarif tidak naik," ujar Dudy dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan pemerintah tidak memiliki alasan untuk merevisi tarif karena salah satu komponen biaya yang sebelumnya menjadi bagian dari perhitungan tarif, yakni asuransi, kini sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan aplikator.

Dengan demikian, komponen tersebut tidak lagi menjadi dasar untuk menaikkan tarif layanan.
Dudy menilai kenaikan tarif justru berisiko menekan permintaan masyarakat terhadap layanan transportasi daring. Jika jumlah pesanan berkurang, kondisi tersebut pada akhirnya juga akan merugikan para pengemudi meski potongan komisi yang dikenakan aplikator telah diperkecil.

"Kalau tarif naik, bebannya akan dirasakan masyarakat. Akhirnya order bisa berkurang dan justru berdampak kepada pengemudi sendiri," ujarnya.

Karena itu, pemerintah memilih menjaga keseimbangan antara kepentingan pengemudi, perusahaan aplikasi, dan konsumen dengan mempertahankan tarif layanan tetap stabil.
Aplikator Tidak Meminta Tarif Naik

Dudy mengungkapkan hingga saat ini perusahaan aplikasi transportasi daring juga tidak pernah mengajukan permintaan kenaikan tarif kepada pemerintah sebagai dampak dari kebijakan penurunan komisi.

Menurutnya, perusahaan memahami bahwa menjaga harga tetap kompetitif merupakan langkah penting untuk mempertahankan jumlah pelanggan di tengah persaingan industri.

Meski demikian, ia mengakui pemerintah hanya mengatur tarif untuk layanan dasar atau kelas ekonomi. Sementara itu, layanan premium maupun inovatif menjadi kewenangan masing-masing perusahaan.

Sebagai contoh, layanan dengan fasilitas khusus atau kendaraan premium dapat dikenakan tarif berbeda sesuai strategi bisnis perusahaan.

"Kalau ada layanan khusus atau premium tentu tarifnya bisa berbeda. Itu menjadi pilihan konsumen, sama seperti layanan eksekutif pada taksi," jelasnya.

Penyesuaian Internal Jadi Pilihan

Dudy juga tidak menutup kemungkinan adanya perubahan harga pada layanan nonreguler. Namun, ia meyakini perusahaan aplikasi akan lebih memilih melakukan efisiensi atau penyesuaian internal dibanding membebankan biaya tambahan kepada pelanggan.

Menurut dia, perusahaan dapat menerapkan mekanisme subsidi silang, yakni menggunakan keuntungan dari layanan tertentu untuk menopang layanan ekonomi agar tetap kompetitif.

"Kemungkinan mereka akan melakukan penyesuaian di internal perusahaan sehingga tarif layanan dasar tetap terjaga," katanya.

Grab, GoTo, dan Maxim Siap Jalankan Aturan Baru

Lebih lanjut, Dudy menyebut sebagian besar perusahaan aplikasi transportasi daring telah menyatakan kesiapan menjalankan aturan baru mengenai batas maksimal potongan komisi sebesar 8 persen.

Beberapa pemain besar seperti Grab, GoTo, dan Maxim disebut telah menyambut positif kebijakan tersebut, meski tetap membutuhkan penyesuaian dalam operasional bisnis masing-masing.

"Mereka pada prinsipnya sudah siap. Tentu akan ada penyesuaian internal agar keseimbangan bisnis tetap terjaga," ujar Dudy.

Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan pemangkasan komisi aplikator menjadi maksimal 8 persen mulai 1 Juli 2026 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi online di Indonesia.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Jakarta: Nilai tukar mata uang rupiah kembali berada di bawah tekanan pada perdagangan Rabu pagi.

Pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga terjadi di tengah penguatan sejumlah mata uang global dan regional yang menambah tekanan terhadap mata uang domestik.

Berdasarkan data pasar Investing pada Rabu, 1 Juli 2026, pukul 08.26 WIB, mata uang rupiah tercatat melemah 0,43 persen atau sekitar 77,1 poin ke posisi Rp17.947,8 per dolar AS.

Pergerakan ini sekaligus membawa rupiah semakin dekat ke area psikologis Rp18.000 per USD.

Tekanan terhadap rupiah terjadi seiring berlanjutnya penguatan Indeks Dolar AS (DXY) yang naik 0,11 persen ke level 101,055. Penguatan dolar mencerminkan meningkatnya permintaan terhadap aset berbasis dolar di tengah dinamika pasar global.

Rupiah Loyo di Hadapan Mata Uang Utama

Tak hanya terhadap dolar AS, rupiah juga tercatat melemah terhadap sejumlah mata uang utama dunia dan kawasan Asia.

