Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras yang terus merangkak naik dalam lima bulan terakhir mendorong pemerintah mencari instrumen baru untuk meredam gejolak pasar. Salah satu opsi yang kini mengemuka adalah pembentukan program Beraskita Premium, skema yang diusulkan Perum Bulog untuk menstabilkan harga beras premium yang belakangan menjadi sumber tekanan utama.

Usulan tersebut muncul ketika harga beras premium terus bergerak naik, sementara harga beras medium relatif lebih terkendali berkat intervensi pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan program Beraskita Premium masih dalam tahap pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, program ini dirancang sebagai pelengkap SPHP yang selama ini hanya menyasar segmen beras medium.

“Kami mengusulkan untuk membuat Beraskita Premium. Jadi kan beras premium kan lagi agak naik, supaya menstabilisasi beras premium, Beraskita Premium harus ada,” kata Rizal saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas perkembangan harga komoditas pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Rizal menilai kondisi pasokan dan harga beras medium saat ini masih relatif aman. Sebaliknya, kenaikan harga justru lebih banyak terjadi pada beras premium sehingga diperlukan instrumen khusus untuk mengendalikan pergerakannya.

“Beras kita mediumnya kan aman dan stabil, tinggal beras premium yang agak meningkat. Tadi saya memberikan saran di rapat dibuatkan program Beraskita Premium, seperti beras SPHP. SPHP yang sekarang kan beras medium tuh, nah nanti harapannya nanti Beraskita Premium,” ujarnya.

Dalam usulan awal, Bulog mengajukan harga Beraskita Premium sebesar Rp14.900 per kilogram atau setara dengan harga beras SPHP. Namun, skema tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah.

"Saya baru mengajukan saran, belum di-approve. Harapannya bisa di-approve sehingga untuk menstabilkan harga-harga semua,” imbuhnya.

Bulog berharap program tersebut dapat segera direalisasikan agar gejolak harga beras premium tidak semakin meluas.

"As soon as possible, biar masyarakat biar tenang, jangan sampai ribut seperti ini,” lanjutnya.

Harga Beras Belum Mereda

Usulan Bulog muncul di tengah tren kenaikan harga beras yang masih berlangsung.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2026 mencapai Rp13.765 per kilogram. Angka tersebut naik 0,58% dibandingkan April 2026 dan meningkat 8,10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan kenaikan terjadi pada seluruh kelompok kualitas beras.

"Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% secara month-to-month dan naik 12,81% secara year-on-year. Sementara untuk beras medium naik 0,79% secara month-to-month atau naik 6,57% secara year-on-year,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (2/6/2026).

Tekanan harga juga terlihat di tingkat grosir dan eceran. BPS mencatat harga beras grosir naik dari Rp14.476 per kilogram pada April menjadi Rp14.574 per kilogram pada Mei 2026. Secara tahunan, kenaikannya mencapai 6,11%.

Sementara itu, harga beras eceran mencapai rata-rata Rp15.358 per kilogram pada Mei 2026, naik 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya dan meningkat 4,55% secara tahunan.

Kenaikan harga tersebut membuat beras menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi pada Mei 2026, bersama cabai merah, minyak goreng, bawang merah, dan tomat.

Di luar usulan intervensi harga, kalangan petani menilai persoalan utama tidak semata-mata terletak pada ketersediaan beras, melainkan pada distribusinya.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai fenomena kenaikan harga beras saat ini terbilang janggal karena terjadi ketika pemerintah menyatakan stok beras nasional dalam posisi surplus.

"Menurut kami, sekarang ini memang terjadi sebuah fenomena yang aneh ya, di tengah pemerintah menyampaikan bahwasannya terhadap surplus beras, tapi harga beras mahal, naik dan kenaikannya ini sangat signifikan ya, katakanlah di tahun ini. Jadi, ya pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan untuk itu," kata Henry saat dihubungi Bisnis, Rabu (17/6/2026).

SPI tidak mempersoalkan jika Bulog menjalankan program Beraskita Premium sebagai pelengkap SPHP. Namun, menurut Henry, pemerintah tetap perlu mengidentifikasi penyebab utama kenaikan harga yang terjadi.

Dia menilai akar masalah berada pada belum optimalnya penguasaan rantai distribusi beras oleh Bulog. Karena itu, Bulog didorong memperluas jaringan penyaluran melalui koperasi.

“Menurut kami, Bulog harus membuka lagi penyaluran beras-beras ini melalui koperasi-koperasi petani, koperasi-koperasi konsumen, selain dari koperasi misalnya Desa Merah Putih yang ada sekarang,” ucapnya.

Menurut Henry, apabila stok beras nasional memang surplus, maka lonjakan harga yang terjadi saat ini kemungkinan besar berkaitan dengan persoalan distribusi dan penguasaan pasar.

