Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun pada perdagangan Rabu (1/7). Harga dasar emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2,625 juta per gram, melemah dibandingkan posisi sebelumnya.

Berdasarkan data resmi situs Logam Mulia Antam, harga emas Antam hari ini turun Rp5.000 dibandingkan harga pada Selasa (29/6) yang berada di level Rp2,630 juta per gram.

Sejalan, harga pembelian kembali juga mengalami pelemahan. Logam Mulia mencatat harga buyback emas Antam hari ini turun Rp15 ribu menjadi Rp2,320 juta per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Dengan demikian, selisih antara harga jual dan harga buyback saat ini berada di kisaran Rp305 ribu per gram.

Sementara itu, berdasarkan situs HRTA Gold, harga Emasku BSI Gold ukuran 1 gram hari ini berada di level Rp2,408 juta, sedangkan harga buyback dipatok Rp2,292 juta.

Kemudian, berdasarkan situs Galeri24, harga emas Galeri24 dijual Rp2,605 juta per gram, sedangkan emas UBS dibanderol Rp2,617 juta per gram.

Perbedaan harga antarproduk tersebut dipengaruhi oleh produsen, standar cetakan, hingga jalur distribusi masing-masing merek.

Berikut daftar lengkap harga emas Rabu, 1 Juli:

0,5 gram: Rp1.362.500

1 gram: Rp2.625.000

2 gram: Rp5.190.000

3 gram: Rp7.760.000

5 gram: Rp12.900.000

10 gram: Rp25.745.000

25 gram: Rp64.237.000

50 gram: Rp128.395.000

100 gram: Rp256.712.000

250 gram: Rp641.515.000

500 gram: Rp1.282.820.000

1.000 gram: Rp2.565.600.000

0,1 gram: Rp306.500 / Rp229.200

0,25 gram: Rp718.000 / Rp573.000

0,5 gram: Rp1.259.000 / Rp1.146.000

1 gram: Rp2.408.000 / Rp2.292.000

2 gram: Rp4.776.000 / Rp4.584.000

5 gram: Rp11.860.000 / Rp11.460.000

10 gram: Rp23.670.000 / Rp22.920.000

25 gram: Rp58.900.000 / Rp57.300.000

50 gram: Rp117.750.000 / Rp114.600.000

100 gram: Rp235.400.000 / Rp229.200.000

125 gram: Rp293.625.000 / Rp285.000.000

150 gram: Rp352.200.000 / Rp342.000.000

175 gram: Rp410.725.000 / Rp399.000.000

200 gram: Rp469.200.000 / Rp456.000.000

250 gram: Rp586.000.000 / Rp565.750.000

500 gram: Rp1.172.000.000 / Rp1.131.500.000

1.000 gram: Rp2.344.000.000 / Rp2.263.000.000

0,5 gram: Rp1.366.000

1 gram: Rp2.605.000

2 gram: Rp5.147.000

5 gram: Rp12.772.000

10 gram: Rp25.476.000

25 gram: Rp63.345.000

50 gram: Rp126.591.000

100 gram: Rp253.058.000

250 gram: Rp631.089.000

500 gram: Rp1.262.177.000

1.000 gram: Rp2.524.354.000

0,5 gram: Rp1.415.000

1 gram: Rp2.617.000

2 gram: Rp5.194.000

5 gram: Rp12.833.000

10 gram: Rp25.533.000

25 gram: Rp63.706.000

50 gram: Rp127.151.000

100 gram: Rp254.200.000

250 gram: Rp635.313.000

500 gram: Rp1.269.135.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten EBT milik Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar US$30,5 juta atau setara 23% dari laba bersih tahun buku 2025 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu (24/6/2026).

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$132,2 juta.

Dari jumlah tersebut, sebesar US$1,32 juta atau 1% disisihkan sebagai dana cadangan. Selanjutnya, sebesar US$30,5 juta atau sekitar 23% ditetapkan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham.

Adapun sisa laba bersih Barito Renewables Energy sebesar US$100,4 juta atau sekitar 76% ditetapkan sebagai laba ditahan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan usaha perseroan.

Selain menyetujui penggunaan laba, RUPST juga memutuskan mengangkat kembali seluruh anggota direksi dan dewan komisaris untuk masa jabatan sejak penutupan rapat hingga penutupan RUPS tahunan tahun ketiga berikutnya sesuai ketentuan anggaran dasar perseroan.

Pemegang saham BREN mengangkat kembali Tan Hendra Soetjipto sebagai Direktur Utama. Adapun Agus Sandy Widyanto, Kenneth Lee Riedel, dan Hsing Chee Chiam kembali menjabat sebagai direktur perseroan.

