Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) merespons rencana pemerintah yang akan kembali menggulirkan subsidi pembelian sepeda motor listrik pada tahun ini.

Ketua Umum Periklindo Moeldoko menilai pemerintah perlu memprioritaskan penyaluran subsidi motor listrik kepada perusahaan ride hailing seperti Gojek hingga Grab agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh para pengemudi ojek online (ojol).

“Untuk subsidi motor listrik juga perlu dipikirkan prioritasnya. Misalnya, korporasi transportasi seperti Gojek bisa menjadi prioritas utama agar manfaatnya lebih besar,” ujar Moeldoko dikutip Jumat (22/5/2026).

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan rencana pemberian subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit yang ditargetkan mulai berlaku pada Juni 2026.

Pelaksanaan stimulus kendaraan listrik tersebut direncanakan dilakukan secara bertahap dengan kuota awal sebanyak 100.000 unit kendaraan. Pemerintah juga membuka peluang penambahan kuota apabila penyerapan pasar bergerak lebih cepat dari proyeksi awal.

Meski demikian, Moeldoko menilai skema subsidi perlu diarahkan agar lebih tepat sasaran, khususnya bagi pengemudi ojek online yang menggunakan kendaraan untuk kebutuhan operasional harian.

“Jangan sampai kuota 100.000 unit habis oleh first buyer yang sebenarnya mungkin tidak terlalu membutuhkan subsidi,” jelasnya.

Selain itu, Periklindo juga meminta pemerintah menjaga konsistensi kebijakan insentif kendaraan listrik agar tidak berubah setiap tahun. Kepastian regulasi dinilai penting untuk mendukung perencanaan investasi dan strategi bisnis pelaku industri kendaraan elektrifikasi.

Sebagai pengingat, pemerintah sempat menggulirkan subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp7 juta per unit pada 2024 yang dinilai mampu mendongkrak penjualan kendaraan listrik roda dua. Namun, penghentian subsidi pada 2025 membuat pasar motor listrik kembali melambat.

“Selain itu, subsidi juga diharapkan lebih terencana dan tidak berubah setiap tahun. Idealnya, kebijakan berlaku minimal tiga tahun sebelum dievaluasi kembali agar dunia usaha bisa menyusun perencanaan dengan baik,” pungkasnya.

Adapun implementasi subsidi motor listrik pada 2024 melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 21/2023 tercatat mampu mengakselerasi pasar kendaraan listrik roda dua di Indonesia.

Berdasarkan data Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira), realisasi penyaluran subsidi motor listrik mencapai 62.541 unit sepanjang 2024. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 11.532 unit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) mulai diterapkan pada Juni 2026.

Hal ini diakui Purbaya sebagai bagian dari upaya mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Purbaya mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan anggaran untuk mendukung implementasi insentif tersebut, baik untuk mobil listrik maupun sepeda motor listrik.

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026) malam.

“Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan mendorong perubahan pola konsumsi energi masyarakat dari penggunaan BBM menuju listrik.

Menurut dia, peralihan konsumsi energi tersebut diharapkan dapat menekan impor BBM dan minyak mentah Indonesia sehingga memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap gejolak energi global.

“Itu membantu daya tahan ekonomi kita, jadi jangan dilihat subsidinya. Tujuan utamanya itu, sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi,” kata Purbaya.

Pemerintah, lanjut Purbaya, menyiapkan kuota insentif untuk 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 unit sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar Rp 5 juta per unit.

Sementara untuk mobil listrik, pemerintah menyiapkan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 persen hingga 100 persen.

Namun, insentif PPN DTP tersebut hanya berlaku untuk kendaraan listrik murni dan tidak mencakup kendaraan hybrid.

Dok. Freepik Ilustrasi kendaraan listrik atau electric vehivle (EV).

Purbaya mengatakan besaran insentif akan disesuaikan dengan jenis baterai yang digunakan kendaraan listrik.

