Bisnis.com, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Bali mencapai 3,27% (yoy) atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,71 pada Juni 2025 menjadi 113,30 pada Juni 2026.

Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan inflasi tahunan (yoy) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh meningkatnya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 4,03%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,28% kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,43%.

Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,40%, kelompok kesehatan sebesar 1,54%, kelompok transportasi sebesar 5,87%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,56%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,43%, kelompok pendidikan sebesar 3,09%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,97%.

Pada Juni 2026, seluruh kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,28%, kelompok pakaiandan alas kaki sebesar 0,06%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,33%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06%, kelompok kesehatan sebesar 0,04%, kelompok transportasi sebesar 0,63%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,08%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01%, kelompok pendidikan sebesar 0,21%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,29%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,28%.

"Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi padaJuni 2026 antara lain bensin, bawang merah, cabai rawit, beras, emas perhiasan, minyak goreng, sigaret putih mesin (SPM), pemeliharaan, biaya Sekolah Menengah Atas (SMA), sewa rumah, angkutan udara, cabai merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, kue basah, tarif air minum PAM, pepes, tarif parkir, dan nasi dengan lauk." Jelas Hendrayana, Rabu (1/7/2026).

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain tomat, sawi hijau, daging babi, buncis, kacang panjang, sabun cair/cuci piring, ketimun, pembalut wanita, sabun detergen bubuk, buku tulis bergaris, bawang bombay, kelapa, labu siam/jipang, celana pendek pria, sandal karet wanita, pakcoy/pokcoy/bokcoy, dan ayam hidup.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi (mtm) pada Juni 2026 antara lain bensin, bawang merah, bawang putih, canang sari, wortel, buncis, daging babi, beras, pisang, minyak goreng, kangkung, Sigaret Putih Mesin (SPM), sewa rumah, mie kering instan, tongkol diawetkan, dan telepon seluler.

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain daging ayam ras, sawi hijau, cabai rawit, angkutan udara, telur ayam ras, sandal karet wanita, pasta gigi, jagung manis, nangka muda, dan ayam hidup.

Bisnis.com, MAKASSAR — Laju inflasi bulanan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Juni 2026 mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi month-to-month (MtM) pada periode tersebut menyentuh angka 0,36%, naik tajam dibandingkan dengan Mei 2026 yang hanya sebesar 0,09%.

Kepala BPS Provinsi Sulsel Aryanto mengungkapkan bahwa lonjakan tekanan inflasi pada Juni 2026 utamanya dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah bulan.

Sebagaimana diketahui, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM per 10 Juni 2026. Dalam kebijakan tersebut, harga Pertamax melambung hingga Rp3.950 per liter atau setara dengan kenaikan sebesar 32,11% dari harga sebelumnya.

Langkah serupa juga terjadi pada varian Pertamax Green yang terkerek naik sebesar Rp4.100 per liter atau melonjak sekitar 31,78%.

"Komoditas yang memberikan andil paling besar terhadap inflasi bulanan Sulsel pada Juni 2026 adalah bensin, dengan pengaruh mencapai 0,11% terhadap total inflasi regional," ujarnya dalam konferensi pers di Makassar, Rabu (1/7/2026).

Selain bensin, gejolak harga komoditas pangan pokok turut memberikan andil dalam mengerek indeks harga konsumen (IHK) di Sulsel. Komoditas ikan layang dan cabai merah masing-masing menyumbang andil inflasi sebesar 0,05%.

Diikuti oleh komoditas bawang merah dengan andil sebesar 0,04%, serta kelompok produk teknologi berupa telepon seluler yang turut berkontribusi sebesar 0,03%.

Dilihat dari kelompok pengeluaran, sektor transportasi menjadi motor penggerak utama inflasi bulanan di Sulsel pada Juni 2026 dengan andil mencapai 0,17%. Kenaikan tarif di sektor ini sejalan dengan meningkatnya biaya operasional akibat penyesuaian harga BBM.

Kontributor Inflasi Tahunan

Kelompok pengeluaran lain yang ikut menyumbang inflasi adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,05%, diikuti kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04%.

Sementara itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga berkontribusi sebesar 0,03%, disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02%.

Berdasarkan pemantauan BPS di tingkat daerah, Kabupaten Luwu Timur mencatat tingkat inflasi bulanan tertinggi pada Juni 2026, yakni mencapai 0,82% MtM.