Di jajaran dewan komisaris, Agus Salim Pangestu, putra Prajogo Pangestu, kembali dipercaya sebagai Komisaris Utama. Sementara itu, Tan Suan Swee, David Kosasih, dan Merly diangkat kembali sebagai komisaris. Adapun Tan Ek Kia dan Cholanat Yanaranop kembali menjabat sebagai Komisaris Independen.

Susunan manajemen BREN untuk periode jabatan baru adalah sebagai berikut:

Direksi

• Direktur Utama: Tan Hendra Soetjipto
• Direktur: Agus Sandy Widyanto
• Direktur: Kenneth Lee Riedel
• Direktur: Hsing Chee Chiam

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Agus Salim Pangestu
• Komisaris: Tan Suan Swee
• Komisaris: David Kosasih
• Komisaris: Merly
• Komisaris Independen: Tan Ek Kia
• Komisaris Independen: Cholanat Yanaranop

Dari sisi kinerja, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) membukukan laba bersih sebesar US$43,01 juta atau sekitar Rp728,98 miliar (kurs Rp16.949 per dolar AS) pada Januari-Maret 2026. Laba bersih tersebut tumbuh dua digit secara tahunan, sejalan dengan pendapatan perseroan yang meningkat.

Melansir laporan keuangan kuartal I/2026 yang tidak diaudit, pendapatan BREN naik 9,8% year on year (YoY) menjadi US$165,16 juta. Mayoritas pendapatan tersebut didapat dari kontrak dengan pelanggan, senilai US$112,46 juta, atau tumbuh 10,1% YoY.

Perinciannya, penjualan listrik naik 15,4% YoY menjadi US$80,16 juta dan penjualan uap terkoreksi tipis 1,1% YoY menjadi US$32,30 juta.

Berikutnya, dari segmen pendapatan sewa operasi BREN membukukan kenaikan 10,2% YoY menjadi US$42,23 juta. Sedangkan dari segmen pendapatan sewa, pembiayaan meningkat 4,4% YoY menjadi US$10,47 juta.

Di sisi lain, BREN juga mencatat sejumlah pos beban, yakni beban depresiasi dan amortisasi naik 10,2% YoY menjadi US$25,75 juta, beban keuangan turun 4,9% YoY menjadi US$27,79 juta, lalu ada beban pajak penghasilan yang meningkat 11% YoY menjadi US$38,61 juta.

Kenaikan sejumlah pos beban yang diikuti dengan pertumbuhan solid pendapatan membuat laba periode berjalan BREN dalam triwulan pertama 2026 naik, tepatnya sebesar 24% YoY dari US$42,40 juta menjadi US$52,57 juta.

Sementara dari sisi bottom line, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih tercatat sebesar US$43,01 juta, meningkat 25,6% dari US$34,24 juta dalam periode yang sama tahun lalu.

Menilik neraca keuangan, BREN per akhir Maret 2026 membukukan kenaikan aset sebesar 1,9% year to date (YtD) sebesar US$3,94 miliar. Jumlah liabilitas perseroan naik 0,7% YtD menjadi US$3 miliar, sedangkan jumlah ekuitas tumbuh 6% YoY menjadi US$936,44 juta.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit harus kembali pulih untuk melindungi sekitar 15 juta petani komoditas tersebut.

"Kita harus jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani (sawit) sesuai data kami, data Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) itu ada 15 juta petani seluruh Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka," kata Mentan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Amran memastikan pemerintah akan terus mengawal pemulihan harga tandan buah segar kelapa sawit demi menjaga kesejahteraan jutaan petani di seluruh Indonesia.

Upaya itu dilakukan karena belasan juta petani sawit di dalam negeri menggantungkan pendapatan dan kehidupan keluarganya pada komoditas tersebut.

Karena itu, pemerintah meminta seluruh perusahaan sawit agar mengembalikan harga TBS sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

Pemerintah juga akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga sesuai kondisi pasar.

Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Pertanian, sekitar 70 persen harga TBS kelapa sawit di berbagai daerah mulai menunjukkan pemulihan setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan sektor sawit.

Amran mengatakan pemerintah terus mengawal proses pemulihan harga agar seluruh petani sawit dapat kembali memperoleh harga yang sesuai dengan kondisi pasar dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, dari sekitar 1.900 perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit, masih terdapat sekitar 300 perusahaan yang diduga belum menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai kondisi yang seharusnya.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Pertanian telah melaporkan perusahaan-perusahaan terkait kepada Satgas Pangan Polri guna dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut terhadap penyebab belum pulihnya harga TBS.

Pemerintah menegaskan harga TBS harus mengacu pada ketetapan masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan gubernur, sehingga besaran harga yang diterima petani dapat berbeda antarwilayah sesuai hasil penetapan resmi daerah.

"Kalau Rp3.200 per kg harusnya tetap Rp3.200 per kg. Ada Rp3.600 per kg (maka harus) kembali ke Rp3.600 per kg berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti Pergub, Peraturan Gubernur. Harga yang dikeluarkan oleh gubernur," kata Amran.

