Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR RI RI menyoroti kondisi likuiditas Perum Damri yang masih menghadapi tekanan akibat kewajiban pembayaran utang pascamerger perusahaan. DPR meminta manajemen segera menyusun peta jalan penyelesaian kewajiban kepada mitra usaha hingga hak pensiunan agar tidak mengganggu kredibilitas perusahaan.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan pihaknya menerima berbagai laporan mengenai kewajiban Damri kepada penyedia armada sewa yang belum terselesaikan.

“Kami menerima berbagai laporan terkait kewajiban Damri kepada sejumlah pihak, khususnya penyedia armada sewa kendaraan yang belum terselesaikan. Nah kami meminta Bu Dirut tolong untuk menyusun roadmap penyelesaian kewajiban secara jelas, terukur, untuk menjaga kredibilitas perusahaan,” kata Adisatrya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia mengingatkan agar Damri juga memperhatikan keberlangsungan usaha para mitra yang ikut terdampak akibat keterlambatan pembayaran.

“Ibu juga mesti memperhatikan kelangsungan usaha dari mitra-mitra ibu, karena mereka juga pastinya banyak tekanan dari kewajiban-kewajiban operasional dan tanggungan mereka,” ujarnya.

Selain itu, Adisatrya meminta ekspansi melalui pengadaan bus listrik tidak menimbulkan persepsi bahwa perusahaan lebih mengutamakan investasi dibandingkan menyelesaikan kewajiban finansial. Dia juga meminta penjelasan terkait dengan penyelesaian hak pensiunan, termasuk pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) yang dilaporkan belum tuntas.

“Lain-lain kami ingin juga mendapat penjelasan terkait permasalahan hak dari pensiunan pegawai Damri, seperti JHT yang belum terselesaikan, ini sudah tertangani sampai mana, Bu?” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Damri, Setia N. Milatia Moemin menjelaskansebagian laba perusahaan sengaja disisihkan untuk membayar utang warisan hasil penggabungan (merger). Langkah tersebut dilakukan meski berdampak pada arus kas (cash flow) perseroan.

Setia menjelaskan pencadangan laba untuk pembayaran utang dilakukan lantaran Damri menanggung kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang digabungkan ke dalam perseroan. Menurutnya, perusahaan yang bergabung saat itu memiliki ekuitas negatif, sehingga Damri harus menanggung beban utang yang nilainya cukup besar.

Selain kewajiban tersebut, dia menyebut Damri juga harus melunasi utang di luar pajak, PPN, dan PPh yang mencapai sekitar Rp258 miliar, serta memenuhi kewajiban perpajakan kepada negara. Menurutnya, kondisi itu terjadi lantaran perusahaan-perusahaan yang digabungkan sebelumnya hampir tidak pernah membayar pajak.

Namun, Setia mengatakan perusahaan hingga kini masih terus mencicil berbagai kewajiban yang timbul setelah proses merger. Dia menyampaikan Damri menerima tambahan sekitar 1.500 pegawai dari perusahaan yang bergabung, tetapi tanpa diikuti proyek maupun sumber pendapatan baru.

"Untuk kewajiban-kewajiban, Pak, insya Allah kami terus mencicil, karena pada waktu penggabungan kami mendapatkan 1.500 pegawai tanpa proyek, tanpa pendapatan perusahaan tersebut, dan pada posisi equity minus dan merugi,” kata Setia.

Dia menjelaskan, sebagian keuntungan perusahaan kini dicadangkan untuk memenuhi kewajiban tersebut sehingga mengurangi ruang keuangan perseroan.

“Jadi, itu sebabnya sekarang ini kami harus mencadangkan sebagian dari keuntungan kami untuk membayar kewajiban akibat penggabungan,” terangnya.

Lebih lanjut, Setia mengatakan pembayaran utang tersebut terus menggerus arus kas perusahaan. Menurutnya, meski Damri masih mampu mencatatkan Ebitda positif, beban pembayaran utang dan penyusutan aset membuat laba bersih menjadi jauh lebih kecil.

“Jadi, sebetulnya kewajiban-kewajiban itu kami coba cicil, dan itu yang menggerus dari cashflow-nya,” imbuhnya.

Pengadaan Bus Listrik

Di sisi lain, dia menambahkan mayoritas aset Damri berupa armada bus yang mengalami depresiasi tinggi. Selain itu, perusahaan juga harus mencadangkan biaya penyusutan untuk mendukung penggantian armada, termasuk bus listrik yang diwajibkan dalam kontrak kerja sama dengan Transjakarta.

“Tapi bukan berarti kami mau lebih memprioritaskan bus listrik, bukan, Pak. Tetapi, karena memang kami memiliki kuota yang harus dipenuhi dan pada kontrak dengan Transjakarta ada terms of contract-nya, di mana kalau kami tidak penuhi, kami juga kena denda, kena penalty,” jelasnya.

Setia menuturkan beban perusahaan juga meningkat setelah jumlah pegawai bertambah dari sekitar 3.400 orang menjadi lebih dari 5.000 orang pascamerger.

Meski demikian, dia memastikan Damri tetap memprioritaskan pembayaran seluruh kewajiban, termasuk utang pajak, meski berdampak pada laba perusahaan.

“Sampai Mei kami labanya masih minus, Pak, biasanya, karena kami nanti masih, kan kita seasonal ya, Pak. Jadi, biasanya nanti di Desember ada Nataru. Nah, laba minus ini karena kami memaksakan untuk membayar utang. Jadi, utang-utang pajak, utang semua kami bayar dulu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) resmi menyelesaikan seluruh rangkaian transaksi akuisisi yang memberikan hak ekonomi atas 20% participating interest (PI) di blok migas Madura Strait PSC yang dioperasikan oleh Husky-CNOOC Madura Limited (HCML).

Akuisisi dilakukan melalui entitas anak perusahaan, PT Raharja Energi Madura (REM), dengan mengambil alih 100% saham SMS Development Limited (SMSD), perusahaan investasi yang memegang 20% saham HCML.

Dengan selesainya transaksi tersebut, RATU secara tidak langsung memiliki hak partisipasi pada Madura Strait PSC.