Dia juga menyoroti pasokan beras premium yang masih banyak dikuasai perusahaan swasta, meskipun Bulog telah menyerap gabah dalam jumlah besar. Karena itu, Bulog dinilai perlu memperluas intervensi pasar tidak hanya pada beras medium, tetapi juga beras premium.

Selain memperkuat distribusi, SPI mengusulkan perubahan pola pengadaan gabah. Menurut Henry, Bulog tidak seharusnya membeli seluruh gabah dengan satu standar kualitas apabila nantinya beras yang dijual dibedakan menjadi kategori medium dan premium.

Di sisi lain, dia menilai usulan harga Beraskita Premium sebesar Rp14.900 per kilogram perlu dikaji lebih lanjut. Menurutnya, harga beras premium seharusnya mencerminkan kualitas gabah yang digunakan sekaligus memberikan insentif yang lebih baik bagi petani.

Meski demikian, Henry mengingatkan bahwa keberhasilan program apa pun pada akhirnya tetap bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan distribusi.

Tanpa pembenahan rantai pasok, program baru seperti Beraskita Premium dinilai belum tentu mampu menahan laju kenaikan harga beras yang saat ini masih terjadi di pasar.

Distribusi dan Biaya Produksi Jadi Sorotan

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai usulan program Beraskita Premium lebih tepat diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar dibandingkan sebagai bentuk perlindungan langsung bagi kelompok masyarakat rentan.

Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian menilai program tersebut menyasar segmen konsumen yang relatif memiliki kemampuan menyerap kenaikan harga sehingga efektivitasnya lebih besar dalam meredam gejolak harga secara umum.

“Mungkin lebih efisien kalau pemerintah lebih fokus memperkuat SPHP untuk beras medium plus program targeted seperti voucher atau cash transfer buat kelas menengah bawah, sementara di segmen premium biarkan mekanisme pasar bekerja lebih banyak dengan intervensi yang lebih proporsional,” kata Eliza kepada Bisnis.

Di sisi lain, Core memandang lonjakan harga beras premium lebih banyak dipicu oleh kenaikan biaya produksi dan distribusi dibandingkan persoalan permintaan.

Eliza menjelaskan kenaikan harga beras premium di tingkat penggilingan menjadi yang tertinggi dibandingkan beras medium. Menurutnya, kenaikan tersebut dipicu oleh terbatasnya pasokan gabah karena musim panen raya gadu belum dimulai. Kondisi itu membuat harga gabah tetap tinggi sehingga biaya produksi beras premium ikut meningkat.

“Penyebab naiknya harga premium ini karena dari sisi supply gabah itu kita belum masuk ke panen raya gadu [panen raya kedua], jadinya supply-nya terbatas dan harganya relatif tinggi di atas Rp6.500. Penggilingan besar membeli gabah sudah dengan harga mahal sehingga berpengaruh terhadap biaya produksi beras premium,” terangnya.

Di samping itu, kenaikan harga beras premium juga dipengaruhi oleh meningkatnya biaya distribusi akibat kenaikan harga energi, bahan kemasan plastik, serta biaya logistik yang terdampak kondisi geopolitik global. “Jadi ini penyebab utama kenaikan harga beras premium ini lebih ke faktor cost-push dan struktural, biaya logistik kita yang belum efisien dan biaya produksi beras yang belum efisien,” imbuhnya.

Eliza menambahkan beras juga masih menjadi salah satu penyumbang utama inflasi pangan. Meski porsi beras premium dalam konsumsi nasional lebih kecil dibandingkan beras medium, kenaikan harganya tetap dirasakan kelompok masyarakat kelas menengah.

“Buat kelas menengah kenaikan ini tetap terasa karena banyak dari mereka masih mengonsumsi beras premium karena ingin mendapatkan kualitas yang baik. Tapi untuk menengah atas kenaikan ini enggak begitu terdampak karena daya beli mereka tinggi,” ujarnya.

Tak hanya itu, kenaikan harga beras premium juga menimbulkan efek psikologis terhadap masyarakat karena dapat meningkatkan ekspektasi inflasi dan memengaruhi perilaku konsumsi secara lebih luas.

Meski secara statistik kontribusinya terhadap inflasi relatif kecil, secara riil kenaikan harga tersebut tetap dirasakan oleh kelompok masyarakat yang mengonsumsi beras premium dan berpotensi mengurangi ruang belanja untuk kebutuhan lainnya.

Sementara itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai usulan Beraskita Premium pada dasarnya merupakan upaya Bulog mencari saluran penyaluran baru bagi stok beras pemerintah yang saat ini tersimpan dalam jumlah besar. Menurutnya, Bulog membutuhkan outlet distribusi yang cepat dan berkapasitas besar agar kualitas beras yang dikelola tidak menurun atau bahkan rusak.

