Bisnis.com, JAKARTA – Emiten agen pariwisata PT Bayu Buana Tbk. (BAYU) mengumumkan akuisisi PT Mandala Prima Perkasa senilai Rp112,50 miliar.

Akuisisi ini dilakukan emiten berkode saham BAYU tersebut untuk memperkuat lini travel & hospitality dan untuk melakukan integrasi bisnis secara vertikal.

"Sebagai upaya perseroan untuk memperluas bisnis/diversifikasi usaha di bidang pariwisata serta mendukung bisnis utama Perusahaan dalam bidang agen perjalanan wisata dan penyedia layanan perjalanan korporat," tulis manajemen BAYU dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (22/6/2026).

Akuisisi MPP ini diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan BAYU dan meningkatkan nilai perseroan.

Berdasarkan data uraian transaksi, objek transaksi adalah 226,04 saham MPP senilai Rp226,04 miliar yang merupakan 100% modal ditempatkan dan disetor penuh dalam MPP.

Komposisi pemegang saham yaitu PT Triputra Milenia Perkasa (78,88%) dan PT Trisurya Inti Pratama (21.12%).

Selanjutnya, nilai pasar saham tercatat Rp117,52 miliar untuk 226,04 saham per 31 Desember 2025. Sementara, perhitungan nilai transaksi pembelian saham 226,04 lembar saham tercatat dengan harga transaksi Rp112,50 miliar.

Dengan akuisisi 100% saham MPP senilai Rp112,50 miliar yang merupakan 20,16% dari ekuitas BAYU per Desember 2025 (Rp558,18 miliar), maka transaksi ini termasuk transaksi material.

Adapun, pembelian seluruh kepemilikan saham MPP oleh BAYU akan meningkatkan aset perseroan menjadi Rp40,16 miliar, kenaikan liabilitas sebesar Rp2,84 miliar, kenaikan ekuitas sebesar Rp37,32 miliar.

MPP bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa dibidang hukum dan pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten distributor buah dan produk pangan segar, PT Segar Kumala Indonesia Tbk. (BUAH) memutuskan membagikan dividen tunai final sebesar Rp25 miliar atau setara Rp12,5 per saham.

Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan yang digelar di Jakarta, Selasa (26/5/2026). Dengan demikian, total pembagian dividen BUAH pada tahun buku 2025 senilai Rp50 miliar, karena sebelumnya telah dibagikan dividen interim Rp25 miliar.

Direktur Utama BUAH Renny Lauren mengatakan pembagian dividen itu menjadi bentuk komitmen perseroan dalam menjaga kepercayaan pemegang saham di tengah dinamika pasar global dan domestik.

“Langkah ini menjadi bukti komitmen perseroan dalam menjaga kepercayaan para shareholder di tengah situasi pasar lokal maupun global yang dinamis,” paparnya, Selasa (26/5/2026).

BUAH membukukan pendapatan sebesar Rp3,27 triliun atau naik 47,7% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2,21 triliun. Laba bersih perseroan juga meningkat menjadi Rp50,4 miliar, tumbuh 42,8% dibandingkan laba bersih tahun 2024 sebesar Rp35,3 miliar.

Di sisi lain, perseroan memastikan tetap melanjutkan agenda ekspansi pada tahun ini meski kondisi ekonomi global dan daya beli masyarakat masih menantang.

Renny Lauren mengatakan perseroan akan tetap mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) pada 2026 untuk memperkuat infrastruktur rantai pendingin (cold chain) dan pembukaan cabang baru. Alokasi capex sekitar Rp12 miliar, sama seperti tahun sebelumnya.

Perseroan telah merealisasikan pengembangan cabang baru di Lampung untuk memperkuat penetrasi pasar di Sumatra. Selain itu, BUAH akan mengembangkan cabang baru di Gorontalo.

“Strategi ekspansi ini dieksekusi dengan prinsip kehati-hatian yang sangat ketat. Capex Rp12 miliar untuk pengembangan dua cabang baru,” ujar Renny Lauren.

