Bisnis.com, JAKARTA — PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk. (RANS) milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengungkapkan sebagian dana hasil penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) akan digunakan untuk membangun wahana bermain dan edukasi Cipungland hingga menggelar konser yang menghadirkan artis lokal maupun internasional.

Berdasarkan prospektus ringkas, RANS menawarkan sebanyak 2,525 miliar saham baru atau setara 20,02% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Dengan rentang harga Rp135 hingga Rp170 per saham, perseroan berpotensi menghimpun dana segar sebesar Rp340,88 miliar hingga Rp429,25 miliar.

Manajemen RANS menjelaskan seluruh dana hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan ekspansi dan pengembangan usaha.

Sekitar 6,98% dana hasil IPO akan digunakan untuk pelunasan dipercepat seluruh pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Selanjutnya, sekitar 18,64% dana akan dialokasikan untuk belanja modal (capital expenditure) dalam rangka pembangunan wahana bermain dan belajar edukatif yang diberi nama "Cipungland".

Adapun porsi terbesar, yakni sekitar 37,61%, akan digunakan untuk belanja operasional guna menyelenggarakan konser yang menghadirkan artis lokal maupun internasional di berbagai kota di Indonesia.

Selain itu, sekitar 8,15% dana hasil IPO akan digunakan untuk membentuk entitas usaha baru bersama PT HHGORRS Global Teknologi guna mengembangkan bisnis teknologi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Perseroan juga mengalokasikan sekitar 19,80% dana untuk memperluas bisnis melalui akuisisi kepemilikan saham PT Rans Kosmetika Indonesia atau Slavina.

Sementara itu, sisa dana akan disetorkan kepada entitas anak perseroan, yakni RNS, dalam bentuk tambahan modal untuk mendukung pengembangan usaha utama dan ekspansi jaringan usaha.

Sebagaimana diketahui, RANS memulai masa penawaran awal (book building) pada 23-25 Juni 2026. Perseroan menargetkan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Juni 2026.

Masa penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada 2-8 Juli 2026, dengan tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan pada 10 Juli 2026.

Dengan rentang harga penawaran Rp135-Rp170 per saham, kapitalisasi pasar RANS setelah IPO diperkirakan berada pada kisaran Rp1,70 triliun hingga Rp2,14 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengajak pelajar, guru, dan orang tua untuk tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu menguasai kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui tayangan video di akun YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Rabu (17/6/2026), Gibran menegaskan bahwa perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat sehingga masyarakat tidak bisa lagi memandang AI sebagai teknologi masa depan.

"Dalam beberapa kesempatan, saya sering menyampaikan bahwa AI bukan lagi masa depan, AI adalah hari ini. Kita tidak bisa lagi menutup mata atau sekedar menjadi penonton. Kita harus menjadi pemain, kita harus menjadi penguasa teknologi tersebut," ujar Gibran.

Menurutnya, transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memahami literasi. Jika sebelumnya fokus pada kemampuan baca tulis, kini penguasaan literasi digital menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Gibran menilai AI dapat menjadi alat yang membantu pelajar meningkatkan kemampuan belajar dan mempercepat penguasaan berbagai bidang ilmu pengetahuan.

"Oleh sebab itu, kepada adik-adik pelajar, saya ingin kalian memahami bahwa AI adalah alat untuk mempercepat, bukan alat untuk membuat kalian malas," katanya.

Dia menjelaskan AI dapat dimanfaatkan sebagai asisten pribadi untuk membantu proses belajar, mencari data, mempelajari bahasa asing, hingga memahami materi pelajaran yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana.

"AI bisa membantu mengejar ketertinggalan kita, namun penguasaan teknologi ini tidak boleh membuat kita kehilangan daya kritis," ujarnya.

Karena itu, Gibran mengingatkan agar generasi muda menggunakan AI untuk mendorong kreativitas dan inovasi, bukan menggantikan kemampuan berpikir secara mandiri.

"Gunakan AI untuk memicu kreativitas, bukan untuk menggantikan kemampuan berpikir kalian sendiri," tegasnya.

Wapres juga menyoroti semakin luasnya akses terhadap teknologi AI yang bersifat open source dan dapat dipelajari secara bebas oleh masyarakat.

"Kabar baiknya, banyak sekali teknologi AI canggih yang sekarang sifatnya open source. Ilmu gratis, kodenya terbuka, bisa diakses siapa saja," kata Gibran.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi generasi muda Indonesia untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing di tingkat global.

"Ini kesempatan emas bagi talenta berbakat Indonesia. Di tangan yang menguasai teknologi, Indonesia Emas 2045 bukan lagi sekedar impian, tetapi sebuah kepastian," ujarnya.

Selain menyasar pelajar, Gibran juga memberikan pesan khusus kepada para guru agar terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Ia memahami masih terdapat kekhawatiran terhadap kehadiran AI di dunia pendidikan. Namun, menurutnya, guru yang mampu memanfaatkan teknologi justru akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mendukung proses pembelajaran.

"Saya harap para guru tidak pernah menyerah untuk meningkatkan kemampuan diri," katanya.

Menurut Gibran, AI dapat membantu guru mengurangi beban administratif, mulai dari penyusunan soal, penyederhanaan materi pembelajaran, hingga penyajian contoh-contoh yang lebih mudah dipahami siswa.

"Guru yang menguasai AI akan memiliki kekuatan super untuk mendidik dengan lebih efektif," ujarnya.

Dengan dukungan teknologi, guru dinilai dapat memiliki lebih banyak waktu untuk membangun karakter dan memberikan pendampingan secara langsung kepada peserta didik.

"Sehingga Bapak-Ibu punya lebih banyak waktu untuk menyentuh sisi humanis dan karakter murid-murid kita," katanya.

Gibran juga mengingatkan pentingnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak-anak di era digital.

Menurutnya, orang tua tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi yang digunakan generasi muda.

"Jangan sampai anak-anak kita terbang tinggi dengan teknologi, tapi kita sebagai orang tua tertinggal di bawah dan tidak tahu apa yang mereka akses," ujarnya.