Terhadap yuan Tiongkok (CNY), mata uang rupiah turun 0,20 persen ke level Rp2.645,30. Sementara terhadap yen Jepang (JPY), rupiah terkoreksi 0,15 persen ke posisi Rp110,35.

Pelemahan juga terjadi terhadap ringgit Malaysia (MYR) yang menguat 0,13 persen ke level Rp4.391,89, serta terhadap dolar Singapura (SGD) yang naik 0,10 persen menjadi Rp13.860,73.

Di sisi lain, pergerakan terhadap euro (EUR) cenderung stagnan dengan posisi berada di kisaran Rp20.407 per euro.

Penguatan Rupiah Masih Terbatas

Di tengah tekanan tersebut, ruang penguatan rupiah terlihat terbatas. Mata uang domestik hanya mampu mencatat penguatan tipis terhadap beberapa mata uang regional.

Rupiah tercatat menguat terhadap baht Thailand (THB) yang turun 0,08 persen ke level Rp538,897. Penguatan juga terjadi terhadap won Korea Selatan (KRW) yang melemah 0,47 persen ke posisi Rp11,5235.

Sementara itu, pasar komoditas menunjukkan arah berbeda. Harga emas dunia (XAU/USD) terkoreksi 0,58 persen atau turun 23,16 poin ke level USD3.984,66 per troy ons, seiring penguatan dolar AS yang mengurangi daya tarik aset lindung nilai.

Pelaku pasar diperkirakan masih akan mencermati arah pergerakan dolar AS serta sentimen ekonomi global yang berpotensi menentukan laju rupiah sepanjang perdagangan hari ini.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Jakarta: Kondisi ekonomi global yang semakin dinamis membuat investor perlu lebih cermat menyusun strategi investhttps://www.medcom.id/tag/1476/investasiasi.

Memasuki kuartal III 2026, Chief Investment Office DBS menilai berbagai perubahan geopolitik, tekanan inflasi, hingga perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam membangun portofolio investasi.

Dalam kajian terbarunya, Chief Investment Officer DBS Hou Wey Fook melihat sejumlah asumsi lama yang selama ini menjadi acuan investor mulai bergeser.

Perubahan kebijakan fiskal, meningkatnya ketegangan geopolitik, hingga risiko inflasi yang lebih tinggi dinilai akan memengaruhi arah pasar ke depan.

"Perkembangan ini mengarah pada rezim makro yang lebih rentan terhadap inflasi dibandingkan dengan yang saat ini diperhitungkan oleh pasar," katanya dalam konferensi pers, Selasa, 30 Juni 2026.

Geopolitik Timur Tengah jadi faktor utama

Dia menjelaskan, ketegangan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah memiliki konsekuensi makro yang signifikan. Konflik berkepanjangan ini telah meningkatkan risiko harga energi bertahan lebih tinggi dalam jangka waktu lebih lama, dengan kerentanan pasokan minyak semakin terlihat di tengah penurunan persediaan.

Pada saat sama, ekspansi fiskal yang berkaitan dengan pertahanan dan kebijakan industri turut memperkuat risiko inflasi yang bersifat ekstrem.

"Dengan latar belakang ini, sikap investor yang terlalu tenang terhadap inflasi tampak kurang tepat," ungkapnya.

Lonjakan investasi AI

Di luar energi, lanjutnya, lonjakan investasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) juga mulai muncul sebagai faktor pendorong inflasi dalam jangka pendek.

Meskipun AI menjanjikan peningkatan produktivitas, hal tersebut kemungkinan hanya berlaku untuk perspektif jangka panjang. Fase saat ini masih padat belanja modal dan terkendala pasokan.

Dalam jangka pendek, investasi besar-besaran di AI berpotensi mendorong inflasi lebih tinggi, mengingat pembangunan infrastruktur masif meningkatkan permintaan terhadap berbagai kebutuhan, mulai dari perangkat lunak dan komponen elektronik hingga konsumsi listrik.

Selain itu, keluarnya Tiongkok secara bertahap dari deflasi juga menjadi faktor lain yang mendorong inflasi, seiring stabilnya tekanan harga, yang didukung oleh kebijakan anti-involusi dan kenaikan biaya input komoditas akibat krisis Iran.

Perkembangan ini telah mendorong bank-bank sentral untuk mengadopsi pandangan lebih hawkish (kecenderungan menaikkan suku bunga).

Sinyal terbaru dari bank-bank sentral utama mencerminkan pergeseran ini, dengan the Fed, ECB, dan BOE berganti haluan dan bersikap lebih hawkish atau netral. Strategi penetapan harga berbasis pasar juga semakin mengarah pada kemungkinan kenaikan suku bunga pada akhir tahun ini.