Menurutnya, perseroan akan fokus pada lokasi-lokasi strategis yang dinilai memiliki potensi investasi dan pertumbuhan pasar yang baik.

Renny Lauren menyampaikan BUAH berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan secara konsisten di tengah tren konsumen yang kini lebih mengedepankan smart spending.

Strategi perseroan selama ini difokuskan pada optimalisasi pola konsumsi riil masyarakat dan menjaga ketersediaan pasokan, alih-alih berspekulasi pada produk-produk unconventional.

“BUAH memilih untuk mengoptimalkan pola konsumsi riil masyarakat yang ada serta memastikan ketersediaan pasokan, dan memaksimalkan potensi penetrasi di berbagai daerah,” katanya.

Melalui pendekatan prudent growth, BUAH optimistis mampu memitigasi dampak fluktuasi nilai tukar dan kenaikan biaya logistik, sekaligus menjaga margin laba bersih tetap solid pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkapkan tantangan yang dihadapi perusahaan asuransi untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimum tahap pertama sebesar Rp250 miliar, yang tenggat waktunya akhir 2026.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menuturkan secara umum pihaknya melihat perusahaan terus berproses dalam memenuhi ekuitas minimum tahap I tersebut.

Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lanjutnya, pada Januari 2026 ada 114 dari 143 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah memenuhi ketentuan tersebut. Akan tetapi, OJK tidak merinci secara khusus berapa perusahaan asuransi umum yang belum memenuhinya.

“⁠Tantangan utama pemenuhan ekuitas adalah tidak semua pemegang saham memiliki kapasitas yang sama untuk menambah modal, terutama bagi perusahaan yang skala usahanya masih terbatas,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (27/4/2026).

Tidak sampai di situ, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini berujar menjaga keseimbangan antara penguatan modal, kesehatan keuangan, dan kebutuhan ekspansi bisnis turut menjadi tantangan tersendiri.

“Kemudian, ketentuan tahap I sendiri wajib dipenuhi paling lambat 31 Desember 2026,” sebutnya.

Dia meneruskan, sejauh ini strategi yang umum ditempuh oleh perusahaan asuransi umum adalah tambahan modal dari pemegang saham, menahan laba, mencari investor strategis, dan bila diperlukan melakukan konsolidasi atau merger.

“Menurut kami, tambahan modal dan penguatan kinerja internal masih menjadi opsi yang paling realistis bagi banyak perusahaan menuju tenggat 2026,” tegasnya.

Untuk diketahui, aturan peningkatan ekuitas ini tertuang dalam POJK 23/2023 yang merevisi ketentuan sebelumnya, yakni POJK 67/2016. Sesuai aturan baru tersebut, ekuitas perusahaan asuransi harus naik secara bertahap.

Pada 2026, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, naik dari ketentuan sebelumnya sebesar Rp150 miliar. Kemudian, perusahaan reasuransi sebesar Rp500 miliar. Sementara itu, perusahaan asuransi syariah sebesar Rp100 miliar dan reasuransi syariah Rp200 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Digital Bersama Tbk. (YOII) melakukan penambahan modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue untuk memenuhi kewajiban ekuitas minimum tahap pertama yakni Rp250 miliar yang tenggat waktunya akhir 2026.

Untuk diketahui, peningkatan ekuitas ini tertuang dalam POJK 23 Tahun 2023. Sesuai aturan ini, ekuitas perusahaan asuransi harus naik secara bertahap. Pada 2026, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar.

Direktur Keuangan Asuransi Digital Bersama, Randy Tandra mengungkapkan hingga akhir Desember 2025 ekuitas perseroan masih sebesar Rp211 miliar.