Kendaraan berbasis baterai nikel disebut akan memperoleh subsidi lebih besar dibanding non-nikel.

“Untuk mobil itu bervariasi. Ada yang 100 persen PPN-nya ditanggung, ada yang 40 persen. Tergantung baterainya,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemberian insentif lebih besar untuk kendaraan berbasis baterai nikel dilakukan untuk mendorong hilirisasi dan pemanfaatan komoditas nikel sebagai salah satu sumber daya unggulan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin mengoptimalkan hilirisasi nikel di dalam negeri dengan memberikan insentif untuk pembelian motor dan mobil listrik. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan pemberian subsidi Rp5 juta maupun PPN DTP untuk masing-masing motor dan mobil listrik pada Juni 2026.

Kendati demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya masih menghitung berapa sekiranya anggaran yang akan disediakan dari APBN. Dia hanya menyebut akan memberikan subsidi masing-masing Rp5 juta untuk 100.000 sepeda motor listrik.

"Untuk mobil bervariasi, ada yang 100% PPN-nya ditanggung, ada yang 40% tergantung baterainya. Tetapi jumlah mobilnya 100.000 [unit pertama] juga. Nanti anggarannya kami hitung dan siapakn, yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan," jelasnya kepada wartawan pada konferensi pers KSSK di kantor OJK, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Purbaya menginginkan penyaluran insentif fiskal ini meluncur awal Juni 2026 agar bisa sempat memberikan dorongan ke pertumbuhan ekonomi kuartal II.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini juga berharap pemberian insentif ini bisa mempercepat transisi kendaraan dari berbahan bakar fosil ke energi terbarukan. Dengan begitu, impor BBM Indonesia setiap tahunnya bisa semakin berkurang.

Sebelumnya, pada konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Selasa (5/5/2026), pria itu juga menyebut insentif diharapkan bisa mengoptimalkan hilirisasi nikel menjadi baterai mobil listrik di dalam negeri.

Oleh sebab itu, insentif ini akan diutamakan untuk mobil listrik bukan hybrid. Dia memastikan skema insentif yang berlaku akan berbeda antara electric vehicle (EV) dengan daya lisrik dan hibrida.

"Kenapa saya pakai yang nikel lebih besar subsidi-nya? Supaya nickel kita kepakai. Dulu saya baca di The Economist, [disebut] mimpi Indonesia menguasai dunia baterai hilang karena China pakai bukan nikel. Jadi kami balik sekarang. Nikelnya kami pakai, biar punya kita nikelnya bisa kepakai dan realisasi teknologi baterainya berjalan," ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap sejumlah detail insentif kendaraan listrik yang rencananya mulai dikucurkan pada Juni 2026.

Ia menyiapkan kuota awal untuk 100 ribu motor listrik dengan subsidi sebesar Rp5 juta per unit.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan insentif untuk 100 ribu mobil listrik melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Besaran insentif PPN ini berbeda-beda tergantung jenis baterai kendaraan listrik tersebut.

Ia mengatakan saat ini masih menghitung kebutuhan anggaran untuk program tersebut.

"Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan," ujar Purbaya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berskala KSSK II Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Purbaya berharap implementasi insentif kendaraan listrik bisa dimulai pada awal Juni agar ikut mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.

Menurut dia, tujuan utama program ini bukan sekadar memberikan subsidi kendaraan listrik, tetapi juga mendorong orang berpindah dari mobil berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke listrik. Dengan begitu, dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.

"Jangan dilihat subsidinya, tapi tujuan utamanya kita lebih tahan ekonomi dari sisi energi," ujar Purbaya.

Purbaya sebelumnya pernah mengatakan mobil listrik yang menggunakan baterai nikel bakal mendapat insentif diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP sebesar 100 persen. Model yang tak pakai nikel tetap mendapat diskon PPN tetapi jumlahnya lebih kecil.