“Ini bagian dari bentuk kebingungan Bulog bagaimana memastikan tidak ada beras yang dikelola itu turun mutu bahkan rusak. Makanya perlu outlet baru, segera, dan berjumlah besar. Usulan ini, hemat saya, sebatas dengan usulan agar ASN, TNI, dan Polri bisa mendapatkan pembagian beras dari Bulog,” ujar Khudori.

Lebih lanjut, ujar dia, selama ini kebijakan pemerintah masih lebih berfokus pada sisi hulu, yakni menyerap gabah dan beras dalam jumlah besar untuk memenuhi target. Sementara itu, strategi penyaluran cadangan beras yang telah diserap belum memiliki arah yang jelas, baik terkait waktu, volume, maupun sasaran distribusi.

Khudori menyebut hingga kini Bulog hanya mengandalkan dua saluran utama, yakni operasi pasar melalui program SPHP serta bantuan pangan beras, yang realisasinya bergantung pada kondisi pasar dan ketersediaan anggaran.

Meski demikian, Khudori menilai konsep Beraskita Premium bukanlah hal baru. Menurutnya, sejak lama pemerintah telah didorong agar cadangan beras pemerintah (CBP) terdiri atas beras multikualitas, termasuk premium.

“Sejak puluhan tahun lalu sudah disarankan agar CBP itu diisi beras multi kualitas, medium dan premium. Disarankan premium lebih banyak,” ucapnya.

Dia memandang hal itu sejalan dengan pergeseran preferensi konsumen yang kini semakin mengutamakan beras premium. Selain memiliki kualitas lebih baik, beras premium juga memiliki daya simpan lebih lama dan lebih mudah diterima pasar sehingga lebih efektif sebagai instrumen intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga.

Di sisi lain, Khudori menyoroti tren kenaikan harga beras yang terus terjadi di seluruh rantai pasok, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran. Menurutnya, kenaikan harga tersebut telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut sejak awal 2026, bahkan ketika Indonesia memasuki periode panen raya pada Februari–Mei yang biasanya diikuti penurunan harga.

Meski kenaikan harga setiap bulan relatif kecil, akumulasinya menjadi cukup signifikan. Khudori juga mengingatkan selama lima bulan terakhir beras tidak pernah absen menjadi salah satu penyumbang inflasi, sehingga kenaikan harga komoditas pangan pokok tersebut perlu mendapat perhatian serius.

Menurut dia, di tengah pelemahan daya beli dan pendapatan yang stagnan, lonjakan harga beras paling membebani kelompok miskin, rentan miskin, serta masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

“Beras adalah komoditas tunggal yang paling banyak menyedot belanja rumah tangga,” tandasnya.

IDXChannel - Pemerintah menjamin harga beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan tetap stabil, meskipun nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD) saat ini tengah menunjukkan penguatan.

Direktur SPHP Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono mengimbau masyarakat tidak merasa panik terhadap fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar AS.

Sebab, meski perubahan nilai tukar mata uang asing berpotensi memengaruhi berbagai sektor termasuk pangan, namun untuk komoditas beras SPHP, harga jual kepada masyarakat dipastikan tidak mengalami gejolak.

“Dengan perubahan kurs dolar memang bisa berpengaruh ke berbagai hal, termasuk sektor pangan. Tapi untuk beras SPHP, karena ini program pemerintah, sampai hari ini dipastikan tidak ada perubahan, termasuk harga penjualannya,” ujar Maino dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (27/5/2026).

Pemerintah juga memberikan jaminan kualitas beras SPHP akan tetap terjaga di level yang semestinya. Pemerintah bersama Perum Bulog berkomitmen penuh untuk terus mengawasi mutu beras agar para konsumen tetap bisa mendapatkan beras dengan kualitas medium namun tetap dengan harga yang sangat terjangkau.

Maino menyatakan soal publik tidak perlu merasa cemas karena spesifikasi maupun standar mutu beras SPHP tidak akan mengalami pengurangan sama sekali. “Beras SPHP tetap sama, kualitasnya medium dan tidak ada yang dikurangi,” kata dia.

Hingga saat ini, pemerintah masih menerapkan skema harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP yang disesuaikan dengan zonasi wilayah distribusi di seluruh Indonesia. Untuk daerah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga beras tersebut dipatok pada angka Rp12.500 per kilogram (kg).

Sementara itu, untuk wilayah Sumatera (di luar Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan, harga maksimal yang ditetapkan adalah sebesar Rp13.100 per kg. Adapun bagi wilayah Maluku dan Papua, harga eceran tertinggi untuk beras SPHP dipatok pada harga maksimal Rp13.500 per kg.