“Dari sana [PMHMETD] diharapkan ekuitas perusahaan yang saat ini sebanyak Rp211 miliar mungkin bisa naik sekitar Rp260 miliar—270 miliar,” katanya dalam Public Expose di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Untuk melancarkan aksi korporasi tersebut, Randy menuturkan pihaknya sudah menyampaikannya dalam keterbukaan informasi pada publik dan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Rencana itu sudah disampaikan sejak 21 Januari 2026 dan pernyataan pendaftaran sudah dilakukan pada 30 Maret 2026. Perseroan berharap aksi korporasi ini bisa selesai sekitar akhir Juni 2026.

Lebih lanjut, Randy membeberkan tantangan utama dalam memenuhi ekuitas minimum tahap pertama melalui aksi right issue terletak pada kemampuan dalam menghimpun kembali dana dari masyarakat.

“Tentunya tantangan utamanya adalah apakah dari target yang kita mau capai itu bisa terserap oleh masyarakat melihat kondisi makroekonomi saat ini,” ungkapnya.

Kendati demikian, dia tetap optimistis bahwa target yang hendak dicapainya ini bisa terealisasikan, mengingat sebagian besar sudah ada yang siap untuk membelinya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) atau Bank Nobu mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham sebesar-besarnya Rp50 miliar.

Manajemen Bank Nobu menyampaikan, nilai buyback saham tersebut sudah termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan buyback.

“Jumlah nilai buyback adalah sebesar-besarnya Rp50 miliar,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Selasa (10/3/2026).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.13/2023, jumlah saham yang akan dilakukan buyback tidak akan melebihi 20% dari modal yang disetor perusahaan dan saham free float setelah pelaksanaan.

Perseroan menjelaskan bahwa buyback ini akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh perseroan dengan memerhatikan ketentuan yang berlaku. Buyback akan dilakukan di BEI melalui pasar reguler dan hanya akan dilakukan melalui PT Ciptadana Sekuritas.

Aksi korporasi ini dilakukan sebagai upaya perseroan menjaga stabilitas perdagangan saham di pasar modal dalam kondisi volatilitas tinggi dan meningkatkan kepercayaan investor.

Bank Nobu memperkirakan bahwa buyback tidak akan menurunkan pendapatan perseroan dari kegiatan usaha perbankan. Perseroan juga meyakini pelaksanaan buyback tersebut tidak akan memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, posisi permodalan, maupun likuiditas karena Bank Nobu memiliki posisi likuiditas dan arus kas yang memadai untuk menjalankan operasional.

Melalui aksi korporasi ini, perseroan berharap dapat memperoleh fleksibilitas dalam mencapai struktur permodalan yang lebih efisien serta mendorong harga saham agar lebih mencerminkan kinerja Bank Nobu saat ini maupun pada masa mendatang.

Adapun dalam pelaksanaan buyback, perseroan akan menggunakan dana sendiri dan bukan dari pinjaman dan telah memenuhi ketentuan POJK No.29/2023. “Hasil pelaksanaan buyback akan dicatat sebagai saham tresuri sebagai pengurang ekuitas perseroan,” jelas perseroan.

Berikut Jadwal dan Pembatasan Jangka Waktu Buyback Saham NOBU:

1. Penyampaian Pemberitahuan Keterbukaan Informasi: 9 Maret 2026
2. Periode Buyback (Pembatasan Jangka Waktu Buyback): Pembelian Kembali Saham dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah Keterbukaan Informasi, terhitung sejak tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan 8 Juni 2026, kecuali diakhiri lebih cepat oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Jepang Ryosei Akazawa memperingatkan kebijakan tarif baru Amerika Serikat tidak boleh membuat posisi Jepang lebih buruk dari kesepakatan dagang tahun lalu, di tengah ancaman tarif tambahan dari Presiden Donald Trump.

Pernyataan itu disampaikan Akazawa dalam pembicaraan via telepon dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pada Senin (23/2/2026) waktu setempat

Melansir Bloomberg pada Selasa (24/2/2026) Kementerian Perdagangan Jepang dalam pernyataannya mengatakan percakapan tersebut berlangsung selama sekitar 40 menit.