Manajemen menjelaskan seluruh manfaat ekonomi dari kepemilikan 20% di HCML sejak 1 Januari 2026 menjadi milik REM dan akan mulai tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian RATU pada kuartal II/2026.

Direktur Keuangan PT Raharja Energi Cepu Tbk, Adrian Hartadi, mengatakan masuknya Madura Strait PSC akan memperkuat portofolio aset hulu migas perusahaan yang sebelumnya telah memiliki 8% PI di PSC Jabung yang dioperasikan PetroChina Jabung Ltd serta 2,24% PI di PSC Cepu.

“Aset Madura Strait PSC telah berproduksi dengan rekam jejak yang solid dan kehadiran kami di sini melengkapi portofolio RATU secara strategis,” ujar Adrian dalam keterangan resmi, Kamis (11/6/2026).

Ke depan, sambungnya, perseroan akan fokus memastikan manfaat akuisisi ini benar-benar dirasakan, baik dalam kinerja keuangan perseroan maupun dalam nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham.

Menurut perseroan, kehadiran di Madura Strait PSC akan meningkatkan diversifikasi eksposur bisnis hulu migas sekaligus memperbesar potensi arus kas konsolidasian secara berkelanjutan.

Langkah tersebut juga sejalan dengan strategi jangka panjang RATU untuk memperluas basis cadangan dan produksi migas.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten telekomunikasi plat merah, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), memacu strategi streamlining portofolio bisnis secara agresif lewat penyelesaian divestasi AdMedika Group sebagai bagian dari langkah taktis merampingkan lini usaha non-inti (non-core) demi mengoptimalkan sumber daya korporasi pada pertumbuhan jangka panjang.

Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, mengungkapkan keputusan strategis ini mencerminkan komitmen penuh perusahaan dalam memosisikan fondasi finansial yang lebih sehat dan berdaya saing global melalui kedisiplinan eksekusi.

Langkah ini juga merupakan bagian dari peta jalan besar peta transformasi perusahaan untuk membebaskan ruang fiskal serta mengembalikan fokus operasional ke lini utama infrastruktur telekomunikasi dan ekosistem digital nasional.

“Tahun ini, kami melakukan percepatan dalam eksekusi strategi transformasi TLKM 30 secara disiplin dan terukur, serta memastikan setiap langkah yang diambil mampu berkontribusi dalam membangun ekosistem digital nasional yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing global,” tutur Dian Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 secara daring, pada Senin (8/6/2026).

Adapun sepanjang 2025 hingga periode kuartal pertama 2026, Telkom menunjukkan progres eksekusi strategi transformasi TLKM 30 secara signifikan dengan fokus pada empat pilar utama.

Pada aspek Streamlining, perusahaan melakukan penyederhanaan portofolio bisnis, termasuk divestasi non-core dan fokus kembali ke bisnis inti telekomunikasi dan digital. Sebanyak enam entitas telah dirampingkan, dengan transaksi divestasi AdMedika Group berhasil diselesaikan pada 2 Juni 2026.

Kebijakan memangkas beban portofolio yang kurang relevan dengan core bisnis ini berjalan beriringan dengan pilar Operational & Service Excellence. Melalui pilar tersebut, perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi melalui program TOTEX, perbaikan arus kas operasional, serta implementasi program Pensiun Dini dan Governance Reset.

Upaya perseroan dalam merealisasikan transformasi secara menyeluruh menghasilkan pencapaian kinerja sepanjang 2025 dengan pembukuan total pendapatan konsolidasi sebesar Rp146,74 triliun. Telkom juga mengantongi perolehan EBITDA sebesar Rp72,24 triliun serta laba bersih (net income) senilai Rp17,81 triliun.

Struktur laba bersih tersebut sempat mengalami tekanan akibat adanya penyesuaian pos akuntansi internal. Sebagai tindak lanjut agenda total governance reset, perseroan melakukan percepatan depresiasi aset teknologi lama yang berdampak pada kontraksi net income. Namun demikian, dampak penyesuaian tersebut bersifat non-cash sehingga secara operasional fundamental bisnis tetap terjaga dan arus kas korporasi tetap berada dalam posisi kuat.

Arus kas yang tebal memberikan keleluasaan bagi Telkom untuk mengombinasikan strategi investasi masa depan dengan pemberian insentif bagi pemegang saham.

RUPST menyepakati pembagian dividen tunai tahun buku 2025 sebesar kurang lebih Rp21,9 triliun, yang bersumber dari laba bersih 2025 senilai Rp17,8 triliun dan sisanya Rp4,2 triliun diambil dari pos laba ditahan tahun sebelumnya. Di samping itu, alokasi anggaran Rp4 triliun disiapkan untuk program pembelian kembali saham (buyback) sebagai benteng stabilitas harga di pasar modal.

“Meskipun menghadapi tekanan industri dan ketidakpastian sepanjang tahun 2025, Perseroan telah berhasil membuktikan bahwa fundamental bisnis tetap terjaga dan arus kas juga kian menguat,” pungkas Dian.

Pasca-rampungnya pelepasan AdMedika Group, fokus manajemen beralih ke pilar ketiga, yaitu Unlocking Value. Telkom telah memulai monetisasi aset infrastruktur melalui spin-off aset dan bisnis wholesale fiber connectivity ke InfraNexia dengan target penyelesaian pada kuartal ketiga tahun ini, serta membuka kembali inisiatif kemitraan strategis pada bisnis pusat data (data center).

Seluruh rangkaian restrukturisasi ini diintegrasikan melalui pergeseran modus operandi (Modus-operandi shift). Telkom mulai bertransisi ke model HoldCo–OpCo dengan pola pelaporan keuangan berbasis segmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja di mata publik.

Melalui pelepasan beban non-coredan penguatan struktur tata kelola ini, periode 2025 hingga awal 2026 menjadi tahun fondasi berharga dalam menciptakan pertumbuhan bisnis digital yang jauh lebih berkualitas serta berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT PP Properti Tbk. (PPRO) menyiapkan transformasi bisnis jangka panjang hingga 2034 untuk mengubah struktur bisnis perusahaan dari yang selama ini didominasi apartemen menjadi berbasis hunian tapak (landed house), hunian mahasiswa (student residence), dan retirement house.