Seturut mendukung kelancaran program ini sepanjang tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran yang mencapai Rp4,97 triliun. Alokasi dana yang sangat besar tersebut setara dengan subsidi untuk penjualan sekitar 828 ribu ton beras kepada masyarakat, sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan program SPHP 2025 yang diperpanjang sejak awal tahun ini.

Pemerintah juga memberlakukan penyesuaian terkait aturan batasan pembelian beras SPHP di level konsumen akhir. Saat ini, setiap warga diberikan izin untuk membeli hingga lima kemasan ukuran 5 kg atau dengan total maksimal seberat 25 kg.

Di samping itu, tersedia pula pilihan kemasan ukuran 2 kg dengan ketentuan batas pembelian maksimal sebanyak dua kemasan saja. Perlu diingat, beras bersubsidi ini dilarang keras untuk diperjualbelikan kembali oleh pihak mana pun karena mengandung komponen subsidi negara yang ditujukan bagi konsumen langsung.

Langkah penyesuaian batas pembelian hingga 25 kg ini diambil secara sengaja untuk mengakomodasi kebutuhan para pelaku usaha mikro dan kecil, seperti pedagang nasi goreng, warung nasi uduk, hingga warung makan sederhana yang sebelumnya merasa kesulitan akibat pembatasan jumlah pembelian yang terlalu ketat.

“Sekarang dibuka ruang sampai maksimal lima kemasan atau 25 kg agar kebutuhan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil, bisa terpenuhi,” ujar Maino.

Tidak hanya di tingkat konsumen, pemerintah juga memperluas batasan transaksi pembelian bagi para mitra Bulog, yang semula maksimal hanya 2 ton, kini ditingkatkan menjadi hingga 5 ton pada tahun 2026.

Kebijakan perluasan limit ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan stok pangan di lapangan, sehingga proses distribusi beras ke masyarakat tetap lancar selaras dengan kebutuhan.

Dia menambahkan, kepastian mengenai stabilitas harga ini merupakan bagian dari langkah strategis otoritas dalam menjaga daya beli masyarakat luas di bawah instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Setelah sempat berhasil mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah kini mengambil langkah serupa untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya beras SPHP, agar tetap berada dalam jangkauan rakyat.

(Dhera Arizona)

Jakarta: Pemerintah memastikan harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap stabil meski nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) mengalami penguatan.

Untuk itu, masyarakat diminta tidak khawatir karena fluktuasi kurs rupiah dipastikan tidak memengaruhi harga jual beras program pemerintah tersebut.

Kepastian ini menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga daya beli masyarakat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah kini memastikan stabilitas harga pangan pokok, khususnya beras SPHP, tetap terjaga.

Direktur SPHP Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, menegaskan bahwa perubahan nilai tukar memang dapat berdampak pada sejumlah sektor, termasuk pangan. Namun, untuk beras SPHP, pemerintah memastikan harga jual kepada masyarakat tidak mengalami perubahan.

“Dengan perubahan kurs dolar memang bisa berpengaruh ke berbagai hal, termasuk sektor pangan. Tapi untuk beras SPHP, karena ini program pemerintah, sampai hari ini dipastikan tidak ada perubahan, termasuk harga penjualannya,” ujar Maino di Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.

Selain harga, kualitas beras SPHP juga dipastikan tetap terjaga. Pemerintah bersama Perum Bulog terus menjaga mutu beras agar masyarakat tetap memperoleh beras berkualitas medium dengan harga terjangkau.

Maino menyampaikan masyarakat tidak perlu cemas karena kualitas maupun spesifikasi beras SPHP tidak mengalami pengurangan. “Beras SPHP tetap sama, kualitasnya medium dan tidak ada yang dikurangi,” katanya.

Saat ini, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi beras SPHP berbeda sesuai wilayah distribusi. Untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga ditetapkan Rp12.500 per kilogram.

Sementara di wilayah Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan, harga maksimal sebesar Rp13.100 per kilogram. Adapun untuk wilayah Maluku dan Papua, harga beras SPHP dipatok maksimal Rp13.500 per kilogram.

Pada 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,97 triliun guna mendukung pelaksanaan program SPHP. Anggaran tersebut setara subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton beras untuk masyarakat dan menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan program yang telah berjalan sejak awal tahun sebagai perpanjangan SPHP 2025.

Pemerintah juga melakukan penyesuaian aturan pembelian beras SPHP di tingkat konsumen. Masyarakat kini dapat membeli hingga lima kemasan ukuran 5 kilogram atau maksimal 25 kilogram.

Selain itu, tersedia pula kemasan 2 kilogram dengan pembelian maksimal dua kemasan. Beras bersubsidi tersebut tidak diperkenankan untuk dijual kembali karena mengandung unsur subsidi negara.