Pemerintah menargetkan pemulihan harga dapat segera mencapai 100 persen agar manfaat perbaikan pasar dapat dirasakan langsung oleh petani sawit.

Ia juga menegaskan harga TBS yang turun dalam beberapa waktu terakhir tidak boleh merugikan petani yang menjadi tulang punggung sektor perkebunan nasional.

Mentan Amran didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memimpin langsung Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit secara terbuka di Kementerian Pertanian.

Penegasan itu disampaikan usai rapat bersama asosiasi sawit, petani, eksportir, Satgas Pangan, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 provinsi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi kepada penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) atas dugaan pelanggaran yang terjadi dalam prosedur penagihan piutang oleh debt collector (DC).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi alias Kiki menjelaskan sanksi ini diberikan lantaran tidak patuhnya penyelenggara terhadap pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan.

“OJK telah menjatuhkan sanksi kepada Indosaku atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan juga pengawasan kegiatan penagihan, khususnya dilakukan melalui pihak ketiga,” tuturnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Di samping itu, lanjutnya, pihaknya juga memberikan denda dan peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku, Yulvina Napitupulu.

“Kami juga memberikan denda sebesar Rp875 juta dan peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku, serta perintah untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak perbaikan terhadap kegiatan penagihan mereka, khususnya dilakukan melalui pihak ketiga,” tegas Kiki.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyesalkan peristiwa pemesanan fiktif layanan pemadam kebakaran di Semarang, Jawa Tengah, yang terjadi dalam rangkaian aktivitas penagihan oleh oknum agen PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN), sebagai penyedia jasa penagihan pihak ketiga yang digunakan oleh Indosaku.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menegaskan sejak informasi itu mencuat, pihaknya telah menelusuri dan berkoordinasi intensif dengan para pihak terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini, katanya, dilakukan untuk memastikan setiap langkah penanganan didasarkan pada verifikasi fakta dan selaras dengan ketentuan serta mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelusurannya, PT TIN merupakan jasa penagihan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Indosaku untuk mendukung proses penagihan kepada nasabah. Adapun, keduanya merupakan anggota AFPI.

“Sebagai tindak lanjut dari proses penelusuran dan mekanisme etik organisasi yang berjalan, AFPI telah memulai proses pemberhentian keanggotaan PT Teknologi Internasional Nusantara [PT TIN] sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI kembali menjadi salah satu solusi pembiayaan yang banyak dicari pelaku UMKM pada Juni 2026.

Dengan suku bunga yang tetap rendah dan tenor yang fleksibel, KUR BRI memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan tambahan modal tanpa terbebani cicilan yang terlalu besar.

Pemerintah masih mempertahankan bunga KUR sebesar 6 persen efektif per tahun bagi debitur yang memenuhi persyaratan. Dukungan tersebut membuat KUR menjadi salah satu program pembiayaan paling diminati, terutama bagi usaha mikro dan kecil yang ingin mengembangkan bisnisnya.

Salah satu plafon yang paling banyak diminati adalah pinjaman Rp50 juta. Nominal ini dinilai cukup untuk menambah modal usaha, membeli peralatan produksi, memperluas stok barang, hingga membuka cabang usaha baru.

Simulasi Cicilan KUR BRI Rp50 Juta Juni 2026

Berdasarkan tabel simulasi KUR BRI, berikut perkiraan angsuran bulanan untuk pinjaman Rp50 juta:

1. Tenor 12 bulan: Rp4.303.200 per bulan
2. Tenor 18 bulan: Rp2.911.800 per bulan
3. Tenor 24 bulan: Rp2.215.900 per bulan
4. Tenor 36 bulan: Rp1.520.900 per bulan

Simulasi tersebut dapat menjadi gambaran awal bagi calon debitur sebelum mengajukan pinjaman. Besaran angsuran akan menyesuaikan dengan tenor yang dipilih, sehingga pelaku usaha dapat mempertimbangkan kemampuan pembayaran sesuai kondisi keuangan bisnis.

Tenor 12 Bulan

Bagi pelaku usaha yang ingin melunasi pinjaman lebih cepat, tenor 12 bulan dapat menjadi pilihan. Dengan cicilan sekitar Rp4,3 juta per bulan, total kewajiban dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun sehingga beban utang tidak berlangsung terlalu lama.

Tenor 18 Bulan

Pilihan tenor 18 bulan menawarkan angsuran sekitar Rp2,91 juta per bulan. Opsi ini cocok bagi debitur yang menginginkan cicilan lebih ringan dibanding tenor satu tahun, namun tetap ingin melunasi pinjaman dalam waktu relatif singkat.