Melalui peta jalan tersebut, setelah 2034, PPRO menargetkan memasuki fase New PPRO Era dengan sejumlah indikator kinerja utama, yakni meluncurkan satu proyek baru setiap dua tahun, menjual lebih dari 1.000 unit properti per tahun, membukukan pendapatan di atas Rp1 triliun per tahun, dan menghasilkan penerimaan kas lebih dari Rp1 triliun per tahun.

Direktur Utama PPRO Dyah Rahadyannie mengatakan transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya perseroan memperkuat fundamental bisnis sekaligus menciptakan model usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan.

"Berbagai langkah strategis yang kami lakukan, termasuk optimalisasi portofolio melalui divestasi aset untuk memperkuat arus kas, merupakan bagian dari upaya menciptakan fondasi perusahaan yang lebih sehat," ujarnya dalam paparan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dikutip pada Minggu (7/6/2026).

Menurut Dyah, agenda transformasi tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kinerja usaha, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan.

Di tengah proses transformasi tersebut, sejauh ini kinerja keuangan PPRO hingga Maret 2026 belum optimal. Total aset konsolidasian tercatat sebesar Rp10,58 triliun, turun 41,13% dibandingkan posisi Maret 2025 sebesar Rp17,98 triliun. Liabilitas juga menyusut 24,80% menjadi Rp4,52 triliun dari sebelumnya Rp6,01 triliun.

Sementara itu, ekuitas turun 49,33% menjadi Rp6,06 triliun dibandingkan Rp11,97 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi operasional, pendapatan perseroan mencapai Rp79 miliar pada kuartal I/2026, meningkat 21,54% dibandingkan Rp65 miliar pada kuartal I/2025.

Namun demikian, EBITDA masih berada di zona negatif sebesar Rp81 miliar. Meski begitu, angka tersebut membaik dibandingkan rugi EBITDA Rp209 miliar pada kuartal I/2024.

Sebagai bagian dari perubahan tersebut, PPRO akan menggeser komposisi portofolio bisnisnya secara signifikan. Saat ini sekitar 70% portofolio perseroan masih berasal dari apartemen, 20% student residence, dan 10% landed house. Ke depan, perusahaan menargetkan komposisi tersebut berubah menjadi 70% landed house, 20% student residence dan retirement house, serta hanya 10% apartemen dan service apartment.

Manajemen menilai bisnis apartemen memiliki kebutuhan belanja modal yang tinggi dengan pasar yang relatif terbatas. Sebaliknya, segmen rumah tapak menawarkan basis pasar yang lebih luas dan kebutuhan investasi yang lebih efisien.

Untuk mendukung transformasi tersebut, PPRO juga mengandalkan skema kerja sama operasi (KSO) dengan pemilik lahan maupun investor. Melalui strategi ini, perusahaan berharap dapat mengembangkan proyek baru tanpa membebani kebutuhan modal secara berlebihan.

"Kami optimis dapat melanjutkan proses perbaikan secara bertahap, menjaga disiplin pengelolaan USAHA. Ke depan, Perseroan akan terus berfokus pada penguatan fundamental usaha, peningkatan kualitas TATA kelola, serta pengelolaan bisnis yang prudent," imbuhnya.

Transformasi Bisnis PPRO

Rencananya transformasi bisnis PPRO dibagi dalam empat fase utama yang berlangsung hingga 2034.

Pada fase penyehatan pada 2025, perusahaan fokus membentuk tim pengendali kesehatan keuangan, mempercepat penjualan ready stock dan lahan, pemulihan branding, serta restrukturisasi organisasi.

Selanjutnya pada fase pemulihan 2026–2027, PPRO menargetkan perbaikan prosedur operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui digitalisasi dan simplifikasi proses, optimalisasi lahan eksisting, konversi aset menjadi service apartment, serta penguatan merek perusahaan.

Memasuki fase transformasi awal pada 2028–2030, perseroan menargetkan peluncuran proyek baru melalui kerja sama dengan pemilik lahan, mendaur ulang aset-aset lama yang mengalami penurunan kinerja, serta memperkuat building management sebagai pusat laba baru.

Adapun pada fase transformasi akhir periode 2031–2034, PPRO membidik lima proyek yang berjalan sukses, peluncuran proyek Prime Permata Puri, penyelesaian sistem manajemen hunian mahasiswa, pengembangan retirement house, dan pembangunan basis data konsumen yang lebih luas.

Setelah itu PPRO menargetkan memasuki fase New PPRO Era dengan sejumlah indikator kinerja utama, yakni meluncurkan satu proyek baru setiap dua tahun, menjual lebih dari 1.000 unit properti per tahun, membukukan pendapatan di atas Rp1 triliun per tahun, dan menghasilkan penerimaan kas lebih dari Rp1 triliun per tahun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Investor ritel dan masyarakat pemegang saham PT Bank Central Asia Tbk (BCA) bakal mendapat suntikan segar ke dompet mereka lebih cepat. Bank swasta terbesar di tanah air ini membuat gebrakan baru dengan mempercepat pencairan keuntungan lewat skema pembagian dividen interim sebanyak tiga kali dalam setahun.

Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi para investor skala kecil yang mengandalkan perputaran arus kas bulanan dari pasar saham. Pada termin pertama kuartal II 2026 ini, tiap lembar saham berkode BBCA bakal diganjar jatah tunai sebesar Rp20.

Langkah manajemen mempercepat bagi-bagi rezeki ini bukan tanpa alasan. Geliat aktivitas ekonomi masyarakat yang menabung dan meminjam modal di bank sepanjang awal tahun ini membuat isi brankas BCA makin tebal.

Presiden Direktur BCA, Hendra Lembong, menegaskan bahwa percepatan pembagian keuntungan ini murni dilakukan untuk memberikan nilai tambah langsung bagi para pemodal yang setia menaruh dananya di BCA. Kondisi modal yang kuat dan likuiditas yang melimpah membuat pihak manajemen berani mengambil langkah tak biasa ini.

