Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance optimistis kesepakatan damai Washington-Teheran akan membuka Selat Hormuz tanpa pungutan biaya dalam jangka panjang. Namun, pelaku industri pelayaran menilai masih banyak ketidakjelasan terkait keamanan dan mekanisme pelayaran di jalur energi strategis tersebut.

“Kami berharap selat itu akan dibuka tanpa biaya dalam jangka panjang, dan hal itu akan dibahas lebih lanjut dalam negosiasi teknis,” ujar Vance dikutip dari CNBC International pada Selasa (16/6/2026).

Media pemerintah Iran sebelumnya melaporkan bahwa Selat Hormuz akan dibuka untuk pelayaran bebas biaya selama 60 hari. Setelah periode tersebut berakhir, pengelolaan jalur pelayaran itu akan dilakukan oleh Iran dan Oman, menurut kantor berita Tasnim.

Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri konflik pada Jumat (19/6/2026) di Swiss. Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan kesepakatan tersebut mencakup pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya sebagai imbalan atas penghentian blokade angkatan laut AS terhadap Iran.

Vance mengatakan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi diperkirakan akan mewakili Teheran dalam proses negosiasi.

“Ada banyak rincian penting yang masih harus diselesaikan. Kami akan duduk bersama dan membahas jalan ke depan terkait berbagai detail tersebut,” kata Vance.

Menurut dia, lalu lintas kapal di Selat Hormuz telah meningkat dalam 24 jam terakhir. Namun demikian, perusahaan pelacak kapal Kpler belum melihat lonjakan signifikan jumlah kapal yang melintas maupun eksodus besar-besaran kapal dari Teluk Persia.

Direktur Riset Komoditas Kpler Matt Smith mengatakan pergerakan kapal masih relatif terbatas meski kesepakatan telah diumumkan.

Di sisi lain, Chief Executive Officer (CEO) perusahaan tanker minyak Frontline, Lars Barstad, meyakini arus pelayaran akan kembali bergerak cepat setelah kesepakatan resmi ditandatangani.

“Saya berharap ada kejelasan yang lebih rinci mengenai protokol pelayaran, tetapi mudah-mudahan hal itu akan terjawab dalam beberapa hari ke depan,” ujar Barstad.

Frontline mengoperasikan sekitar 80 kapal tanker di seluruh dunia. Saat ini, lima kapal tanker milik perusahaan tersebut masih tertahan di Teluk Persia.

Sementara itu, asosiasi pelayaran global Bimco memperingatkan bahwa pernyataan dari AS dan Iran terkait kesepakatan tersebut masih belum memberikan kepastian mengenai waktu pelaksanaan maupun jalur pelayaran yang aman melalui Selat Hormuz.

Kepala Keselamatan dan Keamanan Bimco, Jakob Larsen, mengatakan kondisi keamanan bagi industri pelayaran masih sangat fluktuatif.

“Karena minimnya rincian dan adanya riwayat pernyataan yang terlalu optimistis, kami menilai situasi keamanan bagi industri pelayaran masih berisiko tinggi. Saat ini masih terlalu berbahaya bagi kapal untuk mulai melintas,” ujarnya.

Larsen menambahkan ancaman ranjau laut di Selat Hormuz masih menjadi perhatian utama. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya mengatakan kepada Kongres bahwa Iran telah menempatkan ranjau di sejumlah area penting di jalur pelayaran tersebut.

Analis Pelayaran Utama Bimco, Niels Rasmussen, memperkirakan proses keluarnya ratusan kapal yang masih terjebak di Teluk Persia melalui Selat Hormuz akan memakan waktu beberapa pekan.

“Kami memang melihat peningkatan jumlah kapal yang melintas di selat itu dalam sepekan terakhir. Namun, hingga saat ini belum ada indikasi bahwa pengumuman kesepakatan telah mengubah situasi secara signifikan,” kata Rasmussen.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengungkap tengah mengajukan sekitar 18 komoditas dan produk manufaktur Indonesia untuk dikecualikan dari tarif impor Amerika Serikat (AS) yang akan dikenakan melalui skema Pasal 301 UU Perdagangan 1974 terkait investigasi kerja paksa dan kapasitas berlebih (excess capacity).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan daftar produk yang diajukan mencakup komoditas perkebunan hingga suku cadang manufaktur.

"Tarif nanti sesudah tanggal 24 Juli baru bisa ketahuan kan. [Ada pengecualian bagi] yang diproduksi di Indonesia, komoditas kebun, termasuk spare parts [suku cadang]," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Untuk diketahui, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) sebelumnya menetapkan tarif kerja paksa (forced labor tariff) sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya. Pemerintah memperkirakan tarif terhadap produk Indonesia dapat meningkat hingga 18% setelah investigasi terkait kapasitas berlebih selesai dilakukan.

Tarif berbasis Pasal 301 tersebut direncanakan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026 setelah masa berlaku tarif global 10% berakhir.

Saat dimintai konfirmasi lebih lanjut, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso masih enggan memerinci 18 komoditas dan produk yang diajukan dalam pengecualian tarif. Dia hanya menyebut Indonesia berpeluang memperoleh seluruh pengecualian yang diajukan.