Dalam percakapan itu, Akazawa dan Lutnick sepakat bahwa Jepang dan AS akan bekerja sama secara erat untuk memastikan implementasi proyek-proyek yang termasuk dalam mekanisme investasi senilai US$550 miliar berjalan cepat dan lancar.

Dalam pembicaraan tersebut, Akazawa menegaskan bahwa seiring pemerintah AS meluncurkan kebijakan tarif baru, posisi Jepang tidak boleh lebih dirugikan dibandingkan dengan kesepakatan Jepang–AS tahun lalu.

Dalam perjanjian itu, Jepang sepakat membentuk kendaraan investasi senilai US$550 miliar, sementara AS menurunkan tarif impor mobil dari Jepang menjadi 15% dari sebelumnya 27,5%.

Pernyataan tersebut mencerminkan masih adanya ketidakpastian terkait kebijakan perdagangan AS, hampir setahun setelah Presiden Donald Trump mulai mengancam penerapan berbagai level bea masuk tak lama setelah kembali menjabat pada Januari 2025.

Setelah Mahkamah Agung AS membatalkan tarif resiprokal yang diusulkan Trump dengan alasan melanggar hukum, pemerintahan AS menyatakan akan tetap memberlakukan tarif 10% mulai Selasa pagi, sebagaimana tercantum dalam lembar fakta Gedung Putih. Trump kemudian kembali mengancam akan menaikkan tarif tersebut menjadi 15%.

Secara umum, dinamika terbaru dari Gedung Putih dinilai tidak serta-merta memperburuk kondisi Jepang, mengingat produk-produk Jepang sebelumnya telah dikenakan tarif impor AS sebesar 15%.

“Kami akan terus mengupayakan implementasi kesepakatan dagang secara konsisten dan pasti, serta mendorong AS melakukan hal yang sama,” ujar Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara dalam konferensi pers rutin pada Selasa.

Dia menambahkan pemerintah akan mencermati perkembangan lanjutan serta dampaknya terhadap perjanjian dagang yang sudah ada.

Gelombang awal proyek investasi yang diumumkan Trump pekan lalu mencakup pembangunan infrastruktur data, terminal minyak laut dalam, serta fasilitas produksi berlian sintetis untuk kebutuhan semikonduktor. Seluruh proyek tersebut berlokasi di AS.

Dalam pernyataan resmi, kedua pihak menegaskan kembali komitmen untuk melaksanakan kesepakatan dagang yang telah disepakati secara cepat dan dengan itikad baik.

Sementara itu, mantan Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera yang kini menjabat sebagai ketua kelompok riset pajak partai berkuasa, menyebut situasi tarif di AS sebagai kekacauan nyata dalam siaran langsung di Fuji TV pada Minggu.

Kendati demikian, dia menepis kemungkinan Jepang akan membuka kembali negosiasi perjanjian dagang tersebut. Menurutnya, inti perundingan tahun lalu adalah penurunan tarif mobil, komoditas ekspor terbesar Jepang sekaligus penopang utama lapangan kerja dan investasi.

“Bagi Jepang, prioritas utama saat itu adalah sektor otomotif. Tarif mobil tidak tercakup dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Akan tidak baik jika dampaknya justru meluas karena kita mencoba merundingkan ulang perjanjian,” ujarnya.

Onodera menambahkan, setiap upaya renegosiasi akan memerlukan pembahasan yang menyeluruh dan hati-hati.

Bisnis.com, JAKARTA – Manajemen PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) menjelaskan porsi saham beredar di masyarakat atau free float saham RAJA berisiko turun apabila aksi korporasi pembelian saham kembali (buyback) senilai Rp250 miliar selesai dilakukan.

Seperti diketahui, emiten minyak dan gas (migas) milik Happy Hapsoro ini sedang melangsungkan buyback saham dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp250 miliar yang dilaksanakan dalam periode 29 Januari 2026 sampai 28 April 2026.