"Kalau mobil yang pakai baterai nikel, PPN-nya ditanggung 100 persen. Kalau yang nonnikel di bawah itu," kata Purbaya saat diwawancara di Jakarta, dikutip CNBC Indonesia, Kamis (7/5).

Menurut Purbaya strategi ini untuk meningkatkan pemanfaatan nikel yang jumlahnya melimpah di Indonesia. Dia ingin mematahkan argumen di pemberitaan The Economist yang mengatakan mimpi penguasaan nikel Indonesia hancur karena China lagi tidak memakai baterai berbahan itu.

"Karena kita akan mendukung hilirisasi nikel di sini, supaya nikel kita dipakai betul," ucap dia.

"Saya mau hidupin mimpi itu lagi. Saya mau memastikan mimpi kita hidup terus," katanya.

Mobil listrik di Indonesia saat ini didominasi merek China yang kebanyakan menggunakan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) seperti Aion, BYD, Chery, DFSK, Geely, GWM, Jaecoo. Dari kubu Jepang, misal Lexus dan Toyota, juga memakai LFP untuk mobil listrik yang dijual di dalam negeri.

Sementara baterai nikel seperti jenis Nickel Manganese Cobalt (NMC) lebih banyak dipakai di model mobil listrik BMW, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Mini dan Volvo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mempersiapkan insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Insentif diberikan untuk masing-masing 100 ribu unit mobil dan motor listrik tahun ini.

“Seratus ribu pertama, kalau habis, kita kasih lagi (insentifnya). Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita) akan menjelaskan seperti apa, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) juga akan memberikan seperti apa (skemanya). Motor listrik juga sama, 100 ribu pertama akan kita kasih,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa.

Terkait besaran subsidi, ia memperkirakan akan berada di angka Rp 5 juta untuk motor listrik. Namun, angka pasti dari stimulus kendaraan listrik (electric vehicle/EV) ini akan diumumkan lebih detail bersama pihak-pihak terkait lainnya.

Purbaya mengaku tertarik dengan peluang insentif EV menyusul pertemuannya dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, pagi ini.

Hal ini, lanjutnya, relevan dengan upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi beban subsidi energi pemerintah di tengah kenaikan harga minyak global.

“Saya tertarik dengan proposal mereka untuk memberi subsidi ke kendaraan listrik. Selain mendorong konsumsi, yang kedua kita bisa mengurangi konsumsi bahan bakar BBM. Jadi ke depan seharusnya kalau itu dipercepat, lebih memperkuat daya tahan anggaran ekonomi kita,” ujar dia.

Ia pun sepakat dengan Menteri Perindustrian yang menyatakan pemerintah kini melihat kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi nasional, terutama untuk menjaga daya tahan industri manufaktur dan melindungi tenaga kerja.

“Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk jangka pendek ke depan, kuartal ketiga dan kuartal keempat. Juni awal saya mulai jalan. Itu kebijakan yang sudah didiskusikan, tapi nanti akan diumumkan lagi Menteri Perindustrian, Menko Perekonomian, dan lain-lain,” kata Purbaya.

“Tapi semangat kita sekarang, kita akan memastikan semua mesin ekonomi berjalan. Di sisi demand sudah kita dorong sekarang, di sektor manufaktur kita dorong,” ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus mengatakan pemberian insentif kendaraan listrik kini semakin relevan karena tidak hanya berkaitan dengan agenda pengurangan emisi, tetapi juga adanya pergeseran tren pasar otomotif ke kendaraan berbasis elektrik akibat gejolak geopolitik dan ketidakpastian energi.

Selain membahas stimulus kendaraan listrik, Agus menyebut kedua menteri juga mendiskusikan upaya meningkatkan ekspor produk manufaktur Indonesia.

Pemerintah akan menggelontorkan subsidi untuk 100 ribu unit kendaraan listrik sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Keuangan Pubaya Yudhi Sadewa menyebut, subsidi antara lain diberikan untuk kendaraan listrik roda dua Rp 5 juta per unit.