Meski menekankan pentingnya penguasaan teknologi, Gibran menilai aspek etika harus menjadi fondasi utama dalam pemanfaatan AI.

"Teknologi tanpa etika itu berbahaya," katanya.

Ia mengingatkan bahwa AI dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai inovasi positif, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, melakukan plagiarisme, hingga melanggar privasi orang lain.

"Saya ingin mengingatkan, pemanfaatan AI harus didasari oleh nilai-nilai integritas," tegasnya.

Gibran meminta masyarakat tidak menggunakan AI untuk tujuan yang merugikan pihak lain.

"Jangan gunakan AI untuk menipu, jangan gunakan AI untuk menjatuhkan orang lain. AI harus digunakan untuk kesejahteraan bersama, untuk mempermudah hidup, bukan untuk menciptakan kekacauan sosial," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyelesaikan Readiness Assessment Methodology (RAM) AI yang disusun UNESCO sebagai instrumen untuk menilai kesiapan dan tata kelola kecerdasan buatan di Indonesia.

Menurutnya, penyelesaian asesmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem pengembangan AI yang selaras dengan prinsip etika dan tata kelola yang baik.

"Pemerintah Indonesia telah berhasil menyelesaikan Readiness Assessment Methodology untuk AI yang disusun UNESCO, yang berfungsi sebagai alat diagnose untuk menilai kesiapan dan tata kelola AI Indonesia di masa datang sesuai perduman etika," kata Gibran

Dia menegaskan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam pengembangan teknologi berbasis AI, asalkan didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekosistem yang memadai.

"Kita punya potensi besar, Indonesia punya talenta-talenta hebat, tugas pemerintah adalah menyiapkan ekosistemnya, dan tugas kita semua adalah mempersiapkan kapasitas diri kita masing-masing. Kuasai teknologinya, pegang teguh etikanya, mari kita jadikan AI sebagai jembatan menuju Indonesia yang lebih maju, lebih cerdas, dan lebih bermatabat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nama Franz Magnis-Suseno telah lama melekat dalam perkembangan pemikiran etika, demokrasi, dan dialog antaragama di Indonesia.

Selama lebih dari setengah abad, romo Katolik sekaligus rohaniwan Jesuit kelahiran Jerman itu dikenal sebagai salah satu intelektual publik yang konsisten menyuarakan nilai kemanusiaan dan keberpihakan pada demokrasi melalui ruang akademik maupun forum publik.

Di usianya yang genap 90 tahun pada 2026, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (STFD) menempatkan perjalanan dan pemikiran Romo Magnis sebagai refleksi utama dalam perayaan Dies Natalis ke-57.

Perayaan bertema “Magnis untuk Indonesia” itu digelar melalui rangkaian kegiatan akademik, kebudayaan, dan refleksi publik yang berpuncak pada misa syukur di Gereja Katedral Jakarta pada Selasa, (26/5/2026).

“Puncak seluruh rangkaian kegiatan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 melalui Perayaan Ekaristi di Katedral Jakarta dan dilanjutkan dengan ramah tamah bersama para alumni, akademisi, tokoh lintas agama, mahasiswa, serta sahabat STF Driyarkara,” ungkap Wakil Ketua III STF Driyarkara Fransiskus Wawan Setyadi, SJ dalam keterangan resmi yang diterimaBisnis, Jumat (15/5/2026).

Dia menjelaskan, Kompleks Gereja Katedral dipilih sebagai tempat Malam Penutup Dies Natalis STFD karena secara simbolis selaras dengan tiga sumbangan pemikiran Magnis.

Pertama, kontribusi Magnis di bidang etika, sosial politik Indonesia. Pemikiran Magnis sebagai filsuf yang banyak merefleksikan etika dan keberadaannya sebagai rohaniwan Katolik Jesuit memberikan nuansa khas bagi keterlibatannya di bidang sosial-politik di Indonesia.

“Di satu sisi, Dies Natalis meneropong realitas dan tantangan bidang sosial politik di Indonesia hari ini dan di sisi lain, menggali pemikiran Romo Magnis di bidang tersebut melalui filsafat politik dan etika yang dikembangkannya,” jelasnya.

Graha Pemuda di kompleks Katedral menjadi simbol dari pemikiran Magnis di bidang etika dan filsafat politik serta simbol dari keterlibatan beliau di dinamika sosial-politik di

Indonesia. Graha Pemuda semula bernama Gedung Katholieke Jongelingenbond (Gedung Pemuda Katolik).

Menurutnya, gedung tersebut turut berperan di dalam proses Sumpah Pemuda karena menjadi tempat sidang pertama Kongres Pemuda II pada 27 Oktober 1928. Graha Pemuda juga menjadi simbol keterlibatan Magnis bagi formasi intelektual filsafat di STFD bagi para pemuda yang menjadi mahasiswa di sekolah tersebut. Magnis juga turut berperan pada pendirian STFD.

“Sampai hari ini, dia masih terlibat aktif di dalam dinamika kampus,” jelas Fransiskus Wawan.

Kedua, kontribusi Magnis di bidang teologi. Sebagai rohaniwan jesuit, Magnis juga aktif menuliskan refleksi beliau di bidang teologi dan kehidupan menggereja.

Selain itu, jelasnya, selama bertahun-tahun beliau menjadi pengampu mata kuliah Filsafat Ketuhanan di STFD. Oleh karena itu, Dies Natalis ke-57 STFD menggali kontribusi khas Magnis di bidang teologi dan eklesiologi Gereja Indonesia pasca-Vatikan II.

“Gereja Katedral menjadi simbol yang tepat bagi kontribusi Magnis di bidang teologi dan eklesiologi.”

Adapun, misa syukur Dies Natalis akan dirayakan di Gereja Katedral Jakarta yang telah berusia 125 tahun, dihitung dari pemberkatannya pada 21 April 1901. Gereja Katedral menjadi saksi panjangnya kehadiran kekatolikan di Indonesia.