Tenor 24 Bulan

Untuk tenor dua tahun, cicilan yang perlu dibayarkan sekitar Rp2,22 juta per bulan. Skema ini banyak dipilih karena memberikan keseimbangan antara besaran angsuran dan jangka waktu pembayaran.

Tenor 36 Bulan

Sementara itu, tenor 36 bulan menjadi pilihan dengan cicilan paling ringan, yakni sekitar Rp1,52 juta per bulan. Jangka waktu tiga tahun memberikan ruang yang lebih longgar bagi pelaku usaha dalam mengatur arus kas dan mengembangkan bisnis.

Syarat Mengajukan KUR BRI 2026

Calon debitur yang ingin mengajukan KUR BRI perlu memenuhi beberapa persyaratan berikut:

1. Memiliki usaha produktif dan layak.
2. Usaha telah berjalan minimal 6 bulan.
3. Tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan lain.
4. Tidak memiliki pinjaman aktif di fintech lending.
5. Memiliki dokumen usaha seperti NIB, IUMK, atau dokumen sejenis.
6. Menyiapkan dokumen identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga.

Ketentuan KUR Mikro BRI

Pinjaman Rp50 juta masuk dalam kategori KUR Mikro BRI dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Plafon pinjaman maksimal Rp50 juta.
2. Suku bunga 6 persen efektif per tahun.
3. Kredit Modal Kerja (KMK) maksimal 3 tahun.
4. Kredit Investasi (KI) maksimal 5 tahun.
5. Tanpa biaya administrasi dan provisi.

Cara Mengajukan KUR BRI

Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan secara online maupun langsung ke kantor cabang BRI terdekat.

Pengajuan Online

1. Masuk ke situs resmi KUR BRI.
2. Login atau membuat akun baru.
3. Pilih menu pengajuan KUR.
4. Isi data pribadi dan data usaha.
5. Unggah dokumen yang diperlukan.
6. Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi.

Pengajuan Offline

1. Datang ke kantor cabang BRI terdekat.
2. Membawa dokumen identitas dan dokumen usaha.
3. Mengisi formulir pengajuan.
4. Mengikuti wawancara dengan petugas.
5. Menunggu survei dan analisis kelayakan.
6. Dana dicairkan apabila pengajuan disetujui.

KUR BRI Rp50 juta masih menjadi pilihan menarik bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha pada 2026. Dengan cicilan mulai dari Rp1,5 juta per bulan untuk tenor 36 bulan, program ini memberikan alternatif pembiayaan yang relatif terjangkau.

Meski demikian, calon debitur tetap perlu menyesuaikan jumlah pinjaman dan tenor dengan kemampuan usaha agar pembayaran cicilan dapat berjalan lancar.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali ramai diperbincangkan pekerja setelah sebelumnya disalurkan pemerintah sebagai bantuan untuk menjaga daya beli buruh dan karyawan berpenghasilan rendah.

Meski hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait pencairan BSU 2026, banyak masyarakat mulai mencari informasi mengenai syarat penerima hingga cara cek status bantuan menggunakan NIK.

Sebelumnya, pemerintah menyalurkan BSU sebesar Rp600.000 yang diberikan sekaligus untuk dua bulan bantuan. Dana tersebut disalurkan melalui rekening bank Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp5 Juta Berpotensi Jadi Prioritas

BSU berbeda dengan bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT yang menggunakan kategori desil sebagai acuan penerima. Program ini dikhususkan bagi pekerja atau buruh dengan batas penghasilan tertentu.

Tujuan utama BSU adalah membantu menjaga kestabilan ekonomi pekerja sekaligus mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah tekanan ekonomi.

Berkaca dari skema penyaluran sebelumnya, pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta hingga Rp5 juta diperkirakan masih menjadi kelompok prioritas apabila pemerintah kembali melanjutkan program BSU pada 2026.

Pemerintah Belum Umumkan Jadwal Pencairan BSU 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi mengenai pencairan BSU tahap baru pada 2026.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial maupun tautan tidak resmi yang mengatasnamakan BSU. Pasalnya, belakangan banyak muncul formulir palsu hingga link mencurigakan yang diduga menjadi modus penipuan daring.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut pemerintah belum memiliki agenda penyaluran BSU terbaru dalam waktu dekat. Sementara itu, pihak Kemnaker meminta masyarakat hanya mengikuti informasi melalui kanal resmi pemerintah.

Selain itu, masyarakat juga diminta waspada karena program BSU tidak menggunakan sistem pendaftaran mandiri.

Syarat Penerima BSU 2026

Mengacu pada ketentuan penyaluran BSU sebelumnya, berikut sejumlah syarat yang biasanya harus dipenuhi calon penerima bantuan:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah
4. (PU)
5. Memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan wilayah
6. tertentu
7. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri

Diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima bantuan sosial lain seperti PKH atau BPNT

Cara Cek Status Penerima BSU Pakai NIK

Walaupun belum ada kepastian terkait pencairan BSU terbaru, pekerja tetap dapat mengecek status data mereka melalui laman resmi Kemnaker.