“Selain mendorong konsumsi, kita juga bisa mengurangi konsumsi BBM. Jadi ke depan ini akan memperkuat daya tahan anggaran ekonomi kita,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Ia menjelaskan, kebijakan ini merupakan hasil pembahasan bersama Kementerian Perindustrian dalam rangka memperkuat sektor manufaktur dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pada tahap awal, subsidi diberikan untuk 100 ribu unit kendaraan listrik. Namun, pemerintah membuka opsi penambahan kuota jika permintaan tinggi.

“Kalau habis, kita tambah lagi,” kata dia.

Ia menjelaskan, pemerintah menetapkan besaran subsidi Rp 5 juta per unit dengan skema bertahap serupa kebijakan sebelumnya. Program ini ditargetkan mulai berjalan pada awal Juni 2026 dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan IV.

Meski demikian, rincian teknis kebijakan masih akan diumumkan lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Koordinator Perekonomian.

Di sisi lain, selain fokus pada kendaraan listrik, pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan untuk menghidupkan sektor manufaktur. Purbaya menyebut, Kemenkeu akan berkoordinasi dengan pelaku industri tekstil, alas kaki, dan sektor lainnya terkait kebutuhan pembiayaan yang lebih murah, termasuk untuk peremajaan mesin produksi.

“Ekonomi bukan hanya didorong oleh pemerintah, tapi juga sektor swasta harus hidup. Kita akan dorong itu,” kata Purbaya.

Purbaya berharap, langkah ini aka mendorong aktivitas ekonomi dalam jangka pendek sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ke depan.

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan kementeriannya masih mengkaji kelanjutan program subsidi sepeda motor listrik, termasuk besaran insentif dan skema penyalurannya.

Hingga saat ini besaran subsidi belum diputuskan dan masih dibahas oleh tim teknis lintas kementerian.

“Belum diumumkan saya kira, masih dalam tahap pembahasan di tim teknis mengenai berapa jumlah subsidinya, metodenya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa nanti kita bahas antara tim teknis,” kata Agus di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Terkait wacana subsidi sebesar Rp5 juta per unit yang sempat disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Agus menyebut angka tersebut masih menunggu penetapan resmi.

“Iya tunggu PMK-nya, kalau nanti Rp5 juta (per unit), ya saya kira akan menuju posisi yang bagus ya,” katanya.

Di samping itu, ia menilai pemberian subsidi motor listrik sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan target penurunan emisi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.

Dirinya turut menyinggung dinamika geopolitik global sebagai pelajaran penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

“Pengurangan-pengurangan dari kebutuhan BBM yang harus kita impor menjadi penting. Jadi angka Rp5 juta (per unit) itu saya kira angka yang cukup baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung adanya peluang pemberian subsidi untuk mobil listrik. Hal ini mengingat pemerintah memiliki target jangka panjang agar seluruh kendaraan beralih ke berbasis listrik.

"Semua nanti akan berbasis electric vehicle. Karena apa? Karena sekali lagi, dulu waktu kita desain program EV itu kan masih kita menggunakan pendekatan pengurangan emisi. Nah tapi sekarang dengan adanya pengalaman kita mengatakan (krisis) Hormuz sehingga itu juga harus dikaitkan, dan mungkin lebih penting terhadap ketahanan energi. Jadi ketahanan energi itu mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM," katanya menjelaskan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan program insentif motor listrik mulai diberlakukan tahun ini.

Program tersebut direncanakan berjalan secara bertahap, dengan target awal mencakup sekitar 6 juta unit sepeda motor. Kajian awal pemerintah mengarah pada pemberian subsidi sekitar Rp5 juta per unit.

Namun, besaran tersebut masih berpotensi berubah seiring proses finalisasi kebijakan yang saat ini masih berlangsung.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah akan kembali memberikan subsidi pembelian sepada motor bertenaga listrik pada 2026. Dia mengusulkan besaran subsidi sekitar Rp5 juta per unit.