Misa syukur akan dipimpin oleh Kardinal Ignatius Suharyo yang sekaligus adalah Ketua Pembina Yayasan STF Driyarkara didampingi oleh pimpinan ordo OFM, Pastor Agustinus Laurentius Nggame, OFM dan pimpinan ordo Serikat Jesus, Pastor Benedictus Hari Juliawan, SJ. Ketiga lembaga keagamaan Katolik ini, yakni Ordo Serikat Jesus (Jesuit), Ordo OFM (Fransiskan) dan Keuskupan Agung Jakarta lah yang mendirikan STFD 57 tahun yang lalu.

Kontribusi Magnis Suseno dalam Dialog Antarumat Beragama

Ketiga, sambung Fransiskus Wawan, kontribusi pemikiran Magnis di bidang dialog antarumat beragama. Dies Natalis STFD kali ini menggali pemikiran-pemikiran filosofis Magnis dan keterlibatan aktif dia dalam berbagai forum lintas-agama sebagai sumbangan berarti bagi kemajuan dialog antarumat beragama.

“Karena itu, Dies Natalis merefleksikan nilai penting dan tantangan dialog antarumat beragama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia,” ungkapnya.

Dia menambahkan, terowongan silaturahmi di kompleks Katedral menjadi simbol penting yang menandai dialog antarumat beragama. Terowongan bawah tanah tersebut menghubungkan Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal.

Pada kunjungan apostoliknya ke Indonesia pada 2025, mendiang Paus Fransiskus telah mengunjungi terowongan ini dan menandatangani plakat pesan Terowongan Silaturahmi. Paus Fransiskus juga bertemu dan berdialog dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Momen historis tersebut semakin memperkuat makna simbolis Terowongan Silaturahmi bagi perayaan Dies Natalis STFD.

“Perayaan ini menjadi momentum untuk merefleksikan kembali kontribusi Magnis bagi Indonesia, terutama dalam bidang filsafat, etika politik, demokrasi, hubungan antaragama, pendidikan, dan kemanusiaan,” pungkasnya.

JAKARTA, iNews.id - Apresiasi dan penghargaan diberikan kepada sosok inspiratif dengan rekam jejak panjang di industri estetika. Founder Geeta Estetika, dr. Geeta, M.Biomed (Antiaging), AAAM, USA, meraih penghargaan Woman in Business Leadership dalam ajang Women’s Inspiration Awards 2026 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group pada Kamis (30/4/2026).

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi dan konsistensinya dalam membangun dan mengembangkan bisnis estetika selama lebih dari tiga dekade. Dia terus menghadirkan pendekatan perawatan yang mengedepankan hasil yang aman, natural, dan berbasis perkembangan ilmu terkini.

Selain sebagai praktisi dan pebisnis, dr. Geeta juga aktif meningkatkan kompetensi melalui berbagai pelatihan internasional. Dia telah tersertifikasi Juvelook, serta mengikuti pelatihan langsung bersama dokter dari Korea Selatan, memperkuat keahliannya dalam menghadirkan treatment dengan standar global dan teknik yang terus berkembang.

Dia menyampaikan bahwa perjalanan yang dibangunnya selalu berakar pada satu hal, yakni memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang tanpa rasa takut, serta lingkungan kerja yang menghargai kontribusi mereka.

“Bagi saya, ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang banyak perempuan yang setiap hari bekerja keras, sering tanpa sorotan. Jika hari ini saya berdiri di sini, itu karena perjalanan panjang yang juga melibatkan mereka,” ujarnya.

Selain itu, dr Geeta juga menekankan bahwa pengakuan ini bukan sesuatu yang dia anggap ringan, melainkan tanggung jawab untuk terus menjaga standar yang telah dibangun.

“Terima kasih telah membuat perjalanan ini terasa terlihat dan berarti. Kami akan terus berkomitmen untuk menciptakan ruang kerja yang aman, stabil, dan nyaman bagi perempuan yang ingin berkembang,” tuturnya.

Menurutnya, inisiatif seperti yang dilakukan oleh iNews Media Group memiliki peran penting dalam mendorong perubahan yang nyata.

“iNews menunjukkan bahwa inklusivitas perempuan bukan sekadar wacana, tetapi sebuah misi yang dijalankan secara konsisten. Itu sesuatu yang sangat kami hargai, dan akan kami pegang erat dalam perjalanan kami ke depan,” ucapnya.

Sebagai klinik yang mayoritas melayani perempuan, dr. Geeta menegaskan bahwa komitmen terhadap kualitas dan keamanan akan selalu menjadi prioritas utama. “Untuk setiap perempuan yang mempercayakan dirinya kepada kami, kualitas dan keamanan adalah hal yang tidak bisa ditawar,” katanya

Baginya, penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk dukungan nyata bagi perempuan untuk terus maju dan berkontribusi. “Tidak selalu mudah bagi perempuan, tapi setiap usaha pasti berarti. Tidak ada yang sia-sia. Perempuan bisa, perempuan mampu meraih apa pun,” tuturnya.

Penghargaan ini menjadi refleksi dari perjalanan panjang yang dibangun dengan visi, konsistensi, dan dedikasi, sekaligus pengingat bahwa perempuan memiliki kekuatan untuk terus menciptakan dampak, bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya.

Editor: Rizqa Leony Putri

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyesalkan peristiwa pemesanan fiktif layanan pemadam kebakaran di Semarang, Jawa Tengah, yang terjadi dalam rangkaian aktivitas penagihan oleh oknum agen PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN), sebagai penyedia jasa penagihan pihak ketiga yang digunakan oleh PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku).

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menegaskan bahwa sejak informasi itu mencuat, pihaknya telah menelusuri dan berkoordinasi intensif dengan para pihak terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini, katanya, dilakukan untuk memastikan setiap langkah penanganan didasarkan pada verifikasi fakta dan selaras dengan ketentuan serta mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelusurannya, PT TIN merupakan jasa penagihan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Indosaku untuk mendukung proses penagihan kepada nasabah. Adapun, keduanya merupakan anggota AFPI.