Penyesuaian batas pembelian dilakukan untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil, seperti pedagang nasi goreng, nasi uduk, hingga warung makan yang sebelumnya dinilai kesulitan memenuhi kebutuhan jika pembelian dibatasi terlalu sedikit.

“Sekarang dibuka ruang sampai maksimal lima kemasan atau 25 kilogram agar kebutuhan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil, bisa terpenuhi,” kata Maino.

Selain itu, pemerintah juga memperluas batas transaksi pembelian bagi mitra Bulog dari sebelumnya maksimal 2 ton menjadi hingga 5 ton pada 2026.

Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan stok di lapangan sehingga distribusi beras tetap lancar dan pasokan bagi masyarakat terus terjaga.

(ANN)

Di Lingga baru terdapat satu gudang Bulog di Daik. Jarak antara Daik dan Dabok, sekitar satu jam perjalanan laut

Tanjungpinang (ANTARA) - Perum Bulog terus berupaya memperluas pendistribusian program stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) beras medium di pulau tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui penambahan gudang Bulog mulai 2026.

Program pembangunan gudang baru ini merupakan bagian dari peran Bulog mengawal swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di daerah perbatasan, seperti Kepri.

"Khusus di Kepri, tahun ini akan dibangun infrastruktur pasca panen, berupa gudang Bulog di lima titik yang menyasar pulau 3T, seperti Natuna, Anambas, dan Lingga," kata Kepala Bulog Cabang Tanjungpinang Arief Alhadihaq dihubungi Sabtu.

Arief memerinci di Kabupaten Natuna, akan ada penambahan tiga gudang baru Bulog, yaitu di Pulau Laut, Midai dan Serasan, dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton beras.

Saat ini, katanya, sudah terdapat dua gudang Bulog di Natuna, tersebar di Ranai dan Sedanau, dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton beras. Total ke depan, akan ada lima gudang Bulog di gerbang utara NKRI tersebut.

Kemudian, di Kabupaten Kepulauan Anambas akan dibangun satu gudang Bulog lagi di Pulau Jemaja, dengan kapasitas 1.000 ton beras. Kawasan ini baru memiliki satu gudang Bulog di Tarempa dengan kapasitas 1.000 ton.

Berikutnya, penambahan satu gudang Bulog di Kabupaten Lingga yang dipusatkan di Pulau Dabok, dengan kapasitas 1.000 ton. Untuk di Lingga, realisasi pembangunannya dimulai 2027.

"Di Lingga baru terdapat satu gudang Bulog di Daik. Jarak antara Daik dan Dabok, sekitar satu jam perjalanan laut," ungkap Arief.

Sedangkan untuk kawasan lainnya di Kepri, meliputi Kota Batam, Pulau Bintan (Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan), masing-masing sudah memiliki satu gudang Bulog dengan kapasitas 2.000 sampai 3.500 ton, dan dianggap sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan beras SPHP masyarakat di tiga kabupaten/kota tersebut.

Sementara, khusus di Kabupaten Karimun masih menyewa satu gudang untuk menyimpan beras SPHP, dengan kapasitas 800 ton. Dalam waktu dekat pemerintah pusat akan membangun gudang Bulog permanen di kawasan itu, berkapasitas 2.000 ton beras.

Lanjut Arief menyampaikan penambahan gudang Bulog di kawasan 3T di Kepri, merupakan usulan masyarakat bersama pemerintah daerah setempat, yang kemudian dikaji sekaligus disetujui oleh Bulog bersama Pemerintah Pusat.

Pembangunan gudang Bulog itu akan didanai pusat melalui APBN, sedangkan pemerintah kabupaten/kota hanya perlu menyiapkan hibah lahan.

Bulog tidak hanya membangun pergudangan, tetapi juga komplek yang dilengkapi kantor, rumah dinas, musola, dan buruh.

"Kita akan menempatkan SDM Bulog di pulau 3T," ungkapnya.

Arief menambahkan alasan pembangunan lima gudang baru Bulog di wilayah Kepri, karena kondisi geografis antarpulau memiliki jarak rentang kendali yang jauh, dengan tantangan jalur distribusi laut serta anomali cuaca yang tak menentu. Sebagai contoh, jarak antara pusat ibukota Natuna di Ranai dengan Pulau Laut, memakan waktu sekitar enam jam perjalanan menggunakan kapal laut.

Penambahan gudang baru Bulog di pulau 3T bertujuan meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui distribusi pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog, serta mampu menjangkau masyarakat dengan beras medium berharga murah dan berkualitas baik.

"Ke depan dengan adanya gudang Bulog seperti di Pulau Laut, harga beras tetap sesuai HET. Kita juga bisa memasok beras sejak jauh-jauh hari guna mengantisipasi musim angin utara dengan gelombang tinggi mencapai empat meter," ucap Arief.