"Kami bersyukur dapat mulai merealisasikan rencana pembagian dividen interim pada kuartal II tahun buku 2026 ini. Hal ini menjadi terobosan baru bagi perseroan, dan diharapkan dapat menambah cashflow bagi pemegang saham," kata Hendra di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ) menilai rencana Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) belum memberikan dampak signifikan terhadap operasional maupun kondisi keuangan perseroan.

Direktur DAAZ Muljanto memandang bahwa rencana kebijakan tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, mengingat kontribusi kegiatan perdagangan ekspor terhadap total pendapatan Perseroan selama ini relatif minimal.

Pada 2025, paparnya, kontribusi penjualan ekspor terhadap total pendapatan Perseroan tercatat sebesar 2,14%.

Berdasarkan evaluasi awal Perseroan, rencana kebijakan dimaksud diperkirakan tidak memberikan dampak material terhadap pendapatan, laba usaha, laba bersih, maupun arus kas Perseroan, mengingat porsi transaksi ekspor Perseroan selama ini tidak signifikan dibandingkan keseluruhan kegiatan usaha Perseroan.

"Sampai dengan saat ini, Perseroan belum melihat adanya dampak operasional yang signifikan, mengingat mekanisme teknis pelaksanaan regulasi tersebut masih belum ditetapkan secara definitif. Perseroan akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian apabila diperlukan setelah ketentuan pelaksanaan diterbitkan," ujarnya dalam penjelasan tertulisnya kepada Bursa Efek Indonesia, Kamis (28/5/2026).

Tak hanya itu, perseroan juga tidak melihat adanya dampak material terhadap perjanjian kerja sama dengan pelanggan eksisting, karena transaksi ekspor yang dilakukan Perseroan selama ini pada umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan spot dan bukan kontrak jangka panjang.

Selain itu, risiko hukum maupun potensi wanprestasi kontrak akibat rencana kebijakan tersebut relatif minimal, mengingat tidak terdapat komitmen kontrak ekspor jangka panjang yang dapat terdampak secara langsung.

Perseroan saat ini juga tidak memiliki kewajiban maupun covenant dalam perjanjian pembiayaan yang secara khusus terkait dengan kegiatan atau pembiayaan ekspor. Selain itu, Perseroan juga tidak melihat adanya dampak terhadap pemenuhan kewajiban maupun covenant dalam fasilitas pembiayaan yang berlaku secara umum.

Sebagai langkah mitigasi, Perseroan akan terus memantau perkembangan regulasi dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Perseroan juga akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap potensi dampak bisnis dan operasional apabila regulasi tersebut telah diterapkan secara efektif.

Adapun, rencana ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan diimplementasikan penuh mulai 1 Januari 2027. Nantinya, Danantara diproyeksikan menjadi eksportir tunggal atau pengelola sistem satu pintu untuk ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis nasional.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan sejumlah kontraktor sekolah rakyat tahap II mengalami kendala arus kas. Hal tersebut berdampak pada progres konstruksi yang dilakukan di lapangan.

Dody mengatakan pihaknya telah meminta bantuan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Bank Himbara untuk membantu menyelesaikan persoalan arus kas dari para kontraktor sekolah rakyat. Harapannya tidak ada proyek yang mangkrak karena kendala arus kas.

"Untuk penyedia jasa yang mengalami kendala cash flow, kami sudah berkoordinasi dengan Danantara agar dapat dibantu oleh perbankan Himbara," ujarnya dalam pernyataan resmi dikutip Kamis (28/5/2026).

Dody melaporkan pembangunan sekolah rakyat tahap II dilakukan di 93 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Progres fisik proyek tersebut mencapai 62,63 persen hingga 25 Mei 2025, dan 41,76 persen untuk progres keuangan.

Ia menargetkan sekolah rakyat tahap II ini bisa berfungsi operasional pada bulan Juli 2026 mendatang. Percepatan penyelesaian sekolah rakyat dilakukan dengan mempekerjakan sekitar 71.579 tenaga kerja hingga 25 Mei lalu.

Selain itu Menteri Dody mengatakan pihaknya juga melibatkan dukungan TNI untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat sisi pengawasan agar proyek berjalan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan.

"Dari sisi tenaga kerja, kami akan melibatkan dukungan Zeni TNI seperti yang telah kami lakukan pada SR di Lombok Utara, pada titik-titik yang mengalami keterlambatan progres sehingga target penyelesaian tetap bisa dikejar," kata dia.

Selain percepatan Sekolah Rakyat Tahap II, Kementerian PU juga mulai menyiapkan pembangunan SR Tahap III, terdiri dari: Tahap IIIA sebanyak 7 lokasi telah memasuki proses lelang; Tahap IIIB sebanyak 11 lokasi dalam tahap persiapan lelang, sedangkan Tahap IIIC sebanyak 89 lokasi masih memerlukan pemenuhan readiness criteria.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA - Realita harian dalam mengelola keuangan perusahaan dapat menjadi kompleks, terutama bagi bisnis yang berurusan dengan berbagai mata uang dan transaksi internasional. Banyak tim keuangan bergulat dengan arus kas yang terfragmentasi di berbagai bank, yang mengarah pada inefisiensi dan hilangnya peluang. Di Bank DBS Indonesia, kami memahami tantangan ini dan menawarkan solusi terintegrasi yang dirancang untuk mengubah operasi keuangan Anda.

Bagaimana Merampingkan Arus Kas Multi-Mata Uang?

Bayangkan menghabiskan waktu berjam-jam setiap pagi, bahkan sebelum kopi Anda dingin, secara manual merekonsiliasi transaksi di tiga bank berbeda dan dua mata uang. Ini adalah skenario umum bagi banyak tim keuangan di perusahaan. Proses ekspor-impor dan rekonsiliasi manual dapat berlarut-larut, sehingga penutupan akhir kuartal memakan waktu berminggu-minggu. Akhirnya banyak waktu yang terbuang; karena proses ini bersifat struktural. Fragmentasi ini pun dapat menghambat visibilitas dan kontrol real-time atas arus kas perusahaan.