Posisi berikutnya secara berurutan ditempati oleh Kota Palopo sebesar 0,45%, Kota Makassar 0,38% MtM, Kabupaten Wajo 0,32%, Kabupaten Bulukumba 0,20%, Watampone 0,18%, Kabupaten Sidrap 0,16%, dan terendah Kota Parepare dengan inflasi sebesar 0,03% MtM.

Sementara itu, secara tahunan BPS Sulsel mencatat inflasi year-on-year (YoY) sebesar 3,56% pada Juni 2026. Komoditas emas perhiasan menjadi motor penggerak paling dominan dengan andil sebesar 0,77%.

Faktor penopang inflasi tahunan lainnya berasal dari komoditas pangan dan energi, antara lain ikan layang dengan andil sebesar 0,14%, tomat sebesar 0,13%, cabai rawit sebesar 0,13%, daging ayam ras sebesar 0,12%, serta dampak lanjutan dari komoditas bensin yang memberikan andil tahunan sebesar 0,12%.

Adapun struktur kelompok pengeluaran yang memberikan andil kumulatif terhadap inflasi YoY Juni 2026 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan porsi mencapai 1,77%.

Selanjutnya, kelompok transportasi menyumbang andil sebesar 0,32%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,15%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08%, serta kelompok kesehatan sebesar 0,02%.

KOMPAS.com – Harga BBM Pertamina Dex menjadi salah satu informasi yang paling banyak dicari masyarakat, setelah PT Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai harga BBM 1 Juli 2026.

Kabar baiknya, Pertamina menurunkan harga tiga produk BBM nonsubsidi, yakni Pertamina Dex, Dexlite, dan Pertamax Turbo.

Sementara itu, harga Pertamax, Pertamax Green 95, serta BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar dipastikan tetap.

Bagi pengguna kendaraan diesel, penurunan ini membuat biaya pengisian bahan bakar menjadi lebih hemat dibandingkan bulan sebelumnya.

Berikut rincian harga bensin hari ini dan harga solar nonsubsidi terbaru yang berlaku mulai 1 Juli 2026.

Harga BBM 1 Juli 2026, Pertamina Dex turun hingga Rp 3.650 per liter

Mengacu pada penyesuaian terbaru, Pertamina memangkas harga tiga jenis BBM nonsubsidi sebagai bagian dari evaluasi berkala yang dilakukan setiap bulan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, aspek fiskal, serta kondisi daya beli masyarakat.

"Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," jelas Kitty dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang menerapkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, daftar harga terbaru adalah:

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Biosolar: Rp 6.800 per liter
• Harga Pertamax (RON 92): Rp 16.250 per liter (tetap)
• Pertamax Green 95: Rp 17.000 per liter (tetap)
• Harga Pertamax Turbo (RON 98): Rp 19.300 per liter, turun dari Rp 20.750
• Dexlite: Rp 19.700 per liter, turun dari Rp 23.000
• Harga BBM Pertamina Dex (CN 53): Rp 21.150 per liter, turun dari Rp 24.800.

Perlu diketahui, harga BBM di setiap daerah tidak selalu sama karena dipengaruhi besaran PBBKB yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing.

Daftar harga Pertamina Dex terbaru di seluruh Indonesia

Berikut harga BBM Pertamina Dex yang berlaku mulai 1 Juli 2026 di berbagai wilayah Indonesia:

• Aceh: Rp 21.650
• Sumatera Utara: Rp 21.650
• Sumatera Barat: Rp 22.100
• Riau: Rp 22.100
• Kepulauan Riau: Rp 22.100
• FTZ Batam: Rp 20.100
• Jambi: Rp 21.650
• Bengkulu: Rp 21.650
• Sumatera Selatan: Rp 21.650
• Bangka Belitung: Rp 21.650
• Lampung: Rp 21.650

• DKI Jakarta: Rp 21.150
• Banten: Rp 21.150
• Jawa Barat: Rp 21.150
• Jawa Tengah: Rp 21.150
• DI Yogyakarta: Rp 21.150
• Jawa Timur: Rp 21.150
• Bali: Rp 21.150
• Nusa Tenggara Barat: Rp 21.150
• Nusa Tenggara Timur: Rp 21.150
• Kalimantan Barat: Rp 21.650
• Kalimantan Tengah: Rp 21.650
• Kalimantan Timur: Rp 21.650
• Kalimantan Selatan: Rp 22.100
• Kalimantan Utara: Rp 22.100