Pewarta: Ogen
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG— Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Kantor Wilayah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung memastikan ketersediaan beras menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) tetap aman.

Pimpinan Wilayah Bulog Sumatra Selatan dan Bangka Belitung, Mersi Windrayani, mengatakan stok beras di seluruh gudang Bulog saat ini mencapai 94.000 ton.

“Artinya, untuk menghadapi Natal maupun Tahun Baru stok sangat aman. Hingga kini Bulog Sumsel-Babel juga masih melakukan penyerapan dari sejumlah daerah,” ujarnya, dikutip Selasa (4/11/2025).

Menurut Mersi, beberapa wilayah yang masih berada pada masa panen antara lain Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Banyuasin. Namun, apabila terdapat daerah lain yang membutuhkan penyerapan produksi beras, pihaknya mengaku siap menyerap dengan harga ketetapan Rp6.500 per kilogram.

Sementara itu, untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), pihaknya telah menggelontorkan sebanyak 16.000 ton beras. Jumlah itu disalurkan baik melalui kegiatan gerakan pasar murah maupun operasi pasar bekerja sama dengan OPD terkait.

“Kita juga mobile ke daerah-daerah tertentu, sehingga masyarakat dengan mudah dapat beras [SPHP] ini,” imbuhnya.

Mersi menambahkan, pasokan beras yang berada di gudang Bulog juga akan disalurkan untuk program bantuan pangan periode Oktober dan November. Hal itu menyusul setelah sebelumnya juga telah digelontorkan pada Juni dan Juli dengan alokasi 20 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM).

“Iya, untuk bantuan pangan memang sudah ada instruksi penyaluran Oktober dan November. Tapi untuk sekarang [realisasi] kita belum ya, mungkin dalam waktu dekat,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia belum dapat memastikan jumlah penyaluran yang akan dilakukan pada dua bulan tersebut. Akan tetapi dia menyebut angkanya tidak akan jauh berbeda dari sebelumnya.

“Ada perubahan sedikit, tetapi tidak terlalu signifikan,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan)/ Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman memastikan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan terus digulirkan di seluruh Indonesia, termasuk saat musim panen raya berlangsung.

Menurut Amran, program SPHP terbukti efektif menjaga kestabilan harga beras di pasar sekaligus menekan inflasi pangan. Hasilnya juga terlihat dari data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencatat beras kembali menjadi salah satu komoditas peredam inflasi nasional pada Oktober 2025.

Berdasarkan paparan BPS, tingkat inflasi nasional pada Oktober 2025 tercatat sebesar 0,27% secara bulanan, di mana beras justru memberikan andil deflasi sebesar -0,08%. BPS mencatat, tren ini menunjukkan keberhasilan dari upaya stabilisasi harga beras dengan menggelontorkan beras SPHP ke konsumen.

"Alhamdulillah, berhasil. Karena tadi turun dan bahkan beras deflasi, kan? Tujuan kita adalah menurunkan harga supaya masyarakat bahagia," ujar Amran saat konferensi pers di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (BRMP Mektan) Tangerang, Banten, Senin (3/11/2025).

Meski demikian, Amran menegaskan dirinya belum puas dengan capaian tersebut. Pemerintah kini telah membentuk Satgas Pengendalian Harga Beras, untuk mengawal harga hingga tingkat kabupaten, dan memastikan penurunan harga beras berlangsung merata di seluruh daerah.

"Kami buat Satgas Pengendalian Harga Beras, kita kawal per kabupaten. Kami bentuk tim pengawal tiap kabupaten untuk mengawal harga komoditas pangan khususnya beras. Kami bentuk dari Bapanas tandem dengan Bulog. Saat ini masih ada 51 daerah yang harganya di atas HET. Kami minta kawal 51 kabupaten itu," ungkapnya.

Guyuran SPHP Tak Akan Berhenti

Amran menegaskan, operasi pasar SPHP tidak akan dihentikan, berbeda dengan pola lama yang biasanya berhenti ketika harga sudah turun di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), dan saat memasuki musim panen raya.

"Terus digulirkan. Nggak pernah terhenti. Kalau dulu, operasi pasar saat harga sudah di bawah HET semua berhenti. Sekarang nggak. Setiap saat, setiap saat di seluruh Indonesia," tegas Amran.

Ketika disinggung soal keberlanjutan SPHP saat musim panen, Amran menegaskan program tersebut tetap berjalan, namun dengan strategi penyaluran yang lebih terarah.

"Caranya, SPHP nanti, strategi saya, kami kalau nanti musim panen, bulan 3 (Maret), 4 (April), 5 (Mei), itu SPHP disalurkan ke daerah-daerah pegunungan yang bukan produsen padi," jelasnya.