“Sebagai tindak lanjut dari proses penelusuran dan mekanisme etik organisasi yang berjalan, AFPI telah memulai proses pemberhentian keanggotaan PT Teknologi Internasional Nusantara [PT TIN] sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Bagi AFPI, PT TIN telah melanggar peraturan AFPI tentang larangan melakukan penagihan tidak beretika sesuai Pedoman Perilaku (Code of Conduct) AFPI.

Di samping itu, AFPI juga tengah mengambil langkah yang diperlukan terhadap Indosaku, sebagai platform penyelenggara yang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, melalui mekanisme etik dan pembinaan yang berlaku.

Kemudian, AFPI juga tengah melakukan reviu menyeluruh atas tata kelola penggunaan mitra penagihan di lingkungan anggota, termasuk aspek sertifikasi kompetensi, kepatuhan, dan pengawasan lapangan.

Entjik menjelaskan bahwa langkah itu adalah bagian dari komitmen AFPI untuk memperkuat tata kelola penagihan di industri, termasuk terhadap anggota penyedia jasa penagihan, penguatan implementasi pedoman perilaku, serta peningkatan aspek sertifikasi, kepatuhan, dan pengawasan lapangan.

“AFPI tidak menoleransi segala bentuk penagihan yang mengandung intimidasi, ancaman, pelecehan, penyalahgunaan fasilitas publik, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan etika dan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Oleh karena itu, AFPI mendukung penuh langkah pengawasan dan arahan yang diberikan oleh OJK, serta memastikan seluruh anggota AFPI menindaklanjutinya secara cepat dan tegas di lapangan.

Sebagai asosiasi resmi industri pinjaman daring (Pindar) yang ditunjuk oleh OJK, AFPI berkomitmen menjaga standar perlindungan konsumen dan mendorong seluruh anggota untuk menerapkan tata cara penagihan yang berlandaskan ketentuan regulator, termasuk Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Pedoman Perilaku AFPI.

“Kami berterima kasih atas peran aktif masyarakat yang membantu mengawasi industri ini. Kritik, masukan, dan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan. Kami mengajak masyarakat untuk terus menggunakan kanal pengaduan resmi AFPI apabila menemukan dugaan pelanggaran,” tutupnya.

Sebelumnya, OJK telah memanggil Indosaku dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Senin (27/4/2026), sebagai imbas dari penagihan oleh debt collector di Semarang, Jawa Tengah, itu.

OJK menyatakan penolakan terhadap segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen, menyusul peristiwa yang melibatkan oknum debt collector yang diduga melakukan pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Semarang.

Dalam pertemuan yang digelar Senin (27/4/2026), OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari Indosaku dan AFPI atas informasi yang beredar terkait dengan dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum yang bersangkutan.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan.

"OJK juga meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut," terang Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah melalui siaran pers, Selasa (28/4/2026).

Bumi Estetika Perkasa menghadirkan Rhythm of Aptos: Road to Aptos Festival di ARTOTEL Thamrin Jakarta sebagai bagian dari rangkaian menuju Aptos Festival, perayaan global 30 tahun perjalanan Aptos yang diselenggarakan secara eksklusif di 30 negara di dunia.

Momentum ini menjadi tonggak penting bagi komunitas estetika di Indonesia, dengan kehadiran wadah yang menggabungkan edukasi ilmiah terkini, kolaborasi profesional, serta apresiasi bagi para praktisi yang terus mendorong kemajuan aesthetic medicine.

Mengusung konsep inspiratif dan berkelas, acara ini memperkuat koneksi antarpraktisi, juga membawa standar global lebih dekat ke industri estetika Indonesia menuju era inovasi dan hasil klinis yang semakin optimal. Kegiatan menghadirkan berbagai sesi ilmiah dan diskusi yang membahas perkembangan terbaru dalam dunia estetika, khususnya teknologi benang.

Pada kesempatan yang sama, turut diperkenalkan inovasi terbaru yakni Nano Namica dengan teknologi NAMICA, yang menawarkan pendekatan baru dalam perawatan kulit berbasis Hyaluronic Acid. Nano Namica adalah pengembangan teknologi Aptos yang menggunakan metode enkapsulasi partikel Hyaluronic Acid dari ukuran nano hingga mikro, yang dilepaskan secara bertahap di dalam jaringan kulit.

Skema ini mendukung distribusi yang lebih terarah, sehingga memberikan efek pengencangan dan membantu memperbaiki kualitas kulit. Selain memberikan efek lifting, teknologi ini juga berfungsi sebagai collagen biostimulator yang merangsang produksi kolagen dan elastin secara berkelanjutan, serta meningkatkan hidrasi kulit secara menyeluruh.

Dr. Kartini menilai, inovasi ini menjadi salah satu perkembangan menarik dalam dunia estetika.

"Nano Namica dapat membantu mempertahankan efek Hyaluronic Acid hingga sekitar enam bulan, sehingga hasil treatment menjadi lebih optimal," ujar dr. Kartini.

Sementara itu, dr. Vania Aramita Sari, Sp.BP-RE, Subsp.EL(K), menekankan pentingnya kualitas di tengah banyaknya produk serupa di pasaran.

"Banyak produk dengan klaim serupa, namun tidak semuanya memberikan hasil yang optimal. Quality is very important," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya teknik aseptik dalam setiap prosedur untuk meminimalisir risiko infeksi, serta kondisi imun pasien yang turut mempengaruhi hasil akhir treatment.

Rhythm of Aptos: Road to Aptos Festival yang dihadiri oleh dokter dan klinik estetika dari berbagai daerah, turut menjadi ajang apresiasi bagi klinik dengan performa terbaik dalam pemanfaatan teknologi estetika.

Melalui penyelenggaraan Rhythm of Aptos: Road to Aptos Festival, Bumi Estetika Perkasa menegaskan komitmennya dalam mendorong perkembangan industri estetika di Indonesia melalui edukasi, inovasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Studi Katadata 2025 menunjukkan lebih dari 80% bisnis di Indonesia telah memanfaatkan AI, namun hanya 13% yang mencapai tahap adopsi lanjutan. Ini menandakan bahwa hambatan utamanya bukan pada teknologi, melainkan pada belum kuatnya kerangka implementasi yang bertanggung jawab. Tanpa fondasi etika, AI berisiko memicu persoalan reputasi dan hukum.