Purbaya mengatakan rencana ini sejalan dengan program pemerintah untuk secara bertahap mengonversi 120 juta motor berbahan bakar fosil (BBM) ke energi listrik. Namun, rencana ini masih akan didiskusikan lebih lanjut lagi dengan Menko Perekonomian hingga Menteri Perindustrian.

"Kalau saya sih mengusulkan, kami kasih yang baru dulu, yang pertama itu 6 juta penjualan motor. Tetapi enggak semua sekaligus. Kita lihat bertahap, yang baru akan kami coba buat program ya," terangnya kepada wartawan di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPPK) Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya mengaku sudah berdiskusi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Rencana ini nantinya juga akan dibahas bersama menteri teknis lainnya yakni Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Kemudian, nantinya usulan soal proses konversi bertahap motor listrik akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Purbaya memastikan subsidi dimaksud bakal meluncur tahun ini. Dia membuka peluang untuk memberikan subsidi senilai Rp5 juta per motor.

"Iya [diberikan] tahun ini. Ya enggak semuanya, bertahap lah. Subsidi mungkin Rp5 juta per motor, atau lebih. Kami lihat, ini kan masih awal nih," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Adapun rencana konversi bertahap 120 juta sepeda motor listrik ini telah disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, Kamis (5/3/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa program konversi motor sebenarnya telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Setiap tahunnya sekitar 200.000 sepeda motor telah dikonversi dari berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.

Ke depan, program tersebut diharapkan dapat makin dipercepat seiring dengan perkembangan teknologi yang membuat biaya konversi semakin terjangkau.

"Kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin, kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik," ujar Bahlil, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet.

Sebelumnya, pemerintah juga sudah pernah menyalurkan subsidi untuk pembelian sepeda motor listrik. Namun, nilainya pada 2024 lalu lebih besar dari yang diusulkan tahun ini yaitu Rp7 juta per unit.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia mendorong pemerintah untuk mengalihkan sebagian anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi subsidi pembelian sepeda motor listrik. Langkah ini diusulkan sebagai strategi efisiensi energi di tengah ancaman krisis pasokan global dan risiko kenaikan harga BBM.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menjelaskan bahwa ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah akibat konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel mengancam ketersediaan BBM nasional. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan disrupsi ekonomi jika tidak segera dimitigasi melalui penguatan ketahanan energi.

“Oleh karena itu, Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia secara tegas mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kajian komprehensif mengenai pengalihan sebagian subsidi BBM menjadi subsidi pembelian sepeda motor listrik bagi pengemudi ojek daring, disertai penyediaan fasilitas pembiayaan yang terjangkau untuk program penukaran sepeda motor berbahan bakar minyak,” ujar Igun kepada Bisnis, Jumat (27/3/2026).

Igun menilai ekosistem ojek daring saat ini telah menjadi pilar utama dalam rantai pasok barang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta transportasi penumpang. Perubahan moda transportasi ke kendaraan listrik dipandang akan meningkatkan efisiensi biaya operasional logistik secara signifikan.

Dia menambahkan, terdapat estimasi 7 juta pengemudi ojek daring di seluruh Indonesia yang menjadi target sasaran kebijakan tersebut. Transformasi ini diklaim mampu mengurangi ketergantungan pada impor bensin sekaligus menekan emisi gas rumah kaca di sektor transportasi.

“Dengan estimasi 7 juta pengemudi ojek daring di seluruh Indonesia, pengalihan subsidi BBM ke sepeda motor listrik merupakan langkah strategis yang tepat sasaran, guna mengurangi ketergantungan impor BBM, menekan emisi gas rumah kaca, dan memperkuat ketahanan energi nasional,” lanjutnya.