Dalam keterbukaan informasi Senin (23/2/2026), manajemen menjelaskan bahwa komposisi kepemilikan saham RAJA per 28 Januari 2026 (sebelum buyback) adalah jumlah saham tercatat 4,22 miliar saham dan jumlah saham free float 1,04 miliar atau 24,67%.

Dari angka tersebut, setelah dilakukan simulasi atas pelaksanaan buyback sebesar Rp250 miliar dan asumsi bahwa seluruh saham hasil buyback dicatat sebagai saham treasury, maka komposisi kepemilikan saham RAJA menjadi sebagai berikut:

• Jumlah saham tercatat (tidak termasuk saham treasury) sebanyak 4.227.082.500 saham

• Saham Treasury sebanyak 54.466.200 saham

• Jumlah Saham Free Float sebanyak 988.433.696 saham atau 23,38%.

"Dengan demikian, persentase saham free float setelah pelaksanaan buyback tetap berada di atas ketentuan minimum yang berlaku saat ini, yaitu sebesar 7,5%, serta tetap berada di atas potensi peningkatan batas minimum menjadi 15% sebagaimana rencana perubahan Peraturan Bursa Nomor I-A," tulis manajemen, Senin (23/2/2026).

Manajemen juga menegaskan telah melakukan simulasi dan perhitungan secara prudent sebelum menetapkan jumlah buyback untuk memastikan struktur kepemilikan publik tetap terjaga, likuiditas perdagangan saham RAJA tetap memadai, dan perseroan tetap sepenuhnya memenuhi seluruh ketentuan pencatatan saham di bursa.

"Dengan demikian, rencana buyback perseroan tidak akan dan tidak berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan minimum saham free float," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, KUNINGAN- Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menjadi sasaran investasi sektor perunggasan seiring adanya keberlanjutan ekspansi dan iklim investasi yang kondusif di daerah tersebut.

Teranyar, PT New Hope Farm Indonesia menggelontorkan investasi sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan 20 kandang ayam sistem closed house di Desa Cihirup, Kecamatan Ciawigebang.

Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani menyatakan, pembangunan di Cihirup merupakan proyek ketiga perusahaan yang sama di Kuningan, setelah sebelumnya beroperasi di Desa Cikeusik dan Panyosogan. Menurutnya, keberlanjutan ekspansi tersebut menjadi indikator bahwa Kuningan dinilai prospektif dan kondusif bagi investasi peternakan modern.

“Kalau iklim usaha di Kuningan tidak baik, tentu investor tidak akan kembali menanamkan modalnya. Ini menunjukkan daerah kita dinilai layak untuk pengembangan usaha,” ujar Tuti, Jumat (20/2/2026).

Investasi terbaru ini difokuskan pada breeding parent stock atau pembibitan induk ayam dengan kapasitas sekitar 160.000 ekor. Sistem kandang yang digunakan adalah closed house, teknologi peternakan tertutup diklaim mampu mengontrol suhu, sirkulasi udara, serta meminimalkan bau dan gangguan lingkungan.

Secara ekonomi, masuknya investasi Rp150 miliar di sektor hulu perunggasan memperkuat posisi Kuningan dalam rantai pasok industri ayam nasional. Model breeding parent stock berperan penting dalam penyediaan bibit ayam (DOC) berkualitas untuk peternak kecil maupun kemitraan skala menengah. Artinya, dampaknya tidak hanya pada produksi lokal, tetapi juga distribusi bibit ke wilayah lain.

Namun demikian, proyek berskala besar ini juga memunculkan sejumlah catatan. Hingga kini belum dipaparkan secara terbuka estimasi serapan tenaga kerja lokal, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), maupun proyeksi nilai ekonomi tahunan dari operasional 160.000 parent stock tersebut. Padahal, aspek tersebut menjadi indikator utama apakah investasi benar-benar memberi efek berganda bagi ekonomi daerah atau hanya memperkuat korporasi semata.