Susi, sapaannya, menyebut bahwa tarif 18% yang berpotensi dikenai barang dari Indonesia ini lebih rendah dari yang awalnya diajukan. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sendiri sempat berencana mengganjar Indonesia dengan tarif 32%, sebelum akhirnya turun ke 19% melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken awal tahun.

Meski demikian, kebijakan tarif resiprokal tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS. Akibatnya, Presiden Donald Trump pun mencari dasar hukum lain untuk melanjutkan kebijakan tarif impor terhadap negara mitra dagangnya.

Secara terperinci, AS diproyeksikan mengenakan tarif resiprokal dasar sebesar total 18% kepada Indonesia setelah penyelidikan atas excess capacity tuntas. Sementara itu, mulai 24 Juli 2026 tarif Pasal 301 akan diterapkan sebesar 10% dan dapat meningkat secara bertahap mengikuti hasil investigasi.

Pemerintah Indonesia memproyeksikan komoditas pertanian asli Indonesia seperti sawit, kopi, kakao, karet alam, dan rempah mendapatkan tarif 0%. Tarif 0% juga diproyeksikan berlaku untuk produk tekstil dan pakaian jadi.

Pemerintah juga kini tengah mengusulkan kurang lebih 1.700 komoditas tambahan yang juga meliputi produk unggulan. Sementara itu, 18 pengecualian dari tarif pasal 301 diklaim bakal disetujui lantaran Indonesia masuk ke kelompok baik alias 'Good Group'.

Menurut Susi, penyelidikan terkait dengan pasal 301 ini menjadi mekanisme utama penataan ulang tarif jelang habisnya masa berlaku tarif global 10%.

"Posisi Indonesia yang kuat di dalam 'kelompok baik', ditambah niat AS mengabulkan seluruh 18 pengecualian, menempatkan Indonesia pada pijakan yang menguntungkan dalam masa transisi ini," kata Susi.

Sebagai informasi, terdapat total 60 negara yang diinvestigasi atas impor produk hasil kerja paksa. Hasilnya, 54 negara diganjar dengan tarif 12,5% seperti China hingga India. Sementara itu, Indonesia, Ekuador, Kanada, Uni Eropa, Meksiko dan Pakistan mendapatkan tarif lebih rendah yaitu 10%.

Setelah tarif kerja paksa, pemerintah AS melalui USTR turut melakukan investigasi atas kapasitas berlebih. Terdapat total 16 negara yang diinvestigasi. Selain Indonesia, subjek dari investigasi ini adalah Singapura, Swiss, Norwegia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Korea, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Meksiko dan Jepang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pembebasan tarif nol persen bagi kelompok komoditas pertanian Indonesia ke pasar Amerika Serikat (AS) melalui kesepakatan dagang resiprokal menjadi peluang emas meningkatkan ekspor nasional secara signifikan.

"Ini adalah peluang besar. Peluang besar, kenapa? Kakao, CPO (minyak kelapa sawit), dan CPO kita paling besar dikirim, kemudian karet dan lain-lain insya Allah nol tarifnya," kata Mentan Amran dikonfirmasi mengenai perkembangan pupuk subsidi di sela kegiatan Pelepasan Ekspor Unggas dan Produk Turunannya ke negara Jepang, Singapura dan Timor Leste di Jakarta, Selasa (3/3).

Menurut Mentan, 53 komoditas pertanian dipastikan memperoleh tarif nol persen dalam skema dagang resiprokal, sehingga akses pasar Amerika Serikat semakin terbuka lebar.

Komoditas unggulan seperti kakao, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), serta karet disebut menjadi produk yang paling diuntungkan dalam kebijakan pembebasan tarif tersebut.

Ia menegaskan kebijakan ini bukan wacana baru, melainkan kelanjutan dari perdagangan rutin yang telah berjalan, kini dengan keuntungan tambahan berupa tarif masuk nol persen.

Pemerintah memastikan jalur perdagangan komoditas pertanian Indonesia ke Amerika Serikat dalam kondisi aman tanpa hambatan berarti di tengah dinamika perdagangan global.

Khusus minyak sawit mentah, Indonesia selama ini memasok sekitar 1,7 juta ton ke pasar Amerika Serikat sehingga kebijakan tarif nol persen dinilai sebagai kesempatan emas.

"Pokoknya pertanian aman masuk ke Amerika itu nol persen. Dan kita akan dorong, khusus CPO-nya kita kan paling besar 1,7 juta ton. Nah ini kesempatan emas kita dorong kakao, kopi, dorong pasar Amerika kan sangat besar," ujar Amran.

Selain CPO, kakao, dan kopi pemerintah juga akan mendorong peningkatan berbagai produk pertanian lainnya, baik dalam bentuk mentah maupun olahan, untuk memaksimalkan potensi pasar Amerika. "Apa saja nanti (kita ekspor)," tutur Amran.

Sebelumnya diplomasi ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto membuahkan hasil konkret bagi sektor pertanian nasional.

Melalui kesepakatan dagang resiprokal Indonesia-Amerika Serikat, sebanyak 173 pos tarif (HS Code) yang mencakup 53 kelompok komoditas pertanian Indonesia dan turunannya resmi dibebaskan dari bea masuk menjadi 0 persen di pasar Amerika Serikat.

Langkah strategis itu membuka akses yang lebih luas bagi produk pertanian nasional untuk menembus pasar global ini sekaligus memperkuat daya saing komoditas unggulan Indonesia di tengah persaingan perdagangan internasional.