Misalnya, dalam penerapan Conversational AI, dua risiko etika kerap muncul. Pertama, bias data, yaitu saat AI memproses data yang tidak merepresentasikan populasi secara utuh, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kurang akurat dan berpotensi diskriminatif. Dampaknya, akses layanan menjadi tidak inklusif bagi sebagian kalangan. Pasar semakin sempit dan tekanan regulasi meningkat.

Kedua, privasi dan keamanan data, termasuk potensi manipulasi percakapan untuk menggali informasi pribadi secara tidak bertanggung jawab. Conversational AI memproses dan menyimpan data yang besar, mulai dari identitas pengguna hingga percakapan sensitif. Tanpa pengelolaan tepat, data berisiko disalahgunakan atau diakses tanpa izin oleh oknum, terutama di sektor sensitif seperti layanan kesehatan, seperti rekam medis pasien yang rentan terhadap serangan siber. Dampak lebih serius termasuk kebocoran informasi dan konsekuensi legal yang serius untuk perusahaan.

Kini, pelaku bisnis sedang memperhatikan Agentic AI, teknologi yang mengorkestrasi berbagai fungsi operasional, seperti marketing, sales, dan support. Namun, otonomi yang memungkinkan adaptasi dan pengambilan keputusan menghadirkan tantangan etika. Agentic AI bekerja berdasarkan dataset yang besar dan tujuan yang bermacam-macam, sehingga, pemikirannya bisa bias dan prioritasnya bisa bertentangan. Tanpa batasan jelas dalam proses pengambilan keputusan, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi serius.

“Secara keseluruhan, tantangan adopsi AI kini lebih berkaitan dengan aspek kendali dan akuntabilitas atas sistem mandiri yang bertindak atas nama perusahaan. Untuk mencegah pelanggaran etika, bisnis perlu mengevaluasi tiga area utama: analisis stakeholders, untuk memetakan dampak AI terhadap pihak terkait; asesmen risiko teknis, guna mengantisipasi potensi kegagalan sistem dan menetapkan batasan kewenangan AI dalam pengambilan keputusan; dan penguatan tata kelola, agar pengawasan, akuntabilitas, dan tanggung jawab AI tetap selaras dengan regulasi.” Jelas Kukuh Prayogi, Enterprise Business Director di Infobip Indonesia.

Sebagai enabler teknologi, Infobip percaya etika AI adalah syarat berkembangnya teknologi ini. Berdasarkan pengalaman mengembangkan solusi AI di berbagai industri, ada beberapa prinsip utama:

Pertama, perlindungan privasi data pelanggan. AI membutuhkan data untuk personalisasi layanan, tapi pengumpulannya harus berbasis tujuan jelas dan proporsional. Perusahaan perlu menetapkan data yang dibutuhkan dan melindungi data dengan sistem yang kuat, seperti penyimpanan yang aman di platform seperti Azure. Mitigasi terhadap potensi serangan prompt injection juga perlu. Infobip bermitra dengan SplxAI guna melakukan simulasi serangan siber pada sistem AI dan menguji potensi kebocoran data.

Kedua, menjaga akurasi dan integritas hasil AI. Perusahaan tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan, dan dampak yang dihasilkan oleh AI yang mereka gunakan. Karena itu, pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG) menjadi relevan. Metode ini membuat AI tidak hanya mengandalkan “ingatannya”, tetapi juga sumber data internal yang sudah terverifikasi. Dengan begitu, sumber informasi lebih mudah dilacak, risiko halusinasi berkurang, penerapan kebijakan internal secara konsisten dapat dijamin, dan potensi hasil yang menyesatkan atau bias dapat diminimalkan.

Ketiga, transparansi kepada pelanggan dan pengguna. Perusahaan perlu menjelaskan jenis data yang digunakan kepada pelanggan, seperti instruksi model, dokumen pendukung, dan data kontekstual lainnya. Perusahaan juga perlu mengomunikasikan perannya sebagai pemroses data sesuai instruksi pelanggan, dengan parameter privasi yang telah disepakati. Langkah ini semakin penting, mengingat masih banyak pengguna di Indonesia yang kesulitan membedakan konten yang dihasilkan AI dengan yang dibuat manusia.

Keempat, verifikasi yang ketat terhadap mitra dan vendor. Implementasi AI melibatkan banyak pihak, sehingga setiap kerja sama dengan pihak ketiga yang memproses data harus dievaluasi terkait privasi dan keamanannya. Perusahaan juga perlu transparan kepada pelanggan jika terdapat perubahan mitra atau pola interaksi data, sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Pada akhirnya, perkembangan adopsi AI dapat berhasil dengan kepercayaan masyarakat, bukan kecanggihan teknologinya semata. Etika, privasi, dan akuntabilitas menjadi fondasi untuk pemanfaatan AI yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Di Infobip, prinsip ini tertanam dalam strategi pengembangan dan implementasi AI melalui kerangka etika yang jelas dan pendekatan human-in-the-loop sebagai kendali utama. Pengawasan oleh manusia memastikan sistem terkendali dan memungkinkan intervensi saat risiko muncul. Infobip mendukung perusahaan mengadopsi AI yang terpercaya. AI yang memiliki akuntabilitas pada setiap prosesnya lah yang akan membangun kepercayaan masyarakat seiring waktu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Koefisien kecerdasan (Intelligence Quotion/IQ) adalah salah satu pengukur kecerdasan manusia. Orang yang ingin mengukur IQ mereka harus mengikuti tes standar dan menerima skor yang menentukan tingkat kecerdasan mereka. Semakin tinggi skor IQ seseorang, semakin cerdas orang tersebut dianggap.

Skor IQ biasanya mencerminkan kualitas pendidikan dan sumber daya yang tersedia bagi masyarakat di wilayah geografis setempat.

Daerah-daerah di dunia dengan skor IQ lebih rendah biasanya lebih miskin dan kurang berkembang, terutama di bidang pendidikan, dibandingkan dengan negara-negara dengan skor IQ lebih tinggi.