"Kerangka kerja tradisional 60/40 semakin tertantang karena korelasi antara saham dan obligasi tetap tinggi dalam rezim inflasi, sehingga memperkuat alasan untuk mencari instrumen aman baru," tuturnya.

Menurutnya, obligasi yang tidak lagi memberikan perlindungan andal untuk penurunan nilai, investor jadi membutuhkan diversifikasi investasi alternatif.

"Emas telah memainkan peran ini secara efektif, namun eksposur selektif terhadap komoditas dan saham domestik Tiongkok juga menawarkan manfaat diversifikasi, mengingat korelasinya yang lebih rendah dengan ekuitas global," ujarnya.

Ekspansi belanja modal AI dan energi

Pada saat sama, lanjut dia, perekonomian global sedang memasuki siklus super belanja modal baru, didorong oleh fase ekspansi ganda belanja modal AI dan energi.

Para penyedia layanan awan berskala besar (hyperscaler) terus meningkatkan pengeluaran secara agresif karena permintaan komputasi melampaui pasokan sementara inisiatif kendali atas infrastruktur AI (sovereign AI) menambah lapisan strategis pada investasi infrastruktur.

Di sektor energi, investasi lebih rendah dari yang diharapkan selama bertahun-tahun serta meningkatnya kekhawatiran akan ketahanan energi juga sedang mengkatalisasi pemulihan belanja modal di seluruh rantai nilai.

"Dalam lingkungan seperti ini, kami lebih memilih penerima manfaat tipe penyedia sarana penunjang ("pick-and-shovel") yang diposisikan untuk menangkap peningkatan intensitas belanja modal, khususnya ekosistem semikonduktor, jaringan dan perangkat keras khusus, serta penyedia layanan dan peralatan minyak," ucapnya.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Tapanuli Selatan: Menjelang dimulainya pengisian awal (impounding) Bendungan PLTA Batangtoru berkapasitas 510 megawatt (MW), PT North Sumatera Hydro Energy (PT NSHE) memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui sosialisasi keselamatan bendungan dan pengisian awal waduk.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami setiap tahapan proses sekaligus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, diikuti oleh 98 peserta yang berasal dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga warga yang berada di sekitar area proyek.

Manajer Sosial Komunikasi PT North Sumatera Hydro Energy (PT NSHE), Arie Dedy Puspita, mengatakan bahwa sosialisasi ini bukan hanya merupakan pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga wujud komitmen perusahaan untuk membangun kepercayaan melalui komunikasi yang terbuka dengan masyarakat.

"Sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen PT NSHE untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai proses pengisian awal waduk, aspek keselamatan bendungan, serta langkah-langkah mitigasi yang telah dipersiapkan," kata Arie dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 30 Juni 2026.

"Kami berharap komunikasi yang terbuka dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung kelancaran proses impounding sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di sekitar area proyek," imbuh Arie.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Camat Sipirok, Danramil 03 Sipirok, Manajemen PLTA Batangtoru, serta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan. Selanjutnya, peserta memperoleh penjelasan mengenai kesiapan teknis bendungan, rencana pelaksanaan pengisian awal waduk, mekanisme keselamatan bendungan, serta menyaksikan penayangan video profil PLTA Batangtoru dan Simulasi Rencana Tindak Darurat (RTD).

Pengisian waduk dilakukan bertahap

Dalam pemaparannya, Manajemen PLTA Batangtoru juga menjelaskan bahwa seluruh struktur utama bendungan, sistem hidromekanikal, dan fasilitas pendukung telah selesai dibangun serta melalui serangkaian pengujian sesuai standar teknis yang berlaku.

Pengisian awal waduk direncanakan secara bertahap selama kurang lebih dua minggu. Selama proses tersebut, debit aliran sungai ke wilayah hilir tetap dijaga sesuai ketentuan sehingga tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat di sepanjang aliran Sungai Batangtoru.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat, PT NSHE juga telah memasang papan informasi dan rambu peringatan di lima titik strategis di kawasan hulu bendungan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat semakin memahami area genangan dan dapat beraktivitas dengan lebih aman selama proses pengisian waduk berlangsung.

PT NSHE meyakini bahwa keberhasilan proses impounding tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis bendungan, tetapi juga oleh kesiapan seluruh pihak yang terlibat.

Karena itu, perusahaan akan terus mengedepankan prinsip keterbukaan, keselamatan, dan kolaborasi bersama pemerintah serta masyarakat agar setiap tahapan menuju operasional PLTA Batangtoru dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan memberikan manfaat bagi penyediaan energi bersih yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta: Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) masih menunggu keputusan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terkait mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak melalui platform lokapasar atau marketplace.