Perjanjian dalam kerangka Agreements on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut menjadi bagian dari penguatan kemitraan ekonomi kedua negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dalam perjanjian bertajuk Toward a New Golden Age for the US–Indonesia Alliance, terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik sektor pertanian maupun industri, yang dibebaskan dari bea masuk ke pasar AS.

"Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia baik itu pertanian maupun industri antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0 persen," kata Airlangga di Jakarta, Jumat (20/2).

Dari sektor pertanian komoditas yang memperoleh fasilitas tarif 0 persen meliputi buah tropis seperti pisang, nanas, mangga, durian, dan pepaya; kopi dengan enam pos tarif; teh hijau dan teh hitam; serta aneka rempah strategis seperti lada, pala, cengkeh, kayu manis, kapulaga, jahe, dan kunyit.

Selain itu, kakao dan turunannya, minyak sawit, palm kernel oil, serta buah dan inti kelapa sawit juga masuk dalam daftar bebas tarif. Produk olahan buah, tepung dan pati berbasis singkong dan sagu, hingga pupuk mineral berbasis kalium turut memperoleh fasilitas yang sama.

Sebelumnya, dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Indonesia dan Amerika Serikat juga menandatangani sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) yang memperkuat implementasi kesepakatan dagang resiprokal tersebut.

Dengan dibebaskannya 173 pos tarif sektor pertanian menjadi 0 persen, pemerintah optimistis ekspor komoditas unggulan nasional akan meningkat seiring meningkatnya daya saing harga produk Indonesia di pasar Amerika Serikat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan Indonesia tetap memperoleh pembebasan tarif alias bea masuk 0% untuk 1.819 produk yang mencakup minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), kakao, hingga tekstil, di tengah keputusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kesepakatan yang telah ditandatangani, khususnya terkait fasilitas tarif 0% untuk produk Indonesia yang masuk ke pasar AS, tetap diharapkan dapat berjalan sesuai rencana.

“Ini kan lagi ada yang masa konsultasi karena kemarin keputusan Amerika, tetapi yang sudah kita tandatangani, yang [tarif] 0% masuk ke Amerika, itu tetap kita harapkan berjalan,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Seperti diketahui, AS tengah menyiapkan gelombang tarif baru berbasis keamanan nasional untuk mengakali putusan MA AS yang membatalkan bea daruratnya, sekaligus menjaga keberlanjutan rezim tarif globalnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah komoditas strategis yang masuk daftar bebas tarif mencakup minyak sawit, kakao, kopi, rempah-rempah, hingga produk turunan lainnya.

Untuk diketahui, dokumen ART Indonesia—AS memutuskan sekitar 1.819 pos tarif produk Indonesia memperoleh fasilitas, mencakup sektor pertanian dan industri seperti kelapa sawit, kopi dan kakao, rempah-rempah, elektronik dan semikonduktor, hingga alat pesawat terbang, dengan tarif hingga 0% di pasar AS.

“Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia baik itu pertanian maupun industri antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0%,” kata Airlangga, Jumat (20/2/2026).

Dari sektor pertanian komoditas yang memperoleh fasilitas tarif 0% meliputi buah tropis seperti pisang, nanas, mangga, durian, dan pepaya. Diikuti kopi dengan enam pos tarif, teh hijau dan teh hitam, serta aneka rempah strategis seperti lada, pala, cengkih, kayu manis, kapulaga, jahe, dan kunyit.

Di samping itu, kakao beserta produk turunannya, minyak sawit, palm kernel oil, serta buah dan inti kelapa sawit turut tercantum dalam daftar komoditas yang dibebaskan dari tarif. Fasilitas serupa juga diberikan kepada produk olahan buah, tepung dan pati berbahan dasar singkong serta sagu, hingga pupuk mineral berbasis kalium.

Selain itu, sektor apparel dan tekstil juga mendapatkan tarif 0% melalui mekanismetariff-rate quota(TRQ) atau skema berbasis kuota.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian membantah bahwa produk impor Amerika Serikat (AS) yang dikenakan bea masuk hingga 0% sebagai bagian dari perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia–AS akan mengancam UMKM dan industri lokal.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto menyampaikan bahwa sebagian besar produk yang mendapatkan fasilitas tarif 0% tersebut merupakan barang input, bahan baku, barang modal, dan komponen industri dengan mutu serta standar Negeri Paman Sam.

“Produk-produk ini justru sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam negeri, termasuk UMKM, untuk memproduksi barang dengan kualitas, mutu dan harga yang lebih kompetitif dengan orientasi pasar domestik maupun ekspor,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (23/2/2026).

Menurutnya, apabila terindikasi adanya aktivitas perdagangan yang mengancam eksistensi UMKM dan keberlanjutan industri dalam negeri, maka pemerintah bisa menerapkan instrumen bea masuk tambahan.

Pelbagai instrumen tersebut adalah bea masuk tindakan pengamanan alias safeguard, antidumping, hingga antisubsidi, sebagaimana kaidah Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Terkait antisipasi lonjakan impor produk AS terhadap pasar Tanah Air, Haryo juga menyebut bahwa kedua negara telah memiliki forum Dewan Perdagangan dan Investasi (Council on Trade and Investment).