Fragmentasi ini menghambat visibilitas dan kontrol real-time atas arus kas Anda. DBS IDEAL, dikombinasikan dengan Rekening Multi-Mata Uang kami, menawarkan solusi yang kuat. Hanya dengan satu rekening, Anda dapat mengelola 12 mata uang berbeda, termasuk IDR, USD, SGD, AUD, CNH, HKD, NZD, GBP, SEK, CHF, EUR, dan JPY. Kehadiran DBS IDEAL; membuat perusahaan tidak perlu lagi rekening FX yang terpisah, sehingga memudahkan dalam bertransaksi antar mata uang dalam rekening yang sama.

DBS IDEAL menyediakan satu login dan visibilitas real-time di semua rekening dan mata uang dalam satu dashboard. Dengan kata lain, waktu rekonsiliasi berkurang secara signifikan sekaligus membebaskan jam kerja berharga tim keuangan perusahaan. Alih-alih berjuang dengan pengumpulan data, mereka dapat fokus pada analisis strategis, mengubah pekerjaan akhir kuartal yang berminggu-minggu menjadi hitungan hari. Selain itu, DBS IDEAL hadir tanpa biaya pengaturan, tanpa biaya langganan bulanan, dan digital token gratis, menyediakan akses 24/7 dari mana saja di dunia. DBS IDEAL memberdayakan tim keuangan Anda untuk mengembalikan kontrol dan meningkatkan visibilitas atas arus kas perusahaan Anda.

Puneet Punj, Direktur Global Finansial Markets, Bank DBS Indonesiamengatakan, "Di Bank DBS Indonesia, kami memahami bahwa pengelolaan keuangan multi-mata uang adalah tantangan krusial bagi banyak bisnis. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk menjadi Mitra Tepercaya yang menyediakan solusi inovatif dan terintegrasi seperti DBS IDEAL dan Currency-Linked Investment. Kami tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga keahlian advisory yang membantu tim keuangan mengubah kerumitan menjadi efisiensi operasional dan potensi pertumbuhan investasi yang strategis."

Membuat Saldo Valas Anda yang Menganggur Bekerja Lebih Keras dengan Currency-Linked Investment (CLI)

Setelah arus kas Anda terkonsolidasi dan terlihat jelas melalui DBS IDEAL, pertanyaan baru secara alami muncul: apa yang harus Anda lakukan dengan saldo mata uang asing Anda yang kini terlihat menganggur? Membiarkannya menganggur bukanlah pilihan netral; nilainya berubah setiap hari. FX yang tidak terstruktur secara efektif dapat menjadi biaya implisit daripada default yang aman.

Di sinilah Currency-Linked Investment (CLI) berperan. CLI adalah penempatan terstruktur yang terkait dengan pergerakan nilai tukar FX, menawarkan potensi imbal hasil sesuai profil risiko perusahaan Anda yang mungkin lebih tinggi dari deposito standar. Ini adalah alternatif untuk sekadar memegang FX menganggur tanpa strategi yield.

Prosesnya dimulai dengan penilaian eksposur FX oleh SpesialisGlobal Financial Markets (GFM) Bank DBS Indonesia, yang meninjau siklus FX bisnis Anda. Berdasarkan penilaian ini, penempatan terstruktur dirancang di sekitar kebutuhan pembayaran dan mata uang bisnis Anda. Dari situ, CLI menawarkan tenor yang fleksibel, mulai dari 1 minggu hingga 3 bulan atau selaras dengan siklus pembayaran FX bisnis, dengan penempatan minimum setara USD 50.000. Produk terstruktur ini memastikan risiko FX perusahaan ditentukan dan terbatas, tidak terbuka. Spesialis GFM Bank DBS Indonesia juga akan memberikan dukungan penasihat sepanjang tenor penempatan, termasuk strukturisasi dan pemantauan.

Bersama Bank DBS Indonesia, Anda akan mendapatkan nasihat dari ahli untuk membantu Anda menavigasi kompleksitas valuta asing. Memanfaatkan keahlian koridor ASEAN kami, terutama dalam aliran FX Indonesia, Singapura, dan Tiongkok, kami memandu Anda dalam mengubah eksposur FX menjadi peluang potensial.

Sebagai Mitra Tepercaya untuk pertumbuhan bisnis Anda, kami mengoptimalkan operasi treasury dan menyebarkan dana surplus secara strategis.

Sebagai Bank Teraman di Asia selama 17 tahun berturut-turut, Bank DBS Indonesia berkomitmen teguh kami untuk menjadi mitra tepercaya dalam perjalanan finansial Anda. Hubungi Spesialis kami untuk konsultasi.

Syarat & ketentuan berlaku. Investasi mengandung risiko.

Bisnis.com, JAKARTA — Entitas Grup Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN menyetujui pembagian dividen tahun buku 2025 sebesar US$172,3 juta atau setara dengan 80% dari laba.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat (22/5/2026), PGAS menyetujui pembagian dividen sebesar US$172,3 juta atau setara dengan 80% dari laba, mengutip laporan Stockbit.

Nilai tersebut setara dengan dividen sekitar US$0,0071 per saham atau sekitar Rp125,8 per saham dengan asumsi kurs Rp17.700 per dolar Amerika Serikat.

"Dengan harga saham terkini, dividend yield PGAS diperkirakan mencapai sekitar 6,9%. Adapun jadwal cum dividen dan pembayaran dividen belum diumumkan perseroan," jelas laporan Stockbit, Minggu (24/5/2026).

Pembagian dividen itu sejalan dengan pertumbuhan kinerja keuangan PGAS sepanjang 2025. Perseroan membukukan pendapatan sebesar US$3,9 miliar atau meningkat 5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Emiten portofolio Lo Kheng Hong itu juga mencatat laba operasi sebesar US$519,6 juta, sedangkan laba bersih mencapai US$215,4 juta. Perseroan menyebut capaian laba bersih dipengaruhi penyesuaian nilai aset hulu yang bersifat non-cash.

Sementara itu, EBITDA tercatat sebesar US$971,2 juta dengan arus kas operasional positif sebesar US$657,1 juta. Perseroan menilai capaian tersebut mencerminkan fundamental bisnis dan kapasitas kas yang tetap solid di tengah dinamika industri energi.