• Sulawesi Utara: Rp 21.650
• Gorontalo: Rp 21.650
• Sulawesi Tengah: Rp 21.650
• Sulawesi Tenggara: Rp 21.650
• Sulawesi Selatan: Rp 21.650
• Sulawesi Barat: Rp 21.650
• Papua Barat: Rp 21.650
• Papua Barat Daya: Rp 21.650

Dengan penyesuaian harga BBM 1 Juli 2026 ini, pengguna kendaraan diesel kini dapat menikmati harga BBM Pertamina Dex yang lebih murah dibandingkan bulan sebelumnya.

Masyarakat juga dapat memantau perubahan harga bensin hari ini, termasuk harga Pertamax dan harga Pertamax Turbo, melalui aplikasi MyPertamina maupun kanal resmi Pertamina agar selalu memperoleh informasi terbaru sebelum mengisi bahan bakar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, SEMARANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 berada di 111,64 poin.

Tingkat inflasi berada di angka 2,92% secara year-on-year (yoy) dengan inflasi bulanan (month-to-month/mtm) di angka 0,31% dan inflasi year-to-date (ytd) sebesar 1,51%.

"10 Kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan 1 kelompok pengeluaran mengalami deflasi (secara bulanan). Inflasi pada Juni 2026 terutama didorong oleh adanya kenaikan harga pada kelompok transportasi," kata Ali Said, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, dalam konferensi pers yang digelar Rabu (1/7/2026) di Kota Semarang.

Ali menyampaikan bahwa secara bulanan, kelompok pengeluaran transportasi memberikan andil inflasi sebesar 0,28% (mtm).

Kenaikan harga pada kelompok pengeluaran tersebut dipicu oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (bbm) jenis Pertamax.

Momentum libur sekolah ikut memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga pada kelompok pengeluaran transportasi, khususnya pada komponen tarif angkutan udara.

"Inflasi juga didorong oleh kenaikan harga bawang merah akibat terbatasnya pasokan di sentra produksi, kenaikan harga bawang putih karena meningkatnya harga di tingkat distributor, serta naiknya harga beras setelah berakhirnya masa panen raya," ujar Ali.

Laju inflasi tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas. Utamanya harga daging ayam ras akibat melimpahnya pasokan di tingkat peternak. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas cabai merah dan cabai rawit seiring meningkatnya pasokan dari sentra produksi.

Ali melanjutkan bahwa secara tahunan, inflasi pada Juni 2026 berada di posisi yang jauh lebih tinggi dibanding Juni 2025 dengan tingkat kenaikan sebesar 2,20%.

Meskipun demikian, Ali menyebut kenaikan itu masih sejalan dengan rentang sasaran inflasi nasional yang dipatok di 2,5±1%.

"Secara year-on-year, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Terutama didorong oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,19% dengan andil sebesar 0,92%" jelas Ali.

Subkelompok pengeluaran makanan dilaporkan mengalami inflasi sebesar 3,27% (yoy), sementara minuman tidak beralkohol naik 1,33% (yoy).

Adapun subkelompok rokok dan tembakau mengalami peningkatan signifikan sebesar 3,72% (yoy). Ali menjelaskan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil inflasi tahunan sebesar 0,92%.

Kelompok pengeluaran transportasi ikut mengalami kenaikan harga hingga 3,62% (yoy). Seluruh subkelompok, yang terdiri dari pembelian kendaraan, pengoperasian peralatan transportasi pribadi, jasa angkutan penumpang, serta jasa pengiriman barang dilaporkan mengalami kenaikan antara 1,55-4,80% (yoy).

Berdasarkan catatan BPS Provinsi Jawa Tengah, tingkat inflasi tahunan pada Juni 2026 menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

Pada 2025, inflasi Juni berada di 2,20% (yoy) sementara pada 2025 angkanya berada di 2,22% (yoy). Berdasarkan kota pemantauan IHK, Kabupaten Wonosobo menjadi wilayah dengan tingkat inflasi tahunan terendah sebesar 2,76% (yoy).