“Council on Trade and Investment yang secara periodik akan membahas implementasi perjanjian ini, termasuk jika terjadi lonjakan impor yang signifikan dan mengganggu stabilitas pasar dalam negeri maupun perdagangan pada kedua negara,” ujarnya.

Di samping itu, Kemenko Perekonomian juga menjelaskan bahwa dari sisi besaran bea masuk most favored nation (MFN) Indonesia saat ini sudah cukup kecil dengan rerata tarif efektif 8,1%.

Selain AS, Indonesia juga disebut telah menerapkan tarif 0% melalui beragam perjanjian perdagangan bebas dengan negara mitra utama lainnya.

“Mitra dagang yang sudah terikat perjanjian dengan Indonesia merepresentasikan sekitar 80% dari total perdagangan Indonesia,” jelas Haryo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan keuntungan yang bakal didapatkan Indonesia usai ditekennya kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan proyeksi kinerja ekspor Indonesia ke AS diyakini bakal meningkat usai adanya kesepakatan tersebut. Hal ini seiring dengan ditetapkannya 1.819 produk RI yang bebas bea masuk ke AS atau tarif 0%.

“Target kita harus naik, karena kan sekarang sudah beberapa komoditas [dikenakan tarif] 0%, komoditas unggulan kita yang bisa masuk ke sana. Otomatis ya seharusnya naik,” kata Budi kepada wartawan di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, kesepakatan tersebut juga merupakan andil dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai baik, sehingga dapat menyelesaikan sejumlah perjanjian dagang dengan cepat.

Budi memandang bahwa negosiasi terbaru dengan AS terbilang cepat dengan hasil yang bagus. Dia lantas menyampaikan bahwa Indonesia dapat menarik investasi lebih banyak dengan adanya kesepakatan tersebut.

“Kalau misalnya mereka investasi, mempunyai atau memproduksi barang-barang yang kompetitif, barang-barang manufaktur terutama, ekspor kita akan cepat meningkat,” ujarnya.

Dia lantas berharap agar perjanjian dagang Indonesia dengan AS dapat berjalan pada tahun ini, seiring dengan ratifikasi yang akan segera dilakukan usai penandatanganan.

“Jadi tahun ini bisa diimplementasikan, 90 hari kan setelah ratifikasi. Harus kita kejar. Mudah-mudahan secepatnya,” tutur Budi.

Diberitakan sebelumnya, Indonesia dan AS secara resmi menandatangani pakta kerja sama perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART), tetapi tidak akan langsung berlaku karena menunggu proses ratifikasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, usai pertemuan bilateral kedua kepala negara di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

"Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR, maupun di Amerika dengan proses internalnya," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Washington DC, Jumat (20/2/2026) waktu Indonesia.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa Indonesia dan AS sepakat menghapus tarif bea masuk atau tarif 0% untuk 1.819 produk Indonesia. Artinya, sebanyak 1.819 komoditas atau produk industri asal Indonesia bebas tarif masuk untuk ekspor ke AS. Padahal, produk-produk asal Indonesia tersebut sebelumnya terancam terkena tarif resiprokal sebesar 19%.

Airlangga menyebutkan, dalam Agreement of Reciprocal Trade (ART) itu, komoditas atau produk industri yang kini bebas tarif meliputi minyak sawit, rempah-rempah, hingga elektronik.

"Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah nol persen," ujarnya.

Selain itu, khusus untuk produk tekstil dan apparel Indonesia, AS juga akan memberikan tarif 0%. Namun, khusus produk tersebut tarif 0% diberlakukan dengan mekanisme Tariff Rate Quota atau TRQ.

Di sisi lain, Indonesia juga memberikan tarif tarif 0% untuk produk AS yang akan masuk ke Indonesia. Bebas bea masuk ini untuk berlaku untuk produk turunan gandum dan kedelai.

"Sehingga masyarakat Indonesia membayar nol persen untuk barang yang diproduksi dari soybeans [kedelai] dan wheat [gandum] dalam hal ini noodle [mi] atau dalam bentuk tahu dan tempe," ucap Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menyepakati dokumen perjanjian perdagangan resiprokal bertajuk Implementation of the Agreement toward New Golden Age US-Indonesia Alliance, Jumat (20/2/2026).

Dalam perjanjian itu, kedua negara sepakat menghapus tarif bea masuk atau nol persen untuk 1.819 pos tarif untuk produk Indonesia. Artinya, sebanyak 1.819 komoditas atau produk industri asal Indonesia bebas tarif masuk untuk ekspor ke AS.

Padahal, produk-produk asal Indonesia tersebut sebelumnya terancam terkena tarif resiprokal sebesar 19%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam Agreement of Reciprocal Trade (ART) itu, komoditas atau produk industri yang kini bebas tarif meliputi minyak sawit, rempah-rempah, hingga elektronik.

"Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah nol persen," kata Airlangga dalam konferensi pers.

Selain itu, khusus untuk produk tekstil dan apparel Indonesia, AS juga akan memberikan tarif 0%. Namun, khusus produk tersebut tarif 0% diberlakukan dengan mekanisme Tariff Rate Quota atau TRQ.