Ketua Umum idEA Budi Primawan mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan DJP guna memperoleh kepastian mengenai aturan teknis yang akan menjadi acuan bagi seluruh penyelenggara marketplace.

Menurut Budi, asosiasi mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat kepatuhan perpajakan. Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai perlu disertai petunjuk teknis yang jelas agar dapat diterapkan secara efektif oleh seluruh pelaku ekosistem digital.

"Kami terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak agar implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik. Harapannya, mekanisme administrasi yang diterapkan sederhana, memberikan kepastian hukum, serta memudahkan pemerintah, platform digital, maupun para penjual," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan bersama pemerintah, penyelenggara marketplace diperkirakan akan memperoleh masa transisi sekitar satu bulan setelah aturan pelaksanaan diterbitkan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian sistem sebelum mekanisme pemungutan pajak mulai dijalankan secara penuh.

Meski demikian, Budi menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa penyesuaian tersebut masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.

Selain menunggu regulasi, idEA juga berharap DJP melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada para penjual di platform digital. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaku usaha memahami kewajiban perpajakan yang baru serta dapat mempersiapkan administrasi yang diperlukan.

"Kami meyakini koordinasi yang baik, petunjuk teknis yang jelas, dan sosialisasi yang memadai akan menjadi faktor penting agar kebijakan ini dapat berjalan efektif," katanya.

Menkeu Beri Sinyal Berlaku Mulai Juli

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan bahwa mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui marketplace berpotensi mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Meski demikian, jadwal implementasi tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama Direktorat Jenderal Pajak.

Purbaya menegaskan kebijakan tersebut bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru. Pemerintah hanya mempertegas pelaksanaan kewajiban perpajakan yang selama ini dinilai belum berjalan merata antara pelaku usaha di platform digital dan pelaku usaha konvensional.

Menurutnya, kebijakan ini juga diharapkan menciptakan iklim persaingan yang lebih adil. Selama ini, pelaku usaha luring telah memungut dan menyetorkan PPN sesuai ketentuan, sementara perlakuan terhadap sebagian transaksi di marketplace dinilai belum sepenuhnya setara.

Omzet Penjual Tetap Diakumulasi

Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya menjelaskan bahwa penghitungan kewajiban perpajakan akan mengacu pada akumulasi omzet penjual dari seluruh marketplace sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Platform yang ditunjuk sebagai pemungut pajak nantinya juga diwajibkan menyampaikan data transaksi para penjual kepada DJP sebagai bagian dari pelaksanaan administrasi perpajakan.
Sementara itu, pelaku usaha dengan omzet tidak melebihi Rp500 juta dalam satu tahun dapat mengajukan surat pernyataan kepada marketplace agar tidak dikenai pemotongan pajak.

Namun apabila total omzet dari seluruh platform digital telah melampaui batas tersebut, wajib pajak tetap berkewajiban melaporkan penghasilannya serta memenuhi kewajiban perpajakan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Jakarta: Pemerintah terus mendorong penyediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melalui Danantara Housing.

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan proyek tersebut akan dibangun di atas lahan hibah yang disiapkan untuk mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan Danantara Housing akan membangun rumah susun atau rusun subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di lahan hibah kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Kita ada nanti Danantara Housing yang akan membangun. Dan juga tentunya kalau pembiayaannya dengan pihak perbankan. Dan ini yang paling penting, kita juga akan menghitung berapa pastinya agar bisa cicilan ini tidak memberatkan dan benar-benar bisa dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Rosan di Jakarta dilansir Antara, Selasa, 30 Juni 2026.

Danantara siapkan pembangunan dan skema pembiayaan

Ia mengatakan sebagai pelaksana pembangunan dan juga pembiayaan, Danantara sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyiapkan perencanaannya, targetnya, implementasinya, agar semua dapat berjalan sesuai rencana dan tepat waktu.

Karena yang dibangun itu berupa rumah susun subsidi untuk segmen MBR, maka ia mengatakan nantinya harganya tentu harus terjangkau.

"Dan tidak hanya mulai dari segi pembangunan perumahan tersebut, tapi kita pun melakukan pembiayaan, baik pembiayaan untuk proyek itu sendiri (maupun) juga tentunya pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, agar bisa mendapatkan akses finansialnya dari pihak perbankan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan lahan hibah di wilayah Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bakal dimanfaatkan untuk pembangunan hunian yang layak huni dan terjangkau bagi rakyat.

Proyek tersebut direncanakan akan menyediakan total sekitar 141.000 hunian untuk MBR dari tiga lokasi lahan yang telah disiapkan.

Proyek tersebut merupakan salah satu proyek hunian vertikal terbesar yang diharapkan dapat membantu masyarakat pekerja memiliki rumah layak di dekat pusat ekonomi dan industri.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)