Sementara itu, Kota Tegal menjadi wilayah dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi dengan 3,13% (yoy).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tingkat inflasi Indonesia mengalami lonjakan pada Juni 2026 sebesar 3,34 persen secara tahunan/ year on year (yoy), mendekati level teratas target pemerintah di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi pada Juni 2026 memberi kontribusi yang cukup besar dalam mengerek tingkat inflasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juni 2026 secara bulanan atau month to month (mtm) mencapai sebesar 0,04 persen. Secara tahunan, inflasi mencapai 3,34 persen (yoy), dan secara tahun kalender atau year to date (ytd) inflasi tercatat sebesar 1,79 persen.

“Ada beberapa catatan peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap indikator harga, khususnya sepanjang Juni 2026, yang pertama, terkait dengan BBM non-subsidi yang mengalami perubahan harga sebanyak dua kali pada Juni 2026,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Kenaikan harga BBM non-subsidi diketahui terjadi dua kali, yakni pada 1 Juni 2026 dan 10 Juni 2026. Kenaikan harga pada Pertamax Turbo atau Pertamax Ron 98 terjadi pada 1 Juni 2026 dari seharga Rp 19.900 per liter menjadi Rp 20.750 per liter. Sedangkan harga Pertamax Ron 92 melonjak per 10 Juni 2026 dari posisi sebelumnya sebesar Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter.

Ateng membeberkan, kelompok penyumbang inflasi pada Juni 2026 terbesar terjadi pada kelompok transportasi. Inflasi kelompok transportasi pada Juni 2026 mencapai sebesar 2,29 persen dengan andil inflasi sebesar 0,28 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib Biodiesel 50 atau B50, menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung bulan ini.

“Sudah, sudah siap. Seluruh sektor siap untuk implementasi B50 menjelang diresmikan oleh Presiden,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungo dari Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Anggia menjelaskan kesiapan untuk mengimplementasikan B50 akan dilaksanakan secara serentak di semua sektor. B50 telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian.

Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa B50 akan diterapkan secara bersamaan di seluruh Indonesia setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah siap di seluruh Indonesia, persiapannya matang,” kata Anggia.

Presiden Prabowo mengumumkan bahan bakar biodiesel B50 segera diluncurkan pada bulan Juli 2026. Jika B50 telah berlaku, Presiden yakin ada banyak penghematan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Malaysia menurunkan harga eceran bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dan solar tanpa subsidi sebesar 10 sen per liter untuk periode 1-8 Juli 2026. Kebijakan tersebut diambil seiring melemahnya harga minyak dunia dan mulai meredanya tekanan di pasar energi global.

Dalam pernyataan resmi yang dikutip di Kuala Lumpur, Rabu, Kementerian Keuangan Malaysia menyatakan penyesuaian harga dilakukan sesuai formula Automatic Pricing Mechanism (APM), yang mengacu pada rata-rata harga pasar internasional pada pekan sebelumnya.

Selama periode 1-8 Juli 2026, harga bensin RON97 ditetapkan turun 10 sen menjadi RM4 per liter atau sekitar Rp17.527. Sementara harga bensin RON95 tanpa subsidi juga dipangkas 10 sen menjadi RM3,37 per liter atau sekitar Rp14.766.

Adapun harga solar tanpa subsidi diturunkan 10 sen menjadi RM3,97 per liter atau sekitar Rp17.395.

Pemerintah Malaysia menyebut penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan harga minyak global sekaligus mendukung implementasi kebijakan harga solar bersubsidi yang baru.

Menurut Kementerian Keuangan, harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan tren yang lebih moderat dibandingkan level tertinggi saat konflik di Asia Barat memicu lonjakan harga energi.

Kondisi itu didorong mulai pulihnya pasokan minyak global serta meningkatnya harapan bahwa perundingan terkait konflik di Asia Barat dapat mengurangi risiko gangguan terhadap distribusi minyak mentah.

Meski demikian, pemerintah menilai pasar energi global masih menghadapi berbagai ketidakpastian. Risiko kenaikan harga minyak mentah, biaya pengiriman, hingga gangguan rantai pasok dinilai masih berpotensi terjadi selama konflik belum benar-benar berakhir.

Pemerintah Malaysia memastikan pasokan bahan bakar nasional tetap mencukupi. Namun, masyarakat tetap diimbau menggunakan BBM secara bijak melalui perencanaan perjalanan yang lebih efisien serta mengurangi perjalanan yang tidak mendesak guna membantu menjaga ketahanan pasokan nasional sekaligus menekan beban subsidi energi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DPP GAPASDAP) menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah mengimplementasikan biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi nasional.