"Ini memberikan manfaat untuk 4 juta pekerja di sektor ini dan kalau kita hitung dengan keluarga ini berpengaruh pada 20 juta masyarakat Indonesia," tutur Airlangga.

Di sisi lain, Indonesia juga memberikan tarif tarif 0% untuk produk AS yang akan masuk ke Indonesia. Bebas bea masuk ini untuk berlaku untuk produk turunan gandum dan kedelai.

"Sehingga masyarakat Indonesia membayar nol persen untuk barang yang diproduksi dari soybeans [kedelai] dan wheat [gandum] dalam hal ini noodle [mi] atau dalam bentuk tahu dan tempe," ucap Airlangga.

Airlangga mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

"Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR, maupun di Amerika dengan proses internalnya," jelas Airlangga.

Adapun, kesepakatan ART ini menjadi proses final dari proses negosiasi tarif yang berlangsung antara kedua negara sejak diumumkan oleh Presiden Trump pada 2 April 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekspor produk sawit diperkirakan meningkat pada 2026 sejalan dengan pembebasan bea masuk impor atau tarif yang dikenakan pemerintah Amerika Serikat (AS) sebesar 19%.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pemerintah Indonesia dan AS melalui perjanjian bilateral telah menyepakati pengecualian sawit dari tarif impor 19%. Dengan demikian, sawit mendapatkan bea masuk impor 0%.

Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), hal ini akan berdampak positif terhadap ekspor sawit ke Negara Paman Sam itu. Pembebasan bea masuk impor itu diperkirakan bakal berdampak ke peningkatan ekspor sawit menjadi 3 juta ton dalam dua tahun ke depan.

"Ekspor Indonesia ke AS 5 tahun terakhir naik di tahun 2023 sudah tembus 2,5 juta ton, turun sedikit 2,3 juta ton di tahun 2024, kalau kembali ke [tarif] 0% ada kemungkinan dua tahun ke depan akan tembus 3 juta ton," terang Ketua Umum Gapki Eddy Martono kepada Bisnis, dikutip Senin (29/12/2025).

Adapun melansir data di laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor Indonesia ke AS secara keseluruhan tembus 6,75 juta ton pada 2024. Nilainya setara dengan US$26,5 miliar.

Ekspor Indonesia ke AS dalam kurun waktu lima tahun terakhir sempat mengalami lonjakan tinggi pada 2021. Pada 2020, atau awal pandemi Covid-19, volume ekspor tercatat 5,63 juta ton dan melonjak ke 6,8 juta ton pada 2021.Kemudian, volumenya tercatat turun 6,2 juta ton pada 2022 dan turun lagi ke 6,1 juta ton pada 2023.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, tim negosiator yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta USTR Jamieson Greer menyepakati pengecualian sawit dari bea masuk 19%.

Dengan demikian, sejumlah produk atau komoditas yang asli tumbuh di Indonesia seperti kakao hingga sawit dikenakan bea masuk 0%. Hal ini sebelumnya sudah tertuang dalam instruksi Presiden AS Donald Trump, atau executive orders (EO), yang diterbitkan Gedung Putih beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, EO merupakan pernyataan perintah Presiden Trump untuk memberikan pembebasan tarif atas daftar komoditas impor tertentu yang diberikan kepada suatu negara.

Terdapat beberapa komoditas yang sebelumnya belum masuk EO, namun harus didahului dengan pertemuan bilateral antara AS dan negara mitra apabila ingin mendapatkan pembebasan tarif.

"Jadi semua yang sumber daya alam berbasis tropical [bebas tarif 19%]. Kalau produk manufaktur kan bukan sumber daya alam," jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di Mal Pondok Indah, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama jajaran Komisi Uni Ekonomi Eurasia resmi menandatangani Persetujuan Perdagangan Bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia–EAEU FTA) di St. Petersburg, Rusia, pada Minggu, (21/12/2025).

Mendag Budi menyampaikan bahwa Indonesia-EAEU FTA bukan hanya gestur politik atau ekonomi, tetapi FTA ini menandai suatu babak baru kemitraan strategis antara Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia.

Kesepakatan ini juga menjadi pintu yang membuka pasar baru bagi pelaku usaha Indonesia mengirim komoditasnya ke Eurasia.

“Penandatanganan ini juga merupakan upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia, dan potensi sumber investasi baru terkait sektor manufaktur dan pertanian,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (22/12/2025).

Bagi Indonesia, persetujuan ini akan menciptakan peluang perluasan pasar nontradisional di kawasan Eurasia yang memiliki populasi 180 juta penduduk dan Produk Domestik Bruto (PDB) US$2,56 triliun.

Sedangkan bagi Eurasia, Indonesia menawarkan peluang ekonomi dengan populasi 281,6 juta penduduk dengan PDB US$1,4 triliun dan kelas menengah yang terus tumbuh secara eksponensial.

Perundingan Indonesia-EAEU FTA mulai pada 2023 dan rampung dalam waktu dua tahun. Capaian ini merupakan hasil kerja keras, rasa saling percaya, serta komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan.

Indonesia-EAEU FTA sendiri terdiri atas 15 bab yang mencakup, antara lain, pembukaan akses pasar barang, fasilitasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi.

Hal penting dalam kesepakatan ini, Uni Ekonomi Eurasia memberikan komitmen preferensi tarif kepada Indonesia sebesar 90,5% dari total pos tarif, atau mencakup 95,1% dari total nilai impor kawasan tersebut dari Indonesia.