Dengan cara itu, menurut Amran, penyaluran SPHP tidak mengganggu harga gabah di daerah sentra produksi, namun tetap menjaga keterjangkauan harga beras di wilayah non produsen.

"Cantik kan idenya? Akan tetap digulirkan, cuma untuk fokuskan. Cantik kan? Bagus kan?" ujar Amran.

Amran memastikan, selama ia memimpin Bapanas, SPHP akan terus berjalan tanpa henti sebagai instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras nasional.

"Terus. Terus selama kami masih di Bapanas," tegasnya.

Foto: Warga membeli beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Warga membeli beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/National Food Agency/NFA) Andi Amran Sulaiman memastikan operasi pasar akan terus digencarkan hingga Februari 2026. Langkah ini menjadi bentuk intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga beras, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Amran menyampaikan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHP) yang dijalankan melalui Perum Bulog masih memiliki alokasi lebih dari satu juta ton hingga akhir tahun. Dengan demikian, kegiatan operasi pasar dapat berlanjut tanpa gangguan pasokan sampai awal tahun depan.

“Bapak Presiden perintahkan operasi pasar terus-menerus. Alokasi stok kita masih ada satu juta lebih untuk SPHP beras. Ini operasi pasar sampai Januari, Februari 2026. Yang penting, sekarang kita operasi pasar terus,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, dikutip Selasa (21/10/2025).

Berdasarkan laporan realisasi penjualan SPHP per 19 Oktober 2025, dari total target 1,5 juta ton sepanjang tahun, sekitar 492,9 ribu ton telah tersalurkan ke masyarakat. Beras SPHP dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium untuk menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen.

Distribusi beras SPHP dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk pasar tradisional dan ritel modern. Penyaluran melalui pasar tradisional tercatat sebanyak 51,8 ribu ton, sedangkan melalui ritel modern mencapai 17,3 ribu ton.

Amran menegaskan, kebijakan HET dirancang agar keseimbangan harga antara petani dan konsumen tetap terjaga. Pemerintah juga menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen dan Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen sebagai panduan perdagangan pangan.

“Harga eceran tertinggi itu tujuannya menjaga petani untung, konsumen juga tersenyum. Dua-duanya harus seimbang,” kata tokoh yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian tersebut.

Selain melalui SPHP beras, pemerintah juga memperluas intervensi harga pangan lewat program Gerakan Pangan Murah (GPM). Sepanjang Januari hingga 17 Oktober 2025, pelaksanaan GPM tercatat mencapai 10.212 kali di 37 provinsi dan 375 kabupaten/kota.

Program ini menjadi instrumen utama stabilisasi harga pangan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta asosiasi petani dan pelaku usaha pangan. GPM juga dirancang untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan pokok berkualitas dengan harga terjangkau.

Pada 2024, pelaksanaan GPM mencapai 9.547 kali. Angka itu meningkat signifikan pada 2025 dengan tambahan 665 kegiatan hingga pertengahan Oktober. Jika dibandingkan dengan 2022 yang hanya terlaksana 442 kali dan 2023 sebanyak 1.626 kali, maka lonjakan pelaksanaan GPM menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga inflasi pangan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan sepanjang tahun berjalan 2025 berada di 3,32 persen. Angka ini masih dalam kisaran target inflasi volatile food antara 3–5 persen sebagaimana ditetapkan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kantor Kemenko Perekonomian pada 31 Januari 2025.

Capaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan inflasi tahun berjalan pada 2022 dan 2023 yang masing-masing mencapai 5,61 persen dan 6,73 persen. Sedangkan pada 2024, inflasi pangan tercatat hanya 0,12 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog melaporkan penyaluran beras dalam program Stabilitasai Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah menembus lebih dari 500.000 ton per hari ini, Kamis (16/10/2025).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan pihaknya terus bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyalurkan beras SPHP di seluruh wilayah Indonesia.

“Beras SPHP yang sampai dengan hari ini sudah tembus lebih dari 500.000 ton. Per hari kami jual SPHP ke pasar sekitar 5.000 hingga 6.000 ton per hari. Alhamdulillah ini berkat sinergi dari seluruh stakeholder,” ujarnya dalam acara Agri Food Summit 2025 di Menara Bank Mega, Kamis (16/10/2025).

Peningkatan penyaluran tersebut terus terjadi. Per 13 Oktober 2025, Perum Bulog telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 492.500 ton.

Penyaluran yang dilakukan pun tidak terbatas hanya melalui pasar. Rizal mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya memiliki tujuh sarana penyaluran beras murah dari Perum Bulog.