Untuk itu, Garda Indonesia menghimbau pemerintah untuk segera mengimplementasikan skema pembiayaan kredit berbunga rendah guna mempermudah akses kepemilikan kendaraan listrik. Inisiatif tersebut diharapkan menjadi katalisator transformasi ekonomi berkelanjutan di sektor gig economy.

Selain itu, asosiasi menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan instansi terkait, perusahaan aplikator, hingga sektor pembiayaan. Sinergi ini diperlukan untuk mematangkan kajian teknis terkait program penukaran motor berbahan bakar minyak ke motor listrik secara nasional.

“Asosiasi siap menjalin kerja sama serta kajian bersama dengan instansi pemerintah terkait, platform ojek daring, sektor pembiayaan serta produsen sepeda motor listrik untuk realisasi program sebagai bentuk mitigasi potensi krisis BBM di Indonesia,” pungkas Igun.

IDXChannel – PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) mencatatkan penurunan kinerja sepanjang 2025. Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp24,45 miliar, berbalik dari laba Rp12,62 miliar.

Padahal perseroan mencatat volume penjualan sebesar 358.915 unit pada 2025, meningkat 37,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, kenaikan volume ini belum sepenuhnya tercermin pada pertumbuhan pendapatan, yang tercatat sebesar Rp347,98 miliar, turun sekitar 9,93 persen dibandingkan 2024 sebesar Rp386,35 miliar.

Apabila dibandingkan dengan target awal tahun 2025, yaitu pendapatan sebesar Rp600 miliar dan laba bersih sebesar Rp24 miliar, realisasi pendapatan perseroan tercatat sebesar Rp347,98 miliar atau sekitar 58 persen dari target, sedangkan laba bersih tercatat negatif sebesar Rp 24,45 miliar, setara dengan -101,86 persen dari proyeksi.

Melalui laporan tahunan 2025, perseroan menjelaskan sejumlah tantangan yang dihadapi pada tahun lalu. Pada segmen kendaraan listrik, termasuk United E-Motor, berakhirnya program subsidi pemerintah untuk pembelian motor listrik sejak akhir Desember 2024 turut memengaruhi dinamika permintaan pasar sepanjang 2025.

Hal itu terjadi khususnya pada segmen konsumen yang sebelumnya didorong oleh insentif harga dari kebijakan tersebut. Insentif pemerintah sebelumnya berperan dalam mendorong minat konsumen terhadap kendaraan listrik.

Selain itu, ada tantangan logistik yang menjadi salah satu faktor signifikan, terutama untuk distribusi di luar Pulau Jawa.

“Biaya distribusi di wilayah tersebut relatif lebih tinggi akibat infrastruktur yang belum merata, tarif transportasi yang fluktuatif, serta keterbatasan fasilitas pergudangan di beberapa daerah,” tulis perseroan dikutip pada Minggu (15/3/2026).

Manajemen juga menyebut penurunan kinerja terutama dipengaruhi oleh strategi konsolidasi dan kondisi pasar yang masih menantang.

Selain itu, rugi bersih yang tercatat pada laporan keuangan 2025 disebabkan program promosi dan penyesuaian harga untuk mempercepat penjualan persediaan produk eksisting, sehingga berdampak pada margin keuntungan.

Beban keuangan juga meningkat dengan upaya penguatan kapasitas operasional melalui peningkatan jumlah karyawan.

Sementara itu, nilai ekuitas perseroan tercatat sebesar Rp84,70 miliar, mengalami penurunan sebesar 34,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan dampak strategi konsolidasi dan kondisi pasar yang masih menantang.

“Secara keseluruhan, kinerja BIKE pada 2025 mencerminkan periode konsolidasi dan penguatan struktur usaha. Meskipun hasil yang dicapai belum sepenuhnya kembali pada tingkat pertumbuhan sebelumnya,” tuturnya.

Meski begitu, Direksi BIKE meyakini langkah-langkah strategis yang telah ditempuh bakal menjadi upaya perbaikan kinerja secara bertahap di tahun-tahun mendatang.