“Dengan preferensi tarif hingga 90,5% dari total pos tarif Uni Ekonomi Eurasia, produk unggulan Indonesia akan memperoleh akses pasar yang lebih luas dan kompetitif,” lanjut Busan.

Hal ini turut mendorong peningkatan ekspor sawit dan turunannya, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, produk perikanan, karet alam, furnitur, serta produk manufaktur seperti elektronik.

Mendag memandang, preferensi berbagai kemudahan tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk merebut pangsa pasar dari negara pesaing.

Untuk itu, dia mendorong para eksportir Indonesia agar segera memanfaatkan berbagai fasilitas dalam perjanjian tersebut.

Semakin terbuka lebarnya pasar Uni Ekonomi Eurasia juga akan menjadi daya tarik bagi pelaku usaha di kawasan tersebut. Para importir di kawasan ini akan semakin mudah memasukkan produk-produk Indonesia ke pasar Uni Ekonomi Eurasia, bahkan berpotensi menyentuh pasar wilayah sekitarnya, seperti negara-negara di Asia Tengah.

Dalam hal ini, Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia sepakat memandang kerja sama ekonomi sebagai pilar penting dengan mendorong kolaborasi di berbagai bidang strategis. Bidang-bidang ini, antara lain, pertanian, industri, energi, transportasi, logistik, ekonomi digital, serta pengembangan rantai nilai yang berkelanjutan.

Adapun, total perdagangan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia pada Januari—Oktober 2025 tercatat sebesar US$4,4 miliar dengan ekspor Indonesia ke kawasan tersebut sebesar US$1,76 miliar dan impor Indonesia dari kawasan tersebut sebesar US$2,64 miliar.

Pada 2024, Uni Ekonomi Eurasia merupakan tujuan ekspor ke-24 dan sumber impor ke-17 bagi Indonesia dengan total perdagangan kedua pihak mencapai US$4,52 miliar. Ekspor Indonesia ke kawasan tersebut sebesar US$1,89 miliar dan impor Indonesia dari kawasan tersebut sebesar US$2,63 miliar.

Produk ekspor utama Indonesia ke Uni Ekonomi Eurasia, antara lain, produk pertanian dan kehutanan seperti minyak sawit, minyak kelapa, kopi, dan produk kakao. Sementara itu, produk utama impor Indonesia dari Uni Ekonomi Eurasia, antara lain, batu bara, pupuk kalium, gandum, dan besi baja.

Indonesia-EAEU FTA menjadi perjanjian dagang kedua yang dimiliki Indonesia dengan kawasan Eropa setelah European Free Trade Association (EFTA). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EFTA sendiri telah diimplementasikan sejak 1 November 2021.

Bisnis.com, JAKARTA — Inggris resmi mengunci perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement dengan Korea Selatan yang diyakini akan memperkuat ekspor jasa dan manufaktur. Perjanjian ini juga mempertegas strategi dagang Inggris pasca-Brexit di tengah tekanan perlambatan ekonomi.

Menteri Perdagangan Inggris Chris Bryant menandatangani perjanjian tersebut di London pada Senin (15/12/2025) waktu setempat bersama mitranya dari Korea Selatan, Yeo Han-koo, demikian pernyataan Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris yang dikirim melalui email.

Dalam kesepakatan terbaru ini, Inggris akan memperoleh akses bebas tarif ke Korea Selatan untuk 98% pos tarif, setara dengan ketentuan yang dinikmati Uni Eropa.

Perjanjian tersebut juga memperbarui aturan asal barang (rules of origin), yang menentukan seberapa besar kandungan lokal Inggris dalam suatu produk agar memenuhi syarat tarif preferensial.

Untuk sektor otomotif, misalnya, sebelumnya 55% nilai produk harus berasal dari Inggris. Kini, ambang batas tersebut diturunkan menjadi 25%, sehingga produsen Inggris memiliki fleksibilitas lebih besar dalam memperoleh bahan baku dan komponen dari luar negeri.

Departemen Perdagangan Inggris juga menyatakan perjanjian ini memungkinkan penggunaan kontrak elektronik dan teknologi digital lainnya, yang diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya bagi perusahaan Inggris dalam menjual produk ke Korea Selatan.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa kesepakatan tersebut akan mempermudah perdagangan bilateral, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mendukung penciptaan lapangan kerja yang dampaknya dirasakan secara nasional.

“Ini adalah kemenangan besar bagi dunia usaha Inggris," kata Starmer dalam pernyataan resmi sebagaimana dilansir dari Bloomberg, Selasa (16/12/2025).

Kesepakatan ini tercapai hanya beberapa pekan sebelum perjanjian tarif nol dan rendah antara kedua negara—yang sebelumnya berlaku sejak Inggris masih menjadi anggota Uni Eropa—berakhir masa berlakunya.

Menteri Perdagangan Korea Selatan Yeo Han-koo mengatakan perjanjian ini mencakup langkah-langkah liberalisasi pasar serta kerja sama dalam rantai pasok dan perdagangan digital, yang akan membantu kedua negara beradaptasi dengan perubahan lingkungan perdagangan global.