Kinerja PGAS ditopang portofolio bisnis yang terdiversifikasi, terutama pada segmen midstream dan downstream, meliputi transmisi dan distribusi gas bumi, LNG, hingga kontribusi anak usaha dan afiliasi.

Volume transmisi gas bumi PGAS juga meningkat 4% secara tahunan menjadi 1.609 MMscfd seiring dengan meningkatnya penyerapan pelanggan.

Memasuki kuartal I/2026, PGAS melanjutkan kinerja positif dengan membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$90,4 juta atau tumbuh sekitar 46% secara tahunan.

Pertumbuhan laba tersebut ditopang peningkatan laba kotor sekitar 12% secara tahunan, seiring penurunan beban pokok sebesar 7% atau sekitar US$54 juta, serta perbaikan beban keuangan dan selisih kurs.

Sepanjang Januari—Maret 2026, PGAS membukukan pendapatan sebesar US$929,6 juta dan EBITDA sebesar US$240,6 juta.

Direktur Keuangan PGN Catur Dermawan mengatakan pendapatan perseroan tetap ditopang bisnis inti niaga dan infrastruktur gas bumi di tengah dinamika operasional.

“Capaian ini mencerminkan kemampuan perseroan menjaga profitabilitas melalui efisiensi operasional, disiplin keuangan, dan portofolio bisnis yang seimbang,” ujar Catur dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25% di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan memanasnya tensi geopolitik global mulai menambah tekanan terhadap sektor manufaktur nasional.

Tidak dipungkiri, keputusan menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate menjadi langkah lanjutan pemerintah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak tinggi gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Kenaikan ini juga menjadi langkah preemptive untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5%–1% yang ditetapkan pemerintah.

“Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas untuk memperkuat kepentingan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global,” Gubernur BI Perry Warjiyo saat mengumumkan Hasil RDG pada Rabu (20/5/2026).

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur memahami langkah pemerintah tersebut. Namun di satu sisi, dampak kenaikan suku bunga ini akan langsung dirasakan industri melalui meningkatnya bunga kredit perbankan.

Menurutnya, pembiayaan menjadi aspek krusial bagi industri mebel dan kerajinan karena tidak hanya digunakan untuk ekspansi usaha, tetapi juga menopang kebutuhan operasional harian seperti pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, hingga pembiayaan produksi pesanan ekspor.

Abdul menjelaskan kenaikan bunga kredit secara otomatis meningkatkan biaya produksi dan menambah tekanan terhadap arus kas perusahaan. Kondisi itu dinilai makin berat bagi industri yang memiliki margin usaha relatif tipis.

“Bagi industri dengan margin yang relatif tipis, tambahan biaya bunga dapat langsung memengaruhi arus kas,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis (21/5/2026).

Akibatnya, lanjut Abdul, pelaku usaha cenderung menahan pengajuan pinjaman baru dan lebih berhati-hati melakukan ekspansi. Dengan demikian, ruang modal kerja menjadi makin terbatas di tengah pasar yang belum sepenuhnya pulih.

Tekanan tersebut juga dirasakan dari sisi permintaan domestik. Industri mebel katanya sangat bergantung pada pergerakan sektor properti seperti perumahan, apartemen, hotel, hingga interior. Dalam situasi suku bunga tinggi, daya beli masyarakat cenderung tertahan dan aktivitas sektor properti ikut melambat.

“Suku bunga tinggi biasanya memengaruhi daya beli masyarakat dan sektor properti,” tutur Abdul.

Sementara itu, untuk pasar ekspor, tekanan muncul melalui kenaikan biaya produksi akibat mahalnya pembiayaan dan pelemahan rupiah yang memicu kenaikan harga bahan baku impor tertentu. Kondisi tersebut dikhawatirkan menggerus daya saing produk Indonesia di pasar global, terutama di tengah ketatnya persaingan dengan negara produsen seperti Vietnam, China, dan Malaysia.

Di sisi lain, kenaikan biaya pinjaman juga berpotensi menunda investasi industri, mulai dari pembelian mesin, modernisasi fasilitas produksi hingga perluasan kapasitas usaha. Menurut Abdul, mayoritas pelaku usaha saat ini lebih memilih menjaga likuiditas daripada mengambil risiko investasi baru sebelum kondisi pasar dan pembiayaan kembali stabil.

Untuk bertahan di tengah situasi ini, Abdul mengatakan pelaku industri mulai memperkuat efisiensi internal melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengurangan pemborosan bahan baku, percepatan perputaran persediaan, hingga digitalisasi pemasaran. Diversifikasi pasar ekspor dan penguatan desain produk juga menjadi strategi utama menjaga daya saing.

Akan tetapi, Abdul mengingatkan perlambatan produksi dan investasi dalam jangka panjang dapat berdampak terhadap tenaga kerja karena industri mebel dan kerajinan merupakan sektor padat karya.

“Yang perlu diantisipasi adalah apabila perlambatan berlangsung cukup lama dan terjadi bersamaan dengan penurunan permintaan pasar,” imbuhnya.

Dalam menjaga keberlangsungan industri di tengah suku bunga tinggi, HIMKI, lanjutnya, berharap pemerintah menghadirkan dukungan pembiayaan yang lebih kompetitif bagi industri produktif, termasuk penguatan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), hingga skema pembiayaan modal kerja berbasis purchase order ekspor.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan restrukturisasi kredit yang lebih fleksibel serta insentif investasi mesin dan teknologi.

“Stabilitas ekonomi memang penting, tetapi keberlangsungan industri dan lapangan kerja nasional juga perlu dijaga secara seimbang,” kata Abdul.

Dari sektor baja, Corporate Secretary & Investor Relations Chief Strategy & Business Development Officer PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. (Spindo) Johanes W. Edward menyampaikan bahwa kombinasi geopolitik global, pelemahan rupiah, dan kenaikan suku bunga BI membuat kompleksitas bisnis industri baja meningkat signifikan.