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih menghitung kemungkinan pemberian kembali insentif kendaraan listrik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperlebar defisit anggaran sehingga perlu dipertimbangkan secara hati-hati.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan terkait insentif kendaraan listrik. Menurut dia, langkah tersebut sangat bergantung pada kondisi fiskal negara.

“Bisa saja. Tapi defisitnya melebar. Jadi kita hitung dulu berapa ruang dalam topi defisitnya,” ujar Purbaya saat berbincang dengan wartawan dalam acara buka puasa bersama di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan tekanan terhadap anggaran negara saat ini cukup besar, terutama dari potensi kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, perlambatan ekspor juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.

“Kita harus hati-hati karena sekarang ada tekanan dari BBM juga. Dari ekspor juga mungkin terganggu. Jadi kita hitung dulu seberapa besar dampaknya ke defisit,” katanya.

Menurut Purbaya, jika dampaknya terhadap defisit tidak terlalu besar, pemerintah masih bisa mempertimbangkan pemberian insentif tersebut. “Kalau tidak terlalu besar, kita bandingkan dan bisa saja dikerjakan,” ujarnya.

Kementerian Keuangan juga masih memantau pergerakan harga minyak dunia yang berpotensi memengaruhi kondisi fiskal. Pemerintah menyiapkan beberapa skenario untuk mengantisipasi dampak konflik global terhadap harga energi.

Purbaya menjelaskan skenario moderat memperkirakan harga minyak sekitar 72 dolar AS per barel dan masih dinilai aman bagi APBN. Namun, dalam skenario terburuk, harga minyak bisa naik hingga 92 dolar AS per barel. “Kalau 72 dolar masih aman dan bisa dikendalikan. Skenario terburuknya sampai 92 dolar,” kata dia.

Meski demikian, pemerintah belum berencana mengubah asumsi anggaran dalam waktu dekat. Purbaya mengatakan pemerintah akan memantau perkembangan global dalam beberapa bulan ke depan.

“Tiga bulan ini kita lihat dulu. Biasanya kalau sudah perang harga naik, tapi setelah situasi mereda bisa turun tajam lagi,” ujarnya.

Ia menilai secara fundamental pasokan minyak dunia masih cukup sehingga kenaikan harga tidak akan berlangsung lama. Beberapa negara produsen juga diperkirakan akan menambah pasokan energi. “Kalau lihat fundamentalnya, harusnya harga bisa turun lagi karena suplai cukup,” kata Purbaya.

Di sisi lain, wacana insentif kendaraan listrik memang menjadi sorotan industri otomotif. Sejak beberapa tahun terakhir, kebijakan insentif dinilai ikut mendorong meningkatnya penggunaan mobil listrik di Indonesia.

Kementerian Perindustrian menyatakan kebijakan insentif mobil listrik untuk 2026 masih dalam pembahasan. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Setia Diarta mengatakan pemerintah masih mematangkan kebijakan tersebut.

“Masih dalam pembahasan. Mudah-mudahan segera diputuskan,” kata Setia dalam acara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di Jakarta.

Namun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya memastikan pemerintah tidak memberikan insentif untuk motor listrik pada 2026. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. “Pertimbangannya kita melihat kekuatan fiskal dan manfaatnya bagi perekonomian secara keseluruhan,” ujar Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali mengguyur stimulus ekonomi pada semester II/2026 di tengah mulai melambatnya konsumsi rumah tangga dan munculnya tekanan di sektor riil yang membuat pelaku usaha khawatir pertumbuhan ekonomi bakal kehilangan tenaga setelah momentum Ramadan dan Idulfitri berlalu.

Paket stimulus yang disiapkan pemerintah menyasar dua sisi sekaligus, yakni konsumsi dan produksi. Dari sisi konsumsi, pemerintah menyiapkan subsidi pembelian motor listrik dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mobil listrik.