Berikut langkah-langkah cek BSU menggunakan NIK:

1. Buka situs resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id
2. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP
3. Ketik kode keamanan atau captcha yang muncul
4. Klik tombol “Cek Status”

Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi apakah data pekerja terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak.

Jika dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan, dana BSU biasanya akan disalurkan melalui rekening bank Himbara maupun Bank Syariah Indonesia (BSI) yang terdaftar pada sistem.

Masyarakat diimbau untuk rutin memantau informasi terbaru melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan agar terhindar dari hoaks maupun penipuan yang mengatasnamakan program BSU.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) merespons rencana pemerintah yang akan kembali menggulirkan subsidi pembelian sepeda motor listrik pada tahun ini.

Ketua Umum Periklindo Moeldoko menilai pemerintah perlu memprioritaskan penyaluran subsidi motor listrik kepada perusahaan ride hailing seperti Gojek hingga Grab agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh para pengemudi ojek online (ojol).

“Untuk subsidi motor listrik juga perlu dipikirkan prioritasnya. Misalnya, korporasi transportasi seperti Gojek bisa menjadi prioritas utama agar manfaatnya lebih besar,” ujar Moeldoko dikutip Jumat (22/5/2026).

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan rencana pemberian subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit yang ditargetkan mulai berlaku pada Juni 2026.

Pelaksanaan stimulus kendaraan listrik tersebut direncanakan dilakukan secara bertahap dengan kuota awal sebanyak 100.000 unit kendaraan. Pemerintah juga membuka peluang penambahan kuota apabila penyerapan pasar bergerak lebih cepat dari proyeksi awal.

Meski demikian, Moeldoko menilai skema subsidi perlu diarahkan agar lebih tepat sasaran, khususnya bagi pengemudi ojek online yang menggunakan kendaraan untuk kebutuhan operasional harian.

“Jangan sampai kuota 100.000 unit habis oleh first buyer yang sebenarnya mungkin tidak terlalu membutuhkan subsidi,” jelasnya.

Selain itu, Periklindo juga meminta pemerintah menjaga konsistensi kebijakan insentif kendaraan listrik agar tidak berubah setiap tahun. Kepastian regulasi dinilai penting untuk mendukung perencanaan investasi dan strategi bisnis pelaku industri kendaraan elektrifikasi.

Sebagai pengingat, pemerintah sempat menggulirkan subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp7 juta per unit pada 2024 yang dinilai mampu mendongkrak penjualan kendaraan listrik roda dua. Namun, penghentian subsidi pada 2025 membuat pasar motor listrik kembali melambat.

“Selain itu, subsidi juga diharapkan lebih terencana dan tidak berubah setiap tahun. Idealnya, kebijakan berlaku minimal tiga tahun sebelum dievaluasi kembali agar dunia usaha bisa menyusun perencanaan dengan baik,” pungkasnya.

Adapun implementasi subsidi motor listrik pada 2024 melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 21/2023 tercatat mampu mengakselerasi pasar kendaraan listrik roda dua di Indonesia.

Berdasarkan data Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira), realisasi penyaluran subsidi motor listrik mencapai 62.541 unit sepanjang 2024. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 11.532 unit.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula 2026 guna memperluas kesempatan kerja dan mendorong tumbuhnya wirausaha baru di berbagai daerah.

Plt. Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Estiarty Haryani menyampaikan bahwa program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat membangun usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

“Program TKM Pemula menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” kata Estiarty dalam keterangan resmi, Kamis (14/5/2026).

Melalui program tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp5 juta per orang yang dapat digunakan untuk pembelian peralatan usaha maupun bahan baku sesuai bidang usaha yang diajukan peserta.

Sektor usaha yang dapat dikembangkan meliputi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, jasa boga, ekonomi kreatif, perdagangan barang, hingga jasa perorangan.

Estiarty memaparkan bahwa pendaftaran Bantuan TKM Pemula tersebut dibuka hingga Minggu (17/5/2026) mendatang secara daring melalui platform SIAPkerja dan Bizhub.

Syarat penerima bantuan itu meliputi warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berusia 18 tahun hingga 64 tahun, serta memiliki KTP atau e-KTP. Bantuan hanya dapat diterima oleh satu anggota keluarga dalam satu kartu keluarga (KK).

Pendaftar juga tidak boleh berstatus aparatur sipil negara, anggota TNI maupun Polri, pensiunan ASN, serta tidak sedang terikat hubungan kerja dengan pemerintah maupun swasta. Peserta juga dipastikan belum pernah menerima bantuan TKM Pemula maupun TKM Lanjutan dari Kemnaker.