Mulai dari pengecer di pasar, Koperasi Desa Merah Putih, TNI/Polri, retail modern, Rumah Pangan Kita (RPK), PT Pupuk Indonesia, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

“Teman-teman TNI/Polri sampai jualan di pasar-pasar ataupun di tempat-tempat keramaian. Seperti kalau teman-teman lari di car free day setiap minggu itu di HI itu pasti ada yang jualan. Sampai seperti itu kami lakukan,” tambah Rizal.

Sebelumnya, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menyampaikan kinerja positif program SPHP diikuti dengan tren penurunan harga beras di berbagai daerah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke II Oktober 2025 tercatat penurunan harga beras di 190 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Rata-rata penyaluran SPHP mencapai 40.000—50.000 ton per bulan, dengan porsi distribusi terbesar di pasar tradisional (60%), ritel modern (20%), serta program intervensi langsung dan penyaluran khusus (20%).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Perum Bulog untuk menghadirkan beras SPHP di lebih banyak titik penjualan agar mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di kawasan urban.

Perum Bulog juga terus memastikan bahwa kualitas beras SPHP selalu dalam kondisi baik. Proses penyimpanan dilakukan dengan sistem rotasi stok dan reprocessing guna menjaga mutu.

“Setiap butir beras SPHP yang sampai ke tangan masyarakat sudah melalui pengecekan kualitas secara rutin. Kami juga terus memperbaiki sistem logistik agar rantai pasok lebih efisien,” jelas Suyamto.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Tekanan inflasi Kalimantan Timur (Kaltim) pada kuartal III/2025 diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

Lonjakan ini terutama dipicu oleh sejumlah faktor struktural yang bersifat musiman maupun kebijakan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menyatakan proyeksi kenaikan inflasi tersebut tidak lepas dari dinamika ekonomi regional yang kompleks.

"Laju inflasi yang lebih tinggi terutama disebabkan oleh periode pembayaran biaya sekolah mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, berakhirnya diskon tarif angkutan udara pada bulan Agustus serta penyesuaian harga BBM di bulan Juli turut mendorong tekanan inflasi di triwulan III," kata Budi Widihartanto dalam keterangan resmi, Senin (13/10/2025).

Budi menambahkan, periode pembayaran biaya pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi menjadi katalis utama kenaikan inflasi.

Fenomena tahunan ini secara konsisten memberikan kontribusi terhadap tekanan harga di sektor jasa pendidikan.

Kemudian, berakhirnya program diskon tarif angkutan udara pada Agustus 2025 turut menambah beban inflasi sektor transportasi.

Tak hanya itu, penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberlakukan pada Juli 2025 ikut mendorong laju inflasi secara keseluruhan.

Budi menyebutkan ketiga faktor tersebut membentuk kombinasi yang cukup kuat dalam menekan daya beli masyarakat.

Kendati demikian, terdapat sejumlah faktor penyeimbang yang berpotensi meredam laju inflasi.

Dia mengungkapkan bahwa penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang masif sejak Agustus 2025 diharapkan dapat menahan lonjakan harga beras.

Selain itu, masa panen bawang merah yang diproyeksikan berlangsung pada periode yang sama diprediksi akan menurunkan harga komoditas hortikultura strategis tersebut.

Pada Juli 2025, inflasi Provinsi Kalimantan Timur tercatat mengalami perlambatan secara tahunan maupun bulanan dibandingkan posisi bulan sebelumnya.

Inflasi tahunan mencapai 2,08% (year on year/yoy), atau meningkat dari 1,62% (yoy) pada Juni 2025.

Sementara itu, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,06% (month to month), atau naik signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mengalami deflasi 0,38% (mtm).

Meski proyeksi inflasi kuartal III/2025 masih berada dalam rentang target, berbagai risiko penurunan (downside risk) perlu diwaspadai, khususnya dari sisi pasokan.

Budi menjelaskan, curah hujan tinggi yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Agustus hingga September 2025 berpotensi memengaruhi produksi pertanian, terutama komoditas hortikultura yang sensitif terhadap perubahan cuaca.

"BMKG memproyeksikan bahwa pada September 2025, sebagian besar wilayah Kalimantan Timur akan mengalami curah hujan dengan intensitas menengah hingga tinggi (200-500 mm per bulan). Kondisi ini berpotensi memicu banjir dengan intensitas rendah hingga menengah di beberapa lokasi," ujar dia.

Budi menyampaikan bahwa fenomena iklim global turut memberikan dampak signifikan.

Anomali suhu permukaan laut (Sea Surface Temperature/SST) di wilayah Nino3.4 menunjukkan indeks sebesar -0,20, sementara Indian Ocean Dipole (IOD) berada pada kategori netral dengan indeks -0,50.

Adapun dia menuturkan fase netral IOD diprediksi akan bertahan hingga semester kedua 2025, yang berimplikasi pada pola curah hujan di kawasan Indonesia Timur.