“Kondisi geopolitik, pelemahan rupiah, dan kenaikan suku bunga tentu meningkatkan kompleksitas bisnis. Bagi industri baja, dampaknya terasa pada biaya bahan baku, biaya pembiayaan, modal kerja, serta sentimen permintaan,” katanya.

Untuk menjaga kinerja, Spindo menerapkan strategi kehati-hatian melalui penguatan arus kas, menjaga struktur pembiayaan yang sehat, mengelola persediaan secara disiplin, serta memperhatikan eksposur valuta asing.

Selain itu, perusahaan juga fokus pada produk dengan margin lebih baik dan terus meningkatkan efisiensi operasional agar tetap kompetitif di tengah pasar yang dinamis.

Spindo katanya berharap pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri, perlindungan dari praktik perdagangan tidak sehat, hingga dukungan terhadap biaya energi, logistik, dan pembiayaan.

Khusus untuk produk baja konstruksi, Spindo juga meminta penegakan Standar Nasional Indonesia (SNI) dilakukan lebih konsisten. “Ini penting bukan hanya untuk melindungi industri, tetapi juga untuk menjaga keselamatan publik dan kualitas pembangunan nasional,” katanya.

Rupiah Lemah Tekan Industri TPT

Tekanan serupa juga dirasakan industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menilai, kepastian harga dan stabilitas nilai tukar kini menjadi kebutuhan utama industri manufaktur.

“Kepastian harga saat ini jadi prioritas. Pemerintah wajib melakukan intervensi atas melemahnya nilai tukar rupiah saat ini,” tegasnya.

Dia menilai salah satu faktor pelemahan rupiah berasal dari derasnya arus barang impor ke pasar domestik di tengah penurunan ekspor manufaktur, termasuk tekstil. Karena itu, APSyFI mengusulkan pengaturan pembayaran valuta asing untuk menjaga keseimbangan permintaan devisa.

Saat ini, kata Aqil, industri hulu tekstil lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri di tengah ketidakpastian global. Meski demikian, industri tetap membutuhkan stabilitas harga bahan baku agar aktivitas produksi tetap berjalan.

Tekanan kurs juga dirasakan oleh industri kecil dan menengah (IKM) konveksi yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan pelemahan rupiah hingga menembus level Rp17.000 per dolar AS berdampak langsung terhadap lonjakan harga benang dan penurunan permintaan pasar.

“Di sentra konveksi Bandung, Solo, dan Tegal, itu berarti harga benang naik 15%–20%, pesanan sepi, dan pekerja terancam dirumahkan,” jelasnya.

Nandi berpandangan struktur industri TPT nasional yang masih tergantung pada bahan baku impor membuat pelemahan rupiah langsung memukul biaya produksi. Di sisi lain, pasar domestik juga dibanjiri produk impor murah ilegal melalui perdagangan digital. “Dua tekanan ini membuat IKM terjepit dari hulu ke hilir,” tuturnya.

Dia mengingatkan bahwa ancaman tak hanya datang dari kenaikan harga produk pakaian di hilir. Tekanan yang berlanjut dia sebut berisiko memicu aksi penutupan pabrik kecil dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Untuk itu, IPKB meminta pemerintah memperkuat industri hulu tekstil domestik agar IKM tidak terus bergantung pada impor bahan baku. Selain itu, pemerintah dinilai perlu mempercepat insentif bagi produsen benang dan kain lokal, mempermudah akses ekspor IKM, hingga memberikan relaksasi biaya operasional.

Nandi juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap barang impor ilegal, praktik mislabeling, dan under invoicing yang dinilai makin membebani industri dalam negeri. “Tanpa pasar domestik yang sehat, IKM tidak punya ruang untuk tumbuh meskipun kurs mendukung,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) berencana menjual area properti kepada afiliasinya, PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO), dengan nilai transaksi sekitar Rp33,8 miliar.

Corporate Secretary LPKR Ratih Safitri mengatakan rencana tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat (PPJB) yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Adapun objek transaksi berupa area di dalam bangunan Millenium Village Hillcrest House Tower dengan luas total 1.408,38 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang, Banten.

“Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat, para pihak sepakat bahwa total nilai keseluruhan rencana transaksi berjumlah sekitar Rp33.801.120.000,” ujar Ratih dalam keterbukaan informasi, Senin (4/52026).

Ratih menambahkan bahwa transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, karena dilakukan dalam rangka kegiatan usaha yang berjalan secara normal dan rutin untuk menghasilkan pendapatan.

Nilai transaksi tersebut juga tidak tergolong sebagai transaksi material, mengingat nilainya berada di bawah 20% dari total ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir, sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020.

Adapun penyelesaian transaksi akan dilakukan setelah seluruh persyaratan terpenuhi, termasuk diperolehnya opini kewajaran (fairness opinion) oleh pihak pembeli.

Ratih menegaskan, rencana transaksi ini diharapkan memberikan dampak positif bagi perseroan, terutama dalam memperkuat struktur neraca serta meningkatkan arus kas.

"Rencana Transaksi ini membawa dampak positif bagi Perseroan dan akan memperkuat neraca serta meningkatkan alur kas Perseroan," pungkas Ratih.

Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mencetak laba bersih untuk pertama kalinya dalam sejarah, yaitu senilai Rp257,9 miliar pada kuartal I/2026. Capaian ini dapat menjadi momentum pertumbuhan bagi GOTO.

Laba bersih ini berbalik dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatatkan rugi bersih sebesar Rp283,3 miliar.

Peningkatan laba bersih ini ditopang oleh kenaikan pendapatan GOTO yang naik hingga 26% menjadi Rp5,34 triliun pada kuartal I/2026. Pendapatan ini meningkat dibandingkan kuartal I/2025 yang sebesar Rp4,23 triliun.

EBITDA yang disesuaikan GOTO juga naik 131% secara tahunan menjadi Rp907 miliar, yang mencerminkan langkah menuju pedoman EBITDA yang disesuaikan Rp3,2 triliun hingga Rp3,4 triliun pada 2026.

Direktur Utama Grup GoTo Hans Patuwo mengatakan pencapaian laba bersih untuk pertama kalinya dalam sejarah GoTo ini menjadi momen penting bagi GOTO.