Departemen Perdagangan Inggris menyebut kesepakatan tersebut—yang merupakan perjanjian keempat yang diteken pemerintahan Partai Buruh—diproyeksikan meningkatkan ekspor jasa Inggris hingga 400 juta pound sterling atau sekitar US$536 juta. Peningkatan itu didorong oleh akses yang lebih baik ke pasar keuangan Korea Selatan, serta kemudahan ekspor mobil mewah Bentley, minuman Guinness produksi Diageo, dan salmon asal Skotlandia.

Meski demikian, kesepakatan tersebut hanya memberikan dorongan terbatas bagi Starmer, yang sejauh ini masih menghadapi tantangan dalam upayanya menggenjot pertumbuhan ekonomi Inggris, meskipun telah mencapai kesepakatan lain dengan India, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Inggris berisiko mengalami kontraksi ekonomi kuartalan pertama sejak Partai Buruh kembali berkuasa pada Juli 2024, setelah data resmi pekan lalu menunjukkan ekonomi kembali menyusut pada Oktober 2025, untuk bulan kedua berturut-turut.

Walaupun Starmer menuai kritik karena kerap berada di luar negeri, justru di panggung internasional ia mencatat sejumlah capaian penting, termasuk menjaga hubungan dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump serta membantu mengoordinasikan respons Eropa terhadap perang di Ukraina.

Secara terpisah, kesepakatan dengan Korea Selatan ini diperkirakan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) Inggris.

Korea Selatan merupakan mitra dagang terbesar ke-25 Inggris, dengan total perdagangan barang dan jasa mencapai 15,1 miliar pound sterling dalam periode 12 bulan hingga Juni 2025. Namun, pemerintah Inggris akan memanfaatkan kesepakatan ini sebagai bukti penguatan posisi perdagangan pasca-Brexit.

Hal serupa juga berlaku bagi Korea Selatan, mengingat Inggris juga merupakan mitra dagang terbesar ke-25 bagi Seoul. Kendati demikian, perjanjian ini memastikan keberlanjutan hubungan dagang dan mencegah kekosongan akibat berakhirnya perjanjian sementara sebelumnya.

Kesepakatan ini juga sejalan dengan pendekatan pragmatis Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dalam negosiasi perdagangan, di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.

“Perjanjian ini akan membantu memperkuat aturan pasar bebas dan memperdalam kerja sama ekonomi dengan Inggris, mitra utama di Eropa, di saat meningkatnya proteksionisme menambah ketidakpastian perdagangan global,” ujar Yeo dalam pernyataannya.

Bagi Inggris, penandatanganan perjanjian dagang dengan negara-negara di luar Uni Eropa kerap digadang-gadang sebagai salah satu manfaat utama Brexit.

Namun demikian, hingga kini hanya sedikit kesepakatan yang berhasil diselesaikan, dan belum ada yang memberikan manfaat sebesar jika Inggris kembali bergabung dengan pasar tunggal atau serikat pabean Uni Eropa.

Starmer dijadwalkan melanjutkan negosiasi perjanjian sanitari dan fitosanitari dengan Uni Eropa tahun depan guna mengurangi hambatan perdagangan produk pertanian.

Selain itu, perjanjian perdagangan bebas antara Inggris dan enam negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC)—Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab—dilaporkan hampir rampung, menurut sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan bahwa sejumlah komoditas Indonesia akan bebas tarif masuk negara-negara Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) berkat adanya perjanjian dagang I-EAEU FTA.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa perjanjian yang akan secara resmi ditandatangani pada pertengahan Desember 2025 ini menjadi peluang besar untuk masuknya produk Tanah Air seperti tekstil, alas kaki, hingga minyak kelapa sawit (CPO).

“Ya, jadi sudah banyak yang mendekati nol [persen tarif], ya. Jadi sudah banyak kemudahan-kemudahan akses pasar yang dapat kita lakukan ke negara-negara EAEU,” kata Budi kepada wartawan usai Strategic Forum I-EAEU FTA di Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, perjanjian perdagangan ini patut diperkuat dengan kerja sama yang jelas antar dunia usaha Indonesia dengan dunia usaha di negara-negara anggota EAEU.

Dengan Belarusia, misalnya, Budi menyebut bahwa dirinya bersama Wakil Perdana Menteri Belarusia Viktor Karankevich telah menyepakati pembentukan Indonesia–Belarus Business Council.

“Jadi nanti itu memudahkan hubungan kerja sama kedua negara, memudahkan untuk mencari partner atau mitra dagang dari kedua negara,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Kemendag, perjanjian I-EAEU FTA dapat membuka akses barang potensial dari Tanah Air karena EAEU membuka lebih dari 90% dari total pos tarifnya.

Perjanjian tersebut memungkinkan sejumlah produk mendapatkan 0% tarif secara keseluruhan baik saat pemberlakuan, melalui tariff rate quota (TRQ), maupun dengan eliminasi tarif dalam 3 tahun hingga 10 tahun.

Produk yang langsung mendapatkan 0% tarif saat pemberlakuan perjanjian tersebut mencakup sawit dan produk turunannya, alas kaki, udang, karet alam, biji kopi mentah, sutra, serta minyak atsiri.

Sementara itu, produk yang mendapatkan 0% tarif melalui TRQ adalah mentega, lemak, dan minyak kakao; bubuk kakao; serta ekstrak, esense, dan konsentrat kopi.