Banyak peneliti juga menggunakan IQ untuk menentukan negara-negara terpintar di dunia. Peta IQ di atas mewarnai setiap negara tergantung pada seberapa tinggi skor IQ rata-rata di negara tersebut.

Lantas, negara manakah yang memiliki IQ rata-rata tertinggi tahun ini?

Berdasarkan data International IQ Test (IIT), berikut ini deretan negara dengan rerata IQ tertinggi di dunia:

1. Korea Selatan: 106,97

2. China: 106,48

3. Jepang: 106,3

4. Iran: 104,8

5. Australia: 104,45

6. Federasi Rusia: 103,78

7. Singapura: 103.56 6880 105.14 (5159) -1.58

8. Mongolia: 102,61

9. Selandia Baru: 102,35

10. Vietnam: 102,26

11. Spanyol: 102,24

12. Siprus: 102,12

13. Kanada: 102,09

14. Britania Raya: 101,57

15. Sri Lanka: 101,22

16. Slovenia: 101,15

17. Belarus: 101,05

18. Amerika Serikat: 101,04

19. Albania: 101

20. Swiss: 100,84

Dalam data tersebut, di antara 137 negara yang berpartisipasi, Indonesia menempati urutan ke 126 dengan rata-rata IQ 89,96.

Perbedaan antar negara dapat mencerminkan banyak faktor. Para peneliti membahas beberapa faktor yang mempengaruhi seperti:

1. Beban kesehatan (termasuk paparan penyakit menular)

Sebuah studi tahun 2010 menemukan bahwa negara-negara dengan beban penyakit menular yang lebih tinggi seringkali mendapat skor lebih rendah pada tes kognitif, berpotensi melalui dampak pada perkembangan dan pendidikan. Afrika termasuk di antara wilayah yang paling terdampak oleh penyakit menular.

2. Nutrisi dan ketahanan pangan:

Sebuah studi tahun 2024 menunjukkan bahwa anak-anak dengan pola makan yang lebih sehat cenderung mendapat skor lebih tinggi pada pengukuran IQ. Akibatnya, negara-negara dengan pola makan yang lebih sehat (dan kurangnya kerawanan pangan) mungkin menunjukkan skor rata-rata yang lebih tinggi.

3. Kesempatan belajar dan stimulasi kognitif

Sebuah studi tahun 2022 melaporkan bahwa bermain catur secara teratur dapat meningkatkan kinerja anak-anak pada pengukuran yang berkaitan dengan IQ.

Sebuah studi klasik tahun 1962 menemukan bahwa anak-anak bilingual berkinerja lebih baik pada tes kecerdasan tertentu daripada anak-anak monolingual. Secara lebih luas, aktivitas yang merangsang kognitif yang dipraktikkan secara teratur dalam suatu budaya dapat dikaitkan dengan kinerja penalaran yang lebih kuat.

4. Genetika (pengaruh dalam populasi):

Sebuah studi kembar tahun 2013 melaporkan bahwa perkiraan heritabilitas IQ seringkali berada dalam kisaran 50%–80%, tergantung pada usia dan populasi.

Secara keseluruhan, negara-negara dengan sistem kesehatan yang lebih kuat, nutrisi yang lebih baik, dan akses yang lebih luas ke pendidikan berkualitas tinggi dan lingkungan yang memperkaya kognitif cenderung mendapatkan skor lebih tinggi pada tes berbasis penalaran.

Namun, data tinggi rendahnya rerata IQ tiap negara tak hanya berdasarkan faktor-faktor tersebut semata, tapi juga dari sisi keterlibatan warga tiap negara mengambil tes dalam situs IIT.

Beberapa negara mungkin tampak memiliki terlalu sedikit peserta untuk dianggap representatif. Namun, ketika membandingkan rata-rata mereka dari tahun ke tahun, 76,47% dari negara-negara ini hanya bergeser kurang dari 2 poin. Oleh karena itu, rata-rata mereka nampak kurang stabil dibandingkan dengan negara-negara dengan sampel yang lebih besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Yudisial (KY), Abdul Chair Ramadhan menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2026) usai Ketua Pengadilan Negeri Depok terjerat kasus suap untuk mengeksekusi lahan di Tapos, Depok.

Abdul mengatakan tindak lanjut ini sebagai upaya penegakan etika dan pedoman perilaku hakim.

"Silaturahmi, dan juga terkait menindaklanjuti OTT hakim di PN Depok dalam rangka penegakan etika dan pedoman perilaku hakim oleh Komisi Yudisial," katanya.

Dia menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi hakim yang melakukan korupsi dan harus dihukum seberat-beratnya.

"Zero toleransi. Zero toleransi itu tidak ada hal lain kecuali penegakan yang seberat-beratnya," ujarnya.

Sebagai informasi, pada Jumat (6/2/2026), KPK mengungkapkan kasus suap oleh PT Karabha Digdaya (PT KD) kepada Ketua sampai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok.

Suap terkait sengketa lahan di mana PT KD ingin lahan seluas lebih dari 6 hektare segera dieksekusi setelah melakukan banding dan kasasi. Di saat yang bersamaan, masyarakat mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut.

Ketua pengadilan bersama wakilnya memerintahkan jurusita berkomunikasi dengan tim legal PT KD untuk meminta "pelicin" seharga Rp1 miliar jika eksekusi ingin segera dilaksanakan.

Namun, PT KD hanya dapat memberikan Rp850 juta dan disepakati kedua belah pihak. Namun kegiatan tersebut terdeteksi KPK dan akhirnya menetapkan 5 orang sebagai tersangka.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Jumat (6/2/2026) malam.

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli buka suara merespons riuh perdebatan soal legitimasi dan batas masa jabatan di tubuh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Pieter mengingatkan bahwa krisis organisasi jarang berdiri sendiri, yakni selalu menyimpan soal etika kekuasaan.