Meski demikian, asosiasi menilai penerapan bahan bakar tersebut pada armada kapal penyeberangan perlu dilakukan secara bertahap, didasarkan pada hasil pengujian yang komprehensif, serta tetap mengedepankan aspek keselamatan pelayaran.

Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Soetomo, mengatakan pelaku usaha penyeberangan pada dasarnya mendukung langkah pemerintah dalam memperluas penggunaan energi dalam negeri guna menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Namun, menurut dia, implementasi B50 di sektor pelayaran tidak dapat disamakan dengan transportasi darat karena kapal memiliki karakteristik operasional dan kebutuhan teknis yang berbeda.

"Kapal penyeberangan mengangkut jutaan penumpang, kendaraan, dan logistik antarpulau setiap tahun. Karena itu, setiap perubahan spesifikasi bahan bakar harus dipastikan tidak menurunkan tingkat keselamatan, keandalan mesin, maupun kontinuitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Khoiri dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Khoiri menjelaskan, operasional kapal memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan darat. Jika gangguan pada sistem bahan bakar di kendaraan darat umumnya masih dapat diatasi tanpa menimbulkan dampak besar, kondisi serupa pada kapal yang sedang berlayar dapat memicu risiko keselamatan yang jauh lebih serius.

Ia menambahkan, penggunaan biodiesel dengan kadar campuran di atas 30 persen juga telah menjadi perhatian dalam regulasi internasional. Ketentuan dari International Maritime Organization (IMO) mensyaratkan adanya pemenuhan sejumlah persyaratan tambahan agar penggunaan biofuel tersebut tidak memengaruhi kinerja mesin, kepatuhan terhadap standar emisi, maupun keselamatan operasional kapal.

Merujuk pada sejumlah penelitian yang dilakukan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan biodiesel dengan campuran tinggi berpotensi menurunkan performa mesin, meningkatkan konsumsi bahan bakar, serta mengubah karakteristik bahan bakar sehingga membutuhkan penanganan dan pengoperasian yang lebih cermat.

Selain itu, penelitian tersebut mengungkapkan biodiesel cenderung lebih mudah mengalami degradasi selama masa penyimpanan, lebih rentan terkontaminasi mikroorganisme, serta berpotensi membentuk endapan (sludge). Pada sistem bahan bakar kapal, kondisi ini dapat mempercepat penyumbatan filter, meningkatkan beban kerja separator, dan menambah frekuensi perawatan mesin.

Menurut dia, apabila gangguan pada sistem bahan bakar menghambat pasokan bahan bakar ke mesin utama, kapal berisiko mengalami kehilangan daya penggerak (loss of propulsion). Situasi tersebut dapat menjadi sangat berbahaya, terutama ketika kapal melintasi alur pelayaran yang sempit, menghadapi arus kuat, atau sedang melakukan proses sandar, karena berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan pelayaran.

"Keselamatan pelayaran tidak boleh dikompromikan. Karena itu implementasi B50 harus diawali melalui pengujian yang memadai sebelum diterapkan secara luas," jelas Khoiri.

Di sisi lain, Khoiri menilai implementasi B50 berpotensi meningkatkan biaya operasional perusahaan pelayaran. Tambahan biaya diperkirakan berasal dari meningkatnya konsumsi bahan bakar, frekuensi penggantian filter, pembersihan tangki, penyesuaian separator, penggunaan aditif, penyediaan suku cadang, hingga meningkatnya kebutuhan perawatan mesin.

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri karena tarif angkutan penyeberangan saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan biaya operasional penyelenggaraan.

Apabila penerapan B50 benar-benar meningkatkan biaya operasi, Khoiri berharap pemerintah menyiapkan penyesuaian kebijakan tarif maupun mekanisme kompensasi yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.

“Kami mengusulkan pelaksanaan pilot project nasional sebelum implementasi secara menyeluruh. Uji coba tersebut diharapkan melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Pertamina, BKI, perguruan tinggi, produsen,” tegas Khoiri.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan atau year-on-year (yoy) pada Juni 2026 mencapai 3,34%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 1,87%. Angka ini merupakan tingkat inflasi tahunan tertinggi dalam satu tahun terakhir.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menuturkan, secara bulanan atau month-to-month (mtm) inflasi pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,44%, sehingga Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 111,40 pada Mei menjadi 111,89 pada Juni 2026. Sedangkan inflasi tahun kalender atau year-to-date (ytd) hingga Juni 2026 mencapai 1,79%.