Tuti menegaskan, pemerintah daerah tetap mensyaratkan kelengkapan seluruh perizinan dan dokumen lingkungan sebelum pembangunan fisik dilakukan. Menurutnya, setiap investor wajib memenuhi ketentuan AMDAL, pengelolaan limbah, serta pengendalian dampak sosial dan kesehatan masyarakat.

“Kami mendukung investasi, tetapi semua harus sesuai aturan. Dokumen lingkungan, izin operasional, dan persyaratan teknis wajib dipenuhi sebelum berjalan,” tegasnya.

Penggunaan sistem closed house memang dinilai lebih modern dibanding kandang terbuka konvensional. Teknologi ini memungkinkan kontrol otomatis terhadap ventilasi dan kelembapan, serta mengurangi potensi penyebaran penyakit. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengendalian bau dan limbah tetap bergantung pada manajemen operasional dan kepatuhan terhadap standar lingkungan.

Fenomena masuknya investor poultry ke Kuningan juga menunjukkan pergeseran orientasi ekonomi daerah yang selama ini dikenal sebagai kawasan agraris dan wisata. Lahan dengan topografi relatif mendukung, ketersediaan air, serta akses distribusi ke wilayah Cirebon dan sekitarnya menjadi daya tarik tersendiri bagi industri peternakan.

Di sisi lain, kata Tuti, konsentrasi investasi pada sektor unggas berpotensi menimbulkan ketergantungan struktural jika tidak diimbangi diversifikasi ekonomi. Pemerintah daerah dituntut memastikan bahwa ekspansi industri tidak mengorbankan tata ruang, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan usaha peternak rakyat.

"Dengan nilai investasi besar dan proyek yang terus bertambah, Kuningan kini bukan lagi sekadar daerah penyangga, melainkan mulai diposisikan sebagai salah satu kantong produksi pembibitan ayam di Jawa Barat. Tantangannya, memastikan arus modal yang masuk benar-benar bertransformasi menjadi pertumbuhan ekonomi inklusif, bukan sekadar angka investasi di atas kertas," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) dan Jepang mendekati kesepakatan pendanaan tiga proyek perdana dari dana investasi US$550 miliar yang menjadi pilar utama perjanjian tarif kedua negara.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (12/2/2026), sumber mengetahui pembahasan tersebut mengatakan bahwa tiga proyek yang masuk tahap final seleksi mencakup pembangunan infrastruktur pusat data yang dipimpin SoftBank Group Corp., terminal minyak laut dalam di Teluk Meksiko, serta proyek berlian sintetis untuk kebutuhan semikonduktor.

Para sumber enggan disebutkan namanya karena pembicaraan bersifat tertutup. SoftBank belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Keputusan akhir akan sangat bergantung pada hasil pembahasan antara Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Menteri Perdagangan Jepang Ryosei Akazawa. Keduanya dijadwalkan bertemu di Washington pada Kamis (12/2/2026) waktu setempat, menurut Kementerian Perdagangan Jepang. Meski demikian, belum ada jaminan kesepakatan final dapat dicapai pekan ini.

Hingga saat ini, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang dan Departemen Perdagangan AS enggan berkomentar terkait kabar tersebut

Dana investasi senilai US$550 miliar tersebut dirancang untuk mendorong gelombang investasi Jepang ke sektor-sektor strategis di AS dan menjadi pilar utama kesepakatan tarif kedua negara tahun lalu. Dalam perjanjian tersebut, Presiden AS Donald Trump menyetujui tarif 15% atas seluruh impor dari Jepang, lebih rendah dari tarif sebelumnya untuk mobil—sektor krusial bagi perekonomian Jepang.

Kedua negara sebelumnya telah mengidentifikasi sejumlah proyek potensial dengan estimasi nilai investasi mulai dari US$350 juta hingga US$100 miliar saat kunjungan Trump ke Jepang tahun lalu.

Kerangka kerja tersebut mencakup sektor energi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan mineral kritis, dengan melibatkan perusahaan seperti SoftBank, Westinghouse, dan Toshiba Corp.