Menurut dia, dinamika tersebut bukan sekadar konflik prosedural, melainkan ujian tentang bagaimana profesi hukum memaknai kehormatan dan pembatasan diri. Dia menilai hal ini sebagai cermin politik organisasi yang klasik di mana ketika aturan ditafsir lentur, moralitas kerap diuji.

Analisis ini mencoba menempatkan polemik itu dalam bingkai tata kelola dan etika kepemimpinan. “Polemik kepemimpinan PERADI bukan sekadar soal jabatan, melainkan ujian etika, legitimasi, dan batas kekuasaan dalam organisasi profesi,” kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).

Dia memandang dinamika yang berkembang di tubuh Peradi dalam beberapa waktu terakhir merupakan ujian penting bagi tata kelola organisasi profesi. Menurutnya, terpilihnya Imam Hidayat sebagai ketua umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Februari 2026 menandai adanya perbedaan pandangan mengenai legitimasi kepemimpinan dan batas kewenangan organisasi.

Pieter menilai perdebatan yang mengemuka berakar pada perpanjangan masa bakti kepengurusan periode 2020-2025 di bawah kepemimpinan Luhut M.P. Pangaribuan. Dari sudut administratif, argumentasi mengenai kebutuhan transisi organisasi dapat dipahami sebagai upaya menjaga kesinambungan.

Namun dalam perspektif tata kelola yang baik, kata dia, setiap perpanjangan mandat memerlukan dasar normatif yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dia mengatakan organisasi profesi advokat tidak hanya mengelola administrasi keanggotaan, tetapi juga memikul amanat etika.

Dia menambahkan, prinsip officium nobile menempatkan kehormatan dan integritas sebagai fondasi. Dalam kerangka itu, kepatuhan pada batas masa jabatan bukan sekadar ketentuan formal, melainkan wujud penghormatan terhadap prinsip akuntabilitas dan pembatasan kekuasaan.

Pieter mengungkapkan dalam teori organisasi modern, pembatasan masa jabatan berfungsi mencegah konsentrasi kewenangan yang berlarut-larut. Sirkulasi kepemimpinan menjadi mekanisme korektif yang memungkinkan pembaruan gagasan dan regenerasi.

“Ketika terjadi perbedaan tafsir atas ketentuan masa jabatan, ruang penyelesaiannya harus tetap berada dalam kerangka konstitusional organisasi,” tuturnya.

Dia juga menekankan perbedaan antara legalitas formal dan legitimasi moral kerap menjadi sumber ketegangan. Legalitas formal bertumpu pada prosedur dan aturan tertulis. Pieter menganggap legitimasi moral lahir dari penerimaan anggota dan rasa keadilan kolektif.

Dalam organisasi profesi, keduanya tidak dapat dipisahkan. “Legalitas tanpa legitimasi akan dipertanyakan. Sebaliknya, legitimasi tanpa dasar hukum berisiko melemahkan kepastian,” jelasnya.

Dia melihat munculnya Munaslub yang kemudian menghasilkan kepemimpinan baru di bawah Imam Hidayat pada dasarnya merupakan instrumen konstitusional ketika sebagian anggota menilai terdapat kebutuhan koreksi. Pieter menyatakan mekanisme luar biasa tersedia dalam desain organisasi untuk mengatasi kebuntuan.

“Yang menjadi kunci bukan semata hasilnya, melainkan apakah prosesnya berjalan sesuai anggaran dasar dan rumah tangga serta prinsip demokrasi internal,” ucapnya.

Dia mengungkapkan tantangan berikutnya adalah konsolidasi. Organisasi profesi yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan tidak dapat berlarut dalam fragmentasi.

Menurutnya, stabilitas kelembagaan menjadi prasyarat bagi independensi profesi. Tanpa stabilitas internal, posisi advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum akan terdampak secara tidak langsung.

“Dalam konteks inilah, negara tidak dapat bersikap pasif. Negara harus hadir dan memahami dinamika politik organisasi profesi yang sering kali mengalami perbedaan pandangan dalam mengelola organisasi secara profesional dan bermartabat,” ucapnya.

“Kehadiran negara bukan untuk melakukan intervensi yang melampaui batas otonomi, melainkan memastikan bahwa kerangka hukum dan prinsip demokrasi internal tetap dihormati,” sambungnya.

Dia menegaskan negara berkepentingan menjaga agar setiap organisasi profesi yang menopang sistem peradilan tetap berjalan sesuai asas kepastian hukum, keadilan, dan tata kelola yang baik. “Dalam konteks etika kepemimpinan, refleksi klasik tetap relevan. Filsuf Yunani Aristoteles mengingatkan, 'He who has never learned to obey cannot be a good commander',” kata dia.

Pieter mengatakan kepemimpinan mensyaratkan kepatuhan pada hukum dan batas. Kewenangan tidak berdiri di atas kehendak pribadi, melainkan pada norma yang disepakati bersama.

"Pandangan serupa ditegaskan oleh Immanuel Kant melalui imperatif kategorisnya: seseorang harus bertindak sedemikian rupa sehingga prinsip tindakannya dapat dijadikan hukum umum. Dalam organisasi, setiap preseden yang diciptakan akan menjadi rujukan. Karena itu, keputusan hari ini harus diuji dengan standar universalitas dan konsistensi," katanya.

Pieter juga mengingatkan Peradi kini berada pada fase reflektif. Momentum ini dapat dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen terhadap tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis aturan.

Dia mengatakan bahwa kepemimpinan termasuk yang kini diemban Imam Hidayat pada akhirnya adalah mandat yang dibatasi norma. Ukuran keberhasilan bukan terletak pada figur, melainkan pada kesediaan seluruh elemen organisasi menempatkan etika di atas kepentingan sesaat.

"Jika prinsip officium nobile dijaga secara konsisten, dinamika ini justru dapat memperkuat fondasi kelembagaan. Integritas organisasi tidak dibangun melalui retorika, melainkan melalui kesetiaan pada aturan dan etika kepemimpinan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penyusunan regulasi terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) masih dalam proses. Pemerintah saat ini menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait AI, yakni Peta Jalan AI dan Etika AI.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria berharap kedua Perpres tersebut dapat rampung dan ditandatangani dalam dua bulan ke depan.