Terakhir, produk yang mendapatkan eliminasi tarif hingga 0% dalam jangka waktu 3 tahun–10 tahun ialah tekstil dan produk tekstil, ikan dan produk perikanan, kayu dan produk kayu, furnitur, mesin dan peralatan listrik, produk makanan dan minuman, serta bahan kimia dasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Inggris tengah menyiapkan langkah balasan terhadap rencana Uni Eropa (UE) menaikkan tarif impor baja, jika Perdana Menteri Keir Starmer gagal mencapai kesepakatan untuk meredam dampaknya.

Menurut sumber yang dikutip dari Bloomberg pada Selasa (18/11/2025), Inggris mempertimbangkan tindakan retaliasi setelah industri logam domestiknya memperingatkan bahwa rencana UE dapat memicu krisis terbesar dalam sejarah sektor tersebut.

Bulan lalu, UE mengumumkan rencana untuk memangkas kuota bebas tarif untuk baja asing hampir setengahnya dan menggandakan tarif menjadi 50% untuk impor di atas batas tersebut.

Sumber tersebut menyebut pemerintah Inggris juga tengah mengkaji percepatan pengganti mekanisme perlindungan baja nasional serta pengetatan kuota impor. Aturan yang berlaku saat ini dijadwalkan berakhir pada Juni.

“Pemerintah ini telah menunjukkan komitmennya terhadap industri baja dengan memastikan akses preferensial ke pasar AS bagi para eksportir. Kami terus mengeksplorasi langkah-langkah perdagangan yang lebih kuat untuk melindungi produsen baja dari praktik tidak adil,” ujar pemerintah Inggris dalam pernyataan tertulisnya.

Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk mengatasi isu kelebihan kapasitas global di sektor baja. Inggris juga terus berkomunikasi dengan UE setelah pengumuman terbaru tersebut.

Meski sumber tidak merinci jenis retaliasi yang sedang dipertimbangkan, setiap eskalasi akan menjadi pergeseran sikap Inggris, yang selama ini berupaya menghindari terseret dalam perang dagang yang dipicu Presiden AS Donald Trump.

Langkah tersebut juga berpotensi memunculkan pertanyaan baru mengenai upaya Starmer memperbaiki hubungan dengan Brussels pasca-Brexit yang sudah berjalan hampir enam tahun.

Seorang pejabat pemerintah Inggris menilai bahwa peningkatan tarif Eropa terhadap baja Inggris akan melanggar semangat kesepakatan pemulihan hubungan yang dicapai pada Mei.

Saat itu, Starmer dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen merilis pernyataan bersama di London yang menegaskan komitmen kedua pihak terhadap perdagangan yang bebas, berkelanjutan, adil, dan terbuka, serta perlindungan rantai pasokan.

Juru bicara Komisi Eropa Olof Gill mengatakan Uni Eropa akan berdiskusi secara konstruktif dengan seluruh mitra perjanjian perdagangan bebas, menjelaskan langkah tersebut beserta implikasinya, dan membahas arah kebijakan ke depan.

Dia menambahkan blok tersebut tetap menekankan perlunya solusi kolektif untuk mengatasi kelebihan kapasitas global.

Starmer diperkirakan akan bertemu para pemimpin Eropa dalam KTT G20 di Afrika Selatan pekan ini. Inggris juga sedang mencari kompromi untuk bergabung dengan dana pertahanan unggulan UE setelah sebelumnya menolak permintaan kontribusi hingga €6,75 miliar (US$7,8 miliar).

Inggris terseret dalam upaya Komisi Eropa melindungi industri bajanya dari kelebihan kapasitas global, sekaligus menghadapi tarif baja global 50% yang diberlakukan Trump. Kebijakan tersebut meningkatkan risiko banjirnya baja murah dari China dan negara Asia lainnya ke pasar Eropa.

Saat ini, UE memiliki mekanisme perlindungan sementara yang mengenakan bea 25% pada sebagian besar impor setelah kuota terpenuhi. Mekanisme itu akan berakhir pada Juni dan UE tengah menyiapkan regulasi permanen sebagai penggantinya.

Inggris sebelumnya mengklaim bahwa kepergiannya dari UE memungkinkannya mendapatkan tarif baja yang lebih baik dari AS, yakni 25%, karena tidak lagi terikat kebijakan perdagangan blok tersebut. Namun, Inggris juga kehilangan perlindungan dagang dari Eropa dan menjadi rentan terhadap perubahan aturan safeguard UE.

Penilaian pemerintah Inggris menunjukkan bahwa aturan baru UE akan memberi dampak signifikan terhadap sisa kecil produksi baja domestik negara tersebut, yang pernah menjadi pelopor industri baja pada abad ke-19.

Eropa merupakan pasar krusial bagi sektor strategis tersebut, dengan lebih dari tiga perempat ekspor baja jadi Inggris tahun lalu dikirim ke UE.

“Ini mungkin krisis terbesar yang pernah dihadapi industri baja Inggris. Pemerintah harus berupaya keras memanfaatkan hubungan dagang kita dengan Uni Eropa untuk mengamankan kuota khusus bagi Inggris atau potensi kehancuran tidak dapat dihindari," ujar Direktur Jenderal UK Steel Gareth Stace pada Oktober lalu.