Sesuai kesepakatan, Jepang memiliki waktu 45 hari kerja untuk mulai mendanai proyek yang telah dipilih. Jika Jepang memutuskan tidak melanjutkan pendanaan, AS berhak menarik kembali sejumlah pendapatan tertentu atau kembali memberlakukan tarif yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut membuka peluang kenaikan tarif hingga 25% seperti yang sebelumnya diancamkan Trump, sebelum Jepang sepakat meningkatkan investasi di AS guna mendukung revitalisasi industri domestik Negeri Paman Sam.

Trump juga sempat mengeluhkan lambatnya implementasi kesepakatan serupa dengan Korea Selatan, yang merupakan pesaing utama Jepang di sektor otomotif. Presiden AS itu bahkan kembali mengancam kenaikan tarif impor dari Korea Selatan, menegaskan keterkaitan antara komitmen investasi dan kebijakan tarif.

Pembicaraan terbaru antara Akazawa dan Lutnick berlangsung setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi meraih kemenangan bersejarah dalam pemilu awal bulan ini.

Takaichi, yang dijadwalkan mengunjungi Trump di Washington pada Maret 2026, menegaskan komitmennya memperkuat hubungan dengan AS. Trump pun memuji kemenangan Takaichi dan berharap ia sukses menjalankan agenda konservatifnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance mencatat pembiayaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebesar Rp750 miliar sepanjang 2025.

Chief of Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani mengatakan dari total pembiayaan tersebut, lebih dari 90% didominasi oleh mobil listrik.

“Tahun lalu kita membiayai [kendaraan listrik] Rp750 miliar dan mungkin lebih dari 90% itu didominasi oleh EV mobil daripada EV motor,” katanya dalam acara Coffee Morning Adira Menuju IIMS 2026 di Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Melihat pencapaian itu, Direktur Penjualan, Pelayanan & Distribusi Adira Finance Niko Kurniawan menilai pertumbuhan pembiayaan mobil listrik peluangnya tetap positif. Menurutnya, di negara-negara lain mobil listrik lebih berkembang dibandingkan motor listrik.

Dia menambahkan, pada segmen mobil listrik, merek-merek asal China bahkan tercatat mampu meraih pangsa pasar hingga 20% dari total pasar kendaraan di sejumlah negara.

“Bahkan kalau bicara EV only misalnya di Norwegia dan Skandinavia karena kebijakannya green-nya sangat kuat sampai 80% itu EV, SPKLU ada dimana-mana, jadi gampang,” tuturnya dalam acara yang sama.

Dia melanjutkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia bisa dibilang infrastrukturnya belum terlalu baik, karena SPKLU-nya juga belum banyak tersebar.

“Jadi mungkin masih agak tertahan, tapi chance untuk tumbuhnya masih tinggi. Terutama karena insentif pemerintah masih ada kayak surat-surat STNK-nya kan murah,” sebut Niko.

Lebih jauh, Niko berpendapat bahwa persaingan harga antara mobil konvensional dan kendaraan listrik yang kian terjangkau dinilai tidak terlalu menjadi masalah terhadap kinerja perusahaan pembiayaan.

Dia menegaskan, besaran pokok utang bukan menjadi faktor utama, tetapi kualitas pembayaran dari konsumen menjadi hal yang paling penting. Adapun menurutnya, langkah produsen mobil konvensional yang memberikan harga murah semestinya memberikan efek yang bagus.

“Jadi buat kami memang kelihatannya pokok utang turun, tapi sepanjang membuat market-nya membesar, murah kan membuat market membesar. Jadi mestinya oke, yang penting lancar ya,” tegasnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan kendaraan listrik oleh multifinance pada November 2025 tumbuh 1,99% month-to-month (MtM) menjadi sebesar Rp21,31 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman optimistis pembiayaan kendaraan listrik pada 2026 terus tumbuh positif seiring meningkatnya minat terhadap kendaraan ramah lingkungan, bertambahnya pilihan merek, serta dukungan kebijakan.