“Ya kami harapkan dalam waktu dua bulan ini mungkin bisa selesai,” kata Nezar usai diskusi bertajukInfrastruktur Digital & Ketahanan Warga Pascabencana di Acehdi Perpustakaan Komdigi, Kamis (22/1/2026).

Nezar menjelaskan saat ini terdapat banyak rancangan Perpres yang masuk ke Presiden Prabowo Subianto. Kondisi tersebut membuat proses penandatanganan Perpres AI masih menunggu antrean.

“Jadi sekarang sedang diatur,” katanya.

Nezar juga menjelaskan peta jalan nasional memuat arah pengembangan dan pemanfaatan artificial intelligence. Sementara itu, regulasi etika AI mengatur prinsip-prinsip etika dalam penggunaan teknologi tersebut. Dia menegaskan dalam aturan etika AI tidak terdapat pengaturan mengenai sanksi.

Sebelumnya, pada Desember 2025, Komdigi mengungkapkan dua regulasi terkait kecerdasan buatan, yakni peta jalan AI dan etika AI, telah rampung dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto. Kedua regulasi tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan draf regulasi tersebut telah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk proses lanjutan.

“Karena akan dibuat Keppres-nya sendiri. Jadi, Keppresnya itu apa? Keppres untuk perpres-perpres yang akan ditandatangani di 2026,” kata Edwin usai peresmian AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

Edwin menjelaskan kedua regulasi tersebut kini telah masuk dalam antrean penandatanganan. Dia berharap aturan tersebut sudah berada di meja Presiden pada awal 2026, mengingat drafnya telah rampung sejak sekitar dua bulan sebelumnya.

“Belum [ditandatangani]. Sudah ditanda-tangani mungkin sekitar kuartal pertama atau kedua,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah telah menyelesaikan sekitar 90% penyusunan dua Perpres terkait AI tersebut.

“Ini akan mudah-mudahan ditandatangani Presiden di awal tahun, jadi ini sudah dalam menunggu antrean. Dan menurut Mensesneg [Prasetyo Hadi] sudah masuk diprioritas untuk ditandatangani segera,” ungkapnya dalam konferensi persDeklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjagadi Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Meutya menuturkan dua Perpres tersebut disiapkan sebagai payung kebijakan nasional pengembangan AI dan tidak mengatur kecerdasan buatan secara sektoral.

“Harapan kami nanti kalau payung besarnya memang sudah ditandatangani presiden. Mungkin silakan Kementerian-Kementerian pun Lembaga-Lembaga untuk membuat aturan AI per sektor masing-masing,” katanya.

Dia menegaskan kementerian dan lembaga paling memahami kebutuhan pengaturan AI di sektornya masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA - Pendekatan nutrisi berbasis DNA mulai menarik perhatian masyarakat Indonesia seiring meningkatnya tren gaya hidup sehat yang lebih personal.

Dalam beberapa tahun terakhir, metode food genomics atau nutrigenomik menjadi sorotan karena menawarkan rekomendasi pola makan yang disesuaikan dengan profil genetik setiap individu. Pendekatan berbeda dari diet konvensional yang sering memberi hasil berbeda pada tiap orang.

Food genomics merupakan terapi nutrisi berbasis genetika, di mana rekomendasi asupan disesuaikan berdasarkan kode genetik masing-masing individu.

Perbedaan gen membuat respons tubuh terhadap makanan, mulai dari metabolisme hingga potensi intoleransi, tidak sama pada setiap orang.

“Tidak ada satu pola makan yang cocok untuk semua orang. Perbedaan kode genetik mempengaruhi cara tubuh merespons nutrisi, sehingga pendekatan ini bersifat sangat personal,” ujar Davie Muhamad, dokter Spesialis Gizi Klinik di Primaya Hospital Bekasi Barat.

Secara global, riset nutrigenomik terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit dan gaya hidup sehat setiap individu. Di Indonesia, layanan pemeriksaan food genomics masih terbatas, meski penelitian mengenai hubungan gen dan nutrisi makin banyak dilakukan.

Proses tes food genomics dilakukan melalui sampel darah atau air liur, dengan waktu analisis sekitar 1-2 minggu. Hasilnya kemudian diinterpretasikan oleh dokter spesialis gizi klinik untuk memberikan rekomendasi nutrisi yang lebih presisi.

Rekomendasi ini mencakup pengaturan makronutrien, kebutuhan vitamin tertentu seperti vitamin D, lemak esensial omega-3, hingga saran aktivitas fisik yang telah disesuaikan dengan kebutuhan individu.

Davie menambahkan, secara teori hasil nutrigenomik tidak berubah karena genetik seseorang bersifat tetap. Tetapi pada penerapannya tetap perlu mempertimbangkan faktor epigenetik dan lingkungan, seperti pola hidup, stres, dan aktivitas fisik.

"Karena itulah diet yang berhasil pada satu orang belum tentu efektif pada orang lain,” jelasnya.

Selain memberikan gambaran respons tubuh terhadap nutrisi, panel nutrigenomik juga dapat mengidentifikasi potensi alergi atau intoleransi makanan. Informasi ini membantu individu menghindari asupan yang berpotensi memicu gangguan kesehatan.

Meski menjanjikan, dokter Davie menegaskan bahwa food genomics bukan pengganti prinsip hidup sehat yang mendasar. Masyarakat tetap dianjurkan memulai dari langkah sederhana seperti menjaga pola makan teratur, tidak melewatkan waktu makan, dan memastikan komposisi makanan yang lengkap dan seimbang.

Ke depannya, food genomics diperkirakan berkembang sebagai salah satu modalitas penunjang gaya hidup sehat yang lebih presisi, dengan potensi integrasi bersama teknologi AI, big data, dan perangkat wearable.

“Harapannya, food genomics dapat menjadi alat pendukung dalam menentukan pola makan yang lebih personal, sehingga berkontribusi pada perbaikan tren kesehatan masyarakat Indonesia dalam sepuluh tahun ke depan,” tutup Davie.