Selain itu, peserta wajib memiliki sertifikat pelatihan vokasi atau sertifikat layanan kewirausahaan yang diterbitkan unit pelatihan Kemnaker pada periode 2025—2026.

Calon penerima bantuan juga diwajibkan memiliki ide usaha atau usaha yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha, disertai foto lokasi maupun kegiatan usaha.

Seluruh proses pengajuan bantuan dilakukan secara digital dan tidak dipungut biaya. Oleh karenanya, Kemnaker mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan program tersebut.

Setelah masa pendaftaran ditutup, Kemnaker akan melakukan seleksi administrasi, penilaian substansi usaha, dan wawancara untuk menentukan penerima bantuan. Hasil seleksi nantinya diumumkan melalui platform Bizhub.

“Penerima bantuan diwajibkan menggunakan dana sesuai proposal usaha dan menyampaikan laporan penggunaan bantuan paling lambat 31 Desember 2026,” pungkas Estiarty.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut stabilitas harga beras nasional saat ini ditopang ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP), yang dikelola Perum Bulog, mencapai sekitar lima juta ton.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus menjaga keseimbangan harga agar menguntungkan petani, sekaligus tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Pemerintah itu harus adil pada semua pihak. Ini petani, ini pedagang beras, (hingga) konsumen. Petani 115 juta orang seluruh Indonesia yang berproduksi padi," kata Amran sebagaimana keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, instrumen harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram (kg) diterapkan untuk melindungi harga gabah di tingkat petani agar tidak jatuh saat panen raya.

Sementara itu, harga eceran tertinggi (HET) digunakan sebagai acuan pengendalian harga di tingkat konsumen guna menjaga keterjangkauan pangan.

Amran menegaskan petani harus memperoleh keuntungan yang layak agar tetap berproduksi dan menjaga ketahanan pangan nasional.

"Kalau petani rugi, dia tidak akan produksi padi. Tidak produksi padi, impor. Impor berarti kita pro pada negara lain," ujarnya.

Adapun rata-rata harga beras dalam pantauan Bapanas hingga 10 Mei, harga beras premium memang telah melampaui HET, terutama di Indonesia timur.

Akan tetapi, rata-rata harga beras premium secara nasional berada di Rp15.758 per kilogram (kg) atau sedikit menurun dibandingkan seminggu sebelumnya yang berada di Rp15.801 per kg.

Sementara, untuk rata-rata harga beras medium terpantau masih terjaga dalam rentang HET.

Secara nasional, rata-rata harga beras medium tercatat berada di Rp13.444 per kg. Jika dibandingkan seminggu sebelumnya, naik tipis 0,06 persen dari Rp13.436 per kg.

Kemudian, harga gabah kering panen tingkat panen yang disebut-sebut faktor pemicu fluktuasi harga beras, Bapanas mencatat rata-rata secara nasional berada di harga Rp6.925 per kg.

Sulawesi Tenggara dilaporkan menjadi daerah dengan harga paling rendah di Rp6.500 per kg dan daerah dengan harga paling tinggi adalah Sumatera Barat dengan Rp7.700 per kg.

Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa memastikan pihaknya akan melakukan optimalisasi stok CBP.

Penguatan distribusi dilakukan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras guna memberi tekanan di hilir disertai pula bantuan pangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, stok CBP lebih dari 5 juta ton menjadi bantalan untuk menjaga kesinambungan distribusi dan mengendalikan gejolak harga hingga semester dua.

Selain itu, pemerintah masih memiliki ruang intervensi yang luas melalui penyaluran CBP, SPHP, maupun bantuan pangan.

Bapanas memastikan dalam menjaga keseimbangan antara harga di tingkat petani dan konsumen dilakukan dengan memastikan harga gabah tetap memberikan keuntungan yang layak. Namun harga beras di pasar tetap terjangkau.

"Dengan melihat kondisi stok beras nasional saat ini yang masih relatif aman, pelaksanaan operasi pasar tetap dilakukan secara terukur dan selektif," ujar Ketut.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) pangan pokok strategis diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) per minggu pertama Mei 2026 mengalami pergerakan positif.

Direktur Statistik Harga BPS Sarpono di Jakarta, Senin (11/5/2026) mengatakan jumlah daerah dengan kenaikan IPH lebih rendah dibandingkan jumlah daerah dengan penurunan IPH.

Hal itu pertanda stabilisasi pangan yang dilaksanakan pemerintah manjur.

"Untuk IPH minggu pertama Mei tahun 2026 tercatat sebanyak 15 provinsi, ini mengalami kenaikan IPH dan 23 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya," kata Sarpono.

Secara nasional, kata Sarpono, jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH pada minggu pertama Mei tahun 2026 juga lebih sedikit dibandingkan kabupaten kota yang mengalami penurunan.