“Agar kinerjanya tetap terjaga, perusahaan multifinance antara lain perlu memperkuat manajemen risiko, menyesuaikan skema pembiayaan dengan karakteristik kendaraan listrik, serta berkolaborasi dengan ekosistem otomotif dan infrastruktur pendukung lainnya,” katanya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025.

------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten minyak dan gas milik Hapsoro, PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) bakal melaksanakan pembelian kembali saham atau buyback di tengah tingginya volatilitas pasar akibat pengumuman MSCI.

Manajemen RAJA menyampaikan perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali saham yang ditempatkan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Di lantai bursa, saham RAJA turun tajam dalam 2 hari terakhir dan menyentuh auto rejection bawah (ARB). RAJA jeblok 15% ke level Rp4.590 dan anjlok 14,81% ke level Rp3.910 per saham hingga pukul 10.25 WIB.

“Jumlah nilai seluruh buyback diperkirakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp250 miliar,” paparnya dalam keterbukaan informasi, Kamis (29/1/2026).

Dana tersebut berasal dari saldo kas internal perseroan. RAJA menjabarkan bahwa perseroan telah menyisihkan sejumlah dana untuk buyback yang berasal dari dana lebih yang tidak akan mengganggu operasional perseroan.

Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari jumlah modal yang ditempatkan Perseroan dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5%.

Lebih lanjut, buyback dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap maupun sekaligus. Periode buyback saham akan dilaksanakan RAJA pada 28 Januari 2026 hingga 28 April 2026. Nantinya, saham hasil buyback saham RAJA akan dibukukan sebagai saham treasury.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten sekuritas milik Garibaldi “Boy” Thohir, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM), akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap III Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp550 miliar, sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan II dengan total target dana sebesar Rp2 triliun.

Dalam prospektusnya, obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang didaftarkan atas nama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi.

Adapun jumlah pokok obligasi yang ditawarkan mencapai Rp550 miliar, terdiri atas kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp50 miliar dan kesanggupan terbaik (best effort) hingga Rp500 miliar. Penawaran ini dibagi menjadi dua seri, yaitu:

• Seri A: tenor 5 tahun, tingkat bunga tetap 8,00% per tahun;
• Seri B: tenor 7 tahun, tingkat bunga tetap 8,50% per tahun.

Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 5 Maret 2026, sedangkan pelunasan pokok dilakukan secara penuh (bullet payment) pada akhir masa jatuh tempo masing-masing seri, yakni Desember 2030 untuk Seri A dan Desember 2032 untuk Seri B.

Seluruh dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk pembayaran kembali (refinancing) Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia yang akan jatuh tempo. Rincian penggunaan dana mengikuti jumlah yang terealisasi dalam penawaran umum.

Dalam prospektus, TRIM telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idA (Single A), yang berlaku hingga 1 Maret 2026.

Penjamin pelaksana emisi untuk penerbitan ini adalah PT Sinarmas Sekuritas untuk porsi full commitment Rp50 miliar, sedangkan TRIM sendiri bertindak sebagai penjamin emisi best effort untuk sisa penawaran. Adapun wali amanat obligasi adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR).

Masa penawaran umum dijadwalkan pada 1–2 Desember 2025, penjatahan pada 3 Desember 2025, distribusi secara elektronik pada 5 Desember 2025, dan pencatatan obligasi di BEI dilakukan pada 8 Desember 2025.

Sebagai informasi, dalam struktur kepemilikan saham TRIM, Garibaldi “Boy” Thohir masih tercatat sebagai pemegang saham utama melalui perusahaan-perusahaan afiliasinya serta kepemilikan langsung. Berdasarkan prospektus, total kepemilikan Boy Thohir mencapai sekitar 35,77% saham TRIM. Sementara sisanya dimiliki publik dan pemegang saham institusi lainnya.