“Hal ini mencerminkan kerja keras tim selama bertahun-tahun dalam mendorong pertumbuhan pendapatan, mengelola biaya secara disiplin, dan menciptakan nilai nyata bagi pelanggan kami, konsumen, mitra pengemudi dan mitra usaha,” tutur Hans, Selasa (28/4/2026).

Dia menuturkan perjalanan GOTO berlanjut seiring dengan upaya perseroan dalam mengakselerasi pertumbuhan melalui pengembangan produk yang sesuai kebutuhan pelanggan, melalui investasi secara berkelanjutan pada kemampuan bisnis yang akan membantu kami mewujudkan hal ini.

“Kami berada dalam posisi yang baik untuk menghadapi situasi global saat ini, dan percaya bahwa GoTo dapat tetap memberikan layanan terbaik kepada jutaan masyarakat Indonesia,” kata dia.

Hans juga menyampaikan GoTo mencapai titik ini berkat dukungan jutaan mitra driver di seluruh Indonesia. Menurutnya, GOTO akan terus berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan, mendukung kesejahteraan, serta memperkuat berbagai dukungan yang dapat kami berikan kepada mitra driver.

Sementara itu, Direktur Keuangan GOTO Simon Ho mengatakan pencapaian ini mencerminkan operating leverage yang kini tertanam secara struktural dalam bisnis GOTO.

“Pertumbuhan pendapatan melebihi pertumbuhan biaya secara signifikan, baik di bisnis Fintech maupun On-demand Services,” ujar dia.

Simon juga menjelaskan biaya layanan GOTO juga menurun seiring dengan strategi teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mulai membuahkan hasil.

GOTO juga mencatatkan arus kas bebas disesuaikan positif sebesar Rp1,3 triliun, yang mencerminkan perbaikan fundamental bisnis, profitabilitas, dan disiplin biaya.

Sementara itu, imbalan jasa e-commerce GOTO dari Tokopedia mencapai Rp288 miliar pada kuartal I/2026.

GOTO juga tetap mempertahankan pedoman EBITDA Grup yang disesuaikan untuk setahun penuh di angka Rp3,2-3,4 triliun, meskipun mencatatkan kinerja yang kuat pada kuartal I/2026. Hal tersebut mempertimbangkan ketidakpastian makroekonomi global yang terjadi saat ini.

Proyeksi ini mencerminkan estimasi awal GOTO, yang seluruhnya masih bergantung pada berbagai risiko, termasuk meningkatnya persaingan pasar, inflasi biaya, dan ketidakpastian makroekonomi, serta variabel lainnya.

GOTO menjelaskan perseroan mencatatkan pendapatan bersih dari bisnis fintech sebesar Rp1,9 triliun, meningkat 58% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,2 triliun.

Sementara itu, pendapatan dari segmen on-demand services (ODS) GOTO mencapai Rp3,36 triliun, meningkat 12% secara tahunan dari Rp3 triliun pada kuartal I/2025.

Pendapatan ODS ini dikontribusi oleh pendapatan mobility sebesar Rp815 miliar, dengan pendapatan delivery sebesar Rp2,54 triliun.

Momentum Pertumbuhan

Analis BRI Danareksa Sekuritas Kafi Ananta menuturkan meskipun adanya risiko makroekonomi dan gejolak global, tetapi dengan pelanggan kelas atas yang kuat, hal ini dapat menjadi momentum GOTO menggapai pertumbuhan.

“Memang ada risiko makroekonomi dan gejolak eksternal yang mempengaruhi harga energi global, tetapi dengan basis pelanggan menengah atas yang kuat yang tidak price sensitive semestinya bisa jadi driver untuk GOTO jaga momentum pertumbuhan dan profitabilitas” ujar Kafi, Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, Kafi menilai kedua unit bisnis GOTO yaitu On-Demand Services (ODS) Gojek dan Financial Technology (Fintech) GoPay memiliki resiliensi yang kuat sehingga keduanya berpotensi semakin profitabel baik secara kuartalan maupun tahunan.

“Strategi Gojek adalah segmentasi pelanggan yang tepat lewat balancing segmen affluent dan mass market sedangkan untuk Fintech fokus pada mendorong pertumbuhan pengguna bertransaksi serta proses underwriting kredit yang berbasis data untuk risk management” ungkapnya.

Dengan strategi tersebut, Kafi optimistis GOTO telah memiliki pondasi yang solid untuk menavigasi 2026 yang dinilai akan tetap menantang.

Sementara itu, Analis CGS International Sekuritas Joanne Ong menjelaskan GOTO menargetkan pertumbuhan gross transaction value (GTV) high-single digit untuk segmen ODS pada 2026, melalui pembangunan kemampuan seperti pooling dan zoning untuk menurunkan harga kepada konsumen dan mendorong permintaan yang lebih tinggi di segmen pasar massal, yang menghargai opsi yang lebih murah.

“Kami percaya bahwa membuka segmen pasar massal akan mendukung keseluruhan GTV untuk segmen ODS tumbuh 7,9% yoy pada 2026 menjadi Rp71,8 triliun, lebih rendah dari perkiraan kami sebelumnya karena kami memperkirakan inisiatif baru akan tertunda pada semester II/2026,” ujar Joanne dalam risetnya.

Joanne menjelaskan portofolio kredit GOTO diperkirakan akan tumbuh sebesar 43% yoy menjadi Rp11,9 triliun pada 2026. Pertumbuhan ini menurutnya didukung oleh penggunaan data transaksi pengguna di platform GOTO, yang membantu GOTO menilai kredit dengan lebih baik dan menyalurkan kredit yang lebih menguntungkan.

CGS International Sekuritas memberikan rekomendasi add dengan target harga atau target price (TP) yang lebih rendah sebesar Rp64 per saham dalam riset terakhirnya.

Katalis rerating untuk saham GOTO menurutnya datang dari pertumbuhan yang lebih tinggi dari perkiraan dan peningkatan efisiensi operasional. Sementara itu, risiko untuk GOTO datang dari pertumbuhan GMV yang lebih lambat dari perkiraan, serta biaya perusahaan yang lebih tinggi dari perkiraan.