“Pada Juni 2026 terjadi inflasi sebesar 0,44% secara bulanan, inflasi tahun kalender sebesar 1,79%, dan inflasi tahunan sebesar 3,34%," kata Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7).

BPS mencatat, secara tahunan tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil terbesar sebesar 1,36% dengan tingkat inflasi 4,67%. Kelompok ini menjadi kontributor utama kenaikan harga dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya.

Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mencatat kenaikan cukup tinggi dengan tingkat inflasi mencapai 10,10% dan memberikan andil sebesar 0,69% terhadap inflasi tahunan.

Berdasarkan komponen penyusun inflasi, seluruh komponen mengalami kenaikan harga secara tahunan. Komponen inti memberikan andil terbesar sebesar 1,77% dengan tingkat inflasi 2,76%.

Selanjutnya, komponen harga bergejolak menyumbang andil 0,91%, sedangkan komponen harga yang diatur pemerintah memberikan andil 0,66%.

Bila dipetakan menurut geografis, seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi tahunan pada Juni 2026. Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi sebesar 7,84%, sedangkan inflasi terendah tercatat di Sulawesi Barat sebesar 2,29%.

Untuk perkembangan bulanan, kelompok transportasi menjadi penyumbang utama inflasi Juni dengan andil 0,28% dan tingkat inflasi 2,29%.

Data BPS menunjukkan, kenaikan harga bensin atau BBM menjadi faktor terbesar yang mendorong inflasi Juni dengan andil 0,21%, disusul tarif angkutan udara sebesar 0,05% dan pelumas atau oli mesin sebesar 0,01%.

BPS juga mencatat inflasi bulanan terjadi di seluruh provinsi. Maluku Utara menjadi daerah dengan inflasi bulanan tertinggi sebesar 2,45%, sementara Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah mencatat inflasi terendah, masing-masing sebesar 0,23%.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juni 2026 sebesar 0,44% secara bulanan atau month-to-month (mtm). Sementara itu, inflasi secara tahunan mencapai 3,34% year-on-year (yoy) dan inflasi tahun kalender sebesar 1,79% year-to-date (ytd).

"Komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi yang pertama bensin andil 0,21%, yang kedua tarif angkutan udara dengan andil inflasi 0,05%, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin andil 0,01%," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Ateng mengatakan kelompok transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi pada Juni 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 2,29% dan memberikan andil 0,28% terhadap inflasi nasional.

Menurut dia, kenaikan harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dilakukan badan usaha. Kebijakan tersebut dinilai memberikan dampak signifikan terhadap pengeluaran masyarakat.

Selain BBM, kenaikan tarif angkutan udara juga turut mendorong inflasi pada Juni. BPS menilai lonjakan harga tiket pesawat dipicu meningkatnya permintaan masyarakat selama periode libur sekolah. "Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara didorong meningkatnya permintaan seiring periode libur sekolah," ujar Ateng.

Di luar sektor transportasi, inflasi juga dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,20% dengan andil terhadap inflasi nasional sebesar 0,06%.

BPS mencatat komoditas pangan yang paling besar menyumbang kenaikan harga berasal dari bawang merah dengan andil 0,04%, bawang putih 0,03%, dan beras sebesar 0,02%. Menurut BPS, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan tersebut dipengaruhi dinamika pasokan di pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 2,29% secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Juni 2026 dengan andil terhadap inflasi umum mencapai 0,28%. Kenaikan tersebut terutama dipicu oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang mendorong naiknya harga bensin.

BPS juga melaporkan bahwa kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 2,29% dengan andil inflasi sebesar 0,28% pada Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, kenaikan tarif angkutan udara juga turut memperbesar tekanan inflasi kelompok transportasi.

"Kenaikan tarif angkutan udara terjadi karena meningkatnya permintaan seiring periode libur sekolah pada bulan Juni ini," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Adapun, tarif angkutan udara mengalami inflasi 6,11% dengan andil 0,05%, sedangkan pelumas atau oli mesin mencatat inflasi 4,89% dengan andil 0,01%. Sementara itu, bensin menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap inflasi kelompok transportasi.