Sementara, khusus komoditas beras, dalam paparan BPS melaporkan jumlah daerah dengan kenaikan IPH beras mulai terjadi penurunan dari 116 kabupaten/kota per akhir April, pada minggu pertama Mei menurun menjadi 105 kabupaten/kota.

Harga beras medium pun disebut mengalami fluktuasi 0,03 persen dan beras premium 0,28 persen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Itu akan (membuat) anak-anak kita cerdas nanti ke depan, dia penuh dengan gizi. Kemudian berikutnya ekonomi berputar di desa. Pasar ini hidup dan langsung yang merasakan rakyat,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi penyerap (offtaker) hasil produksi sekitar 165 juta petani di seluruh Indonesia.

Ia menegaskan, program tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian penting dalam ekosistem pertanian nasional yang menghubungkan produksi petani dengan kebutuhan konsumsi masyarakat secara langsung.

"Itu MBG jangan lihat berdiri sendiri. Ini kata kunci ya. MBG itu menjadi offtaker 165 juta petani. Saya ulangi, MBG berdiri itu menjadi offtaker petani 165 juta petani Indonesia," kata Mentan usai diskusi bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, keberadaan MBG salah satu program uggulan Presiden Prabowo Subianto memberikan kepastian pasar bagi petani sehingga hasil produksi dapat terserap optimal tanpa kekhawatiran kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga di tingkat produsen.

Selain meningkatkan serapan hasil pertanian, program itu juga dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi di desa karena aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi terjadi secara terintegrasi dalam satu rantai.

Amran menyebut dampak positif tersebut turut berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor pertanian dan peternakan yang mengalami peningkatan seiring meningkatnya permintaan dari program pemerintah tersebut.

Ia menambahkan, manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga generasi muda yang memperoleh asupan gizi lebih baik sehingga diharapkan menjadi lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

Program MBG, lanjutnya, menyasar berbagai kelompok penerima manfaat mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

"Itu akan (membuat) anak-anak kita cerdas nanti ke depan, dia penuh dengan gizi. Kemudian berikutnya ekonomi berputar di desa. Pasar ini hidup dan langsung yang merasakan rakyat," ucap Amran.

Dia juga menegaskan, pelaksanaan program itu tidak memiliki kepentingan politik, melainkan murni bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih kuat.

"Anak SD, anak dalam kandungan, yang kita beri (MBG). Pemilu 2029 enggak ada hubungannya. Benar enggak? Enggak bisa memilih kan di 2029? Artinya, ingin betul-betul untuk rakyat Indonesia mempersiapkan generasi muda yang lebih tangguh, lebih cerdas," kata Mentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bulog tidak hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga menjamin kualitas beras yang didistribusikan kepada masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan stok cadangan beras nasional dalam kondisi kuat dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2026, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

"Bulog tidak hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga menjamin kualitas beras yang didistribusikan kepada masyarakat. Ini merupakan komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik,” kata Dirut Bulog dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan bahwa sebelumnya pihaknya menerima kunjungan kerja Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kantor Wilayah DKI Jakarta & Banten yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kunjungan yang dilakukan pada Senin (4/5) itu untuk memastikan kondisi riil stok beras yang dikelola Bulog mencapai 5 juta ton lebih, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

"Peninjauan dilakukan secara menyeluruh terhadap kapasitas gudang, kualitas beras, serta kesiapan distribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, kata Rizal, rombongan Komisi III DPR RI juga meninjau langsung salah satu unit bisnis strategis Bulog yang memiliki peran penting dalam pengelolaan stok dan ketersediaan beras, mulai dari proses pengolahan hingga pengemasan.

Dalam kunjungan tersebut, diperlihatkan penggunaan teknologi modern mesin Sentra Pengolahan Beras (SPB) milik Bulog yang mampu meningkatkan efisiensi serta menjaga mutu beras agar tetap berkualitas tinggi sebelum disalurkan kepada masyarakat.

Rizal menegaskan penerapan teknologi menjadi bagian penting dalam transformasi Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Bulog menjamin kualitas beras yang didistribusikan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi modern seperti Rice to Rice," ucap Rizal.

Lebih lanjut, Rizal menambahkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR RI, menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem ketahanan pangan nasional.

"Ini menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas Bulog dalam memastikan cadangan beras pemerintah berada dalam kondisi aman, berkualitas, dan terkendali,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan stok beras nasional yang saat ini dalam kondisi sangat memadai, bahkan telah mencapai lebih dari 5 juta ton, menunjukkan Indonesia berada dalam kondisi swasembada beras dan akan terus memperkuat capaian tersebut.

Ia juga menekankan kondisi di lapangan menunjukkan gudang-gudang Bulog terisi penuh, termasuk pemanfaatan gudang tambahan yang juga dalam kondisi optimal.

"Dengan demikian, kebutuhan beras masyarakat dipastikan aman dan tercukupi, seiring dengan kerja keras Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional," kata Habiburokhman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Salah seorang komandan tertinggi kartel narkoba Jalisco, yaitu Audias Flores Silva, ditangkap oleh militer Meksiko saat bersembunyi di sebuah parit. Pemerintah Amerika Serikat (AS) sebelumnya telah memberi harga US$5 juta untuk informasi mengenai Flores.

Penangkapan tersebut terjadi pada Senin waktu Meksiko (27/6/4/2026). Dengan adanya pencidukan itu, Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG), yang merupakan sindikat kejahatan terorganisasi paling kuat di Meksiko, kembali mengalami pukulan, seperti dilansir dariDeutsche Welle, Selasa (28/4/2026).

Flores, yang dikenal sebagai “El Jardinero” atau “Sang Tukang Kebun”, merupakan sosok yang diduga sebagai calon pemimpin CJNG. Sebelumnya, pemimpin terkenal kartel tersebut, yaitu Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, tewas setelah tertembak dalam suatu operasi militer Meksiko, yang didukung AS, pada Februari 2026.

AS memang telah menetapkan CJNG sebagai organisasi teroris pada tahun 2025. Negara tersebut juga menawarkan hadiah sebesar US$5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Flores setelah kematian Cervantes.

Penangkapan El Jardinero dimulai ketika pasukan Meksiko mengepung sebuah kabin di utara suatu kota wisata. Tepatnya, menurut laporanSky News, lokasi persembunyian tersebut berada di dekat komunitas El Mirador, di negara bagian Nayarit.

Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Angkatan Laut (AL) Meksiko setelah penangkapannya, di sana, Flores bersembunyi dengan adanya perlindungan dari sekitar 30 truk pikap dan 60 orang-orang bersenjata.

Pernyataan itu mengatakan bahwa para pria bersenjata “berpencar ke berbagai lokasi” sebagai taktik pengalihan. Akan tetapi, pelacakan darat dan udara mengarahkan militer Meksiko kepada Flores, yang ditemukan bersembunyi di parit pinggir jalan.

Pihak militer Meksiko mengatakan bahwa operasi tersebut dilakukan setelah mereka memantau El Jardinero selama 19 bulan. Mereka menganggap bos kartel itu sebagai target prioritasnya.

Pihak militer pun menyatakan bahwa operasi penangkapan “dilaksanakan dengan presisi tingkat tinggi tanpa satu tembakan pun dilepaskan”. Walau pemerintah melaporkan bahwa tidak ada yang terluka maupun terbunuh dalam penangkapan itu, media-media lokal mengatakan bahwa terdapat beberapa kendaraan dan tempat usaha yang terbakar pascaaksi itu.

Tidak murni dilakukan sendirian, AL Meksiko menyebut bahwa operasi ini juga menggunakan intelijen yang diberikan oleh otoritas AS. Saat ini, belum ada kejelasan mengenai lokasi penuntutan dari Flores—dia bisa dituntut di Meksiko atau diekstradisi ke AS..

Menurut Carlos Olivo, seorang mantan asisten agen khusus yang bertugas di Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) dan pakar CJNG, El Jardinero merupakan seorang tokoh penting dan penangkapannya “akan berdampak lebih besar terhadap operasi CJNG dibandingkan saat El Mencho disingkirkan.”

Sebelumnya, kematian El Mencho memicu lonjakan kekerasan kartel di Meksiko, termasuk peningkatan serangan terhadap tempat-tempat usaha oleh orang-orang bersenjata, pembakaran banyak kendaraan, dan pemblokiran berbagai jalan. Serangan-serangan itu menyebabkan lebih dari 70 orang tewas, termasuk 25 anggota Garda Nasional Meksiko.

AL Meksiko mengatakan bahwa Flores “diidentifikasi sebagai salah satu pemicu utama” berbagai aksi kekerasan tersebut.

Setelah menangkap El Jardinero, pihak yang berwenang kemudian, pada hari yang sama, menangkap anggota CJNG lainnya, yaitu Cesar Alejandro N. Otoritas Meksiko mengatakan bahwa dia adalah pencuci uang utama bagi Flores.

Saat ini, situasi keamanan Meksiko makin disorot seiring persiapan negara tersebut untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 AS dan bersama dengan Kanada.

Presiden AS Donald Trump dan pemerintahannya juga telah meningkatkan tekanan kepada Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum untuk menindak tegas geng kejahatan yang terorganisasi. Sheinbaum telah berulang kali menolak tawaran serangan pesawat nirawak (drone) dari AS dan juga pengerahan pasukan darat AS untuk memerangi kartel Meksiko. (Laurensius Katon Kandela)