Harga bensin mengalami inflasi 4,53% dan memberikan andil 0,21% terhadap inflasi umum. Inflasi pada komoditas bensin dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang dilakukan sebanyak dua kali sepanjang Juni 2026, yakni pada 1 Juni dan 10 Juni 2026.

Secara keseluruhan, kelompok transportasi menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap inflasi nasional pada Juni 2026, di tengah inflasi umum yang tercatat sebesar 0,44% (mtm).

KOMPAS.com – Informasi harga Pertamax hari ini banyak dicari masyarakat, terutama para pengguna BBM nonsubsidi jenis ini.

Harga Pertamax hari ini, Rabu (1/7/2026), tidak mengalami perubahan. Memasuki awal Juli 2026, PT Pertamina Patra Niaga masih mempertahankan harga Pertamax yang telah berlaku sejak penyesuaian pada 10 Juni 2026.

Artinya, masyarakat yang menggunakan BBM nonsubsidi belum perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli Pertamax. Harga yang berlaku di seluruh SPBU Pertamina masih sama dengan periode sebelumnya.

Di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, harga Pertamax hari ini tetap dipatok Rp 16.250 per liter. Sementara itu, beberapa daerah masih menerapkan harga yang lebih tinggi.

Misalnya di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, harga Pertamax masih berada di level Rp 17.000 per liter.

Perbedaan harga antarwilayah tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, seperti biaya distribusi, kondisi geografis, hingga ongkos logistik pengiriman BBM ke masing-masing daerah.

Bagi Anda yang berencana mengisi bahan bakar pada hari ini, berikut daftar harga Pertamax hari ini di SPBU Pertamina yang berlaku mulai Rabu, 1 Juli 2026.

Daftar harga Pertamax hari ini 1 Juli 2026

Mengacu pada daftar harga resmi PT Pertamina Patra Niaga, berikut harga Pertamax terbaru per liter, harga Pertamax hari ini, Rabu (1/7/2026), di berbagai wilayah Indonesia:

• Aceh: Rp 16.650
• Sumatera Utara: Rp 16.650
• Sumatera Barat: Rp 17.000
• Riau: Rp 17.000
• Kepulauan Riau: Rp 17.000
• FTZ Batam: Rp 15.500
• FTZ Sabang: Rp 15.250
• Jambi: Rp 16.650
• Bengkulu: Rp 16.650
• Sumatera Selatan: Rp 16.650
• Bangka Belitung: Rp 16.650
• Lampung: Rp 16.650

• DKI Jakarta: Rp 16.250
• Banten: Rp 16.250
• Jawa Barat: Rp 16.250
• Jawa Tengah: Rp 16.250
• DI Yogyakarta: Rp 16.250
• Jawa Timur: Rp 16.250
• Bali: Rp 16.250
• Nusa Tenggara Barat: Rp 16.250
• Nusa Tenggara Timur: Rp 16.250
• Kalimantan Barat: Rp 16.650
• Kalimantan Tengah: Rp 16.650
• Kalimantan Timur: Rp 16.650
• Kalimantan Selatan: Rp 17.000
• Kalimantan Utara: Rp 17.000

• Sulawesi Utara: Rp 16.650
• Gorontalo: Rp 16.650
• Sulawesi Tengah: Rp 16.650
• Sulawesi Tenggara: Rp 16.650
• Sulawesi Selatan: Rp 16.650
• Sulawesi Barat: Rp 16.650
• Papua: Rp 16.650
• Papua Barat: Rp 16.650
• Papua Selatan: Rp 16.650
• Papua Pegunungan: Rp 16.650
• Papua Tengah: Rp 16.650
• Papua Barat Daya: Rp 16.650

Memasuki bulan Juli 2026, harga Pertamax belum mengalami penyesuaian. Dengan demikian, harga yang berlaku pada 1 Juli 2026 masih sama seperti yang telah ditetapkan sejak 10 Juni 2026.

Masyarakat dapat memantau pembaruan harga BBM secara berkala melalui aplikasi MyPertamina maupun situs resmi Pertamina Patra Niaga apabila sewaktu-waktu terdapat perubahan harga.

Itulah informasi harga Pertamax hari ini, Rabu, 1 Juli 2026. Sebelum mengisi BBM, pastikan Anda mengetahui harga yang berlaku di wilayah masing-masing agar dapat memperkirakan kebutuhan pengeluaran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang